DIMENSI HUBUNGAN NEGARA, POLITIK DAN PENDIDIKAN

DIMENSI HUBUNGAN NEGARA, POLITIK DAN PENDIDIKAN Kasful Anwar Us IAIN Sultan Thaha Saifudin Jambi Jl. Ahmad al-Habsy No. 5, Jambi Abstract: State, politics, and education is a set of unseparated dimensions of human life. Those three aspects have a close relation and sinergyze each others. State is the organization which has legitimation and politics is a tools to reach a goals had been planned. Education is the process to humanize human resources in the country. Education, sometimes, legitimize ruling elite policy. But it sometimes also play important role in guiding the state finding democratic spirit and as a tool to achieve people’s rights. Keywords : state, politics, and education A. Pendahuluan Negara, politik dan pendidikan merupakan tiga komponen penting, karena semuanya adalah bagian yang ikut mempengaruhi sistem kehidupan sosial dan kebudayaan manusia. Negara memiliki wilayah, rakyat, pemerintah dan kedaulatan yang melindungi potensi manusia dan alam serta pemberdayaannnya. Sedangkan politik adalah sistem ketatanegaraan yang disepakati untuk menghantarkan bangsa menuju cita-cita seluruh rakyatnya, dan suatu sistem yang mengatur kehidupan dalam berbangsa dan bernegara. Pendidikan adalah proses kulturisasi agar lebih maju, dan

298 proses pengembangan potensi manusia sesuai bakat dan minat untuk memperkuat dukungan terhadap penggalian sumber daya alam menuju terciptanya masyarakat yang dicita-citakan. Sementara itu masyarakat merupakan kelompok sosial yang selalu dan ingin berinteraksi dengan masyarakat lainnya. Untuk kepentingan ini masyarakat sudah tentu memerlukan aturan-aturan sosial dalam menjalani kehidupannya di dunia ini. Salah satu ssstem social yang dimaksud adalah system politik. Politik tidak bisa dipisahkan dengan masyarakat karena pada dasarnya politik itu lahir dari tengah-tengah masyarakat dan berguna bagi masyarakat terutama dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara, sebagaimana yang dikemukakan oleh G.A. Jacobsen & M.H. Lipman dalam B.C. Smith (1988), “Politic science is correctly designated the science of the state: objectively gathering and classifying fact about the state is the main purpose of this branch of learnig. Ini menunjukkan bahawa antara politik, masyarakat, negara dan pendidikan merupakan suatu sinergi yang dapat berkembang dan membawa manfaat bagi orang banyak. dalam kehidupan yang moderen terutama dalam masyarakat yang sedang berkembang dan membangun politik adalah suatu ruh untuk mencapai suatu pembangunan yang telah dicita-citakan. Tuisan ini akan memaparkan defenisi negara, politik dan pendidikan serta menghubungkan ketiganya sebagai bagian yang saling mempengaruhi dalam membangun budaya dan peradaban manusia. B. Eksistensi Negara Sejak kata “negara” diterima secara umum sebagai pengertian yang menunjukkan organisasi teritorial suatu

TA’DIB, Vol. XV. No. 02. Edisi, Nopember 2010

299 bangsa yang memiliki kedaulatan, ia pun mengalami berbagai pemahaman tentang hakikat dirinya. Negara merupakan integrasi dari kekuasaan politik, ia adalah organisasi pokok dari kekuasaan politik. Negara adalah agency (alat) dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat. Manusia hidup dalam suasana kerjasama, sekaligus dalam suasana antagonistis dan penuh pertentangan. Negara adalah organisasi yang dalam sesuatu wilayah dapat memaksakan kekuasaannya secara sah terhadap semua golongan kekuasaan lainnya dan yang dapat menetapkan tujuan-tujuan dari kehidupan bersama. Selain itu, untuk dapat dikatakan sebagai negara, maka ia harus memiliki wilayah, rakyat, pemerintah dan kedaulatan. Wilayah adalah lingkup dan dasar pijakan yang mengandung potensi dan dapat menghidupi. Rakyat adalah komunitas manusia yang berbudaya sebagai subyek yang berperan untuk membangun budaya dan peradabannya. Sedangkan pemerintah adalah lembaga koordinatif yang diberi kuasa untuk memberdayakan potensi yang ada menuju cita-cita bersama. Kedaulatan adalah pengakuan akan eksistensi sebuah negara. Sebahagian organisasi kekuasaan, negara mempunyai sifat khusus yang tidak ada pada organisasi lain. Sifat tersebut melekat pada negara, karena merupakan penjelmaan dari kedaulatan yang dimiliki oleh suatu negara tertentu. Menurut Dahl dalam Dede Rosyada dkk (2000) setidaknya ada tiga sifat yang harus dimiliki oleh negara yaitu : 1. Sifat memaksa, artinya negara mempunyai kekuasaan untuk menggunakan kekerasan secara legal, agar


300 tercapai ketertiban dalam masyarakat dan mencegah anarki. 2. Sifat monopoli, artinya mempunyai hak kuasa tunggal dalam menetapkan tujuan bersama dalam masyarakat. 3. Sifat keadilan, artinya aturan hukum yang disepakati harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Dalam beberapa teori moderen, bentuk negara menekankan pada dua bentuk, yaitu negara kesatuan dan negara federal. 1. Negara kesatuan, terdiri atas dua bagian, yaitu pertama, negara kesatuan dengan sistem sentralisasi. Artinya daerah dan segala sumber daya alam yang dimiliki dikelola dan diatur oleh organisasi pusat. Kedua, negara kesatuan dengan sistem desentralisasi, artinya daerah diberi wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri 2. Negara federasi, adalah gabungan daripada beberapa negara. Setelah digabung beberapa negara tersebut ia melepaskan sebahagian kekuasaannya dan menyerahkan kepada pemerintah federal. Biasanya urusan yang ditangani pemerintah federal adalah bagian politik luar negeri, pertahanan, dan otoritas keuangan. Negara dapat dipandang sebagai asosiasi yang hidup dan bekerjasama dan mengejar beberapa tujuan negara. Dapat dikatakan bahwa tujuan terakhir setiap negara ialah menciptakan kebahagiaan bagi rakyatnya (bonum publicom, common good, common weal) Menurut Roger H. Sulthan Dalam Dede Rosyada dkk (2000), tujuan negara ialah memungkinkan rakyatnya ”berkembang serta menyelenggarakan daya ciptanya sebebas mungkin” (the freest possible development and creative self TA’DIB, Vol. XV. No. 02. Edisi, Nopember 2010

301 expression of its members). Sedangkan menurut Harold J. Laski dalam Dede Rosyada dkk (2000) tujuan negara adalah: ”menciptakan keadaan di mana rakyatnya dapat mencapai keinginan-keinginan mereka secara maksimal” (creation of those condition under which the members of the state may attain the maximum satisfaction of their desire) C. Hakikat Politik Tidak mudah mendefenisikan secara tepat istilah ”politik” bila dibandingkan dengan istilah-istilah yang lain, mirip seperti kata”sosiologi”, ”ekonomi” dan sebagainya. Kata ”politik” adalah kata yang sangat tua dan ada dalam kosakata setiap orang. Kata politik menembusi ruang-waktu dan karena seringnya dipakai pengertiannya menjadi sangat samar-samar dan umum. Selanjutnya penulis mencoba untuk memberikan definisi tentang ”politik” menurut beberapa para ahli, di antaranya ialah sebagai berikut. Menurut Damsar (1999), yang dimaksud dengan politik adalah : 1. Suatu kekuatan (power) yang dimiliki untuk menerapkan hasil kesepakatan rakyat. 2. Kumpulan keputusan bersama sesuai aspirasi. 3. Menggiring semua kekuatan untuk mencapai cita-cita bersama. 4. Proses penampungan aspirasi sebagai bahan pengambilan keputusan politik. Menurut Dahl dalam Dede Rosyada (2000) sistem politik ditinjau dari aspek ketatanegaraan memiliki mekanisme dan unsur yang saling mempengaruhi yang akhirnya lebih tepat disebut sinergi antara lembaga ketatanegaraan yang saling menunjang dan mengontrol untk menggiring sebuah negara. TA’DIB, Vol. XV. No. 02. Edisi, Nopember 2010

302 Dalam melaksanakan tugas politik dituntut keseimbangan antar sub-sub sistem termasuk masyarakat. Kehidupan berbangsa dan bernegara tidak terlepas dari kehidupan berpolitik, karena hidup itu sendiri merupakan bagian dari suatu politik. Menurut Miftah Thoha (2003) kehidupan yang demikian harus memiliki elastisitas demokrasi dan memberi ruang gerak lebih luas terhadap kehadiran partai politik, oposisi politik, kelompok penekan, media komunikasi politik dan figur politik. Dalam kehidupan politik, pemerintah berperan mengendalikan negara. Untuk itu perlu legitimasi dan dukungan dari segenap lapisan. Karena itu interaksi antara pengambil keputusan dengan kelompok lain di masyarakat harus dilakukan. Politik mengandung aspek-aspek dari sekian banyak pranata-pranata sosial yang meliputi ekonomi, pertahanan dan keamanan, hukum (rule of law), sosial budaya, agama, dan pendidikan. D. Hakikat Pendidikan Sejak seorang manusia dilahirkan di atas dunia ini, proses pendidikan sesungguhnya sudah mulai dijalankan. Bahkan menurut Zakiyah Darajat (2002) pendidikan itu sudah ditanam semenjak dari jabang bayi itu masih dalam kandungan. Hal ini sesuai dengan Hadits Rasullullah SAW yang artinya ”Tuntutlah ilmu itu semenjak dari dalam kandungan sampai ke liang lahat” (al-Hadits). Menurut Hasan Langgulung (1987) bahwa pendidikan dapat ditinjau dari dua aspek yaitu : 1. Ditinjau dari aspek sosial masyarakat, pendidikan berarti pewarisan kebudayaan dari generasi tua kepada generasi muda, agar kehidupan masyarakat tetap


303 berkelanjutan, atau dengan lain kata masyarakat mempunyai nilai budaya yang disalurkan kepada generasi muda. 2. Ditinjau dari aspek individu, pendidikan berarti pengembangan potensi-potensi yang terpendam dan tersembunyi, dan diangkat untuk dipoles agar mengkilap dan bersinar menyinari kegelapan manusia. Pendidikan yang berlaku di Indonesia harus mampu untuk mengangkat harkat dan martabat bangsa, karena dengan majunya pendidikan maka bangsa lain tidak akan memandang sebelah mata negara kita ini. E. Hubungan Negara, Politik dan Pendidikan Flechtheim dalam J.D. Legge (1972), menyebutkan bahwa negara adalah organisasi kekuasaan dan politik, atau ilmu politik adalah suatu hal yang mempelajari watak dan tujuan organisasi kekuasaan dan juga gejala-gejala kekuasaan lainnya yang berhubungan dengan negara. Dengan ini beralihlah sasaran ilmu politik dari negara menjadi kekuasaan. Ini merupakan suatu pendapat yang makin hari makin berkembang terutama di negara Amerika, terutama oleh para raja yang selalu menggunakan kata ’influence’ untuk pengertian keuasaan. Wilayah, rakyat, pemerintah dan kedaulatan adalah bagian dari negara yang mengandung potensi untuk dikembangkan. Proses pengembangannya memerlukan perencanaan dan strategi yang efektif. Karena itu, diperlukan langkah-langkah keputusan politik yang tepat. Untuk mencapai itu semua, harus ada sistem politik yang baik, saling bersinergi antara satu dengan yang lainnya.


304 Dalam menjalankan sistem politik, teori Montesque yang terdiri atas lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif merupakan teori yang menarik untuk dikaji dalam sistem politik moderen dewasa ini. Lembaga legislatif adalah lembaga kerakyatan yang berwenang untuk meletakkan perencanaan agar menyiratkan kehendak nurani rakyat, dan selanjutnya mengawasi pelaksanaannya setiap saat, dan terakhir mengevaluasi untuk mengetahui sejauhmana keberhasilan yang dicapai oleh politisi eksekutif. Lembaga eksekutif adalah lembaga pemerintah yang diberi wewenang dan kuasa untuk melaksanakan pembangunan dengan berpedoman pada isi ketetapan dan keputusan yang ditetapkan lembaga legislatif. Lembaga yudikatif adalah pemilik otoritas hukum pada semua unsur lapisan masyarakat dan bangsa. Dalam bertindak lembaga ini tidak pandang bulu, baik terhadap rakyat atau pemerintah dan politisi sekalipun. Penegak hukum ini harus mengedepankan arti supremasi hukum, dan tidak dapat diintervensi oleh siapapun. Dalam negara yang berdaulat, politisi juga sangat menentukan idiologi suatu bangsa sebagai pandangan hidup berbangsa dan bernegara. Idiologi sebuah negara sangat menentukan arah dan tujuan sebuah lembaga pendidikan, artinya pendidikan diarahkan untuk mendidik mental manusia mencapai paham idiologi yang disepakati dan dianut oleh sebuah negara. Selain dipengaruhi oleh muatan idiologis, pendidikan juga lebih banyak diwarnai nilai budaya yang berkembang dalam setiap negara. Akan tetapi muatan idiologi lebih dominan ketimbang nilai budaya. Para pelaku politik kadang kala mendoktrin institusi pendidikan untuk lebih banyak TA’DIB, Vol. XV. No. 02. Edisi, Nopember 2010

305 metransper nilai idiologi guna membentuk idiologi siswa, sehingga ada kesan institusi pendidikan selalu terkooptasi oleh penguasa. Hal ini membuat institusi pendidikan tidak dapat memerankan fungsinya sebagai lembaga kajian ilmiah yang murni dan independen. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa peran politik ikut menentukan warna pendidikan. Di Indonesia tidak terlalu aneh kalau setiap ganti menteri, maka kurikulum dan sistem pendidikan selalu berubah, karena ada kesan aspek-aspek ini dijadikan alat politik. Contoh, mata pelajaran Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa (PSPB) yang terkesan seperti mengarahkan generasi terdidik untuk mengkultuskan seseorang. Begitu juga dengan mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP), dan penataran Pedoman Penghayatan Pengamalan Pancasila (P4) yang di satu pihak menekankan moral Pancasila, tapi di lain pihak berbeda dengan kenyataan prilaku sebagian praktisi politik yang terlanjur disebut-sebut telah melakukan korup, kolusi dan nepotisme (KKN). Kenyataan ini membuat pendidikan hanya melegitimasi keabsahan penguasa. Para pendidik, misalnya, dituntut untuk mengabdi kepada bangsanya – katanya pahlawan tanpa tanda jasa – tetapi tidak bisa lepas dari rantai kekuasaan. Idealisme dan kebebasan ilmiahnya terkubur oleh keserakahan politisi. Hal ini mengandung implikasi buruk terhadap anak-anak bangsa sebagai tunas harapan bangsa dan negara. Sebaliknya, peran pendidikan yang tak terkooptasi rantai kekuasaan akan memandu negara menemukan ruh demokrasi egalitarian hak-hak rakyatnya. Ini, misalnya, berkembang di kampus-kampus, kerana kampuslah yang meniupkan angin perubahan, kebenaran, keadilan dan perjuangan menegakkan hak-hak asasi manusia. Jadi, di TA’DIB, Vol. XV. No. 02. Edisi, Nopember 2010

306 kampus bukan hanya mentalitas yang dibangun, intelektualisasi nilai dan keterampilan juga lahir dari dunia kampus. Karena itu, posisi kampus memungkinkan lembaga ini menjadi kelompok penekan (preassure group) yang setiap saat dapat mengawasi jalannya roda pemerintahan dan perilaku politisi yang dianggap merugikan kepentingan negara dan masyarakat banyak. Selain itu, pendidikan juga memiliki peran sebagai agen pembaharuan dan perubahan, transliter budaya dan sentra demokratisasi yang dapat merubah konstelasi politik menjadi lebih sehat, transparan, dan kompetitif. Ini dimungkinkan karena adanya tingkat intelektualitas yang berkembang di kampuslah yang dapat mendorong terwujudnya proses demokratiasi di sebuah negara dan bangsa. Politisi yang diwarnai mental korup, kolusi dan nepotisme, berorientasi pada politik rekayasa yang merantai institusi pendidikan dan memasung rakyat, sama saja menanam bom yang mengandung potensi konflik yang setiap saat akan meledakkan gerakan revolusi dan reformasi dari bawah. Banyak contoh politisi pemerintah yang berakhir tragis akibat teori rantai dan pasung. Sebutlah beberapa contoh dalam hal ini, misalnya, bagaimana mahasiswa militan Iran meledakkan revolusi di Iran akibat kediktatoran pemimpin Iran, ledakan reformasi Korea Selatan yang memaksa turun Presidennya, ledakan revolusi di Philipina yang melumpuhkan kediktatoran Marcos, dan lebih tragis lagi ide prostoeca dan glasnot Gorbachev membuat negara adidaya itu (Uni Soviet) hancur berserakan, yang pada akhirnya tumbanglah rezim Gorbachev, dan terakhir jatuhnya hegemoni keluarga Cendana akibat militerisme seorang Soeharto. Semua gerakan tersebut


307 bersumber dari kepeloporan dan perjuangan mahasiswa yang keluar dari kampus untuk menuntut perubahan. Kenyataan sejarah tersebut, menyiratkan sebuah makna bahwa betapa besarnya pengaruh politik terhadap pendidikan dan bagaimana pendidikan mampu mengubah stagnasi politik suatu bangsa. Keduanya adalah mata rantai yang tidak dapat dipisahkan dan menentukan maju mundurnya sebuah negara. Dengan adanya fakta-fakta sebagaimana disebutkan di atas, dapat dikatakan bahwa sebuah negara akan maju budaya rakyatnya, jika memiliki sistem politik yang benar dan tidak mempolitisasi pendidikan. Sebaliknya pendidikan harus bersifat indenpenden, berjalan sesuai perannya, dan tidak menutup diri dari realitas politik praktis, dan memposisikan dari sebagai kekuatan penekan. Ini penting karena dari pendidikanlah akan lahir elit politik yang bermoral, mampu menjawab tantangan masa depan negara berupa demokratisasi, pasar bebas, hak asasi manusia, supremasi hukum, lingkungan hidup dan lain sebagainya. F. Penutup Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa manusia dalam menjalani kehidupan di atas dunia ini tidak terlepas dari politik. Politik adalah sebagian daripada alat atau sarana yang mengantarkan individu atau masyarakat kepada tercapainya tujuan tertentu dalam kehidupan berbangsa dan negara. Negara adalah organisasi yang ada dalam suatu masyarakat tertentu yang mempunyai cita-cita yang sama untuk bersatu, hidup dalam di dalam daerah tertentu, dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat. Adapun pendidikan adalah suatu proses transfer ilmu dan nilai-nilai yang diarahkan pada tujuan yang mulia. TA’DIB, Vol. XV. No. 02. Edisi, Nopember 2010

308 Antara negara, politik, dan pendidikan terdapat hubungan yang sangat erat satu sama lain. Tujuan politik dalam suatu kehidupan berbangsa dan bernegara tidak akan tercapai apabila aspek pendidikan diabaikan. Sebaliknya sebuah sistem pendidikan tidak akan mampu dijalankan dengan baik jika tidak bersinergi dan didukung oleh tatanan politik yang baik. Daftar Pustaka Damsar. 1999. Jurnal Politik dan Sosiologi, Tahun I. Nomor 2 Januari – Juni 1999. Padang: Laboratorium Mantawai. Derajat, Zakiyah. 2002. Ilmu Pendidikan Islam. Jakarta: Bumi Aksara. Langgulung, Hasan. 1987. Azas-Azas Pendidikan. Jakarta: Al-Husna. Legge, J.D. 1972. Indonesia. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Manan, Imran. 1989. Dasar-Dasar Pendidikan. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tenaga Kependidkan. Rosyada, Dede, dkk. 2000. Demokrasi, Hak asasi Manusia dan Masyarakat Madani. Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah Smith, B.C. 1988. Bureaucracy and Political Power. New York: St. Martin’s Press, Inc. Thoha, Miftah. 2003. Birokrasi dan Politik di Indonesia. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.


DIMENSI HUBUNGAN NEGARA, POLITIK DAN PENDIDIKAN

Recommend Documents