DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Alamat Komplek Pertanian Sukomananti Kode Pos : 26366

Telp. (0753) -

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT NOMOR TAHUN 2014 TENTANG RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2015 KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT

Menimbang

: a. b.

Mengingat

:

bahwa untuk terlaksananya program kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2015 perlu disusun Rencana Kerja Tahun 2015 bahwa untuk maksud huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pasaman Barat; 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517); 5. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005 – 2025; 6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2011

7. 8. 9. 10. 11. 12.

Menetapkan KESATU

: :

KEDUA

:

Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010 – 2015 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 16); Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 – 2032; Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 07 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2005-2025 Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2010-2015 Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 13 Tahun 2011 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Dinas Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 14 Tahun 2011 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 18 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pasaman Barat tahun 2011-2031 MEMUTUSKAN

Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2015; Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2015 ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Simpang Ampek pada tanggal : Agustus 2014

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Pasaman Barat

Ir. Johnniwar, M.Si NIP. 19590603 199203 1 001

BAB 1 PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, komprehensif, dan responsif sesuai dengan jenjang perencanaan, yakni perencanaan jangka panjang, jangka menengah maupun tahunan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) SKPD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen perencanaan tahunan yang bertujuan untuk mengoperasionalisasikan RKPD dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan kepada masyarakat sesuai tugas pokok dan fungsinya. Renja SKPD memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang dilaksanakan oleh masyarakat. Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2015 adalah dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran untuk periode 1 (satu) tahun. Renja DKP Tahun 2015 memuat evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2013 dan tahun berjalan, program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran serta sumber dana yang dibutuhkan untuk tahun 2015. Sebagai satuan kerja perangkat daerah yang mendukung pemerintah Kabupaten Pasaman Barat di bidang perencanaan pembangunan daerah mempunyai tugas yang sangat strategis antara lain, perumusan kebijakan teknis di bidang Perikanan Tangkap, Perikanan Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, dan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Selanjutnya, Renja DKP Kabupaten Pasaman Barat yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2010-2015 akan menjadi landasan dan pedoman bagi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2015. 1.2. Landasan Hukum Rencana Kerja (Renja) DKP Kabupaten Pasaman Barat disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan berikut: 1. Undang-Undang

Nomor

25

Tahun

2004

tentang

Sistem

Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104); 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 4. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517); 6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005 – 2025; 7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010 – 2015 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 16);

8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 – 2032; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 07 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2005-2025 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2010-2015 11. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 13 Tahun 2011 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Dinas Daerah; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 14 Tahun 2011 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 18 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pasaman Barat tahun 20112031 14. Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pasaman Barat Nomor 050/

/DKP/XI/2011 tanggal 06 November 2011 tentang Rencana

Strategis (Renstra) tahun 2011-2015 1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan Recana Kerja (Renja) DKP Kabupaten Pasaman Barat disusun dengan maksud untuk menyediakan dokumen perencanaaan 1 (satu) tahunan yang memuat program dan kegiatan terukur sebagai dasar untuk penilaian kinerja DKP serta sebagai perangkat untuk menciptakan perencanaan pembangunan yang sinkron pada Tahun 2015. Adapun tujuan penyusunan Recana Kerja (Renja) DKP Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2015 adalah sebagai berikut: 1.

Mengoptimalkan fungsi perencanaan pembangunan daerah di setiap bidang, baik Bidang Perikanan Tangkap, Perikanan Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, dan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

2.

Mewujudkan pembangunan yang akuntabel, responsif, partisipatif, efektif, efisien, dan berkelanjutan

3.

Untuk meningkatan pelayanan masyarakat sebagai wujud dari upaya untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah.

1.4. Sistematika Penulisan Seperti tertuang dalam Lampiran 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010, maka sistematika penulisan Rencana Kerja (Renja) SKPD adalah sebagai berikut: BAB 1

: PENDAHULUAN 1.1

1.2

Latar Belakang, Menguraikan gambaran umum penyusunan rancangan Renja SKPD, pengertian ringkas tentang Renja SKPD, proses penyusunan Renja SKPD, keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen RKPD, Renstra SKPD, dengan Renja K/L dan Renja provinsi, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD. Landasan Hukum, memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.

1.3

Maksud dan Tujuan, Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja SKPD.

1.4

Sistematika Penulisan, Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II

: EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2013

2.1

Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD, Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun sebelumnya, capaian Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya.

2.2

Analisis Kinerja Pelayanan SKPD, memuat kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan

Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. 2.3

Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD, memuat sejauh mana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait; permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD, dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, dan terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium Developmnet Goals); tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD dan formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan strategis.

2.4

Review terhadap Rancangan Awal RKPD, Berisikan uraian mengenai proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan; Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan; dan penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut.

2.5

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat, menguraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari masyarakat, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun berdasarkan pelaksanaan musrenbang

BAB III

: TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1

Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi, memuat penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan tugas pokok dan fungsi SKPD.

3.2

Tujuan dan sasaran Renja SKPD, didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD

3.3

Program dan Kegiatan, memuat faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, total kebutuhan dana/pagu indikatif, dan penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD

BAB IV

: PENUTUP Memuat Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, Kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda Tahun Lalu dan Capaian Renstra Bappeda Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja SKPD bertujuan untuk menilai apakah program-program pembangunan telah dilaksanakan sesuai dengan target kinerja SKPD yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) SKPD. Evaluasi juga diperlukan untuk mengetahui permasalahan atau kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja, dan sebagai bahan pertimbangan untuk merumuskan rencana kerja program pada tahun anggaran berikutnya berdasarkan tolok ukur yang telah ditetapkan. Pada tahun 2013, DKP Kabupaten Pasaman Barat melaksanakann 5 (lima) program yang terdiri dari 17 kegiatan. Evaluasi pelaksanaan Renja DKP tahun 2013 memuat pencapaian target kinerja tahun 2013 berdasarkan rencana kerja yang telah disusun pada tahun anggaran 2013. Selain itu, evalusi pelaksanaan renja DKP tahun 2013 juga memuat perkiraan capaian kinerja pada tahun anggaran berjalan (tahun 2014), yang selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra DKP pada tahun-tahun sebelumnya. Adapun informasi yang akan didapatkan melalui evaluasi pelaksanaan Renstra DKP tahun 2013 adalah sebagai berikut: 1.

Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

2.

Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi/melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

3.

Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;

4.

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD; dan

5.

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut. Adapun realisasi capaian kinerja Bappeda pada tahun 2013 serta perkiraan

capaian

kinerja

tahun

berjalan

(TA

2014)

disajikan

pada

tabel

berikut:

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s.d. Tahun 2014 Kabupaten Pasaman Barat Nama SKPD: DKP Pasaman Barat

Target Renja SKPD Tahun 2013

Realisasi Renja SKPD Tahun 2013

Tingkat Realisasi (%)

35%

45%

40%

88,89%

Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2014) 55%

50%

30%

35%

30%

85,71%

4.380,31 ton

3.045,32 ton

4.278,9 ton

4.348,68 ton

98.540 ton

80.620 ton

97.806,6 ton

34,4 kg/kapita

31 kg/kapita

32,5 kg/kapita

Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) th 2015

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2012

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan(Output)

1

Program Pengelolaan Sumberdaya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Meningkatkan pengelolaan sumberdaya

60%

2

Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut Program Pengembangan Budidaya Perikanan

Berkurangnya kegiatan ilegal fishing Peningkatan produksi perikanan budidaya Peningkatan produksi perikanan tangkap

No.

3

4

Program Pengembangan Perikanan Tangkap

5

Program optimalisasi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan

Tercapainya komsumsi perkapita

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2013

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s.d. Tahun 2014 Realisasi Capaian

Tingkat Capaian

50%

90,91%

40%

35%

87,50%

101,63%

4.380,31 ton

4.380,31 ton

100%

98.994,24 ton

101,21%

99.000 ton

99.000 ton

100%

32,2 kg/kapita

99,0%

34 kg/kapit a

34 kg/kapit a

100%

Cat

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD DKP Kabupaten Pasaman Barat mendukung pencapaian Misi Ke-2 dan Misi Ke-5 Pembangunan Daerah periode 2010-2015, melalui 5 (lima) indikator utama, yakni: 1) Meningkatnya pengelolaan sumberdaya, yang ditargetkan mencapai 60% pada tahun 2015. Hingga tahun 2013, tingkat pencapaian kinerja masih mencapai 40%. Adapun permasalahan yang dihadapi dalam proses pengelolaan sumberdaya adalah karena terbatasnya alokasi anggaran dan sumberdaya manusia (aparatur pemerintah).

Akibatnya,

banyak

kegiatan-kegiatan

yang

mendukung

pencapaian program tidak bisa dilaksanakan. Untuk mengatasi hal ini, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Pasaman Barat masih terus melakukan berbagai upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kuantitas maupun kualitas PNS dilingkungan DKP Kabupaten Pasaman Barat. 2) Berkurangnya kegiatan illegal fishing, ditargetkan mencapai 50% pada tahun 2015. Pada tahun 2013, realisasi kinerja masih mencapai 30%. Belum tercapainya target kinerja tersebut juga disebabkan karena terbatasnya alokasi anggaran, sarana dan prasarana pengawasan dan sumberdaya manusia (PPNS). 3) Meningkatnya produksi perikanan budidaya, ditargetkan hingga 4.380,31 ton pada tahun 2015 Hingga tahun 2013, sudah terealisasi sebesar 4.348,68 ton atau 101,21% dari target pada tahun bersangkutan sebesar 4.278,9 ton. Tercapainya target kinerja ini dipengaruhi beberapa hal, termasuk peningkatan sarana dan prasarana BBI sehingga kebutuhan bibit ikan untuk dibudidayakan sudah tersedia. Selain itu, upaya penguatan serta pengembangan usaha masyarakat melalui bantuan bibit dan pakan ikan ikut memacu pertumbuhan produksi ikan di subsektor budidaya ini. 4) Meningkatnya produksi perikanan tangkap, ditargetkan hingga 98.540 ton pada tahun 2015

Hingga tahun 2013, sudah terealisasi sebesar 98.994,24 ton atau 101,63% dari target pada tahun bersangkutan sebesar 97.806,6 ton. Tercapainya target kinerja ini dipengaruhi oleh peningkatan sarana dan prasarana PPI , sarana dan prasarana penangkapan ikan baik kapal maupun alat tangkap ikan. Selain itu, upaya penguatan serta pengembangan kelembagaan maupun sumberdaya nelayan melalui bantuan sarpras dan juga pelatihan teknis penangkapan ikan ikut memacu pertumbuhan produksi ikan di subsektor penangkapan ikan ini. DKP Kabupaten Pasaman Barat juga mengalami beberapa kendala dalam pencapaian target kinerjanya sesuai RPJMD, di antaranya adalah keterbatasan Anggaran dan Sumber Daya Manusia (SDM) baik dari segi kuantitas maupun kualitas. 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Dalam penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsinya, DKP Kabupaten Pasaman Barat dihadapkan pada sejumlah isu-isu penting yang berimplikasi terhadap penyelenggaraan pembangunan kelautan dan perikanan. Adapun isu-isu penting yang perlu mendapat perhatian adalah : 1) Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) aparatur. Upaya yang dapat dilakukan adalah mengirimkan aparatur untuk mengikuti pendidikan bidang teknis, sehingga diperoleh aparatur yang berkualitas. 2) Penanggulan kemiskinan, upaya yang dilakukan dapat berupa motorisasi perahu layar atau perahu tampa motor menjadi perahu motor, sehingga meningkatkan kemampuan jelajah/layar nelayan yang mana nantinya dapat meningkatkan hasil tangkapan ikan. 3) Ketahanan pangan, yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan ketahanan pangan

dan

melanjutkan

revitalisasi

perikanan

dalam

mewujudkan

kemandirian pangan, peningkatan daya saing produk perikanan, peningkatan pendapatan nelayan, pembudidaya ikan, pengolah dan pemasar ikan serta kelestarian lingkungan dan sumberdaya alam.

4) Lingkungan hidup dan penanggulangan bencana, yang akan dilaksanakan melalui upaya konservasi dan pemanfaatan lingkungan laut, pesisir dan pulaupulau kecil dalam mendukung ekonomi dan kesejahteraan yang berkelanjutan disertai penguasaan dan pengelolaan resiko bencana melalui pengembangan konservasi laut dan perairan, pengembangan SDM dan riset tentang perubahan iklim dan mitigasi bencana di wilayah pesisir dan laut. 2.4. Telaahan Terhadap Rancangan Awal RKPD Pada tahun 2015, jumlah Plafon Belanja Langsung Sementara yang dialokasikan untuk Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pasaman Barat adalah sebesar Rp. 16.113.362.570,- (enam belas milyar seratus tiga belas juta tiga ratus enam puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah) Adapun telaahan terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2015 dapat disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 2.2. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2015 Kabupaten Pasaman Barat Nama SKPD: DKP Pasaman Barat No.

Rancangan Awal RKPD Program/Kegiatan

1.

Program pelayanan administrasi perkantoran Penyediaan pelayanan administrasi perkantoran

Lokasi

DKP

Penyediaan pemeliharaan rutin/berkala sarana & prasarana perkantoran & Aparatur

Rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

2

Indikator Kinerja

Hasil Analisis Kebutuhan Target Capaian

Pagu Indikatif

Program pelayanan administrasi perkantoran Penyediaan pelayanan administrasi perkantoran

Indikator Kinerja

Target Capaian

Meningkatnya kualitas pelayanan admiistrasi perkantoran

1 tahun

550.000.000

Terpeliharan ya kendaraan dinas roda 4 sebanyak 3 unit dan roda 2 sebanyak 12 unit 500 kali koordinas

350.000.000

Tersedianya penyediaan sewa rumah jabatan kepala Dinas

10.000.000


1 tahun

550.000.000

Terciptanya suasana kondusif dalam pelaksanaan administrasi perkantoran selama 1 tahun Meningkatnya kualitas pelayanan admiistrasi perkantoran

Terpeliharan ya kendaraan dinas roda 4 sebanyak 3 unit dan roda 2 sebanyak 12 unit 500 kali koordinas

350.000.000

Penyediaan pemeliharaan rutin/berkala sarana & prasarana perkantoran & Aparatur

Terciptanya suasana kondusif dalam pelaksanaan administrasi perkantoran selama 1 tahun

175.000.000

Rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah


Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Penyediaan sewa rumah Jabatan/Dinas/Kantor

Program/kegiatan

Pagu Indikatif

175.000.000

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur DKP

Meningkatnya Sarana dan prasarana kantor

Tersedianya penyediaan sewa rumah jabatan kepala Dinas

10.000.000

Pelaksanaan Kegiatan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten Pasaman Barat


Catatan Penting

3

Pengadaan Peralatan /kendaraan dan mesin


Tersedianya kendaraan operasional Kepala Dinas

Pengadaan perlengkapan kantor dan rumah jabatan


Tersedianya sarana almari arsip, meja tamu, meja dan krsi kerja eselon III dan IV

Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian Aparatur

4

Meningkatnya displin aparatur

Program peningkatan kapasitas SDM aparatur

Pendidikan dan pelatihan formal

5

DKP

Program peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

DKP

Meningkatkan mutu SDM aparatur DINKP

320.000.000

100.000.000

Pengadaan Peralatan /kendaraan dan mesin


Tersedianya kendaraan operasional Kepala Dinas

320.000.000

Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penataan Ruang Kabupaten Pasaman Barat

Tersusunnya dokumen SOP

1 SOP

Meningkatnya displin aparatur

Jumlah pakaian dinas harian 45 ps, pakaian olah raga 45 ps, pakaian muslim 45 ps

26.000.000

Meningkatkan mutu SDM aparatur DINKP

Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal 10 paket

100.000.000

100.000.000

Program peningkatan disiplin aparatur

Jumlah pakaian dinas harian 45 ps, pakaian olah raga 45 ps, pakaian muslim 45 ps

26.000.000

Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal 10 paket

100.000.000

Pengadaan pakaian Aparatur

Program peningkatan kapasitas SDM aparatur


Program peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

-

Penyusunan Laporan SKPD

DKP

Monitoring dan Evaluasi

6

7

Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir

Meningkatnya sistem pelaporan Meningkatnya sistem pendataan pelaksanaan kegiatan

4 laporan

17.000.000

Penyusunan Laporan SKPD

Tersedianya data kinerja 35 keg

50.362.570

Monitoring dan Evaluasi

Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir

Pengembangan sarana mata pencaharian alternatif melalui keunggulan lokal pulau kecil berpenduduk

Pulau Panjang

Tersedianya atraktor cumicumi

Fasilitasi pengadaan 20 unit atraktor cumi-cumi

Pelatihan dan sertifikasi selam

Pasbar

Meningkatnya SDM petugas dan masyarakat nelayan

Pengembangan sarana dan prasarana pesisir dan pulau-pulau kecil

Sasak dan Air Bangis

Koordinasi, Sinkronisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pensejahteraan Ekonomi Nelayan

Kec. Pesisir Pasbar

Peningkatan pendapatan masyarakat dengan tersedianya outlet pemasaran hasil perikanan Meningkatnya ekonomi masyarakat pesisir

Fasilitasi pelatihan dan sertifikasi selam bagi 10 org aparatur dan 5 org masyarakat pesisir Tersedianya 10 unit fasilitas promosi / outlet pemasaran hasil perikanan Tersedianya dana pembinaan terhadap kegiatan GPEMP DKP Propinsi

Pengembangan dan Pengelolaan

Meningkatnya sistem pelaporan Meningkatnya sistem pendataan pelaksanaan kegiatan

4 laporan

17.000.000

Tersedianya data kinerja 35 keg

50.362.570

Pengembangan sarana mata pencaharian alternatif melalui keunggulan lokal pulau kecil berpenduduk

Tersedianya atraktor cumicumi

Fasilitasi pengadaan 20 unit atraktor cumi-cumi

250.000.000

Pelatihan dan sertifikasi selam

Meningkatnya SDM petugas dan masyarakat nelayan

250.000.000

600.000.000

Pengembangan sarana dan prasarana pesisir dan pulaupulau kecil

Peningkatan pendapatan masyarakat dengan tersedianya outlet pemasaran hasil perikanan

Fasilitasi pelatihan dan sertifikasi selam bagi 10 org aparatur dan 5 org masyarakat pesisir Tersedianya 10 unit fasilitas promosi / outlet pemasaran hasil perikanan

150.000.000

Koordinasi, Sinkronisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pensejahteraan Ekonomi Nelayan

Meningkatnya ekonomi masyarakat pesisir

Tersedianya dana pembinaan terhadap kegiatan GPEMP DKP Propinsi

150.000.000

100.000.000

Pengembangan dan

100.000.000

600.000.000

Sumberdaya Kelautan Gerakan Bersih Pantai

8

9

Sasak dan Aia Bangih

Pembinaan dan pengawasan masyarakat kelompok pengawas (pokmaswas) kelautan dan perikanan

Pesisir

Sosialisasi Kawasan Konservasi (KKPD, Libuk Larangan, KKP Mangrove, Green Belt)

Pesisir

Pengelolaan sumberdaya laut, pesisir dan pulau kecil Pengembangan sarana dan prasarana pulau-pulau kecil

P. Panjang

Pendampingan kegiatan pusat pengembangan sarana dan prasarana pulua-pulau kecil

Pesisir dan PulauPulau Panjang

Program peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pemdayagunaan sumberdaya laut

Operasional dan pemeliharaan kapal pengawas

Perairan Pasbar

Jumlah Kawasan pengelola sumberdaya Jumlah kelompok masyarakat pengawas Jumlah Kawasan konsevasi daerah

2 kawasan

100.000.000

5 kelompok

150.000.000

3 kawasan

200.000.000

Pengelolaan Sumberdaya Kelautan Gerakan Bersih Pantai

Pembinaan dan pengawasan masyarakat kelompok pengawas (pokmaswas) kelautan dan perikanan Sosialisasi Kawasan Konservasi (KKPD, Libuk Larangan, KKP Mangrove, Green Belt) Pengelolaan sumberdaya laut, pesisir dan pulau kecil

Peningkatan pengelolaan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil Peningkatan pengelolaan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil

Penyediaan sarana dan Pulau-pulau kecil

500.000.000

Pengembangan sarana dan prasarana pulau-pulau kecil


100.000.000

Pendampingan kegiatan pusat pengembangan sarana dan prasarana pulua-pulau kecil

Pengawasan dalam pemanfaatan sumberdaya ikan dan perairan

Terkendalin ya Pemanfaata n Sumberdaya Ikan dan Perairan

Program peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pemdayagunaan sumberdaya laut 215.000.000

Operasional dan pemeliharaan kapal pengawas

Jumlah Kawasan pengelola sumberdaya Jumlah kelompok masyarakat pengawas Jumlah Kawasan konsevasi daerah

2 kawasan

100.000.000

5 kelompok

150.000.000

3 kawasan

200.000.000

Peningkatan pengelolaan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil Peningkatan pengelolaan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil


500.000.000


100.000.000



215.000.000

Operasional pengawasan dan penertiban laut dan sumberdaya ikan

10



300.000.000

Peningkatan pendapatan dan kesejahteran masyarakat pembudidaya Meningkatnya Pengembanga n perikanan budidaya

Terlaksanan ya kegiatan pendamping UPP

150.000.000

Pendamping pada kelompok tani pembudidaya ikan (UPP) Unit Pelayanan Pengembangan

Tersedianya pembinaan dan pengemban gan perikanan di 5 kecamatan

750.000.000

Pembinaan dan pengembangan perikanan

Meningkatnya sarana budidaya nila

Tersedianya sarana budidaya nila

650.000.000

Meningkatnya sarana upr

Tersedianya sarana upr

300.000.000

Program pengembangan perikanan budidaya Pendamping pada kelompok tani pembudidaya ikan (UPP) Unit Pelayanan Pengembangan

Pembinaan dan pengembangan perikanan

Pengadaan sarana KJA Nila

Pengadaan sarana dan prasarana UPR

Pasbar

Talamau , pasama n, ranah batahan, kinali, luhak nan duo, sei. Aur, sasak, kinali, katiagan mandian gin Pasbar

Pasbar

Operasional pengawasan dan penertiban laut dan sumberdaya ikan



300.000.000

Peningkatan pendapatan dan kesejahteran masyarakat pembudidaya Meningkatnya Pengembangan perikanan budidaya

Terlaksanan ya kegiatan pendamping UPP

150.000.000

Tersedianya pembinaan dan pengemban gan perikanan di 5 kecamatan

750.000.000

Pengadaan sarana KJA Nila

Meningkatnya sarana budidaya nila

Tersedianya sarana budidaya nila

650.000.000

Pengadaan sarana dan prasarana UPR

Meningkatnya sarana upr

Tersedianya sarana upr

300.000.000

Program pengembangan perikanan budidaya

Pendamping Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP)

Pasbar

Meningkatnya Usaha Pembudidaya ikan

Tersedianya gedung tempat pembuatan pakan ikan

200.000.000

Pendamping Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP)

Meningkatnya Usaha Pembudidaya ikan

Tersedianya gedung tempat pembuatan pakan ikan

200.000.000

Pengadaan sarana KJA Kerapu

Pasbar

Meningkatnya sarana budidaya kerapu

Tersedianya sarana budidaya kerapu

200.000.000

Pengadaan sarana KJA Kerapu

Meningkatnya sarana budidaya kerapu

Tersedianya sarana budidaya kerapu

200.000.000

Pengembangan budidaya lele sistem terpal

Pasbar

Meningkatnya budidaya lele

75.000.000

Pengembangan budidaya lele sistem terpal

Meningkatnya budidaya lele

Pasbar

Meningkatnya budidaya nila

355.000.000

Pengembangan budidaya ikan nila sistem KJA

Meningkatnya budidaya nila

Lanjutan Pembangunan Sarana dan Prasarana Balai Benih Ikan (BBI)

Sukoma nanti dan Talamau Pasbar

Meningkatnya Pengembanga n produksi benih ikan Meningkatnya Pengembanga n produksi benih ikan

795.000.000

Lanjutan Pembangunan Sarana dan Prasarana Balai Benih Ikan (BBI)

Beroperasin ya BBI

300.000.000

Operasional Balai Benih Ikan (BBI)

Meningkatnya Pengembangan produksi benih ikan Meningkatnya Pengembangan produksi benih ikan

Tersedianya budidaya lele Tersedianya budidaya nila Tersedianya 2 unit BBI

75.000.000

Pengembangan budidaya ikan nila sistem KJA

Tersedianya budidaya lele Tersedianya budidaya nila Tersedianya 2 unit BBI

Pasbar

Meningkatnya pengelolaan kesehatan ikan dan lingkanungan budidaya ikan

1 paket sarana kesehatan ikan, 1 paket sertifikasi BBI

250.000.000

Peningkatan Sarana Prasarana Kesehatan Ikan dan Lingkungan

Meningkatnya pengembanga n usaha kelompok nelayan

Terbinanya kelompok nelayan di 5 kecamatan

300.000.000

Operasional Balai Benih Ikan (BBI)

Peningkatan Sarana Prasarana Kesehatan Ikan dan Lingkungan

11

Program pengembangan perikanan tangkap

Pembinaan pada kelompok nelayan perikanan tangkap

Pasbar


Pembinaan pada kelompok nelayan perikanan tangkap

355.000.000 795.000.000

Beroperasin ya BBI

300.000.000

Meningkatnya pengelolaan kesehatan ikan dan lingkanungan budidaya ikan

1 paket sarana kesehatan ikan, 1 paket sertifikasi BBI

250.000.000

Meningkatnya pengembangan usaha kelompok nelayan

Terbinanya kelompok nelayan di 5 kecamatan

300.000.000

12

Pengadaan sarana penangkapan ikan

Pasbar

Operasional UPTD PPI Aia Bangih

Aia Bangih

Operasional UPTD PPI Sasak

Sasak

Pengembangan Pelabuhan Perikanan klas PPI Aia Bangih

Aia Bangih

Pengembangan PPI Sasak

Sasak

Pendamping kegiatan PUMP Perikanan Tangkap

Pasbar

Pelatihan tuna long line

Pasbar

Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran Produksi Ikan Pengembangan sarana dan prasarana pengolahan ikan

Jorong Sikilang, Maligi, Mandia ngin

Peningkatan pendapatan masyarakat nelayan dari perikanan tangkap Peningkatan pendapatan measyarakat nelayan Peningkatan pendapatan measyarakat nelayan Peningkatan pendapatan measyarakat nelayan Peningkatan pendapatan measyarakat nelayan Peningkatan pendapatan masyarakat nelayan kecil Meningkatnya pengembanga n kawasan pengelolaan perikanan

Adanya sarana pemanfaatan produk hasil perikanan

Tersedianya set net bagi nelayan sebanyak 5000 pieses

1.300.000.000

Pengadaan sarana penangkapan ikan

Tersedianya operasional TPI Aia Bangih Tersedianya operasional TPI Sasak

250.000.000

Operasional UPTD PPI Aia Bangih

150.000.000

Operasional UPTD PPI Sasak

Pelayanan pada nelayan

3.600.000.000

Pengembangan Pelabuhan Perikanan klas PPI Aia Bangih


1.350.000.000

Pengembangan PPI Sasak

Terdamping inya kegiatan pusat 40 orang nelayan

Jumlah bangsal pengolahan yang dibangun sebanyak 34 unit

150.000.000

Pendamping kegiatan PUMP Perikanan Tangkap

200.000.000

Pelatihan tuna long line

700.000.000

Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran Produksi Ikan Pengembangan sarana dan prasarana pengolahan ikan

Peningkatan pendapatan masyarakat nelayan dari perikanan tangkap Peningkatan pendapatan measyarakat nelayan Peningkatan pendapatan measyarakat nelayan Peningkatan pendapatan measyarakat nelayan Peningkatan pendapatan measyarakat nelayan Peningkatan pendapatan masyarakat nelayan kecil Meningkatnya pengembangan kawasan pengelolaan perikanan

Adanya sarana pemanfaatan produk hasil perikanan

Tersedianya set net bagi nelayan sebanyak 5000 pieses

1.300.000.000

Tersedianya operasional TPI Aia Bangih Tersedianya operasional TPI Sasak

250.000.000

150.000.000


3.600.000.000


1.350.000.000

Terdamping inya kegiatan pusat 40 orang nelayan

150.000.000

Jumlah bangsal pengolahan yang dibangun sebanyak 34 unit

700.000.000

200.000.000

Operasional bangsal pengolahan

Sukoma nanti

Peningkatan Kualitas SDM Pelaku usaha Pengolahan Perikanan

Sasak dan Air Bangis

Peningkatan pemasaran Hasil Perikanan

Batam, Jakarta, Padang, Bukit Tinggi, Surabay a, Jogjakart a Air Bangis

Meningkatnya optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan

4 kecamat an

Adanya mutu hasil perikanan yang terawasi

Sosialisasi dan pelatihan standar kelayakan pengolahan dan gemarikan

Pengawasan mutu hasil perikanan

Meningkatnya optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan Meningkatnya SDM dalam pengolahan hasil perikanan

Peningkatan mutu hasil tangkapan nelayan

Terlaksanan ya pengolahan Hasil Perikanan

150.000.000

Operasional bangsal pengolahan


Terlaksanan ya pengolahan Hasil Perikanan

15.000.000

Terlaksanan ya pelatihan , magang dan stdi banding untuk pelaku usaha pengolahan ikan Terlaksanan ya Pameran hasil Perikanan sebanyak 6 kali

100.000.000

Peningkatan Kualitas SDM Pelaku usaha Pengolahan Perikanan

Meningkatnya SDM dalam pengolahan hasil perikanan

100.000.000

250.000.000

Peningkatan pemasaran Hasil Perikanan


Terlaksanan ya pelatihan , magang dan stdi banding untuk pelaku usaha pengolahan ikan Terlaksanan ya Pameran hasil Perikanan sebanyak 6 kali

Pertemuan dalam rangka pembinaan dan supervisi Terawasinya budu air bangis, lele sasak, pasaman, luhak non duo, kinali, ikan asin di 5 kec. Pantai, kerupuk ikan di luhak nan

175.000.000

Sosialisasi dan pelatihan standar kelayakan pengolahan dan gemarikan

Peningkatan mutu hasil tangkapan nelayan

175.000.000

Pengawasan mutu hasil perikanan

Adanya mutu hasil perikanan yang terawasi

Pertemuan dalam rangka pembinaan dan supervisi Terawasinya budu air bangis, lele sasak, pasaman, luhak non duo, kinali, ikan asin di 5 kec. Pantai, kerupuk ikan di luhak nan

50.000.000

250.000.000

50.000.000

duo dan sasak Profil pengolahan produk perikanan

Jumlah

DINKP

Tersedianya data tentang pengolahan perikanan

Adanya buku profil pengolahan hasil perikanan

duo dan sasak 100.000.000

16.113.362.570

Profil pengolahan produk perikanan

Tersedianya data tentang pengolahan perikanan

Adanya buku profil pengolahan hasil perikanan

100.000.000

16.113.362.570

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa Bappeda Kabupaten Pasaman Barat mengalokasikan dana sebesar Rp. 16.113.362.570,- (enam belas milyar seratus tiga belas juta tiga ratus enam puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah) dalam rangka mendukung pencapaian target kinerja sesuai Renstra DKP dan RPJMD Periode 2010-2015. Namun, setelah dilakukan evaluasi terhadap kebutuhan, maka kebutuhan anggaran berubah menjadi Rp. 9.800.000.000,(Sembilan milyar delapan ratus juta rupiah). Ada beberapa kegiatan yang dibatalkan berdasarkan kebutuhan, karena dinilai belum menjadi prioritas, yakni: 1. Pengembangan sarana mata pencaharian alternatif melalui keunggulan lokal pulau kecil berpenduduk 2. Pelatihan dan sertifikasi selam 3. Pengembangan sarana dan prasarana pesisir dan pulau-pulau kecil Penyusunan data pokok potensi kelembagaan sosial budaya Nagari 4. Koordinasi, Sinkronisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pensejahteraan Ekonomi Nelayan 5. Gerakan Bersih Pantai 6. Pembinaan

dan

pengawasan

masyarakat

kelompok

pengawas

(pokmaswas) kelautan dan perikanan 7. Sosialisasi Kawasan Konservasi (KKPD, Libuk Larangan, KKP Mangrove, Green Belt) 8. Pembinaan dan pengembangan perikanan 9. Pengadaan sarana KJA Nila 10. Pendamping Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) 11. Pengembangan budidaya lele sistem terpal 12. Pengembangan budidaya ikan nila sistem KJA 13. Pendamping kegiatan PUMP Perikanan Tangkap 14. Pelatihan tuna long line 15. Sosialisasi dan pelatihan standar kelayakan pengolahan dan gemarikan 16. Pengawasan mutu hasil perikanan 17. Profil pengolahan produk perikanan

2.5. Penelaahan Usulan Program dari Masyarakat Usulan program dari masyarakat yang disampaikan melalui musrembang maupun melalui proposal ke DKP Kabupaten Pasaman Barat sudah tertampung dalam Rancangan RKPD DKP Tahun 2015.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Seperti tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014, ada 5 agenda pembangunan nasional yang akan dilaksanakan pada tahun 2009-2014, yakni: 1.

Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat, yang diukur dengan peningkatan pendapatan, penurunan tingkat pengangguran, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat

2.

Perbaikan tata kelola pemerintahan, melalui reformasi birokrasi yang akan dilaksanakan mulai dari kementerian/lembaga hingga ke tingkat pemerintah daerah. Reformasi birokrasi diharapkan akan meningkatkan kualitas pelayanan publik, efektivitas dan akuntabilitas pelaksanaan program pembangunan, serta pemberantasan korupsi.

3.

Penegakan pilar demokrasi, dengan fokus terhadap penegakan hak asasi manusia, terjaminnya kebebasan berpendapat, adanya checks and balance, perlindungan terhadap warga negara secara non-discriminatif.

4.

Penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, untuk menjamin kepastikan hukum bagi seluruh warga negara

5.

Pembangunan yang inklusif dan berkeadilan untuk mengurangi kesenjangan Sementara itu, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun

2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 menyebutkan bahwa penekanan dan skala prioritas RPJMD ke-2 (2010-2015) secara umum ditujukan untuk mewujudkan pemantapan landasan pembangunan dengan penekanan kepada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi maju di bidang pertanian, perdagangan, dan jasa.

Kemampuan pengembangan dan pemanfaatan teknologi maju akan meningkatkan daya saing produk dan jasa dari wilayah Provinsi Sumatera Barat, sehingga dapat ditingkatkan nilai tambah yang dapat diterima masyarakat, baik petani, nelayan, pedagang, dan pengusaha jasa, termasuk jasa pendidikan dan jasa kesehatan. Dengan demikian, tingkat pengangguran dan kemiskinan akan dapat dikurangi, sehingga akses masyarakat ke bidang pendidikan dan kesehatan juga semakin membaik. Secara lebih rinci, arahan kebijakan nasional dan provinsi pada periode 2009-2015 dapat dituangkan pada tabel 3.1 berikut: Tabel 3.1. Identifikasi Kebijakan Nasional dan Provinsi Kabupaten Pasaman Barat No. II 1.

2. 3.

4.

III 1. 2. 3. 4.

Kebijakan Nasional/Provinsi Nasional Pengembangan komoditas unggulan melalui penguatan rantai nilai komoditas pada sektor pertanian, pertambangan, perkebunan, perikanan dan kelautan, pariwisata dan industri Penguatan kompetensi SDM pada pendidikan tinggi, pendidikan kejuruan, dan entrepreneur Penguatan kapasitas inovasi daerah yang menitikberatkan pada penciptaan iklim inovasi, kapasitas penelitian dan pengembangan, kerjasama riset, peningkatan budaya inovasi, pengembangan klaster industri dan jaringan global Pengembangan infrastruktur untuk mendukung implementasi kebijakan diatas menitikberatkan pada penguatan sistem logistik untuk mendukung proses pengembangan industri hilir komoditas unggulan Provinsi Pembangunan Agama dan Budaya Pembangunan Pemerintahan dan Hukum Pembangunan Sumber Daya Manusia Pembangunan Ekonomi

Sumber RKP 2015

RKP 2015 RKP 2015

RKP 2015

RPJP Provinsi 20052025 RPJP Provinsi 20052025 RPJP Provinsi 20052025 RPJP Provinsi 20052025

Keterangan

5.

Pembangunan Tata Lingkungan Hidup

Ruang

dan

RPJP Provinsi 20052025

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD Berdasarkan misi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pasaman Barat yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2011-2015, maka tujuan yang ingin dicapai dengan penyusunan Rencana Kerja (Renja) DKP Tahun 2015 adalah seperti tertuang pada tabel berikut: Tabel 3.2. Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran Renja DKP Tahun 2015 No.

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

1.

Memperkuat kelembagaan dan sumber daya aparatur Memperkuat kelembagaan dan sumberdaya manusia pelaku usaha perikanan Meningkatkan produksi perikanan

Pengembangan aparatur dinas

Meningkatnya kualitas sdm , meningkatkannya sarana dan prasarana aparatur di kantor dan di UPTD Jumlah kelompok pelaku usaha yang difasilitasi

2.

3.

Peningkatan dan pegembangan kelompok usaha perikanan 1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas produk perikanan tangkap

2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas produk perikanan budidaya

4.

Meningkatkan pengelolaan pesisir dan pulaupulau kecil

3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas produk olahan perikanan Meningkatkan sarana dan prasarana pengelolaan pulaupulau kecil

1. Jumlah alat penangkapan ikan 2. Jumlah armada penangkapan ikan 3. Jumlah pelabuhan perikanan 1. Jumlah sarana budidaya ikan 2. Jumlah unit pembenihan rakyat (upr) 3. Jumlah balai benih ikan Jumlah produk olahan ikan Jumlah sarana pemberdayaan pulau-pulau kecil

3.3. Program dan Kegiatan Secara umum, rencana program dan kegiatan DKP Pasaman Barat Tahun 2015 tertuang dalam 12 (dua belas) program yang terdiri dari 44 (empat puluh empat) kegiatan, seperti terlihat pada tabel berikut: Tabel 3.3. Program dan Kegiatan Tahun 2015 No. 1.

Program Program pelayanan administrasi perkantoran

Kegiatan 1.

1.

Penyediaan pelayanan administrasi perkantoran Penyediaan pemeliharaan rutin/berkala sarana & prasarana perkantoran & Aparatur Rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyusunan Rancangan RKPD 2016 Pengadaan pakaian Aparatur

1.


2. 3.

2. 3. 4.

5. 6.

7.

Program peningkatan disiplin aparatur Program peningkatan kapasitas SDM aparatur Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir Peningkatan kapasitas dan sumber daya aparatur Program peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pemdayagunaan sumberdaya laut Program pengembangan perikanan budidaya

1.

Monitoring dan EvaluasiPenyediaan sewa rumah jabatan/dinas/kantor 2. Pengadaan gedung pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau pulau kecil Pendidikan dan pelatihan formal 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 5.

8.


9.

Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran Produksi Ikan

1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2.

Operasional dan pemeliharaan kapal pengawas Operasional pengawasan dan penertiban laut dan sumberdaya ikan Pengadaan Sarana pengawasan Pembesaran kerapu di KJA Pengadaan sarana dan prasarana UPRRevisi Masterplan Pertanian Lanjutan Pembangunan Sarana dan Prasarana Balai Benih Ikan (BBI) Operasional Balai Benih Ikan (BBI) Pengembangan Layanan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Pengadaan sarana penangkapan ikan Operasional UPTD PPI Aia Bangih Operasional UPTD PPI Sasak Pengembangan PPI Aia Bangih Pengembangan PPI Sasak Pengadaan mesin long tail Pengembangan sarana dan prasarana pengolahan ikan Operasional bangsal pengolahan

3. 4. 5.

Peningkatan pemasaran Hasil Perikanan Pendamping Kegiatan Sistem Rantai Dingin Pusat Pengembangan sarana dan prasarana penyuluh perikanan

BAB IV PENUTUP Dokumen Rencana Kerja (Renja) DKP Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2015 akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan pada tahun 2015. Tentu saja, keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang termuat dalam Rencana Kerja ini sangat bergantung kepada komitmen dan kerjasama semua pihak yang terkait. Diperlukan upaya koordinasi yang lebih intense antar semua pihak sehingga program dan kegiatan bisa dilaksanakan dengan baik. Selain itu, diperlukan komitmen semua pihak terkait tindak lanjut dari segala kegiatan yang dilaksanakan. Mengingat tugas pokok dan fungsi DKP Kabupaten Pasaman Barat sebagai SKPD yang bertanggung jawab merumuskan program/kegiatan ke depan, maka tindak lanjut (follow up) menjadi suatu keharusan. Dengan demikian, dokumen rencana yang telah disusun tidak hanya sebatas dokumen tanpa implikasi. Tentu saja, Renja ini membutuhkan umpan balik (feedback) yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan perumusan rencana program di masa mendatang. Dengan demikian, program-program pembangunan akan lebih terarah dan bersinergi untuk mendapatkan hasil yang lebih baik di masa mendatang melalui perencananaan yang terintegrasi. Simpang Ampek, Agustus 2014 Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Pasaman Barat

Ir. Johnniwar, M.Si NIP. 19590603 199203 1 001

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Recommend Documents