IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PINJAMAN UANG MUKA PERUMAHAN KERJASAMA BANK NOMOR PER/23/032014 DI BPJS KETENAGAKERJAAAN KANTOR CABANG TANJUNG PERAK Asmaul Khusnia S1 Ilmu Administrasi Negara, FIS, UNESA (
[email protected]) Tjitjik Rahaju, S.Sos., M.Si. Abstrak
Masalah perumahan masih menjadi beban terberat pekerja Indonesia, maka untuk meringankan beban tentang hal ini, BPJS Ketenagakerjaan menyediakan akses perumahan dengan menyiapkan program Pinjaman Uang Muka Perumahan Kerjasama Bank yang diatur dalam perjanjian kerjasama antara BPJS Ketenagakerjaan dan Bank Tabungan Negara tentang Pinjaman Perumahan Kerjasama Bank No.PER/23/032014. Pinjaman Uang Muka Kerjasama Bank bermaksud untuk membantu menyediakan uang muka perumahan kepada tenaga kerja peserta BPJS Ketenagakerjaan dalam rangka fasilitas kredit pemilikan rumah. Dalam pelaksanaannya, ditemui masalah sehingga penyelenggaraan realisasi program PUMP-KB belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Skripsi ini bertujuan untuk mendeskripsikan Implementasi Kebijakan Pinjaman Uang Muka Perumahan Kerjasama Bank No.PER/23/032014 di BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Tanjung Perak. Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Subjek penelitian dalam skripsi ini adalah Kepala Bidang Pemasaran, relationship officer BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Tanjung Perak, customer service operational Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Surabaya, dan HRD PT. Indomarco Adi Prima Surabaya. Hasil penelitian Implementasi Kebijakan Pinjaman Uang Muka Kerjasama Bank (PUMP-KB) dapat dilihat dari 4 variabel model analisis George C. Edward III, meliputi 1) Komunikasi dalam penyampaian informasi kebijakan PUMP-KB disampaikan melalui media brosur, media undangan, dan media elektronik. Sosialisasi PUMPKB dilakukan rutin selama tiga bulan sekali. 2) Sumber daya manusia yang terlibat dapat disimpulkan sudah memadai. Sumber daya anggaran yang disediakan untuk BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Tanjung Perak sudah merata sebesar Rp. 1.700.000.000 tetapi realisasi PUMP-KB hanya sebesar Rp. 20.000.000. Sedangkan sumber daya informasi dan kewenangan terkait pembagian wewenang sudah memadai sesuai dengan Perjanjian Kerjasama antara BPJS Ketenagakerjaan dengan BTN tentang Pinjaman Perumahan Kerjasama Bank Nomor PER/23/032014. 3) Disposisi mengenai sikap pegawai sudah mencukupi dalam melayani tenaga kerja. 4) Struktur birokrasi terkait dengan SOP yang sudah dimiliki para pelaksana kebijakan. Kesimpulannya, pelaksanaan PUMP-KB di BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Tanjung Perak belum berjalan dengan baik karena terdapat kendala, maka saran peneliti adalah 1) dari perspektif perusahaan perlu adanya monitoring sosialisasi dari HRD Perusahaan, 2) perlu adanya perubahan peraturan yang membuat kebijakan batasan harga jual untuk masing-masing provinsi, 3) sosialisasi yang melibatkan perwakilan serikat pekerja, 4) perlu adanya perbaikan metode sosialisasi dengan cara memperbanyak pencetakan brosur PUMP-KB. Kata Kunci : Implementasi, Pinjaman, Uang Muka, Kerjasama Bank.
1
THE IMPLEMENTATION OF POLICY ADVANCE LOAN MONEY HOUSING BANK COOPERATION NUMBER.PER/23/032014 IN BPJS EMPLOYMENT BRANCH OFFICE OF TANJUNG PERAK Asmaul Khusnia S1 Public Administration, FIS, UNESA (
[email protected]) Tjitjik Rahaju, S.Sos., M.Si. Abstract
Housing problem is still the heaviest burden of Indonesian workers, then to ease the burden on this, BPJS Employment provide access to housing by setting up programs Cooperation Housing Loan Bank Advances set forth in an agreement between BPJS Employment and BTN about Housing Loan Bank Cooperation No. PER/23/032014. Loan Advances Cooperation Bank intends to help provide advance housing to employment Employment BPJS participants in order to the housing loans. In practice, encountered problems that the organization realization PUMPKB program has not been fully run as expected. This thesis aimed to describe the implementation of policy advance Loan Money Housing Bank Cooperation No.PER/23/032014 in BPJS Employment Branch Office of Tanjung Perak. This type of research in this thesis is a descriptive study. The technique of collecting data through observation, interviews, and documentation. The subject of research in this thesis is the Head of Marketing, relationship officer BPJS Employment Branch Office of Tanjung Perak, customer service operations BTN Branch of Surabaya, and HRD PT. Indomarco Adi Prima Surabaya. Implementation of research results Loan Bank Advances Cooperation (PUMP-KB) can be seen from the 4 variable analysis model George C. Edward III, include 1) Communication, in the delivery of policy information PUMP-KB delivered through brochures, invitations media, and the electronic media. PUMP-KB socialization done regularly for three months. 2) Human resources involved can be concluded is adequate. Budgetary resources provided for BPJS Employment Branch Office Tanjung Perak has been uneven Rp. 1.700.000.000 but the realization of the PUMP-KB only Rp. 20.000.000. While the resources-related information and the authority has adequate division of authority in accordance with the Cooperation Agreement between BPJS Employment with BTN about Housing Loan Bank Cooperation No.PER/23/032014. 3) Disposition of the attitude of employees to be sufficient in serving employee. 4) bureaucratic structure associated with the SOP that has been owned by the policy implementers. In conclusion, the implementation PUMP-KB in BPJS Employment Branch Office of Tanjung Perak has not gone well because there is a lack, then the advice of researchers are 1) from the perspective of the company need for monitoring dissemination of HRD Company, 2) the need for regulatory changes that make the policy limits the sale price for each province, 3) the socialization involving union representatives workers, 4) the need for improved methods of socialization by multiplying the brochure printing PUMP-KB
Keywords: Implementation, Loans, Advances, Bank Cooperation.
I.
Permintaan perumahaan dari tahun ke tahun semakin meningkat hal ini menyebabkan pula pada harga jual rumah yang naik setiap tahunnya sekitar 15-20 persen. Kenaikan harga rumah dari tahun ke tahun ini membuat masyarakat harus berlomba-lomba untuk mencari hunian idaman secepat mungkin. Hal ini terjadi karena faktor upah pekerja yang naik setiap tahunnya, harga bahan baku yang terus naik, kenaikan harga BBM memicu peningkatan harga bahan bangunan, alasan investasi seiring penambahan fasilitas seputar perumahan, pembangunan fasilitas umum seperti jalan tol, pertokoan, dan lain-lain.
PENDAHULUAN A. Latar Belakang Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta asset bagi pemiliknya. Menurut UU No.1 th 2011 Pasal 19 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, bahwa penyelenggaraan rumah dan perumahan merupakan salah satu faktor penting dalam peningkatan harkat dan martabat hidup manusia serta sebagai kebutuhan dasar manusia bagi peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat. 2
Semua faktor tersebut saling terkait dan mempengaruhi satu dengan yang lainnya apalagi kemajuan sebuah lokasi dalam pembangunan sangat terasa dan tingkat keramaian penghuni semakin bertambah maka tidak dapat dielakkan lagi pasti terjadi kenaikan harga rumah di daerah tersebut. Rata-rata kenaikan harga rumah tidak selalu sama di semua daerah, hal ini tergantung lokasi dan fasilitas yang ada dan berkembang di daerah tersebut. (asuransirumah.org).
50.000.000,- (Sumber: Perjanjian Kerjasama antara BPJS Ketenagakerjaan dengan BTN tentang Pinjaman Perumahan Kerjasama Bank No.PER/23/032014). BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Jawa Timur terbagi dalam 16 (enam belas) Kantor Cabang yang tersebar di berbagai kota, salah satunya adalah kota Surabaya. BPJS Ketenagakerjaan Surabaya terbagi menjadi 3 (tiga) kantor cabang yang tersebar di daerah Rungkut, Darmo, dan Tanjung Perak. Pada tahun 2013 anggaran yang disediakan untuk kota Surabaya pada program PUMP-KB sebesar Rp. 3.200.000.000 sedangkan realisasi penyaluran PUMP-KB sebesar Rp. 6.440.000.000. Penjelasan mengenai realisasi penyaluran PUMP-KB Tahun 2013 di masing-masing kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan di Surabaya bisa dilihat pada tabel berikut ini:
Lokasi rumah strategis akses jangkauannya akan dicari masyarakat yang akan mempengaruhi harga jual rumah menjadi tinggi dan naik setiap tahunnya karena permintaan rumah semakin banyak. Menurut Direktur Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Elvyn G Masassya, masalah perumahan masih menjadi beban terberat para pekerja Indonesia. Maka untuk meringankan beban pekerja tentang hal ini, BPJS Ketenagakerjaan menyediakan akses perumahan dengan menyiapkan program pinjaman uang muka perumahan kerjasama bank (PUMP-KB) di berbagai daerah. Program Pinjaman Uang Muka Perumahan Kerjasama Bank (PUMP-KB) muncul karena adanya kebutuhan dari pekerja yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan itu sendiri. PUMP-KB bermaksud untuk membantu menyediakan uang muka perumahan kepada tenaga kerja peserta BPJS Ketenagakerjaan dalam rangka fasilitas kredit pemilikan rumah. Tujuan dari program ini yaitu meningkatkan kesejahteraan dan membantu tenaga kerja peserta BPJS Ketenagakerjaan terhadap pemenuhan kebutuhan pemilikan rumah. Selain itu, peserta BPJS Ketenagakerjaan selalu kesulitan untuk membayar uang muka perumahan. Secara tertulis BPJS Ketenagakerjaan telah bekerjasama dengan Bank Tabungan Negara melalui Perjanjian Kerjasama tentang Pinjaman Perumahan Kerjasama Bank Nomor PER/23/032014. Pinjaman Uang Muka Perumahan Kerjasama Bank diberikan kepada tenaga kerja yang telah memenuhi persyaratan dengan ketentuan bagi tenaga kerja dengan upah yang dilaporkan ke BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan Rp. 5.000.000,besarnya pinjaman Rp. 20.000.000,- sedangakan bagi tenaga kerja dengan upah yang dilaporkan antara Rp. 5.000.000 - Rp. 10.000.000,- besarnya pinjaman Rp. 35.000.000,- dan bagi tenaga kerja dengan upah yang dilaporkan diatas Rp.10.000.000,- besarnya pinjaman Rp.
Tabel 1.1 Realisasi Penyaluran PUMP-KB BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang No
Kantor
Unit
Cabang
Anggaran
Unit
Rp
Realisasi Rp
1
Darmo
25
1,250,000,000
94
1,890,000,000
2
Tg. Perak
15
750,000,000
77
1,685,000,000
3
Rungkut
24
1,200,000,000
121
2,865,000,000
Total
64
3,200,000,000
292
6,440,000,000
Surabaya Tahun 2013 Sumber: BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Tanjung Perak
Berdasarkan data rekap tabel 1.1 realisasi penyaluran PUMP-KB pada tahun 2013 bisa dilihat bahwa dari ketiga kantor cabang Surabaya BPJS Ketenagakerjaan, anggaran PUMP-KB yang disediakan paling sedikit adalah kantor cabang Tanjung Perak sebesar Rp. 750.000.000, sedangakan realisasi penyaluran program PUMP-KB pada tahun 2013 yang paling sedikit terdapat di kantor cabang tanjung perak sebesar Rp. 1.685.000.000. Pada tahun 2014 realisasi penyaluran program PUMP-KB jauh lebih menurun daripada tahun 2013. Hal ini bisa dilihat pada tabel berikut ini:
3
Kondisi tersebut bisa diartikan implementasi program Pinjaman Uang Muka Perumahan Kerjasama Bank (PUMPKB) mengalami penurunan realisasi penyaluran bagi tenaga kerja khususnya peserta BPJS Ketenagakerjaan. Dari pernyataan tersebut bisa dikatakan bahwa program Pinjaman Uang Muka Perumahan Kerjasama Bank pada tahun 2014 ini pelaksanaannya belum bisa sesuai target yang dicapai. Hal ini terbukti dari rekap data penyaluran PUMP-KB pada tahun 2013 dan tahun 2014 (tabel 1.1 dan tabel 1.2). Berangkat dari data-data tersebut, dilakukan penelitian program PUMP-KB BPJS Ketenagakerjaan di kantor cabang tanjung perak. Menurut Bapak Edi selaku Kepala Bidang Pemasaran BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Tanjung Perak, dalam pelaksanaan program Pinjaman Uang Muka Perumahan Kerjasama Bank tersebut belum berjalan dengan baik karena ada beberapa masalah yakni target realisasi program PUMP-KB pada tahun 2014 belum tercapai secara maksimal dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2013, dan masih banyaknya tenaga kerja yang tidak mengetahui adanya program PUMP-KB BPJS Ketenagakerjaan sehingga manfaat dari program PUMP-KB tidak dapat dirasakan oleh tenaga kerja. Hal ini didukung dengan pernyataan Ibu Rizky Nurul Azizah selaku Relationship Officer BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Tanjung Perak sebagai berikut:
Tabel 1.2 Realisasi Penyaluran PUMP-KB BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Surabaya Tahun 2014
No
Kantor
Unit
Cabang
Anggaran
Unit
Rp
Realisasi Rp
1
Darmo
63
2,200,000,000
3
60,000,000
2
Tg. Perak
49
1,700,000,000
1
20,000,000
3
Rungkut
91
3,200,000,000
2
40,000,000
Total
203
7,100,000,000
6
120,000,000
Sumber: BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Tanjung Perak.
Dari tiga kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan di Surabaya, kantor cabang rungkut memiliki anggaran untuk PUMPKB bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp. 3.200.000.000 dengan hitungan unit rumah sejumlah 91 unit. Sedangkan kantor cabang darmo berturut-turut memiliki 63 unit dengan nilai total 2.200.000.000 dan 49 unit untuk kantor cabang tanjung perak dengan nilai total 1.700.000.000. Jika dilihat dari realisasinya kantor cabang tanjung perak memiliki tingkat keteresapan jumlah unit yang rendah, hanya sebesar Rp. 20.000.000 atau sebesar 1.18% (satu koma delapan belas persen). Hasil rekap realisasi Pinjaman Uang Muka Perumahan Kerjasama Bank (PUMP-KB) anggaran pada tahun 2014 yang dialokasikan dari ketiga kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan Surabaya (Tanjung Perak, Darmo, dan Rungkut) yang paling sedikit anggaran yang disediakan yaitu kantor cabang Tanjung Perak Surabaya sebesar 49 unit rumah. Namun praktiknya realisasi implementasi program PUMP-KB pada tahun 2014 di kantor cabang Tanjung Perak hanya sebesar 1 unit rumah, dengan total anggaran sebesar Rp. 20.000.000,-. Menurut pernyataan dari Ibu Yunita selaku Staff Bagian Umum BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Jawa Timur bahwa, bisa dikatakan realisasi pada tahun 2013 sukses dan melebihi target yang ditentukan, namun pada tahun 2014 anggaran yang terealisasi untuk penyaluran PUMP-KB sebesar 3,06 persen. Dengan kajian tersebut maka sulit untuk memenuhi tercapainya target penyaluran untuk tahun 2014, apalagi mencapai seratus persen (100%).
“Ada beberapa masalah dalam pelaksanaan program PUMP-KB yakni karena banyak tenaga kerja yang belum mengetahui adanya program PUMP-KB BPJS Ketenagakerjaan sehingga realisasi program ini sangat sedikit ya. Selain itu target realisasi program PUMP-KB pada tahun 2014 ini belum tercapai secara maksimal dan terlihat perbedaan yang signifikan realisasi program PUMP-KB tahun 2013 dengan 2014.” Berdasarkan masalah-masalah yang sudah dijelaskan tersebut, peneliti akan menganalisis dengan menggunakan model implementasi George C. Edward III yaitu variabel komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Alasan menggunakan model implementasi George C. Edward III karena masalah-masalah yang telah dipaparkan sesuai dianalisis dengan 4
variabel-variabel yang ditawarkan dalam model implementasi George C. Edward III. Dalam pelaksanaan kebijakan Pinjaman Uang Muka Perumahan Kerjasama Bank (PUMP-KB) unsur-unsur para pelaksana kebijakan yang terlibat terdiri dari BPJS Ketenagakerjaan dan Bank Tabungan Negara dimana program PUMP-KB ini diperuntukkan bagi tenaga kerja yang sudah menjadi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Berdasarkan uraian yang telah disebutkan tersebut, maka peneliti ingin mengangkat tema skripsi ini dengan judul “IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PINJAMAN UANG MUKA PERUMAHAN KERJASAMA BANK NOMOR PER/23/032014 DI BADAN PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN KANTOR CABANG TANJUNG PERAK”.
2.
B. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka dapat dirumuskan masalahnya sebagai berikut : Bagaimana Implementasi Kebijakan Pinjaman Uang Muka Perumahan Kerjasama Bank Nomor PER/23/032014 di Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kantor Cabang Tanjung Perak?
Manfaat Praktis a) Bagi Mahasiswa Diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan khususnya dalam bidang Ilmu Administrasi Negara, serta dapat digunakan sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya. b) Bagi BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Tanjung Perak Melalui penelitian ini diharapkan bisa menjadi masukan dan bahan pertimbangan untuk perbaikan program Pinjaman Uang Muka Perumahan Kerjasama Bank (PUMP-KB) di BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Tanjung Perak. c) Bagi Universitas Negeri Surabaya Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan berupa hasil atau laporan penelitian yang dapat digunakan sebagai referensi atau literature untuk penelitian selanjutnya.
II. KAJIAN PUSTAKA A. Kebijakan Publik 1. Konsep dan Lingkup Kebijakan Publik Kebijakan publik menurut Dye (1981:1) dalam Subarsono (2005:2) adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan (public policy is whatever governments choose to do or not to do). Konsep tersebut sangat luas karena kebijakan publik mencakup sesuatu yang tidak dilakukan oleh pemerintah disamping yang dilakukan oleh pemerintah ketika pemerintah menghadapi suatu masalah publik. Sedangkan menurut Dye (1955:1) dalam Agustino (2012:7) Kebijakan publik adalah apa yang dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan. Melalui definisi ini kita mendapat pemahaman bahwa terdapat perbedaan antara apa yang akan dikerjakan pemerintah dan apa yang sesungguhnya harus dikerjakan oleh pemerintah. Anderson (1984:3) dalam Agustino (2012:7) mendefinisikan kebijakan publik dalam bukunya Public Policy Making sebagai serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan. Konsep kebijakan ini menitikberatkan pada apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan atau dimaksud. Dan hal inilah
C. Tujuan Penelitian Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan Implementasi Kebijakan Pinjaman Uang Muka Perumahan Kerjasama Bank Nomor PER/23/032014 di Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kantor Cabang Tanjung Perak. D. Manfaat Penelitian 1. Manfaat Teoritis Secara teoritis hasil penelitian tentang Implementasi Kebijakan Pinjaman Uang Muka Perumahan Kerjasama Bank Nomor PER/23/032014 di BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Tanjung Perak diharapkan dapat memberi masukan bagi khasanah ilmu pengetahuan dan dijadikan suatu sumbangan analisis ilmiah dalam bidang Ilmu Administrasi Negara pada kajian pelayanan publik dan kajian kebijakan publik khususnya mengenai Implementasi Kebijakan Publik.
5
yang membedakan kebijakan dari suatu keputusan yang merupakan pilihan diantara beberapa alternatif yang ada. Subarsono berpendapat (2005:3) bahwa kebijakan publik seharusnya berisi tujuan, nilai-nilai, dan praktika-praktika sosial yang ada dalam masyarakat (Dikutip Dye, 1981). Ini berarti kebijakan publik tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai dan praktikpraktik sosial yang ada dalam masyarakat. Dilihat dari hirarkinya kebijakan publik dapat bersifat nasional, regional, maupun lokal, seperti Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Pemerintah Propinsi, Peraturan Pemerintah Kabupaten atau Kota, dan keputusan Bupati atau Walikota (Subarsono, 2005:3-4). Kebijakan publik yang telah diterapkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah program Manfaat Layanan Tambahan yang berupa Pinjaman Uang Muka Perumahan Kerjasama Bank (PUMP-KB) sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerjasama antara BPJS Ketenagakerjaan dengan Bank Tabungan Negara tentang Pinjaman Perumahan Kerjasama Bank No.PER/23/032014. Program dari BPJS Ketenagakerjaan ini mempunyai maksud atau tujuan untuk memberikan manfaat tambahan berupa Pinjaman Uang Muka Perumahan bagi para peserta BPJS Ketenagakerjaan. Dengan adanya program tersebut diharapkan para peserta bisa merasakan manfaat tambahan dari BPJS Ketenagakerjaan yaitu dalam hal kepemilikan rumah. Hal tersebut sesuai dengan definisi yang dikatakan oleh Anderson (1984:3) dalam Agustino (2012:7) bahwa definisi kebijakan publik ini sebagai serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh sekelompok aktor yang berhubungan suatu hal yang diperhatikan. Dari pengertian tersebut bisa dilihat kegiatan yang diterapkan adalah sebuah program yang bernama Manfaat Layanan Tambahan yaitu berupa Pinjaman Uang Muka Perumahan Kerjasama Bank sesuai pada aturan Perjanjian Kerjasama antara BPJS Ketenagakerjaan dengan BTN No,PER/23/032014. Tujuan dari program tersebut adalah untuk meningkatkan kesejahteraan peserta berupa kepemilikan perumahan melalui program Pinjaman Uang Muka Perumahan Kerjasama Bank dari BPJS Ketenagakerjaan. Dari situlah para peserta BPJS Ketenagakerjaan bisa merasakan manfaat tambahan dari program yang diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
B. Implementasi Kebijakan Publik 1. Definisi Implementasi Kebijakan Publik Implementasi kebijakan merupakan salah satu bagian terpenting dalam proses pencapaian tujuan kebijakan yang telah ditetapkan. Menurut Van Metter dan Van Horn dalam Winarno (2005:102) mengatakan bahwa implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusankeputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakantindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahanperubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan. Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan turunan dari kebijakan publik tersebut (Nugroho, 2011:618).
2.
Unsur-unsur Implementasi Kebijakan Unsur-unsur implementasi kebijakan menurut Tachjan (2006:26-36), terdapat beberapa unsur yang harus ada dalam implementasi kebijakan, yaitu: a)
Pelaksana (implementor) Pihak yang mempunyai kewajiban untuk melaksanakan kebijakan publik adalah unit-unit administratif atau unitunit birokratik pada setiap tingkat pemerintahan. Yang menjadi pihak pelaksana kebijakan Pinjaman Uang Muka Perumahan Kerjasama Bank adalah BPJS Ketenagakerjaan selaku pihak pertama dan pihak Bank Tabungan Negara selaku pihak kedua yang mendukung adanya program PUMP-KB bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan. b) Program atau kebijakan publik Pada hakekatnya, implementasi kebijakan adalah implementasi program. Program yang akan dijalankan sebaiknya mudah dipahami dari isi, tujuan atau sasaran serta sumber daya yang diperlukan agar para pelaksana program dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Menurut Siagian dalam 6
Tachjan (2006:32), program harus memiliki cirri-ciri sebagai berikut: 1) Sasaran yang hendak dicapai, 2) Jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu, 3) Besarnya biaya yang diperlukan beserta sumbernya, 4) Jenis-jenis kegiatan yang dilaksanakan, 5) Tenaga kerja yang dibutuhkan baik ditinjau dari segi jumlahnya maupun dilihat dari sudut kualifikasi serta keahlian dan keterampilan yang diperlukan.
situasi, atau proses. Komponen-komponen apa saja yang terdapat pada objek situasi, atau proses tersebut. Bagaimana korelasi-korelasi antara komponen-komponen itu satu dengan yang lainnya. Komponen-komponen model sistem implementasi kebijakan publik, terdiri atas : (1) program (kebijakan) yang dilaksanakan; (2) target groups, yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut, perubahan atau peningkatan; (3) unsur pelaksana (implementor), baik organisasi atau perorangan, yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi tersebut; dan (4) faktor lingkungan (fisik, sosial, budaya dan politik). (Tachjan, 2006:36-37). Pada penelitian ini peneliti menggunakan model implementasi kebijakan publik dari George C. Edwards III dalam model ini terdapat empat faktor atau variabel terhadap keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan. Empat faktor atau variabel tersebut diantaranya meliputi variabel komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Menurut Edward III, empat faktor yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan bekerja secara stimulan dan berinteraksi satu sama lain untuk membantu dan menghambat implementasi kebijakan, maka pendekatan yang ideal adalah dengan cara merefleksikan kompleksitas ini dengan membahas semua faktor tersebut sekaligus. (Winarno, 2005:174-175). 1. Komunikasi (Communication) Berdasarkan pendapat George C. Edward III dalam Widodo (2011:97) komunikasi diartikan sebagai proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan. Komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (policy maker) kepada pelaksanaan kebijakan (policy implementors). Komunikasi yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan Kantor cabang Tanjung Perak dalam menginformasikan program Pinjaman Uang Muka Perumahan Kerjasama Bank (PUMPKB) untuk peserta BPJS Ketenagakerjaan dan calon peserta melalui sosialisasisosialisasi langsung ke perusahaan maupun sosialisasi tidak langsung media elektronik. Berikut ini dimensi yang dapat mempengaruhi komunikasi meliput: a) Transmisi (transmission) Dimensi transmisi menghendaki agar kebijakan publik disampaikan tidak hanya disampaikan kepada pelaksana kebijakan, tetapi juga disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang
Dalam hal ini program atau kebijakan Pinjaman Uang Muka Perumahan Kerjasama Bank Nomor PER/23/032014 di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kantor Cabang Tanjung Perak. c)
Kelompok Sasaran (target group) Kelompok sasaran merupakan sekelompok orang atau organisasi yang akan dipengaruhi perilakunya oleh kebijakan. Diharapkan kelompok sasaran dapat menerima dan menyesuaikan diri terhadap pola-pola interaksi yang ditentukan oleh kebijakan. Kelompok sasaran dapat mematuhi atau menyesuaikan diri terhadap kebijakan yang diimplementasikan tergantung dari kesesuaian isi kebijakan (program) dengan harapan dari para kelompok sasaran. Kelompok sasaran dari kebijakan Pinjaman Uang Muka Perumahan Kerjasama Bank (PUMPKB) adalah tenaga kerja yang sudah menjadi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.
C. Model Implementasi Kebijakan Pada dasarnya proses implementasi merupakan fase yang penting, dimana melalui implementasi inilah suatu kebijakan dapat mempunyai dampak atau tujuan, karena hal ini berkaitan dengan bagaimana suatu kebijakan yang telah dirumuskan bisa dapat dilaksanakan dengan baik. Keberhasilan dalam pengimplementasian sebuah kebijakan dipengaruhi oleh banyak faktor atau variabel, dan masing-masing variabel saling berhubungan satu sama lain. Implementasi kebijakan publik akan lebih mudah dipahami apabila menggunakan suatu model atau kerangka pemikiran tertentu. Suatu model akan memberikan gambaran kepada kita secara bulat lengkap mengenai sesuatu objek, 7
berkepentingan, baik langsung maupun tidak langsung terhadap kebijakan publik. Dimensi transmisi menghendaki agar kebijakan publik dapat ditransformasikan kepada pelaksana, kelompok sasaran, dan pihak lain yang terkait dengan kebijakan (Widodo, 2011:99). Berdasarkan pendapat Agustino (2012:150) penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali yang terjadi dalam penyaluran komunikasi adalah adanya salah pengertian, hal tersebut disebabkan karena komunikasi telah melalui beberapa tingkatan birokrasi, sehingga apa yang diharapkan terdistorsi ditengah jalan. b) Kejelasan (clarity) Dimensi kejelasan menghendaki agar kebijakan yang ditransmisikan kepada pelaksana, target group, dan pihak lain yang berkepentingan langsung maupun tidak langsung terhadap kebijakan dapat diterima dengan jelas sehingga diantara mereka mengetahui apa yang menjadi maksud, tujuan, dan sasaran serta substansi dari kebijakan publik tersebut. Menurut Edward III dalam Winarno (2005:177), faktor yang mendorong terjadinya ketidakjelasan adalah kompleksitas kebijakan publik, keinginan untuk tidak mengganggu kelompok masyarakat, kurangnya konsensus mengenai tujuantujuan kebijakan, masalah-masalah dalam memulai suatu kebijakan baru, menghindari pertanggungjawaban kebijakan, dan sifat pembentukan kebijakan pengadilan. c) Konsistensi (consistency) Faktor selanjutnya yang mempengaruhi komunikasi kebijakan ialah dimensi konsitensi. Jika implementasi kebijakan ingin berlangsung efektif, maka perintahperintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas. Perintah-perintah implementasi kebijakan yang tidak konsisten akan mendorong para pelaksana mengambil tindakan yang sangat longgar dalam menafsirkan dan mengimplementasikan kebijakan. Maka akan berakibat pada ketidakefektifan implementasi kebijakan karena tindakan yang sangat longgar kemungkinan tidak dapat digunakan untuk melaksanakan tujuan-tujuan kebijakan (Winarno, 2005:177-178).
2.
8
Sumberdaya (Resources) Berdasarkan pendapat Edward III dalam Widodo (2011:98) bahwa faktor sumberdaya ini mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan. Sumber daya sebagaimana telah disebutkan meliputi sumber daya manusia, sumber daya keuangan, sumber daya peralatan (gedung, tanah, dan suku cadang lain), dan sumber daya informasi dan kewenangan yang diperlukan dalam melaksanakan kebijakan. a) Sumber Daya Manusia Sumber daya manusia merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kebijakan. Selain itu, sumber daya manusia tersebut harus mengetahui apa yang harus dilakukan. Edward III (dalam Widodo, 2011:98) mengatakan bahwa: “probably the most essential resources in implementing policy is staff”. Dari pendapat Edward tersebut diketahui bahwa kebutuhan akan sumber daya manusia tidak bisa dihindarkan dan harus dipenuhi demi tercapainya tujuan kebijakan. Sumber daya manusia pelaku kebijakan tersebut juga membutuhkan informasi yang cukup tidak saja berkaitan dengan bagaimana cara melaksanakan kebijakan, tetapi juga mengetahui arti penting data mengenai kepatuhan pihak lain yang terlibat terhadap peraturan dan pengaturan berlaku. Dengan demikian, sumber daya manusia dalam implementasi kebijakan di samping harus cukup juga harus memiliki keahlian dan kemampuan untuk melaksanakan tugas, anjuran, perintah dari atasan. Oleh karena itu, sumber daya manusia harus ada ketepatan dan kelayakan antara jumlah staf yang dibutuhkan dan keahlian yang dimiliki sesuai dengan tugas pekerjaan yang ditanganinya (Widodo, 2011:9899). b) Sumber Daya Anggaran Sumber daya yang mempengaruhi efektifitas pelaksanaan kebijakan, selain sumber daya manusia adalah dana yang diperlukan untuk membiayai operasionalisasi pelaksanaan kebijakan. Terbatasnya anggaran yang tersedia menyebabkan kualitas pelayanan pada publik yang harus diberikan kepada masyarakat juga terbatas. Hal tersebut ditegaskan oleh Edward III dalam kesimpulan sebagai berikut Budgetery limitations, and citizens opposition limit the acquation of adequate facilities. This in turn
limit the quality of the services that implementers can be privide to the public.
Edward III bahwa kewenangan yang cukup untuk membuat keputusan sendiri yang dimiliki oleh suatu lembaga akan mempengaruhi lembaga itu dalam melaksanakan suatu kebijakan. Kewenangan menjadi penting kehadirannya ketika mereka dihadapkan suatu masalah dan mengharuskan untuk segera diselesaikan dengan suatu keputusan (Widodo, 2011:102-103). Berdasarkan pemaparan mengenai sumber daya maka dapat disimpulkan bahwa sumber daya merupakan salah satu faktor penting dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya kebijakan yang dirumuskan tanpa adanya sumber daya yang memadai, maka hanya akan menjadi suatu perencanaan saja.
Kondisi tersebut juga menyebabkan para pelaku kebijakan tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal dan mereka tidak mendapatkan insentif sesuai dengan yang diharapkan sehungga menyebabkan gagalnya pelaksanaan program. Dalam kondisi seperti yang telah dikemukakan dapat disimpulkan bahwa terbatasnya sumber daya keuangan (anggaran), akan mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan (Widodo, 2011:100-101). c)
Sumber Daya Peralatan Menurut pendapat Edward III dalam Widodo (2011:102) sumber daya peralatan merupakan sarana yang digunakan untuk operasionalisasi implementasi suatu kebijakan yang meliputi gedung, tanah, dan sarana yang semuanya akan memudahkan dalam memberikan pelayanan dalam implementasi. Edward III menegaskan bahwa “ physical facilities may also be critical resources in implementation. An implementor may have authority to exercise his task, but without the necessary building, equipment, supplies, and even green space implementation won’t succed”. Dengan demikian, terbatasnya fasilitas dan peralatan yang diperlukan dalam pelaksaan kebijakan menyebabkan gagalnya pelaksanaan kebijakan. d) Sumber Daya Informasi dan Kewenangan Sumber daya informasi juga menjadi faktor penting dalam implementasi kebijakan. Terutama, informasi yang relevan dan cukup tentang bagaimana cara mengimplementasikan suatu kebijakan. Hal itu dimaksudkan agar para pelaksana tidak akan melakukan suatu kesalahan dalam menginterpretasikan tentang bagaimana cara mengimplementasikan kebijakan tersebut. Kewenangan juga merupakan sumber daya lain yang mempengaruhi efektivitas pelaksaan kebijakan. Kewenangan sangat diperlukan, terutama untuk menjamin dan meyakinkan bahwa kebijaksanaan yang akan dilaksanakan adalah sesuai dengan yang mereka kehendaki. Menurut 9
3.
Disposisi (disposition) Disposisi merupakan variabel ketiga yang mempengaruhi implementasi kebijakan. Edward III menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan bukan hanya ditentukan oleh sejauh mana para pelaku kebijakan mengetahui apa yang harus dilakukan dan mampu melakukannya, tetapi juga ditentukan oleh kemauan para pelaku kebijakan tadi memiliki disposisi yang kuat terhadap kebijakan yang sedang diimplementasikan. Disposisi ini merupakan kemauan, keinginan, dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat terwujud. Disposisi ini akan muncul diantara para pelaku kebijakan, manakala akan menguntungkan tidak hanya organisasinya, tetapi juga dirinya. Disposisi diartikan sebagai kecenderungan, keinginan atau kesepakatan para pelaksana untuk melaksanakan kegiatan. Pada akhirnya, intensitas disposisi para pelaksana dapat mempengaruhi pelaksanaan (performance) kebijakan. Kurangnya atau terbatasnya intensitas disposisi ini akan bisa menyebabkan gagalnya implementasi kebijakan (Widodo, 2011:104-105).
4.
Struktur Birokrasi (bureaucratic structure) Menurut Edward III dalam Widodo (2011:106) bahwa keberadaan struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan mempunyai peran yang penting, dimana implementasi kebijakan belum bisa menjadi efektif karena adanya ketidakefisien struktur birokrasi (deficiencies in bureaucratic
structure). Struktur birokrasi mencakup aspek-aspek seperti struktur organisasi, pembagian wewenang, hubungan antara unit-unit organisasi yang ada dalam organisasi yang bersangkutan, dan hubungan organisasi dengan organisasi luar dan sebagainya. Oleh karena itu, untuk memudahkan dan menyeragamkan tindakan dari para pelaksana kebijakan dalam melaksanakan apa yang menjadi bidang tugasnya struktur birokrasi mencakup dua dimensi, yaitu: a) Dimensi fragmentasi (fragmentation) Struktur birokrasi yang terfragmentasi (terpecah-pecah atau tersebar) dapat meningkatkan gagalnya komunikasi, dimana para pelaksana kebijakan akan mempunyai kesempatan yang besar berita atau instruksinya akan terdistori.
yaitu disposisi dan variabel keempat yakni struktur birokrasi yang terdiri dari indikator SOP (Standard Operational Procedure) dan fragmentasi. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Tanjung Perak. Bentuk penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Sumber data yang terdapat dalam penelitian ini terdiri dari dua sumber meliputi sumber data primer yang diperoleh dari observasi dan wawancara. Sumber data sekunder yang berasal dari arsip pedoman umum mengenai program Pinjaman Uang Muka Perumahan Kerjasama Bank, arsip mengenai kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, tabel-tabel realisasi penyaluran dana PUMP-KB dan dokumen Perjanjian Kerjasama antara BPJS Ketenagakerjaan dengan Bank Tabungan Negara tentang Pinjaman Perumahan Kerjasama Bank Nomor PER/23/032014. Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti adalah menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil analisis data pada penelitian ini menggunakan bentuk analisis data oleh Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2011:246) meliputi tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.
b) Standar Prosedur Operasi (Standard Operating Procedure) Standar prosedur operasi menyangkut mekanisme, system, dan prosedur pelaksanaan kebijakan, pembagian tugas pokok, fungsi, kewenangan, dan tanggungjawab diantara para pelaku dan tidak harmonisnya hubungan diantara organisasi pelaksana satu dengan lainnya, ikut pula menentukan gagalnya pelaksanaan suatu kebijakan. III.
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN A. HASIL PENELITIAN 1. Deskripsi Lokasi Lokasi pelaksanaan penelitian yang dipilih peneliti berada di kantor Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan cabang Tanjung Perak Surabaya. Kantor ini terletak di Jalan Tanjung Perak Timur Nomor 82 Surabaya. Alasan peneliti memilih lokasi ini karena dari latar belakang masalah yang dijabarkan, BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Tanjung Perak ini memiliki realisasi tenaga kerja untuk program PUMP-KB lebih sedikit daripada Kantor Cabang lain yang ada di Surabaya yaitu kantor cabang darmo dan kantor cabang rungkut.
METODE PENELITIAN Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian ini menggunakan model implementasi George C. Edward III dalam menganalisis hasil penelitian, yang terdiri dari empat variabel yaitu: komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Pada variabel komunikasi terdapat tiga dimensi diantaranya dimensi transmisi dimana bentuk penyampaian informasi pelaksanaan kebijakan PUMP-KB, dimensi kejelasan informasi terkait dengan kejelasan kebijakan PUMP-KB yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan dan Bank Tabungan Negara, dan dimensi konsistensi terkait dengan konsistensi informasi kebijakan PUMP-KB yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Tanjung Perak dengan BTN Kantor Cabang Surabaya kepada perusahaanperusahaan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Variabel kedua yaitu sumberdaya yang terdiri dari empat indikator meliputi sumberdaya manusia, sumberdaya anggaran, sumberdaya fasilitas, dan sumberdaya informasi dan kewenangan. Variabel ketiga
2.
10
Gambaran Umum Kebijakan PUMPKB BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Tanjung Perak BPJS Ketenagakerjaan memiliki program Manfaat Layanan Tambahan (MLT) yang bertujuan untuk kesejahteraan peserta atau tenaga kerja yaitu pemberian pelatihan ahli K3 bagi peserta yang ditujukan untuk pencegahan menurunkan angka kecelakaan kerja di lingkungan perusahaan, pelatihan safety
riding bagi peserta, pemberian bantuan biaya perawatan dan pengobatan bagi peserta akibat kecelakaan kerja, pemberian peralatan K3 kepada perusahaan yang bergerak di bidang usaha jasa konstruksi, pemberian bantuan biaya pemakaman untuk anggota keluarga peserta yang meninggal dunia, dan pinjaman uang muka perumahan kerjasama bank (PUMP-KB). Dari berbagai macam program yang ada didalam Manfaat Layanan Tambahan (MLT) tersebut, peneliti akan meneliti mengenai program Pinjaman Uang Muka Perumahan Kerjasama Bank (PUMP-KB). Terciptanya program Pinjaman Uang Muka Perumahan Kerjasama Bank (PUMP-KB) ini dilatarbelakangi masalah perumahan masih menjadi beban terberat pekerja Indonesia. Untuk meringankan beban pekerja mengenai permasalahan tersebut, BPJS Ketenagakerjaan menyediakan akses perumahan dengan menyiapkan program Pinjaman Uang Muka Perumahan Kerjasama Bank (PUMP-KB). Program Pinjaman Uang Muka Kerjasama Bank (PUMP-KB) adalah salah satu program dari Manfaat Layanan Tambahan BPJS Ketenagakerjaan yang memberikan pinjaman uang muka perumahan kepada tenaga kerja peserta BPJS Ketenagakerjaan dalam rangka mendapatkan fasilitas kredit pemilikan rumah dari bank yang bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan yaitu Bank Tabungan Negara. Tambahan fasilitas kredit ini untuk pemenuhan uang muka bagi peserta program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang mengajukan KPR BTN Sejahtera FLPP. Program PUMP-KB ini memiliki tujuan meningkatkan kesejahteraan dan membantu tenaga kerja peserta BPJS Ketenagakerjaan terhadap pemenuhan kebutuhan pemilikan rumah. Hal tersebut dibenarkan dengan pendapat dari Ibu Rizky Nurul Azizah selaku Relationship Officer BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Tanjung Perak Surabaya mengemukakan bahwa: “PUMP-KB ini adalah manfaat tambahan yang bisa didapatkan oleh tenaga kerja atau peserta BPJS Ketenagakerjaan untuk mendapatkan pinjaman uang muka dan mendapatkan fasilitas KPR dari bank BTN dengan syarat tertentu, jadi gitu mbak”. (Sumber: wawancara dengan Ibu Rizky
Nurul Azizah pada tanggal 28 Januari 2015) Program PUMP-KB ini telah bekerjasama dengan Bank Tabungan Negara selaku pihak penyalur kredit perumahan, hal ini telah diatur dalam Perjanjian Kerjasama antara BPJS Ketenagakerjaan dengan PT Bank Tabungan Negara tentang Pinjaman Perumahan Kerjasama Bank Nomor PER/23/032014. Melalui program PUMP-KB para pekerja bisa mendapatkan fasilitas kredit pemilikan rumah melalui Bank Tabungan Negara yang telah bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan. Bentuk kerjasama kedua belah pihak tersebut terdapat pada regulasi Perjanjian Kerjasama antara BPJS Ketenagakerjaan dengan PT Bank Tabungan Negara tentang Pinjaman Perumahan Kerjasama Bank Nomor.PER/23/032014.
B. PEMBAHASAN Kebijakan pada dasarnya upaya-upaya untuk memecahkan suatu permasalahan yang terjadi di masyarakat. Kebijakan publik merupakan suatu penetapan kebijakan dalam tahap perumusannya dilakukan oleh instansi pelaksana, namun bentuk perumusan kebijakan tersebut disesuaikan oleh kebutuhan lingkungan sekitar sehingga akan menghasilkan dampak postif atau negatif. Dengan tujuan untuk meringankan beban masalah perumahan pekerja Indonesia, BPJS Ketenagakerjaan menyediakan akses perumahan dengan menyiapkan program kebijakan Pinjaman Uang Muka Perumahan Kerjasama Bank yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama antara pihak BPJS Ketenagakerjaan dengan pihak Bank Tabungan Negara tentang Pinjaman Perumahan Kerjasama Bank Nomor PER/23/032014. Implementasi kebijakan merupakan suatu pendekatan yang dikendalikan oleh pelaksana kebijakan guna menyelesaikan permasalahan sosial, sehingga dengan implementasi kebijakan dapat menciptakan suatu hasil sesuai dengan tujuan ditetapkan. Penelitian mengenai Implementasi Kebijakan Pinjaman Uang Muka Perumahan Kerjasama Bank Nomor PER/23/032014 di BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Tanjung Perak, akan dianalisis menggunakan model implementasi menurut George C. Edward III yang terdiri dari komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Tujuan penelitian ini untuk mendeskrpsikan implementasi kebijakan PUMPKB Nomor PER/23/032014. 11
Keempat variabel tersebut akan dijabarkan secara berurutan dan lebih mendalam, sebagaimana dianalisis berasal dari data dan informasi yang diperoleh dari BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Tanjung Perak dan BTN Kantor Cabang Surabaya guna menjawab focus penelitian ini. Berikut ini adalah pemaparan dari analisis Implementasi Kebijakan Pinjaman Uang Muka Perumahan Kerjasama Bank Nomor PER/23/032014 di BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Tanjung Perak, menggunakan empat variabel menurut George C. Edward III yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. 1. Komunikasi (communication) Variabel pertama yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan menurut George C. Edward III adalah komunikasi. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan apabila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus dikomunikasikan pada setiap bagian agar implementor konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat. Implementasi program Pinjaman Uang Muka Perumahan Kerjasama Bank (PUMPKB) di BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Tanjung Perak Surabaya dilihat dari variabel komunikasi sudah berjalan dengan baik, melihat dari komunikasi melalui sosialisasi yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Tanjung Perak selaku pihak pertama yang menjadi pelaksana program dan Bank Tabungan Negara yang menjadi pihak kedua yang mendukung adanya program PUMP-KB ini. Diantaranya pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program PUMP-KB adalah Kepala Bidang Pemasaran Bapak Edi, Kepala Bidang Umum dan SDM Ibu Vinca Meitasari, relationship officer Ibu Rizky Nurul Azizah, dan CSO Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Surabaya Bapak Tirta. Setiap tiga bulan sekali para pihak melakukan pertemuan rutin untuk memberikan informasi sosialisasi kepada perusahaan-perusahaan yang menjadi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan mengenai program-program dari BPJS Ketenagakerjaan. Pada komunikasi ini terdapat tiga dimensi yang mempengaruhi keberhasilan tujuan kebijakan, yaitu: a) Dimensi Transmisi Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa dimensi transmisi ini menekankan pada alur komunikasi dalam
pelaksanaan program Pinjaman Uang Muka Kerjasama Bank (PUMP-KB) di BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Tanjung Perak berjalan sudah baik. Komunikasi yang dilakukan BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Tanjung Perak dan BTN sudah dijalankan dengan baik, dimana sosialisasi program Pinjaman Uang Muka Perumahan Kerjasama Bank (PUMP-KB) ini dilakukan kepada perusahaan-perusahaan yang menjadi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tanjung Perak salah satunya adalah PT Indomarco Adi Prima Surabaya. Sosialisasi ini dilakukan oleh pihak pertama yaitu BPJS Ketenagakerjaan dan pihak kedua yaitu Bank Tabungan Negara, baik dilakukan sendiri-sendiri maupun bersamaan. Hal ini sesuai dengan Perjanjian Kerjasama antara BPJS Ketenagakerjaan dengan PT Bank Tabungan Negara tentang Pinjaman Perumahan Kerjasama Bank Nomor PER/23/032014 Pasal 13 ayat (1). Para pihak yang terlibat dalam sosialisasi yakni relationship officer BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Tanjung Perak dan CSO Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Surabaya dilakukan dalam bentuk undangan kepada perusahaan yang menjadi kepesertaan BPJS ketenagakerjaan. Tetapi dalam proses sosialisasi yang dilakukan oleh pihak pelaksana kepada perusahaan tersebut juga mengalami kendala yang menghambat pelaksanaan program PUMP-KB BPJS Ketenagakerjaan. Kendala-kendala ini berasal dari penyampaian informasi mengenai program PUMP-KB terhadap karyawan bawahannya. Dalam melaksanakan sosialisasi kepada perusahaan yang menjadi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Tanjung Perak ini menggunakan media secara langsung (tatap muka), media cetak (brosur), dan media online (website). Jadi melalui media tatap muka langsung ini dilakukan melalui HRD Perusahaan secara langsung mengundang perusahaan yang menjadi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan misalnya PT Indomarco Adi Prima. Sedangkan media yang digunakan PT Indomarco dalam melakukan sosisalisasi program PUMPKB ini dengan bertatap muka secara langsung dengan supervisor masingmasing bagian. Tidak memungkinkan jika HRD Perusahaan mensosialisasikan 12
secara langsung kepada tenaga kerja karena akan mengganggu produktivitas kerja karyawan atau tenaga kerja tersebut.
melakukan kontrol sosialisasi terhadap perusahaan-perusahaan, hal ini terjadi karena tidak adanya monitoring sosialisasi dari pihak BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Tanjung Perak dan pihak Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Surabaya kepada perusahaan-perusahaan yang menjadi kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
b) Dimensi Kejelasan Kejelasan BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Tanjung Perak Surabaya dan Bank Tabungan Negara Cabang Surabaya mengenai pelaksanaan program Pinjaman Uang Muka Kerjasama Bank (PUMP-KB) sudah terlaksana dengan baik. Informasi mengenai program tersebut sudah dapat diterima dengan jelas oleh para pihak yang terlibat yaitu Kepala Bidang Pemasaran BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Tanjung Perak Bapa Edi, relationship officer BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Tanjung Perak Ibu Rizky Nurul Azizah, dan CSO Bank Tabungan Negara Cabang Surabaya Bapak Tirta. Para pelaksana program PUMP-KB ini melakukan sosialisasi kepada perusahaanperusahaan yang menjadi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan rutin dilakukan setiap tiga bulan sekali mengadakan presentasi bersama untuk menyampaikan program PUMP-KB ini kepada perusahaan tersebut.
2.
c) Dimensi Konsistensi BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Tanjung Perak dan BTN Kantor Cabang Surabaya sudah melaksanakan perintah-perintah yang menjadi tanggung jawabnya dengan maksimal dan konsisten. Perintah tersebut dijalankan atas Perjanjian Kerjasama antara pihak BPJS Ketenagakerjaan dengan Bank Tabungan Negara tentang Pinjaman Perumahan Kerjasama Bank Nomor PER/23/032014. Bentuk konsistensi yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan dan BTN adalah mengadakan pertemuan rutin tiga bulan sekali dengan mitra kerja BPJS Ketenagakerjaan atau Perusahaan yang menjadi kepesertaannya untuk dilakukannya sosialisasi mengenai program Pinjaman Uang Muka Perumahan Kerjasama Bank. Adanya beberapa permasalahan yang terjadi dalam komunikasi tersebut terjadi karena lemahnya kontrol sosialisasi terhadap perusahaan yang menjadi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Dimana para pihak BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Tanjung Perak dan pihak Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Surabaya tidak 13
Sumberdaya (resources) Variabel kedua yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan adalah sumberdaya. Pada variabel sumberdaya ini terdapat sub variabel yaitu sumberdaya manusia, sumberdaya anggaran, sumberdaya peralatan, dan sumberdaya informasi dan kewenangan. a) Sumberdaya manusia Sumber daya manusia di BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Tanjung Perak yang terlibat dalam menangani pelaksanaan program PUMP-KB ini dapat dirasa sudah baik, dimana kecukupan jumlah serta kualitas yang dimiliki oleh BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Tanjung Perak dalam pelaksanaan program PUMP-KB ini sudah seimbang. BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Tanjung Perak memiliki 4 (empat) relationship officer yang bertanggungjawab menganalisa atau verifikasi kepesertaan PUMP-KB, menyiapkan draft surat keterangan PUMP-KB, dan menyiapkan draft surat penolakan PUMP-KB yang akan diberikan kepada Kepala Bidang Pemasaran. Selain dari pihak BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Tanjung Perak yang terlibat dalam pelaksanaan program PUMP-KB, pihak Bank Tabungan Negara yang terlibat dalam pelaksanaan program PUMP-KB adalah credit consumer dan Customer Service Operational. Pelaksanaan program PUMP-KB akan mendapatkan hasil yang maksimal apabila semua unit yang terkait tersebut ikut berperan, diantaranya peran Kepala Kantor Cabang, Kepala Bidang Pemasaran dan relationship officer BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Tanjung Perak, peran CSO Bank Tabungan Negara, serta peran HRD Perusahaanperusahaan yang menjadi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.
b) Sumberdaya Anggaran Anggaran yang disediakan untuk program PUMP-KB di BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Tanjung Perak Surabaya pada tahun 2014 sebesar Rp. 1.700.000.000. Sedangkan untuk bunga yang dibebankan bagi peserta program PUMP-KB sebesar 6% per tahun. Anggaran tersebut telah disediakan dari Kantor Pusat BPJS Ketenagakerjaan dalam bentuk rekening giro pinjaman perumahan sesuai dengan kebutuhan penyaluran Pinjaman Perumahan pada peserta BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini sesuai dengan regulasi Perjanjian Kerjasama antara BPJS Ketenagakerjaan dengan PT Bank Tabungan Negara tentang Pinjaman Perumahan Kerjasama Bank No.PER/23/032014 pada pasal 2 ayat (1). BPJS Ketenagakerjaan sebagai penyedia program Pinjaman Uang Muka Kerjasama Bank ini telah secara maksimal menyediakan program ini kepada tenaga kerja, terbukti dengan anggaran yang disediakan untuk setiap propinsi, dan cabang BPJS Ketenagakerjaan sangat merata disesuaikan dengan perkiraan harga jual propinsi/wilayah masing-masing. Pada tahun 2014 pelaksanaan program Pinjaman Uang Muka Kerjasama Bank di BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Tanjung Perak realisasinya sebesar Rp. 20.000.000 artinya hanya ada satu peserta yang telah di approved mengikuti program PUMP-KB. c) Sumberdaya peralatan (Facility) Fasilitas yang tersedia untuk mendukung adanya pelaksanaan program Pinjaman Uang Muka Kerjasama Bank di BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Tanjung Perak adalah komputer yang disediakan untuk masing-masing relationship officer, dimana proses input data akan dilakukan oleh pihak relationship officer BPJS Ketenagakerjaan. Selain itu fasilitas jaringan internet yang disediakan untuk mendukung pelaksanaan program PUMP-KB juga tersedia agar proses penginputan data-data oleh pihak relationship officer dapat berjlan dengan lancar. Pada program Pinjaman Uang Muka Perumahan Kerjasama Bank (PUMPKB) fasilitas yang digunakan adalah rumah yang disediakan oleh pengembang atau developer yang sudah menjadi mitra kerja dengan BPJS Ketenagakerjaan dan Bank Tabungan Negara. Developer
membangun rumah baru untuk peserta program PUMP-KB yang telah disetujui dan dikeluarkan Surat Penegasan Persetujuan Pemberian Kredit (SP3K) oleh Bank Tabungan Negara. Developer yang dipilih oleh tenaga kerja harus memenuhi persyaratan dari BPJS Ketenagakerjaan yakni perusahaan developer telah terdaftar sebagai kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan minimal 1 (satu) tahun, memiliki ijin usaha sebagai pengembang perumahan dibuktikan dengan surat ijin usaha dari instansi yang berwenang. Sedangkan untuk proses fasilitas kredit perumahan tenaga kerja akan berurusan dengan pihak BTN. d) Sumberdaya Informasi dan Kewenangan Sumber Daya Informasi dan Kewenangan yang dimiliki oleh pihak BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Tanjung Perak dan BTN Kantor Cabang Surabaya dapat dinilai baik. Para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program PUMP-KB yaitu staff relationship officer dan Kepala Bidang Pemasaran BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Tanjung Perak serta CSO Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Surabaya telah dilakukan secara maksimal. BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Tanjung Perak mempunyai wewenang membina perusahaan yang menjadi kepesertaannya dan melakukan pengawasan penyaluran Pinjaman Perumahan tersebut. Sedangkan kewenangan dari BTN Kantor Cabang Surabaya yaitu memberikan fasilitas kredit pemilikan rumah peserta program Pinjaman Uang Muka Kerjasama dan melakukan pengawasan atas penyaluran Pinjaman Perumahan selama fasilitas pinjaman perumahan belum lunas. Seperti yang ada dalam aturan Perjanjian Kerjasama antara BPJS Ketenagakerjaan dengan Bank Tabungan Negara tentang Pinjaman Perumahan Kerjasama Bank No.PER/23/032014 Pasal 10. Pihak BPJS Ketenagakerjaan dan Bank Tabungan Negara mempunyai wewenang melakukan pengawasan baik secara bersama-sama maupun sendirisendiri atas penyaluran program Pinjaman Uang Muka Kerjasama Bank. Pengawasan dilakukan para pihak pelaksana ketika Fasilitas Pinjaman Perumahan tenaga kerja belum lunas. Selain itu pembagian wewenang mengenai suku bunga Pinjaman Perumahan antara pihak pertama (BPJS Ketenagakerjaan) dengan pihak kedua 14
(BTN) dimana diatur dalam Perjanjian Kerjasama kedua belah pihak pada pasal 8 ayat (2) dan (3). Kedua pasal tersebut sudah jelas bahwa pembagian wewenang mengenai suku bunga pinjaman perumahan antara BPJS Ketenagakerjaan dengan BTN telah diatur dalam Perjanjian Kerjasama antara kedua belah pihak pada pasal 8 ayat (2) dan (3). Penjelasannya dimana program Pinjaman Uang Muka Perumahan Kerjasama Bank (PUMPKB) ini bunga yang dibebankan kepada peserta PUMP-KB sebesar 6%, sedangkan untuk bunga fasilitas kredit perumahan dibebankan bunga sebesar 7,5% disesuaikan dengan suku bunga bank. 3.
Disposisi Variabel ketiga yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan adalah disposisi. Program PUMP-KB mendapatkan dukungan penuh dari pihak BPJS Ketenagakerjaan dan pihak Bank Tabungan Negara, terbukti dari tindakan sosialiasi yang diberikan kepada perusahaanperusahaan yang menjadi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan ini dilakukannya presentasi bersama dengan BTN mengenai program PUMP-KB. Selain itu sikap yang ditunjukkan oleh pihak BPJS Ketenagakerjaan dan pihak BTN sangat baik dengan memberikan pelayanan yang maksimal dan tidak berbelit-belit kepada peserta atau tenaga kerja. Mengenai komitmen dari BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Tanjung Perak dan BTN Kantor Cabang Surabaya bisa dilihat dari bentuk kerjasama yang telah dilakukan sesuai dengan pembagian wewenag masing-masing. BPJS Ketenagakerjaan selaku pihak pertama yang memberikan rekomendasi kepada tenaga kerja untuk program PUMP-KB, dan BTN selaku pihak kedua memberikan fasilitas kepemilikan rumah sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh pihak pertama dan kedua sesuai dengan Perjanjian Kerjasama No.PER/23/032014.
4.
Struktur Birokrasi Variabel keempat menurut Edward III yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah struktur birokrasi. Terdapat dua karakteristik menurut Edward III yang dapat mendongkrak kinerja struktur birokrasi kearah yang lebih baik adalah melaksanakan dimensi fragmentasi dan melakukan Standar
Prosedur Operasi (Standard Operating Procedure). Dimensi fragmentasi adalah organisasi pelaksana yang terpecah-pecah atau tersebar serta memiliki hubungan antara unit-unit organisasi yang ada dalam organisasi dengan organisasi luar. Dalam program Pinjaman Uang Muka Kerjasama Bank (PUMP-KB), unit-unit organisasi yang bersangkutan yaitu BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Tanjung Perak dan Bank Tabungan Negara sudah terkoordinasi dengan baik. Hal ini terbukti dengan adanya pertemuan rutin tiga bulan sekali antara unit relationship officer BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Tanjung Perak dengan CSO Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Surabaya, kedua belah pihak pelaksana program PUMP-KB ini telah berkoordinasi dengan baik sesuai dengan Perjanjian Kerjasama Nomor PER/23/032014. Bentuk koordinasi ini berupa pihak BPJS Ketenagakerjaan mengeluarkan rekomendasi bagi tenaga kerja yang memenuhi persyaratan untuk program PUMP-KB, setelah itu pihak BTN yang melakukan eksekusi rumah untuk fasilitas kredit dan pembayarannya. Pelaksanaan suatu implementasi kebijakan berdasarkan atas Standard Operating Procedure (SOP) guna meminimalisir kesalahan yang terjadi saat pelaksanaan berlangsung serta mendapatkan hasil implementasi kebijakan yang sesuai dengan standart ditentukan. SOP yang sudah dimiliki para pelaksana dalam melaksanakan program Pinjaman Uang Muka Kerjasama Bank (PUMP-KB) ini telah memiliki syaratsyarat yang diperuntukkan bagi tenaga kerja atau calon peserta program BPJS Ketenagakerjaan. Syarat-syarat yang harus dilengkapi tenaga kerja ini telah diatur didalam Perjanjian Kerjasama antara BPJS Ketenagakerjaan dengan BTN tentang Pinjaman Perumahan Kerjasama Bank Nomor PER/23/032014. Selain itu BTN juga harus mengeluarkan syarat-syarat untuk tenaga kerja yang sudah direkomendasikan oleh pihak BPJS Ketenagakerjaan. Persyaratan tersebut sesuai dengan regulasi yang telah dikeluarkan oleh pemerintah yakni Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2014 tentang Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahaan dalam rangka pengadaan perumahan melalui kredit atau pembiayaan pemilikan rumah sejahtera Dari peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah tersebut didalamnya telah diatur mengenai batasan harga jual rumah yang dibeli melalui KPR Sejahtera dikelompokkan berdasarkan wilayah. Untuk 15
wilayah Jawa Timur batasan harga jual rumah sebesar Rp. 115.000.000 . Dengan adanya peraturan dari pemerintah ini memberatkan tenaga kerja untuk mendapatkan program PUMP-KB BPJS Ketenagakerjaan. Pelaksanaan program PUMP-KB sudah sesuai dengan SOP yang ditentukan oleh BPJS Ketenagakerjaan dan BTN, mulai dari SOP Permohonan penyaluran PUMP-KB, SOP Perjanjian dan pencairan dana PUMPKB, SOP Proses Penyaluran dana PUMPKB, SOP mekanisme penyaluran kredit, dan SOP Pengembalian PUMP-KB. Dengan adanya SOP tersebut proses pelaksanaan program PUMP-KB berjalan secara sistematis dan meminimalisir kesalahan dari pihak BPJS Ketenagakerjaan dan BTN. Para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan PUMP-KB dapat menjalankan tugas pokok dan tanggung jawabnya sesuai dengan SOP yang ada.
oleh BPJS Ketenagakerjaan dan BTN adalah melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai pelaksana kebijakan Pinjaman Uang Muka Perumahan Kerjasama Bank sesuai dengan aturan Perjanjian Kerjasama Nomor PER/23/032014. Implementasi juga dipengaruhi oleh variabel sumberdaya didalamnya terdapat sub variabel, meliputi sumberdaya manusia, anggaran, fasilitas, sumberdaya informasi dan kewenangan. Pada sumber daya manusia dapat disimpulkan unit-unit yang terlibat dari BPJS Ketenagakerjaan dan BTN sudah memadai. Pada indikator sumber daya anggaran yang disediakan dalam program PUMP-KB ini sudah sangat merata sebesar RP 1.700.000.000. Anggaran ini tersedia bagi Kantor Cabang Tanjung Perak. Tetapi realisasi program PUMP-KB hanya sebesar Rp 20.000.000, hal ini terjadi karena ada aturan dari pemerintah mengenai batasan harga jual rumah sebesar Rp. 115.000.000 yang membuat realisasi program PUMP-KB ini tidak dapat mencapai target. Sumber daya fasilitas yang digunakan adalah komputer dan fasilitas jaringan internet yang disediakan BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Tanjung Perak untuk mendukung proses penginputan data-data kepesertaan program PUMP-KB. Indikator yang terakhir adalah sumber daya informasi dan kewenangan terkait pembagian wewenang sudah cukup memadai sesuai dengan perjanjian kerjasama antara BPJS Ketenagakerjaan dengan BTN tentang Pinjaman Uang Muka Kerjasama Bank Nomor PER/23/032014. Variabel yang ketiga adalah disposisi. Para pelaksana program BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Tanjung Perak dan BTN ini memberikan dukungan penuh terhadap program PUMP-KB, terbukti dari tindakan sosialiasi yang diberikan kepada perusahaan-perusahaan yang menjadi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Selain itu sikap yang ditunjukkan oleh pihak BPJS Ketenagakerjaan dan pihak BTN sangat baik dengan memberikan pelayanan yang maksimal dan tidak berbelit-belit kepada peserta atau tenaga kerja. Sedangkan mengenai komitmen dari BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Tanjung Perak dan BTN Kantor Cabang Surabaya bisa dilihat dari bentuk kerjasama yang telah dilakukan sesuai dengan pembagian wewenang masing-masing. Pada variabel yang terakhir yaitu struktur birokrasi, dalam hal ini terkait SOP dan dimensi fragmentasi. SOP yang sudah dimiliki para pelaksana dalam melaksanakan program Pinjaman Uang Muka Kerjasama Bank (PUMP-KB) adalah SOP Permohonan penyaluran PUMP-KB, SOP Perjanjian dan
V. PENUTUP A. Kesimpulan Berdasarkan pembahasan empat faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan atau program menurut George C. Edward III, dapat ditarik kesimpulan bahwa Implementasi Kebijakan Pinjaman Uang Muka Perumahan Kerjasama Bank Nomor PER/23/032014 di BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Tanjung Perak, berpedoman pada Perjanjian Kerjasama Nomor PER/23/032014 tentang Pinjaman Perumahan Kerjasama Bank, yaitu: Implementasi dapat dipengaruhi oleh komunikasi, meliputi dimensi transmisi, kejelasan, dan konsistensi. Pada dimensi transmisi ini sosialisasi program Pinjaman Uang Muka Perumahan Kerjasama Bank (PUMP-KB) ini sudah dilakukan dengan baik oleh BPJS Ketenagakerjaan dan BTN. Dimana sosialisasi ini dilakukan kepada perusahaanperusahaan yang menjadi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tanjung Perak salah satunya adalah PT Indomarco Adi Prima Surabaya. Media yang digunakan dalam sosialisasi program PUMP-KB menggunakan media tatap muka (langsung) dengan HRD Perusahaan, media cetak (brosur), dan media elektronik (website). Pada dimensi kejelasan ini informasi mengenai program PUMP-KB sudah dapat diterima dengan jelas oleh para pihak yang terlibat yaitu Kepala Bidang Pemasaran, relationship officer BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Tanjung Perak, dan CSO Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Surabaya. Pada dimensi konsistensi bentuk konsistensi yang dilakukan 16
pencairan dana PUMP-KB, SOP Proses Penyaluran dana PUMP-KB, SOP mekanisme penyaluran kredit, dan SOP Pengembalian PUMP-KB. Dengan adanya SOP yang telah diatur tersebut, para pelaksana BPJS Ketenagakerjaan dan pihak BTN telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara jelas. Sedangkan pada dimensi fragmentasi, unit-unit organisasi yang bersangkutan yaitu BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Tanjung Perak dan Bank Tabungan Negara sudah terkoordinasi dengan baik. Hal ini terbukti dengan adanya pertemuan rutin tiga bulan sekali antara unit relationship officer BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Tanjung Perak dengan CSO Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Surabaya.
DAFTAR PUSTAKA Agustino, Leo. 2012. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta Arikunto, Suharsimi. 2010. Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: PT. Rineka Cipta. Asuransi, Rumah. “Harga Rumah Selalu Naik Setiap Tahun, Ini Alasannya”. 23 November 2014. http://asuransirumah.org/harga-rumahselalu-naik-setiap-tahun-ini-alasannya/ Hutabarat, Jhon. 2008. Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan Perumahan (Studi Pada Kantor Dinas Permukiman dan Pengembangan Wilayah Kabupaten Tapanuli Utara). (Online). http://repository.usu.ac.id. Diakses 23 November 2014 pukul 10.00 WIB.
B. Saran Adapun saran-saran yang dapat diperhatikan sehingga kebijakan program Pinjaman Uang Muka Kerjasama Bank ini nantinya dapat diimplementasikan secara efektif lagi, sebagai berikut: 1. Dari perspektif perusahaan perlu adanya monitoring sosialisasi dari HRD Perusahaan kepada masing-masing supervisor perusahaan mengenai sosialisasi Pinjaman Uang Muka Perumahan Kerjasama Bank kepada karyawan dibawahnya. Selain itu dari perspektif BPJS Ketenagakerjaan, harus ada penambahan supervisi dari pihak pelaksana untuk memonitor kepada perusahaan yang menjadi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan 2. Perlu adanya perubahan peraturan yang membuat kebijakan batasan harga rumah untuk masing-masing wilayah atau provinsi. Dengan tidak adanya batasan harga jual rumah dari Pemerintah Perumahan Rakyat Republik Indonesia ini program PUMP-KB dapat terserap dan dirasakan manfaatnya oleh tenaga kerja secara maksimal. 3. Perlu adanya sosialisasi kepada perwakilan Serikat Pekerja Indonesia mengenai adanya program Pinjaman Uang Muka Perumahan Kerjasama Bank yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan dan Bank Tabungan Negara. 4. Perlu adanya perbaikan metode sosialisasi dari pihak BPJS Ketenagakerjaan yakni pembagian dan pencetakkan brosur khusus secara banyak untuk program Pinjaman Uang Muka Perumahan Kerjasama Bank yang akan dibagikan secara merata kepada tenaga kerja melalui HRD Perusahaan.
Mardalis. 2009. Metode Penelitian: Pendekatan Proposal. Jakarta: Aksara.
Suatu Bumi
Marpaung, Martin. 2012. Efektivitas Implementasi Kebijakan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk Pemilikan Rumah Sejahtera Tapak di Kabupaten Bekasi. (Online).http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/2 0319612-S Martin%20D%20R%20Marpaung.pdf. Diakses 23 November 2014 pukul 10.48 WIB. Nugroho, Riant. 2012. Public Policy. Jakarta: PT. Elex Media Komputerindo. Perjanjian Kerjasama antara BPJS Ketenagakerjaan dengan PT Bank Tabungan Negara Nomor PER/23/032014 tentang Pinjaman Perumahan Kerjasama Bank. Sarwoto,
Jonathan. 2006. Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitaif. Yogyakarta:Graha Ilmu.
Subarsono, AG. 2005. Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori, dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta Suryabrata, Sumadi. 2006. Metodologi Penelitian. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Tachjan. 2006. Implementasi Kebijakan Publik. Bandung: AIPI
17
Undang-undang No.1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman Wahab, Solihin Abdul. 2012. Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Modelmodel Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta: Bumi Aksara. Widodo, Joko. 2011. Analisis Kebijakan Publik (Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik). Malang: Bayumedia. Winarno, Budi. 2005. Kebijakan Publik Teori dan Proses. Yogyakarta: Media Pressindo (Anggota IKAPI) www.bpjs.info www.bpjsketenagakerjaan.go.id Zuriah, Nurul. 2006. Metodologi Penelitian dan Pendidikan. Jakarta: Bumi Aksara.
18
