BUPATI BADUNG PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG

BUPATI BADUNG PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BADUNG, Menimbang

: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; b. bahwa dalam rangka menunjukkan identitas, meningkatkan disiplin, wibawa dan motivasi kerja pegawai dipandang perlu disusun pedoman tentang pakaian dinas pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua

2 Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4449); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5107); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5313); 8. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik lndonesia; 9. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; 11. Peraturan Dewan Pengurus Korpri Nasional Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 15 Tahun 2010 tentang Lambang Daerah Kabupaten Badung (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2010 Nomor 15; Tambahan Lembar Daerah Kabupaten Badung Nomor 15); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG.

3 BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Kepala Daerah adalah Bupati Badung. 2. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Badung. 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati/Wakil Bupati Badung dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kebupaten Badung. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Badung. 5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan lembaga lain. 6. Sekretaris Daerah yang selanjutnya Sekretaris Daerah Kabupaten Badung.

disebut

Sekda adalah

7. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Setda adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Badung. 8. Camat adalah kepala kecamatan. 9. Lurah adalah kepala kelurahan. 10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung. 11. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah yang bekerja di Kabupaten Badung. 12. Pejabat adalah orang yang diberikan kewenangan dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas, pokok dan fungsinya. 13. Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas secara umum Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung. 14. Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Pelayanan adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Pegawai Negeri Sipil dalam rangka melaksanakan fungsi pelayanan kepada masyarakat. 15. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas. 16. Kelengkapan Pakaian Dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu beserta atributnya.

4 17. Tenun Ikat dan/atau ciri khas daerah Bali selanjutnya disebut Endek adalah kain tenun tradisional Bali. 18. Estetika adalah penampilan yang keharmonisan serta kanyamanan.

menunjukkan

keindahan/

19. Citra Pelayanan Publik adalah segala bentuk dan usaha yang menunjukkan identitas/ciri khas tertentu dalam melakukan pemenuhan atas kebutuhan masyarakat. BAB II PAKAIAN DINAS Bagian Kesatu Fungsi Pakaian Dinas Pasal 2 Pakaian Dinas mempunyai fungsi untuk : a.

menunjukkan identitas pegawai;

b.

perwujudan rasa kesetiakawanan sesama korps pegawai;

c.

perwujudan ketertiban, kedisiplinan dan pengabdian pegawai; dan

d.

perwujudan pembinaan dan sarana pengawasan pegawai. Bagian Kedua Jenis Pakaian Dinas

Pasal 3 Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung terdiri dari : a.

Pakaian Dinas Harian disingkat PDH (PDH warna khaki dan LINMAS);

b.

Pakaian Dinas Harian disingkat PDH Camat dan Lurah;

c.

Pakaian Sipil Harian disingkat PSH;

d.

Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR;

e.

Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL;

f.

Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL;

g.

Pakaian Dinas Upacara disingkat PDU Camat dan Lurah;

h.

Pakaian Endek;

i.

Pakaian KORPRI; dan

j.

Pakaian Olahraga. Bagian Ketiga Pakaian Dinas Harian (PDH)

Pasal 4 (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari di kantor.

5 (2) PDH terdiri atas : a. PDH Warna Khaki; dan b. PDH LINMAS. (3) PDH warna Khaki dan PDH LINMAS terdiri dari : a. PDH Pria : 1.

baju lengan pendek, krah berdiri, berlidah bahu;

2.

dua saku baju luar atas sebelah kanan dan kiri dengan tutup;

3.

celana panjang semata kaki, tanpa lipatan dibagian perut maupun ujung bawah;

4.

ikat pinggang berbahan nilon warna hitam dengan menggunakan timang warna kuning dengan tulisan LINMAS untuk pakaian PDH LINMAS dan Lambang KORPRI untuk pakaian PDH Khaki; dan

5.

kaos kaki serta sepatu pantovel warna hitam.

b. PDH Wanita: 1.

baju lengan pendek, krah baju rebah;

2.

tiga saku baju dalam yang terdiri atas satu saku baju dalam atas sebelah kiri tanpa tutup dan dua saku baju dalam bawah sebelah kanan serta kiri dengan tutup;

3.

rok 15 cm dibawah lutut dengan menggunakan floi belakang;

4.


5.

sepatu pantovel warna hitam.

(4) PDH wanita hamil menyesuaikan. Pasal 5 PDH Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri dari: a.

PDH warna Khaki dan PDH LINMAS untuk Camat dan Lurah Pria, terdiri dari : 1.

baju lengan pendek, krah berdiri, berlidah bahu;

2.

dua saku baju luar sebelah atas kanan dan kiri dengan tutup;

3.

celana panjang semata kaki warna khaki, tanpa lipatan dibagian perut maupun ujung bawah;

4.

tanda jabatan dan tanda pangkat;

5.


6 6. b.

c.

kaos kaki dan sepatu pantovel warna hitam.

PDH warna Khaki dan PDH LINMAS Camat dan Lurah Wanita, terdiri dari : 1.

baju lengan pendek, krah baju rebah, warna khaki;

2.

tiga saku baju dalam yang terdiri atas satu saku baju dalam sebelah atas kiri tanpa tutup dan dua saku baju dalam bawah sebelah kanan dan kiri dengan tutup;

3.

rok 15 cm di bawah lutut warna khaki dengan menggunakan floi belakang; dan

4.

tanda jabatan dan tanda pangkat;

5.


6.


PDH Camat dan Lurah wanita hamil menyesuaikan. Bagian Keempat Pakaian Sipil Harian (PSH)

Pasal 6 (1) PSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, dipakai oleh Pejabat Eselon untuk acara tertentu maupun untuk keperluan lainnya yang bersifat umum. (2) PSH Pria, terdiri dari : a.

jas lengan pendek dengan tiga saku baju dalam yang terdiri atas satu saku baju dalam atas sebelah kiri tanpa tutup dan dua saku baju dalam bawah sebelah kanan dan kiri dengan tutup;

b.

kerah jas berdiri;

c.

celana panjang semata kaki warna sama, tanpa lipatan dibagian perut maupun ujung bawah;

d.

kancing 5 (lima) buah;

e.

ikat pinggang warna hitam; dan

f.


(3) PSH Wanita, terdiri dari : a.

jas lengan pendek dengan tiga saku baju dalam yang terdiri atas satu saku baju dalam atas sebelah kiri tanpa tutup dan dua saku baju dalam bawah kanan dan kiri dengan tutup;

b.

kerah jas rebah;

c.

rok 15 cm di bawah lutut dengan menggunakan belahan/floi belakang;

d.


e.


7 f.


(4) PSH wanita hamil menyesuaikan. Bagian Kelima Pakaian Sipil Resmi (PSR) Pasal 7 (1) PSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, dipakai oleh Pejabat Eselon untuk menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan, dan menerima tamu-tamu luar negeri. (2) PSR Pria, terdiri dari : a.

jas lengan panjang dengan tiga saku baju dalam yang terdiri atas satu saku jas dalam atas sebelah kiri tanpa tutup dan dua saku jas dalam bawah sebelah kanan dan kiri dengan tutup;

b.

kerah jas berdiri;

c.


d.


e.


f.


(3) PSR Wanita, terdiri dari : a.

jas lengan panjang dengan tiga saku dalam yang terdiri atas satu saku jas dalam atas sebelah kiri tanpa tutup dan dua saku jas dalam bawah sebelah kanan dan kiri dengan tutup;

b.

kerah jas rebah;

c.

rok 15 cm di bawah lutut dengan menggunakan floi belakang;

d.


e.


f.


(4) PSR wanita hamil menyesuaikan. Bagian Keenam Pakaian Sipil Lengkap (PSL) Pasal 8 (1) PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, dipakai oleh Pejabat Eselon pada upacara-upacara resmi kenegaraan atau bepergian resmi keluar negeri. (2) PSL pria, terdiri dari : a.

jas lengan panjang menggunakan 3 (tiga) kancing pada lengan jas, warna gelap dengan tiga saku jas dalam yang terdiri atas satu saku jas dalam atas sebelah kiri tanpa tutup dan dua saku jas dalam bawah sebelah kanan dan kiri dengan tutup;

8 b.

kemeja dengan dasi;

c.


d.

ikat pinggang berwarna hitam; dan

e.


(3) PSL wanita, terdiri dari : a.

jas lengan panjang menggunakan 3 (tiga) kancing pada lengan jas, warna gelap dengan tiga saku jas dalam yang terdiri atas satu saku jas dalam atas sebelah kiri tanpa tutup dan dua saku jas dalam bawah sebelah kanan dan kiri dengan tutup;

b.

kemeja dengan dasi;

c.

rok 15 cm di bawah lutut warna sama dengan menggunakan floi belakang;

d.

ikat pinggang kulit warna hitam; dan

e.


(4) PSL wanita hamil menyesuaikan. Bagian Ketujuh Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Pasal 9 (1) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis. (2) PDL Warna Khaki untuk pria dan wanita, terdiri dari : a.

baju lengan panjang, berlidah bahu warna khaki;

b.

dua saku jas luar atas sebelah kanan dan kiri dengan tutup;

c.

celana panjang semata kaki warna khaki, tanpa lipatan dibagian perut maupun ujung bawah;

d.

ikat pinggang berbahan nilon warna hitam dengan timang warna kuning menggunakan simbol KORPRI;

e.

kaos kaki dan sepatu kulit warna hitam.

(3) PDL wanita hamil menyesuaikan. (4) PDL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat disesuaikan dengan kondisi teknis operasional di lapangan. Bagian Kedelapan Pakaian Dinas Upacara (PDU) Pasal 10 PDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g, dipakai dalam melaksanakan upacara pelantikan dan upacara hari-hari besar lainnya.

9 Pasal 11 PDU Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g, terdiri dari : a. PDU Camat dan Lurah Pria, terdiri dari : 1.

kemeja dan jas dengan menggunakan 2 (dua) kancing pada lengan jas warna putih dengan kancing warna kuning emas;

2.

empat saku baju yang terdiri atas dua saku jas luar atas sebelah kanan dan kiri dan dua saku jas dalam bawah sebelah kanan dan kiri dengan tutup;

3.

dasi warna hitam polos;

4.

celana panjang semata kaki warna putih, tanpa lipatan dibagian perut maupun ujung bawah;

5.


6.


b. PDU Camat dan Lurah Wanita, terdiri dari : 1.

kemeja dan jas dengan menggunakan 2 (dua) kancing pada lengan jas warna putih dengan kancing warna kuning;

2.

empat saku baju yang terdiri atas dua saku jas luar atas sebelah kanan dan kiri dan dua saku jas dalam bawah sebelah kanan dan kiri dengan tutup;

3.

dasi warna hitam polos

4.

rok warna putih 15 cm dibawah lutut dengan menggunakan belahan/floi belakang;

5.


6.

sepatu fantovel warna hitam.

c. PDU Camat dan Lurah Wanita hamil menyesuaikan. Bagian Kesembilan Pakaian Endek Pasal 12 (1) Pakaian Endek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari maupun untuk keperluan lainnya yang bersifat umum. (2) Pakaian Endek terdiri dari : a. Pakaian Endek Pria, terdiri dari : 1.

safari lengan pendek, leher berdiri dan terbuka;

2.

celana panjang semata kaki warna biru tua, tanpa lipatan dibagian perut maupun ujung bawah;

3.

tiga saku yang terdiri atas satu saku baju dalam atas sebelah kiri tanpa tutup dan dua saku baju dalam bawah sebelah kanan dan kiri dengan tutup;

4.


10 5.

ikat pinggang berbahan nilon warna hitam dengan timang warna kuning menggunakan simbol KORPRI; dan

6.


b. Pakaian Endek Wanita, terdiri dari : 1.

safari lengan pendek, leher/krah rebah;

2.

tiga saku yang terdiri atas satu saku baju dalam bawah sebelah kiri tanpa tutup dan dua saku baju dalam bawah sebelah kanan dan kiri dengan tutup;

3.

rok 15 cm di bawah lutut warna biru tua dengan menggunakan belahan/floi belakang;

4.


5.

ikat pinggang berbahan nilon warna hitam dengan timang warna kuning menggunakan simbol KORPRI; dan

6.


c. Pakaian Endek wanita hamil menyesuaikan. Bagian Kesepuluh Pakaian KORPRI Pasal 13 Pakaian KORPRI sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf i, dipakai dalam rangka upacara memperingati hari ulang tahun KORPRI, upacara hari besar nasional, rapat-rapat dan pertemuan yang diselenggarakan oleh KORPRI dan hari kebesaran lainnya. Pasal 14 (1) Pakaian KORPRI adalah pakaian dengan sablonan dasar bergambar lambang KORPRI. (2) Pakaian KORPRI, terdiri dari : a.

b.

KORPRI Pria : 1.

kemeja lengan panjang, kerah leher berdiri dan terbuka;

2.

tiga saku yang terdiri atas satu saku baju dalam atas sebelah kiri dan dua saku baju dalam bawah sebelah kanan dan kiri tanpa tutup;

3.

kancing 5 (lima) buah tertutup;

4.

celana panjang semata kaki warna biru tua;

5.

ikat pinggang berbahan nilon warna hitam dengan menggunakan timang warna kuning simbol KORPRI;

6.


KORPRI Wanita : 1.

kemeja lengan panjang 2 (dua) kancing tanpa manset, kerah leher tidur dan terbuka;

2.

dua saku dalam bawah sebelah kanan dan kiri tanpa tutup;

11 3.

kancing 4 (empat) buah;

4.

rok 15 cm dibawah lutut warna biru tua dengan menggunakan belahan/floi belakang;

5.

ikat pinggang berbahan nilon warna hitam dengan menggunakan timang warna kuning simbol KORPRI;

6.


(3) Atribut Pakaian KORPRI di Lingkungan Kabupaten Badung terdiri atas : a.

Lencana KORPRI ditempatkan pada dada sebelah kiri,

b.

papan nama ditempatkan pada dada sebelah kanan,

c.

tanda pengenal ditempatkan pada saku baju atas/kerah baju sebelah kiri, dan

d.

topi KORPRI. Bagian Kesebelas Pakaian Olahraga

Pasal 15 Pakaian Olahraga sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf j, dipakai dalam rangka menunjang kegiatan olahraga dan kegiatan-kegiatan sosial lainnya. Pasal 16 (1) Jadwal Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini. (2) Model Pakaian Dinas dilingkungan Pemerintah Kabupaten Badung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini. BAB III ATRIBUT PAKAIAN Bagian Kesatu Jenis Atribut Pakaian Dinas Pasal 17 Atribut Pakaian Dinas terdiri dari: a.

Tutup Kepala;

b.

Tanda Pangkat;

c.

Tanda Jabatan;

d.

Lencana KORPRI;

e.

Tanda Jasa;

f.

Papan Nama;

g.

Nama Pemerintah Provinsi Bali dan Nama Pemerintah Kabupaten

12 Badung; h.

Lambang Daerah Provinsi Bali dan Lambang Daerah Kabupaten Badung; dan

i.

Tanda Pengenal. Bagian Kedua Tutup Kepala

Pasal 18 Tutup Kepala yang kemudian disebut topi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a terdiri dari : a.

Muts yang terbuat dari bahan dasar kain warna khaki menggunakan Lambang Daerah Kabupaten Badung serta bisban yang warnanya sesuai golongan PNS;

b.

Topi KORPRI yang terbuat dari bahan dasar kain warna biru tua, dengan jahitan bordir benang emas Lambang KORPRI ditengah bagian depan, pada klep terdapat lambang padi kapas dan disamping kiri dan kanan bawah tertulis KORPRI dengan jahitan bordir benang emas;

c.

Topi LINMAS yang terbuat dari bahan dasar kain warna hijau muda dengan jahitan bordir benang emas Lambang Pertahanan Sipil ditengah bagian depan, pada klep penggunakan lambang padi dan kapas dan disamping kiri dan kanan bawah tertulis LINMAS dengan jahitan bordir benang emas;

d.

Topi Lapangan yang terbuat dari bahan dasar kain warna khaki dengan jahitan bordir Lambang Daerah Kabupaten Badung ditengah bagian depan, dan disamping kiri dan kanan bawah tertulis PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG dengan jahitan bordir benang emas;

e.

Topi Upacara yang terbuat dari bahan dasar kain warna hitam dengan lidah topi terdapat lambang padi dan kapas; dan

f.

Peci yang terbuat dari bahan dasar kain warna hitam polos. Bagian Ketiga Tanda Pangkat

Pasal 19 (1) Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b menunjukkan tingkat jabatan selaku Camat dan Lurah. (2) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : a.

Tanda Pangkat Harian yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam, warna kuning emas; dan

b.

Tanda Pangkat Upacara yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam.

(3) Tanda Pangkat dipakai di atas bahu kiri dan kanan.

13

Bagian Keempat Tanda Jabatan Pasal 20 (1) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c menunjukkan jabatan selaku Camat dan Lurah. (2) Tanda Jabatan terbuat dari bahan dasar logam. (3) Tanda Jabatan dipakai di dada sebelah kanan. Bagian Kelima Lencana KORPRI Pasal 21 (1) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d dipakai pada semua jenis pakaian dinas kecuali PSL. (2) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbuat dari : a.

bahan logam warna kuning emas;

b.

bahan kain warna khaki dengan lambang KORPRI berupa jahitan bordir warna kuning emas.

(3) Lencana KORPRI yang terbuat dari bahan logam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a digunakan pada semua jenis pakaian dinas dikecualikan PDL. (4) Lencana KORPRI yang terbuat dari bahan kain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b digunakan pada PDL. (5) Lencana KORPRI dipakai di dada sebelah kiri. Bagian Keenam Tanda Jasa Pasal 22 (1) Tanda Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e merupakan atribut kehormatan karena jasa dan pengabdiannya kepada bangsa dan negara. (2) Tanda jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : a.

pita Tanda Jasa;

b.

bintang Tanda Jasa.

(3) Tanda Jasa dipakai pada saat upacara kenegaraan. (4) Tanda Jasa dan Bintang Tanda Jasa dipakai di dada sebelah kiri di atas saku, jaraknya disesuaikan dengan jumlah Tanda Jasa dan Bintang Tanda Jasa.

14

Bagian Ketujuh Papan Nama Pasal 23 (1) Papan Nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf f menunjukkan identitas pegawai berupa nama seseorang. (2) Papan Nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : a.

bahan dasar ebonit/plastik, warna hitam dengan tulisan warna putih untuk semua pakaian dinas.

b.

bahan dasar kain warna khaki dengan tulisan jahitan bordir warna hitam untuk PDL.

(3) Papan nama digunakan di dada sebelah kanan Bagian Kedelapan Nama Pemerintah Provinsi Bali dan Nama Pemerintah Kabupaten Badung Pasal 24 (1) Nama Pemerintah Provinsi Bali dan Nama Pemerintah Kabupaten Badung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf g menunjukkan hubungan koordinasi. (2) Nama Pemerintah Provinsi Bali ditempatkan di lengan sebelah kanan 2 cm di bawah lidah bahu. (3) Nama Pemerintah Kabupaten Badung ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm di bawah lidah bahu. (4) Bahan dasar nama Pemerintah Provinsi Bali berupa kain jahitan bordir berwarna kuning dengan warna dasar biru. (5) Bahan dasar nama Pemerintah Kabupaten Badung berupa kain jahitan bordir berwarna kuning dengan warna dasar biru. Bagian Kesembilan Lambang Daerah Provinsi Bali dan Lambang Daerah Kabupaten Badung Pasal 25 (1) Lambang Daerah Provinsi Bali dan Lambang Daerah Kabupaten Badung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf h menunjukkan hubungan koordinasi. (2) Lambang Daerah Kabupaten Badung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menggambarkan landasan filosofis dan semangat pengabdian serta ciri khas Kabupaten Badung. (3) Lambang Daerah Provinsi Bali hanya dikenakan pada jenis pakaian LINMAS, ditempatkan di lengan sebelah kanan 2 cm di bawah nama Pemerintah Provinsi Bali. (4) Lambang Daerah Kabupaten Badung ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm di bawah nama Pemerintah Kabupaten Badung.

15 (5) Bahan dasar dan Lambang Daerah Provinsi Bali dan Pemerintah Kabupaten Badung berupa kain yang digambar dan ditulis dengan jahitan bordir. Bagian Kesepuluh Tanda Pengenal Pegawai Pasal 26 (1) Tanda Pengenal Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf i untuk mengetahui identitas seorang pegawai. (2) Tanda Pengenal Pegawai menjalankan tugas.

dipakai

oleh

pegawai

dalam

(3) Tanda Pengenal Pegawai sebagaimana dimaksud ayat (1) dipasang pada kantong/saku baju sebelah kiri atas. Pasal 27 (1) Tanda Pengenal pegawai terbuat dari bahan dasar kertas bungkus laminating plastik. (2) Bentuk Tanda Pengenal empat persegi panjang dengan ukuran : a.

Kertas warna putih sebagai dasar tulisan tanda pengenal dan pas foto dengan ukuran panjang 8,5 cm dan lebar 4,5 cm; dan

b.

Plastik laminating dengan ukuran panjang 9,2 cm dan lebar 6,3 cm.

Pasal 28 Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 terdiri dari : a. Bagian depan : 1.

Lambang Daerah Kabupaten Badung;

2.

Nama Pemerintah Kabupaten Badung;

3.

Foto pegawai dengan latar warna disesuaikan jabatan/ eselon;

4.

Nama Pegawai;

5.

NIP pegawai.

b. Bagian Belakang: 1.

Nama Pegawai;

2.

Nomor Induk Pegawai (NIP);

3.

Eselon Jabatan Struktural atau Nama Jabatan Fungsional;

4.

Golongan Darah;

5.

Alamat Kantor;

6.

Tanggal dikeluarkan;

7.

Pejabat yang mengeluarkan;

8.

Tanda tangan pejabat yang mengeluarkan;

9.

Nama Jelas pejabat dan NIP yang mengeluarkan; dan

16 10. Cap Sekretariat Pemerintah Kabupaten Badung. Pasal 29 (1) Warna dasar foto pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a angka 3 didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh pegawai. (2) Warna dasar foto sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari : a.

warna merah untuk pejabat Eselon II;

b.

warna biru untuk pejabat Eselon III;

c.

warna hijau untuk pejabat Eselon IV;

d.

warna kuning untuk pejabat Eselon V;

e.

warna orange untuk pegawai Non Eselon; dan

f.

warna abu-abu untuk pegawai/pejabat fungsional. Pasal 30

Bentuk dan model atribut pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini. Pasal 31 (1) Atribut PDL di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung terdiri atas nama Pemerintah Provinsi Bali, nama Pemerintah Kabupaten Badung, Lambang Daerah Kabupaten Badung, lencana KORPRI, papan nama tanda pengenal dan topi lapangan. (2) Atribut PSH terdiri atas papan nama, lencana KORPRI dan tanda pengenal. (3) Atribut PSR terdiri atas papan nama, lencana KORPRI, tanda pengenal dan peci/kopiah. (4) Atribut PSL menggunakan peci/kopiah. Pasal 32 Letak atribut pada pakaian dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung sebagaimana dimaksud Pasal 17 sebagai berikut : a. Pakaian Endek, yaitu : 1.

Lencana KORPRI ditempatkan pada dada sebelah kiri;

2.

papan nama ditempatkan pada dada sebelah kanan; dan

3.

tanda pengenal ditempatkan pada saku baju atas/kerah baju sebelah kiri.

b. PDH LINMAS, yaitu : 1.

nama Pemerintah Provinsi Bali ditempatkan pada lengan sebelah kanan dengan jarak 2 cm dari lengan bahu;

2.

Lambang Daerah Provinasi Bali ditempatkan pada lengan sebelah kanan dengan jarak 2 cm dibawah Nama Pemerintah Provinsi Bali;

17 3.

nama Pemerintah Kabupaten Badung ditempatkan pada lengan sebelah kiri dengan 2 cm dibawah lengan baju;

4.

lambang LINMAS ditempatkan pada lengan sebelah kiri dengan jarak 2 cm dibawah Nama Pemerintah Kabupaten Badung;

5.

Lencana KORPRI ditempatkan pada dada sebelah kiri dengan jarak 2 cm diatas nama LINMAS;

6.

nama LINMAS ditempatkan pada dada sebelah kiri dengan jarak 2 cm dibawah lencana KORPRI berupa kain warna dasar kuning dengan jahitan border warna hitam, tertulis LINMAS;

7.

kerah baju kiri dan kanan menggunakan simbul LINMAS berupa kain warna dasar hijau dengan jahitan border warna kuning, berbentuk bintang;

8.

papan nama ditempatkan pada dada sebelah kanan;

9.

tanda pengenal dipasang pada kantong/saku baju sebelah kiri.

c. PDH Khaki, yaitu : 1.

nama Pemerintah Provinsi Bali ditempatkan pada lengan sebelah kanan dengan jarak 2 cm dari lengan bahu;

2.

nama Pemerintah Kabupaten Badung ditempatkan pada lengan sebelah kiri dengan 2 cm dari lengan baju;

3.

Lambang Daerah Kabupaten Badung ditempatkan pada lengan sebelah kiri dengan jarak 2 cm dari Nama Pemerintah Kabupaten Badung;

4.

lencana KORPRI ditempatkan pada dada sebelah kiri;

5.

papan nama ditempatkan pada dada sebelah kanan;

6.

tanda pengenal dipasang pada kantong/saku baju sebelah kiri.

d. Pakaian olahraga, yaitu : 1.

Lambang KORPRI berwarna kuning ditempatkan 2 cm diatas tulisan Pemerintah Kabupaten Badung pada dada sebelah kiri;

2.

tulisan Pemerintah Kabupaten Badung di jahitan bordir dengan warna kuning diletakkan diatas saku baju atas sebelah kiri dengan jarak 2 cm.

18

BAB IV PEMBINAAN Pasal 33 Pembinaan terhadap penggunaan pakaian dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung dilakukan oleh Bupati melalui SKPD/Unit Kerja yang ditunjuk. BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 34 (1) Penggunaan pakaian dinas diluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat dilakukan oleh SKPD tertentu dalam rangka meningkatkan estetika dan citra pelayanan bagi masyarakat (publik service) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Badung. (2) Untuk menunjang acara yang bersifat kedinasan resmi yaitu rapat, koordinasi, konsultasi, penerimaan tamu dan sejenisnya pada hari Jum’at maupun berkenaan dengan hari raya Purnama agar menggunakan pakaian endek. (3) Untuk menunjang kearifan budaya lokal serta Bhakti Ḉrada umat beragama, pada hari raya Purnama agar menggunakan pakaian adat. Pasal 35 (1) SKPD yang memiliki hubungan vertikal dapat menggunakan pakaian dinas sesuai peraturan yang telah ditetapkan oleh kementerian terkait. (2) Penggunaan pakaian dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat digunakan setelah dilakukan penyesuaian dengan mengacu pada Peraturan Bupati ini yang ditetapkan dalam bentuk Keputusan Bupati. (3) Keputusan Bupati yang dimaksud ayat (2) wajib disampaikan kepada Bagian Organisasi dan Tata Laksana.

untuk

Pasal 36 Penggunaan atribut diluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 antara lain berupa pin dan sejenisnya, dapat digunakan dalam rangka menunjang nilai fungsi atribut terhadap pembentukan estetika pakaian dinas serta memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembangunan daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Badung.

19 BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 37 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Badung. Ditetapkan di Mangupura pada tanggal 2 Januari 2013 BUPATI BADUNG, ttd.

ANAK AGUNG GDE AGUNG Diundangkan di Mangupura pada tanggal 2 Januari 2013 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG,

ttd. KOMPYANG R. SWANDIKA BERITA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2013 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda.Kab.Badung, ttd. Komang Budhi Argawa,SH.,M.Si. Pembina NIP. 19710901 199803 1 009

20 LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR : 4 TAHUN 2013 TANGGAL : 2 JANUARI 2013 TENTANG : PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG

JADWAL PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS Dl LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG No.

JENIS PAKAIAN

HARI

KETERANGAN

1.

LINMAS

Senin

Menggunakan topi Linmas pada saat upacara

2.

PDH Warna Khaki

Selasa dan Rabu

Seragam

3.

Pakaian ENDEK

Kamis dan Jum’at

Seragam dan khusus hari Jum’at setelah kegiatan olahraga

4.

Olahraga

Jum’at

Seragam

5.

KORPRI

Hari ulang tahun KORPRI, upacara hari besar nasional, rapatrapat dan pertemuan yang diselenggarakan oleh KORPRI

Menggunakan topi KORPRI pada saat menghadiri upacara dan hari besar lainnya

6.

PSL, PSH, PSR dan/atau Pada Acara Resmi PDU

Sesuai Ketentuan Acara

7.

PDL

Dipergunakan saat kegiatan lapangan

Disesuaikan

BUPATI BADUNG,

ttd.

ANAK AGUNG GDE AGUNG

21

BUPATI BADUNG PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG

Recommend Documents