2014

AD/ ART HASIL MUSYAWARAH NASIONAL BP4 XV/2014 Jakarta, 15 – 16 Agustus 2014

Oleh : BP4 PUSAT

BADAN PENASIHATAN, PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) PUSAT TAHUN 2014 Office : Masjid Istiqlal Ruang 66 Jl. Taman Wijaya Kusumah

Jakarta Pusat 10710 Telp/ Fax. 021- 3804927 Website : bp4pusat.or.id Email : [email protected] 1|Hasil Munas BP4 XV 2014 Jakarta

DAFTAR ISI Halanan I.

Kata Pengantar

II. Daftar isi III. AD/ ART Hasil Musyawarah Nasional BP4 XV/2014 Anggaran Dasar BP4 Anggaran Rumah Tangga

2|Hasil Munas BP4 XV 2014 Jakarta

KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL BADAN PENASIHATAN PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) XV TAHUN 2014 NOMOR : 260/2-P/BP4/VIII/2014 TENTANG ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA BADAN PENASIHATAN, PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN TAHUN 2014 BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM MUSYAWARAH NASIONAL BADAN PENASIHATAN, PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) XV TAHUN 2014 Mengingat

: a. bahwa BP4 sebagai lembaga penasihatan pembinaan dan pelestarian perkawianan adalah mitra Kementerian Agama dan Instansi terkait dalam tugas meningkatkan mutu perkawinan dengan mengembangkan gerakan keluarga sakinah; b. bahwa peran BP4 sangat diperlukan untuk menciptakan iklim yang kondusif dalam memberikan motivasi kepada para keluarga untuk menanamkan, c. melaksanakan dan mengembangkan nilai-nilai ajaran agama dan akhlaqul karimah; d. bahwa untuk melaksanakan misi tersebut, upaya BP4 antara lain mengarahkan dan memberikan dorongan kepada segenap tokoh masyarakat, LSM, Konselor dan Penasihat Perkawinan untuk lebih proaktif demi terwujudnya keluarga sakinah mawaddah warahmah; e. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada butir a sampai c tersebut di atas, Munas XV BP4 yang diselenggarakan pada tanggal 15 s.d. 16 Agustus 2014 di Jakarta, memandang perlu menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Penasihatan Pembinaan Pelestarian Perkawinan (BP4) periode tahun 2014 - 2019.

Menimbang

: 1. UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawian; 2. PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan; 3. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Tahun 1961 jo No. 30 Tahun 1977 tentang Penegasan Pengakuan BP4 Pusat; 4. Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah; 5. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BP4; 6. Hasil-hasil Munas XV BP4 Pusat tahun 2014.

Memperhatikan

: Pengarahan yang disampaikan oleh : 1. Menteri Agama Republik Indonesia 2. Wakil Menteri Agama Republik Indonesia


3. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI 4. Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Kementerian Agama RI Maka setelah mempelajari secara mendalam pengarahan-pengarahan tersebut dan mempertimbangkan usulan-usulan, saran-saran dan pendapat para peserta, maka Munas BP4 XV:

Menetapkan

MEMUTUSKAN : ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA BADAN PENASIHATAN PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) MASA BHAKTI 2014-2019 SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM LAMPIRAN DAN MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI KEPUTUSAN INI.

Ditetapkan di PadaTanggal

: Jakarta : 16 Agustus 2014

MUSYAWARAH NASIONAL BADAN PENASIHATAN PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) XV TAHUN 2014 KETUA SIDANG

SEKRETARIS SIDANG

DRS. H. NAJIB ANWAR, MH.

DRA. HJ. NILMAYETTY, MM. .


ANGGARAN DASAR BADAN PENASIHATAN, PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) MUKADDIMAH “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tandatanda bagi kaum yang berfikir.” (QS. 30 Ar-Rŭm: 21). Bahwa untuk meningkatkan kualitas perkawinan menurut ajaran Islam diperlukan bimbingan dan penasihatan perkawinan secara terus-menerus dan konsisten agar dapat mewujudkan rumahtangga/keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Sejak BP4 di dirikan pada tanggal 3 Januari 1960 dan dikukuhkan oleh Keputusan Menteri Agama Nomor 85 tahun 1961 diakui bahwa BP4 adalah satu-satunya Badan yang berusaha dibidang Penasihatan Perkawinan dan Pengurangan Perceraian. Fungsi dan Tugas BP4 tetap konsisten melaksanakan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Perundang lainnya tentang Perkawianan, oleh karenanya fungsi dan peranan BP4 sangat diperlukan masyarakat dalam mewujudkan kualitas perkawinan. Masalah-masalah yang muncul akhir-akhir ini terkait dengan perkawinan dan keluarga berkembang pesat antara lain; tingginya angka perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, kasus perkawinan sirri, perkawinan mut’ah, polighami, dan perkawinan di bawah umur meningkat tajam yang sangat berpengaruh terhadap eksistensi kehidupan sebuah keluarga. Oleh sebab itu, dan seiring dengan meningkatnya populasi penduduk dan keluarga, maka BP4 perlu menata kembali peran dan fungsinya agar lebih sesuai dengan kondisi dan perkembangan terkini. Untuk menjawab persoalan tersebut, BP4 harus menyiapkan seluruh perangkat pelayanan termasuk SDM, sarana dan prasarana yang memadai. Tuntutan BP4 ke depan peran dan fungsinya tidak sekadar menjadi lembaga penasihatan tetapi juga berfungsi sebagai lembaga edukasi, mediasi dan advokasi. Selain itu BP4 perlu mereposisi organisasi demi profesionalitas organisasi dalam menjalankan misi sebagai mitra kerja Kementerian Agama dan institusi terkait baik pemerintah maupun non pemerintah dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Sebagai konsekuensi dari profesionalitas, maka BP4 mengemban tugas yang tidak kecil serta mempunyai tantangan yang besar terhadap permasalahan keluarga yang semakin berkembang, perlu sumberdaya manusia yang dibutuhkan terkait dengan mediasi, advokasi dan konsultasi perkawinan. AD/ART ditujukan bagi peningkatan pelayanan organisasi yang bersifat responsif terhadap segala persoalan perkawinan dan keluarga yang muncul dalam masyarakat BAB I NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN SIFAT Pasal 1 Organisasi ini bernama Badan Penasihatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan disingkat dengan BP4. Pasal 2 BP4 Pusat berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia. 5|Hasil Munas BP4 XV 2014 Jakarta

Pasal 3 BP4 adalah organisasi profesional yang bersifat sosial keagamaan sebagai mitra kerja Kementerian Agama dan institusi terkait baik pemerintah maupun non pemerintah dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah BAB II ASAS DAN TUJUAN Pasal 4 BP4 berdasarkan Islam dan berasaskan Pancasila. Pasal 5 Tujuan BP4 adalah mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah menurut ajaran Islam untuk mencapai masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, bahagia, sejahtera materil dan spirituil dengan: 1. Meningkatkan kualitas perkawinan dan kehidupan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah 2. Menurunkan angka perceraian dengan meningkatkan pelayanan terhadap keluarga yang bermasalah melalui kegiatan konseling, mediasi dan advokasi. 3. Menguatkan kapasitas kelembagaan dan SDM BP4 dalam rangka mengoptimalkan program dan pencapaian tujuan. 4. Memberikan penyuluhan tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keluarga; 5. Mengembangkan jaringan kemitraan dengan intansi/ lembaga yang memiliki misi dan tujuan yang sama. BAB III UPAYA DAN USAHA Pasal 6 Untuk mencapai tujuan sebagaimana tersebut pada pasal 4 dan 5, BP4 mempunyai upaya dan usaha sebagai berikut: 1. Memberikan bimbingan, penyuluhan, penasihatan, dan konsultasi/konseling, mengenai nikah, talak, cerai, rujuk kepada masyarakat baik perorangan maupun kelompok, secara langsung atau melalui media massa dan media elektronik; 2. Memberikan bimbingan tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keluarga; 3. Memberikan bantuan mediasi kepada para pihak yang berperkara di pengadilan agama. 4. Memberikan bantuan advokasi dalam mengatasi masalah perkawinan, keluarga dan perselisihan rumah tangga di peradilan agama; 5. Mengurangi angka perselisihan, perceraian, poligami yang tidak bertanggung jawab, pernikahan di bawah umur dan pernikahan tidak tercatat ; 6. Bekerjasama dengan instansi, lembaga dan organisasi yang memiliki kesamaan tujuan baik di dalam maupun di luar negeri; 7. Menerbitkan dan menyebarluaskan majalah perkawinan dan keluarga, buku, brosur, media massa dan media elektronik yang dianggap perlu; 8. Menyelenggarakan kursus pra nikah, penataran/pelatihan, diskusi, seminar dan kegiatan-kegiatan sejenis-yang berkaitan dengan perkawinan dan keluarga; 9. Menyelenggarakan pendidikan keluarga untuk peningkatkan penghayatan dan pengamalan nilainilai keimanan, ketaqwaan dan akhlaqul karimah dalam rangka membina keluarga sakinah; 10. Berperan aktif dalam kegiatan lintas sektoral yang bertujuan membina keluarga sakinah; 11. Meningkatkan upaya pemberdayaan ekonomi keluarga dan kewirausahaan; 12. Upaya dan usaha lain yang dipandang bermanfaat untuk kepentingan organisasi serta bagi kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga.


BAB IV SUSUNAN ORGANISASI Pasal 7 1. Organisasi BP4 disusun sesuai dengan jenjang administrasi pemerintah mulai dari tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan; 2. Organisasi BP4 mempunyai bidang-bidang sesuai kebutuhan meliputi: a. Bidang Konsultasi/Konseling, Mediasi, Advokasi dan Penasehatan Perkawinan dan Keluarga. b. Bidang Pendidikan, Pelatihan, dan Kursus. c. Bidang Kemitraan, Kerjasama dan Wirausaha. d. Bidang Humas dan Publikasi,dokumentasi 3, BP4 Pusat sampai Tingkat Kecamatan memiliki tenaga Konselor dan Penasihat Perkawinan dan Keluarga. BAB V PENGURUS 1.

2. 3.

4. 5.

6.

Pasal 8 Pembina BP4 tingkat Pusat terdiri dari: Ketua Mahkamah Agung, Menteri Agama Rl, Menteri dan Kepala Lembaga terkait; Pembina BP4 tingkat Provinsi adalah Gubernur; Pembina BP4 di tingkat Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota; Pembina di tingkat Kecamatan adalah Camat; Dewan Pertimbangan BP4 terdiri dari unsur pejabat Kementerian Agama dan Peradilan Agama, institusi terkait, ulama, tokoh organisasi Islam dan cendikiawan ; Tim Ahli BP4 terdiri dari tokoh dan para ahli yang berpengalaman dalam pelaksanaan program pembinaan dan penguatan perkawinan dan keluarga yang sakinah yang secara operasional memberikan dukungan kepada pengurus BP4 dalam pelaksanaan program, terutama dalam bentuk pemikiran, ide dan gagasan. Pengurus BP4 terdiri dari ketua umum dan wakil ketua umum, ketua-ketua, sekretaris umum, wakil sekretaris umum, bendahara, wakil bendahara, serta bidang-bidang; Pengurus BP4 sebagaimana dimaksud ayat (4) adalah pribadi muslim dan muslimah dari instansi pemerintah, ormas Islam, tenaga professional, serta tenaga ahli dari berbagai disiplin ilmu terkait fungsi BP4; Masa bakti pengurus di semua tingkat adalah 5 tahun dan dapat dipilih kembali, kecuali ketua umum hanya dapat dipilih satu periode berikutnya. BAB VI KEUANGAN Pasal 9

Keuangan organisasi diperoleh dari: a) Bantuan Pemerintah; b) Bantuan Lembaga dari dalam maupun luar negeri yang tidak mengikat; c) Infaq, shadaqah dan sumbangan lainnya yang tidak mengikat; d) Hasil Usaha yang sah. BAB VII MUSYAWARAH DAN RAPAT Pasal 10 1. Musyawarah terdiri atas: a. Musyawarah tingkat Nasional disebut Munas, Musyawarah Tingkat Provinsi disebut Muswil, Musyawarah Tingkat Kabupaten/Kota disebut Musda dan Musyawarah Tingkat Kecamatan disebut Muscam;


b. Musyawarah diadakan sekali dalam 5 (lima) tahun, dilaksanakan secara berjenjang dari Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan; c. Musyawarah dianggap sah jika dihadiri oleh paling kurang dua pertiga dari peserta yang hadir. 2. Rapat terdiri atas Rapat Kerja Nasional, Rapat kerja Daerah dan Rapat Kerja Pengurus : a. Rapat Kerja Nasional dan Rapat Kerja Daerah diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu periode; b. Rapat pengurus terdiri atas rapat pengurus pleno dan rapat pengurus harian yang dilaksanakan sesuai dengan keperluan. Pasal 11 1. Keputusan tertinggi berada pada Musyawarah Nasional; 2. Keputusan berdasarkan asas musyawarah untuk mufakat; 3. Dalam hal tidak tercapai kata mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak. Pasal 12 Pada setiap musyawarah dan rapat, setiap anggota mempunyai hak suara yang sama. BAB VIII PENGESAHAN DAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR Pasal 13 1. Anggaran Dasar disusun dan disahkan oleh Musyawarah Nasional yang dihadiri oleh paling kurang dua pertiga dari peserta yang hadir; 2. Anggaran Dasar hanya dapat diubah oleh Musyawarah Nasional tersebut pada ayat (1) dengan mendapat suara paling kurang dua pertiga dari peserta yang hadir; 3. Dalam keadaan mendesak sesuai tuntutan organisasi dapat dilakukan review dan penyempurnaan AD/ART BP4 oleh rapat pleno Pengurus pusat sebagai dokumen untuk ditetapkan dalam Munas selanjutnya. BAB IX PEMBUBARAN Pasal 14 1. Organisasi ini hanya dapat dibubarkan berdasarkan keputusan Musyawarah Nasional dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (2); 2. Jika organisasi ini dibubarkan, maka segala hak miliknya diserahkan kepada organisasi sosial Islam yang ditunjuk oleh Menteri Hukum dan HAM berdasarkan pertimbangan dari Menteri Agama atas usul Musyawarah Nasional tersebut pada ayat (1) pasal ini.


BAB X PENUTUP 1. Anggaran Dasar ini disahkan oleh Musyawarah Nasional BP4 ke XV tanggal 16 Agustus 2014 di Jakarta; 2. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini diatur dalam Anggaran Rumah Rangga.




SEKRETARIS SIDANG

DRA. HJ. NILMAYETTY, MM.

ANGGARAN RUMAH TANGGA BADAN PENASIHATAN, PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) BAB 1 KEPENGURUSAN Pasal 1 (1) Syarat-syarat menjadi pengurus : a. Beragama Islam b. Berumur sekurang-kurangnya 25 tahun c. Menyetujui Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BP4 d. Berakhlak baik e. Memiliki kompetensi dibidang tugas dan fungsi BP4 (2)

Kewajiban Pengurus a. Melaksanakan usaha-usaha untuk mencapai tujuan organisasi b. Menjaga nama baik organisasi c. Membina pengurus pada tingkatan di bawahnya d. Membina keluarga dan masyarakat

(3)

Hak Pengurus a. Hak menyampaikan pendapat b. Hak memilih dan dipilih c. Hak memberi suara

(4)

Berhenti menjadi pengurus a. Atas permintaan sendiri b. Meninggal dunia c. Diberhentikan oleh Rapat Pengurus Pleno yang sah disebabkan kehilangan syarat keanggotaan dan atau berbuat hal-hal yang dapat merusak nama baik organisasi d. Meninggalkan tugas atau tidak dapat menjalankan tugas karena alasan-alasan tertentu yang tidak memungkinkan untuk menjalankan tugas selama dua tahun berturut-turut e. Anggota yang keberatan atas pemberhentiannya berhak naik banding kepada pengurus yang setingkat lebih tinggi dan keputusannya merupakan keputusan akhir.

(5)

Pengurus yang berhenti dengan alasan seperti tersebut pada ayat (4) dapat diganti posisinya oleh yang lain dengan mekanisme pergantian antar waktu. Pasal 2

(1) (2) (3) (4)

Ketua Umum BP4 Pusat merangkap sebagai formatur dipilih dan ditetapkan oleh Musyawarah Nasional (Munas) BP4. Ketua Umum BP4 tingkat Provinsi merangkap sebagai formatur dipilih oleh Musyawarah Wilayah (Muswil) BP4 Provinsi dan ditetapkan oleh BP4 Pusat. Ketua BP4 tingkat Kabupaten/Kota merangkap sebagai formatur dipilih oleh Musyawarah Daerah (Musda) BP4 Kabupaten/Kota dan ditetapkan oleh BP4 Provinsi. Ketua BP4 tingkat Kecamatan merangkap sebagai formatur dipilih oleh Musyawarah Kecamatan (Muscam) BP4 Kecamatan dan ditetapkan oleh BP4 Kabupaten/Kota.

10 | H a s i l M u n a s B P 4 X V 2 0 1 4 J a k a r t a

Pasal 3 (1) (2) (3) (4)

(1) (2) (3) (4)

Penyusunan dan penetapan pengurus disetiap jenjang organisasi dilakukan oleh formatur; Penetapan pengurus di tingkat Pusat dilakukan oleh Ketua Umum terpilih. Penetapan pengurus di tingkat wilayah, daerah dan kecamatan ditetapkan oleh surat keputusan BP4 setingkat di atasnya. Pengisian lowongan dan atau penambahan pengurus dipilih oleh Rapat Pengurus Pleno masingmasing tingkat organisasi. Pasal 4 Pelantikan pengurus BP4 Pusat dilakukan oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk; Pelantikan pengurus BP4 tingkat wilayah dilakukan oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk; Pelantikan pengurus BP4 tingkat kabupaten/kota dilakukan oleh Bupati/Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk; Pelantikan pengurus BP4 tingkat Kecamatan dilakukan oleh Camat atau pejabat yang ditunjuk; Pasal 5

(1) (2)

Pengurus berkewajiban menjalankan keputusan organisasi; Pengurus mengadakan pembagian kerja sehingga masing-masing mempunyai tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; (3) Ketua Umum bertanggung jawab atas jalannya organisasi baik keluar maupun ke dalam; (4) Untuk kelancaran tugas sehari-hari Ketua Umum dibantu oleh Ketua-Ketua; (5) Ketua Umum/Ketua memimpin musyawarah dan rapat-rapat; (6) Apabila Ketua Umum/Ketua berhalangan, rapat dipimpin oleh salah satu Ketua/ Sekretaris Umum/Ketua Bidang yang dipilih oleh rapat; (7) Sekretaris Umum membantu tugas-tugas pimpinan dan bertanggung jawab terhadap tugas-tugas kesekretariatan; (8) Bendahara membantu pimpinan dan bertanggung jawab atas pengurusan keuangan; (9) Bendahara dan Wakil Bendahara mengadakan pembagian tugas dalam menyelenggarakan pembukuan keuangan dan menghimpun serta memelihara kekayaan organisasi; (10) Surat keluar ditandatangani oleh Ketua Umum/Ketua dan Sekretaris Umum, dan hal-hal yang menyangkut teknis cukup ditandatangani Sekretaris Umum. BAB II KEUANGAN Pasal 6 (1)

(2)

Keuangan BP4 bersumber dari bantuan yang diterima dari instansi pemerintah, lembaga bantuan dalam dan luar negeri, donatur, dermawan, masyarakat dan pihak-pihak lain secara sah dan tidak mengikat, serta usaha BP4; Setiap tingkatan organisasi menyusun Rencana Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran. BAB III RAPAT

Pasal 7 (1) Rapat Pengurus Pleno diadakan paling kurang setiap enam bulan sekali; (2) Rapat Pengurus Harian dan rapat lainnya diserahkan pada kebijaksanaan pengurus setiap tingkatan organisasi; 11 | H a s i l M u n a s B P 4 X V 2 0 1 4 J a k a r t a

(3)

Rapat kerja nasional diadakan sekurang-kurangnya sekali selama masa periode kepengurusan. BAB IV KONSELOR DAN PENASIHAT PERKAWINAN Pasal 8

(1) (2) (3)

Konselor dan Penasihat Perkawinan diangkat dan diberhentikan oleh pengurus masing-masing tingkatan organisasi Konselor dan Penasihat Perkawinan terdiri atas ahli agama, tenaga profesional, mediator perkara di Pengadilan Agama, tokoh masyarakat, dan para ahli di bidang terkait; Konselor dan Penasihat Perkawinan disyaratkan : a. Beragama Islam; b. berakhlak baik; c. Sehat jasmani dan rohani; d. Wajib menyimpan rahasia orang yang menjadi klien; e. Sudah berkeluarga; f. Berumur paling kurang 30 tahun; g. Memiliki kompetensi dibidang penasihatan perkawinan dan keluarga. BAB V KETENTUAN-KETENTUAN

(1) (2)

Pasal 9 Uraian tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab serta hubungan kerja pengurus BP4 diatur dengan ketetapan Ketua Umum BP4 Pusat berdasarkan hasil rapat pleno BP4 Pusat; Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini ditetapkan oleh Ketua Umum berdasarkan hasil Rapat Pleno BP4 Pusat. BAB VI LAMBANG Pasal 10

(1)

(2) (3) (4)

(5) (6) (7)

Kembang melati yang berwarna putih adalah melambangkan kesucian, keindahan dan kesetiaan dan simbul keluhuran nilai-nilaii perkawinan dan keluarga, mengharapkan kesucian, kebahagiaan dan kesetiaan. Jumlah kembang melati 54 artinya mulai lahirnya BP4 tahun 1954 di Jakarta dan Bandung. Tiang tegak melambangkan keteguhan, kekuatan, dan kekokohan perkawinan dan keluarga. Papan timbangan yang merata dengan daun timbangan kiri kanan, melambangkan keadilan, tidak berat sebelah, tegak di tengah dalam mendapatkan penyelesaian yang adil. Obor yang tetap menyala, melambangkan bahwa BP4 akan selalu giat memberikan penerangan/ nasihat yang jelas, yang menerangkan kehidupan perkawinan agar suami isteri selalu mengikuti jalan yang lurus. Bintang yang bersinar adalah melambangkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Allah SWT. Latar belakang berwarna hijau, berarti melambangkan kesuburan agar perkawinan mendapat keberkahan dari Allah SWT. Bentuk segi lima di tepi melambangkan Rukun Islam dan Pancasila sebagai Dasar Negara RI.


BAB VII PENUTUP Pasal 11 Anggaran Rumah Tangga ini disahkan oleh Musyawarah Nasional BP4 ke XV tanggal 16 Agustus 2014.


SEKRETARIS SIDANG


DRA. HJ. NILMAYETTY, MM. .


2014

Recommend Documents