DISKUSI MATA KULIAH PERKUMPULAN GEMAR BELAJAR (GEMBEL) HUKUM ACARA PIDANA

Hukum Acara Pidana Senin, 03 Oktober 2016

DISKUSI MATA KULIAH PERKUMPULAN GEMAR BELAJAR (GEMBEL) HUKUM ACARA PIDANA Pembicara

: 1. Dian Prawiro Napitupilu (2013) 2. Minar Pebri Sitinjak (2013)

Pemateri

: 1. Elisabeth Aurora Silalahi (2014) 2. Teoli Bewamati Telaumbanua (2014)

Moderator

I.

: Gita Sitinjak (2014)

Pengertian dan Tujuan Hukum Acara Pidana A. Pengertian Hukum Acara Pidana KUHAP tidak memberikan definisi tentang hukum acara pidana, namun dibawah ini terdapat beberapa pengertian hukum acara pidana menurut para ahli. a. R. Soesilo Hukum acara pidana adalah hukum yang mengatur tentang cara bagaimana mempertahankan atau menyelenggarakan hukum pidana materiil, sehingga dapat memperoleh keputusan hakim dan cara bagaimana isi keputusan itu harus dilaksanakan. b. J.C.T. Simorangkir Hukum acara pidana ialah hukum acara yang melaksanakan dan mempertahankan hukum pidana materiil. c. Van Bemmelen Hukum acara pidana yaitu mempelajari peraturan-peraturan yang diciptakan oleh negara, karena diduga terjadi pelanggaran undang-undang pidana. d. Pramadyaa Puspa Hukum acara pidana adalah ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur cara bagaimana tertib hukum pidana harus ditegakkan atau dilaksanakan dengan baik, seandainya terjadi pelanggaran dan dengan cara bagaimanakah negara harus

Ius Curia Novit 1 (Hakim Dianggap Mengetahui Seluruh Hukum)

menunaikan hak pidana atau hak menghukumnya kepada si pelanggar hukum (terdakwa) seandainya terjadi sesuatu pelanggaran hukum pidana pihak negara diwakili oleh penuntut umum atau jaksa dimana jaksa harus menuntut (mengajukan) tuntutan perkara itu dimuka pengadilan. e. Soesilo Yuwono Hukum acara pidana ialah ketentuan-ketentuan hukum yang memuat tentang hak dan kewajiban dari mereka yang tersangkut dalam proses pidana serta tata cara dari suatu proses pidana serta tata cara dari suatu proses pidana. 1

B. Tujuan Hukum Acara Pidana Tujuan hukum acara pidana telah ditentukan di dalam KUHAP yang telah dijelaskan sebagai berikut : “Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.” Menurut Van Bemmelen mengemukakan tiga tujuan hukum acara pidana yaitu: 1. Mencari dan mengemukakan kebenaran. 2. Pemberian keputusan oleh hakim. 3. Pelaksanaan keputusan. Dari ketiga tujuan tersebut, yang paling penting karena menjadi tumpuan kedua fungsi berikutnya, ialah mencari kebenaran. Setelah menemukan kebenaran yang diperoleh melalui alat bukti dan bahan bukti itulah hakim akan sampai kepada putusan (adil dan tepat) yang kemudian dilaksanakan oleh jaksa. Menurut Andi Hamzah, tujuan acara pidana mencari kebenaran itu hanyalah merupakan tujuan antara. Tujuan akhir sebenarnya ialah mencapai suatu ketertiban, ketentraman, kedamaian, keadilan, dan kesejahteraan dalam masyarakat. Karena fungsi/tujuan yang pertama itu sangat penting, maka definisi hukum acara pidana yang tidak menyebut itu sebagai suatu kekurangan, misalnya rumusan De Bosch Kemper, “Keseluruhan asas-asas dan peraturan perundang-undangan mengenai mana negara menjalankan hak-haknya karena terjadi pelanggaran Undang-undang pidana,” kelihatan kurang lengkap.

1

http://www.pengertianpakar.com/2014/09/pengertian-hukum-acara-pidana-menurut-para-pakar.html


Hakim dalam mencari kebenaran materil, ia tidak harus melemparkan sesuatu pembuktian kepada hakim perdata. Putusan hakim perdata tidak mengikat pidana, meskipun KUHAP tidak mengatakan hal ini, namun dapat diketahui dari doktrin dan dalam Memorie van Toelichting Ned Sv, dijelaskan hal itu. Disamping bertujuan menegakkan ketertiban hukum dalam masyarakat, hukum acara pidana juga bertujuan melindungi hak asasi manusia tiap individu baik yang menjadi korban, maupun si pelanggar hukum. Apabila kita simak definisi hukum acara pidana sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka kita dapat mengambil sebuah kesimpulan bahwa tujuan atau fungsi dari hukum acara pidana adalah untuk menegakkan atau mengkongkritkan hukum pidana materil.

II.

Asas-Asas dan Sejarah Hukum Acara Pidana A. Asas-Asas Hukum Acara Pidana 1. Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan Sebenarnya hal ini bukan barang baru dengan lahirnya KUHAP. Dari dahulu sejak adanya HIR, sudah tersirat asas ini dengan kata-kata lebih konkret dari yang dipakai didalam KUHAP. Untuk menunjukkan sistem peradilan cepat, banyak ketentuan dalam KUHAP memakai istilah “segera”. Dalam HIR, misalnya pasal 71 dikatakan, bahwa jika hulp magistraat melakukan penahanan, maka dalam waktu satu kali dua puluh empat jam melapor jaksa. Tentulah istilah “satu kali dua puluh empat jam” lebih pasti daripada istilah “segera”. Demikianlah sehingga ketentuan yang sangat bagus ini perlu diwujudkan dalam praktik oleh penegak hukum. Pencantuman peradilan cepat (contante justitie; speedy trial) di dalam KUHAP cukup banyak yang diwujudkan dengan istilah “segera” itu. Asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan yang dianut di dalam KUHAP sebenarnya merupakan penjabaran UndangUndang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman tersebut. Peradilan cepat (terutama untuk menghindari penahan yang lama sebelum ada keputusan hakim) merupakan bagian dari hak asasi manusia. Begitu pula peradilan bebas, jujur, dan tidak memihak yang ditonjolkan dalam undang-undang tersebut. 2. Praduga Tidak Bersalah Asas ini disebut dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman dan juga dalam penjelasan umum butir 3c KUHAP yang berbunyi : “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan dimuka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya


putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.”

3. Asas Oportunitas Dalam hukum acara pidana dikenal suatu badan yang khusu diberi wewenang untuk melakukan penuntutan pidana ke pengadilan yang disebut penuntut umum. Di Indonesia penuntut umum disebut juga jaksa. Wewenang penuntutan dipegang oleh penuntut umum sebagai monopoli, artinya tiada badan lain yang boleh melakukan itu. Dalam hubungan dengan hak penuntutan dikenal dua asas, yaitu yang disebut asas legalitas dan oportunitas. Menurut asas yang pertama, penuntut umum wajib menuntut suatu delik. Ini dianut misalnya di Jerman menurut Deusche Strafprozessodnung, 152 ayat (2). Asas legalitas dalam hukum acara pidana jangan dicampuradukkan dengan asas legalitas dalam pengertian hukum pidana. Menurut asas yang kedua, penuntut umum tidak wajib menuntut seseorang yang melakukan delik jika menurut pertimbangannya akan merugikan kepentingan umum. Jadi, demi kepentingan umum seseorang yang melakukan delik tidak dituntut. A.Z. Abidin Farid memberi perumusan tentang asas oportunitas sebgai berikut: “Asas hukum yang memberikan wewenang kepada penuntut umum untuk menuntut atau tidak menuntut dengan atau tanpa syarat seseorang atau korporasi yang telah mewujudkan delik demi kepentingan umum”. Pasal 35c Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dengan tegas menyatakan asas oportunitas itu dianut di Indonesia. Pasal itu berbunyi sebagai berikut: “Jaksa Agung dapat menyampingkan perkara berdasarkan kepentingan umum”. 4. Pemeriksaan Pengadilan Terbuka untuk Umum Pemeriksaan pengadilan berarti pemeriksaan pendahuluan, penyidikan, dan praperadilan terbuka untuk umum. Dalam hal ini dapat diperhatikan pula Pasal 153 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP yang berbunyi sebagai berikut : “Untuk keperluan pemeriksaan hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwanya anak-anak” (ayat 3). “Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (2) dan ayat (3) mengakibatkan batalnya putusan demi hukum” (ayat 4). Pada penjelasan ayat (3) dikatakan cukup jelas, dan untuk ayat (4) lebih dipertegas lagi, yaitu sebagai berikut: “Jaminan yang diatur dalam ayat (3) diatas


diperkuat berlakunya, terbukti dengan timbulnya akibat hukum jika asa peradilan tersebut tidak dipenuhi”. Yang menjadi masalah ialah karena sebenarnya masih ada kekecualian yang lain selain dari yang tersebut di atas, yaitu delik yang berhubungan dengan rahasia militer atau yang menyangkut ketertiban umum. Bagaimana kalau hakim menyatakan sidang tertutup untuk umum demi menjaga rahasia? Menurut Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman hal itu boleh karena Pasal 19 yang mengatur hal itu tidak menyebut secara limitatif pengecualian seperti KUHAP tersebut. Akan tetapi, dengan KUHAP ini hal seperti itu menjadikan putusan batal demi hukum. Sebenarnya hakim dapat menetapkan apakah sutu sidang dinyatakan seluruhnya atau sebagiannya tertutup untuk umum yang artinya persidangan dilakukan dibelakang pintu tertutup. Pertimbangan tersebut diserahkan sepenuhnya kepada hakim. Hakim melakukan itu berdasarkan jabatannya atau atas permintaan penuntut umum atau terdakwa. Saksi pun dapat mengajukan permohonan agar sidang tertutup untuk umum dengan alasan demi nama baik keluarganya. Misalnya dalam kasus perkosaan, saksi korban memohon agar sidang tertutp untuk umum agar ia bebas memberikan kesaksiannya. Walaupun sidang dinyatakan tertutup untuk umum, namun kepuutusan hakim dinyatakan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Bahkan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Pasal 20 dan KUHAP Pasal 195 tegas menyatakan : “Semua putusan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. 5. Semua Orang Diperlakukan Sama di Depan Hakim Asas yang diatur di negara-negara yang berdasarkan hukum ini tegas tercantum pula dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1) tersebut berbunyi: “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedabedakan orang”. 6. Peradilan Dilakukan oleh Hakim Karena Jabatannya dan Tetap Ini berarti pengambilan keputusan salah tidaknya terdakwa dilakukan oleh hakim karena jabatannya dan bersifat tetap. Untuk jabatan ini diangkat hakim-hakim yang tetap oleh kepala negara. Ini disebut didalam Udang-Undang Kekuasaan Kehakiman pasal 31. Dalam sistem lain, yaitu sistem juri yang mentukan salah tidaknya terdakwa ialah suatu dewan yang mewakili golongan-golongan dalam masyarakat. Pada umumnya mereka adalah awam tentang ilmu hukum. Sistem hakim yang tetap di Indonesia mengikuti sistem di negeri Belanda yang dahulu menganut sistem juri pula, tetapi sejak tahun 1813 dihapuskan.


Sebaliknya Perancis sejak revolusi meniru sistem itu dari Inggris. Karena banyaknya kelemahan-kelemahan sistem tersebut maka Jerman juga tidak menganutnya. 7. Tersangka/Terdakwa Berhak Mendapat Bantuan Hukum Dalam Pasal 69 sampai dengan 74 KUHAP diatur tentang bantuan hukum tersebut dimana tersangka/terdakwa mendapat kebebasan yang sangat luas. Kebebasan itu antara lain sebagai berikut: a. Bantuan hukum dapat diberikan sejak saat tersangka ditangkap atau ditahan. b. Bantuan hukum dapat diberikan pada semua tingkat pemeriksaan. c. Penasihat hukum dapat menghubungi tersangka/terdakwa pada semua tingkat pemeriksaan pada setiap waktu. d. Pembicaraan antara penasihat hukum dan tersangka tidak didengar oleh penyidik dan penuntut umum kecuali pada delik yang menyangkut keamanan negara. e. Turunan berita acara diberikan kepada tersangka atau penasihat hukum guna kepentingan pembelaan. f.

Penasihat hukum berhak mengirim dan menerima surat dari tersangka/terdakwa. Pembatasan-pembatasan

hanya

dikenakan

jika

penasihat

hukum

menyalahgunakan hak-haknya tersebut. Kebebasan-kebebasan dan kelonggarankelonggaran ini hanya dari segi yuridis semata-mata, bukan dari segi politis, sosial, dan ekonomis. Segi-segi yang disebut terakhir ini juga menjadi penghambat pelaksanaan bantuan hukum yang merata. 8. Asas Akusator dan Inkisitor (Accusatoir dan Inquisitoir) Kebebasan memberi dan mendapatkan nasihat hukum menunjukkan bahwa dengan KUHAP telah dianut asas akusator. Ini berarti perbedaan antara pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan sidang pengadilan pada asasnya telah dihilangkan. Sebagaimana telah diketahui, asas inkisitor itu berarti tersangka dipandang sebagai objek pemeriksaan yang masih dianut oleh HIR untuk pemeriksaan pendahuluan, sama halnya dengan Ned. Sv. yang baru di negeri Belanda telah dianut asas gematigd accusatoir yang berarti asas bahwa tersangka dipandang sebagai pihak pada pemeriksaan pendahuluan dalam arti terbatas, yaitu pada pemeriksaan perkaraperkara politik, berlaku asas inkisitor. Asas inkisitor ini sesuai dengan pandangan bahwa pengakuan tersangka merupakan alat bukti terpenting. Dalam pemeriksaan selalu pemeriksa berusaha mendapatkan pengakuan dari tersangka. Kadang-kadang untuk mencapai maksud tersebut pemeriksa melakukan tindakan kekerasan atau penganiayaan.


Sesuai dengan hak-hak asasi manusia yang sudah menjadi ketentuan universal maka asas inkisitor ini telah ditinggalkan oleh banyak negeri beradab. Selaras dengan itu, berubah pula sistem pembuktian yang alat-alat bukti berupa pengakuan diganti dengan “keterangan terdakwa”, begitu pula ppenambahan alat bukti berupa keterangan ahli. Untuk mengimbangi perubahan sistem pemeriksaan dan pembuktian ini maka para penegak hukum makin dituntut agar menguasai segi-segi teknis hukum dan ilmu-ilmu pembantu untuk acara pidana, seperti kriminalistik, kedokteran forensik, antropologi, psikologi, dan lain-lain. 2

B. SEJARAH HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA Berlakunya Undang-Undang RI No.8 tahun 1981 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana telah Menimbulkan perubahan fundamental baik secara konsepsional maupun secara implemental terhadap tata cara penyelesaian perkara di Indonesia. Sebelum berlakunya UU RI No.8 thn 1981, hukum acara pidana di Indonesia memiliki sejarah panjang dalam perkembangannya. Hukum acara pidana di Indonesia dimulai dari masa penjajahan Belanda terhadap bangsa Indonesia. Sementara itu sistem hukum belanda sedikit banyak juga dipengaruhi oleh sistem hukum eropa yang dimulai pada abad ke-13 yang terus mengalami perkembangan hingga abad ke-19. Jadi perkembangan hukum acara pidana Indonesia juga dipengaruhi oleh sistem hukum Eropa. Perkembangan sistem peradilan pidana sudah sejak abad ke-13 dimulai di eropa dengan diperkenalkannya sistem inquisitoir sampai dengan pertengahan abad ke-19. peoses pemeriksaan perkara pidana berdasarkan sistem inqusitoir dimasa itu dimulai dengan adnya inisiatif dari penyidik atas kehendak sendiri untuk menyelidiki kejahatan. Satu-satunya pemeriksaan pada masa itu adalah untuk memperoleh pengakuan dari tersangka. Khususnya dalam kejahatan berat, apabila tersangka tidak mau secara sukarela untuk mengakui perbuatannya atau kesalahannya itu, maka petugas pemeriksa memperpanjang penderitaan tersangka melalui cara penyiksaan sampai diperoleh pengakuan. Setelah petugas selesai melakukan tugasnya, kemudian dia akan menyampaikan berkas hasil pemeriksaanya kepada pengadilan. Pengadilan akan memeriksa perkara tersangka hanya atas dasar hasil pemeriksaan sebagaimana tercantum dalam berkas tersebut. Walaupun pada, masa ini telah ada penuntut umum, namun ia tidak memiliki peranan yang berarti dalam proses penyelesaian perkara, khususnya dalam pengajuan, pengembangan lebih lanjut atau dalam penundaaan perkara yang

2

Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesio, Jakarta:Sinar Grafika. 2008. hlm. 12-25


bersangkuatan. Apabila diteliti, akan tampak proses penyelesaian perkara pidana pada masa itu sangat singkat dan sederhana. Kemudian dengan timbulnya gerakan revolusi Perancis yang telah mengakibatkan banyak bentuk prosedur lama didalam peradilan pidana dianggap tidak sesuai dengan perubahan iklim social dan politik secara revolusi. Khususnya dalam bidang peradilan pidana muncul bentuk baru yakni the mixed type, yang menggambarkan suatu sistem peradialan pidana modern di dataran eropa, yang dikenal dengan the modern continental criminal procedure. Munculnya sistem baru dalam peradialn pidana ini diprakarsai oleh para cendikiawan eropa. Pada sistem the mixed type tahap pemeriksaan pendahuluan sifatnya inquisitoir, akan tetapi proses penyelidikan dapat dilaksanakan oleh public prosecutor. Selain itu pada sistem ini peradialan dilakukan secara terbuka. Dalam pelaksanaannya penyelidikan terdapat seorang ”investigating judge” atau pejabat yang tidak memihak yang ditunjuk untuk menyelidiki bukti-bukti dalam perkara pidana. Kemudian ketika bangasa belanda melakukan penjajahan di Indonesia, hukum acara pidana di Indonesia merupakan produk dari pada pemerintahan Bangsa Belanda. Kemudian peraturan yang menjadi dasar bagi pelaksanaan hukum acara pidana dalam lingkungan peradilan adalah Reglemen Indonesia yang dibaharui atau juaga dikenal dengan nama Het Herziene inlandsch Rgelement atau H.I.R (staatsblad tahun 1941 nomor 44). Dalam H.I.R terdapat dua macam penggolongan hukum acara pidana yaitu hukum acara pidana bagilandraad dan hukum acara pidana bagi raad van justitie. Penggolongan hukum acara pidana ini merupakan akibat semata dari pembedaan peradilan bagi golongan penduduk bumi putra dan peradilan bagi golongan bangsa eropa dan timur asing di jaman hindia belanda. Meskipun undang-undang Nomor 1 drt. Thn 1951 telah menetapkan, bahwa hanya ada satu hukum acara pidana yang berlaku di seluruh Indonesia yaitu R.I.B, akan tetapi ketentuan yang tercantum didalamnyabelum memberikan jaminan dan tehadap hak-hak asasi manusia, perlindungan terhadap harkat dan mertabat menusia sebagaimana wajarnya dimiliki oleh suatu Negara hukum. Oleh karena itu, demi pembangunan dalam bidang hukum and sehubungan dengan hal sebagaimana telah dijelaskan, maka Het Herziene Inlandsch Reglement, berhubungan dengan Undang-Undang Nomor 1 Drt tahun 1951 serta semua pelaksanaannya dan ketentuan yang diatur dalam peaturan perundang-undangan lainnya, sepanjang hal itu mengenai hukum pidana perlu dicabut karena tidak sesuai dengan cita-cita hukum nasional dan diganti dengan Undang-Undang hukum acara pidana yang baru yang


mempunyai cirri kodifikatif dan unifikatif berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945. Dengan diberlakuaknnya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (UndangUndang No.8 tahun 1981) di Indonesia maka segala peraturan perundang-undangan sepanjang mengatur tentang pelaksanaan daripada hukum acara pidana dicabut. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah diletakkan dasar-dasar humanisme dan merupakan suatu era baru dalam lingkungan peradilan di Indonesia. Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Di Indonesia merupakan hukum yang berlaku secara nasional yang didasrkan pada falsafah pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, kesimpulannya adalah hukum acara pidana di Indonesia merupakan produk hukum dari belanda dyang dituangkan dalam bentuk Het Herziene Inlansch Reglement (H.I.R) yang masih terpengaruh oleh sistem hukum Negara-negara eropa yang kemudian digantikan dengan Unadang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana, yang berlaku sampai dengan sekarang. 1. ACARA PIDANA SEBELUM ZAMAN KOLONIAL Pada waktu penjajah Belanda pertama kali menginjakan kakinya dibumi nusantara, negeri ini tidaklah gersang dari lembaga tata negara dan lembaga tata hukum. Telah tercipta hukum yang lahir dari masyarakat tradisional sendiri yang kemudian disebut hukum adat. Pada umumnya pada masyarakat primitif pertumbuhan hukum privat dan hukum publik dalam dunia moderen, tidak membedakan kedua bidang hukum itu. Hukum acara perdata tidak terpisah dari hukum acara pidana, baik di Indonesia maupun didunia barat (termasuk Belanda). Tuntutan perdaata dan tuntutan pidana merupakan kesatuan, termasuk lembaga-lembaganya. Jadi lembaga seperti jaksa atau penunut umum adalah lembaga baru. Tidak terdapat masyarakat primitif. Prancis biasa disebut orang sebagai tempat kelahiran lembaga itu. Pada bagian belakang dapat dibaca bahwa istilah jaksa sendiri yang berasal dari bahasa Sansekerta adhyaksa artinya sama dengan hakim pada dunia moderen sekarang ini. Soepomo menunjukan bahwa pandangan rakyat Indonesia terhadap alam semesta merupakan suatu totalitas. Manusia beserta makhluk yang lain dengan lingkungannya merupakan kesatuan. Menurut alam pikiran itu, yang paling utama ialah keseimbangan atau hubungan harmonis yang satu dari yang lain. Segala perbuatan yang menggangu keseimbangan tersebut merupakan pelanggaran hukum (adat). Pada tiap pelanggaran hukum para penegak hukum mencari bagaimana mengembalikan keseimbangan yang terganggu itu. Mungkin hanaya berupa


pembayaran keseimbangan yang terganggu itu. Hukum pembuktian pada masyarakat tradisional Indonesia sering digantungkan pada kekuasaan Tuhan. Didaerah Wojo dahulu dikenal cara pembuktian dengan membuat asap pada abu raja yang dianggap paling adil dan bijaksana (Puang ri Magalatung). Kemana asap itu mengarah pihak itulah yang dipandang paling benar.Sistem pimidanaannya pun sangat sederhana. Bentuk-bentuk sanksi hukum adat (dahulu) dihimpun dalam Pandecten van het Adatrecht bagian X yang disebut juga :

a. Pengganti kerugian “immateriil” dalam pelbagi rupa seperti paksaan menikahi gadis yang telah dicemarkan b. Bayaran “ uang adat “ kepada orang yang terkena, yang berupa benda yang sakti sebagai pengganti kerugian rohani. c. Selamatan (korban) untuk membersihkan masyarakat dan segala kotoran gaib d. Penutup malu, permintaan maaf e. Pelbagai rupa hukuman badan, hingga hukuman mati f.

Pengasingan dari masyarakat serta meletakkan orang diluar tata hokum

2. PERUBAHAN PERUNDANG-UNDANGAN DINEGERI BELANDA YANG DENGAN ASAS KONKORDANSIDIBERLAKUKAN PULA DIINDONESIA KUHAP yang dipandang produk nasional, bahkan ada yang menyebutkannya suatau karya agung, merupakan penerusan pula asas-asas hukum acara pidana yang ada dalam HIR ataupun Ned strafvordering 1926 yang lebih moderen itu. Dalam usaha menengok masa lampau itu kita terbawa oleh rus kepada perubahan penting perundang-undangan dinegeri Belanda pada tahun 1838, pada waktu mana mereka baru saja terlepas dari penjajahan Prancis. Pada waktu itu, golongan legis yaitu yang memandang bahwa semua peraturan hukum seharusnya dalam bentuk undang-undang sangat kuat. Berlaku ketentuan pada waktu itu bahwa kelaziman-kelaziman tidak merupakan, kecuali bilamana kelaziman tersebut ditunjuk dalam undang-undang ( aturan hukum yanghukum yang tertulis dan terbuat dengan sengaja ). Pada tahun 1747 VOC telah mengatur organisasi peradilan pribumi dipedalan, yang langsung memikirkan tentang “Javasche wetten” (undang-undang Jawa). Hal itu diteruskan pula oleh Daendels dan Raffls untuk menyelami hukum adat sepanjang pengetahuannya. Tetapi dengan kejadian di negeri Belanda tersebut, maka usaha ini ditangguhkan. Sebelum berlakunya perunang-undangan baru dinegeri Belanda, yaitudalam tahun 1836. scholten van Oud-Haarlem telah menyatakan kesediannya untuk mempersiapkan perundang-undangan baru diHindia Belanda disamping jabatannya sebagai presidan Hooggerechtshof. Ia memangku jabatannya itu pada


tahun 1837 dan bersama dengan Mr. van Vloten dan Mr P. Mijer, ia diangkat oleh gubernur jendral de Eerens sebagai panitia untuk mempersiapkan perundangundangan baru iu di hindia Belanda. 3. INLANDS REGLEMENT KEMUDIAN HERZIENE INLANDS REGLEMENT Salah satu peraturan yang mulai berlaku pada tanggal 1 mei 1848 berdasarkan pengumuman Gubernur Jendral tanggal 3 desember 1847 Sld Nomor 57 ialah Inlands Reglement atau disingkat IR. Mr Wichers mengadaan beberapa perbaikan atas anjuran Gubernur Jendral, tetapi ia mempertahankan hasil karyanya itu pada umumnya. Akhirnya, reglemenn tersebut disahkan oleh Gubernur Jendral, dan diumumkan pada tanggal 5 april 1848, Sbld nomor 16, dan dikuatkan dengan firman Raja tanggal 29 september 1849 \nomor 93, diumumkan dalam Sbld 1849 nomor 63. Dengan Sbld 1941 nomor 44 di umumkan kembali dengan Herziene Inlands Reglement atau HIR. Yang terpenting dari perubahan IR menjadi HIR ialah dengan perubahan itu dibentuk lembaga openbaar ministerie atau penuntut umum, yag dahulu ditempatkan dibawah pamongpraja. Dengan perubahan ini maka openbaar ministerie (OM) atau parket itu secara bulat dan tidak terpisah-pisahkan (een en ondeelbaar) berada dibawah officier van justitie dan procureur generaal. Dalam praktek IR masih masih berlaku disamping HIR dijawa dan madura. HIR berlaku dikota-kota besar seperti jakarta (batavia), Bandung, Semarang, Surabaya, Malang, dan lain-lain, sedangkan di kota-kota lain berlaku IR. Untuk golongan bumiputera, selain yang telah disebutkan dimuka, masih ada pengadilan lain seperti districhtsgerecht, regentshapsgerecht, dan luar jawa dan madura terdapatterdpat magistraatsgerecht menurut ketentuan Reglement Buitengewesten yang memutus perkara perdata yang kecil-kecil. Sebagai pengadilan yang tertinggi meliputi seluru “Hindia Belanda”, ialah Hooggerechtshof yang putusan-putusannya disebut arrest. Tugasnya diatur dalam pasal 158 Indische Staatsregeling dan RO. 4. ACARA PIDANA PADA ZAMAN PENDUDUKAN JEPANG DAN SESUDAH PROKLAMASI KEMERDEKAAN Pada zaman pendudukan jepang, pada umumnya tidak terjadi perubahan aasi kecuali hapusnya Raad van justitie sebagai pengadilan untuk golongan Eropa. Dengan undang-undang (osamu serei) nomor 1 tahun 1942 yang mulai berlaku pada tanggal 7 maret 1942, dikelurkan aturan peralihan dijawa dan madura. Dengan demikian, cara pidana pun pada umumnya tidak berubah, HIR dan Reglement voor de Buitengewesten serta Landgerechtsreglement berlaku untuk pengadilan negeri (Tihoo Hooin). Pengadilan tinggi (koot Hooin) den pengadilan Agung (Saiko Hooin).


Susunan pengadilan ini diatur dengan Osamu Serei nomor 3 tahun 1942 tanggal 20 september 1942. 5. HUKUM ACARA PIDANA MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 1 (DRT) TAHUN 1951 Dengan undang – undang tersebut dapat dikatakan telah diadakan unifikasi hukum acara pidanadan susunanpengadilan yang beraneka ragam sebelumnya. Menurut Pasal 1 undang – undang tersebut dihapus yaitu sebagai berikut : 1. Mahkamah Yustisi di Makasar dan alat penuntut umum padanya. 2. Appelraad di Makasar. 3. Apeelraad di Medan. 4. Segala pengadilan Negara dan segala landgerecht (cara baru) dan alat penuntut umum padanya. 5. Segala pengadilan kepolisian dan alat penuntut umum padanya. 6. Segala pengadilan magistraad (pengadilan rendah). 7. Segala pengadilan kabupaten 8. Segala raad distrik. 9. Segala pengadilan negorij. 10. Pengadilan swapraja. 11. Pengadilan adat. Hakim perdamaian desa yang diatur oleh Pasal 3a RO itu masih berhak hidup dengan alasan sebagai berikut : 1. Yang dicabut oleh KUHAP ialah yang mengenai acara pidana sedangkan HIR dan Undang – undang Nomor 1 (drt) 1951 juga mengatur acara perdata dan hukum pidana materiil. 2. Undang – undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman juga tidak menghapusnya. 6. LAHIRNYA KITAB UNDANG – UNDANG HUKUM ACARA PIDANA Setelah lahirnya orde baru terbukalah kesempatan untuk membangun segala segi kehidupan. Puluhan undang – undang diciptakan, terutama merupakan pengganti peraturan warisan kolonial. Sejak Oemar Seno Adji menjabat Menteri Kehakiman, dibentuk suatu panitia di departemen Kehakiman yang bertugas menyusun suatu rencana undang – undang Hukum Acara Pidana. Pada waktu Mochtar Kusumaatmadja menggantikan Oemar


Seno Adji menjadi Menteri Kehakiman, penyempurnaan rencana itu diteruskan. Pada Tahun 1974 rencana terseut dilimpahkan kepada Sekretariat Negara dan kemudian dibahas olehwmpat instansi, yaitu Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Hankam termasuk didalamnya Polri dan Departemen Kehakiman. Setelah Moedjono menjadi Menteri Kehakiman, kegiatan dalam penyusunan rencana tersebut diitensifkan. Akhirnya, Rancangan Undang – undang Hukum Acara Pidana itu disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk dibahas dengan amanat Presiden pada tanggal 12 September1979 Nomor R.08/P.U./IX/1979. Yang terakhir menjadi masalah dalam pembicaran Tim Sinkronisasi dengan wakil pemerintah, ialah pasal peralihan yang kemudian dikenal dengan Pasal 284. Pasal 284 ayat (2) menjajikan bahwa dalam 2 tahun akan diadakan perubahan peninjauan kembali terhadap hukum acara pidana khusus seperti misalnya yang terdapat dalam Undang – undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tapi kenyataannya setelah 19 tahun berlakunya KUHAP, tidak ada tanda – tanda adanya usaha untuk meninjau kembali acara khusus tersebut, bahkan dengan PP Nomor 27 Tahun 1983 telah ditegaskan oleh Pemerintah bahwa penyidikan delik – delik dalam perundang – undangan pidana khusus tersebut, dilakukan oleh berikut ini. 1. Penyidik 2. Jaksa. 3. Pejabat Penyidik yang berwenang yang lain, berdasarkan peraturan perundang – undangan (Pasal 17 PP Nomor 27 Tahun 1983). Rancangan Undang – Undang Hukum Acara Pidana disahkan oleh siding paripurna DPR pada tanggal 23 September 1981, kemudian Presiden mensahkan menjadi undang – undang pada tanggal 31 Desember 1981 dengan nama KITAB UNDANG – UNDANG ACARA PIDANA (Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981, LN 1981 Nomor 76, TLN Nomor 3209).3

III.

Ilmu Pembantu Hukum Acara Pidana 1. Logika Dalam usaha menemukan kebenaran, orang tentu memakai pikiran dalam menghubungkan keterangan yang satu dengan yang lainnya. Dalam hal ini dibutuhkan logika itu. Bagian dari hukum acara pidana yang paling membutuhkan pemakaian logika ialah masalah pembuktian dan metode penyelidikan. Pada usaha menemukan kebenaran itu, biasanya dipergunakan hipotesis atau dugaan terdahulu. Bertolak dari hipotesis inilah

3

https://hariswandi.wordpress.com/2011/10/20/sejarah-hukum-acara-pidana-indonesia/


diusahakan pembuktian yang logis. Kenyataan-kenyataan yang ditemukan, menarik pikiran kepada hipotesis, dan dengan menemukan fakta-fakta sesudahnya, akan membentuk kontruksi yang logis. 2. Psikologi Melalui logika kita dapat mengarahkan pikiran kita menuju tercapainya kebenaran materiil. Hakim, jaksa, dan terdakwa juga manusia yang mempunyai perasaan yang dapat diusahakan untuk dimengerti tingkah lakunya, kemudian diberi penilaian atas hal itu. Hakim harusnya mempunyai rasa seni, yang dapat mengerti dan menilai fakta-fakta yang sangat halus dan penyimpangan-penyimpangan yang lahir dari unsur kejiwaan terdakwa. Begitu pula dalam pemeriksaan pendahuluan, terutama dalam interogasi terhadap tersangka, penyidik seharusnya menguasai dan dapat menerapkan pengetahuan psikologi. Misalnya saja setiap orang suka dipuji-puji, berlaku pula bagi tersangka. Dalam pemeriksaan, pemeriksa dan tersangka telah terbentuk maka dengan mudah pemeriksa dapat

menyelinapkan

pertanyaan-pertanyaan

yang

menuju

kepada

pembuktian

persangkaan terhadap terdakwa. Pemeriksa pun perlu menempatkan diri bukan sebagai pemeriksa yang akan menggiring tersangka menuju ke penjara, tetapi sebagai “kawan” yang berbicara dari hati ke hati dengan tersangka. Sikap-sikap kekerasan sama sekali dihindari. Segala usaha untuk mengungkap isi hati tersangka harus dilakukan. Memang pemakaian psikologi sebagai srana dalam menemukan kebenaran ini ada batasnya yaitu terhadap tersangka residivis, namun kegunaannya sebagai ilmu pembantu hukum acara pidana sangat besar. Hakim pun dalam membuat pertanyaan-pertanyaan perlu memperlihatkan agar dia tetap merupakan tokoh yang berwibawa dan menguasai seluruh masalah dalam persidangan itu. Dialah yang memimpin sidang, sehingga suasana tenang dan khidmat dalam sidang dapat dipertahankan. 3. Kriminalistik Kalau psikologi sebagai ilmu pembantu dalam hukum acara pidana berguna dalam hal menghadapi manusianya, yaitu tersangka atau terdakwa maka kriminalistik dala hal menilai faktanya. Fakta-fakta yang ditemukan oleh hakim harus dapat dikonstruksikan sebelum ia menjatuhkan putusannya. Kalau logika perlu bagi penyusunan jalan pikiran dalam pemeriksaan dan pembuktian, psikologi untuk mengerti terdakwa, saksi dan ahli maka kriminalistik perlu untuk melakukan konstruksi. Kriminalistik dilukiskan sebagai pengumpulan dan pengelolaan data secara sistematis yang dapat berguna bagi penyidik suatu perkara pidana dalam usaha merekonstruksi kejadian-kejadian yang telah terjadi guna pembuktian.


4. Psikiatri Yang perlu diteliti dan diusut dalam usaha menemukan kebebasan materiil bukan hanya manusia dan situasi yang normal, tetapi kadang-kadang juga hal-hal yang abnormal. Dalam hal ini psikiatri dibutuhkan pula oleh ilmu hukum acara pidana. Psikiatri yang dipakai sebagai pembantu hukum acara pidana biasanya disebut psikiatri untuk peradilan atau psikiatri forensik. 5. Kriminologi Dalam usaha untuk mengetahui sebab-sebab atau latar belakang suatu kejahatan, perlu kita pelajari kriminologi. Dalam usaha menemukan kebenaran materiil kemudian menerapkan hukum dengan tepat sesuai dengan situasi konkret maka perlu diketahui sebab-sebab atau latar belakang suatu kejahatan dan akibat-akibatnya terhadap masyarakat.4

IV.

Surat Dakwaan Pada HIR surat dakwaan disebut surat tuduhan atau acte van beschuldiging. Sedang KUHAP seperti yang ditegaskan pada Pasal 140 ayat (1), diberi nama “surat dakwaan”. Atau di masa yang lalu surat dakwaan lazim disebut acte van verwijzing, dalam istilah hukum Inggris disebut imputation atau indictment. Surat dakwaan dapat dibicarakan dari berbagai segi, mulai dari hal yang berkenaan dengan pengertian, prinsip, syarat surat dakwaan, dan sebagainya. 1. Pengertian Surat Dakwaan Pengertian surat dakwaan dalam praktek penegakan hukum adalah : 

Surat akta



Memuat perumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa



Perumusan mana ditarik dan disimpulkan dari hasil pemeriksaan dan penyidikan dihubungkan dengan unsur delik pasal tindak pidana yang dilanggar dan didakwakan pada terdakwa



Surat dakwaan tersebut menjadi dasar pemeriksaan bagi hakim dalam sidang pengadilan. Atau dapat dirumuskan atau didefinisikan sebagai berikut: “surat dakwaan adalah

surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang didimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan dimuka pengadilan.”

4

Ibid, hlm. 26-28


Rumusan pengertian diatas telah disesuaikan dengan jiwa dan ketentuan KUHAP. Dengan demikian, pada definisi ini sudah dipergunakan istilah atau sebutan yang berasal dari KUHAP, seperti istilah yang “didakwakan” dan “hasil pemeriksaan penyidikan”, sebagai istilah baru yang dibakukan dalam KUHAP untuk menggantikan istilah “tuduhan” dan yang “dituduhkan”. Demikian juga istilah ”pemeriksaan permulaan” yang disebut dalam HIR, dibakukan menjadi sebutan “pemeriksaan penyidikan” oleh KUHAP. 2. Prinsip Surat Dakwaan Membicarakan surat dakwaan harus disesuaikan dengan KUHAP, sebab prinsip yang diatur dalam HIR dengan KUHAP terdapat beberapa perbedaan. Terutama yang menyangkut pasal 83 HIR, yang menegaskan surat tolakan jaksa bukan merupakan surat tuduhan dalam arti kata yang sebenarnya. Yang membuat surat tuduhan menurut HIR adalah Ketua Pengadilan Negeri, yang mempunyai wewenang untuk mengubah isi surat tolakan jaksa. Ketua Pengadilan Negeri tidak terikat pada isi surat tolakan jaksa. Itu sebabnya, sistem pembuatan surat dakwaan menurut HIR, jaksa sebagai penuntut umum belum sempurna berdiri sendiri, masih berada dibawah pengawasan Ketua Pengadilan Negeri. Barangkali disebabkan anggapan pada masa pembuatan HIR, sebagian besar penuntut umum belum begitu mahir menyusun perumusan yuridis, jika dibandingkan dengan para hakim/Ketua Pengadilan Negeri, pada umumnya tersiri dari sarjana hukum. Kalau diikuti sejarah perkembangan pembuatan surat dakwaan, penuntut umum baru berdiri sejak berlaku Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kejaksaan, UU No. 15 Tahun 1961. Pasal 12 undang-undang tersebut menentukan, jaksa yang membuat surat dakwaan (menurut ketentuan itu diberi nama “surat tuduhan”) bukan dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri. Ketentuan Pasal 12 UU No. 15 Tahun 1961 tersebut dipertegas lagi dengan Surat edaran Bersama Mahkamah Agung dan Jaksa Agung tanggal 20 Oktober 1962 No. 6 MA/1962/24/SE. Surat Edaran dimaksud antara lain menegaskan, pembuatan surat tuduhan(dakwaan) baik dalam perkara tolakan maupun dalam perkara sumir adalah jaksa. Dengan ketentuan Pasal 12 dan penegasan surat edaran dimaksud, sejak saat itulah penuntut umum ditempatkan dalam posisi Yng sempurna berdidri sendiri. a. Pembuatan Surat Dakwaan Dilakukan Secara Sempurna dan Berdiri Sendiri atas Wewenang yang Diberikan Undang-Undang Kepada penuntut Umum Baik pamong praja, maupun Ketua Pengadilan Negeri seperti yang dijumpai pada periode HIR, tidak boleh campur tangan dalam pembuatan surat dakwaan. b. Surat Dakwaan adalah Dasar Pemeriksaan Hakim


Tujuan dan guna surat dakwaan adalah sebagai dasar atau landasan pemeriksaan perkara didalam sidang pengadilan. Hakim didalam memeriksa suatu perkara tidak boleh menyimpang dari apa yang di rumuskan dalam surat dakwaan. Kalau begitu, seorang terdakwa yang dihadapkan ke sidang pengadilan hanya dapat dijatuhi hukuman karena telah terbukti melakukan tindak pidana seperti yang disebutkan atau yang dinyatakan jaksa dalam surat dakwaan. Oleh karena itu, pendekatan pemeriksaan persidangan, harus bertitik tolak dan diarahkan kepada usaha membuktikan tindak pidana yang dirumuskan dalam surat dakwaan. Penegasan prinsip ini pun sejalan dengan putusan Mahkamah Agung tanggal 16 Desember 1976 No. 68 K/KR/1973, yang menyatakan : “Putusan pengadilan harus berdasarkan pada tuduhan, yang dalam hal ini berdasarkan Pasal 315 KUHP, walaupun kata-kata yang tertera dalam surat tuduhan lebih banyak ditujukan pada Pasal 310 KUHP”. Hal seprti inilsh yang sering dilalaikan oleh sebagian hakim dalam pemeriksaan persidangan. Sering pemeriksaan sidang menyimpang dari apa yang dirumuskan dalam surat dakwaan yang mengakibatkan pemeriksaan dan pertimbangan putusan menyimpang dari apa yang dimaksudkan dalam surat dakwaan. c. Hanya jaksa Penuntut Umum yang Berhak dan Berwenang Menghadapkan dan Mendakwa Seseorang yang Dianggap Melakukan Tindak Pidana di Muka Sidang Pengadilan Pada prinsipnya, instansi lain tidak dibenarkan menghadapkan dan mendakwa seseorang terdakwa kepada hakim dimuka sidang pengadilan. Akan tetapi tentu terhadap prinsip umum ini terdapat pengecualian, pada pemeriksaan tindak pidana acara ringan dan acara pelanggaran lalu lintas jalan (Pasal 205 ayat (2) dan Pasal 212. Dalam acara pemeriksaan tindak pidana ringan seperti yang pernah dijelaskan, penyidik atas kuasa penuntut umum menghadapkan dan mendakwa terdakwa kepada hakim dalam sidang pengadilan (Pasal 205 ayat (2)). Demikian juga pada acar pemeriksaan pelanggaran lalu lintas jalan, penyidik langsung menhadapkan terdakwa kepada hakim dalam sidang pengadilan. Namun demikian kedua pengecualian diatas, tidak mengurangi arti prinsip bahwa hanya jaksa yang berhak menghadapkan dan mendakwa seseorang terdakwa yang melakukan tindak pidana kepada hakim dimuka sidang pengadilan. 3. Syarat Surat Dakwaan Mengenai syarat surat dakwaan dapat dilihat pada Pasal 143 KUHAP. Memperhatikan pasal tersebut, ditentukan dua syarat yang harus dipenuhi surat dakwaan. a. Syarat Formal Syarat formal memuat hal-hal yang berhubungan dengan:


1) Surat dakwaan diberi tanggal dan ditandatangani oleh penuntut umum/jaksa 2) Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka. b. Syarat Materiil Syarat materiil memuat dua unsur yang tak boleh dilalaikan: 1) Uraian cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan, 2) Menyebut waktu dan tempat tindak pidana dilakukan (tempus delicti dan locus delicti). Kalau begitu surat dakwaan mengandung dua syarat, yakni syarat formal dan syarat amteriil. Kedua syarat ini harus dipenuhi surat dakwaan. Akan tetapi undang-undang sendiri membedakan kedua syarat ini berdasar ketentuan Pasal 143 ayat (3), yang menegaskan: Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, “batal demi hukum”.5

5

M. Yahya Harahap,S.H, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP “Penyidikan dan Penuntutan”. Jakarta: Sinar Grafika, 2013. hlm. 386-391.


Daftar Pustaka Hamzah Andi, Hukum Acara Pidana Indonesio, Jakarta:Sinar Grafika. 2008 Harahap Yahya, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP “Penyidikan dan Penuntutan”. Jakarta: Sinar Grafika, 2013 http://www.pengertianpakar.com/2014/09/pengertian-hukum-acara-pidana-menurut-parapakar.html (diakses september 2014) https://hariswandi.wordpress.com/2011/10/20/sejarah-hukum-acara-pidana-indonesia/


DISKUSI MATA KULIAH PERKUMPULAN GEMAR BELAJAR (GEMBEL) HUKUM ACARA PIDANA

Recommend Documents