w w w .bpkp.go.id
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 87 TAHUN 2014 TENTANG PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA, KELUARGA BERENCANA, DAN SISTEM INFORMASI KELUARGA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang
:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (2), Pasal 22 ayat (3), dan Pasal 50 ayat (4) Undang-Undang Nomor
52
Tahun
Kependudukan
dan
2OO9
tentang
Pembangunan
Perkembangan Keluarga
perlu
ditetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga; Mengingat
:
1. Pasal 5 ayat (21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Keluarga
Kependudukan
(Lembaran
Negara
dan
Pembangunan
Republik
Indonesia
Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
:
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN
DAN
PEMBANGUNAN
KELUARGA,
KELUARGA BERENCANA, DAN SISTEM INFORMASI KELUARGA
Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 1.
Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan
jumlah,
struktur,
pertumbuhan,
w w w .bpkp.go.id -2persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama serta lingkungan penduduk setempat. 2.
Perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga
adalah
mewujudkan
upaya
penduduk
terencana
tumbuh
untuk
seimbang
dan
mengembangkan kualitas penduduk pada seluruh dimensi penduduk. 3.
Perkembangan Kependudukan adalah kondisi yang berhubungan
dengan
kependudukan
yang
dipengaruhi
oleh
perubahan dapat
keadaan
berpengaruh
keberhasilan
dan
pembangunan
berkelanjutan. 4.
Pembangunan keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat.
5.
Kuantitas
penduduk
adalah
jumlah
penduduk
akibat dari perbedaan antara jumlah penduduk lahir, mati, dan mobilitas penduduk. 6.
Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
7.
Keluarga berkualitas adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan
atas
perkawinan
yang
sah,
dan
bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 8.
Keluarga
Berencana
adalah
upaya
mengatur
kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur
kehamilan,
melalui
promosi,
perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi berkualitas.
untuk
mewujudkan
keluarga
yang
w w w .bpkp.go.id -39.
Penyelenggaraan
Program
adalah
cara,
proses,
Keluarga dan
Berencana
tindakan
untuk
melaksanakan program Keluarga Berencana oleh pemerintah dan pemerintah daerah. 10. Ketahanan kondisi
dan
kesejahteraan
keluarga
yang
keluarga
memiliki
adalah
keuletan
dan
ketangguhan serta mengandung kemampuan fisikmateriil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin. 11. Norma Keluarga Kecil, Bahagia, dan Sejahtera yang selanjutnya disingkat NKKBS adalah suatu nilai yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan sosial budaya
yang
membudaya
dalam
diri
pribadi,
keluarga, dan masyarakat, yang berorientasi kepada kehidupan sejahtera dengan jumlah anak ideal untuk
mewujudkan
kesejahteraan
lahir
dan
kebahagiaan batin. 12. Advokasi
adalah
komunikasi
suatu
strategis
bentuk
yang
rangkaian
dirancang
secara
sistematis dan dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu baik oleh
individu ataupun
kelompok
dengan maksud agar pembuat keputusan membuat, merubah atau memperbaiki suatu kebijakan publik sehingga
menguntungkan
bagi
kelompok
masyarakat banyak dan masyarakat marjinal. 13. Komunikasi, selanjutnya
Informasi, disingkat
dan KIE
Edukasi adalah
yang
kegiatan
komunikasi untuk meningkatkan pengetahuan serta memperbaiki masyarakat
sikap dan
dan
perilaku
penduduk
keluarga,
dalam
Program
Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. 14. Pengaturan
Kehamilan
adalah
upaya
untuk
membantu pasangan suami istri untuk membantu pasangan dalam mengambil keputusan tentang usia
w w w .bpkp.go.id -4ideal untuk melahirkan, jumlah ideal anak, dan jarak ideal kelahiran anak 15. Kader Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Kader adalah tenaga sukarela yang dipilih oleh dan dari
masyarakat
menyelenggarakan
untuk
program
membantu
kependudukan
dan
Keluarga Berencana di masyarakat. 16. Sistem
Informasi
Keluarga
adalah
seperangkat
tatanan yang meliputi data, informasi, indikator, prosedur, perangkat, teknologi, dan sumber daya manusia yang saling berkaitan dan dikelola secara terpadu
untuk
keputusan
mengarahkan
yang
berguna
tindakan
dalam
atau
mendukung
pembangunan keluarga. 17. Pendataan keluarga adalah tata cara pengumpulan, pengolahan,
penyajian,
dan
pemanfaatan
data
demografi, data Keluarga Berencana, data keluarga sejahtera,
dan
data
anggota
keluarga
yang
dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah bersama masyarakat secara serentak setiap 5 (lima) tahun dan data yang dihasilkan akurat, valid, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan. 18. Pencatatan dan Pelaporan Program Kependudukan dan Keluarga adalah tata cara pencatatan dan pelaporan program pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana. 19. Data dan Informasi Keluarga adalah data dan informasi
hasil
pengumpulan,
pengolahan,
dan
penyajian serta penyebarluasan data berdasarkan pendataan keluarga. 20. Pemerintah
Pusat,
yang
selanjutnya
disebut
Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
w w w .bpkp.go.id -521. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. 22. Kepala
Badan
adalah
kepala
badan
yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana. 23. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
Pasal 2
Pengaturan Pembangunan Sistem
Perkembangan Keluarga,
Informasi
Kependudukan
Keluarga
Keluarga
dan
Berencana,
dimaksudkan
dan untuk
mewujudkan konsistensi kebijakan nasional, provinsi dan kabupaten/kota dengan tujuan: a.
mewujudkan
keserasian,
keseimbangan
antara
keselarasan,
kuantitas,
kualitas,
dan dan
persebaran penduduk dengan lingkungan hidup; b.
meningkatkan kualitas keluarga agar dapat timbul rasa aman, tentram, dan harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin dengan melembagakan dan membudayakan norma keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera;
c.
meningkatkan upaya mengatur kelahiran anak, jarak, usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan dan bantuan sesuai dengan
hak
reproduksi
untuk
mewujudkan
keluarga berkualitas; dan d.
menyediakan
Data
dan
Informasi
Keluarga
untukdigunakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerahsebagai
dasar
penetapan
penyelenggaraan,dan pembangunan.
kebijakan,
w w w .bpkp.go.id -6Pasal 3
Ruang lingkup Peraturan Pemerintah ini meliputi tugas dan tanggung jawab Pemerintah dalam perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga, kebijakan Keluarga Berencana, penyelenggaraan Sistem informasi Keluarga, pemantauan dan pelaporan, pembinaan dan pengawasan, dan pendanaan.
BAB II TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH
Bagian Kesatu Penetapan Kebijakan Nasional
Pasal 4
Pemerintah
menetapkan
kebijakan
perkembangankependudukan keluarga jangka
sebagai
bagiandari
panjang,
rencana
nasional
dan
pembangunan
rencana
pembangunan
pembangunan
jangka
menengah, dan rencana kerja pemerintah.
Pasal 5
Kebijakan
nasional
perkembangan
kependudukan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diarahkan untuk: a.
menjamin tercapainya kondisi bonus demografi;
b.
meningkatkan
kualitas
penduduk
untuk
memanfaatkan bonus demografi; c.
memberdayakan penerapan fungsi-fungsi keluarga; dan
d.
memperkuat keluarga.
semangat
gotong
royong
berbasis
w w w .bpkp.go.id -7Pasal 6
Kebijakan nasional pembangunan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diarahkan untuk: a.
melembagakan dan membudayakan NKKBS;
b.
memberdayakan fungsi keluarga;
c.
memandirikan keluarga;
d.
memberdayakan kearifan lokal;
e.
meningkatkan kualitas seluruh siklus hidup;
f.
memenuhi kebutuhan dasar masyarakat; dan
g.
memberdayakan peran serta masyarakat.
Pasal 7
(1)
Kebijakan
nasional
pembangunan
keluarga
dimaksudkan untuk memberdayakan keluarga agar dapat melaksanakan fungsi keluarga secara optimal. (2)
Fungsi keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a.
fungsi keagamaan;
b.
fungsi sosial budaya;
c.
fungsi cinta kasih;
d.
fungsi perlindungan;
e.
fungsi reproduksi;
f.
fungsi sosialisasi dan pendidikan;
g.
fungsi ekonomi; dan
h.
fungsi pembinaan lingkungan.
Pasal 8
(1)
Penetapan
kebijakan
nasional
perkembangan
kependudukan harus memperhatikan:
(2)
a.
pengendalian kuantitas penduduk;
b.
pengembangan kualitas penduduk; dan
c.
pengarahan mobilitas penduduk.
Pengendalian
kuantitas
penduduk
w w w .bpkp.go.id -8sebagaimanadimaksud dilaksanakan
pada
melalui
ayat
(1)
sinkronisasi
huruf
a
kebijakan
kependudukan di tingkat nasional dan daerah. (3)
Sinkronisasi
kebijakan
pengendalian
kuantitas
penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhubungan dengan: a.
penetapan perkiraan jumlah, struktur, dan komposisi penduduk;
(4)
b.
penurunan laju pertumbuhan penduduk; dan
c.
persebaran penduduk.
Pengembangan kualitas penduduk dan pengarahan mobilitas penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 9
Dalam
rangka
pelaksanaan
sinkronisasi
kebijakan
pengendalian kuantitas penduduk, Pemerintah Daerah Provinsi dapat menetapkan kebijakan dengan mengacu dan berpedoman kepada kebijakan Pemerintah.
Pasal 10
Dalam
rangka
pelaksanaan
sinkronisasi
kebijakan
pengendalian kuantitas penduduk, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat menetapkan kebijakan dengan mengacu dan berpedoman kepada kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah Provinsi.
Pasal 11
(1)
Dalam rangka pelaksanaan sinkronisasi kebijakan pengendalian
kuantitas
penduduk,
Pemerintah
menetapkan program dan kegiatan penyelenggaraan pengendalian
kuantitas
penduduk
sebagaimana
w w w .bpkp.go.id -9dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a sebagai berikut: a.
perencanaan kependudukan;
b.
penyediaan parameter kependudukan;
c.
analisis dampak kependudukan;
d.
kerja sama pendidikan kependudukan; dan
e.
penanganan isu-isu kependudukan di daerah provinsi dan kabupaten/ kota.
(2)
Penyelenggaraan pengendalian kuantitas penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai
dengan
daya
dukung
alam
dan
daya
tampung lingkungan melalui:
(3)
a.
pengendaliankelahiran;
b.
penurunan angka kematian; dan
c.
pengarahan mobilitas penduduk
Penyelenggaraan
pengendalian
kelahiran
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, bertujuan
untuk
melembagakan
dan
membudayakan NKKBS melalui Penyelenggaraan Program Keluarga Berencana.
Pasal 12
Pemerintah
dalam
pemenuhanpelayanan
memberikan dasar
pembinaan
dalam
dan
perkembangan
kependudukan dan pembangunan keluarga, Keluarga Berencana, Sistem Informasi Keluarga pada masyarakat melalui KIE, serta penyediaan prasarana bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
Pasal 13
Penurunan angka kematian dan pengarahan mobilitas penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2)huruf b dan huruf c dilaksanakan sesuai dengan
w w w .bpkp.go.id - 10 ketentuanperaturan perundang-undangan.
Bagian Kedua Penetapan Pedoman
Pasal 14
(1)
Pemerintah
menetapkan
pedoman
penyelenggaraanperkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga meliputi: a.
perencanaan
kependudukan
dan/atau
penyediaanparameter; b.
analisis dampak kependudukan;
c.
kerja sama pendidikan kependudukan;
d.
penanganan isu-isu kependudukan;
e.
penyelenggaraan Keluarga Berencana; dan
f.
pembinaan
ketahanan
dan
kesejahteraan
keluarga. (2)
Ketentuan
lebih
lanjut
mengenai
pedoman
penyelenggaraan perkembangan kependudukan dan pembangunan
keluarga
sebagaimana
dimaksud
pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.
Bagian Ketiga Pembinaan, Bimbingan, Supervisi, dan Fasilitasi
Pasal 15
Pemerintah dalam melakukan pembinaan, bimbingan, supervisi,
dan
fasilitasi
perkembangankependudukan keluarga
berkoordinasidengan
penyelenggaraan dan
pembangunan
Pemerintah
Daerah
Provinsi dan Pemerintah DaerahKabupaten/ Kota.
w w w .bpkp.go.id - 11 Bagian Keempat Sosialisasi, Advokasi, dan Koordinasi
Pasal 16
Pemerintah dalam melakukan sosialisasi, advokasi, dan koordinasi melalui peningkatan akses dan kualitas penyelenggaraan
perkembangan
kependudukan,pembangunan keluarga, dan pelayanan Keluarga Berencanaberkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota.
Pasal 17
(1)
Dalam
rangka
meningkatkan
akses
kualitaspenyelenggaraan kependudukan, pelayanan dimaksud
perkembangan
pembangunan
Keluarga dalam
dan
keluarga
Berencana
Pasal
16,
dan
sebagaimana
Pemerintah
dan
Pemerintah Daerah: a.
menyediakan
sarana
dan
perkembangankependudukan,
prasarana pembangunan
keluarga danpelayanan Keluarga Berencana; b.
memberikan pengayoman; dan
c.
memberikan
rujukan
bagi
peserta
KeluargaBerencana yang membutuhkan. (2)
Penyediaan sarana dan prasarana penyelenggaraan perkembangan keluarga
dan
kependudukan, pelayanan
pembangunan
Keluarga
Berencana
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a.
KIE;
b.
alat dan obat kontrasepsi; dan
c.
Pencatatan
dan
KeluargaBerencana.
Pelaporan
Pelayanan
w w w .bpkp.go.id - 12 -
BAB III KEBIJAKAN KELUARGA BERENCANA
Bagian Kesatu Umum
Pasal 18
(1)
Kebijakan Keluarga Berencana bertujuan untuk: a.
mengatur kehamilan yang diinginkan;
b.
menjaga
kesehatan
dan
menurunkan
angkakematian ibu, bayi, dan anak; c.
meningkatkan
akses
dan
kualitas
informasi,pendidikan, konseling, dan pelayanan KeluargaBerencana dan kesehatan reproduksi; d.
meningkatkan partisipasi dan kesertaan pria dalampraktek Keluarga Berencana; dan
e.
mempromosikan penyusuan bayi sebagai upaya untuk menjarangkan jarak kehamilan.
(2)
Kebijakan Keluarga Berencana dilakukan melalui upaya: a.
peningkatan
keterpaduan
dan
peran
sertamasyarakat; b.
pembinaan keluarga; dan
c.
pengaturan
kehamilan
dengan
memperhatikanagama, kondisi perkembangan sosial ekonomi danbudaya, serta tata nilai yang hidup dalammasyarakat. (3)
Upaya kebijakan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan KIE.
Pasal 19
(1)
Upaya Keluarga Berencana sebagaimanadalam Pasal
w w w .bpkp.go.id - 13 18 ayat (2) dilakukan melalui:
(2)
a.
promosi;
b.
perlindungan; dan/atau
c.
bantuan sesuai dengan hak reproduksi.
Upaya Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tenaga Kesehatan dan/atau tenaga lain yang terlatih.
(3)
Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Badan.
Bagian Kedua Peningkatan Keterpaduan dan Peran Serta Masyarakat
Pasal 20
(1)
Pemerintah
dan
menyelenggarakan
Pemerintah upaya
kebijakan
Daerah Keluarga
Berencana secara menyeluruh dan terpadu. (2)
Penyelenggaraan Berencana
upaya
secara
kebijakan
menyeluruh
dan
Keluarga terpadu
sebagaimana dimaksud pada ayat (1). dilakukan secara koordinatif antar kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian. (3)
Dalam menyelenggarakan upaya kebijakan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah
dan
Pemerintah
Daerah
dapat
melibatkan peran serta masyarakat. (4)
Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit berupa: a.
penyuluhan Keluarga Berencana; dan
b.
pembinaan kepesertaan Keluarga Berencana.
Bagian Ketiga Pembinaan Keluarga
w w w .bpkp.go.id - 14 -
Pasal 21
(1)
Pembinaan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b, dilaksanakan dalam rangka mendukung: a.
pengembangan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
b. (2)
pelaksanaan fungsi keluarga.
Pembinaan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan: a.
KIE;
b.
penyediaan sarana dan prasarana; dan
c.
upaya pembinaan lainnya.
Pasal 22
Pengembangan ketahanan dan kesejahteraan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2l ayat (1) huruf a dilakukan
dengan
cara
membentuk
dan
mengembangkan: a.
pembinaan keluarga balita dan anak;
b.
pembinaan
ketahanan
pembinaan
Pusat
keluarga
Informasi
remaja
dan
dan
Konseling
Kesehatan Reproduksi Remaja/ Mahasiswa; c.
pembinaan ketahanan keluarga lansia; dan
d.
pemberdayaan ekonomi keluarga.
Bagian Keempat Pengaturan Kehamilan
Pasal 23
Pengaturan Kehamilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (2) huruf c, ditujukan untuk mewujudkan
w w w .bpkp.go.id - 15 keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera menuju NKKBS dengan menyelenggarakan Keluarga Berencana.
Pasal 24
(1)
Penyelenggaraan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud
dalam
dilaksanakan
Pasal
dengan
18
dan
upaya
pasal
19
peningkatan
kepedulian dan peran serta masyarakat melalui:
(2)
a.
pendewasaan usia perkawinan;
b.
pengaturan kehamilan yang diinginkan;
c.
pembinaan kesertaan Keluarga Berencana; dan
d.
peningkatan kesejahteraan keluarga.
Upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan kepada tumbuh kembang kesadaran, kemauan, dan kemampuan keluarga secara mandiri dalam membangun keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera.
Pasal 25
(1)
Pendewasaan dimaksud
usia
dalam
perkawinan
Pasal
24
ayat
sebagaimana (1)
huruf
a
diselenggarakan dalam rangka pembudayaan sikap dan
perilaku
masyarakat
untuk
melaksanakan
perkawinan dalam usia ideal perkawinan. (2)
Usia ideal perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipertimbangkan dengan memperhatikan faktor-faktor antara lain: a.
kesiapan fisik dan mental seseorang dalam membentuk keluarga;
b.
kemandirian sikap dan kedewasaan perilaku seseorang;
c.
derajat kesehatan termasuk reproduksi sehat;
d.
pengetahuan
tentang
perencanaan
keluarga
w w w .bpkp.go.id - 16 sejahtera; dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 26
(1)
Pengaturan
kehamilan
sebagaimana
dimaksud
dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b diselenggarakan dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menunda kehamilan anak pertama sampai pada usia ideal melahirkan dan mengatur jarak kelahiran. (2)
Usia ideal melahirkan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)
adalah
usia
yang
ditentukan
atau
dipengaruhi oleh faktor-faktor: a.
risiko akibat melahirkan;
b.
kemampuan
tentang
perawatan
kehamilan,
pasca persalinan, dan masa di luar kehamilan dan persalinan; c.
derajat kesehatan reproduksi sehat; dan/atau
d.
kematangan mental, sosial, dan ekonomi dalam keluarga.
Pasal 27
(1)
Menunda
kehamilan
sebagaimana
dimaksud
dalamPasal 26 ayat (1) dilaksanakan dalam rangka perencanaan jumlah dan jarak antara kelahiran anak yang dilakukan sendiri oleh pasangan suami istri atas dasar kesadaran dan kesukarelaan. (2)
Menunda kehamilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan alat, obat dan/atau cara kontrasepsi yang dapat diterima pasangan suami istri sesuai dengan pilihannya.
(3)
Jenis
alat,
obat
dan/atau
cara
kontrasepsi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan memperhatikan:
w w w .bpkp.go.id - 17 a.
daya guna dan hasil guna;
b.
risiko terhadap kesehatan; dan
c.
nilai
agama
dan
nilai
yang
hidup
dalam
dan/atau
cara
masyarakat.
Pasal 28
(1)
Penggunaan
alat,
kontrasepsidilakukan
obat, dengan
cara
yang
dapat
dipertanggungjawabkan dari segi agama, norma budaya, etika, serta segi kesehatan. (2)
Penggunaan alat, obat, dan/atau cara kontrasepsi yang menimbulkan risiko terhadap kesehatan hanya dapat
dilakukan
oleh
tenaga
kesehatan
yang
berwenang berdasarkan standar.
Pasal 29
(1)
Penyampaian informasi dan/atau peragaan alat, obat,
dan/atau
cara
kontrasepsi
hanya
dapat
dilakukan oleh tenaga kesehatan dan tenaga lain yang terlatih, serta dilaksanakan di tempat dan dengan cara yang layak. (2)
Penentuan tempat dan cara yang layak untuk mempertunjukkan dan memperagakan alat, obat, dan/atau cara kontrasepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan sasaran, norma agama, etik, dan sosial budaya masyarakat.
Pasal 30
Pelayanan obat, alat, dan/atau cara kontrasepsi untuk pasangan suami istri, dilakukan oleh tenaga kesehatan dan/atau tenaga lain yang terlatih sesuai dengan kewenangannya, di fasilitas pelayanan kesehatan atau
w w w .bpkp.go.id - 18 sarana lain yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 31
(1)
Pemerintah,
Pemerintah
Daerah
Provinsi,
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menetapkan kebijakan pengadaan dan penyebaran alat serta obat kontrasepsi, meliputi kegiatan perencanaan kebutuhan, penyediaan, dan penyebaran. (2)
Pengadaan alat dan obat kontrasepsi dilaksanakan dengan
memperhatikan
antarakebutuhan,
penyediaan,
keseimbangan dan
keinginan
masyarakat. (3)
Penyebaran alat dan obat kontrasepsi dilaksanakan dengan memperhitungkan: a.
jarak antar wilayah;
b.
letak geografis;
c.
kebutuhan masyarakat; dan
d.
pemerataan pelayanan.
Bagian Kelima Komunikasi, Informasi, dan Edukasi
Pasal 32
(1)
KIE bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, dan perilaku masyarakat dalam rangka mendukung penyelenggaraan Keluarga Berencana.
(2)
Sasaran pelaksanaan KIE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a.
individu;
b.
sekelompok orang; dan
c.
masyarakat umum.
Pasal 33
w w w .bpkp.go.id - 19 -
(1)
KIE
dilakukan
dan/atau
melalui
peragaan
penyampaian
alat,
obat,
informasi
dan/atau
cara
kontrasepsi. (2)
KIE
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1)
dilaksanakan di tempat dan dengan cara yang layak oleh: a.
tenaga kesehatan;
b.
penyuluh Keluarga Berencana;
c.
petugas lapangan Keluarga Berencana; dan
d.
tenaga lain yang terlatih.
Pasal 34
Penyelenggaraan KIE sebagaimana 33 dilakukan melalui upaya: a.
Advokasi dan penggerakan;
b.
konseling;
c.
pendampingan; dan
d.
pemberdayaan keluarga.
Pasal 35
Advokasi
dan
penggerakan
sebagaimana
dimaksud
dalam Pasal 34 huruf a merupakan upaya pelayanan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan Keluarga Berencana yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota bersama organisasi
individu,
lembaga
kemasyarakatan,
swadaya organisasi
masyarakat, profesi,
dan
pihak swasta.
Pasal 36
(1)
Pelaksanaan
Advokasi
dalam
35
Pasal
sebagaimana
ditujukan
untuk
dimaksud mendukung
w w w .bpkp.go.id - 20 kebijakan
penyelenggaraan
Keluarga
Berencana
sesuai dengan kebutuhan masyarakat. (2)
Sasaran
pelaksanaan
dimaksud
pada
Advokasi
ayat
(1)
sebagaimana
dilakukan
terhadap
pemangku dan/atau penentu kebijakan nasional dan daerah. (3)
Pelaksanaan penggerakan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal
berpartisipasi
35
dilakukan
dalam
dalam
penyelenggaraan
rangka Keluarga
Berencana melalui: a.
pembimbingan;
b.
pembinaan;
c.
pengarahan; dan
d.
menggerakkan pihak 1ain.
Pasal 37
(1)
Penggerakan penyelenggaraan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) dilaksanakan
melalui
mekanisme
operasional
pelayanan dasar Program Pengendaiian Penduduk dan Keluarga Berencana. (2)
Mekanisme operasional pelayanan dasar Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a.
analisis data mikro keluarga;
b.
penajaman sasaran pelayanan dasar;
c.
penguatan koordinasi antar pihak terkait di setiap tingkatan;
d.
melakukan evaluasi dan rencana tindak lanjut;
e.
pembagian peran antarunsur terkait;
f.
pelayanan
terintegrasi
dengan
pembangunan lain; dan g.
pengendalian dan pemantauan.
Pasal 38
sektor
w w w .bpkp.go.id - 21 -
Konseling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b dilaksanakan sebelum pelayanan kontrasepsi dan pada saat pelayanan kontrasepsi.
Pasal 39
Pendampingan
dan
pemberdayaan
keluarga
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c dan huruf d dilaksanakan kepada keluarga tertentu.
BAB IV PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KELUARGA
Bagian Kesatu Umum
Pasal 40
(1)
Dalam
rangka
perkembangan
mendukung
penyelenggaraan
kependudukan,
pembangunan
keluarga, dan Keluarga Berencana diperlukan Data dan Informasi keluarga yang dikelola dalam Sistem Informasi Keluarga. (2)
Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga harus dilaksanakan
secara
bersinergi
dengan
sistem
informasi kependudukan. (3)
Sistem
informasi
kependudukan
sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 41
(1)
Penyelenggaraan
Sistem
Informasi
Keluarga
sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 bertujuan menyediakan Data dan Informasi Keluarga melalui
w w w .bpkp.go.id - 22 pendataan keluarga, untuk dapat digunakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagai dasar penetapan
kebijakan,
perkembangan
penyelenggaraan
kependudukan,
pembangunan
keluarga, Keluarga Berencana, dan pembangunan lain. (2)
Data dan Informasi Keluarga pada ayat (1) harus terinci dan sebagaimana dimaksud terklasifikasi.
Bagian Kedua Data Keluarga
Pasal 42
(1)
Data keluarga terdiri atas: a.
data rutin; dan
b.
data nonrutin.
(2) Data rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikumpulkan secara berkala sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan. (3)
Data nonrutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b
dikumpulkan
sewaktu-waktu
sesuai
kebutuhan dan prioritas pembangunan keluarga yang ditetapkan oleh Pemerintah. (4)
Data nonrutin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas: a.
data khusus; dan
b.
data luar biasa.
Pasal 43
Data keluarga harus terbuka untuk diakses oleh unit kerja instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang mengelola Sistem Informasi Keluarga sesuai dengan kewenangan masing-masing.
w w w .bpkp.go.id - 23 Pasal 44
Data keluarga harus memenuhi standar, yang meliputi: a.
data sesuai dengan Indikator Keluarga Sejahtera;
b.
jenis, sifat, format, basis data, kodefikasi, dan metadata yang dapat dengan mudah diintegrasikan;
c.
akurat, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan; dan
d.
mampu
rekam
pada
alat/sarana
pencatatan,
pengumpulan, pengolahan, penyajian, pemanfaatan dan penyimpanan data yang andaI, aman, serta mudah dioperasikan.
Pasal 45
Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan standar data rutin dan data nonrutin diatur dengan Peraturan Kepala Badan.
Bagian Ketiga Informasi Keluarga
Pasal 46
(1)
(2)
Informasi keluarga meliputi : a.
data demografi;
b.
data Keluarga Berencana;
c.
data keluarga sejahtera; dan
d.
data anggota keluarga.
Data demografi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit meliputi: a.
data rumah tangga;
b.
data
kepala
keluarga
menurut
status
perkawinan; c.
data anggota keluarga menurut jenis kelamin; dan
w w w .bpkp.go.id - 24 d. (3)
data kelompok umur.
Data Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan data hasil pendataan keluarga paling sedikit meliputi: a.
jumlah pasangan usia subur;
b.
jumlah pasangan usia subur yang sedang menjadi peserta Keluarga Berencana; dan
c.
jumlah
pasangan
usia
subur
yang
tidak
menjadi peserta Keluarga Berencana. (4)
Data Keluarga Sejahtera sebagaimana dimaksud pada
ayat
(1)
huruf
c
berdasarkan
Indikator
Keluarga Sejahtera dengan variabel paling sedikit meliputi: a.
agama;
b.
sandang;
c.
pangan;
d.
papan;
e.
kesehatan;
f.
pendidikan;
g.
kepesertaan
dalam
program
Keluarga
Berencana;
(5)
h.
tabungan;
i.
interaksi dalam keluarga;
j.
interaksi dalam lingkungan;
k.
informasi; dan
l.
peranan dalam masyarakat.
Data anggota keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit meliputi: a.
jumlah jiwa;
b.
nama anggota keluarga;
c.
alamat tempat tinggal;
d.
hubungan dengan kepala keluarga; dan
e.
jenis kelamin, tanggal/bulan/tahun kelahiran.
Bagian Keempat Sumber Data dan Informasi
w w w .bpkp.go.id - 25 -
Pasal 47
(1)
Data
dan
Informasi
Keluarga
bersumber
dari
keluarga dan fasilitas pelayanan kesehatan. (2)
Data
dan
Informasi
dimaksud
pada
ayat
pembantu
pembina
Keluarga (1)
sebagaimana
dikumpulkan
keluarga
berencana
oleh desa,
penlrrluh Keluarga Berencana dan/atau petugas lapangan Keluarga Berencana.
Pasal 48
(1)
Selain sumber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1), Data dan Informasi Keluarga dapat diperoleh dari institusi Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
(2)
Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikumpulkan oleh unit pengelola Sistem Informasi Keluarga.
Pasal 49
Data dan Informasi Keluarga yang bersumber dari keluarga diperoleh melalui pendataan keluarga dan survei, penelitian, pelaporan, dan/atau cara lain yang dilaksanakan
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-undangan.
Pasal 50
Data dan Informasi Keluarga yang bersumber dari fasilitas pelayanan kesehatan diperoleh dari pencatatan kunjungan
dan
pelayanan
Keluarga
Berencana
di
w w w .bpkp.go.id - 26 fasilitas pelayanan kesehatan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 51
Data dan Informasi Keluarga yang telah dikumpulkan wajib
disampaikan
kepada
unit
pengelola
Sistem
Informasi Keluarga.
Bagian Kelima Pengumpulan Data dan Informasi
Pasal 52
Pengumpulan Data dan Informasi Keluarga dilaksanakan melalui kegiatan: a.
pendataan Keluarga;
b.
pencatatan
dan
pelaporan
rutin
pelayanan
kontrasepsi; c.
pencatatan
dan
pelaporan
rutin
Pengendalian
Lapangan Program Keluarga Berencana; d.
survei dengan menggunakan metode dan perangkat yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah;
e.
penelitian dan pengembangan;
f.
pemanfaatan teknologi dan sumber lain yang sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dapat dipertanggungjawabkan; dan
g.
kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 53
(1)
Pendataan keluarga wajib dilaksanakan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota secara serentak setiap 5 (lima) tahun untuk mendapatkan data keluarga yang
akurat,
valid,
relevan,
dan
dapat
w w w .bpkp.go.id - 27 dipertanggungjawabkan pengumpulan, penyimpanan,
melalui
pengolahan, serta
pemanfaatan
proses penyajian, data
dan
informasi kependudukan dan keluarga. (2)
Pendataan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup data yang bersifat nasional dan daerah.
(3)
Pendataan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Kader setempat di bawah pembinaan penyuluh Keluarga Berencana dan/atau petugas lapangan Keluarga Berencana.
(4)
Hasil pendataan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan pemutakhiran setiap tahun.
(5)
Hasil
Pendataan
Keluarga
digunakan
untuk
pengendalian operasional penyelenggaraan program pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana.
Pasal 54
Pengumpulan Data dan Informasi Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 harus dilaksanakan sesuai standar data keluarga.
Bagian Keenam Pengolahan Data dan Informasi Keluarga
Pasal 55
(1)
Pengolahan Data dan Informasi Keluarga dilakukan secara berjenjang untuk menetapkan sasaran dan rencana operasional.
(2)
Pengolahan
Data
dan
Informasi
Keluarga
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di daerah provinsi dan kabupaten/ kota dilakukan melalui cara elektronik maupun nonelektronik.
w w w .bpkp.go.id - 28 (3)
Pengolahan
Data
dan
Informasi
Keluarga
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan
secara
berkala
dalam
rangka
pengendalian pelaksanaan program pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
Pasal 56
(1)
Pengolahan Data dan Informasi Keluarga dilakukan dengan berbasis teknologi informasi yang memiliki kemampuan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)
Dalam hal pengelola Sistem Informasi Keluarga belum
memiliki
infrastuktur
berbasis
teknologi
informasi, pengolahan Data dan Informasi Keluarga dapat dilakukan melalui sistem nonelektronik.
Pasal 57
(1)
(2)
Pengolahan Data dan Informasi Keluarga meliputi: a.
pemrosesan;
b.
analisis; dan
c.
penyajian
Pemrosesan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:
(3)
a.
validasi;
b.
pengkodean;
c.
perekaman data;
d.
alih bentuk (transform);
e.
pengelompokan; dan
f.
pengecekan konsistensi data.
Analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara: a.
menentukan rancangan analisis;
b.
penggalian data (data mining);
c.
pelaksanaan analisis; dan
w w w .bpkp.go.id - 29 d. (4)
interpretasi.
Penyajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dalam bentuk: a.
tekstual;
b.
numerik; dan
c.
model
lain
sesuai
perkembangan
ilmu
pengetahuan dan teknologi. (5)
Penyajian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan melalui media elektronik dan/atau nonelektronik.
Pasal 58
(1)
Pengolahan Data dan Informasi Keluarga dilakukan terhadap: a.
pendataan keluarga;
b.
pencatatan
dan
pelaporan
pengendalian
lapangan; dan c.
pencatatan
dan
pelaporan
pelayanan
kontrasepsi. (2)
Pendataan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui rekapitulasi dan pemutakhiran data.
Pasal 59
Penyajian Data dan Informasi Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf c dilakukan dalam rangka pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program
pengendalian
penduduk
dan
Keluarga
Berencana secara berjenjang setiap bulan.
Pasal 60
(1)
Setiap kelurahan/ desa wajib menyajikan data mikro keluarga hasil pendataan keluarga yang
w w w .bpkp.go.id - 30 akurat dan terpercaya. (2)
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota wajib menyajikan data keluarga.
Bagian Ketujuh Penyimpanan Data dan Informasi
Pasal 61
(1)
Penyimpanan
Data
dan
Informasi
Keluarga
dilakukandalam pangkalan data pada tempat yang aman dan tidak rusak atau mudah hilang dengan menggunakan
media
penyimpanan
elektronik
dan/atau nonelektronik. (2)
Pangkalan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat
berada
di
provinsi
maupun
kabupaten/kota. (3)
Pangkalan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dikelola oleh pengelola Sistem Informasi
Keluarga
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan perundang-undangan. (4)
Pangkalan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat terhubung dengan pangkalan data yang dikelola oleh Kepala Badan.
(5)
Penyimpanan
Data
dan
Informasi
Keluarga
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan di dalam negeri. (6)
Penyimpanan
Data
dan
Informasi
Keluarga
dilakukan paling singkat 10 (sepuluh) tahun untuk Data dan Informasi Keluarga nonelektronik dan paling singkat 25 (dua puluh lima) tahun untuk Data dan Informasi Keluarga elektronik sesuai jadwal retensi arsip.
Bagian Kedelapan Keamanan dan Kerahasiaan Informasi
w w w .bpkp.go.id - 31 -
Pasal 62
(1)
Pengamanan informasi keluarga dilakukan untuk menjamin agar informasi keluarga: a.
tetap tersedia dan terjaga keutuhannya; dan
b.
terjaga
kerahasiaannya
untuk
informasi
keluarga yang bersifat tertutup. (2)
Pengamanan informasi keluarga harus dilakukan sesuai standar pengamanan.
(3)
Kerahasiaan
informasi
keluarga
dan
standar
pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 63
(1)
Untuk menjaga keamanan dan informasi keluarga, Kepala Badan menetapkan kriteria dan batasan hak akses pengguna informasi keluarga.
(2)
Untuk
menjaga
informasi
keamanan
keluarga,
setiap
dan
kerahasiaan
pengelola
informasi
keluarga harus: a.
melakukan pemeliharaan, penyimpanan, dan penyediaan
cadangan
Data
dan
Informasi
Keluarga secara teratur; dan b.
membuat sistem pencegahan kerusakan Data dan Informasi Keluarga.
Pasal 64
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan pengamanan Data dan Informasi Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal
w w w .bpkp.go.id - 32 52 sampai dengan Pasal 63 diatur dengan Peraturan Kepala Badan.
Bagian Kesembilan Sumber Daya Manusia
Pasal 65
(1)
Unit pengelola Sistem Informasi Keluarga nasional, provinsi, dan kabupaten/ kota harus memiliki sumber
daya
manusia
yang
mengelola
Sistem
yang
mengelola
Sistem
Informasi keluarga. (2)
Sumber
daya
manusia
Informasi Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki kompetensi di bidang:
(3)
a.
kependudukan dan Keluarga Berencana;
b.
komputer; dan/atau
c.
statistik.
Jumlah
sumber
dimaksud
pada
daya ayat
manusia (1)
sebagaimana
disesuaikan
dengan
kebutuhan.
Pasal 66
(1)
Untuk
meningkatkan
kompetensi
sumber
daya
manusia yang mengelola Sistem Informasi Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2), dilakukan pelatihan dan pengembangan. (2)
Pelatihan
dan
dimaksud
pada
pengembangan ayat
(1)
sebagaimana
diselenggarakan
oleh
institusi pelatihan yang ditunjuk oleh Kepala Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
Pasal 67
w w w .bpkp.go.id - 33 Setiap unit pengelola Sistem Informasi Keluarga harus melakukan
pendayagunaan,
pembinaan,
dan
pengawasan sumber daya manusia Sistem Informasi Keluarga
di
lingkungan
masing-masing
melalui
pemerataan, pemanfaatan, dan pengembangan sumber daya manusia.
Pasal 68
Sumber
daya
manusia
pengeiola
Sistem
Informasi
Keluarga pada instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah berstatus Aparatur Sipil Negara.
Pasal 69
Ketentuan lebih lanjut mengenai sumber daya dalam penyelenggaraan
Sistem
lnformasi
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 65, Pasal 66, dan Pasal 67 diatur dengan Peraturan Kepala Badan.
BAB V PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN
Pasal 70
(1)
Kepala
Badan,
melakukan
Gubernur,dan pemantauan
PelaksanaanPerkembangan
Bupati/Walikota dan
evaluasi
Kependudukan
dan
Pembangunan Keluarga, Penyelenggaraan Keluarga Berencana, dan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga. (2)
Pemantauan
dan
evaluasi
sebagaimana
dimaksudpada ayat (1), dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali setiap 6 (enam) bulan. (3)
Hasil
pemantauan
dan
evaluasi
sebagaimana
dimaksudpada ayat (1) digunakan sebagai bahan
w w w .bpkp.go.id - 34 pengambilan kebijakan dan program.
Pasal 71
(1)
Bupati/Walikota
melaporkan
danevaluasi
pelaksanaan
Kependudukan
dan
Penyelenggaraan
hasil
Perkembangan
Pembangunan
Keluarga
Penyelenggaraan
pemantauan
Sistem
Keluarga,
Berencana,
Informasi
dan
Keluarga
di
kabupaten/kota kepada Gubernur. (2)
Gubernur menyampaikan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Badan.
(3)
Kepala
Badan
sebagaimana
menyampaikan
dimaksud
pada
pelaporan
ayat
(2)
kepada
Presiden. (4)
Laporan
hasil
pemantauan
dan
evaluasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) disampaikan setiap 6 (enam) bulan sekali.
BAB VI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Pasal 72
(1)
Untuk mendukung penyelenggaraan perkembangan kependudukan, Keluarga
pembangunan
Berencana
dilakukan
keluarga,
dan
penelitian
dan
pengembangan. (2)
Penelitian
dan
pengembangan
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), meliputi penelitian dan pengembangan Kependudukan
terhadap serta
Keluarga
penyelenggaraan Berencana
dan
Keluarga Sejahtera. (3)
Ketentuan lebih lanjut mengenai penelitian dan
w w w .bpkp.go.id - 35 pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Kepala Badan.
BAB VII PEMBINAAN
Pasal 73
Menteri, menteri terkait, Kepala Badan, Gubernur, Bupati/walikota
melakukan
pelaksanaan
Perkembangan
Pembangunan
Keluarga,
pembinaan
terhadap
Kependudukan
Keluarga
Berencana,
dan dan
Sistem Informasi Keluarga sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.
Pasal 74
(1)
Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ditujukan untuk: a.
memperkuat kebijakan
komitmen
terhadap
pengendalian
para
pembuat
pelaksanaan
penduduk
program
dan
Keluarga
Berencana; b.
meningkatkan
keterpaduan
dan
sinergitas
antar berbagai program untuk meningkatkan kualitas keluarga; c.
mendayagunakan berbagai potensi masyarakat dan
media
sebagai
mitra
menyelenggarakan
kerja
dalam
Perkembangan
Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga
Berencana,
dan
Sistem
Informasi
Keluarga; dan d.
meningkatkan pengetahuan dan merubah sikap dan
perilaku
masyarakat
sehingga
dapat
mendukung program pengendalian penduduk
w w w .bpkp.go.id - 36 dan Keluarga Berencana. (2)
Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan: a.
koordinasi
pelaksanaan
Perkembangan
Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Keluarga
Berencana,
dan
antarinstansi
Sistem
Informasi
Pemerintah
dan
Pemerintah Daerah; b.
advokasi
dan
sosialisasi
Perkembangan
Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga
Berencana,
dan
Sistem
Informasi
Keluarga; c.
pelatihan dan peningkatan kualitas sumber daya
manusia
Perkembangan
untuk
menyelenggarakan
Kependudukan
dan
Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga; d.
monitoring
dan
Perkembangan
evaluasi
pelaksanaan
Kependudukan
dan
Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga; dan/atau e. (3)
pemberian penghargaan.
Menteri, menteri terkait, Kepala Badan, Gubernur, dan
Bupati/Walikota
dalam
meiaksanakan
pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengikutsertakan masyarakat.
BAB VIII PENDANAAN
Pasal 75
(1)
Pendanaan yang berkaitan dengan Perkembangan Kependudukan
dan
Pembangunan
Keluarga,
Keluarga Berencana, dan Penyelenggaraan Sistem Informasi
Keluarga
yang
dilaksanakan
oleh
w w w .bpkp.go.id - 37 Pemerintah dan Pemerintah Daerah bersumber dari: a.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
b.
Anggaran
Pendapatan
dan
Belanja
Daerah;dan/atau c. (2)
sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
Pengelolaan dana yang bersumber dari sumber lain yang
sah
dan
tidak
mengikat
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB IX KETENTUAN PENUTUP
Pasal 76
Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan Nomor
pelaksanaan
21
Tahun
dari
I994
Peraturan
tentang
Pemerintah
Penyelenggaraan
Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3553), dinyatakan
masih
bertentangan
tetap
dengan
berlaku
ketentuan
sepanjang dalam
tidak
Peraturan
Pemerintah ini.
Pasal 77
Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan
Pembangunan
Keluarga
Sejahtera
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor
30,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Nomor 3553) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
w w w .bpkp.go.id - 38 Pasal 78
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar
setiap
orang
mengundangkan
mengetahuinya,
Peraturan
memerintahkan
Pemerintah
ini
dengan
menempatkannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2014 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. AMIR SYAMSUDIN
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 319
w w w .bpkp.go.id
PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAHREPUBLIK INDONESIA NOMOR 87 TAHUN 2014 TENTANG PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA, KELUARGA BERENCANA, DAN SISTEM INFORMASI KELUARGA
I.
UMUM
Hakikat pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia yang mencakup semua dimensi dan aspek kehidupan termasuk perkembangan
kependudukan
dan
pembangunan
keluarga
untuk
mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Sebagai implementasi dari pelaksanaan Hak Asasi Manusia (HAM) yang harus dijunjung tinggi sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari penduduk, demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan penduduk saat ini dan generasi yang akan datang, maka kependudukan pada seluruh dimensinya harus menjadi titik sentral pembangunan berkelanjutan agar setiap penduduk dan generasinya mendatang dapat hidup sehat, sejahtera, produktif, dan harmonis dengan lingkungannya serta menjadi sumber daya manusia yang berkualitas bagi pembangunan. Pembangunan harus dilakukan oleh penduduk dan untuk penduduk, dan karenanya perencanaan pembangunan harus didasarkan pada kondisi atau keadaan penduduk dan pembangunan harus dapat dinikmati oleh seluruh penduduk bukan hanya oleh sebagian atau segolongan tertentu. Perkembangan
kependudukan
harusmendapatkan nasional
yang
perhatian
khusus
berkelanjutan.
pembangunankeluarga budaya,
dan
sosialekonomi
dalam
kerangka
Perkembangan
merupakan bangsa
pembangunan
bagian
yang
tidak
integral dapat
keluarga
pembangunan
kependudukan dari
dan
pembangunan
dipisahkan
dengan
pembangunansektor lainnya dalam rangka pembangunan manusia dan masyarakatIndonesia sebagai pengamalan Pancasila yaitu meningkatkan kualitashidup untuk semua penduduk.
w w w .bpkp.go.id -2Perkembangan
penduduk
dasarnyaditujukan
untuk
dan
pembangunan
menjamin
keluarga
keberlangsungan
hidup
pada seluruh
manusiatidak lagi hanya berdimensi lokal atau nasional, akan tetapi jugainternasional. Perkembangan penduduk dan pembangunan keluarga tidaklagi dipahami secara sempit sebagai usaha untuk mempengaruhi pola danarah demografi semata, tetapi sasarannya jauh lebih luas, yaitu untukmencapai kesejahteraan masyarakat baik dalam arti fisik maupun nonfisik termasuk spiritual. Oleh karena itu, dalam pembangunankeluarga diarahkan untuk memberdayakan fungsi-fungsi keluarga. Dampak perubahan dinamika kependudukan akan terasa dalamjangka waktu yang lama, sehingga seringkali kepentingannya diabaikan.Luasnya cakupan
masalah
kependudukan
menyebabkan
pembangunankependudukan harus dilakukan secara lintas sektor dan lintas bidang. Oleh
karenanya
dibutuhkan
bentuk
koordinasi
dan
pemahaman
mengenaikonsep perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga secaratepat. Dalam konteks perkembangan kependudukan dan pembangunankeluarga perlu memperoleh perhatian khusus guna terlaksanannyapembangunan nasional yang berkelanjutan. Penempatan penduduksebagai titik sentral pembangunan komitmen
tidak
hampir
saja seluruh
merupakan bangsa
programnasional
di
dunia
namun
yangtergabung
juga dalam
Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagaimana tertuangdalam Laporan situasi Kependudukan Dunia yang mengumumkan bahwa"penduduk bumi akan mencapai 7 (tujuh) milyar" tanggal 31 Oktober2011. Untuk melaksanakan perkembangan kependudukan danpembangunan keluarga diperlukan suatu lembaga yang kuat. Sejalan dengan perkembangan kependudukan, pertumbuhan penduduk masih cukup tinggi, demikian juga halnya dengan angka kelahiran masih cukup tinggi yang berpengaruh pada pemenuhan penyediaan kebutuhan dasar masyarakat. Tingginya angka kelahiran tersebut harus dikendalikan melalui penyelenggaraan Keluarga Berencana agar terwujud penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas. Penyelenggaraan Keluarga Berencana dilaksanakan untuk membantu calon atau pasangan suami istri dalam mengambil keputusan dan mewujudkan hak reproduksi secara bertanggung jawab tentang usia ideal perkawinan,
w w w .bpkp.go.id -3usia ideal untuk melahirkan, jumlah anak, jarak ideal kelahiran anak, dan penyuluhan kesehatan reproduksi. Upaya-upaya dalam penyelenggaraan Keluarga Berencana dilakukan melalui peningkatan keterpaduan dan peran serta masyarakat, pembinaan keluarga, pengaturan
kehamilan
dengan
memperhatikan
agama,
kondisi
perkembangan sosial, ekonomi, dan budaya, serta tata nilai yang hidup dalam masyarakat. Semua upaya tersebut disertai dengan KIE. Guna menunjang peiaksanaan program Keluarga Berencana sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Keluarga Berencana, perlu pengaturan mengenai kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi,
dan
Pemerintah
Kabupaten/
Kota,
pelaksanaan
Keluarga
Berencana, advokasi dan penggerakan, sarana dan prasarana Keluarga Berencana serta peran serta masyarakat. Tugas dan tanggung jawab pemerintah dalam penyelenggaraan Keluarga Berencana dilakukan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang meliputi koordinasi antarinstansi, perumusan kebijakan nasional, penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan
advokasi
dan
koordinasi.
Tugas
dan
tanggung
jawab
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota menetapkan
kebijakan
daerah
penyelenggaraan
Keluarga
Berencanamengacu pada kebijakan nasional. Pelayanan Keluarga Berencana kepada masyarakat dilakukan secara bersama-sama oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota bersama lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, dan pihak swasta melalui upaya advokasi dan penggerakan. Pemerintah dan Pemerintah Daerah daiam penyeienggaraan Keluarga Berencana wajib menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan, yaitu alat dan obat kontrasepsi, sarana prasarana nonalat kontrasepsi, dan sarana dan prasarana lain yang dibutuhkan. Peran
serta
masyarakat
akan
menjadi
sangat
besar
artinya
dalam
menunjang penyelenggaraan Keluarga Berencana, apabila dilakukan melalui KIE, baik yang dilakukan antarsektor/ instansi Pemerintah maupun antara Pemerintah dan masyarakat. Dalam
rangka
pelaksanaan
perkembangan
kependudukan
dan
w w w .bpkp.go.id -4pembangunan
keluarga
serta
penyelenggaraan
Keluarga
Berencana
diperlukan suatu Sistem Informasr Keluarga, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang
Nomor
52
Tahun
2OO9
tentang
Perkembangan
Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, dalam Pasal 49 disebutkan bahwa: (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data dan informasi mengenai kependudukan dan keluarga, (2) Upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui sensus, survei, dan pendataan keluarga, dan (3) Data dan informasi kependudukan
dan
keluarga
wajib
digunakan
oleh
Pemerintah
dan
Pemerintah Daerah sebagai dasar penetapan kebijakan, penyelenggaraan, dan pembangunan. Sistem
Informasi
Keluarga
diselenggarakan
dengan
tujuan
untuk
menyediakan data dan informasi kependudukan dan keluarga berbasis data mikro keluarga yang diperoleh melalui pendataan keluarga. Pelaksanaan pendataan keluarga setiap tahun wajib dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi
dan
pertimbangan
Pemerintah dalam
Daerah
pengarnbilan
Kabupaten/ kebijakan
Kota, dan
sebagai
dasar
penyelenggaraan
pembangunan nasional dan daerah. Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab mengembangkan Sistem Informasi Keluarga secara nasional dan berkelanjutan, guna mendukung terkumpulnya data dan informasi kependudukan dan keluarga dengan kewenangan meliputi: 1.
koordinasi antarinstansi dan daerah dalam urusan Sistem Informasi Keluarga;
2.
penetapan sistem, pedoman, dan standar pelaksanaan Sistem Informasi Keluarga;
3.
sosialisasi dan penyebarluasan tentang Sistem Informasi Keluarga;
4.
peningkatan kualitas dan kompetensi tenaga pengelola dan pelaksana Sistem Informasi Keluarga melalui pelatihan, orientasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi; dan
5.
penyediaan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan Sistem Informasi Keluarga.
Pemerintah
Daerah
Provinsi
menyebarluaskan
data
dan
informasi
berdasarkan data dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk keperluan perbandingan
pengelolaan
kependudukan
antardaerah
laporan neraca kependudukan dan pembangunan.
dalam
bentuk
w w w .bpkp.go.id -5Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyebarluaskan data dan informasi dan
dianalisis
berdasarkan
kecamatan,
dan
kelurahan/desa
untuk
keperluan perbandingan pengelolaan kependudukan antarwilayah dalam bentuk laporan neraca kependudukan dan pembangunan.
II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Yang dimaksud dengan "hak reproduksi" adalah segala hak yang terkait dengan kesehatan reproduksi yang komplit, antara lain meliputi: 1.
hak memperoleh standar pelayanan kesehatan reproduksi yang terbaik;
2.
hak memperoleh informasi selengkap-lengkapnya tentang seksualitas, reproduksi, dan manfaat serta efek samping obat-obatan, alat, dan tindakan medis yang digunakan untuk pelayanan dan/atau mengatasi masalah kesehatan reproduksi;
3.
hak untuk memperoleh pelayanan Keluarga Berencana yang aman, efektif, terjangkau, dapat diterima sesuai dengan pilihan tanpa paksaan dan tidak melawan hukum;
4.
hak memperoleh pelayanan kesehatan reproduksi yang dibutuhkannya, yang memungkinkannya sehat dan selamat dalam menjalani kehamilan dan persalinan sertamemperoleh bayi yang sehat;
5.
hak memiliki hubungan yang didasari penghargaanterhadap pasangan masing-masing
dan
dilakukan
dalamsituasi
dan
kondisi
yang
diinginkan bersama tanpapemaksaan, ancaman, dan kekerasan; 6.
hak memperoleh informasi yang tepat dan benar tentangreproduksi sehingga dapat berperilaku sehat dalammenjalani kehidupan seksual yang bertanggung jawab; dan
7.
hak mendapat informasi yang mudah, lengkap, dan akuratmengenai Penyakit Seksual Menular termasuk HumanImmunodeficiency Virus (HIV) atau Acquired ImmunoDeficiency Syndrome (AIDS).
w w w .bpkp.go.id -6-
Huruf d Cukup je1as. Pasal 3 Cukup jelas. Pasal 4 Cukup jelas. Pasal 5 Huruf a Yang
dimaksud
dengan
"bonus
demografi"
adalah
kondisi
proporsi
penduduk usia produktif sangat besar sehingga beban ketergantungan menjadi rendah. Huruf b Cukup je1as. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Pasal 6 Cukup jelas. Pasal 7 Ayat (1) Cukup je1as. Ayat (2) Huruf a Yang
dimaksud
dengan
"fungsi
keagamaan"
adalah
mengembangkan
kehidupan keluarga yang menghayati, memahami serta melaksanakan nilainilai agama dengan penuh iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Huruf b Yang
dimaksud
kesempatan
dengan
kepada
"fungsi
keluarga
sosial
budaya"
adalah
memberikan
dan
seluruh
anggotanya
untuk
mengembangkan dan menanamkan nilai-nilai luhur budaya bangsa yang beraneka ragam dalam satu kesatuan. Huruf c Yang dimaksud dengan "fungsi cinta kasih" adalah memberikan landasan yang kokoh terhadap hubungan yang harmonis antaranggota keluarga,
w w w .bpkp.go.id -7masyarakat serta hubungan kekerabatan antar generasi sehingga tercipta kehidupan yang penuh cinta kasih lahir dan batin. Huruf d Yang dimaksud dengan "fungsi perlindungan" adalah menumbuhkan rasa aman baik secara fisik, ekonomi, dan psikososial, serta kehangatan dalam kehidupan keluarga. Huruf e Yang
dimaksud
dengan
"fungsi
reproduksi"
adalah
melanjutkan/
meneruskan (menjaga kelangsungan garis keturunan) keturunan yang sehat, direncanakan, pengasuhan yang baik, serta memelihara dan merawat keluarga sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan manusia lahir dan batin. Huruf f Yang
dimaksud
dengan
"fungsi
sosialisasi
dan
pendidikan"
adalah
memberikan peran kepada keluarga untuk mengasuh, merawat, dan mendidik keturunan sesuai dengan tahapan perkembangannya agar menjadi generasi yang berkualitas dan mampu beradaptasi terhadap lingkungan dan kehidupan. Huruf g Yang dimaksud dengan "fungsi ekonomi" adalah unsur pendukung untuk memenuhi
kebutuhan
keluarga
dalam
mewujudkan
ketahanan
dan
kesejahteraan keluarga. Huruf h Yang dimaksud dengan "fungsi pembinaan lingkungan adalah menanamkan pada setiap keluarga agar mampu menempatkan diri secara serasi, selaras, dan seimbang sesuai daya dukung alam dan lingkungan yang berubah secara dinamis. Pasal 8 Cukup jelas. Pasal 9 Cukup je1as. Pasal 10 Cukup jelas. Pasal 11 Ayat (1) Cukup jelas.
w w w .bpkp.go.id -8-
Ayat (2) Yang dimaksud dengan "daya dukung alam" adalah kemampuan lingkungan alam
beserta
segenap
unsur
dan
sumbernya
untuk
menunjang
perikehidupan manusia serta makhluk lain secara berkelanjutan. Yang dimaksud dengan "daya tampung lingkungan" adalahkemampuan lingkungan
hidup
buatan
manusia
untukmemenuhi
perikehidupan
penduduk. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 12 Yang dimaksud dengan "pelayanan dasar" adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan pemerintahan. Pasal 13 Cukup jelas. Pasal 14 Cukup jelas. Pasal 15 Cukup jelas. Pasal 16 Cukup jelas. Pasal 17 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Memberikan pengayoman terhadap kemungkinan kegagalan komplikasi ataupun efek samping dari penggunaan alat kontrasepsi untuk menjamin keamanan, kenyamanan, dan keefektifan pemakaian alat kontrsepsi. Huruf c Rujukan bagi peserta Keluarga Berencana merupakan suatu tatanan, dtmana berbagai komponen dalam jaringan pelayanan Keluarga Berencana dapat berinteraksi dua arah timbal balik, antara tenaga kesehatan di pelayanan
kesehatan
kabupaten/kota,
dasar
provinsi,
dengan
dan
pusat
fasilitas untuk
pelayanan mencapai
kesehatan rasionalisasi
w w w .bpkp.go.id -9penggunaan sumber daya kesehatan dalam penyelamatan peserta Keluarga Berencana secara efisien, efektif, profesional, rasional, dan relevan dalam pola rujukan pelayanan Keluarga Berencana. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 18 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup je1as. Huruf c Yang
dimaksud
dengan
"konseling"
adalah
termasuk
komunikasi
interpersonal yang dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan dan penyuluh Keluarga Berencana, petugas lapangan Keluarga Berencana, dan tenaga lain yang terlatih yang telah memiliki sertifikat dari pelatihan yang terakreditasi. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Yang dimaksud dengan "mempromosikan penyusuan bayi" adalah upaya mendorong dan memberikan Air Susu Ibu Eksklusif kepada bayi selama 6 (enam) bulan sejak kelahiran untuk meningkatkan kualitas kesehatan dan kecerdasan bayi secara komprehensif. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 19 Ayat (1) Huruf a Yang dimaksud dengan "promosi" adalah usaha yang terus-menerus dalam memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat sehingga terjadi peningkatan pengetahuan, perubahan sikap dan perilaku, dan menerima norma keluarga kecil bahagia sejahtera. Huruf b Yang dimaksud dengan "perlindungan" adalah upaya Pemerintah untuk
w w w .bpkp.go.id - 10 memberikan jaminan keselamatan dan pertolongan untuk mengatasi dari aspek informasi, sosial, dan kesehatan. Huruf c Yang dimaksud dengan "bantuan sesuai dengan hak reproduksi" adalah memberikan bantuan dan bimbingan kepada pasangan usia subur yang ingin hamil, ingin hamil tetapi ditunda, tidak ingin hamil lagi, dan yang mengalami kagagalan penggunaan alat kontrasepsi. Ayat (2) Yang dimaksud dengan "tenaga lain yang terlatih" antara lain tokoh masyarakat/ agama, kader Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), tenaga penggerak masyarakat tingkat desa, Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD), sub PPKBD, dan kelompok akseptor. Yang dimaksud dengan "Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD)" adalah seorang atau beberapa orang Kader yang secara sukarela berperan
aktif
melaksanakan/mengelola
Program
Keluarga
Berencana
Nasional di tingkat Kelurahan/Desa atau yang setara. Yang dimaksud dengan "sub PPKBD" adalah seorang atau beberapa orang kader
yang
secara
sukarela
berperan
aktif
melaksanakan/mengelola
Program Keluarga Berencana Nasional di tingkat Dusun/RW atau yang setara. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 20 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Yang
dimaksud
dengan
"masyarakat"
antara
lain
lembaga
swadaya
masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, dan pihak swasta. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 21 Cukup je1as.
w w w .bpkp.go.id - 11 -
Pasal 22 Huruf a Pembinaan keluarga balita dan anak, dalam rangka meningkatkan kapasitas keluarga dalam upaya untuk meningkatkan kualitas tumbuh kembang anak dengan pemberian akses informasi, pendidikan, penyuluhan, dan pelayanan tentang perawatan, pengasuhan, dan perkembangan anak. Huruf b Pembinaan ketahanan keluarga remaja dan pembinaan pusat Informasi dan Konseling
Kesehatan
Reproduksi
Remaja/Mahasiswa,
dalam
rangka
meningkatkan kapasitas keluarga dalam upaya untuk meningkatkan tumbuh kembang remajanya dan peningkatan kapasitas remaja dalam upaya untuk meningkatkan kualitas tumbuh kembang bagi dirinya sendiri dengan pemberian akses informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan tentang kehidupan berkeluarga. Huruf c Pembinaan
ketahanan
keluarga
lansia,
dalam
rangka
meningkatkan
kapasitas keluarga dalam upaya untukmeningkatkan kualitas hidup lansia agar tetap produktif dan berguna bagi keluarga dan masyarakat dengan pemberian kesempatan untuk berperan dalam kehidupan keluarga. Huruf d Pemberdayaan ekonomi keluarga, dalam rangka meningkatkanakses dan peluang terhadap penerimaan informasi dan sumberdaya ekonomi melalui usaha mikro keluarga khususnya keluarga Prasejahtera dan Sejahtera I. Pasal 23 Cukup jelas. Pasal 24 Cukup jelas. Pasal 25 Cukup jelas. Pasal 26 Cukup jelas. Pasal 27 Cukup jelas. Pasal 28 Cukup jelas.
w w w .bpkp.go.id - 12 -
Pasal 29 Cukup jelas. Pasal 30 Cukup jelas. Pasal 31 Cukup jelas. Pasal 32 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Sasaran KIE individu meliputi orang perseorangan. Huruf b Sasaran KIE kelompok meliputi beberapa orang yangtergabung dalam kelompok. Huruf c Sasaran KIE masyarakat umum yaitu masyarakat secaraumum. Pasal 33 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Pasal 34 Cukup jelas. Pasal 35 Cukup jelas. Pasal 36 Cukup jelas. Pasal 37 Ayat (1) Cukup Jelas. Ayat (2) Huruf a Yang dimaksud "data mikro keluarga" adalah data yangmemuat informasi
w w w .bpkp.go.id - 13 individu dan anggota keluarga yangmencakup aspek data demografi, data Keluarga
Berencana,
dan
data
tahapan
Keluarga
Sejahtera
untuk
menunjang kegiatan operasional program Keluarga Berencana. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jeias. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Huruf g Cukup jelas. Pasal 38 Cukup jelas. Pasal 39 Yang dimaksud dengan "keluarga tertentu" adalah peserta Keluarga Berencana
yang
mengalami
akibat
samping
penggunaan
kontrasepsi
dan/atau peserta Keluarga Berencana yang memiliki usaha mikro keluarga. Pasal 40 Cukup jelas. Pasal 41 Cukup jelas. Pasal 42 Ayat (1) Cukup Jelas. Ayat (2) Cukup Jelas. Ayat (3) Cukup Jelas. Ayat (4) Huruf a Data khusus meliputi data sasaran khusus, faktor risiko, lingkungan keluarga, dan lainnya yang mendukung program pengendalian penduduk
w w w .bpkp.go.id - 14 dan Keluarga Berencana. Huruf b Data luar biasa meliputi data yang dikumpulkan dalam keadaan tertentu, antara lain keadaan luar biasa, wabah, bencana, dan kedaruratan program pengendalian penduduk. Pasal 43 Cukup jelas. Pasal 44 Cukup jelas. Pasal 45 Cukup jelas. Pasal 46 Cukup jelas. Pasal 47 Cukup je1as. Pasal 48 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan "dikumpulkan" adalah kegiatan untukmengambil data dan informasi dari institusi Pemerintah danPemerintah Daerah untuk kemudian diintegrasikan dengan data dan informasi keluarga yang sudah ada. Pasal 49 Cukup jelas. Pasal 50 Cukup jelas. Pasal 51 Cukup jelas. Pasal 52 Cukup jelas. Pasal 53 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas.
w w w .bpkp.go.id - 15 -
Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Pengendalian operasional penyelenggaraan programpengendalian penduduk dan
Keluarga
Berencana
dimulai
dariperencanaan,
pengorganisasian,
pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi. Pasal 54 Cukup jelas. Pasal 55 Ayat (1) Yang dimaksud dengan "pengolahan Data dan InformasiKeluarga secara berjenjang" adalah pengolahan Data danInformasi Keluarga yang dimulai dari proses pengumpulan data keluarga di setiap RT atau setingkat RT dengan menggunakan instrumen baku dan seterusnya tingkat RW/dusun, desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan pusat. Pengolahan tersebut dilakukan dengan cara Mengkompilasi/merekapitulasi hasil pengumpulan data daninformasi keluarga tersebut dengan formulir tertentu. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 56 Cukup jelas. Pasal 57 Cukup jelas. Pasal 58 Cukup jelas. Pasal 59 Cukup jelas. Pasal 60 Cukup jelas.
w w w .bpkp.go.id - 16 -
Pasal 61 Ayat (1) Yang dimaksud dengan "pangkalan data" adalah bank data. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Yang dimaksud dengan 'jadwal retensi arsip" adalah daftaryang berisi sekurang-kurangnya jangka waktu penyimpananatau retensi, jenis arsip, dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan, dinilai kembali, atau dipermanenkan yang dipergunakan sebagai pedoman penyusutan dan penyelamatan arsip. Pasal 62 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Standar pengamanan dalam melakukan publikasi data hasilpendataan keluarga disajikan secara online dalam bentuk tabulasi pada uebsite dengan alamat http:\\www.bkkbn.go.id, sedangkan untuk kepentingan intervensi program pembangunan secara khusus kepada keluarga dan anggota keluarga tertentu dapat diakses dengan password tertentu. Pasal 63 Cukup jelas. Pasal 64 Cukup je1as. Pasal 65 Ayat (1) Yang dimaksud dengan "unit pengelola Sistem informasiKeluarga" adalah
w w w .bpkp.go.id - 17 pemerintah
pusat,
pemerintah
provinsi
danpemerintah
kabupaten/kota,dengan susunan meliputi BKKBN, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah (BKKBD)/Satuan Kerja Perangkat Daerah Keluarga Berencana (SKPD-KB) Provinsi/ Perwakilan BKKBN Provinsi, BKKBD/ SKPD-KB Kabupaten/ Kota. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 66 Cukup jelas. Pasal 67 Yang dimaksud dengan "pemerataan" adalah upaya menyebarkansumber daya manusia Sistem Informasi Keluarga untuk mengurangidisparitas kuantitas
dan
kualitas
antar
wiiayah
dan
untuk
memenuhi
syarat
kompetensi. Yang dimaksud dengan "pemanfaatan" adalah upaya memanfaatkansumber daya manusia Sistem Informasi Keluarga yang ada untuk didayagunakan. Yang
dimaksud
meningkatkankuantitas
dengan dan
"pengembangan"
kualitas
sumber
daya
adalah manusia
upaya Sistem
InformasiKeluarga melalui peningkatan kompetensi sumber daya manusia di bidang Sistem Informasi Keluarga. Pasal 68 Cukup jelas. Pasal 69 Cukup jelas. Pasal 70 Cukup jelas. Pasal 71 Cukup jelas. Pasal 72 Cukup jelas. Pasal 73 Cukup jelas. Pasal 74 Cukup jelas.
w w w .bpkp.go.id - 18 -
Pasal 75 Cukup jelas. Pasal 76 Cukup jelas. Pasal 77 Cukup jelas. Pasal 78 Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5614
