Sekretariat Negara Republik Indonesia
Depkes Berpihak Kepada Rakyat: Antara Harapan Dan Tantangan
Siti Fadillah Supari Menteri Kesehatan Republik Indonesia.
Visi dan Misi Departemen Kesehatan Sungguh menyayat hati, kemiskinan masih berkelit di tubuh ini, rakyat Indonesia. Negeri yang subur makmur berlimpah sumber daya alam, kini masih merana. Sumber daya itu belum berpihak sepenuhnya kepada rakyat banyak, yang sebagian miskin dan membutuhkan pertolongan. Sudah saatnya kita bersama mewujudkan keberpihakan itu, seperti tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945. “Setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan, fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara�. Negara bertanggung jawab menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan. Bahkan lebih rinci telah tertuang dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Semua menyatakan agar pembangunan kesehatan berpihak kepada rakyat, khususnya rakyat miskin. Bagaimana Departemen Kesehatan berkarya?
Depkes tetap berpihak. Keberpihakan itu tertuang jelas dalam visinya “Masyarakat yang Mandiri untuk Hidup Sehat�. Sebuah gambaran masyarakat pada masa mendatang yang bercirikan perikemanusiaan, pemberdayaan dan kemandirian, adil dan merata, serta pengutamaan dan kemanfaatan yang sebesar-besarnya untuk rakyat. Dalam kerangka ini masyarakat diharapkan mempunyai kesadaran yang tinggi, mau, mampu untuk mengenali, mencegah dan mengatasi permasalahan kesehatan yang dihadapi. Diharapkan ke depan gangguan kesehatan baik oleh penyakit, gangguan kesehatan akibat bencana, lingkungan dan perilaku buruk, dapat diminimalkan.
Untuk mewujudkan visi tersebut, Departemen Kesehatan menetapkan misi “Membuat Rakyat Sehat�. Depkes secara konsisten menggerakkan masyarakat dan menjadi fasilitator pembangunan kesehatan bersama masyarakat, termasuk swasta.
Nilai-Nilai Dalam Mencapai Visi dan Misi Departemen Kesehatan Visi dan Misi keberpihakan kepada rakyat dibingkai dengan nilai-nilai yang berpihak pada rakyat pula. Nilai-nilai adalah: berpihak pada rakyat, bertindak cepat dan tepat, kerjasama tim, integritas yang tinggi, transparan dan akuntabel. Secara rinci penjabaran nilai-nilai tersebut sebagai berikut:
Berpihak pada rakyat, rakyatlah yang menjadi subyek utamanya, bukan golongan maupun kelompok. Pertama rakyat, kedua rakyat, ketiga rakyat, dan seterusnya tetap rakyat. Jadi skala prioritasnya tetap rakyat. Tidak pernah bergeser kepada yang lain, kecuali rakyat. Pertanyaannya rakyat yang mana? Semua rakyat, terutama rakyat miskin. Mengapa? Sebab merekalah yang sangat membutuhkan pelayanan kesehatan. Sedangkan masyarakat mampu lebih punya kesempatan dan peluang mencari pelayanan kesehatan sendiri. Kelompok ini menjadi prioritas berikutnya, setelah rakyat miskin tertolong pelayanan kesehatannya. ÂÂ
Kini, keberpihakan itu sudah dibuktikan. Diantaranya adalah melalui program Askeskin, dan program lainya yang akan dipaparkan lebih rinci pada pembahasan berikutnya.
Secara umum program ini telah banyak memberi manfaat kepada rakyat miskin, yang selama ini seperti anak kehilangan ibunya. Tak ada tempat mengadu, mengeluh, dan meminta pertolongan jika menderita sakit. Sekarang ibu kandung itu telah pulang ke rumah. Menyapa, membelai, membimbing, dan memberi secercah harapan bagi kesehatan rakyat miskin.
Hambatan, kendala, dan masalah pelaksanaan Askeskin memang masih terasa. Baik di Pusat maupun Daerah. Di http://www.setneg.go.id
www.setneg.go.id
DiHasilkan: 12 January, 2017, 07:40
Sekretariat Negara Republik Indonesia
Puskesmas, Rumah Sakit, maupun di PT. Askes sendiri sebagai penanggung jawab pembayar klaim rumah sakit. Tapi semua kendala itu bukan sebagai alasan untuk menghentikan program ini. Ke depan tentu kita sepakat untuk terus mengatasi berbagai masalah, hambatan dan kendala yang ada. Sehingga di kemudian hari rakyat miskin tersenyum riang, gembira, dan merasa terlindungi ketika menderita sakit.
Bertindak cepat dan tepat. Bertindak cepat dan tepat tidak serta-merta terjadi, karena memang tidak mudah. Kemampuan bertindak cepat dan tepat hanya akan terjadi, jika sudah menjadi kebiasaan (habit). Untuk membiasakan bertindak cepat dan tepat, perlu proses pembelajaran, dan tentu harus ada pelatihan-pelatihan ke arah itu. Terutama ketika ada bencana, sebab korban membutuhkan penanganan cepat dan tepat dari petugas kesehatan. Sekali lagi ini membutuhkan proses. Kedua tindakan ini harus bersamaan. Tidak benar jika bertindak cepat, tapi tidak tepat. Dengan demikian walau cepat tidak akan menyelesaikan masalah, tapi mungkin dapat menambah masalah. Sebaliknya bertindak lambat, tapi tepat, juga tidak benar. Sebab walau bertindak tepat, tapi terlambat, fatal juga hasil akhirnya. Jika kita bertindak cepat dan tepat, maka rakyat akan merasa dimanusiakan. Walau hasil akhir dari bertindak cepat dan tepat itu belum tentu sesuai harapan. Rakyat akan merasa terbantu. Dengan demikian, citra positif Depkes pelan tapi pasti akan beranjak naik di mata rakyat. Hal ini terjadi karena rakyat merasakan secara langsung atupun tidak langsung pelayanan Depkes.
Kerja Tim; koordinasi, kerjasama, dan kerja tim merupakan nilai yang melekat pada setiap pelaksanaan program. Tidak merasa paling penting, paling baik, paling berpengaruh dan paling-paling lainnya. Tapi semua tenaga kesehatan saling bermitra untuk mencapai tujuan. Kerja tim, memang mudah diucapkan, tapi sulit dilaksanakan, kecuali setiap tenaga kesehatan mempunyai sikap saling menghargai, menghormati, menerima kelebihan dan kekurangan masing-masing. Mengutamakan persamaan, dan toleransi dalam perbedaan. Selain itu, seluruh tenaga kesehatan harus menyadari bahwa tujuan besar tidak mungkin tercapai bila dikerjakan sendiri, tapi memerlukan keterlibatan orang lain, institusi terkait, lintas sektor dan lintas program. Bahkan bermitra dengan siapapun yang dapat mempercepat, memperkuat, dan memperlancar tercapainya tujuan pembangunan kesehatan.
Inti kerja tim adalah kerjasama dan inti kerjasama adalah koordinasi. Tidak mungkin kerjasama, jika koordinasi saja susah. Apalagi kerja tim. Sebab kerja tim itu saling membagi tugas kerja, siapa mengerjakan apa, bukan sekedar saling bekerja, atau sama-sama kerja sehingga pelaksanaannya tumpang tindih atau ada bagian lain yang kosong, tidak ada yang bertanggung jawab mengerjakan. Tapi benar-benar berbagi tugas siapa mengerjakan apa, kapan, dimana untuk tujuan bersama. Dengan demikian, hasil kerjasama dan koordinasi yang kumulatif akan terjadi integrasi, sinergi, efektif dan efisien.
Integritas. Integritas sangat terkait dengan mentalitas (moral). Secara umum integritas merupakan kumpulan dari sifat jujur, terpercaya, bersih, kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas. Keseluruhan sifat ini menyatu dalam pola pikir, pola sikap, dan pola tindak. Sehingga apa yang diucapkan dan dikerjakan mempunyai nilai yang tinggi di hadapan publik. Integritas tidak serta merta hadir dalam sekejap, tapi membutuhkan ilmu, pembelajaran, pelatihan dan mengerjakan secara nyata melalui berbagai kegiatan. Adakalanya salah, lupa atau menyimpang. Kemudian mengevaluasi, memperbaiki, memotivasi sehingga menjadi lebih baik lagi. Pembentukan integritas, membutuhkan waktu yang panjang. Sesulit apapun integritas harus terus dibangun, walau jalan terjal membentang dan berliku untuk mencapainya.ÂÂ
Transparan dan akuntabel. Nilai ini memang sulit diterapkan, sebab dapat menelanjangi diri, kelompok dan institusi. Tapi dari sinilah kepercayaan publik dimulai. Bermula dari penerimaan masyarakat terhadap apa yang telah dikerjakan oleh Depkes, karena sudah berusaha berpihak pada rakyat. Berikutnya, rakyat akan menghargai dan memberi penghargaan atas pembelaan kepada kepentingan rakyat. Penghargaan itu akan lebih tinggi lagi, bila apa yang kita kerjakan untuk masyarakat dapat terbuka dan dapat dipertanggunggugatkan kepada publik.
Strategi Visi, misi, dan nilai-nilai bertujuan untuk mensejahterakan rakyat. Itulah cita-cita pembangunan kesehatan, tercapainya derajat kesehatan yang tinggi. Perpres Nomor 7 Tahun 2005, secara jelas menggambarkan keinginan pembangunan kesehatan untuk meningkatkan umur harapan hidup dari 66,2 tahun menjadi 70,6 tahun. Menurunkan angka kematian bayi dari 35 menjadi 26 per 1000 kelahiran hidup. Menurunkan angka kematian ibu melahirkan dari 307 menjadi 226 per 100.000 kelahiran hidup dan menurunkan prevalensi gizi kurang pada anak balita dari 25,8% menjadi 20,0%.
Untuk mewujudkan sasaran tersebut di atas, memerlukan strategi dalam pelaksanaannya, sehingga dapat mencapai http://www.setneg.go.id
www.setneg.go.id
DiHasilkan: 12 January, 2017, 07:40
Sekretariat Negara Republik Indonesia
tujuan pembangunan kesehatan itu secara bertahap dan terencana. Ada 4 (empat) strategi yang telah disepakati bersama, sebagaimana yang tertuang dalam Renstra Departemen Kesehatan tahun 2005-2009 yaitu:
Pertama, menggerakkan dan memberdayakan masyarakat untuk hidup sehat. Dalam strategi ini masyarakat didorong untuk mengembangkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), menggerakkan upaya kesehatan berbasis masyarakat (UKBM) yang ditandai dengan pelayanan promosi kesehatan, preventif, kuratif, keluarga berencana, perawatan kehamilan, pertolongan persalinan, keluarga sadar gizi dan penanganan kedaruratan kesehatan. Oleh sebab itu dukungan dan keterlibatan LSM, PKK, organisasi keagamaan, dan sektor swasta menjadi sangat penting. Jika hal ini terjadi, maka pengembangan desa siaga menjadi desa sehat akan menjadi kenyataan.
Kedua, meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas. Melalui strategi ini, setiap orang miskin diharapkan mendapat pelayanan kesehatan yang bermutu. Bayi, anak, ibu hamil dan kelompok masyarakat risiko tinggi terlindungi dari penyakit, di samping telah tersedia sumber daya manusia kesehatan yang kompeten, obat esensial dan alat kesehatan dasar yang memadai. Strategi ini akan memberikan kepastian pelayanan kesehatan di Puskesmas, rumah sakit dan jaringannya dapat memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan.
Ketiga, meningkatkan sistem surveilans, monitoring dan informasi kesehatan. Dengan strategi ini diharapkan setiap kejadian penyakit terlaporkan secara cepat kepada kepala desa/lurah, kemudian tersampaikan kepada instansi kesehatan terdekat. Sehingga penanggulan terjadinya wabah atau kejadian luar biasa (KLB) secara cepat dan tepat dapat terlaksana, tanpa menimbulkan dampak kesehatan pada masyarakat. Ini semua dapat terjadi karena telah tersedia sistem informasi kesehatan yang evidence based.  Keempat, meningkatkan pembiayaan kesehatan. Melalui strategi ini, diharapkan kesehatan menjadi prioritas penganggaran Pemerintah Pusat dan Daerah, khususnya pada upaya promosi kesehatan, pencegahan penyakit dan penjaminan pembiayaan kesehatan bagi rakyat miskin.
Program Pro Rakyat Departemen Kesehatan secara serius dan berkelanjutan terus mewujudkan keberpihakannya kepada rakyat, khususnya masyarakat miskin. Bukti keseriusan ini telah digulirkan program pro rakyat, antara lain: Desa Siaga, Askeskin, Obat Rakyat, Apotek Rakyat dan program lainnya.
Desa Siaga Apa desa siaga? Desa yang penduduknya memiliki kesiapan sumber daya, mampu dan mempunyai kemauan untuk mencegah masalah kesehatan, bencana, kegawatdaruratan kesehatan secara mandiri. Desa yang dimaksud dapat berarti kelurahan, nagari atau istilah lain yang memiliki batas-batas wilayah yang diakui oleh sistem pemerintahan NKRI. Pencanangan desa siaga telah digelar di Desa Kenongo Kecamatan Gucialit Kabupaten Lumajang Jawa Timur pada tanggal 16 Desember 2006, bertepatan dengan acara puncak peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-42 oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Mengapa Lumajang dipilih sebagai tempat pencanangan desa siaga? Tampaknya Lumajang memang layak. Sebab di kabupaten ini telah lama melakukan Gerakan membangun Masyarakat Sehat (Gerbangmas) sebelum pencanangan desa siaga. Pengembangan desa siaga bermula dari pengembangan Pos Pelayanan Terpadu oleh kader PKK. Tim penggerak PKK bahkan telah memperoleh penghargaan dari Menteri Kesehatan pada tahun 2004. Dengan pemberian penghargaan ini memberi motivasi yang luar biasa untuk berkreasi dengan mengembangkan posyandu Gerbangmas. Kini, mereka telah menjadi pelopor pengembangan desa siaga, rujukan bagi wailayah lain mengembangkan desa siaga.
Bermula dari desa Kenongo, desa siaga digulirkan ke tempat lain di seluruh Indonesia. Diawali dengan 12.000 desa siaga pada tahun 2006, kemudian pada akhir 2008 ditargetkan semua desa telah menjadi desa siaga. Kini, Lumajang telah mengembangkan Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) sebagai tempat pelayanan kesehatan masyarakat desa. Semua kegiatan ini bersasis pada Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM). Sehingga seluruh masyarakat terlibat secara mandiri menyiapkan, menyediakan, menyelenggara-kan gerakan kesehatan untuk dirinya sendiri. http://www.setneg.go.id
www.setneg.go.id
DiHasilkan: 12 January, 2017, 07:40
Sekretariat Negara Republik Indonesia
Secara umum, kriteria desa siaga adalah desa yang mempunyai minimal satu Pos Kesehatan Desa, yang melaksanakan pengamatan epidemologis penyakit menular, penanggulangan penyakit menular, penanggulangan gizi buruk, pelayanan kesehatan dasar sesuai kompetensinya dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana dan kegawat-daruratan kesehatan. Di samping kegiatan promosi, perilaku hidup bersih dan sehat serta penyehatan lingkungan. Oleh sebab itu, Poskesdes minimal harus mempunyai 1 (satu) orang bidan dan 2 (dua) orang kader.
Dengan berperannya desa siaga secara maksimal, diharapkan masyarakat dapat terhindar dari penyakit dan dapat mempertahankan kesehatannya. Dengan demikian kesehatan masyarakat tetap terjaga, di samping siap dan sigap secara mandiri menanggulangi kemungkinan terjadinya penyakit yang akan muncul di tengah masyarakat.
Desa siaga merupakan basis bagi Indonesia sehat. Urutannya, jika ada desa siaga, berarti desa tersebut telah sanggup melaksanakan pelayanan kesehatan secara mandiri di desanya, maka desa tersebut otomatis menjadi desa sehat. Masyarakat mendapat pelayanan kesehatan oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Sehingga semua masyarakatnya menjadi sehat. Dengan demikian, kumpulan dari beberapa desa sehat, akan membentuk kecamatan sehat. Kumpulan kecamatan sehat akan membentuk kabupaten/kota sehat dan kemudian membentuk provinsi sehat, dan akhirnya terbentuklah Indonesia sehat. Pada saat itu semua masyarakat Indonesia sehat. Semoga...!
Askeskin Apa Askeskin? Program Asuransi Kesehatan untuk rakyat miskin. Pembayaran premi rakyat miskin ditanggung Pemerintah bersumber APBN, dan pengelolaan pendistribusiannya oleh PT. Askes (Persero). Kemasan prosedur Askeskin sedemikian rupa, sehingga memberi kemudahan pelayanan bagi rakyat miskin baik di puskesmas, rumah sakit maupun unit pelayanan kesehatan lainnya sehingga tidak terjadi birokrasi panjang dalam memberi pelayanan kesehatan kepada rakyat miskin. Oleh sebab itu pada awalnya untuk menjadi peserta Askeskin syaratnya sangat mudah, yaitu dengan menunjukkan kartu Gakin (keluarga miskin). Jika tidak mempunyai kartu tersebut, cukup membawa surat keterangan miskin dari RT/RW setempat. ÂÂ
Lebih dari 60 juta jiwa rakyat miskin telah terlayani melalui Askeskin dari tahun 2005. Tahun 2007 jumlah rakyat miskin yang akan dilayani meningkat menjadi 70 juta lebih. Otomatis anggaran untuk Askeskin juga meningkat seiring peningkatan jumlah rakyat miskin yang harus mendapat pelayanan pemerintah. Ini membuktikan bahwa Departemen Kesehatan sangat berpihak kepada rakyat, khususnya rakyat miskin.
Dengan Askeskin masyarakat mendapat pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya berupa biaya rawat inap, rawat jalan, perawatan, persalinan, gawat darurat, bahkan transportasi rujukan. Masyarakat miskin juga dapat memperoleh pelayanan rawat jalan spesialistik dan rawat inap kelas III rumah sakit. Khusus pemberian layanan tindakan medis, telah dikelompokkan berdasarkan paket-paket sesuai jenisnya. Mulai dari paket yang sederhana sampai paket yang rumit dan berbiaya tinggi, seperti operasi.
Kini, banyak daerah telah menyambut Program Askeskin tersebut. Banyak rumah sakit yang kebanjiran pasien Askeskin, bahkan tidak sanggup menampung, sehingga harus menambah ruang rawat inapnya atau menggunakan ruangan tertentu menjadi ruang rawat inap tambahan. Tentu, dengan bertambahnya pasien Askeskin akan menambah jumlah penerimaan rumah sakit. Ini berita gembira bagi rumah sakit, sekaligus rakyat miskin yang mendapat pelayanan kesehatan bermutu dan terjangkau.
Kekurangan dan kelemahan pelaksanaan Askeskin di lapangan termasuk di puskesmas, rumah sakit maupun PT. Askes sebagai pembayar klaim dari Rumah Sakit masih ditemukan. Namun sejak tahun 2005 hingga kini kekurangan dan kelemahan itu berangsur-angsur berhasil diminimalkan sehingga tidak perlu pesimis, tapi harus terus optimis memperjuangkan hak-hak rakyat miskin, wakil khusus kesehatannya. Ingat, sehat adalah hak asasi, termasuk hak rakyat miskin. http://www.setneg.go.id
www.setneg.go.id
DiHasilkan: 12 January, 2017, 07:40
Sekretariat Negara Republik Indonesia
Askeskin memang bukan segalanya bagi rakyat miskin, tapi tanpa Askeskin rakyat miskin belum memperoleh kemudahan pelayanan kesehatan yang menjanjikan. Untuk itu, semua pihak mulai dari pemerintah, swasta, LSM, dan pihak terkait lainya wajib mendukung program ini. Hanya dengan dukungan semua pihak program Askeskin akan optimal menjadi pilar pembangunan kesehatan melayani rakyat miskin di negeri ini.
Obat Rakyat Apa itu obat rakyat? Yaitu, obat berkualitas tapi murah. Program ini dimaksudkan untuk menjamin ketersediaan, pemerataan dan keterjangkauan obat bagi masyarakat. Obat rakyat ini diharapkan menunjang pelayanan masyarakat terhadap kebutuhan obat yang berkualitas tapi murah. Bukti kesungguhan Depkes dalam obat rakyat, telah disepakati kerja sama antara Depkes dengan PT. Indofarma, Tbk selaku produsen obat rakyat.
Dirut PT. Indofarma mengatakan sudah tersedia 12 jenis obat rakyat dari 20 jenis yang direncanakan. Saat ini ke 12 (dua belas) jenis obat tersebut adalah: obat penurun panas, penurun panas anak, sakit kepala, flu, batuk dan batuk berdahak, maag, asma, tambah darah, cacingan dan lainnya. Obat tersebut memiliki harga yang seragam Rp 1000,-./ strip. Satu strip berisi 2 hingga 8 tablet, tergantung dosis. Berbeda dengan obat generik yang ada, obat baru ini mempunyai merek sesuai dengan penyakit yang akan diobati. Obat Rakyat, Murah, dan Berkualitas tidak hanya dijual di apotek rumah sakit atau apotek umum, tetapi dijual di pasar non-panel. Contoh pasar non-panel adalah warung, toko obat, dan melalui dokter yang menjalankan praktek dispensing, yaitu pemberian obat langsung kepada pasien saat bekonsultasi dan pasien langsung membayar biaya konsultasi dan obat yang diresepkan.
Presiden RI mengarahkan bahwa BUMN harus Pro Poor, Pro Job dan Pro Growth. Pro Poor berarti harus peduli kepada sebagian besar rakyat yang masih terbatas kemampuannya, Pro Job berarti harus dapat memberikan tambahan pekerjaan dan penghasilan dan Pro Growth artinya BUMN juga harus tetap tumbuh dalam memberikan kontribusi kepada pemerintah selaku pemegang saham. Oleh karena itu, tugas untuk mengadakan obat untuk rakyat�yang merupakan ide Menkes ini�juga akan diikuti oleh BUMN lain dan produsen swasta, seperti PT. Tempo.
Diharapkan obat rakyat ini dapat meningkatkan ketahanan masyarakat khususnya dalam bidang kesehatan yang memerlukan obat yang tepat, murah dan berkualitas.
Apotek Rakyat Apotek Rakyat adalah apotek yang menyediakan obat berkualitas, murah dan terjangkau harganya. Keberadaan apoteknya pun mudah dan dekat dengan rakyat sehingga rakyat mudah mengakses obat yang bermutu.
Apotek rakyat, sejatinya toko obat yang mendapat izin dari Dinas kesehatan setempat, provinsi maupun kabupaten/kota. Pengurusan izinnya sederhana dan tanpa biaya. Pemilik apotek rakyat dapat perorangan maupun sekelompok orang. Obat yang diperjualbelikan mengutamakan obat generik, sehingga terjangkau oleh rakyat. Dengan skenario demikian, rakyat untung dan apotek pun untung. Jadi sama-sama untung.
Melalui Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) RI Nomor 284/Menkes/Per/III/2007 tanggal 8 Maret 2007 tentang Apotek Rakyat, telah memberi kesempatan kepada masyarakat seluas-luasnya untuk berperan aktif menyediakan dan mendistribusikan obat berkualitas, murah dan mudah mengaksesnya. Melalui permenkes itu pula pemerintah memberikan penyuluhan, pengawasan dan pemberdayaan masyarakat dalam pelayanan kefarmasian.
Kini, sejak peresmian apotek rakyat bulan April 2007 sudah bermunculan apotek rakyat di berbagai daerah. Di Jakarta, khususnya Pasar Pramuka yang sudah terkenal sebagai tempat penjualan obat, juga sudah berdiri 26 (dua puluh enam) apotek rakyat, 115 buah apotek rakyat berikutnya segera menyusul. Mahizal, pemilik apotek rakyat “New Dolsin� menyatakan senang dengan adanya kebjiakan apotek rakyat. “Dulu kami sering didatangi polisi dan petugas yang http://www.setneg.go.id
www.setneg.go.id
DiHasilkan: 12 January, 2017, 07:40
Sekretariat Negara Republik Indonesia
ujung-ujungnya mereka minta uang. Sekarang, kami lebih tenang karena semua legal�. Masih banyak MahizalMahizal lainnya yang tersenyum manis menyambut gembira kebijakan apotek rakyat ini.
Penutup Sedemikian besar harapan masyarakat terhadap pembangunan kesehatan yang berpihak kepada rakyat dapat menjadi kenyataan. Harapan itu terus membuncah dalam benaknya, menanti, menanti dan terus menanti. Sudah saatnya bagi semua pihak terkait untuk mewujudkan harapan besar dari rakyat tersebut. Aparat pemerintah, khususnya Departemen Kesehatan harus mengambil langkah terencana untuk menghimpun kekuatan, melibatkan seluruh komponen bangsa, LSM, dan masyarakat untuk mewujudkannya.
Inilah saatnya, kita semua bekerja sama, saling menguatkan yang lemah, mendukung, melengkapi kekurangan, hilangkan kebiasaan saling menyalahkan, untuk mewujudkan tantangan besar bersama “membuat rakyat sehat� menjadi kenyataan, bukan sebatas slogan. Akankah kita sanggup mewujudkannya? Hanya karya dan kebersamaan yang akan menjawabnya. Mari kita tempatkan diri sesuai posisi dan bersinergi dengan yang lain untuk mewujudkannya. Semoga Allah SWT membimbing kita semua. Amin.
http://www.setneg.go.id
www.setneg.go.id
DiHasilkan: 12 January, 2017, 07:40
