REVIEW RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2012 – 2017
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEP. BANGKA BELITUNG
KATA PENGANTAR
Review Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2017 merupakan arah dan pedoman bagi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam pembangunan kelautan dan perikanan periode 2012 – 2017 yang disusun secara komprehensif, sehingga program dan kegiatan pembangunan yang akan dilakukan dapat terpadu, sinergi, fokus dan responsif terhadap tantangan dan perubahan yang terjadi. Renstra ini disusun sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengamanatkan bahwa setiap satuan kerja pemerintahan diwajibkan membuat rencana strategis sebagai pedoman kerja setiap satuan kerja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diembannya, dengan merujuk pada Visi Misi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 – 2017 dan Visi Misi Kementerian Kelautan dan Perikanan RI Tahun 2015 - 2019. Akhirnya kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi baik melalui usaha pemikiran dan masukan sehingga dokumen Review Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2017 ini dapat tersusun dengan baik, Dinas Kelautan dan Perikanan menyampaikan terimakasih dan penghargaan. Semoga dokumen Review Rencana Strategis ini dapat bermanfaat bagi kemajuan dan perkembangan sektor kelautan dan perikanan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Pangkalpinang, Juli 2015 Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
SARJULIANTO, Dipl.SE PEMBINA UTAMA MADYA NIP. 19580710 198603 1 007
DAFTAR ISI KATA PENGANTAR .....................................................................................
i
DAFTAR ISI ...................................................................................................
ii
DAFTAR TABEL ...........................................................................................
v
DAFTAR LAMPIRAN ....................................................................................
vi
BAB I PENDAHULUAN .................................................................................
1
A. Kondisi Umum ...........................................................................................
1
1. Capaian Pembangunan Kelautan dan Perikanan Tahun 2012-2013 .....
1
2. Target Pembangunan Kelautan dan Perikanan Tahun 2012-2014 yang belum tercapai .......................................................................................
5
B. Potensi dan Permasalahan........................................................................
8
1. Potensi...................................................................................................
8
2. Permasalahan ........................................................................................
12
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS ........................
14
A. Visi dan Misi Gubernur Terpilih 2012-2017...............................................
14
B. Visi Misi Pembanguanan Dinas Kelautan dan Perikanan ..........................
14
B.1. Visi Dinas Kelautan dan Perikanan ...................................................
15
B.2. Misi Dinas Kelautan dan Perikanan ................................................
15
C. Tujuan .......................................................................................................
16
D. Sasaran Strategis ......................................................................................
16
BAB III STRATEGIS KEBIJAKAN DAN PROGRAM KEGIATAN PEMBANGUNAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN...........................
18
A. Strategi Kebijakannan..............................................................................
18
B. Program Pembangunan Kelautan dan Perikanan ..................................
19
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN ....................
20
A. Target Kinerja ...........................................................................................
20
A.1. Indikator Kinerja Utama (IKU) ............................................................
20
A.2. Indikator Kinerja Program ...................................................................
21
A.3. Indikator Kinerja Kegiatan....................................................................
21
B. Kerangka Pendanaan ................................................................................
21
BAB V PENUTUP ........................................................................................
22
LAMPIRAN ....................................................................................................
23
BAB I PENDAHULUAN
A. KONDISI UMUM 1. Capaian Pembangunan Kelautan dan Perikanan Tahun 2012 – 2014 Rencana Strategis (Renstra) DKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ditetapkan melalui Peraturan Derah Nomor 6 tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2012-2017. Di dalam penjelasan mengenai keterkaitan tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan yang mendukung visi Gubernur terpilih 2012-2017, Dinas Kelautan dan Perikanan mengambil peranan untuk mendukung misi Bapak Gubernur di segala lini, khususnya Misi 1, yaitu mengembangkan ekonomi kerakyatan, dengan arah kebijakan berupa fasilitasi pengembangan usaha penangkapan ikan, pembudidaya ikan, pengolahan ikan, pemberdayaan nelayan serta pembudidaya skala kecil se-Babel. Selain Misi 1, Dinas Kelautan dan Perikanan juga mengambil peranan dalam mendukung Misi 3, yaitu meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan mengendalikan tata ruang. Arah kebijakan yang ditempuh untuk mewujudkan misi ini berupa Pemanfaatan lahan agar menjadi kawasan produktif dan ekonomis untuk melindungi kerusakan SDA dan Pengkoordinasian perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan tanggung jawab pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan nilai-nilai lokalis untuk mencegah dampak negatif lingkungan akibat pemanfaatan ruang. Adapun misi terakhir yang juga menuntut peran aktif dari Dinas Kelautan dan Perikanan adalah pelaksanaan Misi 5, yaitu pembangunan infrastruktur wilayah dan mengembangkan wilayah strategis dan cepat tumbuh dengan arah kebijakan berupa Pemenuhan energi di pulau-pulau kecil untuk mendukung pengembangan ekonomi kerakyatan dan pengembangan pariwisata. Arah kebijakan pengembangan ekonomi kerakyatan dan pengelolaan lingkungan hidup serta pengendalian/penyusunan tata ruang laut menjadi kata kunci dari tugas pokok dinas kelautan dan perikanan dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Di dalam implementasinya Dinas Kelautan dan Perikanan telah menyusun rencana strategis untuk mewujudkan arah kebijakan daerah di atas dalam bentuk visi, misi, program kegiatan dan indikator kinerja utama sebagai alat ukur keberhasilan program kegiatan yang telah dilaksanakan nantinya. Pada renstra Dinas Kelautan dan Perikanan beberapa indikator kinerja utama yang dijadikan acuan dalam mengukur keberhasilan tersebut dibagi menjadi 2 fungsi utama, yaitu: REVIEW RENCANA STRATEGIS DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2012 - 2017
|1
a.
Fungsi Ekonomi, yang terdiri atas: 1. Produksi perikanan tangkap dalam satuan ton. 2. Produksi perikanan budidaya dalam satuan ton. 3. Nilai tukar nelayan/pembudidaya ikan dalam satuan indeks. 4. Nilai ekspor hasil perikanan dalam satuan juta US Dollar. 5. Angka konsumsi ikan dalam satuan Kg/Kap/Thn. 6. Jumlah unit pengolahan ikan dalam satuan unit. b. Fungsi Lingkungan Hidup, yang terdiri atas: 1. Luas kawasan konservasi laut dan perairan dalam satuan Ha. 2. Jumlah pulau pulau kecil yang dikonservasi dalam satuan pulau. Dalam kurun waktu 2012-2014, sudah ada beberapa target indikator kinerja utama yang telah tercapai target pembangunanya. Dari 8 (delapan) Indikator Kinerja Utama yang ada, 4 (empat) indikator telah tercapai target pembangunannya seperti: 1. Produksi perikanan tangkap. Pada tahun 2014 realisasi produksi perikanan tangkap sudah mencapai 212.469 Ton melampaui target yang sudah ditentukan di dalam dokumen renstra sebesar 163.000 Ton atau sekitar 130,35%. Kondisi ini dapat tercapai karena kondisi yang kondusif untuk usaha perikanan tangkap yang lestari di perairan Kepulauan Bangka Belitung. Disamping sebagian besar masyarakat pesisir yang ada memang merupakan nelayan penuh ataupun sambilan, peran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi serta Kabupaten/Kota juga memiliki andil yang tidak kecil untuk memajukan bidang perikanan tangkap ini. Bantuan kepada kelompok nelayan yang tergabung dalam KUB (Kelompok Usaha Bersama) diberikan dalam bentuk bantuan sarana prasarana perikanan tangkap, bantuan modal usaha dan peningkatan kapasitas nelayan secara perorangan maupun kelompok. Bantuan prasarana yang diberikan yaitu kapal dengan berbagai ukuran, jaring, bubu, apartemen ikan dan mesin tempel. Untuk bantuan modal usaha Dinas Kelautan dan Perikanan juga telah memfasilitasi mereka dengan bantuan PUMP (Pemberdayaan Usaha Mina Pedesaan) perikanan tangkap, berupa bantuan uang langsung ke rekening kelompok yang sudah mendapat rekomendasi dari DKP Kabupaten/Kota dan verifikasi dari DKP Provinsi. Selain itu dinas juga memberikan pembekalan berupa pengetahuan tentang perizinan usaha, alur pelayaran, cara memperbaiki kapal dan cara menambah modal usaha dengan mendekatkan mereka kepada Bank yang menerbitkan program bantuan dengan bunga rendah.
REVIEW RENCANA STRATEGIS DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2012 - 2017
|2
Pada review renstra ini, indikator kinerja utama berupa produksi perikanan tangkap akan tetap dipertahankan baik dari sisi indikator kinerja maupun target besarannya sampai dengan tahun 2017. Hal ini dirasa baik karena masih tetap dapat menggambarkan kemajuan pembangunan di bidang perikanan tangkap. 2. Angka Konsumsi Ikan perkapita pertahun. Pada tahun 2014, realisasi angka konsumsi ikan perkapita pertahun sudah mencapai 45,87 Kg/Kapita/Tahun berada di atas dari target yang telah ditentukan pada renstra 2012-2017 yaitu sebesar 45 Kg/Kapita/Tahun atau sekitar 101,93%, bahkan nilai ini juga jauh di atas target Nasional yang hanya ditetapkan sebesar 45 Kg/Kapita/Tahun pada tahun 2014. Kondisi ini dapat dipahami karena masyarakat Kepulauan Bangka Belitung memang sudah memiliki kebiasaan yang baik yaitu mengkonsumsi ikan baik dalam bentuk langsung maupun olahan. Angka konsumsi ini juga meningkat karena kegemaran masyarakat Kepulauan Bangka Belitung yang tadinya hanya mau mengkonsumsi ikan laut juga sudah mulai menerima keberadaan ikan air tawar sebagai alternatif menu makanan serba ikan. Kegemaran makan ikan ini terus dikampanyekan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi maupun Kabupaten/Kota melalui kegiatan GEMARIKAN, atau yang lebih akrab didengar Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan. Kegiatan ini diadakan untuk mengkampanyekan akan pentingnya kita mengkonsumsi ikan kepada anak-anak SD, SMP, SMA dan Mahasiswa. Konsumsi ikan yang cukup diperlukan untuk mengoptimalkan pertumbuhan badan dan fungsi otak manusia, karena Ikan mengandung 18 % protein terdiri dari asam-asam amino esensial yang tidak rusak pada waktu pemasakan. Kandungan lemaknya 1-20 % lemak yang mudah dicerna serta langsung dapat digunakan oleh jaringan tubuh. Kandungan lemaknya sebagian besar adalah asam lemak tak jenuh yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan dapat menurunkan kolesterol darah. Pada review renstra ini, indikator kinerja utama berupa Angka Konsumsi Ikan perkapita pertahun akan tetap dipertahankan baik dari sisi indikator kinerja maupun target besarannya sampai dengan tahun 2017. Hal ini dirasa baik karena masih tetap dapat menggambarkan kemajuan tingkat konsumsi perikanan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 3. Luas Kawasan Konservasi Laut dan Perairan. Pada tahun 2014, realisasi luas kawasan ini sudah mencapai 496.792 Ha dari target yang ditetapkan seluas 2000 REVIEW RENCANA STRATEGIS DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2012 - 2017
|3
Ha (terjadi kesalahan penulisan, seharusnya adalah 200.000 Ha) atau sekitar 248% pada Renstra DKP tahun 2012-2017. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terdiri atas kurang lebih 80 persen perairan dan 20 persen daratan memang sudah dikenal kaya akan kandungan timahnya. Namun seiring waktu sumberdaya ini juga pasti akan berkurang dan tidak cukup lagi untuk menopang kehidupan masyarakat Kepulauan Bangka Belitung. Sebagai salah satu sektor alternatif penggerak utama ekonomi Babel yang sudah mulai diperkenalkan pada RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sektor kelautan dan perikanan akan mengambil peran besar dalam menopang kehidupan perekonomian di wilayah ini. Sebagai salah satu langkah yang telah ditempuh oleh pemerintah daerah yang memiliki kewenangan kewilayahan sesuai dengan Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 telah mencadangkan sebagian wilayah lautnya sebagai kawasan konservasi perairan daerah (KKPD) melalui SK Bupati/Walikota. Pada review renstra ini, indikator kinerja utama berupa Luas Kawasan Konservasi Laut dan Perairan ini akan hanya diperbaiki dari target besarannya sampai dengan tahun 2017 karena terjadi kesalahan input pada saat pencatatan ke RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hal ini dirasa baik karena menggambarkan besarnya kepedulian Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk keberlanjutan pembangunan bidang kelautan dan perikanan. 4. Jumlah Pulau Pulau Kecil yang Dikonservasi. Pada tahun 2014, realisasi jumlah pulau yang dikonservasi ini juga telah melampaui target Renstra DKP sebanyak 11 (sebelas) pulau dari target yang ditentukan sebanyak 8 (delapan) pulau atau sebesar 114,29%. Capaian ini terpenuhi seiring dengan luasnya wilayah yang dicadangkan untuk kawasan konservasi di atas. Pulau pulau ini juga sudah mulai diusahakan sebagai kawasan terpadu pariwisata. Pada review renstra ini, indikator kinerja utama berupa Jumlah Pulau Pulau Kecil yang Dikonservasi ini diganti dengan Jumlah POKMASWAS yang aktif dalam satuan kelompok. Hal ini untuk mengakomodir pengukuran indikator kinerja bidang pengawasan yang sekarang ini sedang diutamakan oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan, karena jumlah pulau pulau kecil yang dikonservasi sudah tergambarkan dengan indikator kinerja sebelumnya yaitu Luas Kawasan Konservasi Laut dan Perairan.
REVIEW RENCANA STRATEGIS DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2012 - 2017
|4
2. Target Pembangunan Kelautan dan Perikanan Tahun 2012 – 2014 yang belum Tercapai. Selain 4 (empat) indikator kinerja yang telah tercapai target pembangunannya di atas, ternyata juga ada 4 (empat) Indikator Kinerja Utama yang belum tercapai target pembangunannya. Namun demikian pencapaian dari tiap-tiap indikator sudah menunjukkan angka yang cukup baik dengan hasil capaian rata-rata 78% di luar angka pencapaian produksi perikanan budidaya yang memang sangat kecil yaitu hanya 8,52% saja dari target yang telah ditetapkan. Keempat indikator tersebut adalah: 1. Produksi Perikanan Budidaya. Pada tahun 2014, realisasi capaian untuk indikator ini memang masih sangat jauh dari target yang diharapkan. Pada tahun 2014, produksi perikanan budidaya hanya mencapai 4.198 Ton dari target sebesar 49.275 Ton atau sebesar 8,52%. Kondisi ini terjadi karena masih rendahnya minat masyarakat untuk melakukan kegiatan budidaya ikan dikarenakan beberapa faktor seperti waktu yang dibutuhkan untuk budidaya masih relatif lama dibandingkan dengan kegiatan perikanan tangkap yang langsung bisa dinikmati hasilnya dalam kurun waktu 1 (satu) hari atau 1 (satu) minggu berikutnya. Untuk budidaya perikanan, waktu yang dibutuhkan rata-rata adalah 8 (delapan) bulan berikutnya. Jenis budidaya yang paling cepat untuk dilaksanakan saja masih memerlukan waktu selama 45 (empat puluh lima) hari untuk budidaya rumput laut. Selain itu masih adanya rasa trauma dari masyarakat jika terjadi gagal panen. Trauma ini bisa dipahami, karena untuk jenis budidaya air payau seperti budidaya udang, modal yang diperlukan untuk kegiatan ini cukup besar sehingga jika terjadi gagal panen maka pembudidaya mengalami kerugian yang besar. Terlebih lagi kadang terjadi gagal jual walaupun pembudidaya telah melaksanakan panen raya seperti panen rumput laut. Selain itu, fungsi pemerintah dalam bentuk pembinaan kepada kelompok pembudidaya ikan (POKDAKAN) masih belum optimal. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi dan Kabupaten/Kota belum banyak menganggarkan bantuan sarana dan prasarana bidang perikanan budidaya, bantuan benih ikan dan bimbingan teknis serta pendampingan dari penyuluh lapangan. Bantuan-bantuan ini diperlukan untuk pengembangan usaha para pembudidaya. Ke depan, Dinas Kelautan dan Perikanan akan mengoptimalkan bantuan kepada POKDAKAN baik dari sisi bantuan sarana dan prasarana, bantuan benih dan pembinaan serta bantuan modal agar pembudidaya dapat berdaya dan berproduksi dengan baik. REVIEW RENCANA STRATEGIS DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2012 - 2017
|5
Disamping itu akan diadakan pembenahan dari sisi penyediaan data perikanan budidaya. Dikhawatirkan data yang disajikan oleh petugas dari Kabupaten/Kota belum benar-benar menggambarkan kondisi yang ada di lapangan, dalam arti masih banyak kegiatan budidaya yang belum terlaporkan. Pada review renstra ini indikator kinerja utama produksi perikanan budidaya dirasionalisasi target angka capaiannya saja, sedangka indikator kinerja utamanya adalah tetap. Selain itu, pada review renstra ini juga dimunculkan satu indikator kinerja yang baru, yaitu jumlah produksi benih dalam satuan ekor. 2. Nilai Ekspor Hasil Perikanan. Pada tahun 2014, realisasi Nilai eksport Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2014 mencapai kurang lebih 6,5 juta USD dari target yang telah ditetapkan sebesar 13 juta USD atau sebesar 50%. Hal ini dapat dimaklumi karena banyak hasil perikanan tangkap yang berasal dari provinsi ini tidak terdaftar sebagai produk perikanan ekspor Kepulauan Bangka Belitung karena belum optimalnya fungsi LPPMHP (Laboratorium Pengawasan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan) sebagai salah satu institusi yang diharapkan dapat mengeluarkan sertifikat ekspor. Fungsi ini belum tercapai karena LPPMHP belum terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) karena belum terpenuhinya syarat untuk sertifikasi seperti jumlah analis yang memadai, kompetensi yang diperlukan belum mencukupi dan kelengkapan sarana prasarana yang belum dimiliki untuk uji ekspor sehingga data ekspor tergantung dari instansi lain. Dalam hal ini, pengusaha Bangka Belitung lebih mengutamakan perdagangan antar pulau ke Kepulauan Riau ataupun Jakarta yang sudah memiliki izin ekspor, sehingga produk hasil perikanan Bangka Belitung dicatat sebagai produk ekspor provinsi lain. Langkah-langkah menuju akreditasi sudah dirintis oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berupa penyediaan sumber daya listrik tahun 2012 sebagai persyaratan utama akreditasi, telah disusun dan disahkan panduan mutu pada tanggal 1 april 2014, telah dilakukan audit internal, telah dilakukan kaji ulang manajemen dan seluruh personil laboratorium telah dilaksanakan pelatihan ISO 17025. rekruitmen dan penambahan pengetahuan analis mutu hasil perikanan dan mempersiapkan uji kompetensi dalam rangka persiapan uji banding dari Komite Akreditasi Nasional (KAN). Dengan telah terbitnya akreditasi dari KAN, diharapkan fungsi LPPMHP akan lebih optimal dalam mendukung pembangunan bidang kelautan dan perikanan untuk peningkatan mutu hasil perikanannya. Sehubungan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Kegiatan sertifikasi mutu hasil REVIEW RENCANA STRATEGIS DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2012 - 2017
|6
perikanan yang sebelumnya dilaksanakan oleh LPPMHP, diserahkan kewenangannya ke Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI. Pada review renstra ini, indikator kinerja utama Nilai Ekspor Hasil Perikanan dihilangkan, karena proses akreditasi di atas masih memakan waktu yang tidak pendek sehingga dikhawatirkan fungsi ekspor belum bisa didukung optimal oleh Dinas Kelautan dan Perikanan. 3. Jumlah Unit Pengolahan Ikan (UPI). Pada tahun 2014 realisasi jumlah UPI yang dibina oleh Dinas Kelautan dan Perikanan baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota telah mencapai angka 1.872 unit dari target 1.980 unit pengolahan ikan atau sebesar 94,79%. Angka pencapaian ini sudah hampir memenuhi dari jumlah yang ditargetkan walaupun dirasa target yang ditetapkan di dalam Renstra DKP masih terlalu tinggi. Pada review renstra ini, indikator kinerja utama Jumlah Unit Pengolahan Ikan (UPI) mengalami perubahan menjadi Volume produk olahan dalam satuan Ton sesuai dengan target indikator yang telah ditetapkan oleh Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP) Kementerian Kelautan dan Perikanan. Setelah melalui pertimbangan yang lebih matang, maka Dinas Kelautan dan Perikanan berkesimpulan untuk mengganti Indikator ini. Volume produksi produk olahan dianggap lebih merepresentasikan fungsi pembinaan dinas yang berimbas langsung kepada meningkatnya Volume produksi olahan dari UPI-UPI yang ada, sementara jumlah Unit Pengolahan Ikan (UPI) pendataannya belum maksimal; 4. Nilai Tukar Nelayan/Pembudidaya Ikan. Pada tahun 2014 realisasi nilai tukar nelayan (NTN) hanya mencapai 102,98 indeks dibandingkan dengan target capaian di dalam renstra yaitu senilai 120 indeks atau sebesar 85,82%. Target untuk indikator kinerja utama ini dirasa cukup tinggi jika dibandingkan dengan target nasional yang hanya sebesar 105 indeks untuk tahun 2014. Namun, secara kenyataan masih tersisa keraguan akan validasi data atas realisasi NTN yang disajikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) khusus wilayah provinsi kepulauan seperti Kepulauan Bangka Belitung dikarenakan berbedanya penghitungan berdasarkan metodologi dan data sampel. Nilai Tukar Pembudidaya (NTPi) masih sangat kecil tingkat pencapaiannya karena perikanan budidaya masih belum menjadi mata pencaharian utama dari masyarakat, baru sebatas mata pencaharian sambilan sehingga indikator untuk Nilai Tukar Pembudidaya (NTPi) dihilangkan.
REVIEW RENCANA STRATEGIS DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2012 - 2017
|7
Pada review renstra ini, indikator kinerja utama Nilai Tukar Nelayan (NTN) mengalami rasionalisasi dari sisi target capaian untuk tahun 2015-2017 saja. Indikator ini masih tetap diperlukan untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan nelayan yang ada di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. B. POTENSI DAN PERMASALAHAN 1. Potensi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan provinsi dengan nomenklatur kepulauan pertama di Indonesia. Provinsi ini berdiri dengan berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 tahun 2000. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan wilayah maritim dan kepulauan yang memiliki wilayah pesisir dan pulau yang cukup banyak yaitu sebanyak 950 pulau, dengan 470 buah pulau telah diberi nama dan 480 buah pulau belum bernama. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai panjang pantai 1.295,83 Km dengan Luas wilayah sebesar 81.582 km2, terdiri dari wilayah daratan 16.281 km2 dan perairan laut 65.301 km2 atau 4 kali luas dari wilayah daratan, dan diperkirakan 20% diantaranya merupakan perairan karang. Sebagai Provinsi yang memiliki wilayah maritim dan kepulauan, Bangka Belitung memiliki peran strategis untuk menjadi prime mover perekonomian daerah. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang melimpah baik dari segi kuantitas maupun diversitas. Potensi tersebut berupa potensi perikanan tangkap, potensi perikanan budidaya, potensi produk olahan asal ikan, dan potensi keanekaragaman hayati yang terkandung di dalam perairan provinsi ini. Posisi geostrategis Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang diapit oleh 2 (dua) pulau besar, yaitu Pulau Sumatera dan Pulau Jawa serta berada pada jalur ALKI I juga merupakan potensi besar yang dapat dikelola untuk kesejahteraan masyarakat Kepulauan Bangka Belitung. Secara institusi sudah tersedia dinas pada setiap Kabupaten/Kota yang ikut membantu menangani pembangunan sektor kelautan dan perikanan ini disamping keberadaan UPT Pusat, seperti PPN Sungailiat, PPN Tanjungpandan, Pusat Karantina Ikan Pangkalpinang dan Satker Pengawas Perikanan Bangka. Ketersediaan Sumber Daya Manusia yang memiliki latar belakang bidang kelautan dan perikanan pada setiap institusi kelautan dan perikanan baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Disamping itu dukungan kebijakan pembangunan bidang kelautan dan perikanan baik dari tingkat Pusat, Kementerian Kelautan dan Perikanan maupun dari tingkat provinsi, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
REVIEW RENCANA STRATEGIS DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2012 - 2017
|8
Pengalihan Kewenangan Sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa telah dialihkan beberapa kewenangan pengelolaan dan pengawasan sumber daya laut pesisir dan pulau-pulau kecil antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kab/Kota. Adapun pengalihan kewenangan tersebut meliputi : No 1.
2.
Sub Urusan Pemerintah Pusat Kelautan, a. Pengelolaan ruang laut di Pesisir, dan atas 12 mil dan strategis Pulau-pulau nasional. Kecil b. Penerbitan Izin pemanfaatan ruang laut nasional. c. Penerbitan izin pemanfaatan jenis dan genetik (plasma Nutfah) ikan antar negara. d. Penetapan jenis ikan yang dilindungi dan diatur perdagangannya secara internasional. e. Penetapan kawasan konservasi f. Database pesisir dan pulaupulau kecil. Perikanan a. Pengelolaan penangkapan Tangkap ikan di wilayah laut di atas 12 mil. b. Estimasi stok ikan nasional dan jumlah tangkapan ikan yang diperbolehkan (JTB). c. Penerbitan izin usaha perikanan tangkap untuk : 1) Kapal perikanan berukuran di atas 30 GT; dan 2) Di bawah 30 GT yang menggunakan modal asing dan/atau tenaga asing.
d. Penerbitan izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dengan ukuran di atas 30 GT. e. Pendaftaran kapal perikanan di atas 30 GT.
Daerah Provinsi a. Pengelolaan ruang laut sampai dengan 12 mil diluar minyak dan gas bumi b. Penerbitan izin dan pemanfaatan ruang laut di bawah 12 mil di luar minyak dan gas bumi. c. Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil.
Daerah Kab/Kota
a. Pengelolaan penangkapan ikan di wilayah sampai dengan 12 mil. b. Penerbitan izin usaha perikanan tangkap untuk kapal perikanan berukuran di atas 5 GT sampai dengan 30 GT. c. Penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi. d. Penerbitan izin pengadaan kapal penangkapan ikan dan kapal pengangkut ikan dengan ukuran di atas 5 GT s.d. 30 GT. e. Pendaftaran kapal perikanan di atas 5
a. Pemberdayaan nelayan kecil dalam daerah kabupaten/ kota b. Pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan ikan (TPI)
REVIEW RENCANA STRATEGIS DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2012 - 2017
|9
No
Sub Urusan
Pemerintah Pusat
Daerah Provinsi GT s.d. 30 GT. Penerbitan IUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.
Daerah Kab/Kota
3.
Perikanan Budidaya
a. Sertifikasi dan izin edar obat/dan pakan ikan b. Penerbitan izin pemasukan ikan dari luar negeri dan pengeluaran ikan hidup dari wilayah Republik Indonesia c. Penerbitan izin Usaha (IUP) di bidang pembudidayaan ikan lintas Daerah provinsi dan/atau yang menggunakan tenaga kerja asing.
4.
Pengawasan Sumber daya Kelautan dan Perikanan
Pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan di atas 12 mil, strategis nasional dan ruang laut tertentu.
Pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil
-
5.
Pengolahan dan Pemasaran
a. Standardisasi dan sertifikasi pengolahan hasil perikanan b. Penerbitan izin pemasukan hasil perikanan konsumsi dan nonkonsumsi ke dalam wilayah Republik Indonesia c. Penerbitan izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan lintas Daerah provinsi dan lintas negara
Penerbitan izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi
-
6.
Karantina Ikan, Penyelenggaraan karantina Pengendalian ikan, pengendalian mutu dan Mutu dan keamanan hasil perikanan. Keamanan Hasil Perikanan
-
-
7.
Pengembangan SDM Masyarakat Kelautan dan Perikanan
-
-
a. Penyelengaraan penyuluh perikanan nasional b. Akreditasi dan sertifikasi penyuluh perikanan c. Peningkatan kapasitas SDM masyarakat kelautan dan perikanan.
a. Penerbitan IUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota b. Pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan c. Pengelolaan pembudidaya ikan
REVIEW RENCANA STRATEGIS DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2012 - 2017
| 10
Jika menilik pengalihan pengaturan kewenangan diatas, maka ada perluasan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi. Hal ini merupakan potensi yang harus dengan bijak dikelola oleh Pemerintah Provinsi melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Permasalahan Seiring dengan posisi strategisnya di jalur ALKI I dan potensi perikanan tangkap, budidaya, pengolahan dan keanekaragaman hayati yang besar di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, provinsi ini juga mengalami berbagai bentuk permasalahan yang harus dicarikan solusinya secara arif dan berimbang dengan tetap mempertimbangkan kepentingan nasional dan daerah. Beberapa bentuk permasalahan yang harus dijawab yaitu: a) Maraknya kegiatan penangkapan ikan secara liar (illegal fishing) oleh kapal-kapal ikan asing yang merugikan kepentingan nasional Indonesia, serta mengancam kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan. Kegiatan perikanan liar masih akan menjadi ancaman serius bagi pembangunan kelautan dan perikanan Indonesia di masa mendatang bila Pemerintah tidak segera mengambil langkah-langkah kebijakan pengawasan dan penegakan hukum secara efektif. Tidak luput dari itu, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga mengalami hal yang sama dengan maraknya pencurian ikan oleh nelayan asing seperti dari Thailand dan Vietnam. Belum lagi alat tangkap yang digunakan sering kali adalah alat tangkap yang dilarang seperti penggunaan jaring trawl dan bom ikan. b) Dalam pengembangan perikanan budidaya, masih dihadapkan pada permasalahan implementasi kebijakan tata ruang dan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulaupulau kecil, terbatasnya prasarana saluran irigasi, terbatasnya ketersediaan dan distribusi induk dan benih unggul serta permasalahan bahan baku pakan dan kestabilan harga. Disamping itu serangan hama dan penyakit ikan/udang, serta adanya pencemaran yang mempengaruhi kualitas lingkungan perikanan budidaya. c) Dalam rangka pengembangan usaha dan pemasaran produk hasil olahan, permasalahan utama yang dihadapi adalah masih adanya keterbatasan dukungan permodalan usaha dari pihak perbankan dan lembaga keuangan lainnya kepada para nelayan/pembudidaya/pengolah ikan. Dalam kaitan ini, nelayan/pembudidaya/pengolah ikan masih mengalami kesulitan mengakses dana bantuan permodalan atau kredit akibat terkendala oleh pemenuhan persyaratan prosedural perbankan. Indonesia juga masih menghadapi beberapa kondisi yang belum sepenuhnya dapat mendukung untuk memenuhi persyaratan mutu produk ekspor hasil perikanan yang semakin ketat dari negara-negara mitra dagang, terutama seperti Uni Eropa, China, Rusia, Canada, Korea Selatan, Vietnam dan REVIEW RENCANA STRATEGIS DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2012 - 2017
| 11
Norwegia. Disamping itu, aspek sangat mendasar yang mempengaruhi lemahnya daya saing dan produktivitas adalah kualitas SDM dan kelembagaannya. d) Belum terpetakan dengan baiknya pengelolaan zonasi yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini, dimana dokumen Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil belum terealisasi. Rencana zonasi ini diperlukan untuk meminimalisir potensi konflik yang mungkin terjadi antar pemangku kepentingan di laut, seperti sektor kelautan dan perikanan, sektor pertambangan, sektor perhubungan laut dan sektor pariwisata. Terlebih lagi dengan lahirnya UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Di dalam UndangUndang ini sektor kelautan termasuk ke dalam urusan pemerintah daerah yang banyak dialihkan kewenangannya dari pemerintah kabupaten/kota ke pemerintah provinsi. e) Diatas semuanya itu Kesejahteraan pelaku usaha perikanan (budidaya, penangkapan, pengolahan dan pemasaran) merupakan pokok permasalahan yang harus diselesaikan secara baik dan terintegrasi. Seluruh komponen visi, misi dan program kegiatan ditujukan untuk menjawab permasalahan yang terakhir ini. Pengalihan Kewenangan Seperti halnya perluasan kewenangan yang diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, ternyata dalam implementasinya Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah mengidentifikasi beberapa permasalahan mengenai personel, pendanaan, sarana dan prasarana serta dokumen (P3D) terkait pengalihan kewenangan tersebut yaitu : a. Personil : Jumlah sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terbatas, sebagai contoh jumlah SDM yang menangani pengelolaan penangkapan ikan
dan
petugas yang
menangani pendaftaran kapal terbatas, dimana untuk perijinan kapal diatas 5 GT s/d 10 GT sangat banyak terutama nelayan yang berdomisili usahanya di pulaupulau maka akan terjadi kesulitan untuk mendapatkan ijin di provinsi b. Pendanaan : Sumber pendanaan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung baik yang bersumber dari dana APBD maupun APBN belum bisa mengcover semua kegiatan pengalihan kewenangan sesuai Undang-Undang No. 23 tahun 2014. REVIEW RENCANA STRATEGIS DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2012 - 2017
| 12
c. Sarana dan Prasarana : Sarana dan Prasarana yang dimiliki Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih terbatas, sebagai contoh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung baru memilik 1 (satu) kapal pengawas (kapal Setuhuk) untuk kegiatan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil di seluruh Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selain itu masih terbatasnya kendaraan operasional untuk pelaksanaan Cek Fisik ke daerah-daerah pesisir/pelabuhan di kabupaten/kota. d. Dokumen : Dokumen Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terkait pelimpahan kewenangan tersebut masih terbatas.
Baik potensi maupun permasalahan yang sudah disampaikan, harus di carikan jalan keluar ataupun alternatif kebijakan yang dapat memberikan manfaat optimal untuk seluruh pemangku kepentingan yang terkait. Rumusan kebijakan tersebut disampaikan pada pembahasan bab II mengenai Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis.
REVIEW RENCANA STRATEGIS DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2012 - 2017
| 13
BAB II VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS A. VISI dan MISI GUBERNUR TERPILIH 2012-2017
Visi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sesuai dengan RPJMD 2012-2017 adalah : “Terwujudnya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Yang Aman, Damai, Sejahtera, Adil, Demokratis dan Berdaya Saing Global Dalam Wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.”
Upaya yang ditempuh untuk mewujudkan visi ini melalui 13 (tiga belas) prioritas program dan kegiatan yang diperlukan, yaitu : 1. Pengembangan one village one product (ovop) dan koperasi komoditi; 2. Penguatan rural urban linkages; 3. Peningkatan pendidikan wajib belajar 12 tahun. 4. Peningkatan pelayanan kesehatan; 5. Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan; 6. Pengembangan infrastruktur konektivitas antar wilayah; 7. Pengembangan wilayah strategis, tertinggal, pesisir dan pulau-pulau kecil; 8. Peningkatan kualitas lingkungan hidup; 9. Rehabilitasi lahan kritis dan lahan bekas tambang; 10. Pemberdayaan budaya lokal dan destinasi wisata; 11. Pengendalian pemanfaatan ruang; 12. Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur; dan 13. Program satam emas. B. VISI MISI PEMBANGUNAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Dinas Kelautan dan Perikanan bertanggung jawab untuk membantu Gubernur dalam penyelenggaraan pembangunan di bidang kelautan dan perikanan. Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai bagian Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) akan berkontribusi dan berkomitmen untuk mewujudkan visi, misi, dan agenda pembangunan daerah, dan REVIEW RENCANA STRATEGIS DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2012 - 2017
| 14
menjalankan program daerah yang sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2012-2017. B.1. Visi Dinas Kelautan dan Perikanan Sebelum review renstra untuk tahun 2015-2017, Visi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah: “Terwujudnya Industri Kelautan dan Perikanan Berbasis Ekonomi Kerakyatan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2017.” Namun, seiring dengan terpilihnya Presiden Republik Indonesia yang baru periode 2015-2019, maka juga terjadi perubahan pada dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dokumen RPJMD ini mengacu kepada dokumen RPJMN yang telah disusun oleh Pemerintah Pusat. Visi dan misi Presiden terpilih tergambarkan di dalam RPJMN 2015-2019 dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga akan menyesuaikan di dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerahnya. Sebagai salah satu SKPD yang berada di bawah kendali Bapak Gubernur, maka Dinas Kelautan dan Perikanan merevisi visinya: menjadi “Mewujudkan kedaulatan dalam mengelola sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan berbasis ekonomi kerakyatan” B.2. Misi Dinas Kelautan dan Perikanan Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Perumusan misi mengacu kepada tugas, fungsi dan wewenang yang telah dimandatkan oleh peraturan perundang undangan kepada DKP. Sebelumnya Misi Dinas Kelautan dan Perikanan yang mengacu kepada visi awal ada 7 Misi, yaitu: 1) Meningkatkan Kualitas SDM Kelautan dan Perikanan 2) Meningkatkan Produksi Perikanan Tangkap yang Lestari dan Bertanggung jawab 3) Meningkatkan Produksi Perikanan Budidaya 4) Meningkatkan Industri produk olahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang berdaya saing
REVIEW RENCANA STRATEGIS DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2012 - 2017
| 15
5) Meningkatkan Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan 6) Mengelola dan Memberdayakan Potensi Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 7) Mengelola dan Mengembangkan Industri Jasa Kelautan. Setelah adanya perbaikan visi Dinas Kelautan dan Perikanan, maka Misi Dinas Kelautan dan Perikanan juga lebih disederhanakan dengan tetap mengacu kepada visi dinas yang baru, menjadi: 1.
Mewujudkan pembangunan kelautan dan perikanan yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya kelautan dan perikanan, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai Provinsi kepulauan.
2.
Mewujudkan
pengelolaan
sumberdaya
kelautan
dan
perikanan
yang
berkelanjutan 3.
Mewujudkan kualitas hidup masyarakat kelautan dan perikanan yang tinggi, maju dan sejahtera, serta berkepribadian dalam kebudayaan berbasis Ekonomi Kerakyatan.
C. TUJUAN Tujuan merupakan penjabaran dari visi dan misi Dinas Kelautan dan Perikanan dalam rangka mencapai sasaran program prioritas Gubernur terpilih.Oleh karena itu, tujuan pembangunan kelautan dan perikanan adalah : 1. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan 2. Mewujudkan Kelestarian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
D. SASARAN STRATEGIS Sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan 2015-2017 sebagai penjabaran Visi Misi DKP ditetapkan sebagai berikut:
Meningkatnya kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan dan kinerja aparatur KP dengan sasaran adalah meningkatnya pendapatan dan taraf hidup masyarakat kelautan dan Perikanan serta kompetensi SDM aparatur KP
REVIEW RENCANA STRATEGIS DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2012 - 2017
| 16
Meningkatnya produksi perikanan tangkap dengan sasaran adalah peningkatan hasil tangkapan dalam setiap upaya tangkap dengan memperhatikan kelestarian lingkungan
Meningkatnya produksi perikanan budidaya dengan sasaran adalah peningkatan produksi perikanan budidaya baik dalam volume maupun nilai ikan hasil budidaya
Meningkatnya kualitas dan kuantitas produksi produk olahan perikanan dan peningkatan pemasan hasil perikanan dengan sasaran adalah peningkatan volume dan nilai ekspor serta volume produk olahan perikanan
Meningkatnya ketaatan dan ketertiban dalam pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan yang lestari dan berkelanjutan dengan sasaran adalah peningkatan persentase wilayah pengelolaan perikanan yang bebas ilegal fishing, Unreported & Unregulated (IUU) fishing
Meningkatnya pengelolaan dan pemberdayaan potensi laut, pesisir dan pulau-pulau kecil dengan sasaran adalah peningkatan pemanfaatan potensi laut, pesisir dan pulaupulau kecil secara optimal dan lestari
REVIEW RENCANA STRATEGIS DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2012 - 2017
| 17
BAB III STRATEGI KEBIJAKAN DAN PROGRAM KEGIATAN PEMBANGUNAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN A. STRATEGI KEBIJAKAN Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana dirumuskan diatas, maka beberapa strategi kebijakan yang perlu diambil untuk mensukseskan visi dan misi Dinas Kelautan dan Perikanan dirumuskan sebagai berikut :
Pembinaan, pengembangan dan peningkatan keterampilan serta ilmu pengetahuan bagi masyarakat KP dan aparatur KP, strategi yang dilakukan berupa : 1. Pelatihan dan Penyuluhan bagi nelayan, pembudidaya ikan dan usaha perikanan skala kecil 2. Pendidikan, pelatihan dan pengadaan sarana prasarana penunjang kinerja aparatur KP 3. Penelitian dan pengembangan IPTEK Kelautan dan Perikanan
Pengembangan dan pembangunan sarana dan prasarana perikanan tangkap, strategi yang dilakukan berupa : 1. Pembinaan dan Pengembangan kapal perikanan, alat tangkap ramah lingkungan, pengawakan perikanan 2. Pengembangan, Pembangunan dan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan 3. Pengembangan usaha penangkapan ikan dan pemberdayaan nelayan skala kecil
Pengembangan dan pembangunan sarana dan prasarana perikanan budidaya, strategi yang dilakukan berupa : 1. Pembinaan dan pengembangan sistem produksi pembudidayaan ikan 2. Pembinaan dan pengembangan sistem perbenihan ikan 3. Pembinaan dan pengembangan sistem kesehatan ikan dan lingkungan pembudidayaan ikan 4. Pengembangan dan pembangunan sarana dan prasarana pembudidayaan ikan
Pengembangan dan peningkatan kuantitas dan kualitas produk perikanan serta pemasaran hasil perikanan, strategi yang dilakukan berupa : 1. Fasilitasi pengembangan industri pengolahan hasil perikanan skala kecil 2. Peningkatan dan pengembangan mutu hasil produksi perikanan 3. Fasilitasi penguatan dan pengembangan pemasaran hasil produk perikanan 4. Fasilitasi pembinaan dan pengembangan sistem usaha dan investasi perikanan
REVIEW RENCANA STRATEGIS DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2012 - 2017
| 18
Pengembangan sistem pengendalian dan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan, strategi yang dilakukan berupa : 1. Pengelolaan dan pengembangan konservasi kawasan dan jenis 2. Penataan ruang dan perencanaan pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulaupulau kecil
B.
PROGRAM PEMBANGUNAN KELAUTAN DAN PERIKANAN Arah kebijakan dan strategi pembangunan kelautan dan perikanan akan diimplementasikan melalui program dan kegiatan, yang sesuai dengan tugas dan fungsi sesuai dengan struktur organisasi Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dalam dokumen Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan 2012-2017 sebelumnya belum tergambar secara lugas akan peran dan fungsi penting dari Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Kelautan dan Perikanan, seperti Balai Benih Ikan Sentral (BBIS), Balai Benih Ikan Air Payau (BBIAP), Balai Benih Ikan Laut (BBIL) dan Laboratorium Pengujian dan Pengendalian Mutu Hasil Perikanan (LPPMHP). Oleh sebab itu di dalam program kegiatan yang telah diperbaharui ini, masuk kalimat Pengujian dan Pengendalian Mutu pada program kegiatan ke-4, untuk mengakomodir fungsi LPPMHP, sedangkan fungsi Balai Balai Benih telah tergambarkan dengan program kegiatan ke-3. Secara lengkap program kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjadi: 1. Dukungan Manajemen dan Teknis Kelautan dan Perikanan 2. Pengembangan Perikanan Tangkap 3. Pengembangan Perikanan Budidaya 4. Pengembangan Pengolahan, Pemasaran, Pengujian dan Pengendalian Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan 5. Pengelolaan dan Pengawasan Sumberdaya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Serta Sumber Daya Perikanan
REVIEW RENCANA STRATEGIS DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2012 - 2017
| 19
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN A. TARGET KINERJA A.1. Indikator Kinerja Utama (IKU) Indikator Kinerja Utama diperlukan sebagai takaran akan berhasil atau belumnya pelaksanaan program kegiatan dan pembinaan kepada masyarakat kelautan dan perikanan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Seiring dengan bergesernya visi, misi dan program kegiatan, maka juga terjadi pergeseran pada IKU Dinas Kelautan dan Perikanan pada review renstra dinas ini. Sebelumnya IKU Dinas 2012-2017 tergambar pada tabel di bawah ini : NO.
RINCIAN
TARGET 2016
2015
2017
A. FUNGSI EKONOMI 1
Produksi Perikanan (ton) Perikanan Tangkap Perikanan Budidaya 2 Nilai Ekspor Hasil Perikanan (USD Juta) 3 Konsumsi Ikan (kg/kap/th) 4 Jumlah Unit Pengolahan Ikan (Unit) 5 Nilai Tukar Nelayan (NTN) B. FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP 6 7
Luas Kawasan Konservasi Laut dan Perairan (Ha) Jumlah Pulau-pulau Kecil yang dikonservasi (pulau)
169.000 56.000 17,37 47 2.200 122
175.000 62.000 21,56 48 2.500 125
181.000 69.000 24,12 49 2.800 127
450.000
500.000
550.000
10
12
12
Setelah mengalami pergeseran. maka IKU Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2015 - 2017 menjadi: No
INDIKATOR KINERJA
TARGET
KET
2015
2016
2017
181.000
A.
Fungsi Ekonomi
1.
Peningkatan produksi Tangkap (ton)
Perikanan
169.000
175.000
2.
11.175
13.765
3.
Peningkatan produksi Perikanan Budidaya (Ton) Jumlah Produksi Benih (Ekor)
25.000.000
31.000.000
4.
Nilai Konsumsi Ikan (Kg/Kap/th)
47
48
49
Tetap
5.
Volume Produksi Olahan (Ton)
19.000
21.000
24.000
Baru
Tetap
17.080 Rasionalisasi Target 50.000.000 Baru
REVIEW RENCANA STRATEGIS DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2012 - 2017
| 20
No
INDIKATOR KINERJA
6.
Nilai Tukar Nelayan (NTN)
B.
Fungsi Lingkungan Hidup
1.
Luas Kawasan Konservasi Laut dan Perairan (Ha)
2.
jumlah Pokmaswas Aktif (Kelompok)
TARGET
KET
2015 107
2016 109
2017 111 Rasionalisasi Target
450.000
500.000
550.000
Tetap
22
30
35
Baru
A.2. Indikator Kinerja Program Indikator Kinerja Program merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian hasil (outcome) dari suatu program. Indikator Kinerja Program telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran program (outcome). Indikator kinerja program tersebut juga merupakan Kerangka Akuntabilitas Organisasi dalam mengukur pencapaian kinerja program. Dalam kaitan ini. DKP telah menetapkan Indikator Kinerja Program dalam Struktur Manajemen Kinerja yang merupakan sasaran kinerja program yang secara akuntabilitas berkaitan dengan unit kerja setingkat eselon III atau Sekretariat/Bidang pada Dinas Kelautan dan Perikanan. sebagaimana lampiran. A.3. Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan merupakan ukuran alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran (output) dari suatu kegiatan. Indikator Kinerja Kegiatan telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran kegiatan (output).Indikator Kinerja Kegiatan dalam Struktur Manajemen Kinerja di DKP merupakan sasaran kinerja kegiatan yang secara akuntabilitas berkaitan dengan unit organisasi setingkat Eselon IV atau Seksi/Subbag pada Dinas Kelautan dan Perikanan. sebagaimana lampiran. B. KERANGKA PENDANAAN Untuk dapat melaksanakan arah kebijakan. strategi.dan program pembangunan kelautan dan perikanan. serta mencapai target sasaran utama sebagaimana disebutkan dalam Bab terdahulu. dibutuhkan dukungan kerangka pendanaan yang memadai. Pendanaan pembangunan akan bersumber dari pemerintah (APBN dan APBD). swasta. dan masyarakat. Pendanaan APBN dan APBD hanya bersifat stimulus dan difokuskan pada beberapa kegiatan pokok yang menjadi kewenangan daerah. Matriks kinerja dan kerangka pendanaan sebagaimana Lampiran. REVIEW RENCANA STRATEGIS DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2012 - 2017
| 21
BAB V PENUTUP
Review Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan 2015-2017 ini merupakan dokumen yang disusun untuk menjabarkan mengukur tingkat keberhasilan 2 (dua) tahun kebelakang. yaitu tahun 2013-2014 dan merancang ulang sesuai kebutuhan dan arah kebijakan baru atas tantangan dan target pembangunan yang telah ditetapkan untuk 3 (tiga) tahun ke depan. yaitu tahun 2015-2017. Dengan adanya review renstra ini diharapkan performa Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan menjadi lebih baik dan target-target pembangunan yang telah ditetapkan ditiap level indikator. baik Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator Kinerja Program (IKP) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dapat terpenuhi dengan baik.
REVIEW RENCANA STRATEGIS DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2012 - 2017
| 22
TARGET PEMBANGUNAN TAHUN 2012-2017 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
2015
100%
2016
100%
2017
TARGET
2014
100%
1 Dok
INDIKATOR 2013
100%
1 Dok
SASARAN 2012
100%
1 Dok
12 Bulan
PROGRAM/KEGIATAN
100%
1 Dok
12 Bulan
NO.
Persentase Tercapainya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di Lingkup DKP
1 Dok
12 Bulan
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEP. BABEL SEKRETARIAT Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Dinas
1 Dok
12 Bulan
1.
A.
a.
Penyiapan Dokumen Perencanaan
SUB KEGIATAN
Pembinaan dan Koordinasi Perencanaan dan Monev Pembangunan Kelautan dan Perikanan
KEGIATAN
Program Dukungan Manajemen dan Teknis Kelautan dan Perikanan
PROGRAM
Perencanaan yang terintegrasi, akuntabel, dan tepat waktu.
Dokumen perencanaan jangka menengah, panjang dan program kerja jangka pendek yang terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu
12 Bulan
1 Dok
12 Bulan
1 Dok
Dokumen pelaporan hasil kegiatan yang terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu
1 Dok
90%
Pelaporan hasil kegiatan yang terintegrasi, akuntabel, dan tepat waktu.
1 Dok
90%
100%
Pelaporan Kegiatan
1 Dok
85%
100%
1 Dok
b.
1 Dok
80%
98%
1 Dok
Monev Pembangunan Kelautan dan Perikanan
75%
95%
1 Dok
c.
65%
90%
1 Dok
Pengendalian dan Evaluasi kegiatan-kegiatan Dokumen Pengendalian dan Evaluasi pembangunan KP yang terintegrasi, kegiatan-kegiatan pembangunan KP akuntabel dan tepat waktu yang terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu
85%
1 Dok
Penunjang Kegiatan Koordinasi Lainnya
d.
Persentase Pencapaian standar pelayanan prima dalam bidang koordinasi kegiatan KP
1 Dok
Pencapaian standar pelayanan prima dalam bidang koordinasi kegiatan KP
Pembinaan Pelaksanaan dan Koordinasi Pengelolaan Keuangan
KEGIATAN B. SUB KEGIATAN a.
Peningkatan pengetahuan dan kemampuan serta pemahaman SDM di bidang pengelolaan keuangan daerah maupun Negara
Dokumen pelaporan akuntansi yang baik, benar, akurat serta tepat waktu
Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan Persentase peningkatan kualitas kerja serta pemahaman SDM di bidang SDM dan administrasi pengelolaan pengelolaan keuangan keuangan yang terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu.
b.
Penyelenggaraan akuntansi pelaksanaan Pelaporan akuntansi pelaksanaan anggaran anggaran dan pembukuan dan pembukuan yang baik, benar, akurat serta tepat waktu
NO.
PROGRAM/KEGIATAN
SASARAN
INDIKATOR
2016
2017
TARGET
2015
12 Bulan
2014
12 Bulan
100%
2013
12 Bulan
95%
12 Bulan
2012
90%
12 Bulan
12 Bulan
1 Dok
85%
12 Bulan
12 Bulan
1 Dok
80%
85%
12 Bulan
1 Dok
75%
80%
85%
12 Bulan
1 Dok
Meningkatnya kualitas kerja
75%
80%
12 Bulan
12 Bulan
1 Dok
Terciptanya kelancaran kerja
Lancarnya pelaksanaan Pengiriman Pos
75%
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
1 Dok
tersedianya benda benda pos dan jasa pengiriman surat
Lancarnya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dan Tambah Daya Listrik PLN, Langganan Internet
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
keuangan
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEP. BABEL c. Penyusunan Pertanggung jawaban SEKRETARIAT
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dan Tambah Daya Listrik PLN, Langganan Internet
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
Dokumen Pelaporan pertanggung jawaban keuangan dengan baik, benar dan tepat waktu sesuai dengan prosedur dan standar penata usahaan keuangan
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
lancaranya Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
Pelaporan pertanggung jawaban keuangan dengan baik, benar dan tepat waktu sesuai dengan prosedur dan standar piñata usahaan (Laporan Keuangan dengan Predikat WTP)
b.
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Terlaksananya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Lancarnya Jasa Perbaikan peralatan Kerja
Tersedianya peralatan kebersihan, Honor Petugas Cleaning Service dan Satpam
Lancarnya Penyediaan alat tulis kantor
12 Bulan
12 Bulan
d.
c.
Perbaikan Perbaikan Peralatan Kerja
Tersedianya Alat Tulis Kantor
Lancarnya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
12 Bulan
C.
a.
Pengelolaan Kepegawaian dan Barang DKP
SUB KEGIATAN
g.
lancarnya Jasa Administrasi Keuangan dan honor Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Tim Pengadaan barang dan jasa serta Pemeriksa Barang
d. Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan dan penjilidan
Lancarnya Penyediaan Kompenen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan terlaksananya Jasa Administrasi Keuangan dan honor Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Tim Pengadaan barang dan jasa serta Pemeriksa Barang
e. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
KEGIATAN
f.
Penyediaan Komponen Instansi Llistrik/Penerangan Kantor
Tersedianya Bahan Bacaan bagi Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan
12 Bulan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan
12 Bulan
12 Bulan
h.
12 Bulan
12 Bulan
Penyediaan Makanan dan Minuman
12 Bulan
i.
Lancarnya pelaksanaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Tersedianya makanan dan minuman pegawai Lancarnya Penyediaan Makanan dan dan tamu Minuman
j.
Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Daerah Konsultasi ke Luar daerah
NO.
PROGRAM/KEGIATAN
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Penyediaan Jasa pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional Pengelolaan Kepegawaian dan Barang DKP
Administrasi Perkantoran
Pengelolaan Sumber Daya Ikan
SASARAN
INDIKATOR
Terdatanya Aset Sebagai Penunjang Kinerja Aparatur
Lancarnya Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran Lancarnya Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan kantor Lancarnya Pemeliharaan rutin/Berkala Gedung Kantor Lancarnya Pemeliharaan rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
Tertib Administrasi dan terdatanya Aset
Meningkatnya Kualitas SDM Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan di Prov. Kep. Babel
Meningkatnya Produktivitas Perikanan Tangkap dan Kehidupan Nelayan
3) Jumlah perairan teritorial dan kepulauan yang teridentifikasi sumber dayanya (pulau) 1) Jumlah jenis kapal penangkap ikan yang laik laut, laik tangkap dan laik simpan (Unit) 2) Jumlah alat penangkap Ikan yang memenuhi standar (unit)
2) Jumlah Ekosistem PUD yang teridentifikasi (pulau)
1) Jumlah lokasi pemantauan dan evaluasi perlindungan dan pengkayaan SDI (Kab/Kota)
§ Pendapatan Nelayan Pemilik /Bulan (Rp.) § Pendapatan Nelayan Buruh /Bulan (Rp.)
1) Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (ton) 2) Jumlah Pendapatan Nelayan:
Kegiatan Fungsional yang lebih baik serta Terdiklatnya PNS yang memiliki Jabatan Fungsional Perikanan di DKP Provinsi Kep. Babel
Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Rehab Gedung Kantor Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional kantor
Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor
Provinsi
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEP. BABEL k. Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Terlaksananya Pembayaran Honor THL SEKRETARIAT
l. m. n.
o. p.
Penunjang Pelaksanaan kegiatan Fungsional dan Diklat Fungsional
BIDANG PERIKANAN TANGKAP Pengembangan Perikanan Tangkap
PROGRAM 2.
A.
KEGIATAN
Pengelolaan Sumber Daya Ikan
Meningkatnya wilayah pengelolaan perikanan yang terjamin ketersedian sumber daya ikan dengan data dan pengelolaan pemanfaatan yang terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu
Meningkatnya wilayah pengelolaan perikanan yang terjamin ketersedian sumber daya ikan dengan data dan pengelolaan pemanfaatan yang terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu
Pengembangan Kapal Perikanan dan Alat Penangkap Ikan
SUB KEGIATAN a.
b.
Terwujudnya kapal perikanan di Provinsi Bangka Belitung yg laik laut, laik tangkap, laik simpan dan Alat penangkap ikan yang sesuai SNI
2012
159.000
2013
161.000
2014
163.000
2
1.877.558
1
1
2.062.136
1 Kegiatan
12 Bulan
1 Paket
12 Bulan
12 Bulan
2015
1 Paket
1 Kegiatan
12 Bulan
1 Paket
12 Bulan
12 Bulan
2016
1 Paket
1 Kegiatan
12 Bulan
1 Paket
12 Bulan
12 Bulan
2017
2.495.184
700
7
1
2.744.703
5.384.808
181.000
169.000
4.450.255
2.268.349
700
4.895.280
175.000
TARGET
1.710.697
1
9
4.045.686
2
10
900
3.687.043
5
1000
3.361.721
500
NO.
PROGRAM/KEGIATAN
Produksi Penangkapan dan Perizinan
SASARAN
Meningkatnya wilayah pengelolaan perikanan yang terjamin ketersedian sumber daya ikan dengan data dan pengelolaan pemanfaatan yang terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEP. BABEL c. Pembinaan Pengelolaan Sumberdaya SEKRETARIAT Perikanan
B.
KEGIATAN
Peningkatan Kesejahteraan Nelayan
Meningkatnya jumlah sertifikat tanah dan keselamatan berlayar bagi nelayan
SUB KEGIATAN a.
Peningkatan pelayanan perizinan
Tersedianya Sarana Penerbitan Perizinan yang ONLINE antara KKP JAKARTA dengan DKP PROV.BABEL
b.
Dukungan Pelayanan perizinaan kapal perikanan ukuran 30 - 60 GT
Pelayanan prima perizinan dalam data kapal, sosialisasi peraturan perikanan dan perizinan ber SOP
c.
Peningkatan SDM nelayan
2017
TARGET
2016
INDIKATOR
2015
2014
1
2013
1
2012
1
1
1
400 sertifikat
Dihilangkan
1
1
400 sertifikat
350 buah
50 orang
Dihilangkan
50 orang
400 sertifikat
1
350 buah
50 buku
50 orang
400 sertifikat
1) Pengelolaan Data Statistik Perikanan Tangkap Provinsi
50 buku
50 orang
400 sertifikat
2) Pelaksanaan Forum Koordinasi Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Tangkap Tingkat Provinsi
2) Nelayan aman dalam berlayar
50 orang
3) Pengadaan Kendaraan Operasional Pengelolaan dan Pemantauan SDI
1) Nelayan pemilik kapal memiliki Buku kapal Perikanan
100 buku
1) Tanah nelayan tersertifikasi
2) Terfahaminya aturan perikanan di kalangan nelayan
100 buku
25 orang & sertifikat
1 Pkt
3) Terlaksanannya perizinan sesuai prosedur
25 orang & sertifikat
25 orang & sertifikat
Terealisasinya kewenangan proses perizinan di tingkat Provinsi untuk kapal >30-60 GT
25 orang & sertifikat
25 orang & sertifikat
25 orang & sertifikat 25 orang & sertifikat
25 orang & sertifikat
Dihilangkan
20 orang
25 orang & sertifikat
20 orang
210 orang
20 orang
210 orang
1) Kapal perikanan diawaki oleh perwira kapal yang bersertifikat
Meningkatnya keselamatan dan pemahaman Nelayan memahami prosedur dan aturan tentang aturan keselamatan pelayaran keselamatan berlayar
d.
Pembekalan keselamatan pelayaran nelayan, jalur-jalur penangkapan dan lampu-lampu navigasi
Meningkatnya SDM Nelayan dalam segi sertifikat kepelautan dan keahlian di bidang penangkapan dan permesinan
e.
Diklat cek fisik kapal tingkat Provinsi
2) Nelayan mempu mengembangkan dan mengaplikasikan teknologi penangkapan 3) Nelayan mampu memperbaiki kerusakan mesin kapal
f.
Petugas DKP Kab/Kota bisa melaksanakan tugas pengukuran kapal < 10 GT
Meningkatnya kemampuan cek fisik kapal dan keamanan petugas saat melaksanakan pengukuran kapal
NO.
PROGRAM/KEGIATAN
Usaha dan Prasarana
Pengembangan Perikanan Budidaya
SASARAN
Terwujudnya PPI di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang optimal melakukan kegiatan WKOPP dan K3 Pelabuhan Perikanan
Meningkatkan Kualitas SDM dan Pengembangan Sistem Informasi Pelabuhan Perikanan dan Kelembagaan
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEP. BABEL SEKRETARIAT
C.
KEGIATAN
Pengembangan Pelabuhan Perikanan dan Alat Penangkap Ikan
Peningkatan kualitas SDM Perikanan Tangkap
SUB KEGIATAN a.
b.
BIDANG PERIKANAN BUDIDAYA 3.
PROGRAM
Produksi dan Pengendalian Budidaya Ikan
KEGIATAN A.
INDIKATOR
TARGET
2015
2016
2017
2
2014
1
1
2013
1
1
2
2012
1
1
2
14
Dihilangkan
1
1
12
85%
1
1
9
80%
Jumlah PPI yang meningkat dalam rangka pelayanan Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan
1
5
1
Persentase menurunnya tingkat kecelakaan petugas pengukuran kapal di atas kapal
Jumlah PPI yang dievaluasi dan keakuratan data Pelabuhan Perikanan
3
1
Jumlah PPI yang Operasional dan pelayanan prima di Pelabuhan Perikanan
Jumlah Pengembangan KUB Perikanan Tangkap yang mendiri dan bankable
1
3
2
2
1
1
Jumlah Lokasi Forum KUB Perikanan Tangkap yang Mandiri dan Bankable Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan Pasca Panen melalui Diversifikasi Usaha Wanita Nelayan
1
1
1
Dihilangkan
1
1
3
2
1
3
1
Verifikasi Permintaan Bantuan KUB Perikanan Tangkap dan Peningkatan Kualitas SDM Bidang Perikanan Tangkap Jumlah Peralatan PPI dan Alat Tangkap Ikan yang sesuai SNI (Paket) Bimtek Pembuatan dan Perawatan Kapal Fiber Asistensi Penyusunan DED PPI di Kabupaten / Kota (lokasi)
NO.
PROGRAM/KEGIATAN
Pengembangan Sistem Pembenihan
SASARAN
Terpantaunya penyebaran hama dan penyakit ikan di Provinsi Babel, serta terpenuhinya kebutuhan obat dan vaksin
Terpenuhinya kebutuhan benih yang bermutu untuk produksi dan terwujudnya sertifikasi CPIB untuk pembenih ikan
Kawasan potensial perikanan budidaya menjadi kawasan minapolitan dengan usaha yang bankabel
Meningkatnya produksi perikanan budidaya dengan mutu terjamin dan data akurat
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEP. BABEL Pengembangan sistem produksi pembudidayaan ikan
SUB KEGIATAN SEKRETARIAT a.
b.
Pengembangan sistem usaha pembudidayaan ikan
Pembudidayaan, Pembenihan dan Kesehatan
KEGIATAN B.
a.
SUB KEGIATAN
b.
Pengembangan sistem kesehatan ikan dan lingkungan pembudidaya ikan
2.545
2012
1.870
4.073
2013
9.450
3.383
7.740
2014
4.675
1.280
5.220
2015
5.115
1.500
7.150
2016
42 kelompok
17.080
6.310
1.760
9.010
2017
TARGET
1.044
4.290
13.765
INDIKATOR
2.260
35 kelompok
1) Jumlah produksi perikanan budidaya air tawar (Ton) 2) Jumlah produksi perikanan budidaya air payau (Ton) 3) Jumlah produksi perikanan budidaya air laut (Ton)
11.175
3 Laporan
28 kelompok
3 Laporan
7 Paket
20.573
2 Laporan
7 Paket
20 orang
21 kelompok
7 Paket
15 orang
8 Unit
10.233
10 orang
4 Unit
1 Paket
14 kelompok
1 Unit
1 Paket
150 rbu ekor
5.849
1 Paket
100 rbu ekor
50 jt ekor
7 kelompok
50 rbu ekor
31 jt ekor
20 unit
1) Jumlah kelompok usaha perikanan budidaya yang memenuhi standar kelembagaan
30 rb ekor
25 jt ekor
10 unit
162 unit
56 unit usaha
20 rb ekor
10,4 jt ekor
3 unit
108 unit
0
49 unit usaha
10 rb ekor
5,2 jt ekor
17 unit
72 unit
0
42 unit usaha
2,6 jt ekor
10 unit
144 unit
1 jenis
35 unit usaha
3 unit
72 unit
0
28 unit usaha
38 unit
1 jenis
21 unit usaha
2 jenis
2) Jumlah usaha perikanan budidaya yang memperoleh SNI serta jumlah lembaga sertifikasi yang terakreditasi 3) Jumlah analisis dan publikasi data statistik perikanan budidaya 4) Jumlah Diseminasi teknologi terapan bidang sistem produksi 5) Jumlah pembudidaya yang memperoleh akses permodalan melalui fasilitasi 6) Jumlah unit usaha budidaya yang memperoleh layanan perizinan 7) Jumlah paket informasi dan promosi usaha perikanan budidaya
1) Jumlah produksi calon induk/induk unggul 2) Jumlah produksi benih bermutu yang tersedia 3) Jumlah unit pembenihan yang bersertifikasi CPIB 4) Jumlah pembudidaya yang bersertifikasi CBIB 1) Menurunnya jumlah hama dan penyakit ikan di Babel
NO.
PROGRAM/KEGIATAN
SASARAN
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEP. BABEL SEKRETARIAT
2013
60%
2 Kawasan
3 Unit
40%
2014
4 Kawasan
60%
4 Kawasan
1 Unit 1 unit
50%
2015
95%
7 Kawasan
80%
7 Kawasan
1 Unit 1 unit
25%
2016
100%
100%
Pengembangan Sistem sarana dan prasarana pembudidayaan ikan
Penyuluhan Perikanan
14 Kawasan
100%
14 Kawasan
4 Unit 3 unit
0%
2017
TARGET 2012
60%
2 Kawasan
90%
95%
100%
INDIKATOR
80%
1 Unit
85%
90%
95%
terpenuhinya kebutuhan obat dan vaksin bagi kesehatan ikan dan tersedianya data kualitas air budidaya
80%
85%
90%
100%
2) Menurunnya persentase pencemar perairan perikanan budidaya 3) Tersedianya mobil kesling 4) Terdirinya bangunan lab. Kesling
75%
80%
85%
95%
c.
75%
80%
90%
Tersedianya bahan dan perlengkapan Operasional Balai Benih Ikan Sentral (BBIS)
Tersedianya Prasarana Pokok pada Balai Benih Ikan Sentral (BBIS)
Lancarnya Operasional Balai Benih Ikan Sentral (BBIS) Pemali
1 Paket
12 Bulan
1 Paket
12 Bulan
1 Paket
12 Bulan
50%
1) Persentase Jumlah Tenaga Penyuluh Terampil
75%
85%
Kawasan perikanan budidaya di Babel yang memiliki Sarpras memadai untuk budidaya ikan dan termanfaatnya UPTD bagi pembudidaya ikan
2) Persentase Kinerja Penyuluh yang Optimal
80%
d.
1) Persentase Jumlah DOP Penyuluh
75%
1) Kawasan perikanan budidaya di Babel yang memiliki Sarpras memadai untuk budidaya ikan 2) Persentase termanfaatnya UPTD bagi pembudidaya ikan di Provinsi Kep. Babel 1) Kawasan perikanan budidaya di Babel yang memiliki Sarpras memadai untuk budidaya ikan
2) Persentase Jumlah sarana dan prasarana pendukung penyuluhan
Pengembangan Sistem Pembenihan dan Terpenuhinya kebutuhan benih yang Kesehatan Ikan UPTD BBIS Pemali bermutu dan terwujudnya sistem kesehatan
C.
KEGIATAN
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Kegiatan Penyuluhan
Pengembangan dan Peningkatan Sistem Meningkatnya sistem penyuluhan perikanan Penyuluhan Perikanan yang berwawasan IPTEK
SUB KEGIATAN a.
b.
Pengembangan sarana dan prasarana Penyuluhan Perikanan
Tata Usaha UPTD BBIS Pemali
Prasarana Pokok BBIS
UPTD BALAI BENIH IKAN SENTRAL (BBIS) PEMALI D.
KEGIATAN
Operasional UPTD BBIS Pemali
SUB KEGIATAN a.
Produksi dan Pembenihan UPTD BBIS Pemali
KEGIATAN E.
Pengembangan Sarana dan Prasarana BBIS Pemali
SUB KEGIATAN a.
NO.
KEGIATAN
a.
PROGRAM/KEGIATAN
G. Tata Usaha UPTD BBIAP Tanjung Krasak, Toboali SUB KEGIATAN Operasional UPTD BBIAP Tanjung Krasak, Toboali
Produksi dan Pembenihan BBIAP Tanjung Krasak, Toboali
KEGIATAN H.
Pengembangan Sarana dan Prasarana UPTD BBIAP Tanjung Krasak, Toboali
SUB KEGIATAN a.
Pengendalian Hama dan Penyakit Ikan UPTD BBIAP Tanjung Krasak, Toboali
KEGIATAN I.
SUB KEGIATAN a.
Pengembangan sistem kesehatan ikan dan lingkungan pembudidaya ikan
TARGET
2017
INDIKATOR
2016
1 Jenis
SASARAN
2015
1 Jenis
12 Bulan
2014
1 Jenis
12 Bulan
1 Paket
2013
Menurunnya jumlah hama dan penyakit ikan di UPTD BBIS Pemali
12 Bulan
1 Paket
1 Jenis
UPTD BALAI BENIH IKAN AIR LAUT (BBIL) TANJUNG RUSA, BELITUNG Tata Usaha UPTD Balai Benih Ikan Laut (BBIL) Tanjung Rusa, Belitung
KEGIATAN J.
SUB KEGIATAN a.
2012
Lancarnya Operasional Balai Benih Ikan Air Payau Tanjung Krasak, Toboali
1 Paket
1 Jenis
12 Bulan
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEP. BABEL Pengendalian Hama dan Penyakit Ikan UPTD BBIS Pemali
KEGIATAN SEKRETARIAT F. SUB KEGIATAN Pengembangan sistem kesehatan ikan dan lingkungan pembudidaya ikan
Tersedianya bahan dan perlengkapan Operasional Balai Benih Ikan Air Payau Tanjung Krasak, Toboali
Tersedianya Prasarana Pokok pada UPTD BBIAP Tanjung Krasak, Toboali
1 Jenis
12 Bulan
UPTD BALAI BENIH IKAN AIR PAYAU (BBIAP) TANJUNG KRASAK, TOBOALI
a.
Prasarana Pokok UPTD BBIAP Tanjung Krasak, Toboali
Menurunnya jumlah hama dan penyakit ikan di UPTD BBIAP Tanjung Krasak, Toboali
12 Bulan
Terkendalinya hama dan penyakit ikan di UPTD BBIS Pemali serta terpenuhinya kebutuhan obat dan vaksin bagi kesehatan ikan
Terkendalinya hama dan penyakit ikan di UPTD BBIAP Tanjung Krasak, Toboali serta terpenuhinya kebutuhan obat dan vaksin bagi kesehatan ikan
Lancarnya Operasional UPTD Balai Benih Ikan Laut (BBIL) Tanjung Rusa, Belitung
Operasional UPTD Balai Benih Ikan Laut Tersedianya bahan dan perlengkapan (BBIL) Tanjung Rusa, Belitung Operasional UPTD Balai Benih Ikan Laut (BBIL) Tanjung Rusa, Belitung
KEGIATAN
NO.
PROGRAM/KEGIATAN
TARGET
2017
INDIKATOR
2016
1 Paket
SASARAN
2015
1 Paket
2014
1 Paket
2013
Tersedianya Prasarana Pokok pada UPTD Balai Benih Ikan Laut (BBIL) Tanjung Rusa, Belitung
1 Jenis
2012
Prasarana Pokok UPTD Balai Benih Ikan Laut (BBIL) Tanjung Rusa, Belitung
1 Jenis
unit
1 Jenis
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEP. BABEL K. Produksi dan Pembenihan UPTD Balai SEKRETARIAT Benih Ikan Laut (BBIL) Tanjung Rusa, Belitung SUB KEGIATAN
Pengendalian Hama dan Penyakit Ikan UPTD BBIAP Tanjung Krasak, Toboali
a. Pengembangan Sarana dan Prasarana UPTD Balai Benih Ikan Laut (BBIL) Tanjung Rusa, Belitung KEGIATAN I.
Pengembangan sistem kesehatan ikan dan lingkungan pembudidaya ikan
SUB KEGIATAN a.
unit
a.
Dihilangkan
unit
Menurunnya jumlah hama dan penyakit ikan di UPTD Balai Benih Ikan Laut (BBIL) Tanjung Rusa, Belitung
unit
1
Jumlah pangsa pasar ekspor, penambahan jumlah ragam produk ekspor, nilai ekpor/volume ekspor serta jumlah impor terkendali sesuai standar dan kebutuhan
unit
1
b.
Meningkatnya UMKM yang melakukan kemitraan usaha dalam rangka pengembangan minapolitan
Jumlah Poklahsar yang meningkat kompetensi usahanya
unit
Terkendalinya hama dan penyakit ikan di UPTD Balai Benih Ikan Laut (BBIL) Tanjung Rusa, Belitung serta terpenuhinya kebutuhan obat dan vaksin bagi kesehatan ikan
BIDANG BINA USAHA DAN PEMASARAN Pengembangan Pengolahan, Pemasaran, Meningkatnya produk olahan bernilai Pengujian dan Pengendalian Mutu Hasil tambah, jaminan mutu dan keamanan hasil Kelautan dan Perikanan perikanan, investasi, distribusi dan akses pasar hasil perikanan
PROGRAM 4.
A.
1
21 orang
KEGIATAN
Jumlah investasi dibidang P2HP
14 orang
1,2 milyar
c.
Temu Koordinasi UMKM, KKMB dan Perbankan
Meningkatnya kompetensi Poklahsar dalam mengembangkan usaha P2HP
Jumlah unit usaha P2HP yang memenuhi standar ketenagakerjaan yang kompeten dan kapable
Terlaksananya promosi usaha dan investasi
7 orang
1 milyar
25 Poklahsar
Fasilitasi Pembinaan dan Pengembangan Meningkatnya jumlah nilai investasi bidang Sistim Usaha dan Investasi Perikanan P2HP dan jumlah UPI yang memenuhi standar ketenagakerjaan
Temu Bisnis Peluang Usaha dan Invsetasi P2HP
Jumlah KKMB yang dibina dan dikembangkan
0.7 milyar
21 Poklahsar
Pembinaan PUMP-P2HP
SUB KEGIATAN
Rekrutmen KKMB
Tersedianya KKMB yang memiliki kemampuan dalam mendampingi UMKM di Kabupaten/Kota
Jumlah kredit yang difasilitasi KKMB
14 Poklahsar
d.
NO.
PROGRAM/KEGIATAN
SASARAN
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEP. BABEL
Monitoring Pemanfaatan Bantuan Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan
Fasilitasi Pemasaran dan Permodalan
Mendapatkan Dokumen Pelaporan Monev yang efektif dan akuntabel.
e. Pameran Sektor Kelautan dan Perikanan Meningkatnya jumlah investasi bidang SEKRETARIAT pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.Meningkatnya pemahaman orang diluar Babel tentang peluang usaha dan investasi yang ada di Babel. f. Pendataan Pengolah dan Pemasar Hasil Terdatanya UMKM bidang pengolahan dan Perikanan pemasaran hasil perikanan yang baik sesuai bidang usahanya g.
B.
KEGIATAN
Pengembangan Sarana dan Prasarana Pemasaran dalam negeri
Lomba masak serba ikan dan pameran
Meningkatnya Jumlah Fasilitas Sarana dan Prasarana Hasil Perikanan
TARGET
2017
INDIKATOR
2016
2014
2015
2013
1 Dokumen
2012
1 Dokumen
1
1 Dokumen
Terpromosikannya Produk Perikanan Khas Babel dan Babel Sebagai Daerah Tujuan Investasi Usaha Perikanan dan Kelautan
1
7 lokasi
1 Dokumen
1
7 lokasi
6 pasar
Dihilangkan
1 Dokumen
7 lokasi
4 pasar
1 lokasi
Tersedianya Data UMKM Bidang P2HP yang baik sesuai bidang usahanya.
2 pasar
1 lokasi
55 kg/kapita/tahun
1 Dokumen
1 lokasi
49 kg/kapita/tahun
1 Dokumen
44 kg/kapita/tahun
Tersedia data Monitoring
Jumlah Angka Konsumsi Ikan Kg/Kapita/Tahun
Mempromosikan Masakan Khas berbahan Jumlah Lokasi Pelaksanaan Promosi dan dasar ikan dan Produk olahan Hasil Perikanan Kerjasama Pemasaran Hasil Perikanan Prov.Kep.Babel ke Tingkat Nasional dan Dalam Negeri Melalui Gemarikan Internasional
Jumlah Pelelangan Ikan, Pasar Ikan Tradisional yang dibina dan dikembangkan Agar dapat befungsi sesuai standar
Forum Bisnis Antar Pelaku Pemasaran Terjalinnya Kemitraan Pemasaran, Pelaksanaan kegiatan forum bisnis Hasil Perikanan Optimalisasi Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Pemasaran Produk Perikanan yang telah dibangun oleh pemerintah melalui peningkatan peran serta para pelaku usaha pemasaran dan Fasilitasi Pelaku Usaha Pemasaran Pengembangan data dan informasi hasil Tersedianya data base pemasaran hasil perikanan (warta pasar ikan) perikanan dimasing-masing kabupaten/kota dan tersedianya hasil analisa pemasaran untuk komoditas unggulan di masing-masing kabupaten/kota.
SUB KEGIATAN a.
b.
c.
d.
e.
Kampanye GEMARIKAN Dan Pemberian Terselenggaranya Kampanye Gemarikan di Makanan Tambahan Berbahan Baku Ikan seluruh Kabupaten/kota sebagai upaya (PMTAS) peningkatan kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi ikan
NO.
PROGRAM/KEGIATAN
SASARAN
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemasaran
Pengadaan peralatan pemasaran hasil perikanan Pembinaan Pasar Hasil Perikanan seBangka Belitung Meningkatnya jumlah fasilitas sarana dan prasarana hasil perikanan
Tersedianya sarana dan prasarana pengolahan hasil perikanan Terlaksananya pembinaan pasar ikan seBangka Belitung
Tersedianya data kegiatan-kegiatan ekport hasil perikanan yang tidak tercatat untuk selanjutnya dijadikan sebagai bahan penyususnan rekomendasi kebijakan.
Jumlah pelelangan ikan, pasar ikan tradisional yang dibina dan dikembangkan sesuai standar Mengetahui Angka Konsumsi Ikan di kab/kota
Lokasi pengembangan pemasaran di Kab/Kota Pasar yang sesuai dengan standar
Dokumen data eksport hasil perikanan
INDIKATOR
i.
Workshop Perhitungan Angka Konsumsi Terselenggaranya workshop di kab/kota Ikan untuk Dua Semester
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEP. BABEL f. Pemantauan Hasil Eksport SEKRETARIAT
j.
h.
g.
k.
Meningkatnya volume produk olahan hasil perikanan yang bernilai tambah dengan kemasan dan mutu terjamin
1) Jumlah Sarana dan Prasaran Pengolahan Hasil Perikanan yang Sesuai dengan Target Produksi Pengolahan 2) Jumlah unit pengolahan ikan yang memenuhi standar mutu hasil perikanan 1) Jumlah UMKM produk perikanan non konsumsi yang dibina dan dikembangkan 2) Lokasi Promosi dan Jaringan Pemasaran Ikan Hias Jumlah Sertifikat Kelayakan Pengolahan
Terselenggaranya Kampanye Gemarikan di Jumlah Angka Konsumsi ikan seluruh Kab/Kota sebagai upaya peningkatan Kg/Kapita/Tahun meningkat kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi ikan
Lomba Masak Tk. Provinsi dan Nasional, Bazar Hasil Perikanan, Safari Gemarikan, Pemanfaatan Mobil ATI dan Rakor FORIKAN
Pengolahan dan Pembinaan Mutu Perikanan
KEGIATAN C. SUB KEGIATAN a.
Fasilitasi Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Perikanan
Berkembangnya produk non konsumsi hasil perikanan yang berdaya saing
Sertifkasi SKP untuk UPI se Prov. Kepulauan Bangka Belitung
Fasilitasi Pengembangan Produk Hasil Perikanan Non Konsumsi
c.
Bimbingan Teknis Pembina Mutu Daerah Tersedianya Pembina Mutu Daerah
b.
d.
Meningkatnya jaminan mutu dan keamanan atas produk perikanan yang dihasilkan UPI
e.
Pembinaan dan Pengembangan Produk Meningkatnya Volume Produk Olahan hasil Olahan Hasil Perikanan konsumsi perikanan yang bernilai tambah dan terjamin mutunya
Meningkatnya Jumlah Pembina Mutu Daerah 1. Jumlah Sarana dan Prasarana Pengolahan Hasil Perikanan 2. Jumlah Unit Pengolah Ikan yang memenuhi jaminan mutu hasil perikanan
2013
2014
8 pasar
18 pasar
2015
1 Dokumen
10 pasar
18 pasar
2016
1 Dokumen
12 pasar
20 pasar
2017
11Lokasi
30 Orang
23 SKP
13 UPI
12 Lokasi
40 Orang
27 SKP
Dihilangkan
47 Kg/kap/tahun 48 Kg/kap/tahun 49 Kg/kap/tahun
1 Dokumen
TARGET 2012
1 Dokumen
9 Lokasi
1 Dokumen
8 Lokasi
11 UPI
1 Dokumen
7 Lokasi
9 UPI
9 lokasi
7 lokasi
7 UPI
8 lokasi
3 lokasi
7 lokasi
7 lokasi
2 lokasi
7 lokasi
1 lokasi
10 Lokasi
11 UPI
20 SKP
9 UPI
INDIKATOR
TARGET
2017
SASARAN
2016
12 UPPN
PROGRAM/KEGIATAN
2015
11 UPPN
6 Lokasi
NO.
10 UPPN
5 Lokasi
1 Kegiatan
2014
4 Lokasi
1 Kegiatan
1 Paket
2013
1 Kegiatan
1 Paket
2012
Tata Usaha UPTD LPPMHP Pelaksanaan operasional UPTD LPPMHP
1 Paket
1 Paket
KEGIATAN
KEGIATAN
Meningkatnya operasional UPTD LPPMHP
UPTD LABORATORIUM PENGUJIAN DAN PENGENDALIAN MUTU HASIL PERIKANAN (LPPMHP) KETAPANG
perikanan yang berdayasaing
D. Operasional UPTD LPPMHP
pengadaan sarana dan prasarana penunjang operasional UPTD LPPMHP
1 Paket
Perikanan Nonkonsumsi
a. Peningkatan sarana dan prasarana UPTD Sarana dan prasarana operasional UPTD LPPMHP LPPMHP
1 Paket
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEP. BABEL f. Pembinaan Pelaku Usaha Produk Berkembangnya Produk Nonkonsumsi hasil SEKRETARIAT
b.
Pengujian Mutu Hasil Perikanan
1.Jumlah UMKM produk perikanan non konsumsi yang dibina dan dikembangkan 2.Lokasi Promosi dan Jaringan Pemasaran Nonkonsumsi
a.
E.
Pengadaan sarana dan prasarana peralatan pengujian mutu hasil perikanan
540 Sampel
sarana dan prasarana peralatan pengujian mutu hasil perikanan
240 Sampel
Peningkatan sarana dan prasarana peralatan pengujian mutu hasil perikanan
120 Sampel
6 Parameter Uji
b.
0 Parameter Uji
20 Orang
Jumlah sampel yang diuji di dapat dari TPI, PPI, Unit Pengolahan Ikan (UPI), UMKM Produk hasil perikanan
0 Parameter Uji
20 Orang
Meningkatnya jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan pada TPI, PPI, Unit Pengolahan Ikan (UPI), UMKM Produk hasil perikanan di 7 Kab/Kota se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Pengendalian Mutu Hasil Perikanan
15 Orang
8 Orang
Monitoring, pembinaan dan pengujian mutu produk hasil perikanan terhadap kandungan mikrobiologi dan penggunaan bahan kimia berbahaya
F.
KEGIATAN
Meningkatnya kapasitas SDM UPTD LPPMHP
6 Orang
Meningkatnya akreditasi UPTD LPPMHP
a. b.
Meningkatnya kapasitas SDM Analis UPTD LPPMHP
6 Orang
Jumlah parameter uji yang terakreditasi Jumlah SDM LPPMHP yang melaksanakan pelatihan Jumlah SDM Analis LPPMHP yang melaksanakan magang
Peningkatan kapasitas kelembagaan UPTD LPPMHP Peningkatan kapasitas SDM UPTD LPPMHP Peningkatan kapasitas SDM Analis UPTD LPPMHP
c.
BIDANG KELAUTAN DAN PENGAWASAN 5.
PROGRAM Pengelolaan dan Pengawasan Meningkatnya penataan dan pemanfaatan Sumberdaya Laut, Pesisir dan Pulausumber daya kelautan, pesisir dan pulauPulau Kecil Serta Sumber Daya Perikanan pulau kecil secara berkelanjutan dan mensejahterakan masyarakat dan Bangka Belitung bebas IUU fishing
KEGIATAN
NO.
PROGRAM/KEGIATAN
Ikan dan Ekosistem Laut
SASARAN
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEP. BABEL A. Pengawasan Pengendalian Sumberdaya SEKRETARIAT
a.
7 Dok
2012
7 Dok
2013
7 Pkt
7 Dok
2014
INDIKATOR
1) Tertibnya administrasi/dokumen disetiap kapal perusahaan di Bangka belitung
7 Pkt
7 Pkt
7 Pkt
7 Pkt
2016
2017
2 Unit
1 Lap
2 Unit
7 Pkt
TARGET
2015
Dihilangkan
1 Lap
1 Unit
7 Pkt
1 Lap
7 Unit
7 Pkt
1 Dok
7 Unit
7 Unit
7 Pkt
1 Dok
7 Unit
7 Unit
7 Pkt
1 Dok
Dihilangkan
7 Pkt
7 Pkt
Dihilangkan
1 Kali
Dihilangkan
1 Kali
7 Pkt
1 Kali
7 Pkt
7 Pkt
7 Pkt
7 Pkt
7 Pkt
7 Pkt
7 Pkt
7 Unit
7 Pkt
2) Terkendalinya tindak pidana pelanggaran di perairan Bangka Belitung 3) Terjaganya lingkungan ekosistem yang baik dari pencemaran perairan
1) Pembinaan usaha perikanan yang memenuhi ketentuan usaha dan mematuhi peraturan perundangundangan diwilayah bagian barat 2) Jumlah wilayah perairan yang bebas dari kegiatan illegal fishing dan merusak ekosistem perairan 3) Jumlah wilayah perairan yang bebas dari kegiatan pencemaran dan yang merusak sumberdaya non hayati dan pemanfaatan jasa kelautannya
1) Jumlah Pemenuhan sarana dan prasarana pengawasan yang memadai secara terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu 2) Perawatan dan Pemeliharaan kapal pengawas perikanan 3) Peningkatan dana biaya operasional kapal pengawas perikanan
2) Terpeliharanya kapal kapal pengawasan perikanan 3) Terlaksananya operasional pengawasan di territorial perairan Bangka Belitung 1) Data dan informasi penanganan pelanggaran yang akuntabel dan tepat waktu
4) Laporan Inventarisasi Pengawasan Sumber Daya Kelautan
Pengembangan sarana dan prasarana pengawasan
1) Kelengkapan data dan analisis kasus tindak pidana kelautan dan perikanan yang akubtabel dan tepat waktu
4) Jumlah kawasan konservasi yang dikelola sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan 1) Terwujudnya kapal-kapal pengawasan dan petugas pengawasan yang professional
Penyelesaian Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan
2) Patuh pada peraturan perundang undangan usaha perikanan;
Teridentifikasinya pelanggaran tindak pidana di perairan Bangka belitung
2) Penertiban jumlah pelaku usaha yang melanggar tindak pidana perikanan
Terbentuknya kelompok masyarakat pengawas
3) Jumlah Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang aktif berperan;
Pembentukan kelompok pokmaswas;
3) Forum Koordinasi antar aparat penegak hukum yang terselenggara
Peningkatan Operasional Pengawasan Sumberdaya Kelautan;
SUB KEGIATAN
b.
c.
d.
NO.
PROGRAM/KEGIATAN
2014
22 Klmpk
2015
3 Orang
30 Klmpk
2016
4 Orang
35 Klmpk
2017
TARGET 2013
7 Pkt
2 Orang
INDIKATOR 2012
7 Pkt
7 Pkt
SASARAN
7 Pkt
7 Pkt
7 Pkt
Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas [POKMASWAS] yang berperan aktif dalam kegiatan pengawasan SDKP
Kelompok Masyarakat Pengawasan [POKMASWAS] yang berperan aktif Dalam Pengawasan SDKP 7 Pkt
7 Pkt
7 Unit
7 Pkt
7 Unit
7 Orang
7 Pkt
7 Unit
7 Unit
1 keg
1 Dok
1 keg
1 Dok
1 keg
1 Dok
Dihilangkan
Dihilangkan
7 Pkt
1) Pengembangan sarana usaha Mikro LKM
7 Pkt
7 Orang
7 Unit
Tercapainya sasaran teknis dan dukungan administrasi kegiatan Ditjen PSDKP
Meningkatnya SDM bidang pengawasan Tercapainya petugas PPNS yang dalam penegakan hukum pelanggaran tindak professional inosiatif berkualitas pidana
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEP. BABEL
Peningkatan kualitas SDM pengawasan
e. Operasional Pengawasan Pemanfaatan SEKRETARIAT Sumber Daya Perikanan;
f.
g.
Dukungan manajemen dan administrasi Terwujudnya perencanaan dan pelaporan dan dukungan tekhis lainnya Ditjen program anggaran serta kerjasama secara PSDKP terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu berdasarkan data yang terkini dan akurat
KEGIATAN B. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir SUB KEGIATAN Jumlah kelompok usaha mikro di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yg bankable
7 Orang
7 Unit
7 Unit
a.
2) Dana Pemberdayaan Masyarakat Pesisir
7 Unit
7 Unit
Pelayanan usaha dan pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
3) Tenaga Pendamping 4) Kelompok Usaha Mikro 5) Penyusunan data dan informasi calon debitur KUR
Pengembangan Kedai pesisir yang sudah ada dan membangun yang belum ada
6) Sosialisasi Akses KUR sektor kelautan dan perikanan Pembangunan Kedai Pesisir
Jumlah Kedai Pesisir
b.
7 Klmpk
80 buku
7 Klmpk
80 buku
7 Pkt
7 Klmpk
80 buku
7 Pkt
7 Pkt
Pembentukan Kelompok Masy. Pencinta Jumlah Kelompok Masy. Pencinta Lingkungan Terbentuknya Kelompok Masy.Pencinta Lingkungan Pesisir Pesisir Lingkungan Pesisir 1) Membuat buku panduan teknis Pedoman Pengelolaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (KP3K)
7 Pkt
7 Pkt
c.
1) Tersedianya buku panduan teknis dalam proses penyusunan data
2) Pengidentifikasi kebutuhan data dan informasi sumberdaya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
7 Pkt
d.
2) Meningkatnya kegiatan pengumpulan data dan informasi
3) Penyusunan database sumberdaya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
Penyusunan Database dan Informasi Sumberdaya Wilayah Pesisir dan Pulaupulau Kecil;
3) Terbentuknya suatu jaringan sistem informasi dan manajemen database
2012
14 Orang
2013
7 Pkt
14 Orang
2014
TARGET
14 Orang
7 Pkt
7 Pkt
INDIKATOR
4) Meningkatkan kualitas SDM pengelola sistem informasi dan manajemen database 7 Pkt
7 Pkt
700 unit
SASARAN
5) Mengembangkan sistem informasi dan manajemen database wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
7 Pkt
700 unit
7 Pkt
PROGRAM/KEGIATAN
1) Pengidentifikasi rumah tidak layak huni para nelayan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
700 unit
7 Pkt
NO.
informasi dan manajemen database
2) Melakukan rehabilitasi rumah tidak layak huni untuk nelayan pesisir dan pulau-pulau kecil.
7 Pkt
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEP. BABEL 4) Tersedianya SDM pengelola sistem SEKRETARIAT
5) Kemudahan pengaksesan data dan informasi sumberdaya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
Meningkatkan SDM PUMP/KUB dalam pengelolaan usaha.
7 Pkt
e.
Bimbingan Teknis PUMP/KUB Jumlah PUMP/KUB Masyarakat Pesisir dan Masyarakat Pesisir dan pulau-pulau kecil pulau-pulau kecil yang terlatih
7 Pkt
Rehabilitasi Perumahan Nelayan Jumlah rumah layak huni yang direhabilitasi Masyarakat Pesisir dan Pulau-pulau Kecil untuk para nelayan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
f.
7 Pkt
2015
2016
Dihilangkan
2017
1 Kawasan
g.
1 Kawasan
1 Paket
Peningkatan produktifitas dan mutu produk olahan hasil laut pada industry rumah tangga masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil.
1 Kawasan
1 Paket
1 Orang
Bantuan Alat Teknologi Tepat Guna bagi Jumlah Industri Rumah Tangga Masyarakat Industri Rumah Tangga Masyarakat Pesisir yang maju. Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.
1 Paket
1 Orang
1 Sekolah
1) Penyadaran masyarakat dalam upaya mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim
1 Orang
1 Sekolah
Kawasan pesisir yang di rehabilitasi
Kawasan pesisir yang terfasilitasi pengendalian pencemarannya
2) Pembuatan sistem informasi mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim
1 Sekolah
100.000 ha
3) Operator sistem informasi
100.000 ha
4) Sekolah Pantai Indonesia
50.000 ha
1 Kab
550.000 ha
1) Kawasan Konservasi yg di lindungi & dilestarikan
1 Kab
500.000 ha
1) Kawasan konservasi perairan tawar & payau yg di kelola secara berkelanjutan
1 Kab
Dihilangkan
450.000 ha
h.
Eksplorasi dan Eksploitasi Sumber Daya Laut
KEGIATAN C.
Pengelolaan & pengembangan Konservasi & Jenis
SUB KEGIATAN a.
2) jumlah kawasan konservasi & jenis biota yg terancam punah
2) Jenis ikan yg di identifikasi,dimanfaatkan,dilindungi & di petakan secara akurat
NO.
PROGRAM/KEGIATAN
SASARAN
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEP. BABEL SEKRETARIAT 3) jumlah kawasan laut yg memiliki peta potensi & arahan pemanfaatan yg terintegrasi 4) Kawasan konservasi yang dilakukan upaya perlindungan dan pelestariannya
Informasi data statistik Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
Pendayagunaan Pesisir dan lautan
Penyusunan data base dan informasi statistik Kelautan, Pesisir dan PulauPulau Kecil
b.
1) Pelaporan akuntansi pelaksanaan anggaran dan pembukuan yang baik, benar, akurat serta tepat waktu 2) Jumlah luasan kawasan Pesisir yg rusak pulih kembali melalui Transplantasi karang dan Terumbu karang buatan 3) Kawasan lokasi BMKT terpetakan
c.
Fasilitasi rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut
4) Jumlah pulau yg teridentifikasi & terpetakan potensinya secara akurat
d.
Masyarakat Pesisir dan pulau-pulau kecil, pelajar, kelompok masyarakat pengawas perikanan
INDIKATOR
3) Jumlah kawasan perairan laut yg di jadikan kawasan konservasi laut 3) Pembentukan kelembagaan dan zonasi kawasan konservasi 1) Dokumen pelaporan akuntansi yang baik, benar, akurat serta tepat waktu 2) Pulihnya perairan pesisir seluas 20.000 ha
2013
2014
2015
1 kawasan
TARGET 2012
1 kawasan
1 Dok
1 kawasan
1 Dok
1 kawasan
1 Dok
5.000 ha
2 lok
3.000 ha
2 lok
2.000 ha
2 lok
2016
Dihilangkan
1 kawasan
Dihilangkan
2017
1 kawasan
1 Dok
10 pulau
1 Dok
2 Lokasi
7 pulau
1 Dok
2 Lokasi
2 pulau
Dokumen statistik KP3K pertahun
2 Lokasi
3) Jumlah BMKT terpetakan di 12 lokasi 4) Jumlah pulau kecil yang teridentifikasi & terpetakan sebanyak 54 pulau
Meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat terkait pemeliharaan ekosistem pesisir dan laut
Pangkalpinang, Juni 2015 Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kep. Bangka Belitung
Ir. SARJULIANTO, Dipl. SE PEMBINA UTAMA MADYA NIP. 19580710 198603 1 007
NO.
KEBUTUHAN PENDANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2012 - 2017 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
20
100
350
377
377
3.993
114
29
143
500
566
566
27.272
279
149
37
186
651
727
727
41.489
485
364
194
49
243
850
4.204
4.204
43.751
100
731
429
229
57
286
1.001
5.793
5.793
48.568
110
100
799
493
263
66
329
1.151
6.814
6.814
72.912
46
291
245
2.100
1.929
1.029
258
1.287
4.503
1.
18.481
18.481
Program Dukungan Manajemen dan Teknis Kelautan dan Perikanan
Pembinaan dan Koordinasi Perencanaan dan Monev Pembangunan Kelautan dan Perikanan
KEGIATAN A.
c.
b.
a.
Penunjang Kegiatan Koordinasi Lainnya
Monev Pembangunan Kelautan dan Perikanan
Pelaporan Kegiatan
Penyiapan Dokumen Perencanaan
SUB KEGIATAN
d. KEGIATAN
Pembinaan Pelaksanaan dan Koordinasi Pengelolaan Keuangan
b.
a.
SUB KEGIATAN
B.
ALOKASI ANGGARAN BASELINE KEGIATAN PRIORITAS (JUTA) 2012 2013 2014 2015 2016 2017
80
214
46
20
100
20
Penyusunan Pertanggung jawaban keuangan
2.868,7
431,22
4,2
4.060,1
517,46
4,8
4.863,8
569,21
19,8
11.877,8
1.518
226.224
150
38
15
29
14
TOTAL ALOKASI
-
10
27
5
PROGRAM/KEGIATAN
-
25
4
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEP. BABEL SEKRETARIAT
Peningkatan pengetahuan dan kemampuan serta pemahaman SDM di bidang pengelolaan keuangan daerah maupun Negara
-
3
PROGRAM
Penyelenggaraan akuntansi pelaksanaan anggaran dan pembukuan
-
c.
30,0
3,6
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
28,4
3,0
d.
26,8
2,4
Pengelolaan Kepegawaian dan Barang DKP
SUB KEGIATAN
C.
KEGIATAN
1,8
328
95
165
penyediaan jasa surat menyurat
129,60
610
30 35,77
108,00
241,26
29 32,52
penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
90,00
201,05
28 27,10
a. c.
Perbaikan Perbaikan Peralatan Kerja
167,54
27
b. d.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
26
25
e.
NO.
PROGRAM/KEGIATAN
ALOKASI ANGGARAN BASELINE KEGIATAN PRIORITAS (JUTA) 2012 2013 2014 2015 2016 2017
TOTAL ALOKASI
14
226.224
5,40
29
93,60
4,50
11,40
193
72.912
3,75
9,50
76,32
1.223
78,00
Penyediaan Komponen Instansi Llistrik/Penerangan Kantor
7,92
63,60
483,84
4.215
48.568
g. Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan
53,00
403,20
1.667,52
65,00
h. Penyediaan Makanan dan Minuman
336,00
1.389,60
671,98
43.751
i. Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
1.158,00
559,98
41.489
j. Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Administrasi Perkantoran
466,65
240,00
27.272
k. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan gedung kantor
200,00
665,47
3.993
l. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
554,56
146,88
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEP. BABEL SEKRETARIAT f. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
m.
122,40
360,00
237
n.
Penyediaan Jasa pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional Pengelolaan Kepegawaian dan Barang DKP
300,00
Pengelolaan Sumber Daya Ikan
a.
Peningkatan pelayanan perizinan
Peningkatan Kesejahteraan Nelayan
-
400
400
400
400
500
1.595
950
950
1.400
3.300
6.830
6.830
100
500
1.495
6.650
6.650
1.400
14.700
17.710
17.710
-
100
500
900
6.750
6.750
1.225
14.725
16.820
16.820
200
-
100
500
800
1.450
-
1.225
2.675
4.670
4.670
400
-
100
500
1.100
16.450
775
18.965
21.205
21.205
1.600
150
500
2.500
5.890
30.800
6.425
54.765
69.970
69.970
17.540
100
75
200
1.740,00 -
75
400
660
269
1.682
440
1.699
o. Penunjang Pelaksanaan kegiatan Fungsional dan Diklat Fungsional
a.
Pengembangan Kapal Perikanan dan Alat Penangkap Ikan
b.
Dukungan Pelayanan perizinaan kapal perikanan ukuran 30 - 60 GT
400
462,13
p. BIDANG PERIKANAN TANGKAP Pengembangan Perikanan Tangkap
PROGRAM 2. Pengelolaan Sumber Daya Ikan
KEGIATAN A.
b.
Pembinaan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan
SUB KEGIATAN
c.
Produksi Penangkapan dan Perizinan
KEGIATAN B.
c.
Peningkatan SDM nelayan
SUB KEGIATAN
d.
NO.
PROGRAM/KEGIATAN
Diklat cek fisik kapal tingkat Provinsi
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEP. BABEL SEKRETARIAT e. Pembekalan keselamatan pelayaran nelayan, jalur-jalur penangkapan dan lampu-lampu navigasi f.
Usaha dan Prasarana
KEGIATAN C. a. Pengembangan Pelabuhan Perikanan dan Alat Penangkap Ikan
Peningkatan kualitas SDM Perikanan Tangkap
SUB KEGIATAN b. BIDANG PERIKANAN BUDIDAYA Pengembangan Perikanan Budidaya
PROGRAM 3. Produksi dan Pengendalian Budidaya Ikan
KEGIATAN A.
a. Pengembangan sistem usaha pembudidayaan ikan
Pengembangan sistem produksi pembudidayaan ikan
SUB KEGIATAN
b.
Pembudidayaan, Pembenihan dan Kesehatan
KEGIATAN B.
b.
a.
Pengembangan Sistem sarana dan prasarana pembudidayaan ikan
Pengembangan sistem kesehatan ikan dan lingkungan pembudidaya ikan
Pengembangan Sistem Pembenihan
SUB KEGIATAN
c.
Penyuluhan Perikanan
KEGIATAN C.
a.
Pengembangan sarana dan prasarana Penyuluhan Perikanan
Pengembangan dan Peningkatan Sistem Penyuluhan Perikanan
SUB KEGIATAN
b.
UPTD BALAI BENIH IKAN SENTRAL (BBIS) PEMALI KEGIATAN
ALOKASI ANGGARAN BASELINE KEGIATAN PRIORITAS (JUTA) 2012 2013 2014 2015 2016 2017
TOTAL ALOKASI
1.515
595
1.195
600
595
1.195
29.679
625
515
1.140
100
90.034
90.034
6.100
3.215
9.315
300
226.224
1.935
595
600
27.300
29.679
33.630
72.912
915
920
16.500
27.300
9.350
7.460
48.568
1.020
9.125
16.500
7.910
2.040
26.170
43.751
7.430
9.125
6.900
1.830
7.310
20.641
41.489
7.430
5.280
1.670
6.080
6.033
529
27.272
4.190
1.070
5.230
4.782
188
3.742
840
850
4.210
3.869
125
1.284
16.370
-
3.340
3.249
89
856
4.561
5.813
-
2.708
69
612
3.801
1.796
2.551
-
58
540
3.168
2.108
412
3.262
420
450
2.640
781
671
1.385
420
2.200
596
475
1.437
100
-
532
524
307
100
-
471
72
11.974,91
62
5.000,00
-
5.000,00
-
1.974,91
3.993
-
1.000,00
72.912
2.400,00
226.224
TOTAL ALOKASI
48.568
2.400,00
ALOKASI ANGGARAN BASELINE KEGIATAN PRIORITAS (JUTA) 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1.000,00
1.000,00
5.574,91
PROGRAM/KEGIATAN
1.000,00
2.000,00
5.574,91
NO.
400,00
43.751
2.000,00
2.000,00
4.000,00
a.
Operasional UPTD BBIS Pemali Produksi dan Pembenihan UPTD BBIS Pemali
KEGIATAN E. a.
Pengembangan Sarana dan Prasarana BBIS Pemali
SUB KEGIATAN
F.
Pengendalian Hama dan Penyakit Ikan UPTD BBIS Pemali
KEGIATAN SUB KEGIATAN Pengembangan sistem kesehatan ikan dan lingkungan pembudidaya ikan
41.489
400,00
2.000,00
2.000,00
4.000,00
a.
Tata Usaha UPTD BBIAP Tanjung Krasak, Toboali
27.272
1.574,91
2.000,00
2.000,00
5.999,97
G.
UPTD BALAI BENIH IKAN AIR PAYAU (BBIAP) TANJUNG KRASAK, TOBOALI KEGIATAN
Operasional UPTD BBIAP Tanjung Krasak, Toboali
SUB KEGIATAN a. KEGIATAN
3.993
1.574,91
2.000,00
2.500,00
1.300,00
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEP. BABEL SEKRETARIAT D. Tata Usaha UPTD BBIS Pemali
-
2.500,00
500,00
1.300,00
SUB KEGIATAN
999,97
500,00
500,00
2.699,97
-
300,00
500,00
1.000,00
Produksi dan Pembenihan BBIAP Tanjung Krasak, Toboali
-
300,00
1.000,00
H.
-
699,97
2.699,97
2.000,00
1.000,00
1.000,00
11.974,91
1.000,00
1.000,00
5.000,00
699,97
SUB KEGIATAN
5.000,00
a. Pengembangan Sarana dan Prasarana UPTD BBIAP Tanjung Krasak, Toboali KEGIATAN
1.974,91
2.400,00
2.000,00
-
1.000,00
2.400,00
1.000,00
-
1.000,00
1.000,00
1.000,00
-
400,00
1.000,00
-
Pengembangan sistem kesehatan ikan dan lingkungan pembudidaya ikan
Operasional UPTD Balai Benih Ikan Laut (BBIL) Tanjung Rusa, Belitung
400,00
I. Pengendalian Hama dan Penyakit Ikan UPTD BBIAP Tanjung Krasak, Toboali SUB KEGIATAN a.
Tata Usaha UPTD Balai Benih Ikan Laut (BBIL) Tanjung Rusa, Belitung
UPTD BALAI BENIH IKAN AIR LAUT (BBIL) TANJUNG RUSA, BELITUNG KEGIATAN J.
a.
SUB KEGIATAN
NO.
PROGRAM/KEGIATAN
Produksi dan Pembenihan UPTD Balai Benih Ikan Laut (BBIL) Tanjung Rusa, Belitung
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEP. BABEL SEKRETARIAT KEGIATAN K. SUB KEGIATAN a. Pengembangan Sarana dan Prasarana UPTD Balai Benih Ikan Laut (BBIL) Tanjung Rusa, Belitung KEGIATAN I. Pengendalian Hama dan Penyakit Ikan UPTD BBIAP Tanjung Krasak, Toboali SUB KEGIATAN a. Pengembangan sistem kesehatan ikan dan lingkungan pembudidaya ikan BIDANG BINA USAHA DAN PEMASARAN Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Produk Hasil Kelautan dan Perikanan
PROGRAM 4.
Fasilitasi Pembinaan dan Pengembangan Sistim Usaha dan Investasi Perikanan
KEGIATAN A.
e.
d.
c.
b.
a.
Pendataan Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan
Pameran Sektor Kelautan dan Perikanan
Pembinaan PUMP-P2HP
Temu Koordinasi UMKM, KKMB dan Perbankan
Rekrutmen KKMB
Temu Bisnis Peluang Usaha dan Investasi P2HP
SUB KEGIATAN
f.
Fasilitasi Pemasaran dan Permodalan
g. Monitoring Pemanfaatan Bantuan Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan KEGIATAN B.
Forum Bisnis Antar Pelaku Pemasaran Hasil Perikanan
SUB KEGIATAN a.
7.256
2.177
2.177
-
1.574,91
1.574,91
43.751
650
5.556
5.556
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
48.568
800
8.664
8.664
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
72.912
4.792
19.504
19.504
4.000,00
4.000,00
5.574,91
5.574,91
226.224
TOTAL ALOKASI
6.730
7.256
235
ALOKASI ANGGARAN BASELINE KEGIATAN PRIORITAS (JUTA) 2012 2013 2014 2015 2016 2017
3.216
6.730
1.271
244
41.489
3.216
1.000
88
347
27.272
836
80
122
3.993
76
115
885
110
350
450
2.350
300
250
350
1.000
200
200
2.646
750
150
1.134
600
235
637
875
166
3.780
61
3.580
200
55
2.380
200
50
200
NO.
PROGRAM/KEGIATAN
ALOKASI ANGGARAN BASELINE KEGIATAN PRIORITAS (JUTA) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 41.489
TOTAL ALOKASI
226.224
27.272
50
72.912
3.993 50
1.000
48.568
50 900
43.751
750
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEP. BABEL SEKRETARIAT b. Pengembangan data dan informasi hasil perikanan (warta pasar ikan) Pengembangan Sarana dan Prasarana Pemasaran dalam negeri
c.
300
260
250
100
660
200
80
260
248
Lomba masak serba ikan dan pameran
d.
80
200
97,50
1.478
200
200
75
676
2.671
150
75
520
1.230
150
e.
Kampanye GEMARIKAN Dan Pemberian Makanan Tambahan Berbahan Baku Ikan (PMTAS) Pemantauan Hasil Eksport
282,14
1.081
30
f. Pengadaan peralatan pemasaran hasil perikanan
360
575
2.205
225
791
2.150
200
300
645
-
281
345
660
1.965
300
360
9.395
1.930
150
300
5.500
30
g. Pembinaan Pasar Hasil Perikanan se- Bangka Belitung
Fasilitasi pengembangan industri pengolahan hasil perikanan
210
2.950
240
945
220
-
30
h. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemasaran
a.
Fasilitasi pengembangan produk hasil perikanan non konsumsi
-
1.700
2.000
i. Workshop Perhitungan Angka Konsumsi Ikan untuk Dua Semester
b.
Sertifkasi SKP untuk UPI se Prov. Kepulauan Bangka Belitung
-
800
1.150
650
500
250
400
550
-
250
300
-
2.000
j. Lomba Masak Tk. Provinsi dan Nasional, Bazar Hasil Perikanan, Safari Gemarikan, Pemanfaatan Mobil ATI dan Rakor FORIKAN
c. Bimbingan Teknis Pembina Mutu Daerah
Operasional UPTD LPPMHP
250
-
1.000
k.
Pengolahan dan Pembinaan Mutu Perikanan
KEGIATAN C.
d.
SUB KEGIATAN
e.
Pembinaan dan Pengembangan Produk Olahan Hasil Perikanan konsumsi Pembinaan Pelaku Usaha Produk Perikanan Nonkonsumsi
f.
UPTD LABORATORIUM PENGUJIAN DAN PENGENDALIAN MUTU HASIL PERIKANAN (LPPMHP) KETAPANG Tata Usaha UPTD LPPMHP
KEGIATAN D.
a.
Peningkatan sarana dan prasarana UPTD LPPMHP
SUB KEGIATAN
b.
KEGIATAN
NO.
PROGRAM/KEGIATAN
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEP. BABEL SEKRETARIAT E. Pengujian Mutu Hasil Perikanan SUB KEGIATAN
72.912
226.224
TOTAL ALOKASI
48.568
ALOKASI ANGGARAN BASELINE KEGIATAN PRIORITAS (JUTA) 2012 2013 2014 2015 2016 2017
43.751
4.250
41.489
3.000
735
27.272
1.000
400
2.710
3.993
250
300
1.300
1.400
4.985
35
1.000
600
720
3.400
410
450
400
590
1.300
350
300
300
28.236
285
20
250
6.550
28.236
-
40
5.250
6.550
13.615
-
4.050
5.250
3.850
3.050
-
6.671
4.050
3.050
700
6.400
Peningkatan sarana dan prasarana peralatan pengujian mutu hasil perikanan
5.716
6.671
2.250
600
2.000
1.700
a.
5.716
2.660
500
1.500
450
b.
-
1.805
700
1.000
400
Monitoring, pembinaan dan pengujian mutu produk hasil perikanan terhadap kandungan mikrobiologi dan penggunaan bahan kimia berbahaya
-
550
1.150
350
Pengendalian Mutu Hasil Perikanan
b.
a.
Peningkatan kapasitas SDM Analis UPTD LPPMHP
Peningkatan kapasitas SDM UPTD LPPMHP
Peningkatan kapasitas kelembagaan UPTD LPPMHP
Pengelolaan dan Pengawasan Sumberdaya Laut, Pesisir dan PulauPulau Kecil Serta Sumber Daya Perikanan Pengawasan Pengendalian Sumberdaya Ikan dan Ekosistem Laut
SUB KEGIATAN
A.
KEGIATAN
5.
PROGRAM
BIDANG KELAUTAN DAN PENGAWASAN
c.
SUB KEGIATAN
F.
KEGIATAN
Peningkatan Operasional Pengawasan Sumberdaya Kelautan;
750
300
-
a.
Pengembangan sarana dan prasarana pengawasan
200
210
-
b.
Penyelesaian Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan
105
-
c.
Pembentukan kelompok pokmaswas
300
400
500
1.200
12.871
150
800
2.000
200
1.650
150
1.300
100
315
d.
Operasional Pengawasan Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan 200
e.
150
Peningkatan kualitas SDM pengawasan
100
f.
50
4.011
Dukungan manajemen dan administrasi dan dukungan tekhis lainnya Ditjen PSDKP
3.911
g.
Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir
KEGIATAN B.
a. Pembangunan Kedai Pesisir
Pelayanan usaha dan pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulaupulau Kecil;
300
1.000
1.261
27.272
-
400
1.500
1.261
41.489
250
43.751
300
48.568
350
72.912
500
700
2.500
3.421
226.224
TOTAL ALOKASI
b. Pembentukan Kelompok Masy. Pencinta Lingkungan Pesisir
500
ALOKASI ANGGARAN BASELINE KEGIATAN PRIORITAS (JUTA) 2012 2013 2014 2015 2016 2017
c. Penyusunan Database dan Informasi Sumberdaya Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
PROGRAM/KEGIATAN
d. Rehabilitasi Perumahan Nelayan Masyarakat Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
NO.
e. Bimbingan Teknis PUMP/KUB Masyarakat Pesisir dan pulau-pulau kecil
1.050
550
1.350
350
700
1.650
3.980
1.750
4.050
300
500
300
150
-
250
150
1.720
1.400
-
1.759
750
700
1.360
300
1.000
700
Pengelolaan & pengembangan Konservasi & Jenis
1.191
250
400
3.993
f. Bantuan Alat Teknologi Tepat Guna bagi Industri Rumah Tangga Masyarakat Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.
Pendayagunaan Pesisir dan lautan
200
300
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEP. BABEL SEKRETARIAT SUB KEGIATAN
g. Kawasan pesisir yang di rehabilitasi
-
h.
b.
Penyusunan data base dan informasi statistik Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
300
a.
Eksplorasi dan Eksploitasi Sumber Daya Laut
SUB KEGIATAN
C.
KEGIATAN
c. Fasilitasi rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut
2.950
d.
Pangkalpinang, Juni 2015 Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kep. Bangka Belitung
Ir. SARJULIANTO, Dipl. SE PEMBINA UTAMA MADYA NIP. 19580710 198603 1 007