DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 16/PB/2006 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENCAIRAN DANA PINJAMAN LOAN IBRD NO. 4779-IND DAN CREDIT IDA NO. 4063-IND KEGIATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI PERKOTAAN – III (THIRD URBAN POVERTY PROJECT) DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN, Menimbang
:
a. bahwa dalam rangka mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan khususnya bagi masyarakat perkotaan, Pemerintah RI telah memperoleh pinjaman yang bersumber dari Loan IBRD No. 4779-IND dan Credit IDA No. 4063-IND untuk digunakan dalam membiayai pelaksanaan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan - III; b. bahwa kegiatan yang bersumber dari Pinjaman Loan IBRO No. 4779INO dan Credit lDA No. 4063-IND Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan - III (Third Urban Poverty Project) perlu dilaksanakan melalui mekanisme APBN secara bertanggung jawab; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencairan Dana Pinjaman Loan IBRD No. 4779-IND dan Credit IDA No. 4063-IND Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan - III (Third Urban Poverty Project);
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2001 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1995 tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dan Pajak Penghasilan dalam rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah yang Dibiayai dengan Grant atau Dana Pinjaman Luar Negeri; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri; 6. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4214) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418); 7. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330) sebagaimana telah diubah beberapa kali, dengan perubahan terakhir Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 36); 8. Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas Nomor 185/KMK.03/1995 dan Kep.031/Ket/5/1995 tanggal 5 Mei 1995, yang telah diperbaharui dengan Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas Nomor 459/KMK.03/1999 dan KEP-264/KET/09/1999 tanggal 29 September 1999 tentang Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pemantauan Pinjaman/Hibah Luar Negeri dalam rangka Pelaksanaan APBN; 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tanggal 27 Desember 2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan APBN; 10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 486/KMK.04/2000 tanggal 20 November 2000 tentang Perubahan Kedua KMK Nomor 239/KMK.01/1996 tanggal 1 April 1996 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 463/KMK.01/1998 tanggal
21 Oktober 1998 tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dan Pajak Penghasilan dalam rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah yang Dibiayai dengan Grant atau Dana Pinjaman Luar Negeri; 11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 302/KMK.01/2004 tanggal 23 Juni 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan; 12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 214/KMK.01/2005 tanggal 2 Mei 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara; 13. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 66/PB/2005 tanggal 28 Desember 2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 14. Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 77/PB/2005 tanggal 16 Agustus 2005 tentang Tata Cara Penerbitan SP2D Rekening Khusus pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara; MEMUTUSKAN Menetapkan
:
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENCAIRAN DANA PINJAMAN LOAN IBRD NO. 4779-IND DAN CREDIT IDA NO. 4063-IND KEGIATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI PERKOTAAN – III (THIRD URBAN POVERTY PROJECT). BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini, yang dimaksud dengan: 1. Kegiatan penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan – III (Third Urban Poverty Project) yang selanjutnya disebut P2KP III atau UPP III (Loan IBRD No. 4779-IND dan Credit IDA No. 4063-IND) adalah kegiatan dalam rangka penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat. 2. Closing Date adalah tanggal batas akhir penarikan dana pinjaman/hibah luar negeri melalui penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DIPA atau dokumen lain yang dipersamaan dengan DIPA adalah suatu dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh Menteri/Pimpinan Lembaga atau Satuan Kerja (Satker) serta disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atau Kepala Kantor Wilayah Diretorat Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan dan berfungsi sebagai dasar untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran negara dan pencairan dana atas beban APBN serta dokumen pendukung kegiatan akuntansi pemerintah. 4. Initial Deposit adalah dana awal yang dapat dotarik dari Donor dan ditransfer ke rekening khusus (special account), setelah Loan Agreement dinyatakan efektif. 5. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA/Kuasa PA adalah Menteri/Pimpinan Lembaga atau kuasanya yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan. 6. No Objection Letter (NOL) adalah surat persetujuan dari Donor atas suatu kontrak bilamana dipersyaratkan. 7. Project Management Unit (PMU) adalah pihak yang bertanggung jawah terhadap pengelolaan kegiatan yang diatur dalam Loan Agreement bersangkutan. 8. Rekening Khusus (special account) adalah rekening pemerintah yang berada di Bank Indonesia atau bank pemerintah lainnya yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk menampung penarikan uang muka (initial deposit) dan bersifat daur ulang (revolving fund). 9. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disebut SPM-LS adalah surat perintah membayar langsung kepada pihak ketiga yang diterbitkan oleh Pengguna Angaran/Kuasa Pengguna Anggaran atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya. 10. Surat Perintah Pencairan Dana Langsung yang selanjutnya disebut SP2DLS adalah surat yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM-LS. 11. Withdrawal Application adalah dokumen yang digunakan untuk melakukan penarikan initial deposit dana pinjaman, pengisian kembali rekening khusus dan/atau penarikan untuk penggantian atas pengeluaranpengeluaran yang telah dibayarkan terlebih dahulu oleh Pemerintah.
Pasal 2 Spesifikasi dari pinjaman dimaksud adalah sebagai berikut:
Uraian Pinjaman a Nomor Perjanjian b Tanggal Penandatanganan c Nomor Register d Jumlah Pinjaman e Closing Date f Initial Deposit g Nomor Rekening Khusus h Executing Agency
: :
Loan IBRD 4779-IND 2 Agustus 2005
Credit IDA 4063-IND
: : : : :
10706401 10707101 USD 67.300.000,00 SDR 47.400.000,00 31 Maret 2011 Proyeksi Kebutuhan 6 Bulan 601.252411
:
Direktorat Jenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum BAB II
PEMBEBANAN DAN PENCAIRAN DANA Pasal 3 (1) Pembayaran dibebankan pada Rekening Khusus Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan – III (Third Urban Poverty Project) No. 601.252411 pada Kantor Pusat Bank Indonesia (BI) di Jakarta (2) Pembebanan dan pembayaran dilakukan secara proposional sesuai dengan kategori dan persentase Loan No.4779-IND sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini Pasal 4 (1) Pelaksanaan pencairan dana dilakukan melalui penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh KPPN atas dasar Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan oleh Pengguna Aanggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan DIPA atau Dokumen Pelaksanaan Anggaran lainnya yang dipersamakan dengan DIPA. (2) Dalam hal penerbitan SP2Duntuk keperluan pembayaran kontrak-kontrak valuta asing tidak diperkenankan merupiahkan tagihan valas tersebut (sesuai SE DJA Nomor SE-43/A/61/0392 tanggal 26 Maret 1992 jo SE DJA nomor SE-32/A/63/0295 tanggal 27 Februari 1995 tentang
pembayaran Mata Uang Asing/Valuta Asing dan SE DJA Nomor SE130/A/1989 tanggal 28 Oktober 1989 tentang Petunjuk Tata Cara Penyaluran Pembiayaan Training dalam rangka Bantuan Luar Negeri melalui Rekening Khusus). (3) SPM untuk pelaksanaan pembayaran dalam valuta asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Khusus Jakarta VI. (4) Dalam pelaksanaan penerbitan SP2D Langsung (SP2D-LS), harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut: a. Pembayaran terhadap kontrak-kontrak yang mempersyaratkan No Objection Letter (NOL), dapat dilaksanakan apabila SPM yang diajukan dilampiri copy “NOL” dimaksud sesuai dengan SE DJA Nomor SE-104/A.2000 tanggal 24 Juli 2000 (Form 384C untuk pekerjaan kategori consultant dan Form 384P untuk pekerjaan kategori goods and works) atas kontrak yang bersangkutan. NOL dari Bank Dunia yang dimaksud adalah NOL terhadap kontrak yang telah ditetapkan/ditandatangani (final/signed contract). b. Berita Acara Pembayaran (BAP) yang dilampirkan pada pengajuan SPM-LS harus sesuai dengan Surat Edaran DJA Nomor SE84/A/71/0696 tanggal 11 Juni 1996 tentang Penulisan Nilai Kontrak dan Berita Acara Pembayaran (BAP) untuk Proyek Pemerintah yang dibiayai dengan dana pinjaman/hibah luar negeri. c. Khusus untuk pencairan BLM BKM tahap II dan tahap III serta BLM PAKET tahap II agar dilampirkan Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Konsultan Managemen Wilayah. d. Penerbitan SP2D didasasrkan pada SPM yang mencantumkan Nomor Loan/Credit, Nomor Register, kode kategori, porsi pembiayaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini, nilai, nomor dan tanggal kontrak termasuk addendum, nomor dan tanggal BAP beserta tanggal No Objection Letter (NOL) bila dipersyaratkan. BAB III PENYALURAN DAN PENCAIRAN DANA BANTUAN LANGSUNG MASYARAKAT (SUB GRANT) Pasal 5 (1) Dana bantuan langsung masyarakat mencakup Bantuan Langsung masyarakat kepada Badan Keswadayaan Masyarakat /BLM BKM
(Kategori 1- Kelurahan Grants and Sub-loans) dan Bantuan Penanggulangan Kemiskinan Terpadu/BLM PAKET (Kategori 2poverty Alleviation Partnership Grants). (2) BLM BKM merupakan bantuan yang diberikan kepada masyarakat penerima melalui BKM untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan dan disepakati oleh masyarakat sesuai pagu yang telah ditetapkan. (3) Pencairan BLM BKM dilakukan dalam 3 tahap, masing-masing tahap I sebesar maksimum 20% dari total pagu bantuan, tahap II sebesar maksimum 50% dari total pagu bantuan dan tahap III sebesar 30% atau sisa yang belum dicairkan dari pagu bantuan. Pencairan BLM BKM tahap II dan tahap III dapat dilakukan apabila: a. Dana tahap sebelumnya telah dimanfaatkan sekurang-kurangnya 90%; b. Dana swadaya masyarakat telah digunakan. Ketentuan a dan b dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Konsultan Manajemen Wilayah. (4) BLM PAKET merupakan bantuan yang diberikan Kemitraan yang merupakan unsur dari masyarakat pemerintah daerah dan kelompok peduli setempat kepentingan dan kebutuhan yang sama dalam upaya kemiskinan di wilayahnya yang dituangkan dalam kegiatan.
Kepada Panitia (BKM) dengan yang memiliki penanggulangan proposal usulan
(5) Pencairan BLM PAKET dilakukan dalam 2 tahap, masing-masing tahap I sebesar 50% dari total pagu bantuan, dan tahap II sebesar 50% dari total pagu bantuan BLM PAKET tahap II dapat dicairkan apabila: a. Dana tahap I telah dimanfaatkan sekurang-kurangnya 90%; b. Dana kontribusi dinas dan dana swadaya masyarakat telah digunakan. Ketentuan a dan b dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Konsultan Manajemen Wilayah BAB IV PENGISIAN KEMBALI DANA REKENING KHUSUS Pasal 6 (1) Pengisian kembali dana Rekenng Khusus secara berkala dilakukan dengan mekanisme penyampaian Withdrawal Application (WA) dan Laporan Financial Monitoring Report (FMR) oleh Executive Agency melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q Direktorat Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri kepada Bank Dunia.
(2) Pihak Executing Agency dalam menyampaikan Withdrawal Application agar melampirkan copy SPM berkenaan. (3) Untuk menghindari terjadinya dana talangan (bridging financing) oleh Rekening Sub BendaharaUmum Negara, dari waktu ke waktu, Executing Agency melalui Project Management Unit (PMU) diwajibkan memantau dan mengevaluasi sisa dana yang tersedia pada Rekening Khusus dan kebutuhan dana yang hendak diterbitkan SPM-nya. (4) Apabila Evaluasi tersebut pada ayat (3) menunjukan bahwa ketersediaan dana Rekening Khusus tidak akan mencukupi kebutuhan pembiayaan kegiatan, maka PMU harus segera memberitahukannya kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Selanjutnya, Direktorat Jenderal Perbendaharaan dapat menerbitkan Surat Perintah Penghentian Pembayaran Sementara kepada KPPN bersangkutan sehubungan kekurangan dana Rekening Khusus dimaksud. (5) Pembayaran kembali atas penghentian pembayaran sementara dimaksud pada ayat (4), dapat dilaksanakan setelah KPPN menerima Surat Pemberitahuan dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q Direktorat Pengelolaan Kas Negara. BAB V PELAPORAN DAN PENGIRIMAN DOKUMEN Pasal 7 (1) Untuk keperluan pelaporan, KPPN mengirimkan fotocopy SP2D beserta copy Surat Persetujuan (No Objection Letter/NOL) sepanjang dipersyaratkan. (2) Pengiriman dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setiap hari senin dan disampaikan pada alamat sebagai berikut: Direktorat Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri Subdirektorat Pinjaman dan Hibah Luar Negeri I ( Subdit PHLN I) Gedung Perbendaharaan I Lantai V Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta (3) Sesuai ayat (1) di atas, KPPN agar tetap menyimpan pertinggal SP2D lengkap dengan dokumen pendukungnya, apabila sewaktu-waktu diperlukan ekspedisi kedua.
BAB VI KETENTUAN LAIN Pasal 8 (1) PPn, PPnBM dan PPH yang terutang untuk porsi Pinjaman/Hibah Luar Negeri dilaksanakan menurut ketentuan yang berlaku. (2) Pengesahan Faktur Pajak dan SSP dilakukan dengan ketentuan yang berlaku. BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 9 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
LAMPIRAN I PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAA NOMOR /PB/2006/ TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PER- 16 PENCAIRAN DANA PINJAMAN LOAN IBRD NO.4779-IND DAN CREDIT IDA NO. 4063-IND KEGIATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI PERKOTAAN – III (THIRD URBAN POVERTY PROJECT)
DAFTAR PRESENTASI PEMBIAYAAN LOAN IBRD NO. 4779-IND DAN CREDIT NO. 4063-1ND KEGIATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI PERKOTAAN – III (THIRD URBAN POVERTY PROJECT)
Kode Kategori 1 2
Uraian Kategori Kelurahan Grants and Subloans Poverty Allevation Partnership Grants (PAPG)
3
Consultan’s services under parts A and D of the Project
4 5
Fee Unallocated
Porsi Batas Maksimal Nilai Pembiayaan Kontrak SOE (tidak Pinjaman perlu (NOL World Bank) SOE 100% 100% 100%
SOE Kontrak ≤ USD 50.000 (Individual Consultant) Kontrak ≤ USD 100.000 (Firms Consultant)
