BUPATI GUNUNGKIDUL PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL NOMOR 19 TAHUN 2011 TENTANG TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

BUPATI GUNUNGKIDUL PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL NOMOR 19 TAHUN 2011 TENTANG TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI GUNUNGKIDUL, Menimbang

: a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, perlu penyeragaman tata naskah dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul; b. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah, maka Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 45 Tahun 2006 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dipandang perlu diganti; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Gunungkidul tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44); 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 59); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 tentang Lambang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 176); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang Penggunaan Lambang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 1971, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1636); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4790); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Gunungkidul Nomor 1 Tahun 1968 tentang Lambang Daerah;

MEMUTUSKAN : Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul; 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Gunungkidul dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah; 3. Bupati adalah Bupati Gunungkidul; 4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Gunungkidul; 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gunungkidul;

6.

7.

8.

9.

10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

18.

19. 20. 21. 22. 23. 24.

25. 26.

Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Kecamatan; Unit Pelaksana Teknis selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana teknis operasional dinas atau badan untuk melaksanakan sebagian urusan dinas atau badan; Tata Naskah Dinas adalah pengelolaan informasi tertulis yang meliputi pengaturan jenis, format, penyiapan, pengamanan, pengabsahan, distribusi dan penyimpanan naskah dinas serta media yang digunakan dalam komunikasi kedinasan; Naskah Dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan pemerintah daerah; Format adalah naskah dinas yang menggambarkan tata letak dan redaksional, serta penggunaan lambang/logo dan cap dinas; Stempel/cap dinas adalah tanda identitas dari suatu jabatan atau SKPD; Kop naskah dinas adalah kop surat yang menunjukan jabatan atau nama SKPD tertentu yang ditempatkan dibagian atas kertas; Kop sampul naskah dinas adalah kop surat yang menunjukan jabatan atau nama SKPD tertentu yang ditempatkan dibagian atas sampul naskah; Kewenangan adalah kekuasaan yang melekat pada suatu jabatan; Delegasi adalah pelimpahan wewenang dan tanggung jawab dari pejabat kepada pejabat atau pejabat dibawahnya; Mandat adalah pelimpahan wewenang yang diberikan oleh atasan kepada bawahan untuk melakukan suatu tugas tertentu atas nama yang memberi mandat; Penandatanganan naskah dinas adalah hak, kewajiban dan tanggungjawab yang ada pada seorang pejabat untuk menandatangani naskah dinas sesuai dengan tugas dan kewenangan pada jabatannya; Peraturan Daerah adalah naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum, yang bersifat pengaturan ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapat persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk mengatur urusan otonomi daerah dan tugas pembantuan; Peraturan Bupati adalah naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum yang bersifat pengaturan ditetapkan oleh Bupati; Peraturan bersama adalah naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum yang bersifat pengaturan ditetapkan oleh dua atau lebih kepala daerah; Keputusan Bupati adalah naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum yang bersifat penetapan konkrit, individual, dan final; Keputusan kepala SKPD adalah naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum yang bersifat penetapan, individual, konkrit dan final; Instruksi Bupati adalah naskah dinas yang berisikan perintah dari Bupati kepada bawahan untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan; Surat edaran adalah naskah dinas yang berisi pemberitahuan, penjelasan dan/atau petunjuk cara melaksanakan hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak; Surat biasa adalah naskah dinas yang berisi pemberitahuan, pertanyaan, permintaan jawaban atau saran dan sebagainya; Surat keterangan adalah naskah dinas yang berisi pernyataan tertulis dari pejabat sebagai tanda bukti untuk menerangkan atau menjelaskan kebenaran sesuatu hal;

27. Surat perintah adalah naskah dinas dari atasan yang ditujukan kepada bawahan yang berisi perintah untuk melaksanakan pekerjaaan tertentu; 28. Surat izin adalah naskah dinas yang berisi persetujuan terhadap suatu permohonan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang; 29. Surat perjanjian adalah naskah dinas yang berisi kesepakatan bersama antara dua belah pihak atau lebih untuk melaksanakan tindakan atau perbuatan hukum yang telah disepakati bersama; 30. Surat perintah tugas adalah naskah dinas dari atasan yang ditujukan kepada bawahan yang berisi perintah untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsinya; 31. Surat perintah perjalanan dinas adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang kepada bawahan atau pejabat tertentu untuk melaksanakan perjalanan dinas; 32. Surat kuasa adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang kepada bawahan berisi pemberian wewenang dengan atas namanya untuk melakukan suatu tindakan tertentu dalam rangka kedinasan; 33. Surat undangan adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi undangan kepada pejabat/pegawai yang tersebut pada alamat tujuan untuk menghadiri suatu acara kedinasan; 34. Surat keterangan melaksanakan Tugas adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi pernyataan bahwa seorang pegawai telah menjalankan tugas; 35. Surat panggilan adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi panggilan kepada seorang pegawai untuk menghadap; 36. Nota dinas adalah naskah dinas yang bersifat internal berisi komunikasi kedinasan antar pejabat atau dari atasan kepada bawahan dan dari bawahan kepada atasan; 37. Nota pengajuan konsep naskah dinas adalah naskah dinas untuk menyampaikan konsep naskah dinas kepada atasan; 38. Lembar disposisi adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi petunjuk tertulis kepada bawahan; 39. Telaahan staf adalah naskah dinas dari bawahan kepada atasan antara lain berisi analisis pertimbangan, pendapat dan saran-saran secara sistematis; 40. Pengumuman adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi pemberitahuan yang bersifat umum; 41. Laporan adalah naskah dinas dari bawahan kepada atasan yang berisi informasi dan pertanggungjawaban tentang pelaksanaan tugas kedinasan; 42. Rekomendasi adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi keterangan atau catatan tentang sesuatu hal yang dapat dijadikan bahan pertimbangan kedinasan; 43. Surat pengantar adalah naskah dinas berisi jenis dan jumlah barang yang berfungsi sebagai tanda terima; 44. Telegram adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi hal tertentu yang dikirim melalui telekomunikasi elektronik; 45. Lembaran daerah adalah naskah dinas untuk mengundangkan peraturan daerah; 46. Berita daerah adalah naskah dinas untuk mengundangkan peraturan kepala daerah; 47. Berita acara adalah naskah dinas yang berisi keterangan atas sesuatu hal yang ditanda tangani oleh para pihak; 48. Notulen adalah naskah dinas yang memuat catatan proses sidang atau rapat; 49. Memo adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi catatan tertentu;

50. Daftar hadir adalah naskah dinas dari pejabat berwenang yang berisi keterangan atas kehadiran seseorang; 51. Piagam adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi penghargaan atas prestasi yang telah dicapai atau keteladanan yang telah diwujudkan; 52. Surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan disingkat STTPP adalah naskah dinas yang merupakan tanda bukti seseorang telah lulus pendidikan dan pelatihan tertentu; 53. Sertifikat adalah naskah dinas yang merupakan tanda bukti seseorang telah mengikuti kegiatan tertentu; 54. Perubahan adalah merubah atau menyisipkan suatu naskah dinas; 55. Pencabutan adalah suatu pernyataan tidak berlakunya suatu naskah dinas sejak ditetapkan pencabutan tersebut; 56. Pembatalan adalah pernyataan bahwa suatu naskah dinas dianggap tidak pernah dikeluarkan.

BAB II TATA NASKAH DINAS Pasal 2 Asas tata naskah dinas terdiri atas: a. asas efisien dan efektif; b. asas pembakuan; c. asas akuntabilitas; d. asas keterkaitan; e. asas kecepatan dan ketepatan; dan f. asas keamanan. Pasal 3 (1)

(2) (3)

(4) (5) (6)

Asas efisien dan efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dilakukan melalui penyederhanaan dalam penulisan, penggunaan ruang atau lembar naskah dinas, spesifikasi informasi, serta dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik, benar dan lugas. Asas pembakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dilakukan melalui tatacara dan bentuk yang telah dibakukan. Asas akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, yaitu penyelenggaraan tata naskah dinas harus dapat dipertanggungjawabkan dari segi isi, format, prosedur, kewenangan, keabsahan dan dokumentasi. Asas keterkaitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, yaitu tata naskah dinas diselenggarakan dalam satu kesatuan sistem. Asas kecepatan dan ketepatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, yaitu tata naskah dinas diselenggarakan tepat waktu dan tepat sasaran. Asas keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, yaitu penyelenggaraan tata naskah dinas harus aman secara fisik dan substansi. Pasal 4

Prinsip-prinsip penyelenggaraan naskah dinas terdiri atas: a. ketelitian; b. kejelasan;

c. d.

singkat dan padat;dan logis dan meyakinkan; Pasal 5

(1) Prinsip ketelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, diselenggarakan secara teliti dan cermat dari bentuk, susunan pengetikan, isi, struktur, kaidah bahasa dan penerapan kaidah ejaan didalam pengetikan. (2) Prinsip kejelasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, diselenggarakan dengan memperhatikan kejelasan aspek fisik dan materi dengan mengutamakan metode yang cepat dan tepat. (3) Prinsip singkat dan padat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, diselenggarakan dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. (4) Prinsip logis dan meyakinkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, diselenggarakan secara runtut dan logis dan meyakinkan serta struktur kalimat harus lengkap dan efektif. Pasal 6 Penyelenggaraan naskah dinas dilaksanakan sebagai berikut: a. pengelolaan surat masuk; b. pengelolaan surat keluar; c. tingkat Keamanan; d. kecepatan proses; e. penggunaan kertas surat; f. pengetikan sarana administrasi dan komunikasi perkantoran; dan g. warna dan kualitas kertas. Pasal 7 Pengelolaan surat masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dilakukan melalui: a. Instansi penerima menindaklanjuti surat yang diterima melalui tahapan: 1. diagenda dan diklasifikasi sesuai sifat surat serta didistribusikan ke unit pengelola; 2. unit pengelola menindaklanjuti sesuai dengan klasifikasi surat dan arahan pimpinan; dan 3. surat masuk diarsipkan pada unit tata usaha. b. Copy surat jawaban yang mempunyai tembusan disampaikan kepada yang berhak. c. Alur surat menyurat diselenggarakan melalui mekanisme dari tingkat pimpinan tertinggi hingga ke pejabat struktural terendah yang berwenang. Pasal 8 Pengelolaan surat keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dilakukan melalui tahapan: a. Konsep surat keluar diparaf secara berjenjang dan terkoordinasi sesuai tugas dan kewenangannya dan diagendakan oleh masing-masing unit tata usaha dalam rangka pengendalian. b. Surat keluar yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang diberi nomor, tanggal dan stempel oleh unit tata usaha pada masing-masing satuan kerja perangkat daerah. c. Surat keluar sebagaimana dimaksud pada huruf b wajib segera dikirim. d. Surat keluar diarsipkan pada unit tata usaha.

Pasal 9 Tingkat keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, dilakukan dengan mencantumkan kode pada sampul naskah dinas sebagai berikut: a. Surat sangat rahasia disingkat SR, merupakan surat yang materi dan sifatnya memiliki tingkat keamanan yang tinggi, erat hubungannya dengan rahasia negara, keamanan dan keselamatan negara. b. Surat rahasia disingkat R, merupakan surat yang materi dan sifatnya memiliki tingkat keamanan tinggi yang berdampak kepada kerugian negara, disintegrasi bangsa. c. Surat penting disingkat P, merupakan surat yang tingkat keamanan isi surat perlu mendapat perhatian penerima surat. d. Surat konfidensial disingkat K, merupakan surat yang materi dan sifatnya memiliki tingkat keamanan sedang yang berdampak kepada terhambatnya jalannya pemerintahan dan pembangunan. e. Surat biasa disingkat B, merupakan surat yang materi dan sifatnya biasa namun tidak dapat disampaikan kepada yang tidak berhak.

Pasal 10 Kecepatan proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, sebagai berikut: a. Amat segera/kilat, dengan batas waktu 24 jam setelah surat diterima. b. Segera, dengan batas waktu 2 x 24 jam setelah surat diterima. c. Penting, dengan batas waktu 3 x 24 jam setelah surat diterima. d. Biasa, dengan batas waktu maksimum 5 hari kerja setelah surat diterima. Pasal 11 Penggunaan kertas surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, sebagai berikut: a. Kertas yang digunakan untuk naskah dinas adalah HVS 80 gram. b. Penggunaan kertas HVS diatas 80 gram atau jenis lain, hanya terbatas untuk jenis naskah dinas yang mempunyai nilai keasaman tertentu dan nilai kegunaan dalam waktu lama. c. Penyediaan surat berlambang negara berwarna kuning emas atau logo daerah berwarna dicetak di atas kertas 80 gram. d. Ukuran kertas yang digunakan untuk surat-menyurat adalah Folio/F4 (215 x 330 mm). e. Ukuran kertas yang digunakan untuk makalah, piper dan laporan adalah A4 (210 x 297 mm). f. Ukuran kertas yang digunakan untuk pidato adalah A5 (165 x 215 mm). Pasal 12 Pengetikan sarana administrasi dan komunikasi perkantoran dimaksud dalam Pasal 6 huruf f, sebagai berikut: a. Penggunaan jenis huruf pica. b. Arial 12 atau disesuaikan dengan kebutuhan. c. Spasi 1 atau 1,5 sesuai kebutuhan. Pasal 13 Warna dan kualitas kertas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g, berwarna putih dengan kualitas baik.

BAB III NASKAH DINAS Bagian Kesatu Bentuk Dan Susunan Pasal 14 Bentuk dan susunan naskah dinas produk hukum di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, terdiri atas: a. peraturan daerah; b. peraturan bupati; c. peraturan bersama bupati; dan d. keputusan bupati. Pasal 15 Bentuk dan susunan naskah dinas surat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, terdiri atas: a. instruksi; b. surat edaran; c. surat biasa; d. surat keterangan; e. surat perintah; f. surat izin; g. surat perjanjian; h. surat perintah tugas; i. surat perintah perjalanan dinas; j. surat kuasa; k. surat undangan; l. surat keterangan melaksanakan tugas; m. surat panggilan; n. nota dinas; o. nota pengajuan konsep naskah dinas; p. lembar disposisi; q. telaahan staf; r. pengumuman; s. laporan; t. rekomendasi; u. surat pengantar; v. Telegram; w. lembaran daerah; x. berita daerah; y. berita acara; z. notulen; aa. memo; ab. daftar hadir; ac. piagam; ad. sertifikat; dan ae. STTPP.

BAB IV PENGGUNAAN DAN KEWENANGAN ATAS NAMA, UNTUK BELIAU, PELAKSANA TUGAS, PELAKSANA HARIAN DAN PENJABAT Pasal 16 (1) (2) (3)

Atas nama yang disingkat a.n. merupakan jenis pelimpahan wewenang dalam hubungan internal antara atasan kepada pejabat setingkat dibawahnya. Untuk beliau yang disingkat u.b. merupakan jenis pelimpahan wewenang dalam hubungan internal antara atasan kepada pejabat dua tingkat dibawahnya. Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tetap berada pada pejabat yang melimpahkan wewenang dan pejabat yang menerima pelimpahan wewenang harus mempertanggungjawabkan kepada pejabat yang melimpahkan wewenang.

Pasal 17 (1) Pelaksana tugas yang disingkat Plt merupakan pejabat sementara pada jabatan tertentu yang mendapat pelimpahan wewenang penandatanganan naskah dinas, karena pejabat definitif belum dilantik. (2) Plt sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dengan keputusan kepala SKPD atau Keputusan Bupati dan berlaku paling lama 1 (satu) tahun. (3) Plt sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas naskah dinas yang dilakukannya. Pasal 18 (1) Pelaksana tugas harian yang disingkat Plh merupakan pejabat sementara pada jabatan tertentu yang mendapat pelimpahan wewenang penandatanganan naskah dinas, karena pejabat definitif berhalangan sementara. (2) Plh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dengan keputusan kepala SKPD atau Keputusan Bupati dan berlaku paling lama 3 (tiga) bulan. (3) Plh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertanggungjawabkan pelaksanaan atas naskah dinas yang dilakukannya kepada pejabat definitif.

Pasal 19 (1) Penjabat yang disingkat Pj. merupakan pejabat sementara untuk jabatan bupati. (2) Penjabat sebagaimana pada ayat (1) melaksanakan tugas pemerintahan sampai dengan pelantikan pejabat definitif.

BAB V PARAF, PENULISAN NAMA, PENANDATANGANAN, DAN PENGGUNAAN TINTA UNTUK NASKAH DINAS Bagian Kesatu Paraf Pasal 20 (1)

Setiap naskah dinas sebelum ditandatangani terlebih dahulu diparaf.

(2) (3) (4)

(5)

Naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum sebelum ditandatangani terlebih dahulu diparaf pada setiap lembar. Paraf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh pejabat terkait secara horizontal dan vertikal. Paraf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan tanda tangan singkat sebagai bentuk pertanggungjawaban atas muatan materi, substansi, redaksi dan pengetikan naskah dinas. Paraf sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi: a. paraf hierarki; dan b. paraf koordinasi. Bagian Kedua Penulisan Nama Pasal 21

(1)

Penulisan nama bupati dan wakil bupati pada naskah dinas: a. dalam bentuk dan susunan produk hukum tidak menggunakan gelar; dan b. dalam bentuk dan susunan surat menggunakan gelar.

(2) Penulisan nama pejabat selain yang dimaksud pada ayat (1) menggunakan gelar, nomor induk pegawai, dan pangkat dengan garis bawah pada nama pejabat. Bagian Ketiga Penandatanganan Naskah Dinas

Pasal 22 (1)

(2)

Bupati menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri atas: a. peraturan daerah; b. peraturan bupati; c. peraturan bersama bupati; dan d. keputusan bupati. Bupati menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas: a. instruksi; b. surat edaran; c. surat biasa; d. surat keterangan; e. surat perintah; f. surat izin; g. surat perjanjian; h. surat perintah tugas; i. surat kuasa; j. surat undangan; k. surat keterangan melaksanakan tugas; l. surat panggilan; m. nota dinas; n. lembar disposisi; o. pengumuman;

p. q. r. s. t. u. v. w.

laporan; rekomendasi; telegram; berita acara; memo; piagam; sertifikat; dan STTPP. Pasal 23

(1) Bupati dapat mendelegasikan penandatanganan perizinan dibidang pelayanan yang bersifat lintas sektor kepada SKPD yang membidangi pelayanan perizinan terpadu. (2) Penyelenggaraan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fungsional tetap menjadi tanggung jawab SKPD yang bersangkutan. Pasal 24 (1)

Wakil Bupati menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas: a. surat biasa; b. surat keterangan; c. surat perintah; d. surat izin; e. surat perintah tugas; f. surat keterangan melaksanakan tugas; g. nota dinas; h. lembar disposisi; i. telaahan staf; j. laporan; k. rekomendasi; dan l. memo.

(2)

Wakil Bupati atas nama Bupati menandatangani naskah dinas yang meliputi: a. dalam bentuk dan susunan produk hukum keputusan Bupati; dan b. dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas: 1. surat edaran; 2. surat biasa; 3. surat keterangan; 4. surat perintah; 5. surat izin; 6. surat perintah tugas; 7. surat keterangan melaksanakan tugas; 8. nota dinas; 9. lembar disposisi; 10. pengumuman;

11. telegram; 12. berita acara; 13. piagam; dan 14. sertifikat. Pasal 25 (1) Sekretaris Daerah menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas: a. surat biasa; b. surat keterangan; c. surat perintah; d. surat izin; e. surat perjanjian; f. surat perintah tugas; g. surat perintah perjalanan dinas; h. surat kuasa; i. surat undangan; j. surat keterangan melaksanakan tugas; k. surat panggilan; l. nota dinas; m. nota pengajuan konsep naskah dinas; n. lembar disposisi; o. telaahan staf; p. pengumuman; q. laporan; r. rekomendasi; s. surat pengantar; t. lembaran daerah; u. berita daerah; v. berita acara; w. notulen; x. memo; y. daftar hadir; dan z. sertifikat. (2)

susunan

Sekretaris Daerah atas nama Bupati menandatangani naskah dinas yang meliputi: a. dalam bentuk dan susunan produk hukum berupa keputusan Bupati; dan b. dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas: 1. surat edaran; 2. surat biasa; 3. surat keterangan; 4. surat perintah; 5. surat izin; 6. surat perjanjian; 7. surat perintah tugas; 8. surat undangan; 9. surat keterangan melaksanakan tugas; 10. surat panggilan;

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

nota dinas; pengumuman; telegram; berita acara; piagam; sertifikat; dan STTPP. Pasal 26

(1)

(2)

Asisten menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas: a. nota dinas; b. nota pengajuan konsep naskah dinas; c. lembar disposisi; d. telaahan staf; e. laporan; f. surat pengantar; g. notulen; dan h. memo. Asisten atas nama Sekretaris Daerah menandatangani naskah dinas bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas: a. surat biasa; b. surat keterangan; c. surat perintah; d. surat perintah tugas; e. surat perintah perjalanan dinas; f. surat undangan; g. surat panggilan; h. nota dinas; i. nota pengajuan konsep naskah dinas; j. laporan; k. surat pengantar; dan l. daftar hadir. Pasal 27

Staf Ahli menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas: a. nota pengajuan konsep naskah dinas; b. telaahan staf; dan c. laporan. Pasal 28 (1)

Kepala SKPD menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas: a. surat biasa; b. surat keterangan; c. surat perintah; d. surat izin; e. surat perjanjian; f. surat perintah tugas;

g. h. i. j. k. l. m. n. o. p. q. r. s. t. u. v.

surat perintah perjalanan dinas; surat kuasa; surat undangan; surat keterangan melaksanakan tugas; surat panggilan; nota dinas; nota pengajuan konsep naskah dinas; lembar disposisi; telaahan staf; pengumuman; laporan; rekomendasi; berita acara; memo; daftar hadir; dan sertifikat.

(2)

Kepala SKPD atas nama Bupati menandatangani naskah dinas yang meliputi: a. dalam bentuk dan susunan produk hukum keputusan Bupati; dan b. dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas: 1. surat biasa; 2. surat keterangan; 3. surat perintah; 4. surat undangan; dan 5. sertifikat.

(3)

Kepala SKPD yang memiliki tugas dan fungsi di bidang kepegawaian atas nama Bupati menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas: a. surat biasa; b. surat undangan; c. pengumuman; d. laporan; e. telegram; f. piagam; g. sertifikat; h. STTPP; dan i. naskah dinas lain dibidang kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29 (1)

Sekretaris DPRD menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas: a. surat biasa; b. surat keterangan; c. surat perintah; d. surat izin; e. surat perjanjian; f. surat perintah tugas;

(2)

g. surat perintah perjalanan dinas; h. surat kuasa; i. surat undangan; j. surat keterangan melaksanakan tugas; k. surat panggilan; l. nota dinas; m. nota pengajuan konsep naskah dinas; n. lembar disposisi; o. telaahan staf; p. pengumuman; q. laporan; r. rekomendasi; s. berita acara; t. memo; dan u. daftar hadir. Sekretaris DPRD atas nama Bupati menandatangani naskah dinas meliputi: a. dalam bentuk dan susunan produk hukum keputusan Bupati, dan b. dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas: 1. surat biasa; 2. surat keterangan; dan 3. surat perintah;

Pasal 30 (1)

(2)

Kepala UPT dinas/badan menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas: a. surat biasa; b. surat perintah; c. surat perjanjian; d. surat perintah tugas; e. surat perintah perjalanan dinas; f. surat kuasa; g. surat undangan; h. surat keterangan melaksanakan tugas; i. surat panggilan; j. nota dinas; k. nota pengajuan konsep naskah dinas; l. lembar disposisi; m. telaahan staf; n. pengumuman; o. laporan; p. rekomendasi; q. berita acara; r. memo; dan s. daftar hadir. Kepala UPT dinas/badan atas nama kepala dinas/badan menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:

a. b. c. d. e.

surat biasa; surat keterangan; surat perintah; nota dinas; dan daftar hadir. Pasal 31

(1)

(2)

Sekretaris menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas: a. surat biasa; b. surat keterangan; c. surat perintah; d. surat kuasa; e. surat undangan; f. nota dinas; g. nota pengajuan konsep naskah dinas; h. lembar disposisi; i. telaahan staf; j. laporan; k. memo; dan l. daftar hadir. Sekretaris atas nama kepala SKPD menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas: a. surat biasa; b. surat keterangan; c. surat perintah; d. nota dinas; dan e. daftar hadir.

Pasal 32 (1)

Camat menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas: a. surat biasa; b. surat keterangan; c. surat perintah; d. surat izin; e. surat perjanjian; f. surat perintah tugas; g. surat perintah perjalanan dinas; h. surat kuasa; i. surat undangan; j. surat keterangan melaksanakan tugas; k. surat panggilan; l. nota dinas; m. nota pengajuan konsep naskah dinas; n. lembar disposisi; o. telaahan staf; p. pengumuman;

(2)

q. laporan; r. rekomendasi; s. berita acara; t. memo; dan u. daftar hadir. Camat atas nama Bupati menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 terdiri atas: a. surat biasa; b. surat keterangan; c. surat perintah; dan d. surat udangan.

Pasal 33 (3)

(4)

Kepala bagian, kepala bidang menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas: a. surat perintah; b. nota dinas; c. nota pengajuan konsep naskah dinas; d. lembar disposisi; e. telaahan staf; f. laporan; dan g. daftar hadir. Kepala bagian, kepala bidang atas nama kepala SKPD menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 terdiri atas: a. surat biasa; b. surat keterangan; c. surat perintah; d. nota dinas; dan e. daftar hadir.

Pasal 34 (1)

Kepala subbagian, kepala subbidang, kepala seksi menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud Pasal 15 terdiri atas: a. nota dinas; b. nota pengajuan konsep naskah dinas; c. telaahan staf; dan d. laporan.

(2)

Kepala subbagian, kepala subbidang, kepala seksi, atas nama sekretaris, kepala bagian, kepala bidang menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas: a. surat perintah; b. nota dinas; dan c. daftar hadir.

Bagian Keempat Pendelegasian Penandatanganan Naskah Dinas Pasal 35 (1) Ketentuan mengenai pendelegasian penandatanganan naskah dinas diatur dalam peraturan Bupati. (2) Pelaksanaan pendelegasian penandatanganan naskah dinas ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Bagian Kelima Penggunaan Tinta untuk Naskah Dinas Pasal 36 (1) (2) (3)

Tinta yang digunakan untuk naskah dinas berwarna hitam. Tinta yang digunakan untuk penandatanganan dan paraf naskah dinas berwarna biru tua. Tinta yang dipergunakan untuk keperluan keamanan naskah dinas berwarna merah. BAB VI STEMPEL Bagian Kesatu Jenis Pasal 37

Jenis stempel untuk naskah dinas di lingkungan pemerintah daerah terdiri atas: a. stempel jabatan; dan b. stempel perangkat daerah. Pasal 38 (1) (2)

Stempel jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a, stempel jabatan Bupati . Stempel jabatan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi nama jabatan dan menggunakan lambang negara dengan pembatas tanda bintang. Pasal 39

Stempel perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b, terdiri atas: a. stempel SKPD dan atau lembaga lain; b. stempel SKPD untuk keperluan tertentu; dan c. stempel UPT. Bagian Kedua Bentuk, Ukuran dan Isi Pasal 40 Stempel jabatan Bupati, stempel perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 berbentuk lingkaran.

Pasal 41 Ukuran stempel jabatan, stempel perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 meliputi : a. ukuran garis tengah lingkaran luar stempel jabatan dan stempel perangkat daerah adalah 4 cm; b. ukuran garis tengah lingkaran tengah stempel jabatan dan perangkat daerah adalah 3,8 cm; c. ukuran garis tengah lingkaran dalam stempel jabatan dan perangkat daerah adalah 2,7 cm; dan d. jarak antara 2 (dua) garis yang terdapat dalam lingkaran dalam maksimal 1 cm. Pasal 42 (1)

(2)

Ukuran stempel SKPD untuk keperluan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b, meliputi : a. ukuran garis tengah lingkaran luar stempel jabatan dan stempel perangkat daerah adalah 1,8 cm; b. ukuran garis tengah lingkaran tengah stempel jabatan dan stempel perangkat daerah adalah 1,7 cm; c. ukuran garis tengah lingkaran dalam stempel jabatan dan stempel perangkat daerah adalah 1,2 cm; dan d. jarak antara 2 (dua) garis yang terdapat dalam lingkaran dalam maksimal 0,5 cm. Stempel perangkat daerah untuk keperluan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk kartu tanda penduduk, kartu pegawai, tanda pengenal, asuransi kesehatan dan sejenisnya. Pasal 43

(1) Stempel jabatan berisi nama jabatan dan menggunakan lambang negara dengan pembatas tanda bintang. (2) Stempel perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a dan huruf b berisi nama pemerintah kabupaten, nama SKPD yang bersangkutan. (3) Stempel UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf c, berisi nama pemerintah kabupaten, nama SKPD dan nama UPT yang bersangkutan. Bagian ketiga Penggunaan Pasal 44 (1) (2)

Pejabat yang berhak menggunakan stempel jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a adalah Bupati/Wakil Bupati. Pejabat yang berhak menggunakan stempel perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b, kepala SKPD, kepala lembaga lainnya, kepala UPT atau pejabat yang diberi wewenang. Pasal 45

Perangkat daerah kabupaten yang berhak menggunakan stempel perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b meliputi: a. Sekretariat Daerah; b. Sekretariat DPRD; c. Dinas Daerah;

d. e. f.

Lembaga Teknis Daerah; Kecamatan; Lembaga lainnya. Pasal 46

Stempel untuk naskah dinas menggunakan tinta berwarna ungu dan dibubuhkan pada bagian kiri tandatangan pejabat yang menandatangani naskah dinas. Bagian Keempat Kewenangan Pemegang dan Penyimpan Stempel Pasal 47 (1)

(2) (3) (4)

Kewenangan pemegang dan penyimpan stempel jabatan untuk naskah dinas dilakukan oleh unit yang membidangi urusan ketatausahaan pada Sekretariat Daerah. Kewenangan pemegang dan penyimpan stempel perangkat daerah dilakukan oleh unit yang membidangi urusan ketatausahaan pada setiap SKPD. Unit yang membidangi urusan ketatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bertanggung jawab atas penggunaan stempel. Penunjukan pejabat pemegang dan penyimpan stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD. Bagian kelima Pengamanan Pasal 48

(1) (2)

Untuk pengamanan stempel naskah dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul menggunakan kode. Ketentuan lebih lanjut mengenai standarisasi kode pengamanan stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur tersendiri oleh Bupati . BAB VII KOP NASKAH DINAS Bagian Kesatu Jenis Pasal 49

Jenis kop naskah dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul terdiri atas: a. kop naskah dinas jabatan; dan b. kop naskah dinas perangkat daerah.

Bagian Kedua Bentuk dan Isi Pasal 50 (1)

Kop naskah dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a, untuk Bupati/Wakil Bupati menggunakan: a. lambang negara berwarna kuning emas dan ditempatkan di bagian tengah atas untuk naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum;

b.

(2)

(3)

lambang negara berwarna kuning emas dan ditempatkan dibagian tengah atas serta alamat nomor telepon, nomor faksimile, website, e-mail dan kode pos ditempatkan dibagian tengah bawah untuk naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat. Kop naskah dinas perangkat daerah Kabupaten Gunungkidul memuat Lambang Daerah ditempatkan di bagian kiri atas, sebutan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, nama satuan kerja perangkat daerah, alamat, nomor telepon, nomor faksimile, website, e-mail dan kode pos. Kop naskah dinas UPT memuat Lambang Daerah yang ditempatkan di bagian kiri atas, sebutan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, nama nama satuan kerja perangkat daerah induk, nama UPT, alamat, nomor telepon, nomor faksimile, website, e-mail, dan kode pos. Bagian Ketiga Penggunaan Pasal 51

(1) (2)

(3)

Kop naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), digunakan untuk naskah dinas yang ditandatangani oleh Bupati/Wakil Bupati. Kop naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2), digunakan untuk naskah dinas yang ditandatangani oleh kepala SKPD yang bersangkutan, lembaga lainnya atau pejabat yang ditunjuk. Kop naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3), digunakan untuk naskah dinas yang ditandatangani oleh Kepala UPT yang bersangkutan atau pejabat lain yang ditunjuk. Pasal 52

Kop naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) digunakan untuk naskah dinas yang ditandatangani oleh staf ahli bupati.

BAB VIII SAMPUL NASKAH DINAS Bagian Kesatu Jenis Pasal 53 Jenis sampul naskah dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul terdiri atas: a. sampul naskah dinas jabatan; dan b. sampul naskah dinas perangkat daerah.

Bagian Kedua Bentuk, Ukuran dan Isi Pasal 54 Sampul naskah dinas jabatan dan sampul naskah dinas perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 berbentuk empat persegi panjang.

Pasal 55 (1) Ukuran sampul naskah dinas jabatan dan sampul naskah dinas perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 meliputi: a. sampul kantong dengan ukuran panjang 41 cm dan lebar 30 cm; b. sampul folio/map dengan ukuran panjang 35 cm dan lebar 25 cm; c. sampul setengah folio dengan ukuran panjang 28 cm dan lebar 18 cm; dan d. sampul seperempat folio dengan ukuran panjang 28 cm dan lebar 14 cm. (2) Jenis kertas sampul naskah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan kertas casing dengan warna: a. putih untuk sampul naskah dinas jabatan sebagaimana dimaksud Pasal 53 huruf a; dan b. coklat untuk sampul naskah dinas perangkat daerah sebagaimana dimaksud Pasal 53 huruf b. Pasal 56 (1)

(2)

(3)

Sampul naskah dinas jabatan berisi lambang negara berwarna kuning emas dan nama jabatan dan alamat, nomor telepon, faksimile, website, e-mail, dan kode pos dibagian tengah atas. Sampul perangkat daerah berisi nama pemerintah kabupaten, nama SKPD yang bersangkutan, alamat, nomor telepon, faksimile, website, e-mail, dan kode pos dibagian tengah atas. Sampul UPT berisi nama kabupaten, nama SKPD dan UPT yang bersangkutan dan alamat, nomor telepon, faksimile, website, e-mail, dan kode pos dibagian tengah atas. BAB IX PAPAN NAMA Bagian Kesatu Jenis Pasal 57

Jenis papan nama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul terdiri atas: a. papan nama kantor Bupati; dan b. papan nama perangkat daerah. Bagian Kedua Bentuk, Ukuran, Isi Pasal 58 Papan nama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 berbentuk empat persegi panjang. Pasal 59 Ukuran papan nama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 disesuaikan dengan besar bangunan.

Pasal 60 (1)

(2)

(3)

Papan nama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a berisi tulisan kantor Bupati, alamat, nomor telepon dan kode pos. Papan nama di lingkungan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b berisi tulisan pemerintah kabupaten dan nama SKPD yang bersangkutan, alamat, nomor telepon serta kode pos. Jenis bahan dasar, warna, besar huruf papan nama kantor Bupati, perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Bupati.

Bagian Ketiga Penempatan Pasal 61 Papan nama kantor, perangkat daerah ditempatkan pada tempat yang strategis, mudah dilihat dan serasi dengan letak dan bentuk bangunannya.

Pasal 62 Bagi beberapa kantor, SKPD yang berada di bawah satu atap atau satu komplek, dibuat dalam satu papan nama yang bertuliskan semua nama SKPD.

BAB X PERUBAHAN DAN PENCABUTAN Pasal 63 (1) Perubahan dan pencabutan naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam bab ini dilakukan dengan bentuk dan susunan naskah dinas yang sejenis. (2) Pejabat yang menandatangani naskah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat yang menetapkan, mengeluarkan atau pejabat diatasnya.

BAB XI PELAPORAN Pasal 64 Bupati melaporkan pelaksanaan naskah dinas di lingkungan pemerintah kabupaten kepada Gubernur.

BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 65 Bupati memberikan pembinaan dan pengawasan penggunaan tata naskah dinas dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Gunungkidul melalui Sekretaris Daerah.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 66 Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 45 Tahun 2006 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2006 Nomor 6 Seri E) dan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 02 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 45 Tahun 2006 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2009 Nomor 01 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 67 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari pada tanggal 8 Juli 2011 BUPATI GUNUNGKIDUL, ttd BADINGAH

Diundangkan di Wonosari pada tanggal 8 Juli 2011 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL, ttd MOHAMAD JOKO SASONO BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2011 NOMOR 16 SERI E

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL NOMOR 19 TAHUN 2011 TENTANG TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL A. BENTUK DAN SUSUNAN NASKAH DINAS.

BUPATI GUNUNGKIDUL

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR ............. TAHUN ........... TENTANG ................................................................................. ................................................................................. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI GUNUNGKIDUL,

Menimbang

:

a. bahwa ...................................................................................... ................................................................................................; b. bahwa ...................................................................................... ................................................................................................; c. dan seterusnya;

Mengingat

:

1. Undang-Undang .....................................................................; 2. Peraturan Pemerintah ............................................................; 3. dan seterusnya

Dengan persetujuan bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL dan BUPATI GUNUNGKIDUL

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG............................................. ....................................................................................... BAB I KETENTUAN UMUM ..................................................................... Pasal I (1) ………………………………………………………………………; (2) ………………………………………………………………………. BAB II (dan seterusnya) …………………………………………………… Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul. Ditetapkan di …………………. pada tanggal …………………. BUPATI GUNUNGKIDUL,

NAMA Diundangkan di ……….. pada tanggal ……….…. SEKRETARIS DAERAH KABUPAPTEN GUNUNGKIDUL,

NAMA Pangkat NIP. LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN ………….. NOMOR …………………….

BUPATI GUNUNGKIDUL

PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL NOMOR…….

TAHUN……….

TENTANG ………………………………………………………………… .......................................................................................... DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI GUNUNGKIDUL, Menimbang

: a. bahwa …………………………………………………………………. ……………………………………………………………………….; b. bahwa ............................................................................................ .......................................................................................................; c. dan seterusnya;

Mengingat

: 1. Undang-Undang .............................................................................. ........................................................................................................; 2. Peraturan Pemerintah ..................................................................... ........................................................................................................; 3. dan seterusnya; MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG................................ ............................................................................................................. BAB I KETENTUAN UMUM .................................... Pasal I ………………………………………………………………………….. : (1) ……………………………………………………………………….; (2) ………………………………………………………………………..; (3) dan seterusnya. BAB II (dan seterusnya) …………………………………………………..

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di ……………… pada tanggal ……………… BUPATI GUNUNGKIDUL,

NAMA Diundangkan di ………. pada tanggal …………. SEKRETARIS DAERAH KABUPAPTEN GUNUNGKIDUL,

NAMA Pangkat NIP. BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN ……….. NOMOR ……….. SERI ………..

BUPATI GUNUNGKIDUL PERATURAN BERSAMA BUPATI GUNUNGKIDUL DAN BUPATI/WALIKOTA …………………….. NOMOR ………. TAHUN ……… NOMOR ………. TAHUN ……… TENTANG MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI GUNUNGKIDUL DAN BUPATI/WALIKOTA ………, Menimbang

a. bahwa ............................................................................................. ………………………………………………………………………………………………….. ;

b. bahwa ............................................................................................. .......................................................................................................; c. dan seterusnya; Mengingat

: 1. Undang-Undang ............................................................................. ........................................................................................................; 2. Peraturan Pemerintah .................................................................... ........................................................................................................ 3. dan seterusnya; MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA BUPATI GUNUNGKIDUL DAN BUPATI/WALIKOTA ................................................................. BAB I KETENTUAN UMUM ................................................ Pasal 1 ………………………………………………………………………………… (1) ………………………………………………………………………….; (2) dan seterusnya……………………………………………………….; Pasal ……………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………..

BAB II (dan seterusnya) …………………………………. Peraturan Bersama Bupati Gunungkidul dan Bupati/Walikota ............... ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di ………………… pada tanggal ............………… BUPATI ………,

BUPATI GUNUNGKIDUL,

NAMA Diundangkan di ………. pada tanggal …………. SEKRETARIS DAERAH (Pemrakarsa)

NAMA Pangkat NIP. BERITA DAERAH KABUPATEN (Pemrakarsa) ……. TAHUN ……….. NOMOR ………..

NAMA

BUPATI GUNUNGKIDUL KEPUTUSAN BUPATI GUNUNGKIDUL NOMOR…….

TAHUN……….

TENTANG …………………………………………………… …………………………………………………… BUPATI GUNUNGKIDUL, Menimbang

: a. bahwa …………………………………………………………………. ……………………………........……………………………………….; b. bahwa …………………………………………………………………. .......................................................................................................; c. dan seterusnya;

Mengingat

: 1. Undang-Undang ……………………………………………………….. ……………………………………………………………………………; 2. Peraturan Pemerintah ………………………………………………… ……………………………………………………………………………; 3. dan seterusnya; MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: KEPUTUSAN BUPATI TENTANG................................

KESATU

: ……………………………………………………………………………;

KEDUA

: ……………………………………………………………………………;

KETIGA

: ……………………………………………………………………………;

KEEMPAT

: .......................................................................................................... Ditetapkan di ……………… pada tanggal ……………… BUPATI GUNUNGKIDUL,

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM

NAMA Pangkat NIP.

NAMA

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

SEKRETARIAT DAERAH Jalan Brigjen Katamso No. 1 Wonosari Gunungkidul 55812 Telp. (0274) 391006

KEPUTUSAN BUPATI GUNUNGKIDUL NOMOR…….

TAHUN……….

TENTANG ....................................................................... ...................................................................... BUPATI GUNUNGKIDUL, Menimbang

: a. bahwa ............................................................................................. ........................................................................................................; b. bahwa ............................................................................................. ........................................................................................................; c. dan seterusnya;

Mengingat

: 1. Undang-Undang ............................................................................; .......................................................................................................; 2. Peraturan Pemerintah ................................................................... .......................................................................................................; 3. dan seterusnya; MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: KEPUTUSAN BUPATI TENTANG...............................

KESATU

: .........................................................................................................;

KEDUA

: .........................................................................................................;

KETIGA

: .........................................................................................................;

KEEMPAT

: .......................................................................................................... Ditetapkan di ……………… pada tanggal ……………… a.n. BUPATI GUNUNGKIDUL SEKRETARIS DAERAH,

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM

NAMA Pangkat NIP.

NAMA

BUPATI GUNUNGKIDUL INSTRUKSI BUPATI GUNUNGKIDUL NOMOR ……….………… TENTANG ........................................................................................ BUPATI GUNUNGKIDUL, Dalam rangka …...…………………............................................................................... ....................................................................................................................................... dengan ini menginstruksikan: Kepada

: 1. ..........................................................; 2. ..........................................................; 3. ..........................................................; 4. .......................................................... .

Untuk

:

KESATU

: ....................................................................................................

KEDUA

: ....................................................................................................

KETIGA

: dan seterusnya;

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan Ditetapkan di ……………. pada tanggal ……………. BUPATI GUNUNGKIDUL,

NAMA

BUPATI GUNUNGKIDUL

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

Kepada Yth. ............................................ ............................................ di .........................

SURAT EDARAN NOMOR ………………….…… TENTANG MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM ....................................................................................................... ................................................................................................................. ................................................................................................................. ........................................................................................... ...................................................................................................................... ......................................................

BUPATI GUNUNGKIDUL,

NAMA

CONTOH NASKAH DINAS SURAT BIASA YANG DITANDATANGANI BUPATI

BUPATI GUNUNGKIDUL


Kepada Nomor Sifat Lampiran Hal

: : : : …………………………. ………………………….

Yth. ……………………………….......... ……………………………............. di …………………..

........................................................................................ ................................................................................................................... ................................................................................................................... ......................................................................................... ................................................................................................................... ................................................................................................................... ........................................................................................... ................................................................................................................... ...................................................................................................................

BUPATI GUNUNGKIDUL,

NAMA

Jalan. ………………… Nomor. ……, Provinsi ………………… Kode Pos Telp. (000) XXXXXXX (E-mail)………, Website www………………….

BUPATI GUNUNGKIDUL

SURAT KETERANGAN NOMOR ……………………..

Yang bertandatangan dibawah ini : a. Nama

: ...................................................................

b. Jabatan

: Bupati Gunungkidul.

dengan ini menerangkan bahwa : a. Nama/NIP b. Pangkat/Golongan c. Jabatan Maksud

: ................................../NIP...................... : .............................../............................... : .............................................................. : .............................................................. ..............................................................

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.


BUPATI GUNUNGKIDUL,

NAMA

BUPATI GUNUNGKIDUL

SURAT PERINTAH NOMOR. ………………………….

Nama (yang memberikan perintah) Jabatan

: .................................................. : ..................................................

MEMERINTAHKAN :

Kepada

:

a. Nama b. Jabatan

: ................................................... : ....................................................

Untuk

:

............................................................................................................... .................................................................................................................. ............................................................................................................... ..................................................................................................................

Ditetapkan di ………………….. pada tanggal ………………….. BUPATI GUNUNGKIDUL,

NAMA

BUPATI GUNUNGKIDUL SURAT IZIN BUPATI GUNUNGKIDUL NOMOR …………………………..

TENTANG ................................................................. .................................................................

Dasar

: a. ................................................................................................. ................................................................................................. b. ................................................................................................ ................................................................................................

MEMBERI IZIN: Kepada

:

Nama

: ................................................................

Jabatan

: ................................................................

Alamat

: ................................................................

Untuk

: ................................................................

Ditetapkan di ……………………… pada tanggal ……………………… BUPATI GUNUNGKIDUL,

NAMA

BUPATI GUNUNGKIDUL SURAT PERJANJIAN NOMOR ………./………./………/…….. TENTANG ................................................................................................... .................................................................................................... Pada hari .............., Tanggal ................., Bulan .................. dan Tahun ................, bertempat di ....................., kami yang bertanda tangan dibawah ini: 1. ............................................................................................................................................. ........................................................................ PIHAK KE I 2. ............................................................................................................................................. ........................................................................ PIHAK KE II Pasal ..... ............................................................................................................................................. ....................................................................................................................................................... .................................................................. (isi perjanjian)

Pasal ..... .............................................................................................................................................. ....................................................................................................................................................... .....................................................................

Penutup Surat perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak, pada hari dan tanggal tersebut diatas.

PIHAK KE II

PIHAK KE I BUPATI GUNUNGKIDUL, METERAI

NAMA JELAS Pangkat NIP Saksi-saksi: 1. ........................... (tanda tangan) 2. ............................(tanda tangan) 3. dst.......................

NAMA JELAS

NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH ………………………….

Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, Republik Indonesia dan Pemerintah ………………… (nama negara), yang dalam hal ini disebut sebagai “Para Pihak”. Berkeinginan untuk meningkatkan hubungan baik dan kerjasama antara masyarakat kedua belah pihak : Mengakui pentingnya prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan Merujuk kepada Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, Republik Indonesia dan Pemerintah................... (nama negara), dalam upaya untuk meningkatkan kerjasama, yang ditandangani di Kota ……….., tanggal….. bulan …. tahun. Sesuai dengan hukum, peraturan, dan prosedur administratif yang berlaku pada Negara masing-masing Telah mencapai kesepakatan sebagai berikut:

ARTIKEL 1 TUJUAN DAN RUANG LINGKUP KERJASAMA Para pihak akan membentuk sebuah kerjasama ................ untuk meningkatkan dan memperluas kerjasama yang efektif dan saling menguntungkan bagi pengembangan kedua kota, dalam batas kemampuan keuangan dan teknis yang dimiliki, pada bidangbidang sebagai berikut : 1. ............................................................................................................................ 2. ............................................................................................................................

ARTIKEL 2 PEMBIAYAAN Segala kegiatan yang mengacu kepada Nota kesepakatan ini bergantung kepada ketersediaan dana dan personal Para Pihak, serta sumber lain yang tersedia, yang disepakati oleh Para Pihak. ARTIKEL 3 PENGATURAN TEKNIS Untuk memfasilitasi pelaksanaan dari Nota kesepakatan ini, Para Pihak dapat membuat pengaturan program, proyek, atau rencana tindak yang tercakup dalam keseluruhan dari Nota Kesepakatan ini, yang meliputi bidang-bidang sebagaimana tersebut di dalam Artikel 1.

ARTIKEL 4 KELOMPOK KERJA 1. ........................................................................................................................... 2. ........................................................................................................................... ARTIKEL 5 PENYELESAIAN PERSELISIHAN Setiap perselisihan yang timbul dalam penafsiran atau pelaksanaan Nota kesepakatan ini, akan diselesaikan secara damai melalui konsultasi negosiasi antara Para Pihak. ARTIKEL 6 PERUBAHAN Nota kesepakatan ini dapat diubah atau diperbaiki. Masing-masing pihak dapat meminta perbaikan atau perubahan. Segala bentuk perubahan ataupun perbaikan yang disepakati kedua belah pihak harus merupakan bagian integral dari Nota Kesepakatan ini. Perbaikan atau perubahan tersebut diberlakukan pada tanggal yang telah ditentukan oleh Para Pihak. ARTIKEL 7 PEMBERLAKUAN, MASA BERLAKU DAN PENGAKHIRAN 1. ........................................................................................................................... 2. ........................................................................................................................... 3. ...........................................................................................................................

DENGAN DISAKSIKAN OLEH, pihak-pihak bawah ini, sebagaimana telah disahkan oleh Pemerintah Daerah masing-masing, telah menandatangani Nota Kesepakatan ini.

BUPATI GUNUNGKIDUL REPUBLIK INDONESIA

....................................... (nama jabatan) ........................................ (nama negara)

NAMA

NAMA

CONTOH FORMAT MAP

LAMBANG NEGARA/ DAERAH LOGO

CONTOH SURAT BIASA

LAMBANG DAERAH

KOP PERANGKAT DAERAH



: : : : …………………………. ………………………….

Yth. ……………………………….......... ……………………………............. di …………………..

..................................................................................................... ................................................................................................................... ................................................................................................................... ......................................................................................... ................................................................................................................... ................................................................................................................... ........................................................................................... ................................................................................................................... ...................................................................................................................

NAMA JABATAN

NAMA LENGKAP Pangkat NIP. TEMBUSAN disampaikan kepada Yth. : 1. ...................................; 2. ...................................; 3 .................................. .

BUPATI GUNUNGKIDUL

SURAT PERINTAH TUGAS NOMOR ………………… Dasar

: ...................................................................................................... ......................................................................................................

MEMERINTAHKAN :

Kepada

Untuk

: 1. Nama Pangkat/gol NIP Jabatan

: ....................................................... : ....................................................... : ....................................................... : .......................................................

2. Nama Pangkat/gol NIP Jabatan

: ....................................................... : ....................................................... : ....................................................... : .......................................................

: 1. ............................................................................ 2. ............................................................................ 3. ............................................................................

Ditetapkan di …………………..... pada tanggal …………………….. BUPATI GUNUNGKIDUL,

NAMA

LAMBANG

KOP NASKAH DINAS

DAERAH

PERANGKAT DAERAH

Lembar ke Kode No Nomor

: …………………. : ........................... : ...........................

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS (S P P D) 1. Pejabat yang memberi perintah

Sekretaris Daerah

2. Pegawai yang diperintah 3. a. Pangkat dan golongan menurut PP Nomor 6 Tahun 1997 b. Jabatan c. Tingkat menurut peraturan perjalanan 4. Maksud perjalanan dinas 5. Alat angkut yang dipergunakan 6. a. Tempat berangkat b. Tempat tujuan 7. a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali 8. Pengikut 9. Pembebanan anggaran a. Instansi b. Mata Anggaran 10. Keterangan lain-lain

Dikeluarkan di : ……………………… pada tanggal : SEKRETARIS DAERAH

NAMA PEJABAT

SPPD No. : .............................. Berangkat dari (tempat kedudukan) : .............................. Pada tanggal : .............................. Ke : .............................. Selaku pelaksana Teknis kegiatan

II. Tiba di : ................................. Pada tanggal : ................................. Kepala

Berangkat dari : ........................... Ke : ........................... Pada tanggal : ........................... Kepala

III. Tiba di : ................................. Pada tanggal : ................................. Kepala


IV.Tiba di : ................................. Pada tanggal : ................................. Kepala


V. Tiba kembali di : Pada tanggal : .............................................. Telah diperiksa, dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut diatas benar dilakukan atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. SEKRETARIS DAERAH

NAMA PEJABAT ___________________________________________________________________ VI. CATATAN LAIN-LAIN ___________________________________________________________________ VII. PERHATIAN Pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba serta Bendaharawan bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara apabila Negara mendapat rugi akibat kesalahan, kealpaannya.

BUPATI GUNUNGKIDUL

SURAT KUASA Nomor . . . . . . . . . .. Yang bertandatangan dibawah ini : a. Nama b. Jabatan

: ........................................................ : ........................................................

MEMBERI KUASA Kepada : a. Nama b. Jabatan c. NIP. Untuk

: ........................................................ : ........................................................ : ........................................................

:

............................................................................................................................ .......................................................................................................................................

Demikian Surat Kuasa ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


Yang diberi kuasa

Yang memberi kuasa

NAMA JABATAN

BUPATI GUNUNGKIDUL,

NAMA Pangkat NIP.

NAMA

BUPATI GUNUNGKIDUL



: ....................... : ....................... : ....................... : Undangan

Yth. ............................................. ............................................. di ......................

........................................................................................................... ................................................................................................ Hari

: ................................................

Tanggal

: ................................................

Pukul

: ................................................

Tempat

: ................................................

Acara

: ................................................

........................................................................................................... ................................................................................................

BUPATI GUNUNGKIDUL,

NAMA Catatan

:

1. ................................................. 2. .................................................

BUPATI GUNUNGKIDUL SURAT KETERANGAN MELAKSANAKAN TUGAS NOMOR …………………………

Yang bertanda tangan dibawah ini : Nama NIP Pangkat/Golongan Jabatan

: ................................................... : .................................................... : .................................................... : ....................................................

Dengan ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa : Nama NIP Pangkat/Golongan Jabatan

: ................................................... : .................................................... : .................................................... : ....................................................

Yang diangkat berdasarkan Peraturan ....................................................................... ................. Nomor ......................... terhitung .............................................................. telah nyata menjalankan tugas sebagai ...................................................................... di ........................................................................................ Demikian surat keterangan melaksanakan tugas ini saya buat dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan/pegawai negeri sipil dan apabila dikemudian hari isi surat pernyataan ini ternyata tidak benar yang berakibat kerugian bagi negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun BUPATI GUNUNGKIDUL,

NAMA

BUPATI GUNUNGKIDUL



: ....................... : ....................... : ....................... : Panggilan

Yth. ............................................. ............................................. di ......................

Dengan ini diminta kedatangan Saudara .........................................................................., pada:

di

Hari

: ....................................................................

Tanggal

: ....................................................................

Pukul

: ....................................................................

Tempat

: ....................................................................

Kantor

Menghadap kepada : .................................................................... `

Alamat

: ....................................................................

Untuk : ................................................................................... ........................................................................................................... Demikian untuk dilaksanakan dan menjadi perhatian sepenuhnya.

BUPATI GUNUNGKIDUL,

NAMA

LAMBANG DAERAH

KOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH

NOTA DINAS

Kepada : ..................................................................... Dari : ..................................................................... Tanggal : ..................................................................... Nomor : ..................................................................... Sifat : ..................................................................... Lampiran : ..................................................................... Hal : ..................................................................... ____________________________________________________________________ .............................................................................................................................. ........................................................................................................................................... .............................................................................. .............................................................................................................................. ........................................................................................................................................... .............................................................................. .............................................................................................................................. ........................................................................................................................................... ..............................................................................

KEPALA ..............,

NAMA PEJABAT Pangkat NIP.

LAMBANG

KOP NASKAH DINAS

DAERAH

PERANGKAT DAERAH


Kepada Nomor

: ...............................

Yth. .............................................. .............................................. di .............................

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat

: .........................................................

Tentang

: .........................................................

Catatan

: .........................................................

Lampiran

: .........................................................

Untuk Mohon persetujuan dan tanda tangan atas

DISPOSISI PIMPINAN

Tindak lanjut staf

Catatan : Coret yang tidak perlu.

: ........................................................ ........................................................

KEPALA .................,


LAMBANG

KOP NASKAH DINAS

DAERAH

PERANGKAT DAERAH

LEMBAR

Surat dari : No. Surat : Tgl. Surat :

Perihal

DISPOSISI

Diterima Tgl : No. Agenda : Sifat : Sangat segera

Segera

:

Diteruskan kepada Sdr.: ........................................... ........................................... ........................................... Dan seterusnyanya ……….

Dengan hormat harap: Tanggapan dan Saran Proses lebih lanjut Koordinasi/konfirmasikan …………………………… ……………………………

Catatan :

NAMA JABATAN Paraf dan tanggal

NAMA PEJABAT

Rahasia

LAMBANG DAERAH

KOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH

TELAAHAN STAF Kepada : ........................................................... Dari : ........................................................... Tanggal : ........................................................... Nomor : ........................................................... Lampiran : ........................................................... Hal : ............................................................ __________________________________________________________________

I.

Persoalan.

II.

Praanggapan

III.

Fakta-Fakta yang mempengaruhi

IV.

Analisis

V.

Kesimpulan

VI.

Saran

NAMA JABATAN


BUPATI GUNUNGKIDUL

PENGUMUMAN NOMOR : ……………

TENTANG .......................................................................... ..........................................................................

.............................................................................................................................. ........................................................................................................................................... .................................................................................................... .............................................................................................................................. ........................................................................................................................................... .................................................................................................... .............................................................................................................................. ........................................................................................................................................... ....................................................................................................

Ditetapkan di ..…………………. pada tanggal ……………………

BUPATI GUNUNGKIDUL,

NAMA

LAMBANG

KOP NASKAH DINAS

DAERAH

PERANGKAT DAERAH

LAPORAN TENTANG .............................................................................

I.

Pendahuluan A. Umum/Latar Belakang B. Landasan Hukum C. Maksud dan Tujuan

II.

Kegiatan yang dilaksanakan

III.

Hasil yang dicapai

IV.

Kesimpulan dan Saran

V.

Penutup.

Dibuat di .............. pada tanggal......... NAMA JABATAN


BUPATI GUNUNGKIDUL

REKOMENDASI ............................... NOMOR ……………

.............................................................................................................................. ........................................................................................................................................... .................................................................................................... a. …………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. b. ……………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. ............................................................................................................................ ........................................................................................................................................... ....................................................................................................


BUPATI GUNUNGKIDUL,

NAMA

LAMBANG

KOP NASKAH DINAS

DAERAH

PERANGKAT DAERAH


Kepada, Yth .............................................. .............................................. di ..................................

SURAT PENGANTAR NOMOR : ……………

No.

Jenis yang dikirim

Banyaknya

Keterangan

Diterima tanggal ……………. Penerima Nama Jabatan

Pengirim Nama Jabatan



Nomor telepon …………….

FORMULIR BERITA Registrasi No : ……………… PANGGILAN

JENIS

NOMOR

DARI

: .................................................................

UNTUK

: .................................................................

TEMBUSAN

: ..................................................................

DERAJAT

KLASIFIKASI : SEGERA : ………………………

Nomor

...........................................................................................KMA .................. ........................................................................................................................................... .............................................................................. TTK AAA TTK

..................................................KMA ............................................................. .................................................................... TTK

BBB TTK

....................................................... KMA ...................................................... ...................................................................... TTK

CCC TTK

DAN SETERUSNYANYA TTK HBS

Tanggal waktu pembuatan …………….

No.Kode Pengirim

:

Nama

:

Jabatan

:

Tanda tangan

:

Waktu Terima Kirim

Lalu Lintas

Paraf Operator

LEMBARAN DAERAH ………………. Nomor …… Tahun ……..

Seri …. Nomor ………..

PERATURAN DAERAH ……………. Nomor : ……….. TENTANG …………………………………………………………… …………………………………………………………… dan seterusnya

Diundangkan dalam lembaran daerah …………………………… Nomor ……. Tahun …….. Seri ……. Tanggal …………. SEKRETARIS DAERAH………….,


BERITA DAERAH ………………. Nomor …… Tahun ……..

Seri …. Nomor ………..

PERATURAN BUPATI ………./KEPUTUSAN BUPATI …… Nomor : ……….. TENTANG …………………………………………………………… ……………………………………………………………dan seterusnya

Diundangkan dalam lembaran daerah …………………………… Nomor ……. Tahun …….. Seri ……. Tanggal …………. SEKRETARIS DAERAH………….,


BUPATI GUNUNGKIDUL

BERITA ACARA ____________________

NOMOR : ………

Pada hari ini tanggal ......................................................................................... ............................................................................. kami masing-masing: 1. ....................................................................................................... yang selanjutnya disebut Pihak Pertama (memuat nama, NIP, Pangkat/Golongan, Jabatan dan alamat) 2. ...................................................................................................... yang selanjutnya disebut Pihak Kedua ................................................................................................................................ .......................................................................................................................................... ............................................................................... Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap….. untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Dibuat di ................................... Pihak Kedua

Pihak Pertama BUPATI GUNUNGKIDUL,


NAMA

Mengetahui/Mengesahkan


LAMBANG

KOP NASKAH DINAS

DAERAH

PERANGKAT DAERAH

NOTULEN Sidang/Rapat Hari/Tanggal Waktu Panggilan Waktu Sidang/Rapat Acara

: .............................................................................. : .............................................................................. : .............................................................................. : .............................................................................. : 1. .......................................................................... 2. dan seterusnya 3. Penutup.

Pimpinan Sidang/Rapat Ketua Sekretaris Pencatat

: .............................................................................. : .............................................................................. : ..............................................................................

Peserta Sidang/Rapat

: 1. ........................................................................... 2. dan seterusnya.

Kegiatan Sidang/Rapat : 1. ........................................................................... 2. dan seterusnya. 1. Kata Pembukaan 2. Pembahasan 3. Peraturan

: ……………………………………………………….. : ………………………………………………………... : ………………………………………………………… ....................………………………………………….

PIMPINAN SIDANG/RAPAT NAMA JABATAN


BUPATI GUNUNGKIDUL

MEMO

Dari

: ....................................................................................................

Kepada : .................................................................................................... ___________________________________________________________________

ISI : ........................................................................................ ................................................................................................................. ................................................................................................................. .............................................................................. ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... .................................................................................................................... ...............................................


BUPATI GUNUNGKIDUL,

Tanda Tangan atau Paraf NAMA

LAMBANG

KOP NASKAH DINAS

DAERAH

PERANGKAT DAERAH

DAFTAR HADIR PERTEMUAN RAPAT

Hari

:

.................................................................................

Tanggal

:

..........................................................................

Waktu

:

.......................................................................

Tempat

:

................................................................

Acara

:

........................................................................

NO.

NAMA

JABATAN/ PANGKAT

TANDA TANGAN

KET

1. 2. 3. dan seterusnya.


NAMA JABATAN


LAMBANG

KOP NASKAH DINAS

DAERAH

PERANGKAT DAERAH

DAFTAR HADIR

BULAN : MINGGU :

NO. 1

NAMA 2

PANGKAT/ GOL 3

P 4

S 5

P 6

TANGGAL S P S 7 8 9

KET P 10

S 11

12

KEPALA SUB BAGIAN/ SEKRETARIS


NAMA JABATAN


BUPATI GUNUNGKIDUL PIAGAM PENGHARGAAN Nomor :

BUPATI GUNUNGKIDUL dengan ini memberikan penghargaan kepada : Nama

:

..........................................................................................

Tempat/Tanggal lahir

:

.........................................................................................

NIP/NRP

:

.........................................................................................

Jabatan

:

.........................................................................................

Instansi

:

.........................................................................................

…………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………..


NAMA JELAS

BUPATI GUNUNGKIDUL

SERTIFIKAT Diberikan kepada : Nama

:

NIP

:

Instansi

:

Sebagai/Atas partisipasinya dalam ………...........………….…........…. yang diselenggarakan oleh …………………………...................……… dari tanggal ..….... s.d ….…… bertempat di …….…………..........…..


NAMA JELAS

BUPATI GUNUNGKIDUL SURAT TANDA TAMAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Nomor

: ...................../..................../DDN

Bupati Gunungkidul berdasarkan PP Nomor 101 Tahun 2000, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2002 dan ketentuan-ketentuannya menyatakan bahwa :

Pas foto 4x6

Nama Tempat/Tanggal lahir NIP/NRP Pangkat/Gol. Ruang Jabatan Instansi

: ........................................................................................... : .................................../.................................. : 000000000/0000 : ................................../.................................... : ........................................................................................... : ............................................................................................ LULUS

Kualifikasi

:

Pada Pendidikan dan Pelatihan ...................... Kabupaten Gunungkidul yang diselenggarakan oleh UPT. Balai Pendidikan dan Pelatihan pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gunungkidul dari tanggal .......... sampai dengan ...... yang meliputi .................................... Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun BUPATI GUNUNGKIDUL,

NAMA

Bagian Belakang STTPP AGENDA PEMBELAJARAN TEMA Umum

:

(ditentukan Badan Diklat Depdagri) ……….……………………...............................................……….…….... ………………………………………………………………….…......................................................................... …………………………………………………………………………….…..........................................................

Khusus

:

(ditentukan oleh penyelenggara dengan mengacu pada tema umum dan isu aktual setempat) ..…… …………………………………………………………………................................................……………............ …………………………………………………………………………………........................................................

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

NAMA PEJABAT PANGKAT NIP.

BUPATI GUNUNGKIDUL

LAMBANG DAERAH

SURAT TANDA TAMAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Nomor

: ...................../..................../DDN

Bupati Gunungkidul berdasarkan PP Nomor 101 Tahun 2000, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2002 dan ketentuan-ketentuannya menyatakan bahwa :

Pas foto 4x6

Nama Tempat/Tanggal lahir NIP/NRP Pangkat/Gol. Ruang Jabatan Instansi

: ........................................................................................... : .................................../.................................. : 000000000/0000 : ................................../.................................... : ........................................................................................... : ............................................................................................ LULUS

Kualifikasi

:

Pada Pendidikan dan Pelatihan ...................... Kabupaten Gunungkidul yang diselenggarakan oleh UPT. Balai Pendidikan dan Pelatihan pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gunungkidul dari tanggal .......... sampai dengan ...... yang meliputi .................................... Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

a.n. BUPATI GUNUNGKIDUL KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH,

NAMA PEJABAT

Bagian Belakang STTPP AGENDA PEMBELAJARAN TEMA Umum

:

(ditentukan Badan Diklat Depdagri) ……….………………………………………………................................................... …...................................................……………………………………………………………………….……………………........ ……………………………………………………………………………….……………………......................................................

Khusus

:

(ditentukan oleh penyelenggara dengan mengacu pada tema umum dan issue actual setempat) …..................... ……………………………………………………………………………………………………...............................................….. ……………………………………………………………………………………………………...............................................….. Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun KEPALA UPT BALAI DIKLAT

NAMA PEJABAT PANGKAT NIP.

B. PENEMPATAN a.n., u.b., u.p., Plt, Plh, DAN Pj. 1. Penggunaan “a.n.”: a.n. BUPATI GUNUNGKIDUL SEKRETARIS DAERAH,

NAMA LENGKAP PANGKAT NIP. a.n. CAMAT WONOSARI SEKRETARIS CAMAT

NAMA LENGKAP PANGKAT NIP.

a.n. SEKRETARIS DAERAH ASISTEN ADMINISTRASI UMUM

NAMA LENGKAP PANGKAT NIP. a.n. KEPALA DESA WONOSARI SEKRETARIS DESA


2. Penggunaan “ u.b.”: a.n. BUPATI GUNUNGKIDUL SEKRETARIS DAERAH u.b. ASISTEN ADMINISTRASI UMUM


3. Penggunaan “ Plt ”: Plt BUPATI GUNUNGKIDUL WAKIL BUPATI,

NAMA LENGKAP

4. Penggunaan “ Plh ”: Plh BUPATI GUNUNGKIDUL WAKIL BUPATI,

NAMA LENGKAP

a.n. SEKRETARIS DAERAH ASISTEN ADMINISTRASI UMUM u.b. KEPALA BAGIAN ORGANISASI


5. Penggunaan “ Pj. ”: Pj. BUPATI GUNUNGKIDUL,

NAMA LENGKAP

C. PARAF DAN PENULISAN NAMA. 1. Pembubuhan Paraf Hierarkhis. a. Naskah dinas sebelum ditandatangani oleh gubernur, Bupati , wakil gubernur, wakil bupati/wakil walikota, sekretaris daerah, asisten, sekretaris DPRD, kepala dinas, kepala badan, inspektur dan direktur rumah sakit umum harus diparaf terlebih dahulu oleh maksimal tiga orang pejabat secara berjenjang untuk bertanggung jawab terhadap substansi, redaksi dan penulisan naskah dinas tersebut sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, penempatan paraf tersebut pada lembar terakhir naskah dinas sesuai arah jarum jam dimulai dari sebelah kiri nama pejabat yang akan menandatangani. b. Naskah dinas yang konsepnya dibuat oleh pejabat yang menandatangani naskah dinas tersebut tidak memerlukan paraf.

akan

c. Paraf untuk surat perintah perjalanan dinas, dibubuhkan pada lembar pertama. d. Untuk keamanan isi naskah dinas yang jumlahnya lebih dari satu halaman, sebelum naskah dinas tersebut ditandatangani oleh pejabat yang berwenang maka harus dibubuhkan paraf pejabat pengolah pada sudut kanan bawah setiap halaman. e. Naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum/surat yang lebih dari satu lembar, setiap lembarnya di paraf pada pojok kiri kertas bagian bawah. f. Naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat yang mempunyai lampiran, pada lembar lampiran dipojok sebelah kanan atas ditulis lampiran:surat, nomor dan tanggal serta pada bagian akhir sebelah kanan bawah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

2. Pembubuhan paraf koordinasi. a. Naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum yang materinya menyangkut kepentingan unit lain sebelum ditandatangani oleh pejabat yang berwenang harus diparaf terlebih dahulu oleh unit pengolah, unit lain yang terkait dan biro/bagian hukum pada setiap lembar naskah. b. Naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat yang materinya menyangkut kepentingan unit lain sebelum ditandatangani oleh pejabat

yang berwenang harus diparaf terlebih dahulu oleh unit pengolah, unit lain yang terkait pada lembar terakhir naskah. c. Paraf Koordinasi dibuat dalam bentuk stempel persegi empat. Contoh paraf hierarkhis dalam bentuk searah jarum jam: (2)

BUPATI GUNUNGKIDUL, (3)

(1) BADINGAH

Contoh paraf hierarkhis dalam bentuk matrik: PARAF HIERARKHIS

Sekda…... Ass. …...… Bag... dst

Contoh paraf koordinasi : PARAF KOORDINASI

PARAF KOORDINASI

Bagian ……

Dinas ……

Bagian ……

Badan ……

Bagian …..

Kantor …..

dst

dst

3. Penulisan nama pejabat yang berwenang menandatangani naskah dinas. a. Penulisan nama Bupati dan nama wakil bupati/wakil walikota pada naskah dinas dalam bentuk produk hukum tidak menggunakan gelar. b. Penulisan nama Bupati dan nama wakil bupati/wakil walikota pada naskah dinas dalam bentuk surat dapat menggunakan gelar. c. Nama pejabat yang menduduki jabatan struktural dan fungsional menggunakan gelar, NIP dan pangkat.

D. BENTUK UKURAN DAN ISI STEMPEL.

Yang menggunakan lambang.

*

*

2,7 cm

3,8 cm

4 cm

Lambang Negara/Daerah

Yang tidak menggunakan lambang

1 cm

2,7 cm

1. STEMPEL JABATAN DAN STEMPEL SKPD. a. Contoh stempel jabatan.

b. Contoh stempel perangkat daerah.

3,8 cm

4 cm

c. Contoh stempel desa.

d. Contoh stempel unit pelaksana teknis.

e. Contoh stempel sekolah.

2. STEMPEL SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH UNTUK KEPERLUAN TERTENTU

0,5 cm 1,2 cm

1,7 cm

1,8 cm

Contoh stempel untuk KTP dengan skala 4 : 1.

E. BENTUK, UKURAN, DAN ISI KOP NASKAH DINAS. 1. Perbandingan huruf pada kop naskah dinas antara tulisan nama pemerintah daerah dan nama satuan kerja perangkat daerah adalah 3 : 4. a. Tulisan nama pemerintah daerah dengan huruf arial 14. b. Tulisan nama satuan kerja perangkat daerah dengan huruf arial 18.

2. Bentuk dan isi kop naskah dinas seperti pada contoh berikut :

Contoh 1 : Kop naskah dinas Bupati dalam bentuk dan susunan surat

BUPATI GUNUNGKIDUL

Jalan Brigjen Katamso Nomor 1 Wonosari Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 55812 Telepon (0274) 391006 Ext. 111, Faks. (0274) 391006, Website: http://gunungkidulkab.go.id

Contoh 2 : Kop naskah dinas perangkat daerah dan unit kerja lain


SEKRETARIAT DAERAH Jalan Brigjen Katamso Nomor 1 Wonosari Gunungkidul 55812 Telepon (0274) 391006, Faks. (0274) 391006


BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN Jalan Taman Bhakti Nomor 2A Wonosari Gunungkidul 55812 Telepon (0274) 392878, Faks. (0274) 392878, E-mail: [email protected]


DINAS KESEHATAN Jalan Kolonel Sugiyono Nomor 17 Wonosari Gunungkidul 55812 Telepon (0274) 391322, 391503, E-mail: [email protected], Website: www.dinkes.gunungkidulkab.go.id


KECAMATAN WONOSARI Jalan Veteran Nomor 4 Wonosari Gunungkidul 55812 Telepon (0274) 391086

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL DINAS KESEHATAN

UPT PUSKESMAS WONOSARI II Jalan Pramuka Nomor 30 Wonosari Gunungkidul 55812 Telepon (0274) 7487311

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA

SMK NEGERI 2 WONOSARI Jalan KH Agus Salim Ledoksari Wonosari Gunungkidul 55813 Telp. (0274) 391019, 392454 Faks. (0274) 392454 E-mail : [email protected] Website : www.smkn2wonosari.sch.id

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA UPT TK DAN SD KECAMATAN WONOSARI

SD NEGERI WONOSARI 1 Jalan Satria Nomor 1 Wonosari Gunungkidul 55812 Telepon (0274) .................

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL KECAMATAN WONOSARI

DESA WONOSARI Jalan Pramuka Nomor 30 Pandansari, Wonosari Gunungkidul 55812, Telepon (0274) 391473

F. BENTUK, UKURAN, DAN ISI SAMPUL NASKAH DINAS. Perbandingan huruf pada sampul naskah dinas antara tulisan nama pemerintah kabupaten dan tulisan nama satuan kerja perangkat daerah adalah 3 : 4 a. Tulisan nama pemerintah daerah dengan huruf Arial 14. b. Tulisan nama satuan kerja perangkat daerah dengan huruf Arial 18. Contoh 1 : Kop sampul naskah dinas Bupati

(lambang negara berwarna kuning emas)

BUPATI GUNUNGKIDUL Jalan Brigjen Katamso Nomor 1 Wonosari Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 55812 Telepon (0274) 391006 Ext. 111, Faks. (0274) 391006, Website: http://gunungkidulkab.go.id

Nomor : ….../…../…/…. Kepada Yth. ..................................................... di...............................

Stempel

Kode Pos

Contoh 2 : Kop naskah dinas perangkat daerah dan unit kerja lain


SEKRETARIAT DAERAH Jalan Brigjen Katamso Nomor 1 Wonosari Gunungkidul 55812 Telepon (0274) 391006, Faks. (0274) 391006

Nomor : ….../…../…/….

Stempel

Kepada Yth. ..................................................... di............................... Kode Pos


SEKRETARIAT DPRD Jalan Brigjen Katamso Nomor 12 Wonosari Gunungkidul 55812 Telepon (0274) 391030, Faks. (0274) 394359


Stempel

Kode Pos


BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Jalan Satria Nomor 3 Wonosari Gunungkidul 55812 Telepon (0274) 391761, Faks. (0274) 391761


Stempel

Kode Pos


KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH Jalan Kolonel Sugiyono Nomor 35 Wonosari Gunungkidul 55812 Telepon (0274) 394194

Nomor : ….../…../…/….

Stempel



KECAMATAN PONJONG Sumber Kidul Ponjong, Ponjong Gunungkidul 55892 Telepon (0274) 7495428


Stempel

Kode Pos


DESA WONOSARI Jalan Pramuka Nomor 30 Pandansari, Wonosari Gunungkidul 55812 Telp. (0274) 391473


Stempel

Kode Pos

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA

SMK NEGERI 2 WONOSARI Jalan KH Agus Salim Ledoksari Wonosari Gunungkidul 55813 Telepon (0274) 391019, 392454 Faks. (0274) 392454 E-mail : [email protected] Website : www.smkn2wonosari.sch.id

Nomor : ….../…../…/….

Stempel


G. BENTUK, UKURAN, DAN ISI PAPAN NAMA

1. BENTUK Papan nama satuan kerja perangkat daerah berbentuk empat persegi panjang berbentuk segi empat. Contoh :

2. UKURAN. Perbandingan ukuran huruf 3 : 4. a. ukuran huruf “ 3 “ untuk tulisan pemerintah kabupaten. b. ukuran huruf “ 4 “ untuk tulisan nama satuan kerja perangkat daerah. 3. BAHAN 1. Bahan papan nama satuan kerja perangkat daerah disesuaikan dengan kebutuhan daerah, misalnya dari bahan kayu, beton, seng/plat dan lain sebagainya. 2. Bahan huruf papan nama diatur sesuai kebutuhan, dapat menggunakan cat atau dari bahan lain seperti seng/plat atau semen dan lain sebagainya. Contoh 1 : Papan nama kantor Bupati

KANTOR BUPATI GUNUNGKIDUL

Jalan Brigjen Katamso Nomor 1 Wonosari Gunungkidul 55812 Telepon (0274) 391006 Pesawat 111

Contoh 2 : Papan nama perangkat daerah dan unit kerja lain


INSPEKTORAT DAERAH Komplek Bangsal Sewokoprojo, Jalan Pangarsan Wonosari Gunungkidul 55812 Telepon (0274) 391086


BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, DAN KELUARGA BERENCANA Jalan Ksatrian Nomor 38 Wonosari Gunungkidul 55813 Telepon (0274) 391411



KANTOR PELAYANAN TERPADU Komplek Gedung Sekretariat Daerah Jalan Brigjen Katamso Nomor 1 Wonosari Gunungkidul 55812 Telepon (0274) 391942


KECAMATAN PALIYAN Jalan Raya Paliyan Nomor 77 Rongkop Gunungkidul 55812 Telepon (0274) 391942


DESA WONOSARI Jalan Pramuka Nomor 30 Pandansari, Wonosari Gunungkidul 55812 Telp. (0274) 391473

Contoh 3 : Papan nama yang terletak satu atap/satu komplek

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL 1. DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN, DAN ASET DAERAH 2. DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN PERTAMBANGAN 3. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 4. KANTOR PENGELOLAAN PASAR Jalan Brigjen Katamso Nomor 1 Wonosari Gunungkidul 55812 Telp. (0274) 391083, 391151, 391287, 393595

BUPATI GUNUNGKIDUL, ttd BADINGAH

BUPATI GUNUNGKIDUL PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL NOMOR 19 TAHUN 2011 TENTANG TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Recommend Documents