DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN
REGULASI SAMBUNGAN TENAGA LISTRIK Disampaikan pada Coffee Morning Soft Launching Layanan Satu Pintu Sambungan Listrik Jakarta, 21 Januari 2016
REGULASI SAMBUNGAN TENAGA LISTRIK ..(1) Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 58/PPUXII/2015 tanggal 22 September 2015, menyatakan bahwa: 1. Biaya Sertifikat Laik Operasi (SLO) merupakan salah satu komponen biaya karena SLO merupakan syarat agar instalasi listrik dapat dialiri listrik oleh PLN.
2. Jika PLN tetap mengalirkan listrik untuk instalasi rumah tangga dan terjadi kebakaran akibat ketiadaan SLO maka PLN – lah yang bertanggungjawab atas dampak kerugian yang timbul.
REGULASI SAMBUNGAN TENAGA LISTRIK ..(2) Peraturan Menteri ESDM Nomor 05 Tahun 2014 tentang Tata Cara Akreditasi dan Sertifikasi Ketenagalistrikan, pada: 1. Pasal 22 • Ayat (2) Pemilik Instalasi dapat mengajukan permohonan SLO secara bersamaan dengan penyambungan tenaga listrik kepada PIUPTL • Ayat (3) Jangka waktu penerbitan SLO merupakan bagian dari jangka waktu penyambungan tenaga listrik 2. Pasal 23 • Ayat (1) dan Ayat (2) Dalam hal disuatu daerah belum terdapat LIT-TR atau LIT-TR dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja tidak pelaksanaan menerbitkan SLO, maka PIUPTL dapat melakukan sertifikasi instalasi • Ayat (3) PIUPTL tidak dapat melimpahkan pekerjaan sertifikasi instalasi kepada Badan Usaha lain
LAYANAN SATU PINTU SAMBUNGAN LISTRIK Proses sambungan baru tenaga listrik tegangan rendah melibatkan 3 (tiga) pihak, yaitu: 1. Badan usaha jasa pembangunan dan pemasangan instalasi tenaga listrik (instalatir), sebagai pelaksana pembangunan dan pemasangan instalasi tenaga listrik, (Output Instalasi dipasang + Gambar Instalasi Listrik); 2. Lembaga Inspeksi Teknik Tegangan Rendah (LIT-TR), sebagai pelaksana pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik, (Output Sertifikat Laik Operasi); dan 3. PT PLN (Persero) sebagai penyedia tenaga listrik, (Output Penyambungan listrik). Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan berperan dalam pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja PT PLN (Persero), LIT-TR dan instalatir.
SOP LAYANAN SATU PINTU SAMBUNGAN LISTRIK SOP layanan satu pintu sambungan listrik yang akan dilakukan oleh PT PLN (Persero), memuat ketentuan antara lain: 1.
Instalatir yang mendapatkan pekerjaan harus memiliki kodefikasi dari Ditjen Ketenagalistrikan;
2.
SLO yang diterima harus mendapatkan nomor register dari Ditjen Ketenagalistrikan, baik yang diterbitkan oleh LIT-TR maupun PLN (last resources);
3.
Pembagian kerja kepada intalatir dan LIT-TR harus dilakukan secara transparan;
4.
Besaran biaya paket pekerjaan sambungan listrik untuk kapasitas 450 s.d. 2200 VA;
5.
PLN tidak perlu melakukan survey terhadap instalasi calon pelanggan karena pada proses penerbitan SLO telah melampirkan foto instalasi dan titik koordinat lokasi;
Foto instalasi
Titik koordinat instalasi
METODE PENGAWASAN PELAYANAN SATU PINTU Secara Transparan Belum bisa Mohon
Siap
?
Pembagian Kerja / SPK
Sudah SLO
Instalatir
Pasang Selesai
Upload GIL
PLN
GIL
DJK
LAK
Pembagian kerja SLO / SPK
Download GIL
Periksa Instalasi
LIT-TR
Sambungan Listrik Catatan: 1. SPK = Surat Perintah Kerja 2. GIL = Gambar Instalasi Listrik 3. SLO = Sertifikat Laik Operasi
Login Reg GIL
Pekerjaan Pasang
ya Sesuai?
tidak
SLO
Reg SLO
SISTEM DATABASE REGISTRASI SERTIFIKASI KETENAGALISTRIKAN ONLINE Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan telah memberlakukan sistem database registrasi sertifikasi ketenagalistrikan secara online, yaitu: 1. Sistem database registrasi Sertifikat Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan (SKTTK) online; skttk.djk.esdm.go.id
2. Sistem database registrasi Sertifikat Badan Usaha (SBU) online; sbu.djk.esdm.go.id 3. Sistem database registrasi SLO online; slo.djk.esdm.go.id
KEWAJIBAN BADAN USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK
SKTTK
Badan Usaha harus memiliki PJT dan TT yang ber-Sertifikat Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan (SKTTK) yang dikeluarkan oleh LSK terakreditasi atau LSK ditunjuk MESDM
SBU
Badan Usaha harus memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) sesuai klasifikasi dan kualifikasi usahanya yang dikeluarkan oleh LSBU terakreditasi MESDM
IUJPTL
Badan Usaha memiliki Izin Usaha Penunjang Tenaga yang dikeluarkan Pemprov atau BKPM
harus Jasa Listrik oleh
PENGAKUAN KESETARAAN KOMPETENSI TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN
SKA dan SKT a.
PENYETARAAN sesuai dengan bidang/ subbidang pekerjaan
SKTTK
Persyaratan: • Penyetaraan sesuai dengan masa berlaku sertifikat; • Tenaga teknik pemegang SKA dan SKT terdaftar di situs www.lpjk.net; • Memenuhi kualifikasi pendidikan formal dan pengetahuan yang dipersyaratkan. b. Mekanisme penyetaraan jenjang kompetensi yaitu: • SKT Terampil III dan II setara dengan SKTTK Level 1; • SKT Terampil I setara dengan SKTTK Level 2; • SKA Ahli Muda, Madya dan Utama setara dengan SKTTK Level 3 yang selanjutnya disesuaikan dengan kesiapan level dari masing–masing unit kompetensi.
SERTIFIKAT BADAN USAHA (SBU) DAN IZIN USAHA PENUNJANG JASA TENAGA LISTRIK (IUJPTL) 1. Surat Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan Nomor 2326/20/DLT.5/2015 tanggal 29 Oktober 2015 kepada Direktur Perencanaan Korporat dan Direktur Pengadaan PT PLN (Persero) menyampaikan kewajiban PT PLN (Persero) mensyaratkan SBU dan IUJPTL dalam proses pengadaan; 2. Surat Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan Nomor 2611/20/DLT.5/2015 tanggal 1 Desember 2015 kepada 7 (tujuh) Direktur Bisnis Regional PT PLN (Persero) menyampaikan penegasan atas kewajiban PT PLN (Persero) mensyaratkan SBU dan IUJPTL dalam proses pengadaan; 3. Surat Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan Nomor 2746/20/DLT.5/2015 tanggal 17 Desember 2015 kepada Direktur Utama PT AKLIMA (sebagai Lembaga Sertifikasi Badan Usaha) menyampaikan bahwa masa transisi persyaratan SBU yaitu dengan mengakomidir SKA dan SKT yang masih berlaku, dinilai sudah cukup dan tidak perlu diperpanjang. Untuk selanjutnya mulai 1 Januari 2016, penerbitan SBU harus menggunakan sertifikat kompetensi dari Lembaga Sertifikasi Kompetensi terakreditasi Menteri ESDM.
www.djk.esdm.go.id
