DASAWARSA PEKERJAAN LAYAK ASIA

2006 2015 ASIAN DECENT WORK DECADE Trend Ketenagakerjaan dan Sosial di Indonesia 2010

Labour and Sosial Trends in Indonesia 2010 DASAWARSA PEKERJAAN LAYAK ASIA

2006 2015

Tren Ketenagakerjaan dan Sosial di Indonesia 2010 Mewujudkan pertumbuhan ekonomi menjadi penciptaan lapangan kerja

Organisasi Perburuhan Internasional Kantor ILO di Indonesia

Copyright © International Labour Organization 2011 Cetakan Pertama 2011 Publikasi-publikasi International Labour Office memperoleh hak cipta yang dilindung oleh Protokol 2 Konvensi Hak Cipta Universal. Meskipun demikian, kutipan-kutipan singkat dari publikasi tersebut dapat diproduksi ulang tanpa izin, selama terdapat keterangan mengenai sumbernya. Permohonan mengenai hak reproduksi atau penerjemahan dapat diajukan ke ILO Publications (Rights and Permissions), International Labour Office, CH-1211 Geneva 22, Switzerland, or by email: [email protected]. International Labour Office menyambut baik permohonan-permohonan seperti itu. Perpustakaan, lembaga dan pengguna lain yang terdaftar di Inggris Raya dengan Copyright Licensing Agency, 90 Tottenham Court Road, London W1T 4LP [Fax: (+44) (0)20 7631 5500; email: [email protected]], di Amerika Serikat dengan Copyright Clearance Center, 222 Rosewood Drive, Danvers, MA 01923 [Fax: (+1) (978) 750 4470; email: [email protected]] arau di negara-negara lain dengan Reproduction Rights Organizations terkait, dapat membuat fotokopi sejalan dengan lisensi yang diberikan kepada mereka untuk tujuan ini.

ISBN

978-92-2-024855-3 (print) 978-92-2-024856-0 (web pdf)

ILO Tren ketenagakerjaan dan sosial di Indonesia 2010: Mewujudkan pertumbuhan ekonomi menjadi penciptaan lapangan kerja/Kantor Perburuhan Internasional – Jakarta: ILO, 2011 vi, 67 p Juga tersedia dalam bahasa Inggris: Labour and social trends in Indonesia 2010: Translating economic growth into employment creation/ International Labour Office – Jakarta: ILO, 2011 vi, 63 p. ILO Katalog dalam terbitan Penggambaran-penggambaran yang terdapat dalam publikasi-publikasi ILO, yang sesuai dengan praktik-praktik Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan presentasi materi yang ada di dalamnya tidak mewakili pengekspresian opini apapun dari sisi International Labour Office mengenai status hukum negara, wilayah atau teritori manapun atau otoritasnya, atau mengenai batas-batas negara tersebut. Tanggungjawab aas opini-opini yang diekspresikan dalam artikel, studi, dan kontribusi lain yang ditandatangani merupakan tanggunjawab penulis, dan publikasi tidak mengandung suatu dukungan dari International Labour Office atas opini-opini yang terdapat di dalamnya. Rujukan ke nama perusahaan dan produk komersil dan proses tidak menunjukkan dukungan dari International Labour Office, dan kegagalan untuk menyebutkan suatu perusahaan, produk komersil atau proses tertentu bukan merupakan tanda ketidaksetujuan. Publikasi ILO dapat diperoleh melalui penjual buku besar atau kantor lokal ILO di berbagai negara, atau secara langsung dari ILO Publications, International Labour Office, CH-1211 Geneva 22, Switzerland; atau Kantor ILO Jakarta, Menara Thamrin, Lantai 22, Jl. M.H. Thamrin Kav. 3, Jakarta 10250, Indonesia. Katalog atau daftar publikasi tersedia secara cumacuma dari alamat di atas, atau melalui email: [email protected] Kunjungi halaman web kami: www.ilo.org/publns Dicetak di Indonesia

ii

Prakata

Edisi ketiga dari Tren Ketenagakerjaan dan Sosial di Indonesia berpusat pada pertumbuhan ekonomi yang sehat dan kuat yang mengarah pada penciptaan lapangan kerja yang layak dan pekerjaan yang produktif. Indonesia mampu bertahan menghadapi resesi global jauh lebih baik dibandingkan negara-negara tetangga yang pereknomiannya lebih maju, dengan memelihara pertumbuhan ekonomi yang positif. Prediksi-prediksi terkait ekonomi dari berbagai sumber meramalkan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat bagi Indonesia, di atas enam persen per tahun di tahun-tahun mendatang. Hal ini jelas memperlihatkan peluang-peluang yang terbentang di hadapan Indonesia. Satu hal yang harus diingat, bagaimanapun, penciptaan lapangan kerja tidak selalu merupakan hasil yang secara otomatis diperoleh dari pertumbuhan ekonomi. Pada kenyataannya, banyak negara di dunia pernah mengalami apa yang disebut pertumbuhan angka penggangguran. Selanjutnya, tidak semua warga negara akan mendapatkan keuntungan dari perluasan ekonomi jika keuntungan-keuntungan dari pertumbuhan tersebut tidak disalurkan dalam bentuk pekerjaan yang produktif dan kondisi kerja yang lebih baik. Singkatnya, pertumbuhan ekonomi, tidak peduli berapapun tingginya, tidak akan secara otomatis menciptakan lapangan kerja atau menjamin adanya akses bagi semua pekerja terhadap peluang-peluang ekonomi yang baru tercipta. Indonesia telah bangkit dari pergolakan ekonomi dan politik akibat krisis keuangan Asia. Negara ini telah mempertahankan pertumbuhan yang positif selama hampir satu dekade. Kendati demikian, jika kita mengalihkan perhatian kepada kinerja pasar tenaga kerja selama periode yang sama, kami mencatat, misalnya, besarnya pertumbuhan ekonomi tidak memperluas lapangan kerja formal. Upah nyata hanya sedikit meningkat selama dekade lalu. Apakah Indonesia akan mengulangi hal yang sama di tahun-tahun mendatang? Para perwakilan pemerintah, pekerja, dan pengusaha menggunakan sebuah kerangka kebijakan, Pakta Lapangan Kerja Global (Global Jobs Pact), dan telah menunjukkan kebulatan tekad untuk mewujudkan pertumbuhan yang kaya akan lapangan kerja di Indonesia. Inilah mengapa kami sangat percaya bahwa tema pokok dari laporan ini, mewujudkan pertumbuhan ekonomi menjadi penciptaan lapangan kerja, sangat relevan dan tepat waktu sejalan dengan pembahasan dan tindakan kebijakan di Indonesia saat ini. Laporan ini disusun oleh Kazutoshi Chatani. Laporan ini tercipta berkat dukungan teknis dan komentar-komentar berharga yang diberikan rekan-rekan ILO Jakarta; Unit Analisis Sosial dan Ekonomi Regional - Kantor Regional ILO untuk Asia Pasifik; dan Kantor Pusat ILO di Jenewa. Kami berharap bahwa laporan ini dapat berkontribusi pada pertumbuhan yang menyeluruh dan perluasan lapangan kerja di Indonesia di masa mendatang. Kami mendukung para konstituen kami di Indonesia dengan keahlian dan program kerja sama teknis, serta menjalin kerja sama untuk mewujudkan jalur kaya-pekerjaan dari pertumbuhan ekonomi yang akan menguntungkan semua warga negara dan mengarah pada pekerjaan yang layak untuk semua.

Peter van Rooij Direktur Kantor ILO Jakarta

iii

Daftar Singkatan dan Istilah Bahasa Indonesia

ADB ASABRI ASKES ASKESKIN APINDO ASEAN BAPPENAS BI BNP2TKI BOS BLT BPS EU PDB ILO IMF JAMKESMAS JAMSOSTEK KILM KUR LFS MDG Kemenakertrans OECD PKH PNPM PPP Rp. TASPEN RASKIN UKM PBB

Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank) Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Asuransi Kesehatan Indonesia Asuransi Kesehatan Orang Miskin Asosiasi Pengusaha Indonesia Asosiasi Negara-negara Asia Tenggara (Association of Southeast Asian Nations) Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bank Indonesia Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Bantuan Operasional Sekolah Bantuan Langsung Tunai Badan Pusat Statistik Uni Eropa (European Union) Produk Domestik Bruto (Gross Domestic Product) Organisasi Perburuhan Internasional (International Labour Organization) Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund) Jaminan Kesehatan Masyarakat Jaminan Sosial Tenaga Kerja Indikator Kunci Pasar Tenaga Kerja (Key Indicators of the Labour Market) Kredit Usaha Rakyat Survei Angkatan Kerja (Labour Force Survei) Sasaran Pembangunan Milenium (Millennium Development Goal) Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Organisasi untuk Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi (Organisation for Economic Co-operation and Development) Program Keluarga Harapan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Keseimbangan Daya Beli (Purchasing Power Parity) Rupiah Program Tabungan Asuransi Sosial Pegawai Negeri Beras Miskin Usaha Kecil dan Menengah Perserikatan Bangsa-Bangsa

Catatan : Di seluruh laporan ini, nilai tukar yang digunakan adalah 1 USD = Rp 9,000

iv

Daftar Isi

Prakata Daftar Singkatan dan Istilah Bahasa Indonesia Ringkasan Eksekutif

iii iv 1

1. 1.1 1.2

Tren ekonomi dan pasar tenaga kerja Tren ekonomi Tren pasar tenaga kerja

5 5 11

2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5

Mewujudkan pertumbuhan ekonomi menjadi penciptaan lapangan kerja Gambaran Umum Penciptaan Lapangan Kerja Produktivitas Tenaga Kerja Hubungan Antarindustri Perlindungan Sosial

27 27 28 36 42 49

Lampiran-Lampiran I Data BPS tentang Penyebaran pekerjaan di dalam ekonomi formal dan informal II Lampiran statistik

55 56

Daftar Tabel Tabel 1.1 Neraca Nasional (atas dasar harga konstan 2000) Tabel 1.2 Upah para pekerja produksi dalam produksi di bawah penyelia Tabel 1.3 Pembagian pekerjaan informal dan semi-pengangguran (persen) Tabel 1.4 Pembagian pekerjaan berdasarkan status pekerjaan (persen) Tabel 1.5 Jumlah pekerjaan menurut lapangan kerja (persen) Tabel 1.6 Proporsi dan pertumbuhan keluaran dan lapangan kerja berdasarkan sektor (PDB berdasarkan harga konstan 2000) Tabel 1.7 Jumlah pekerjaan dan tingkat pertumbuhan berdasarkan sektor dan jenis kelamin Tabel 1.8 Jumlah tenaga kerja yang berpindah berdasarkan daerah tujuan (ribu) Tabel 1.9 Proyeksi angkatan kerja Tabel 1.10 Tingkat pertumbuhan ekonomi yang diperlukan (tahunan 2009-2014, %) Tabel 1.11 Target 1B MDG Tabel 2.1 Kemudahan dalam melakukan bisnis di beberapa kota tertentu di Indonesia Tabel 2.2 Estimasi perolehan dan kehilangan pekerjaan penuh waktu karena persetujuan perdagangan bebas dengan Cina (sektor-sektor terpilih, 2008)

6 10 13 14 15 16 16 20 21 22 24 30 33

v

Tabel 2.3 Tabel 2.4 Tabel 2.5 Tabel 2.6 Tabel 2.7 Tabel 2.8

Tingkat pertumbuhan produktivitas tenaga kerja rata-rata tahunan (persen) Serikat pekerja di Indonesia tahun 2008 Angka kontribusi jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek) Jaminan sosial di Indonesia Program-program sosial utama yang ditujukan bagi rumah tangga dan masyarakat miskin Tiga kelompok sistem program-program sosial

Daftar Gambar Gambar 1.1 Tingkat pertumbuhan ekonomi (negara-negara ASEAN tertentu, persen) Gambar 1.2 Pengeluaran pada PDB (berdasarkan harga konstan 2000, trilyun Rupiah) Gambar 1.3 Komposisi ekspor Indonesia (% ekspor barang dagangan) Gambar 1.4 Pertumbuhan PDB berdasarkan sektor (berdasarkan harga konstan 2000, persen) Gambar 1.5 Kontribusi terhadap pertumbuhan PDB berdasarkan sektor (berdasarkan harga konstan 2000, persen) Gambar 1.6 Nilai tukar Dolar Amerika Serikat - Rupiah Gambar 1.7 Angkatan kerja dan pertumbuhan lapangan kerja (indeks, 1991=100) Gambar 1.8 Tingkat pengangguran (persen) Gambar 1.9 Indeks upah riil untuk pekerja produksi di bawah penyelia (Maret 2005=100) Gambar 1.10 Kesenjangan upah berdasarkan pencapaian pendidikan (upah untuk tenaga kerja dengan pendidikan dasar =100) Gambar 1.11 Remitansi tenaga kerja dan kompensasi pegawai yang diterima Gambar 1.12 Tingkat pengangguran, pekerjaan informal, dan kemiskinan (2009) Gambar 2.1 Perbandingan kinerja pelajar internasional (hasil survei OECD PISA, 2006 dan 2009) Gambar 2.2 Produktivitas tenaga kerja per orang yang dipekerjakan (di tahun 2010 dolar Amerika Serikat pada PPP/Keseimbangan Daya Beli) Gambar 2.3 Nilai tambah pertanian per tenaga kerja (konstan 2000 dolar Amerika Serikat) Gambar 2.4 PDB per tenaga kerja berdasarkan sektor (berdasarkan harga konstan 2000, dolar Amerika Serikat, 2009) Gambar 2.5 Andil keterampilan dan pertanian dalam PDB Gambar 2.6 Angkatan kerja berdasarkan pencapaian pendidikan (2007, %) Gambar 2.7 Ekspor teknologi tinggi (sebagai % dari ekspor yang diproduksi, 2008) Gambar 2.8 Kerangka analisa kesenjangan keterampilan Gambar 2.9 Pengeluaran untuk perlindungan sosial (sebagai % PDB, 2004-2008) Gambar 2.10 Pengeluaran negara untuk jaminan sosial (sebagai % PDB, Data tahun terakhir) Daftar Kotak Teks Kotak 1: Target 1B MDG: Mencapai pekerjaan produktif dan layak bagi semua, termasuk perempuan dan kaum muda Kotak 2: Berbagi praktik terbaik untuk meningkatkan lingkungan usaha Kotak 3: Sistem Neraca Sosial Ekonomi Kotak 4: Penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan tantangan-tantangan utama di Indonesia

vi

38 46 50 50 51 51

5 6 7 8 8 10 11 13 18 19 21 25 31 37 38 39 39 40 40 42 52 53

23 29 33 47

Ringkasan Eksekutif Laporan ini menyoroti kebutuhan akan hubungan yang koheren (saling berkaitan) dari ekonomi makro, pasar tenaga kerja, dan kebijakan sosial guna mewujudkan perluasan ekonomi menjadi penciptaan lapangan kerja yang produktif dan layak, yang mengarah pada pengurangan kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi, yang bertahan selama satu dasawarsa setelah krisis keuangan Asia, gagal menciptakan lapangan pekerjaan produktif yang memadai dalam perekonomian formal, menyisakan sebagian besar penduduk terlibat dalam pekerjaan informal dan hidup di bawah atau rentan terjatuh ke bawah garis kemiskinan dengan penghasilan dua dolar Amerika Serikat per hari. Secara umum, Indonesia dapat bertahan melalui resesi global secara lebih baik dibandingkan kebanyakan negara dan memiliki prospek ekonomi yang cerah untuk tahun-tahun mendatang. Pertanyaannya adalah apakah dan bagaimanakah Indonesia dapat meraih kesempatan ini dan memperkuat hubungan antara pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan pengurangan kemiskinan. Karenanya, laporan ini terfokus pada hubungan ketiga hal di atas serta memberikan analisa dan informasi yang berguna bagi para pembuat kebijakan. Perekonomian Indonesia terus meningkat selama lebih satu dasawarsa akibat meningkatnya konsumsi pribadi dan investasi. Kendati dampak negatif dari krisis keuangan global dirasakan di hampir seluruh wilayah, Indonesia mampu mempertahankan pertumbuhan ekonomi di tahun 2009 dan 2010. Pertumbuhan yang berkelanjutan ini dipimpin oleh sektor jasa dengan pertumbuhan yang luar biasa di sektor komunikasi. Prospek Indonesia terhadap pertumbuhan ekonomi tetap menguat di tahun-tahun mendatang dan tampaknya terdapat ruang fiskal yang lebih besar bagi investasi dalam meningkatkan inklusifitas pertumbuhan ekonomi. Kebijakan keuangan umumnya terfokus pada inflasi yang terkontrol. Sasaran kebijakan dapat diperluas dengan merangkul tujuan-tujuan kebijakan lainnya termasuk ekspansi ekonomi riil dan penciptaan lapangan kerja yang produktif dan layak. Tingkat pertukaran mata uang pun mempengaruhi ketenagakerjaan melalui dampak terhadap volume perdagangan dan biaya kerja dalam mata uang investor asing.

1

Tren Ketenagakerjaan dan Sosial di Indonesia 2010

Dalam banyak hal, pasar tenaga kerja Indonesia tidak pernah sepenuhnya pulih dari krisis keuangan Asia. Persentase pekerjaan informal dan semi pengangguran (underemployment) kurang lebih tetap sama sejak tahun 1996 sebelum krisis terjadi. Peluang kerja untuk kaum muda nyaris tidak berkembang selama dasawarsa terakhir. Sementara pertumbuhan upah tenaga kerja stagnan, pekerjaan lepas meningkat secara cepat. Penurunan berturut-turut yang terjadi beberapa tahun terakhir dalam tingkat pengangguran menunjukkan pertumbuhan yang kuat dari jumlah pekerjaan namun meninggalkan kekhawatiran atas aspek kualitas pekerjaan. Sebagai cermin dari perubahan struktural dalam perekonomian, kesempatan kerja semakin terbuka di sektor jasa. Pergeseran di segi pekerjaan ini telah mengubah tuntutan keterampilan untuk pendidikan yang lebih tinggi. Meskipun demikian, kurangnya tenaga kerja terampil dan berlebihnya jumlah tenaga kerja dengan keterampilan yang relatif rendah di Indonesia, mendorong membesarnya kesenjangan upah. Bahkan, upah riil untuk para pekerja produksi menurun antara tahun 2005 dan 2009. Dari sisi positif, lebih banyak perempuan memperoleh peluang kerja di sektor jasa yang sedang berkembang, yang membantu mempersempit kesenjangan gender di pasar tenaga kerja. Guna mengatasi tantangan perekonomian dan pasar tenaga kerja, bagian kedua dari laporan ini menyoroti empat bidang kebijakan kunci, yang memberikan rekomendasi dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang kuat menjadi penciptaan lapang kerja yang produktif. Bidang-bidang kebijakan ini adalah sebagai berikut: (1) Penciptaan lapangan kerja; (2) Produktivitas tenaga kerja; (3) Hubungan industrial; dan (4) Perlindungan sosial. Tema utama dari laporan ini adalah bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan kondisi yang diperlukan bagi penciptaan lapangan kerja yang produktif dan layak, namun pertumbuhan tidak dengan sendirinya memperluas peluang kerja dan mengurangi kemiskinan. Laporan ini menyoroti peluang-peluang yang ada di dalam ke-empat bidang prioritas kunci yang kondusif bagi penciptaan lapangan kerja yang produktif dan layak. Berikut adalah ringkasan dari beberapa rekomendasi serta hal-hal yang memerlukan perhatian dari para pembuat kebijakan:

Penciptaan Lapangan Kerja

2

Pertumbuhan ekonomi merupakan kondisi yang diperlukan bagi penciptaan lapangan kerja yang produktif dan layak. Indonesia dapat memanfaatkan potensi pertumbuhannya dengan mengatasi kendalakendala penting bagi pertumbuhan: (1) Kurangnya jumlah dan rendahnya mutu infrastruktur; (2) Kelemahan dalam pemerintahan dan lembagalembaganya; dan (3) Akses yang tidak setara terhadap penddikan dan mutu pendidikan yang rendah. Indonesia juga memiliki potensi yang kuat untuk meningkatkan lingkungan bisnis dengan menerapkan praktik-praktik terbaik dari administrasi publik di dalam negeri. Memperluas potensi yang ada pada sektor swasta dengan sendirinya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. Kontribusi pengembangan keterampilan strategis kepada pembangunan sektor dan penciptaan lapangan kerja merupakan titik kunci lainnya yang disoroti dalam laporan ini.


Agar pertumbuhan ekonomi menjadi inklusif, akses para pekerja dalam posisi-posisi yang kurang menguntungkan di pasar tenaga kerja (misalnya pekerja miskin, pengangguran dan pekerja dengan kontrak tidak tetap) terhadap pekerjaan yang produktif merupakan sebuah elemen yang penting. Akses yang tidak merata dan rendahnya mutu pendidikan di Indonesia, bagaimanapun, membatasi akses banyak pekerja terhadap peluang-peluang produktif. Beberapa pengamat menyatakan bahwa peraturan tenaga kerja menyebabkan tingginya informalitas dalam pekerjaan dan lambatnya penciptaan lapangan kerja. Kendati demikian, penegakan peraturan ketenagakerjaan menyisakan banyak ruang untuk perbaikan(misalnya uang pesangon dan upah minimum tidak ditegakkan dengan baik), sehingga meruntuhkan keabsahan klaim tersebut. Yang sangat penting adalah pemerintah serta para mitra sosial terlibat dalam dialog sosial yang membangun dan membahas reformasi yang diperlukan dalam peraturan ketenagakerjaan. Bentuk perlindungan kerja saat ini, khususnya jaminan penghasilan untuk pengangguran dan pensiun, tidak dapat dipisahkan dari sistem jaminan sosial yang kurang memadai. Karenanya, sangat disarankan pengembangan sistem jaminan sosial yang melindungi risiko usia tua dan pengangguran dilakukan sejalan dengan perundingan tentang reformasi peraturan ketenagakerjaan. Penciptaan lapangan kerja di Indonesia semakin dipengaruhi perdagangan, seiring dengan terintegrasinya perekonomian Indonesia ke dalam pasar regional dan global. Volume dan intensitas tenaga kerja bagi barang-barang ekspor dan impor serta pengaruh riak (ripple) ekonomi pada sektor-sektor terkait menentukan pengaruh perdagangan terhadap lapangan kerja. Dalam kasus perjanjian perdagangan bebas dengan Cina, Indonesia diperkirakan membuka lapangan kerja, terutama di bidang pertanian. Bagaimanapun, kehilangan pekerjaan terjadi di sektor-sektor seperti tekstil, garmen, dan pakaian, di mana persentase ketersediaan lapangan kerja bagi kaum permepuan muda terbilang tinggi.

Teori-teori ekonomi yang berlaku dan bukti empiris yang ada dengan jelas menunjukkan bahwa peningkatan produktivitas tenaga kerja menghasilkan keuntungan ekonomi yang signifikan dalam bentuk peningkatan lapangan kerja dan upah. Produktivitas tenaga kerja di Indonesia telah meningkat dengan stabil. Namun demikian, penting untuk diingat bahwa saingan Indonesia, Thailand dan Cina, telah semakin meningkatkan produktivitas tenaga kerjanya dan melampaui tingkat produktivitas tenaga kerja di Indonesia. Produktivitas kerja dapat meningkat dengan mengalihkan pekerja dari sektor yang berproduktivitas rendah ke sektor-sektor lainnya dan/atau mengadopsi teknologi dan inovasi modern serta meningkatkan kapasitas produksi sektor tersebut. Mengalihkan tenaga kerja pertanian dengan produktivitas yang rendah dan jumlah tenaga kerja yang berlebihan ke sektorsektor lainnya mengarah pada pertumbuhan dari sektor non-pertanian dan pengembangan keterampilan yang diperlukan. Sejak sektor sekunder

Produktivitas tenaga kerja

3


dan tersier membutuhkan keterampilan yang lebih tinggi dibandingkan sektor utama, penekanan yang lebih besar pada pelatihan pendidikan dan keterampilan menjadi penting. Selanjutnya, peningkatan produktivitas kerja memerlukan angkatan kerja terampil yang dapat menyerap teknologi produksi yang modern.

Hubungan industrial

Dialog sosial di tingkat nasional dapat memberikan pengaruh positif yang kuat pada kesempatan kerja produktif dan pertumbuhan ekonomi. Pada tingkat perusahaan, hubungan industrial yang konstruktif mengarah pada peningkatan kondisi kerja, yang secara positif berkaitan dengan produktivitas yang lebih tinggi dan dengan demikian meningkatkan profitabilitas. Hal-hal tersebut sangat didukung oleh bukti empiris yang tersedia. Negara-negara, seperti Jepang, Belanda dan Swedia telah mampu menjalin kesepakatan di antara para mitra sosialnya dalam berbagai persoalan sosial dan ekonomi, yang telah memberikan kemampuan kepada pemerintah di negara-negara tersebut untuk mengejar pertumbuhan ekonomi yang kuat serta lapangan kerja yang produktif secara bersamaan. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah memberikan dorongan yang kuat terhadap peningkatan budaya dan praktik dialog sosial antara sektor swasta, serikat pekerja, dan pemerintah. Walaupun begitu, masih ada ruang besar untuk perbaikan, khususnya dalam hal kapasitas tawar pekerja. Kapasitas tawar yang lemah ini telah diterjemahkan ke dalam pengaturan upah yang sesungguhnya tanpa perolehan alternatif.

Perlindungan sosial

Sistem perlindungan sosial Indonesia terdiri dari kombinasi pola asuransi sosial (inti dari sistem) dan sejumlah program yang ditargetkan untuk masyarakat kurang mampu. Pola asuransi sosial saat ini sebagian besar mencakup para pekerja yang relatif mampu. Hal ini dilengkapi dengan program-program sosial yang ditujukan untuk mengurangi kemiskinan. Di bawah sistem yang berlaku saat ini, sebagian besar pekerja yang berada di golongan penghasilan menengah mendapati diri mereka tertinggal dari program tersebut. Dengan demikian, pemerintah telah mengadaptasi program-program sosial untuk lebih inklusif (mencakup semua kalangan). Indonesia masih tertinggal dari negara-negara tetangga dalam hal pengeluaran negara untuk perlindungan sosial. Karenanya, masih ada ruang untuk pengembangan fiskal lebih lanjut. Di samping mengembangkan ketentuan sosial, pemerintah pun telah melakukan upaya besar untuk mengatasi sistem penempatan dan perlindungan bagi tenaga kerja Indonesia di luar negeri.

4

1 Tren Ekonomi dan Pasar Tenaga Kerja 1.1 Tren Ekonomi Indonesia bertahan menghadapi krisis secara lebih baik dibandingkan negara-negara lain dan mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang positif di tahun 2009 dan 2010. Pasar dalam negeri Indonesia yang besar membantu mengurangi dampak krisis yang ditularkan melalui perdagangan eksternal dan sistem keuangan global yang sakit. Berbagai sumber bahkan mengindikasikan pertumbuhan yang lebih tinggi di tahun 2011. Pemerintah Indonesia menargetkan angka pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) tahunan sebesar 6,3 sampai 6,8 persen antara tahun 2010 dan 2014 dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM). Bank Pembangunan Asia (ADB) melihat pertumbuhan PDB di Indonesia sebesar 6,3 persen.1 Target pertumbuhan Bank Dunia pada tahun 2011 sebesar 6,2 persen pada 2011. 2

Prospek ekonomi yang baik

Gambar 1.1 Tingkat Pertumbuhan Ekonomi (negara-negara ASEAN tertentu, persen) 14 12 10 Indonesia

8

Thailand 6

Vietnam Kamboja

4

Malaysia 2

Filipina Laos

0 -2 -4 2004

2005

2006

2007

2008

2009

Sumber: World Databank, Bank Dunia 1

ADB (2010) Asian Development Outlook 2010 Update (Manila)

2

World Bank (2010) Indonesia Economic Quarterly: Maximizing opportunities, managing risks (Jakarta)

5


Motor kembar pertumbuhan ekonomi selama dasawarsa terakhir adalah konsumsi pribadi dan investasi (pembentukan modal tetap bruto) (Gambar 1.2). Konsumsi pribadi tidak menunjukkan tanda-tanda dampak negatif yang terkait dengan resesi global. Dengan konsumsi rumah tangga dan publik menyumbang lebih dari 65 persen PDB selama dasawarsa terakhir, tampak bahwa perekonomian relatif tahan terhadap guncangan perdagangan dari luar. Pertumbuhan konsumsi rumah tangga menyumbang 49,8 persen kepada pertumbuhan PDB antara tahun 2000 dan 2009. Kontributor kedua adalah pembentukan modal tetap bruto, yang menghasilkan 29,8 persen dari pertumbuhan ekonomi. Tingkat pertumbuhan tahunan dari pembentukan modal bruto mencapai 7,1 persen, menjadikannya kategori pertumbuhan tercepat kedua dalam neraca nasional. Peningkatan dalam konsumsi pemerintah termasuk berbagai subsidi selama periode ini menyumbang 13,4 persen dari ekspansi ekonomi.

Pendorong pertumbuhan : konsumsi rumah tangga dan investasi

Gambar 1.2 Pengeluaran pada PDB (atas dasar harga konstan 2000, trilyun rupiah) 3,000

2,500

2,000

1,500

Impor barang dan jasa Konsumsi rumah tangga Konsumsi pemerintah

1,000

Pembentukan modal tetap bruto Ekspor barang dan jasa

50

0

-500

-1,000 2000

2001

200

2003 2004

2005 2006

200

2008

2009

Sumber: ADB Statistical Database System, for 2009: BPS.

Tabel 1.1 Neraca Nasional (atas dasar harga konstan 2000) Tahun 2000 (Milyar Rupiah)

Konsumsi rumah tangga 856.798,3 Konsumsi pemerintah 90.779,7 Pembentukan modal tetap bruto 275.881,2 Ekspor bersih 146.172,4 Produk Domestik Bruto (PDB) 1.389.770,3

Tahun 2009 (Milyar Rupiah)

Tingkat Pertumbuhan Tahunan (2000-2009, %)

1.249.011,2 195.907,7 510.118,1 223.537,0 2.082.103,7

4,3 8,9 7,1 4,8 5,1

Kontribusi bagi Pertumbuhan (2000-2009, %)

Sumber: Asian Development Bank’s Statistical Database System, kalkulasi penulis Catatan *: Peningkatan dalam persediaan dan perbedaan statistik berturut-turut sebesar -2.6% dan -0.1%

6

49,8 13,4 29,8 9,8 100,0*


Ekspor dan impor barang dan jasa meningkat berturut-turut sebesar 5,6 dan 5,9 persen antara tahun 2000 dan 2009. Tren ekspansi perdagangan yang berkelanjutan sejak tahun 2002, mengalami kebalikan di tahun 2009 karena adanya penurunan jumlah permintaan global. Ekspor barang dan jasa turun sebesar 9,7 persen dari tahun 2008 ke 2009.3 Meski ekspor mendorong PDB Indonesia, adalah penting untuk dicatat bahwa sebagian besar ekspor Indonesia adalah komoditas, dan harga pasar barang-barang tersebut mempengaruhi kinerja ekspor Indonesia. Bahkan, persentase ekspor bahan bakar, bijih dan mineral, bahan mentah pertanian dan makanan dalam ekspor barang dagangan terus meningkat dari 42,9 persen di tahun 2000 menjadi 61,2 persen di tahun 2008. Ledakan komoditas sebelum resesi global saat ini mendorong kinerja perekonomian Indonesia dengan hanya memberikan sedikit dampak pada penciptaan lapangan kerja.

Ketergantungan yang semakin berkembang terhadap ekspor komoditas

Gambar 1.3 Komposisi Ekspor Indonesia (% ekspor barang dagangan) 7 60 Bahan Bakar 50 Makanan 40 Bijih dan mineral 30 Bahan m entah pertanian 2 10 0 2000 2001 200

2003 2004 2005 2006 200

2008

Sumber: BPS

Asal sektor pertumbuhan PDB menunjukkan bahwa sektor jasa merupakan pendorong utama dari ekspansi ekonomi Indonesia antara tahun 2005 dan 2009. Sektor jasa mempertahankan tingkat pertumbuhan tahunan sebesar lebih dari tujuh persen antara tahun 2005 dan 2008, menyumbang lebih dari setengah pertumbuhan PDB di Indonesia (Gambar 1.4 dan Gambar 1.5). Bahkan, 62,2 persen pertumbuhan ekonomi di tahun 2008 berasal dari sektor jasa. Di dalam sektor jasa, sektor komunikasi telah mencatat pertumbuhan yang luar biasa. Andil sektor komunikasi dalam PDB meningkat lebih dari dua kali, dari sebesar 2,3 persen di tahun 2004 menjadi 5,5 persen di tahun 2009. Sektor ini sendiri mendorong peningkatan PDB sebesar 1,1 dan 1,0 titik persentase (percentage points) di tahun 2008 dan 2009. Kendati demikian, dampak pertumbuhan sektor telekomunikasi terhadap ketenagakerjaan tidak terlalu mencolok. 3

Pertumbuhan yang dipimpin oleh sektor jasa

Ekspor bersih meningkat pada tahun 2009 dari tahun sebelumnya, yaitu sebesar Rp 24,5 trilyun (2,7 milyar dolar Amerika Serikat) karena adanya penurunan tajam di sektor impor.

7


Gambar 1.4 Pertumbuhan PDB Berdasarkan Sektor (atas dasar harga konstan 2000, persen) 10.0 9.0 8.0 7.0 6.0

Pertanian

5.0

Industri Jasa

4.0

Semua Sektor

3.0 2.0 1.0 0.0 2005

2006

2007

2008

2009

Sumber : ADB, Indikator-indikator Kunci untuk Asia dan Pasifik 2010

Gambar 1.5 Kontribusi Terhadap Pertumbuhan PDB Berdasarkan Sektor (atas dasar harga konstan 2000, persen) 7.0 Pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan

6.0

Pertambangan dan penggalian Industri pengolahan

5.0

Listrik, gas, dan air bersih

4.0

Konstruksi Perdagangan, hotel dan restoran

3.0

Pengangkutan dan telekomunikasi

2.0 Keuangan, real estat, dan jasa perusahaan

1.0

Jasa-jasa -

0.0 2005

2006

2007

2008

2009

Sumber: BPS, kalkulasi penulis

Kebijakan fiskal: ruang kebijakan yang lebih besar di masa mendatang

8

Sebagai dampak dari pertumbuhan ekonomi yang positif, meski di tengah krisis, Indonesia telah mempertahankan posisi fiskal yang kuat. Defisit anggaran pemerintah untuk tahun 2010 ditargetkan sebesar 2,1 persen menurut revisi anggaran tahun 2010 yang disetujui DPR. Defisit anggaran yang sebenarnya mungkin lebih kecil dari sasaran karena lemahnya pencairan anggaran dan harga komoditas yang diperkirakan lebih tinggi


yang akan meningkatkan pendapatan pemerintah.4 Rasio utang terhadap PDB (debt-to-GDP ratio) mengalami penurunan antara tahun 2005 dan 2009. Meskipun pemerintah memberikan paket stimulus fiskal sebesar Rp 73,3 trilyun di awal 2009, tampaknya kecil kemungkinan pemerintah akan menerapkan kebijakan fiskal yang ekspansif karena tingkat pertumbuhan ekonomi tahunan diperkirakan akan positif, di atas 6 persen di tahun-tahun mendatang. Manajemen fiskal yang bijaksana dan kemungkinan naiknya penerimaan pajak akan membawa ruang kebijakan yang lebih besar bagi Indonesia, sehingga menciptakan peluang-peluang untuk meningkatkan investasi dalam upaya meningkatkan dasar bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Pasal 7 Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 mengenai Bank Indonesia (BI) menetapkan bahwa tujuan bank sentral adalah mempertahankan stabilitas rupiah Indonesia. Menindaklanjuti mandat ini, BI menerapkan kerangka target inflasi (Inflation Targeting Framework) di tahun 2005. Untuk tahun 2010 dan 2011 angka yang ditargetkan sebesar lima persen dengan margin sebesar satu persen. Kebijakan suku bunga (BI Rate) telah digunakan untuk mengendalikan inflasi. Kendati selama tahun 2009, BI menurunkan kebijakan suku bunga dari 9,25 persen di bulan Desember 2008 menjadi 6,50 persen di bulan Agustus 2009 untuk mengurangi dampak krisis terhadap perekonomian Indonesia, suku bunga dijaga tetap tinggi pada periode sebelum krisis. Di masa lalu, kebijakan moneter yang berdasarkan target inflasi tidak efektif dalam menjinakkan inflasi yang disebabkan tekanan harga (misalnya inflasi yang disebabkan oleh pengurangan subsidi bahan bakar di tahun 2005 dan inflasi karena krisis pangan global di tahun 2008).5 Tingginya suku bunga yang terkait dengan kebijakan suku bunga mungkin telah menyebabkan tingginya biaya dalam hal kehilangan investasi dan penciptaan lapangan kerja dalam ekonomi formal.

Kebijakan moneter berfokus pada sebuah target inflasi

Kebijakan nilai tukar BI dirancang untuk meminimalisasi volatilitas yang berlebihan dalam nilai tukar untuk mencapai target inflasi dan stabilitas sistem keuangan. Selama dasawarsa terakhir, nilai tukar dolar Amerika Serikat terhadap rupiah Indonesia berkisar di sekitar US$ 1 = Rp 9,000. Karena lebih tingginya inflasi di Indonesia dibandingkan di Amerika Serikat, rupiah Indonesia meningkat secara signifikan terhadap dolar Amerika Serikat dalam waktu riil sejak 2011.6 Apresiasi rupiah ini mungkin memberikan pengaruh negatif bagi eksportir dan produsen yang bersaing dengan barang dan jasa impor di Indonesia. Upah tenaga kerja produksi di bawah penyelia (supervisor) dalam industri pengolahan (manufaktur) meningkat banyak jika dilihat dari nilai dolar Amerika Serikat (Tabel 1.2), sedangkan upah mereka yang sesungguhnya dalam nilai rupiah Indonesia hanya meningkat sebesar enam

Apresiasi mata uang mempengaruhi industri dalam negeri

4

Bank Dunia (2010): Indonesia Economic Quarterly: Continuity amidst volatility (Jakarta).

5

Dhanani. D, Islam. I and Chowdhury, A The Indonesian Labour Market: Changes and challenges, (Routledge, London and New York, 2009).

6

Laporan ini menggunakan nilai tukar mata uang sebenarnya sebagai nominal nilai tukar dan rasio tingkat harga antara dua negara sebagai acuan.

9


persen selama delapan tahun (2001-2009). Hasil serupa dapat ditemukan dalam mata uang lainnya. Peningkatan biaya tenaga kerja dalam mata uang investor ini mungkin telah mengurangi investasi, yang kemudian mengurangi kapasitas penciptaan lapangan kerja dari perekonomian. Gambar 1.6 Nilai Tukar Dolar Amerika Serikat – Rupiah 300

12000

250

Indonesian rupiah / 1 USD

Consumer price index (2000=100)

9000

200 6000 150

3000 100

0

50 2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

CPI in Indonesia

CPI in United States

IDR/USD (Nominal)

IDR/USD (Real)

2009

Sumber: Database online Bank Indonesia dan Bank Dunia, World Development Indicators

Tabel 1.2 Upah Tenaga Kerja Produksi Indonesia di bawah Penyelia dalam Industri Pengolahan (manufaktur) Tahun

Upah nominal dalam rupiah (000) Upah nominal dalam dolar Amerika Serikat Indeks Inflasi (Indeks harga konsumen Consumer Price Index/CPI) di Indonesia (2001=100) Indeks upah riil (dalam rupiah (Juni 2001=100))

2001

2009

535 52

1.116 107

100 100

196 106

Sumber: Data upah Indonesia: BPS, Indeks Harga Konsumen: Badan Moneter Internasional (International Monetary Fund / IMF), kalkulasi penulis

10


1.2 Tren Pasar Tenaga Kerja Pertumbuhan lapangan kerja setelah krisis keuangan Asia pada tahun 1997/98 tertinggal dibandingkan pertumbuhan angkatan kerja hingga tahun 2007 meskipun dengan adanya ekspansi ekonomi yang berkelanjutan. Angkatan kerja (di atas usia 15 tahun) terus meningkat sekitar 1,7 persen setiap tahun, antara tahun 2000 dan 2009, sedangkan laju pertumbuhan lapangan kerja (di atas usia 15 tahun) melambat setelah terjadinya krisis hingga akhirnya membaik di tahun 2007. Secara khusus, lapangan kerja bagi kaum muda (usia 15-24 tahun) terkena dampak krisis keuangan Asia jauh sebelum akhir tahun 1990-an. Tingkat lapangan kerja kaum muda di tahun 2009 berada di bawah tingkat yang tercatat pada tahun 1991, menyebabkan banyaknya pengangguran di kalangan muda. Tantangan yang dihadapi kaum muda untuk mendapatkan pekerjaan sangat memprihatinkan di Indonesia, ditandai dengan tingginya angka pengangguran di kalangan muda, sebesar 22,2 persen di tahun 2009, yang secara signifikan lebih tinggi dibandingkan rata-rata kawasan (13,9 persen untuk Asia Tenggara dan Pasifik) dan rata-rata dunia (12,8 persen).7 Angka pengangguran lebih tinggi bagi kaum perempuan muda dibandingkan laki-laki, namun kesenjangan tersebut telah menyempit dalam beberapa tahun terakhir. Angka pengangguran di kalangan kaum muda antardaerah sangat berbeda: di Bali – Nusa Tenggara sebesar 10,8 persen, sedangkan di Banten sebesar 34,1 persen. Peluang kerja tampaknya sangat langka untuk lulusan SMP dan SMA.

Pertumbuhan lapangan kerja tertinggal dari pertumbuhan angkatan kerja

Gambar 1.7 Angkatan Kerja dan Pertumbuhan Lapangan Kerja (indeks, 1991=100) 160 Angkatan kerja (usia 15-24 th) 150

140

Lapangan kerja (usia 15-24 th) Angkatan kerja (usia 15 th ke atas) Lapangan kerja (usia 15 th ke atas)

130

120

110

100

90

80 1991 199 1993 1994 1995 1996 199 1998 1999 2000 2001 200 200 32004 2005 2006 200 2008 2009

Sumber ILO, Indikator Kunci Pasar Tenaga Kerja Edisi ke-6; untuk 2009: BPS, Survei Angkatan Kerja 7

Sumber: ILO (2011) Global Employment Trends

11


Kaum perempuan mendapatkan pekerjaan, mempersempit kesenjangan gender dalam pekerjaan

Sebagai hasil dari pertumbuhan ekonomi yang terpelihara, angka pengangguran (usia di atas 15 tahun, laki-laki dan perempuan) mencapai puncaknya pada 2005 dan mulai menurun dari 11,2 persen di tahun 2005, menjadi 8,4 persen di tahun 2008, dan selanjutnya turun menjadi 7,9 persen di tahun 2009, mencerminkan pertumbuhan lapangan kerja dalam pekerjaan non-upah. Laju penurunan angka pengangguran jauh lebih cepat di kalangan perempuan, yang mempersempit kesenjangan gender dalam hal tingkat pengangguran, dari 5,4 titik persentase pada tahun 2005 menjadi hanya 1,0 titik persentase pada tahun 2009. Kecenderungan ini merupakan hasil dari pertumbuhan lapangan kerja yang lebih kuat bagi perempuan dibandingkan laki-laki. Bahkan jumlah perempuan yang memiliki pekerjaan meningkat sebesar 7,2 juta antara tahun 2005 dan 2009, hampir dua kali lebih besar ketimbang perolehan pekerjaan bagi laki-laki (3,7 juta) dalam periode yang sama. Dalam hal laju pertumbuhan lapangan kerja, pertumbuhan lapangan kerja rata-rata tahunan antara tahun 2005 dan 2009 sebesar 1,5 persen untuk laki-laki dan 5,1 persen untuk perempuan. Tampaknya pertumbuhan lapangan kerja yang pesat di sektor jasa berkontribusi kepada cepatnya laju pertumbuhan lapangan kerja bagi perempuan (Tabel 1.2).

Kaum muda menghadapi tantangan dalam memasuki pasar tenaga kerja

Pengangguran kaum muda (usia 15 – 24 tahun) menurun secara signifikan sejak tahun 2005. Satu dari tiga pemuda yang aktif secara ekonomi keluar dari pekerjaan di tahun 2005 sedangkan rasio di tahun 2009 adalah satu dari 4,5 tenaga kerja muda. Pengangguran kaum muda berkurang sekitar 2,6 juta antara tahun 2005 dan 2009, yang mana jumlah pengangguran perempuan sebesar 1,5 juta dari angka tersebut. Pertumbuhan lapangan kerja bagi kaum perempuan yang lebih cepat (pertumbuhan lapangan kerja tahunan rata-rata sebesar 2,9 persen untuk laki-laki dan 3,8 persen untuk perempuan) mempersempit kesenjangan gender dalam angka pengangguran kaum muda dari 8,1 titik persentase di tahun 2005 ke 1,4 titik persentase di tahun 2009. Meskipun kecenderungan keseluruhan dari pengangguran kaum muda menurun, tenaga kerja muda (usia 15 – 24 tahun) masih sekitar 4,9 kali lebih mungkin untuk menjadi pengangguran dibandingkan para pekerja dari generasi yang lebih tua (usia 25 tahun ke atas) di tahun 2009. Sementara tingkat pengangguran untuk tenaga kerja berusia di atas 25 tahun sebesar 4,5 persen di tahun 2009, tingkat pengangguran pemuda (usia 15 – 24 tahun) sebesar 22,2 persen.

Meningkatkan kualitas ketenagakerjaan tetap menjadi sebuah tantangan

Seseorang tidak dapat menilai kinerja pasar tenaga kerja Indonesia hanya berdasarkan angka pengangguran karena indikator-indikator kualitas kerja mengungkapkan aspek penting lainnya dari tren ketenagakerjaan terbaru: kualitas kerja belum membaik seperti yang diharapkan dari penurunan yang cukup besar dalam pengangguran. Sebagai contoh, proporsi pekerjaan informal saat ini lebih tinggi daripada sebelum krisis keuangan Asia. Kondisi kerja yang kurang baik, rasa tidak aman dalam kerja dan kurangnya pertanggungan asuransi sosial kerap menjadi ciri pekerjaan informal. Setengah pengangguran (bekerja kurang dari 35 jam

12


Gambar 1.8 Tingkat Pengangguran (persen) 45.0 40.0 35.0

Laki-laki dan perempuan (usia 15 tahun ke atas)

30.0

Laki-laki (usia 15 tahun ke atas)

25.

Perempuan (usia 15 tahun ke atas)

20.

Laki-laki dan perempuan (usia 15 - 24 tahun)

15.0

Laki-laki (usia 15 - 24 tahun)

10.0

Perempuan (usia 15-24 tahun)

5.0 0.0 2004

2005

2006

200

2008

2009

Sumber: BPS

seminggu) menurun tajam pada perempuan sementara pada laki-laki hanya terjadi perubahan tipis. Sekitar setengah pekerja yang bekerja tidak penuh (underemployment) diperkirakan masih mencari pekerjaan lain. Sebagai tambahan, kecenderungan dalam status ketenagakerjaan menunjukkan bahwa proporsi pekerja musiman telah mengalami peningkatan, sedangkan kenaikan proporsi upah kerja antara tahun 2002 dan 2009 tidak mencolok. Penting untuk dicatat bahwa ada perbedaan besar dalam kinerja pasar tenaga kerja berdasarkan provinsi. DKI Jakarta memiliki jumlah pekerjaan informal dan penduduk miskin terendah karena aktivitas ekonomi terpusat di ibu kota. Indikator-indikator kemiskinan dan pekerjaan informal cenderung lebih tinggi di provinsi-provinsi bagian timur Indonesia (Figur 1.12). Karenanya, mengalihkan pertumbuhan ekonomi menjadi perbaikan kualitas pekerjaan, tetap merupakan tantangan di tahun-tahun mendatang. Tabel 1.3 Pembagian Pekerjaan Informal dan Setengah Pengangguran (persentase total pekerjaan) Pekerjaan informal

1996 2002 2009

Setengah pengangguran

Laki-laki

Perempuan

51,9 60,4 59,8

63,0 68,3 65,8

Laki-laki

26,2 24,7 24,8

Laki-laki

50,2 43,6 38,5

Sumber: BPS, Survei Angkatan Kerja Catatan: BPS mendefiniskan pekerjaan informal berdasarkan status pekerjaan dan aktivitas kerja (Lampiran 1). Setengah pengangguran merujuk kepada mereka yang bekerja kurang dari 35 jam per minggu.

13


Tabel 1.4 Pembagian Pekerjaan Berdasarkan Status Pekerjaan (persen) 2002

Berusaha sendiri Berusaha, dibantu pekerja tidak tetap/tidak dibayar Berusaha, dibantu pekerja tetap/dibayar Pekerja/pegawai Pekerja bebas di pertanian Pekerja bebas di non-pertanian Pekerja tidak dibayar

19,2 24,0 3,0 27,3 4,9 3,9 17,6

2006

20,4 20,9 3,0 28,1 5,8 4,8 16,9

2009

20,1 20,9 2,9 27,8 5,6 5,4 17,3

Sumber: BPS, Survei Angkatan Kerja

Pergeseran pekerjaan ke sektor jasa telah mengubah tuntutan keahlian dan mempersempit kesenjangan gender di pasar tenaga kerja

Motor pertumbuhan perekonomian Indonesia telah bergeser sedikit demi sedikit dari pertanian dan industri pengolahan menjadi jasa seperti yang dibahas di Bagian 1-1 dan proporsi lapangan kerja di sektor ini secara umum menggambarkan pergeseran tersebut. Ringkasnya, sektor pertanian dan industri mencatat tingkat pertumbuhan di bawah rata-rata dari semua sektor, sebesar 5,6 persen per tahun antara tahun 2005 dan 2009, sedangkan pertumbuhan tinggi dicapai sektor jasa. Akibatnya, jumlah pekerjaan di sektor pertanian menurun sebesar 5,6 persen dari 45,3 persen di tahun 2000 menjadi 39,7 persen di tahun 2009. Penurunan jumlah pekerjaan di industri pengolahan tidak terlalu menonjol namun umumnya menurun 0,8 persen selama periode ini (Tabel 1.5). Secara keseluruhan, pergeseran sektor pekerjaan ini telah menyebabkan proporsi pekerja yang bekerja di sektor jasa saat ini lebih tinggi dibandingkan satu dasawarsa yang lalu. Pergeseran pekerjaan ke sektor jasa mengakibatkan dua hal penting dalam pasar tenaga kerja Indonesia. Pertama, hal tersebut telah mengubah tuntutan keterampilan perekonomian karena keterampilan yang lebih tinggi diperlukan untuk mendukung pengembangan sektor jasa. Seperti yang diperlihatkan laporan ini dalam bagian berikutnya, hasil pendidikan meningkat seperti yang dibuktikan oleh kesenjangan upah yang semakin lebar akibat pencapaian pendidikan pekerja. Akibat lainnya dari pertumbuhan pekerjaan di sektor jasa adalah cepatnya pertumbuhan pekerjaan di kalangan perempuan, yang mempersempit kesenjangan gender di pasar tenaga kerja. Penggunaan tenaga kerja perempuan rata-rata bertumbuh 4,7 persen per tahun antara tahun 2004 dan 2009 dalam sektor perdagangan, hotel, dan restoran. Tingkat pertumbuhan tahunan dari penggunaan tenaga kerja perempuan dalam sektor transportasi dan komunikasi sebesar 24,7 persen selama periode yang sama. Keuangan, real estat, dan jasa juga mencatat pertumbuhan yang tinggi dalam penggunaan tenaga kerja perempuan. Sebagai akibat dari cepatnya pertumbuhan lapangan pekerjaan bagi perempuan di sektor jasa yang sedang berkembang, kesenjangan gender dalam tingkat partisipasi tenaga kerja, angka perbandingan pekerjaan terhadap populasi, dan upah menjadi jauh lebih kecil.

14


Tabel 1.5 Jumlah Pekerjaan Menurut Lapangan Kerja (persen) Tahun

Pertanian Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan Listrik, gas, dan air bersih Bangunan Perdagangan, restoran, dan hotel Angkutan, Pergudangan, dan Komunikasi Keuangan, asuransi, real estat, dan jasa perusahaan Jasa kemasyarakatan, sosial, dan perorangan Total

2000

45,3 0,5 13,0 0,1 3,9 20,6 5,1 1,0 10,7 100,0

2005

2009

44,0 1,0 12,7 0,2 4,9 19,1 6,0 1,2 11,0 100,0

39,7 1,1 12,2 0,2 5,2 20,9 5,8 1,4 13,4 100,0

Sumber: BPS

Menghubungkan proporsi sektor pekerjaan dalam PDB dan kesempatan kerja, menunjukkan intensitas tenaga kerja (atau modal) dari sektor tersebut pada satu titik (Tabel 1.5). Adalah jelas bahwa sektor pertanian merupakan sektor padat karya. 39,7 persen dari total tenaga kerja di Indonesia yang bekerja di sektor pertanian dan menghasilkan 13,6 persen dari total keluaran tahun 2009. Keuangan, real estat, dan jasa berada di ujung lain dari spektrum intensitas tenaga kerja/modal dari berbagai sektor. Sektorsektor ini merupakan sektor yang padat modal (atau padat pengetahuan) dan dengan demikian proporsi PDB relatif tinggi jika dibandingkan dengan proporsi penggunaan tenaga kerja. Secara umum, pergeseran tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor jasa menyiratkan total keluaran ekonomi yang lebih tinggi.

Keluaran dan kesempatan kerja yang didorong oleh sektor jasa

Gambaran lain muncul jika seseorang menghubungkan tingkat pertumbuhan keluaran dan pekerjaan berdasarkan sektor. Dengan membawa kurun waktu tertentu ke dalam analisis menghasilkan gambaran dinamis mengenai intensitas kerja dari pertumbuhan. Pertanian merupakan sektor padat karya di Indonesia jika dilihat dari gambaran statis; akan tetapi, intensitas kerja pertumbuhan dari sektor tersebut sangat rendah. Rata-rata, satu persen pertumbuhan keluaran dari sektor tersebut hanya menyebabkan pertumbuhan lapangan kerja sebesar 0,13 persen. Dengan kata lain, sektor pertanian memperoleh produktivitas. Pertumbuhan di sektor komunikasi sangat padat modal karena investasi infrastruktur yang besar di sektor tersebut. Bagian lain dari sektor jasa mencatat elastisitas pekerjaan terhadap pertumbuhan keluaran (output) di atas rata-rata industri sebesar 0,40. Hal ini menunjukkan bahwa ekspansi sektor jasa beberapa tahun belakangan telah kondusif bagi pertumbuhan lapangan kerja.

15


Tabel 1.6 Proporsi dan Pertumbuhan Keluaran dan Lapangan Kerja Berdasarkan Sektor (PDB berdasarkan harga konstan 2000) Elastisitas Rata-rata Rata-rata ketenagakerjaan Proporsi pertumbuhan pertumbuhan terhadap Proporsi sektor sektor dalam lapangan kerja pertumbuhan keluaran dalam PDB lapangan kerja tahunan (2004tahunan output (2009, %) (2009, %) 2009, %) (2004-2009, %) (2004-2009)

Pertanian, Peternakan, 13,6 Kehutanan, dan Perikanan Pertambangan dan Penggalian 8,3 Industri Pengolahan 26,2 Listrik, Gas, dan Air Bersih 0,8 Bangunan 6,4 Perdagangan, Hotel 16,9 dan Restoran Transportasi dan Komunikasi 8,8 Keuangan, Real Estat, 9,6 dan Jasa Perusahaan Jasa 9,4 Semua Sektor 100,0

39,7

3,7

0,5

0,13

1,1 12,2 0,2 5,2 20,9

2,4 3,9 9,4 7,8 6,3

2,2 3,0 -0,5 3,9 2,8

0,94 0,77 -0,05 0,50 0,44

5,8 1,4

14,6 6,7

2,2 5,7

0,15 0,86

13,4 100,0

6,1 5,6

5,9 2,3

0,97 0,40

Sumber: BPS, kalkulasi penulis

Tabel 1.7 Jumlah lapangan kerja dan tingkat pertumbuhan berdasarkan sektor dan jenis kelamin Jumlah perempuan dalam pekerjaan

Pertanian, Peternakan, Kehutanan, dan Perikanan Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan Listrik, Gas, dan Air Bersih Bangunan Perdagangan, Hotel dan Restoran Transportasi dan Komunikasi Keuangan, Real Estat, dan Jasa Perusahaan Jasa Semua Sektor Sumber: BPS, kalkulasi penulis

16

Rata-rata tahunan pertumbuhan lapangan kerja laki-laki (20042009, %)

Rata-rata tahunan pertumbuhan lapangan kerja perempuan (20042009, %)

37,0

0,3

0,8

11,9 43,8 9,4 2,4 51,0 9,6 29,4 44,2 37,9

3,2 1,6 -0,6 3,9 1,0 0,9 4,5 4,6 1,5

-3,6 5,0 0,6 3,4 4,7 24,7 9,2 7,7 3,7


Terlepas dari pertumbuhan ekonomi yang terpelihara, pertumbuhan upah riil8 mengalami stagnasi atau bahkan menurun di beberapa sektor dan aktivitas pekerjaan antara tahun 2005 dan 2009. Upah riil untuk tenaga kerja produksi di bawah penyelia, misalnya, menurun lebih dari 10 persen antara bulan Maret 2005 dan September 2009, terlepas dari pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan peningkatan konstan dalam upah minimum di seluruh Indonesia selama periode tersebut. Di permukaan, seseorang dapat menilai tren upah terhadap tingginya inflasi mengimbangi kenaikan upah nominal. Kendati demikian, di bawah permukaan, terbaring masalah struktural tentang lantai penghasilan yang keropos karena tingginya pekerjaan informal dan kurangnya perlindungan pendapatan.

Daya beli upah yang stagnan atau menurun

Adalah penting untuk mencatat tingginya kerentanan daya beli upah jika terjadi perubahan kebijakan secara mendadak dan guncangan eksternal. Dua hal pada Gambar 1.9 patut disebut. Pertama, penurunan yang tajam dalam upah riil sekitar sepuluh persen di paruh kedua tahun 2005 disebabkan adanya pemotongan subsidi bahan bakar dan diikuti dengan kenaikan harga.9 Meski penghapusan subsidi bahan bakar secara bertahap merupakan kebijakan untuk Indonesia, kehilangan upah riil yang tiba-tiba sebesar hampir sepuluh persen dalam tiga bulan jelas mengancam kesejahteraan para pekerja dan keluarga mereka, mengingat 60 persen dari populasi penduduk Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan, sebesar dua dolar Amerika Serikat per hari di tahun 2007. Upah riil di tahun-tahun berikutnya tidak pernah pulih ke tingkat yang tercatat sebelum perubahan kebijakan tersebut. Kedua kehilangan upah riil yang terus-menerus di tahun 2008 terutama disebabkan oleh dampak negatif dari resesi global terhadap upah. Seiring dengan penurunan permintaan global serta semakin banyaknya pekerja yang kehilangan pekerjaan di sektor formal, tekanan diletakkan pada upah. Di tahun 2009, upah riil perlahan-lahan membaik berkat meredanya inflasi dan pemulihan bertahap dari periode terburuk krisis. Upah yang stagnan dan kerentanan upah riil terhadap guncangan dari luar mengungkapkan dua hal penting. Pertama, upah minimum ditetapkan berdasarkan biaya hidup di setiap provinsi, menjamin fleksibilitas dari standar pendapatan minimum. Kendati begitu, upah minimum tidak ditetapkan dengan baik karena 43,7 persen tenaga kerja masih menerima upah di bawah upah minimum di tahun 2009, sehingga gagal berfungsi sebagai lantai penghasilan. Manfaat dari pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan tidak selalu menetes kepada pekerja kurang mampu, sebagian karena tekanan suplai tenaga kerja yang tinggi dan lantai pendapatan yang keropos. Kedua, tampak bahwa pasar tenaga kerja menyesuaikan terhadap guncangan dari luar dengan menurunkan upah riil dan mengurangi jam kerja10 ketimbang melakukan perampingan angkatan kerja karena pasar tenaga kerja Indonesia Upah nominal dikurangi laju inflasi 9 Harga naik, terutama harga makanan, memberikan dampak negatif kepada rakyat kurang mampu. Krisis pangan global di tahun 2008, misalnya, diperkirakan telah meningkatkan jumlah orang yang hidup sangat miskin hingga 100 juta jiwa. Lihat ILO (2011) Global Employment Trends 2011, Box 1, p. 25. 10 ILO (2010) Tinjauan Pakta Lapangan Kerja Global untuk Indonesia (Jenewa) 8

17


terus mengalami penurunan tren pengangguran di tengah resesi global, sementara upah riil turun. Gambar 1.9 Indeks Upah Riil untuk Pekerja Produksi di bawah Penyelia (Maret 2005=100) 110

100

90

80

2005

2006

2007

2008

Sept

June

March

Dec

Sept

June

March

Dec

Sept

June

March

Dec

Sept

June

March

Dec

Sept

June

March

70

2009

Sumber: BPS, Quarterly Wage Statistics

Pencapaian pendidikan semakin memperlebar kesenjangan upah

18

Tren lain yang menonjol dalam hal upah adalah meningkatnya hasil pada pendidikan perguruan tinggi. Upah per jam pekerja dengan gelar sarjana hampir 3,5 kali lebih tinggi dibandingkan pekerja dengan pendidikan dasar di tahun 1998. Kesenjangan ini semakin luas di dasawarsa terakhir, lulusan perguruan tinggi memperoleh penghasilan per jam 4,5 kali lebih besar dibandingkan pekerja dengan pendidikan dasar di tahun 2009. Seiring dengan berkembangnya sektor jasa dan menurunnya industri pengolahan padat karya, permintaan keterampilan telah bergeser, dengan mengutamakan pendidikan yang lebih tinggi. Kurangnya tenaga kerja terampil dan berlebihnya jumlah pekerja di Indonesia, menyebabkan kesenjangan upah menjadi semakin besar. Di satu sisi, tren upah ini menarik lebih banyak kaum muda untuk mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi. Bahkan, jumlah tenaga kerja muda (usia 25 dan 30 tahun) dengan pendidikan perguruan tinggi telah mengalami kenaikan, khususnya di antara perempuan. Di sisi lain, tren upah ini mengkhawatirkan mengingat bahwa pendidikan perguruan tinggi tidak selalu terjangkau semua lapisan.


Gambar 1.10 Kesenjangan Upah Berdasarkan Pendidikan (upah untuk pekerja dengan pendidikan dasar =100) 500 450 400

SMP (Umum)

350 (SMA (Umum)

300

(SMK (kejuruan)

25

Perguruan tinggi 20 150 100 1998

200

200

200

200

200

200

Sumber : BPS, Survei angkatan kerja, Kalkulasi penulis

Pekerjaan produktif merupakan cara utama bagi sebagian besar tenaga kerja Indonesia untuk keluar dari kemiskinan. Meskipun pendidikan sangat menentukan akses kepada kesempatan tersebut, terlalu banyak anakanak yang putus sekolah dan terjebak dalam kemiskinan. Survei Pekerja Anak Indonesia pertama di tahun 2009, mengungkapkan adanya 4,1 juta anak berusia 5-17 tahun dari 58,8 juta anak, bekerja rata-rata 25,7 jam per minggu. Lebih lanjut, 1,8 juta dari anak-anak yang bekerja ini dikategorikan sebagai pekerja anak. Sejumlah 6,7 juta anak dari golongan usia tersebut ternyata tidak bersekolah, tidak dalam pelatihan, dan tidak bekerja.

1,8 juta anak-anak putus sekolah dan terlibat dalam pekerjaan

Beban keuangan dari pendidikan merupakan alasan utama untuk tidak melanjutkan pendidikan. Menurut survei sosioekonomi (Susenas) di tahun 2007, 57,2 persen responden yang tidak pernah bersekolah atau putus sekolah menyebutkan alasan keuangan sebagai alasan untuk tidak menamatkan pendidikan. Biaya transportasi, buku pelajaran, seragam sekolah, dan perlengkapan sekolah tidak selalu terjangkau untuk semua keluarga. Untuk mengatasi hal ini, Pemerintah Indonesia telah mengembangkan program bantuan tunai bersyarat (Program Keluarga Harapan/PKH), yang mewajibkan keluarga penerima untuk mengirim anak-anak mereka ke sekolah.

Meningkatnya jumlah tenaga kerja Indonesia yang mencari peluang kerja di luar negeri, sebagian besar karena kurangnya lapangan kerja di sejumlah wilayah di Indonesia dan juga karena upah yang lebih tinggi di sejumlah negara lain. Berdasarkan statistik resmi, sekitar 4,3 juta pekerja migran Indonesia dipekerjakan di luar negeri, sekitar setengahnya (termasuk para pelaut) berada di negara tetangga, Malaysia. Kedekatan geografis dan

Meningkatnya migrasi tenaga kerja

19


kemiripan budaya termasuk bahasa dan budaya menyebabkan Malaysia menjadi negara tujuan terbesar. Arab Saudi merupakan negara tujuan bagi sekitar seperempat pekerja migran Indonesia. Mayoritas pekerja migran Indonesia adalah perempuan dan sebagian besar dari mereka bekerja sebagai pekerja rumah tangga. Selain pekerja migran yang terdokumentasi, ada sejumlah besar pekerja migran Indonesia yang tidak terdokumentasi. Karena sifatnya yang diam-diam, sulit untuk memperkirakan jumlah tenaga kerja migran yang tidak terdokumentasi tersebut. Seiring dengan semakin banyaknya pekerja yang bekerja di luar negeri, perlindungan bagi pekerja migran muncul sebagai masalah penting. Pekerja migran tetap rentan terhadap penganiayaan dan pelanggaran hakhak kerja di negara tujuan dan kondisi lebih buruk menimpa mereka yang tidak terdokumentasi. Perlindungan pekerja migran telah menjadi perhatian kebijakan di Indonesia. Peningkatan migrasi pekerja juga membawa peningkatan jumlah remitansi ke Indonesia. Jumlah uang yang dikirimkan pekerja migran meningkat tiga kali lipat antara tahun 2000 dan 2009. Jumlah uang kiriman yang dikirimkan ke Indonesia setara dengan 1,3 persen PDB Indonesia di tahun 2009. Karena sebagian besar remitansi tersebut dipakai untuk konsumsi, ILO membantu keluarga pekerja migran menggunakan remitansi untuk investasi yang produktif sehingga penghasilan mereka lebih stabil dan dampak positif dari migrasi kerja pada anggota keluarga berlangsung lebih lama. Tabel 1.8 Jumlah Pekerja Migran Indonesia Berdasarkan Tujuan (ribu, 2009) Negara

Negara

Asia Pasifik Malaysia Taiwan Hong Kong, Cina Singapura Jepang Brunei Darussalam Korea Selatan Papua Nugini Makau Australia Amerika Amerika Serikat Kanada

Timur Tengah Arab Saudi Syria Uni Emirat Arab Kuwait Yordania Lebanon Qatar Bahrain Oman Eropa Belanda Jerman Pelaut Total

2.000 130 120 100 44 33 33 25 25 20 73 12

Sumber : Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI)

20

960 80 75 63 35 30 25 16 12 15 13 83 4.300


Gambar 1.11 Remitansi Tenaga Kerja dan Kompensasi yang Diterima 25,000 Indonesia Philippines

(Current US$ in million)

20,000

15,000

10,000

5,000

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Sumber: World Databank, Bank Dunia

Menurut Divisi Populasi Perserikatan Bangsa-Bangsa, Indonesia akan mengalami pertumbuhan populasi yang sedang selama lima tahun ke depan, dengan sedikit penurunan dalam populasi muda (usia 15-24 tahun) dan peningkatan yang pesat dalam jumlah penduduk usia lanjut (usia di atas 60 tahun). Populasi usia kerja (usia 15 tahun ke atas) di Indonesia diproyeksikan mencapai kira-kira 181 juta di tahun 2014 (Tabel 1.9). Jumlah angkatan kerja akan mencapai sekitar 125 juta.

Proyeksi angkatan kerja 2014

Tabel 1.9 Proyeksi Angkatan Kerja Populasi tahun 2009 (‘000)

Laki-laki Usia Muda (15-24 th) Usia Dewasa (25-59 th) Usia Lanjut (60 th ke atas) Perempuan Usia Muda (15-24 th) Usia Dewasa (25-59 th) Usia Lanjut (60 th ke atas) Total (15 th ke atas)

Angkatan Jumlah kerja penggunaan tahun tenaga kerja 2009 di bulan (‘000) Agustus 2009 (‘000)

Proyeksi populasi di tahun 2014 (‘000)

Proyeksi Angkatan Kerja pada 2014 (‘000)

21.874 53.860 8.440

13.134 51.903 5.372

10.291 49.508 5.323

20.578 58.179 10.735

13.251 56.079 7.892

21.287 54.354 9.513 169.328

8.590 36.332 3.219 118.550

6.611 29.944 3.193 104.870

20.011 58.392 12.832 180.727

8.556 33.823 5.484 125.085

Sumber: Population Division of the Department of Economic and Social Affairs of the United Nations Secretariat, World Population Prospects: the 2008 Revision; BPS, Labour force survei August 2009; ILO, LABORSTA Labour Statistics Database.

21


Mencapai target ketenagakerjaan pada tahun 2014 membutuhkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi

Dalam rangka mencapai target dalam mengurangi tingkat pengangguran menjadi sekitar lima persen pada tahun 2014, Indonesia harus mempercepat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pertumbuhan intensitas pekerjaan, atau kombinasi keduanya. Untuk dapat mencapai target dibutuhkan, misalnya, pertumbuhan PDB tahunan sebesar 5,4 sampai 7,9 persen antara tahun 2009 dan 2014.11 Karena dampak pertumbuhan ekonomi terhadap lapangan kerja bervariasi, bergantung pada sejumlah faktor seperti campuran industri dan pertumbuhan intensitas pekerjaan, proyeksi ini menggunakan tiga angka yang berbeda sari elastisitas pekerjaan terhadap pertumbuhan PDB (0,35, 0,40 dan 0,45). Elastisitas pekerjaan terhadap pertumbuhan ekonomi antara tahun 2004 dan 2008 sebesar 0,37. Pemerintah Indonesia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi 6,0 sampai 6,3 persen di tahun 2011 dan 7,0 sampai 7,7 persen di tahun 2014.

Tabel 1.10 Laju Pertumbuhan Ekonomi yang Diperlukan (tahunan 2009-2014, %) Elastisitas pekerjaan sebesar 0,35

Tingkat pengangguran 5,5 % di 2014 Tingkat pengangguran 4,0 % di 2014

6,92 7,85

Elastisitas pekerjaan sebesar 0,40

6,06 6,87

Elastisitas pekerjaan sebesar 0,45

5,38 6,10

Sumber: Kalkulasi penulis

Target lapangan kerja dapat dicapai dengan mengatasi hambatanhambatan pertumbuhan ekonomi dan dengan meningkatkan cakupan pertumbuhan ekonomi. Paruh kedua dari laporan ini akan memuat aspekaspek ini.

11 Dengan besarnya proporsi perekonomian informal, hubungan antara pertumbuahan

ekonomi dan pengurangan lapangan kerja tidak terlihat jelas. Tingginya pertumbuhan ekonomi bisa jadi hanya mengalihkan tenaga kerja dari sektor-sektor yang tidak produktif ke sektor-sektor yang lebih modern dan produktif. Selain itu, berbagai faktor eksternal dan indigenus mempengaruhi tingkat pertumbuhan perekonomian. Karena itu, grafik-grafik dalam analisis ini perlu diinterpretasikan dengan hati-hati.

22


Kotak 1 Target 1B – MDG: Mencapai Pekerjaan yang Produktif serta Layak bagi Semua, Termasuk Perempuan dan Kaum Muda Di bulan September 2000, para pemimpin dunia berkumpul dalam Konfrensi Milenium PBB di New York dan menyetujui Deklarasi Milenium. Deklarasi tersebut menjalin kemitraan global yang baru dan berkomitmen untuk mengurangi kemiskinan dan menetapkan target-target yang terikat waktu yang kemudian dikenal sebagai Sasaran Pembangunan Milenium (Millennium Development Goals/MDGs). Tujuan 1 MDG untuk memberantas kemiskinan dan kelaparan yang ekstrim termasuk target untuk pekerjaan dan empat indikator pekerjaan. Target 1B: Mencapai pekerjaan yang produktif dan layak bagi semua, termasuk perempuan dan kaum muda • • • •

Tingkat pertumbuhan produktivitas tenaga kerja (PDB per orang yang dipekerjakan) Rasio lapangan kerja terhadap populasi Jumlah orang yang bekerja yang hidup di bawah garis kemiskinan Jumlah pekerja yang bekerja sendiri dan pekerja keluarga dalam total pekerjaan

Seperti yang ditunjukkan Tabel 1.11, kemajuan Indonesia dalam mencapai target 1B menghasilkan gambaran yang bermacam-macam. Sementara penurunan dalam tingkat pekerja miskin dan tingkat pekerja mandiri atau pekerja rumah tangga (vulnerable employment) mengalami kemajuan yang besar sejak tahun 2000. Rasio lapangan kerja terhadap populasi dan pertumbuhan produktivitas tenaga kerja menurun selama periode yang sama. Secara umum, perempuan menghadapi tantangan yang lebih besar dalam pasar tenaga kerja seperti yang dibuktikan oleh rendahnya rasio lapangan kerja terhadap populasi dan tingginya tingkat pekerjaan rentan dibandingkan laki-laki.

23


Tabel 1.11 Target 1B MDG Indikator

2000

Laju pertumbuhan produktivitas 3,7 % tenaga kerja (PDB per orang yang (1999-2000) dipekerjakan) Rasio lapangan kerja terhadap populasi (usia 15-24 tahun)

2009 2,2% (2008-2009)

Laki-laki 48,8% Laki-laki 47,0% Perempuan 34,4% Perempuan 31,1% Total 41,5% Total 39,2%

Rasio lapangan kerja terhadap Laki-laki 79,4% Laki-laki 77,4% populasi (usia 15 tahun ke atas) Perempuan 48,2% Perempuan 46,7% Total 63,6% Total 61,9% Jumlah orang yang bekerja yang hidup di bawah garis kemiskinan (definisi nasional) Jumlah pekerja yang bekerja sendiri dan pekerja rumah tangga dalam total pekerjaan (vulnerable employment rate)

27,1 % (Tahun 1999)

15,4 %

Laki-laki 61,4% Laki-laki 61,8% Perempuan 70,5% Perempuan 67,0% Total 64,9% Total 63,7%

Sumber: ILO, Guide to the new Millennium Development Goals Employment Indicators (2009); ILO, KILM 6th edition; ADB’s Statistical Database System; The Conference Board Total Economy Database; Kalkukasi penulis berdasarkan data BPS.

24

25

8

10

9

9

6

8

Sumatra Selatan

Sumatra

9

5

6

Bangka Belitung

7

20

7 8

8

12

DKI Jakarta

Kepuluan Riau

Lampung

Riau

Sumatra Utara

NAD

4

11

12

7 6

17

5

Java & Bali

18 15

17

50

8

7 6

5

Kalimantan

5

5

5

9

3

56

61

Sumber: BPS Cat: Data dari bulan yang berbeda dalam satu tahun (data pengangguran di bulan Agustus, data pekerjaan formal di bulan Februari, dan data kemiskinan di bulan Maret 2009)

00

8

Sumatra Barat

9

12

16

19

Java Barat

10

22

Java Tengah

26

DI Yogyakarta

20

34

57

58

66

Banten

30

56

64

Bali

40

53

64

Kalimantan Barat

50

63

68

11

48

Kalimantan Timur

60

61

70

8 11

61

Sulawesi Utara

70

Jambi

67

Bengkulu

72

Java Timur

70

10

5

71

Sulawesi Tengah

77

9

12

5

71

Sulawesi

19

68

Sulawesi Selatan

80

Kalimantan Tengah

19

6

71

Persentase orang miskin (14,2%)

Sulawesi Tenggara

(%)

Kalimantan Selatan

Pekerjaan informal (62,1%)

Gorontalo

Persentase orang miskin (garis kemiskinan provinsi)

25

5

73

Sulawesi Barat

Pengangguran (7,9%)

11

15

74

Maluku

Pekerjaan informal

7

10 8

61

36

4

82

38

6

72

Maluku, Papua, & NT

28

74

Maluku Utara

90

Papua Barat

Rata -rata

Papua

Pengangguran

Nusa Tenggara Barat

Kinerja provinsi

23

4

23

83

Nusa Tenggara Timur

Gambar 1.12 Tingkat Pengangguran, Pekerjaan Informal dan Kemiskinan (2009)



26

2 Mewujudkan pertumbuhan ekonomi menjadi penciptaan lapangan kerja 2.1 Gambaran Singkat Bagian kedua dari laporan ini mengembangkan diskusi ke depan tentang bidang-bidang kebijakan ketenagakerjaan dengan fokus khusus pada mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang kuat menjadi penciptaan pekerjaan yang layak dan perbaikan kondisi kerja. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi menawarkan peluang-peluang untuk mengatasi berbagai masalah dalam pasar tenaga kerja karena reformasi yang diperlukan dapat diterapkan dengan lebih mudah selama terjadinya kenaikan dalam perekonomian. Indonesia telah menyusul peringkat negara-negara dengan penghasilan menengah dan kini saatnya bagi negara ini untuk memperkuat lembaga yang mendukung pertumbuhan ekonomi di masa mendatang dan meningkatkan pekerjaan yang layak dan produktif serta pembangunan sosial.

Pakta Lapangan Kerja Indonesia sebagai sebuah kerangka kebijakan

Para pemimpin di pemerintahan, pekerja, dan pengusaha dunia bertemu di Jenewa pada Juni 2009 dan menyepakati portofolio kebijakan yang telah teruji dengan baik dan efektif dalam mengurangi dampak krisis global atas pasar tenaga kerja dan juga kondusif bagi pemulihan kondisi kaya-lapangan kerja. Diskusi dan kesepakatan di antara para perwakilan perekonomian riil ini dikristalisasi ke dalam persetujuan yang disebut Pakta Lapangan Kerja Global (Global Jobs Pact/GJP). Menindaklanjuti konsensus global ini, perwakilan konstituen ILO di Indonesia memutuskan pada pertemuan tripartit di bulan Februari 2010 untuk mengadaptasi GJP ke dalam konteks nasional dalam upaya mengatasi berbagai tantangan dalam pasar tenaga kerja Indonesia dan untuk membuat pertumbuhan ekonomi lebih kaya-lapangan kerja serta inklusif. Dengan demikian, mereka memulai sebuah proses untuk mengembangkan kerangka kebijakan dengan

27


memodifikasi GJP ke dalam konteks Indonesia. Komite pengarah untuk Pakta Lapangan Kerja Indonesia (Indonesian Jobs Pact/IJP) mengidentifikasi bidang-bidang prioritas berikut untuk aksi bersama: 1. 2. 3. 4.

Penciptaan lapangan kerja Produktivitas tenaga kerja Hubungan industrial Perlindungan sosial

Bidang-bidang ini merupakan pilar IJP. Bagian berikut akan membahas bidang prioritas IJP. Keempat bidang ini sangat relevan dengan tema utama dari laporan ini: mewujudkan pertumbuhan ekonomi menjadi pertumbuhan lapangan kerja. Penciptaan lapangan kerja membutuhkan kebijakan yang luas dan keempat bidang prioritas IJP ini menawarkan unsur-unsur kunci untuk portofolio kebijakan seperti yang akan dibahas secara rinci dalam bagian berikut.

2.2 Penciptaan Lapangan Kerja Peningkatan fokus pada pertumbuhan inklusif dan promasyarakat miskin

Secara umum, prasyarat yang diperlukan bagi pertumbuhan pekerjaan adalah peningkatan dalam aktivitas ekonomi dan keluaran (output). Tentu saja seseorang dapat merujuk pembagian kerja atau pengurangan waktu kerja sebagai cara untuk menciptakan lapangan kerja di tengah tiadanya pertumbuhan output. Jerman, contohnya, menerapkan jalur kebijakan ini untuk mengurangi dampak krisis global terhadap ketenagakerjaan. Selanjutnya, ada beberapa kejadian di mana lapangan kerja dapat diciptakan dengan mengorbankan produktivitas. Contohnya, di negara berkembang dengan perekonomian agraria yang besar, sektor pertanian dapat menyerap tenaga kerja yang berlebihan ketika lapangan kerja berkurang di sektor lainnya. Reaksi pasar tenaga kerja Indonesia terhadap guncangan dari luar menggambarkan hal ini secara efektif. Di tengah krisis keuangan Asia, lapangan kerja di sektor pertanian di Indonesia mengalami peningkatan tanpa adanya peningkatan output yang besar. Hal ini dapat dilihat sebagai bagi hasil informal dalam arti luas. Karenanya, dalam hal penciptaan lapangan kerja, tujuan dari bagian ini adalah terfokus pada pengembangan pekerjaan yang produktif dan layak untuk memperoleh rekomendasi kebijakan yang berarti. Demikianlah, penulis menggunakan istilah pekerjaan dalam bagian ini dalam arti yang lebih sempit untuk merujuk kepada kualitas pekerjaan, kecuali jika dinyatakan secara khusus. Pertumbuhan ekonomi merupakan kondisi yang diperlukan untuk menciptakan pekerjaan produktif dan layak, namun pertumbuhan ekonomi tidak selalu memperluas peluang kerja dan mengurangi kemiskinan. Seseorang dapat dengan mudah menyebutkan contoh pertumbuhan ekonomi yang gagal menghasilkan peluang kerja. Contohnya, sebuah perekonomian dengan ekspor komoditas yang besar mungkin mengalami

28


peningkatan PDB dengan meningkatnya harga komoditas tapi hal ini sering terjadi tanpa diikuti pertumbuhan dalam pekerjaan. Ini sebabnya mengapa para pembuat kebijakan dan peneliti semakin memberikan perhatian tidak hanya kepada pertumbuhan ekonomi tetapi juga pada pola pertumbuhan yang juga pro-masyarakat miskin dan inklusif.

Pertumbuhan ekonomi telah menjadi pusat perhatian bagi banyak pembuat kebijakan dan peneliti. Dalam beberapa tahun terakhir, semakin banyak studi yang difokuskan kepada hambatan-hambatan yang menghambat pertumbuhan dan mengurangi kemiskinan dengan asumsi bahwa dengan mengatasi hambatan-hambatan kritis bagi pertumbuhan akan mengeluarkan potensi pertumbuhan ekonomi sehingga menuntun kepada pembangunan secara keseluruhan yang lebih baik. Banyak dari studi ini mengikuti kerangka diagnostik pertumbuhan yang dikembangkan oleh Hausmann, Rodrik, and Velasco.12 Bank Pembangunan Asia (ADB) mengajukan kerangka konseptual pertumbuhan inklusif yang memadukan dua tujuan kebijakan, memperluas kesempatan ekonomi dan memberikan kesetaraan akses bagi warga negara terhadap kesempatan tersebut.13 ADB, ILO dan Bank Pembangunan Islam (IDB) menerapkan kerangka ini dalam analisis diagnostik pertumbuhan di Indonesia.14 Penelitian bersama ini mengidentifikasi (1) infrastruktur yang tidak mencukupi dan bermutu rendah, (2) kelemahan dalam pemerintah dan lembaga-lembaga, dan (3) akses yang tidak sama terhadap pendidikan dan mutu pendidikan yang rendah sebagai hambatan-hambatan kritis yang akan menghambat bangsa ini menikmati pembangunan yang lebih cepat dan inklusif.

Pertumbuhan ekonomi bisa lebih tinggi dan lebih inklusif jika hambatanhambatan kritis bagi pertumbuhan diatasi

Kotak 2 Berbagi Praktik Terbaik untuk Meningkatkan Lingkungan Usaha Dengan pemerintahan yang terdesentralisasi, peraturan usaha antara provinsi dan kota di Indonesia bisa bervariasi, menyebabkan adanya perbedaan dalam tingkat kemudahan dalam melakukan usaha. Doing business in Indonesia 2010 membandingkan 14 kota besar Indonesia dalam hal kemudahan untuk memulai usaha, berurusan dengan izin konstruksi dan mendaftarkan properti. Kota-kota yang diikutsertakan dalam studi ini adalah: Balikpapan, Banda Aceh, Bandung, Denpasar, Jakarta, Makassar, Manado, Palangka Raya, Palembang, Pakanbaru, Semarang, Surabaya, Surakarta dan Yogyakarta. Kota-kota dengan kinerja terbaik menyediakan lingkungan usaha kelas dunia ketika menyangkut jumlah prosedur dan waktu yang diperlukan untuk mengurus izin konstruksi. Namun demikian, kota-kota dengan kinerja terbaik di Indonesia sekalipun membutuhkan pengurangan biaya yang besar dan 12 Hausmann, R., D. Rodrik, and A. Velasco Growth Diagnostics. (Cambridge, MA: John F. Kennedy School of Government, Harvard University, 2005) 13 ADB (2007) Philippines: Critical development constraints, (Manila) 14 ADB, IDB and ILO (2009) Indonesia: Critical development constraints, (Manila)

29


pengurangan waktu untuk memulai usaha sebelum kota-kota tersebut dapat berkompetisi di tingkat global (Tabel 2.1). Tabel 2.1 Kemudahan Melakukan Usaha di Beberapa Kota Terpilih di Indonesia Indikator

Kota dengan Kota dengan kinerja terbaik kinerja terburuk (peringkat global 183)

Jumlah prosedur untuk mengurus izin konstruksi

Yogyakarta 8 prosedur (5)

Manado 15 prosedur

Jumlah hari yang diperlukan Makassar untuk mengurus izin konstruksi 56 hari (9)

Surabaya 230 hari

Jumlah hari untuk mendaftarkan properti

Manado 12 hari (24)

Surakarta 54 hari

Yogyakarta and Bandung 43 hari (143)

Jakarta 60 hari

Jumlah hari untuk dapat memulai usaha

Biaya untuk memulai usaha

Jakarta 26% pendapatan per kapita (117)

Manado 38,3% pendapatan per kapita

Sumber: Bank Dunia dan International Finance Corporation, Doing Business in Indonesia 2010

Pertumbuhan ekonomi dapat lebih inklusif jika pendidikan ditingkatkan

30

Agar pertumbuhan ekonomi dapat secara efektif mengurangi kemiskinan, adalah penting pertumbuhan tersebut mampu memacu penciptaan lapangan kerja dan para pekerja dalam posisi yang kurang menguntungkan di pasar tenaga kerja (misalnya pekerja miskin, pengangguran dan pekerja dengan kontrak tidak tetap) dapat memperoleh manfaat dari pertumbuhan ekonomi tersebut. Ketika kapasitas para pekerja tersebut untuk mengakses lapangan kerja yang baru tercipta, hal ini menentukan ke-inklusif-an pertumbuhan ekonomi. Studi gabungan ADB-IDB-ILO yang disebutkan sebelumnya menunjukkan bahwa akses yang tidak sama terhadap pendidikan dan mutu pendidikan yang rendah menyebabkan ketidaksamaan dalam akses untuk peluang kerja produktif. Meskipun tingkat pendaftaran sekolah telah meningkat, khususnya untuk pendidikan dasar, daerah pedesaan dan provinsi miskin masih tertinggal. Beban keuangan pendidikan termasuk biaya transportasi ke dan dari sekolah menghalangi akses masyarakat miskin terhadap pendidikan sekunder dan


pendidikan yang lebih tinggi. Selanjutnya, mutu pendidikan di Indonesia masih tertinggal dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan Asia dan Pasifik.15 Perbaikan fasilitas sekolah dan penempatan guru-guru yang berkualitas ke daerah-daerah terpencil dan pedesaan masih menjadi sebuah tantangan. Dengan penurunan industri pengolahan padat karya dan cepatnya pertumbuhan sektor jasa modern, pendidikan memberikan pengaruh besar dalam menentukan akses terhadap kesempatan upah kerja. Oleh karena itu, kesenjangan upah yang meningkat akibat pencapaian pendidikan dapat memperbesar ketimpangan distribusi penghasilan di Indonesia kecuali akses terhadap kesempatan pendidikan yang hilang diperbaiki. Gambar 2.1 Perbandingan Kinerja Pelajar Internasional (hasil survei OECD PISA, 2006 dan 2009) Ilmu Pengetahuan

Matematika

Membaca

600

600

600 2006

2006

2009

2009

2006 2009

500

500

500

400

400

400

300

il

sia

as

Br

I

nd

e on

T

il ha

an

d

i a D ina rk re EC g-C Ko Tu O n o ta ra g K taon a H R

300

il

sia

as

Br

I

nd

e on

Th

a ail

nd

i D rea ina rk EC Ko g-C Tu O on ta ra gK n a t o H Ra

300

il

sia

as

Br

ne

I

o nd

a Th

ila

nd

a i a D in rk re EC Ko g-C Tu O n o ta ra gK taon a H R

Sumber: OECD

Selain menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan dan meningkatkan akses terhadap peluang kerja produktif, pengaturan kondisi makroekonomi yang kondusif untuk penciptaan lapangan kerja merupakan faktor kunci lainnya yang harus diperhitungkan. Kebijakan makroekonomi utama sebelum krisis di dunia ada untuk menjaga agar inflasi rendah dan stabil, menggunakan suku bunga kebijakan sebagai alat untuk mengontrol inflasi. Kebijakan moneter di banyak negara mengikuti pola ini dan Indonesia tidak terkecuali. Menyesuaikan kebijakan suku bunga (tingkat suku bunga Bank Indonesia di Indonesia) untuk menekan inflasi, bagaimanapun, tidak efektif di Indonesia dalam merespons inflasi akibat tekanan harga yang disebabkan pemotongan subsidi bahan bakar dan meningkatnya harga komoditas. Selain itu, suku bunga pinjaman yang tinggi meningkatkan biaya modal, membuat sulit untuk memulai atau memperluas usaha atau untuk berinvestasi dalam produktivitas (misalnya meningkatkan kinerja mesin, menerapkan teknologi modern dalam produksi). Tingginya biaya modal mungkin telah mengurangi kesempatan kerja.

Meninggalkan target inflasi yang kaku untuk mencakup target kebijakan yang lebih luas

Fokus tunggal kebijakan makroekonomi tentang inflasi telah dipertanyakan seiring dengan para pembuat kebijakan dan ekonomis terus belajar dari krisis global. Pemikiran yang muncul sebagai akibat dari refleksi atas fokus kebijakan selama dasawarsa terakhir adalah bahwa 15 ADB, IDB dan ILO, ibid.

31


kebijakan makroekonomi memerlukan banyak target.16 Dengan demikian, ILO berusaha untuk mendorong agenda yang menempatkan penciptaan lapangan kerja yang produktif dan layak di pusat kebijakan makroekonomi dan sosial.17

Perdangangan dan ketenagakerjaan

Perdagangan eksternal memiliki dampak penting bagi penciptaan dan kehilangan lapangan kerja di Indonesia. Ekspor yang lebih tinggi menuntun pada penciptaan lapangan kerja secara langsung di industri ekspor dan secara tidak langsung melalui hubungan timbal-balik antara sektor-sektor terkait. Sebaliknya, lebih banyak impor mungkin mengurangi lapangan kerja di Indonesia. Seiring dengan integrasi ekonomi yang semakin dalam di ASEAN dan volume perdagangan meningkat melalui perjanjian perdagangan bebas, memantau dan menilai dampak dari perdagangan terhadap ketenagakerjaan memberikan pengetahuan yang sangat diperlukan untuk pembuatan kebijakan pasar tenaga kerja. Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE) memungkinkan analisis hubungan perdagangan-output-ketenagakerjaan dan saluran transmisi. ILO mengkaji dampak dari persetujuan perdagangan bebas antara Indonesia dan Cina (yaitu pengurangan tarif) terhadap ketenagakerjaan di Indonesia, menggunakan data perdagangan tahun 2008. Cina merupakan mitra dagang besar untuk Indonesia karena 9,6 persen ekspor Indonesia ditujukan ke Cina dan 15,3 persen impor berasal dari negara tersebut di tahun 2009. Indonesia mengekspor bahan bakar mineral, pelumas dan karet ke Cina serta mengimpor mesin dan peralatan transportasi dari Cina. Karena ekspor Indonesia berasal dari sektor padat karya sementara impor lebih padat modal, Indonesia diperkirakan akan mendapatkan peningkatan lapangan kerja18 berkat adanya pengurangan tarif. Terkait penciptaan lapangan kerja berdasarkan sektor, pengamatan lebih dekat pada hasil pengkajian menunjukkan bahwa peningkatan lapangan kerja terkonsentrasi di sektor pertanian sementara penurunan lapangan kerja terjadi di sektor industri olahan. Adalah penting untuk mencatat dampak hilangnya lapangan kerja tidak tersebar secara merata di antara kelompok pekerja. Kehilangan pekerjaan terjadi di sektor yang banyak mempekerjakan perempuan sementara impor berimbas pada tekstil yang merugikan lapangan kerja pemuda. Berdasarkan wilayah geografis, lebih banyak lapangan kerja tercipta di daerah pedesaan berkat adanya perjanjian perdagangan bebas dengan Cina, sementara daerah perkotaan mengalami penurunan lapangan kerja.

16 Blanchard, Olivier et.al Rethinking macroeconomic policy, SPN/10/03, (IMF,2010). 17 Lihat ILO (2003) Global Employment Agenda, (Geneva). Posisi ini tetap dipertahankan dalam Pakta Lapangan Kerja Global. 18 Berbagai hambatan non-tarif mungkin dapat mempengaruhi dampak ketenagakerjaan dari perdagangan.

32


Tabel 2.2 Estimasi Perolehan dan Kehilangan Pekerjaan Penuh Waktu Akibat Perjanjian Perdagangan Bebas dengan Cina (sektor-sektor terpilih, 2008) Perolehan pekerjaan (ekspor)

Sektor

Tanaman Pertanian lainnya Tekstil, pakaian jadi, garmen dan kulit Kertas, percetakan, transportasi, produk metal, dan industri lainnya Jasa perdagangan Pemerintah, pertahanan, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial lainnya Sektor lainnya

Kehilangan pekerjaan (impor)

31.780 164.622 18.542 7.664

40.006 32.350 51.265 23.922

30.222 11.097

49.506 14.728

329.725

302.279

Sumber: Ernst and Peters

19

Kotak 3. Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE) SNSE mencatatat semua transaksi ekonomi dalam rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah, sehingga mampu menyediakan sebuah kerangka untuk mendokumentasi dan menganalisa struktur sosioekonomi dari sebuah perekonomian. SNSE ini menyatukan – antara lain – informasi mengenai input dan output mengenai produksi, konsumsi rumah tangga, subsidi pemerintah untuk produksi dan lembaga, remitansi pekerja, ekspor, dan impor. Sebuah matriks perhitungan sosial memiliki kemampuan untuk menjelaskan saluran-saluran interaksi dan transmisi antara variabel-variabel makro, seperti guncangan dari luar dan kebijakan publik, melalui sebuah kerangka analisa multisektoral yang mencakup pertimbangan-pertimbangan ketenagakerjaan dan distribusi penghasilan. SNSE merupakan alat yang berguna bagi para pembuat kebijakan dalam memperkirakan dampak kebijakan. Namun demikian, SNSE juga memiliki keterbatasan teknis. SNSE umumnya mencakup data selama setahun, yang berarti bersifat statis dan merefleksikan masa lalu. SNSE juga menyatakan secara tidak langsung kondisi-kondisi koefisien tetap dan tidak menjadi agen perubahan perilaku. Karenanya, hasil perkiraan SNSE perlu diterjemahkan secara hati-hati dengan mempertimbangkan perubahan perilaku.

19 Ernst dan Peters, FTA Indonesia-China: what is the impact on employment, A DySAM analysis (tidak diterbitkan)

33


Sebuah mitos tentang peraturan pasar tenaga kerja dan ketenagakerjaan

Beberapa pengamat pasar tenaga kerja memperdebatkan bahwa peraturan pasar tenaga kerja yang kaku meningkatkan biaya penyesuaian terhadap fluktuasi permintaan, serta mengurangi hasrat para pengusaha untuk mempekerjakan tenaga kerja. Temuan penelitian beberapa tahun terakhir, bagaimanapun, mematahkan argumen ini. Di tahun 1990-an tingginya pengangguran di Eropa melahirkan perbedaan yang nyata dengan besarnya pertumbuhan lapangan kerja di Amerika Serikat. Akibatnya, banyak peneliti mengaitkan perbedaan dalam hal pertumbuhan lapangan kerja ini dengan peraturan pasar tenaga kerja. Akan tetapi, setelah melakukan penelitian selama beberapa tahun, Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) mengungkapkan bahwa kekakuan pasar tenaga kerja tidak secara signifikan mempengaruhi pengangguran seperti terlihat secara statistik.20 Bahkan jika kita membandingkan pasar tenaga kerja Eropa dan Amerika Serikat saat ini, keduanya memiliki tingkat pengangguran yang tinggi sekitar sepuluh persen terlepas dari perbedaan yang besar dalam hal peraturan pasar tenaga kerja. Terdapat juga beragam bukti terkaitan dampak peraturan tenaga kerja terhadap ketenagakerjaan di Indonesia. Sejumlah peneliti percaya bahwa peraturan ketenagakerjaan yang kaku seperti pemutusan hubungan kerja (PHK) yang besar, upah minimum, dan perlindungan bagi pekerja dari pemecatan menghalangi investasi dan mengurangi penciptaan lapangan kerja. Namun demikian, pernyataan ini sering tidak didukung oleh bukti yang ada. Menurut sebuah survei pendapat eksekutif yang dilakukan oleh Forum Ekonomi Dunia, kekakuan ketenagakerjaan tidak termasuk ke dalam lima besar tantangan dalam melakukan bisnis di Indonesia.21 Selain itu, sebuah survei iklim investasi22 yang dilakukan oleh Universitas Indonesia menggemakan penemuan Forum ini. Survei ini menyebutkan ketidakstabilan makroekonomi, transportasi dan korupsi sebagai tiga besar hambatan sementara peraturan tenaga kerja berada di peringkat ke-11. Jadi, para pengusaha dan investor tidak mungkin melepaskan kesempatan usaha semata-mata karena peraturan tenaga kerja yang kaku. Kendati demikian, Forum Ekonomi Dunia menemukan bahwa pasar tenaga kerja Cina hampir sekaku pasar tenaga kerja Indonesia.23 Karenanya, kekakuan pasar tenaga kerja tidak dapat menjelaskan perbedaan-perbedaan dalam investasi, penciptaan kerja dan pengurangan kemiskinan di dua negara tersebut. Di sisi lain, para pengamat memang merujuk pada praktik di mana perusahaan mengabaikan peraturan ketenagakerjaan dengan mempekerjakan pekerja musiman atau pekerja kontrak, untuk menghindari biaya yang dibebankan oleh peraturan tersebut. Alhasil, terlihat bahwa peraturan ketenagakerjaan mempengaruhi mutu lapangan kerja dibandingkan jumlah lapangan kerja di Indonesia.

20 OECD (2004) Employment Outlook 2004 (Paris). 21 World Economic Forum, The Global Competitiveness Report 2009-2010 22 LPEM-FEUI (2007), Investment Climate Monitoring. Round IV, Lembaga Penelitian Ekonomi dan Sosial, Universitas Indoensia, (Jakarta). 23 Forum Ekonomi Dunia (2010) The Global Competitiveness Report 2010-2011 (Jenewa).

34


Apakah peraturan ketenagakerjaan mengarah pada perekonomian informal yang lebih besar dan tingkat pekerjaan informal yang lebih tinggi? Lagi-lagi, bukti empiris tidak mendukung pandangan ini. Sebuah studi24 yang dilakukan oleh La Porta dan Shleifer menggunakan pengukuran objektif dari ukuran perekonomian informal25 untuk menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi keinformalan perekonomian. Analisa mereka memasukkan biaya-biaya untuk memenuhi peraturan ketenagakerjaan26 sebagai suatu faktor. Hasilnya menegaskan bahwa tingkat pembangunan negara dalam hal PDB per kapitalah, dan bukan kekakuan pasar tenaga kerja, yang sebagian besar menentukan ukuran dari perekonomian informal. Bahkan ketika PDB per kapita dikendalikan, peraturan tenaga kerja tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan secara statistik terhadap perekonomian informal. Menurut hasil mereka, faktor-faktor yang mempengaruhi ukuran dari perekonomian informal, ketika PDB per kapita dikendalikan, termasuk akses kepada modal, infrastruktur (yaitu jalan aspal), total tingkat pajak, dan birokrasi (yaitu waktu yang digunakan para manager untuk memehuhi perpajakan dan jumlah prosedur yang diperlukan untuk memulai usaha secara legal)

Sebuah mitos tentang peraturan pasar tenaga kerja dan perekonomian informal

Sumber daya manusia (human capital) merupakan faktor kunci dalam penciptaan lapangan kerja karena, pada tingkat yang paling mendasar, serangkaian keterampilan yang tepat memampukan orang untuk membuka jalan kepada potensi ekonomi mereka. Kesuksesan pariwisata di Bali merupakan contoh yang bagus untuk menggambarkan hal ini. Bali merupakan tujuan wisata yang paling terkenal di Indonesia. Pulau yang kaya budaya ini menarik sekitar 16.500 wisatawan per hari di tahun 2009. Pariwisata menghasilkan kesempatan kerja dan penghasilan bagi penduduk lokal. Hotel-hotel sendiri saja, misalnya, mempekerjakan sekitar 29.000 pekerja di tahun 2009. Sulit untuk membayangkan bahwa empat dasawarsa yang lalu, pulau ini hanya memiliki satu hotel bintang lima dan serta tidak menarik banyak wisatawan.

Pengembangan sektor dan penciptaan lapangan kerja melalui keterampilan

Berbagai usaha termasuk pembangunan pariwisata dan pemasaran telah mengubah pulau tersebut menjadi tujuan wisata yang besar. Penting untuk mencatat bahwa pengembangan keterampilan untuk sektor perhotelan dan pariwisata memegang peran kunci dalam proses ini. Lembaga-lembaga pelatihan perhotelan berijazah di Bandung dan Bali telah melatih para manager dan pekerja perhotelan, mendorong pertumbuhan yang cepat di 24 La Porta, Rafael and Andrei Shleifer The Unofficial Economy and Economic Development NBER Working Paper No. 14520 (Cambridge, MA, 2008) 25 Pengukuran objektif seperti pengelakan pajak, jumlah pekerjaan bebas, perkiraan

ukuran dari perekonomian informal berdasarkan konsumsi listrik dan juga jumlah perusahaan yang terdaftar per seribu orang penduduk. 26 Studi ini menggunakan tiga indikator berikut untuk menangkap kesesuaian biaya dengan hukum tenaga kerja: 1) indeks kesulitan dalam mempekerjakan tenaga kerja baru; 2) indeks kesulitan dan biaya untuk memecat pekerja yang berlebihan; dan 3) biaya tenaga kerja non upah seperti pajak penghasilan dan pembayaran jaminan sosial yang berhubungan dengan mempekerjakan karyawan baru sebagai persentase dari upah tenaga kerja.

35


industri pariwisata. Kedua lembaga tersebut awalnya dibantu oleh mitra kerjasama teknis dari luar negeri dan terus menjaga hubungan erat dengan industri perhotelan dan pariwisata. Contoh ini menggambarkan kontribusi dari pelatihan keterampilan dalam pengembangan sektor dan penciptaan lapangan kerja. Pengembangan ekonomi lokal dapat dipercepat jika para tenaga kerja memiliki keterampilan yang diperlukan untuk mendukung pertumbuhan tersebut. Dalam hal ini, penting untuk mengintegrasikan sebuah kebijakan pengembangan keterampilan pada rencana-rencana pengembangan kawasan dan sektor.

Meningkatkan pengaruh ketenagakerjaan dari belanja negara

Selain penciptaan lapangan kerja di sektor swasta, belanja negara juga merupakan sumber penting bagi lapangan kerja. Oleh karena itu, sangat penting untuk memaksimalkan pengaruh ketenagakerjaan dari belanja negara seluas mungkin. Pemerintah Indonesia dengan cepat merespons dampak resesi global yang sudah diperkirakan dengan menerapkan paket stimulus sebesar Rp 73,3 trilyun (8,2 milyar dolar Amerika Serikat), kira-kira 1,4 persen dari PDB, sebagai salah satu tindakan. Lebih dari tiga perempat dari paket stimulus tersebut disalurkan melalui berbagai macam potongan pajak, yang relatif menguntungkan rumah tangga berpenghasilan tinggi. Dari paket Rp 73,3 trilyun, sebesar Rp 12,2 trilyun dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, termasuk pembangunan jalan bebas hambatan, pelabuhan, jembatan, dan sistem irigasi, yang menciptakan sekitar satu juta pekerjaan sementara di wilayah pedesaan. Dengan tambahan alokasi anggaran, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyediakan pelatihan kerja tambahan bagi sekitar 50.000 pencari kerja di seluruh negeri.

2.3 Produktivitas Tenaga Kerja Mitos dan fakta tentang produktivitas tenaga kerja

Sebagian percaya bahwa peningkatan produktivitas tenaga kerja mengarah pada pengurangan lapangan kerja karena, secara intuitif, semakin tinggi produktivitas pekerja berarti lebih sedikit pekerja yang diperlukan untuk menghasilkan jumlah output yang sama, mengakibatkan sebagian jumlah tenaga kerja menjadi berlebihan. Namun, teori-teori ekonomi dan bukti empiris yang ada, menyatakan sebaliknya. Produktivitas tenaga kerja yang lebih tinggi mengarah pada peningkatan lapangan kerja dan upah yang lebih tinggi. Dalam hal ini, meningkatkan produktivitas tenaga kerja merupakan hal yang menguntungkan bagi para pekerja secara keseluruhan. Penjelasan yang paling sederhana mengapa mitos mengenai produktivitas tenaga kerja membahayakan bagi ketenagakerjaan adalah tidak benar, yaitu bahwa perusahaan yang produktif akan memperoleh pangsa pasar. Dengan perusahaan yang produktif, seseorang tidak perlu mengasumsikan batas dari jumlah barang dan jasa yang diproduksi perusahaan tersebut. Oleh sebab itu, dalam sebuah pasar yang kompetitif, perusahaan yang memaksimalkan keuntungan akan terus mempekerjakan tenaga kerja selama produktivitas

36


marjinal tenaga kerja melebihi upah riil. Jika diasumsikan bahwa kondisi lain adalah tetap, sebuah perusahaan akan mempekerjakan lebih banyak tenaga kerja ketika produktivitas tenaga kerja lebih tinggi. Penjelasan lain adalah, meskipun lebih rumit, bahwa semakin tingginya pertumbuhan produktivitas tenaga kerja mengarah pada tingkat pengangguran yang tidak meningkatkan inflasi yang lebih rendah (non-accelerating inflation rate of unemployment /NAIRU), serta tingkat keseimbangan jangka panjang pengangguran. Jadi, secara keseluruhan teori-teori ekonomi yang berlaku dan bukti empiris yang ada menunjukkan bahwa peningkatan produktivitas tenaga kerja menciptakan lebih banyak kesempatan dalam hal lapangan kerja dan upah.

Produktivitas kerja di Indonesia telah meningkat sejak 1960 dengan di sejumlah rentang waktu terjadi kelambatan pertumbuhan produktivitas. Kenaikannya hampir menyamai Filipina. Peningkatan produktivitas Indonesia selama lebih lima dasawarsa, sayangnya, tidak terbilang tinggi untuk cepatnya pertumbuhan Asia. Keberhasilan Thailand mendorong industrialisasinya jauh meninggalkan Indonesia. Pertumbuhan ekonomi Cina meningkat di tahun 1990-an dan secara signifikan meningkatkan produktivitas kerja selama dasawarsa terakhir. Nilai tambah per tenaga kerja di sektor pertanian Indonesia lebih tinggi dari rata-rata beberapa negara lain dalam Gambar 2.3.

Indonesia berjalan relatif baik di regional

Gambar 2.2 Produktivitas Tenaga Kerja per Orang yang Dipekerjakan (di tahun 2010 US dolar pada PPP/keseimbangan daya beli) 40,000 35,000 30,000

Kamboja Cina

25,00

Indonesia 20,00

Malaysia Filipina

15,000

Thailand 10,000

Vietnam

5,000 1960

197

1980

1990

2000

2010

Sumber: The Conference Board Total Economy Database

27 ILO (2008): Labour and social trends in ASEAN: Driving competitiveness and prosperity with decent work

37


Tabel 2.3 Tingkat Pertumbuhan Produktivitas Tenaga Kerja Tahunan (persen ) Kamboja

1961-1970 1971-1980 1981-1990 1991-2000 2001-2010

0,22 2,47 1,19 2,63 3,52

China

Indonesia

Malaysia

Filipina

Thailand

2,90 2,74 4,18 5,65 9,46

1,12 4,02 0,39 1,67 3,11

2,50 4,28 2,35 3,03 2,71

1,61 2,21 -1,07 1,11 2,32

4,95 4,28 5,04 2,89 2,26

Vietnam

0,71 -0,12 2,78 4,61 4,04

Sumber: The Conference Board Total Economy Database

Gambar 2.3 Nilai Tambah Pertanian per Tenaga Kerja (konstan 2000 dollar AS) 800 700 600

2000 2008

500 400 300 200 100 0

Cina Kamboja Indonesia Sumber: Bank Dunia, World Databank

Produktivitas tenaga kerja berdasarkan sektor

38

India

Laos

Thailand Vietnam

Secara keseluruhan, peningkatan produktivitas tenaga kerja bisa diperoleh dengan mengalihkan tenaga kerja dari pertanian di mana produktivitasnya rendah dan terdapat kelebihan tenaga kerja ke sektor lain. Produktivitas tenaga kerja, yang diukur lewat PDB per tenaga kerja, terendah berada di sektor pertanian, yaitu sekitar seperempat dari rata-rata produktivitas tenaga kerja di semua sektor, kecuali pertanian, pertambangan dan penggalian. Sektor pertanian mempekerjakan 39,7 persen tenaga kerja di tahun 2009, tetapi sektor tersebut menunjukkan gejala kelebihan tenaga kerja, seperti rata-rata jam kerja yang pendek, produktivitas yang rendah serta upah yang rendah. Meningkatkan produktivitas pertanian, mengurangi kelebihan tenaga kerja di sektor tersebut, dan menyerap tenaga kerja di sektor lain merupakan langkah yang paling memungkinkan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi dan upah yang lebih tinggi bagi para pekerja. Pertumbuhan dari sektor non-pertanian dan pengembangan keterampilan yang diperlukan merupakan prasyarat sehingga pengalihan tersebut bisa terjadi tanpa merusak kondisi kerja di sektor lain.


Gambar 2.4 PDB per Tenaga Kerja per Sektor (berdasarkan harga konstan 2000, dolar AS, 2009) Pertanian Pertambangan dan Penggalian Industri olahan Listrik, gas, dan air bersih Bangunan Perdagangan, hotel dan restoran Transportasi, pergudangan dan komunikasi Keuangan, asuransi, real estat, dan jasa perusahaan Layanan masyarakat, sosial dan perorangan Total sektor 0

4,000

8,000

12,000

16,000

20,00

Sumber: BPS

Pertumbuhan sektor-sektor non pertanian membutuhkan kondisikondisi tertentu untuk dipenuhi. Salah satu kondisi tersebut menyangkut tingkat keterampilan tenaga kerja. Secara umum, sektor-sektor sekunder dan tersier menuntut keterampilan yang lebih tinggi daripada sektor primer. Dalam hal ini, ketersediaan tenaga kerja terampil merupakan faktor yang sangat penting untuk pengalihan struktural dari perekonomian berbasis pertanian, di mana eksploitasi sumber daya alam menjadi sistem produksi yang lebih padat modal dan padat pengetahuan. Gambar 2.5 menggambarkan andil pertanian dalam PDB dan tingkat keterampilan tenaga kerja dari 77 negara di mana ada ketersediaan data. Grafik tersebut menunjukkan korelasi negatif yang jelas antara kedua variabel tersebut. Dapat dilihat bahwa semakin tinggi jumlah tenaga kerja terampil, semakin besar jumlah sektor sekunder dan tersier di dalam perekonomian.

Keterampilan yang mempengaruhi pertumbuhan sektorsektor non pertanian dan produktivitas tenaga kerja

Gambar 2.5 Andil keterampilan dan pertanian dalam PDB Pertanian, nilai tambah (% PDB) 50 y = -8.9204Ln(x) + 43.876 R 2 = 0.457

40

30

20

10

0 0

20

40

60

80

100

Jumlah tenaga kerja dengan pendidikan sekunder atau lebih tinggi (% total angkatan kerja)

Sumber : Bank Dunia, World Databank, kalkulasi penulis

39


Tekanan yang lebih besar pada pendidikan adalah perlu, jika Indonesia hendak menciptakan lapangan kerja di sektor sekunder dan tersier. Bahkan, investasi pada modal insani merupakan kunci untuk meningkatkan keinklusif-an pertumbuhan ekonomi.28 Indonesia, bagaimanapun, tertinggal jauh di belakang saingan regional dalam hal pencapaian pendidikan angkatan kerja. Dengan hanya 27,1 persen tenaga kerja memiliki pendidikan sekunder ke atas, tingkat keterampilan pekerja Indonesia tertinggal dibandingkan para pesaingnya di wilayah ini. Jumlah teknologi tinggi yang rendah dalam ekspor (Gambar 2.7) secara umum mencerminkan terbatasnya ketersediaan tenaga kerja terampil. Gambar 2.6 Angkatan Kerja Berdasarkan Pendidikan (2007, %) Singapura

Filipina

Malaysia

Korea

Indonesia 0

20

40

60

Pendidikan sekunder

80

100

Pendidikan tersier

Sumber: Bank Dunia, World Databank

Gambar 2.7 Ekspor Teknologi Tinggi (sebagai % dari ekspor yang diproduksi, 2008) Vietnam Indonesia Thailand Cina Korea Malaysia Singapura 0

10

20

30

40

50

60

Sumber: Bank Dunia, World Databank Catatan : Data untuk Vietnam adalah di tahun 2007

28 ADB, IDB dan ILO (2010): Indonesia: Critical Development Constraints (Manila)

40


Tantangan khusus dalam pengembangan keterampilan adalah jarak waktu antara pendidikan dan/atau pelatihan keterampilan dengan titik ketika keterampilan tersebut tersedia untuk aktivitas ekonomi. Setiap pekerjaan membutuhkan sejumlah keterampilan tertentu yang membutuhkan pelatihan bertahun-tahun untuk menguasainya. Beberapa pekerjaan membutuhkan latar belakang pendidikan yang spesifik, yang semakin memperluas jarak waktu. Oleh sebab itu, penyedia pelatihan keterampilan yang efektif dan pembuat kebijakan perlu mengembangkan program-program pelatihan keterampilan yang memenuhi tuntutan keterampilan saat ini dan masa yang akan datang.

Analisa kesenjangan keterampilan untuk pengembangan keterampilan yang proaktif

Pertanyaan yang menantang adalah bagaimana meramalkan tuntutan keterampilan di masa yang akan datang. Untuk beberapa pekerjaan, kecenderungan demografis memberikan petunjuk yang baik bagi tuntutan keterampilan di masa depan. Misalnya, perkiraan distribusi usia dari sebuah populasi di suatu wilayah memberikan indikasi berapa banyak ahli kesehatan dan guru yang akan diperlukan di wilayah tersebut. Bagaimanapun juga, tidak ada metode yang akurat dan terjamin untuk meramalkan tuntutan keterampilan di masa depan karena adanya berbagai ketidakpastian yang tidak dapat difaktorkan berdasar teori daripada kenyataan yang sebenarnya (a priori) seperti penemuan dalam teknologi, perubahan kebijakan, dan variasi dalam investasi dan perdagangan luar negeri. Dengan mengingat keterbatasan ini, memahami sifat dari tuntutan keterampilan, dan faktorfaktor kunci yang mempengaruhi tuntutan keterampilan dapat membantu dalam memformulasikan kebijakan pengembangan keterampilan. Ada tiga kategori tuntutan keterampilan di negara berkembang dengan perekonomian informal yang besar. Pertama, perubahan dalam output berdasarkan sektor menentukan tuntutan keterampilan (marketdriven skills demand). Contohnya, peningkatan produksi mobil menuntut lebih banyak tenaga kerja yang mampu memasang bagian-bagian mesin dan montir mobil. Menganalisa sektor-sektor perekonomian, kecenderungan investasi, potensi bisnis dan sumber daya lokal yang belum digali membantu untuk meramalkan tuntutan keterampilan yang didorong oleh pasar. Kedua, kebijakan industri dan rencana pembangunan jangka menengah mengubah tuntutan keterampilan (policy-driven skills demand). Misalnya, jika pemerintah provinsi berhasil menginvestasikan pembangunan pariwisata, keterampilan keramahtamahan (hospitality) akan dicari di provinsi tersebut. Oleh karena itu, mengantisipasi tuntutan keterampilan yang timbul akibat kebijakan membantu dalam meramalkan keterampilan. Terakhir, yang tidak kalah penting, sektor informal sering menuntut keterampilan yang berbeda dalam sifat dan dalam skala dari perekonomian formal. Sebab itu, penelitian yang berbasis komunitas29 diperlukan untuk menganalisa tuntutan keterampilan bagi petani skala kecil dan usaha rumah tangga. 29 Community Employment Assessment (Penilaian Ketenagakerjaan Masyarakat) merupakan

metode yang berguna untuk analisa tuntutan keterampilan tingkat masyarakat. Metode ini dikembangkan oleh proyek Training for Rural Economic Empowerment (TREE). Untuk informasi lebih lanjut mengenai proyek TREE, kunjungi : http://www.ilo.org/skills/ what/projects/lang--en/WCMS_103528/index.htm [20 April 2010].

41


Kombinasi dari analisa pada tiga jenis tuntutan keterampilan, analisa pasar lapangan kerja, dan informasi kualitatif menghasilkan gambaran yang lebih jelas dari tuntutan keterampilan di masa yang akan datang, bahkan jika tidak terlalu tepat. Membandingkan tuntutan keterampilan yang diharapkan di masa mendatang dan persediaan pelatihan keterampilan saat ini membantu mengidentifikasi kesenjangan di mana intervensi kebijakan diperlukan. Mengoordinasikan berbagai penyedia pelatihan keterampilan dan menyelaraskan prioritas pengembangan keterampilan dengan tuntutan keterampilan dari sektor yang sedang bertumbuh dan prioritas kebijakan akan membantu perekonomian untuk dapat menggali potensi ekonomi yang ada secara efektif. Gambar 2.8 Kerangka Analisa Kesenjangan Keterampilan

Analisa Permintaan Keterampilan (analisa mikro dan makro) Permintaan Market -driven keterampilan skills demand ski k lls berbasis pasar kerja

Pengembangan analisa kebijakan

Permintaan Skills Ski k lls demanduntuk keterampilan fforr livelihood fo mata pencaharian

Kajian ketenagakerjaan komunitas

Pengakuan keterampilan yang efektif

Permintaan keterampilan yang terantisipasi di masa mendatang

Analisa ekonomi lokal

Permintaan Policy -driven keterampilan skills ski k lls demand berbasis kebijakan

Analisa kesenjangan

Analisa pasar tenaga kerja

Diskusi kelompok terfosuk dan wawancara Ketersediaan pelatihan keterampilan yang ada

Pengembangan keterampilan akan berhasil meningkatkan kemampuan tenaga kerja terlatih untuk dipekerjakan hanya ketika dikombinasikan dengan mekanisme pengakuan keterampilan yang efektif. Dalam hal ini, penilaian standar kompetensi nasional dan pola sertifikasi merupakan hal yang diperlukan untuk semua pelatihan dan pendidikan kejuruan teknis. Mekanisme pengakuan keterampilan ini membutuhkan adanya sistem akreditasi yang wajib dan dapat diandalkan yang menjamin mutu pelatihan dan pendidikan kejuruan teknis. Untuk itu, Indonesia telah mengambil langkah awal menuju arah ini.

2.4 Hubungan Industrial Mengapa hubungan industrial penting?

42

Di mana mekanisme pasar mengalokasikan sumber daya secara optimal dan menentukan ukuran lapangan kerja dan tingkat upah, dan di mana pengadilan menyelesaikan perselisihan dan menjalankan keputusan pengadilan, peran apa yang dapat dimainkan oleh hubungan industrial? Beberapa ekonom memandang serikat pekerja dan perundingan bersama


sebagai gangguan potensial bagi mekanisme pasar dan bahwa, dalam teori, tidak adanya lembaga pasar tenaga kerja seperti itu akan memaksimalisasi kegunaannya secara keseluruhan. Pembaca mungkin bertanya lalu mengapa dan dengan cara apa hubungan industrial dapat menciptakan lebih banyak pekerjaan, memperbaiki kondisi kerja bagi para tenaga kerja yang tergabung maupun tidak dalam serikat pekerja, dan dengan demikian berkontribusi kepada pengurangan kemiskinan? Ada berbagai jawaban untuk ini dan laporan ini mencatat dua di antaranya yang sesuai dengan pembahasan dalam laporan ini. Pertama, dialog sosial di tingkat nasional dapat menjadi motor yang kuat dalam mengejar tujuan ekonomi dan sosial. Kedua, hubungan industrial yang konstruktif di tingkat perusahaan akan mengarah pada produktivitas dan profitabilitas yang lebih tinggi, yang kemudian akan memperbaiki kondisi kerja.

Hubungan industrial dapat menuntun pada keseimbangan di antara berbagai kepentingan yang sering bertentangan dari para pelaku bisnis sebagai hasil dari dialog sosial. Sejumlah kasus memperlihatkan bahwa perundingan bersama, yang mengatur pengaturan upah dan kondisi kerja lainnya, ketenagakerjaan, dan jaminan sosial, menyimpang dari apa yang mungkin telah ditentukan oleh mekanisme pasar yang berlaku. Beberapa memperdebatkan bahwa perundingan bersama mendorong kenaikan upah dan meningkatkan perlindungan kerja bagi para anggota serikat pekerja dengan mengorbankan pihak luar. Meski terdengar bertentangan, ada beberapa kasus di mana terjadi yang sebaliknya. Bahkan, serikat pekerja kadang-kadang mengatur tuntutan upah demi kepentingan bersama.30 Mitra sosial di negara-negara yang telah memiliki tradisi korporat atau neo-korporat31 telah menunjukkan kemampuan mereka untuk menjalin konsensus pada tujuan ekonomi dan sosial dan untuk secara bersamasama menentukan tingkat upah dalam rangka memajukan tujuan sosial dan ekonomi yang disepakati, seperti penciptaan lapangan kerja, stabilitas pekerjaan, kondisi kerja yang lebih baik, dan pengaturan jaminan sosial, dan meraih tingkat kemampuan kerja (employability) yang lebih tinggi melalui pengembangan keterampilan.

Keseimbangan yang terkordinasi dan strategis dari kepentingan bersama

Untuk menggambarkan peran yang dapat dimainkan oleh hubungan industrial dalam memajukan tujuan ekonomi dan sosial, pengalaman Swedia, Jepang, Belanda, dan Denmark patut untuk disimak. Model Swedia, lebih tepatnya solidaritas kebijakan upah (model Rehn-Meidner) di tahun 1950-an sampai 1960-an, dengan menerapkan upah yang sama untuk jenis pekerjaan 30 Calmfors L. dan J. Driffill, “Bargaining Structure, Corporatism, and Macroeconomic Performance,” Economic Policy 6 1988, 13-61. 31 C. Crouch: “Revised diversity: from the neo-liberal decade to beyond Maastricht”, dalam J. van

Ruysseveldt and J. Visser eds.): Industrial Relations in Europe (London, Sage publications, 1996), pp.358-375. Crouch mencirikan budaya neo-korporat dengan peran ganda yang dimainkan oleh modal dan tenaga kerja dalam memajukan kepentingan para konstituen, yaitu para pemilik lapangan kerja dan para tenaga kerja, sementara memoderasi tuntutan konstituen dari tingkat nasional untuk mewujudkan kepentingan ekonomi dan masyarakat yan telah disepakati bersama.

43


yang sama, sementara memberikan keunggulan kompetitif untuk perusahaan industri olahan yang efisien. Kesuksesan Jepang akan pertumbuhan ekonomi yang tinggi selama tahun 1960-an dan 1970-an banyak berhutang pada model hubungan industrial khusus yang dimillikinya, yang menekankan investasi yang besar pada modal insani dan stabilitas kerja. Model ini didukung dengan apa yang disebut upah senioritas: pekerja menerima upah lebih rendah dibandingkan produktivitas mereka ketika berusia muda, dan memperoleh upah yang lebih tinggi ketika beranjak tua. Kurva upah ini memberikan insentif kepada para pekerja untuk bertahan pada satu perusahaan dan juga menyediakan insentif bagi para pekerja untuk berinvestasi pada pekerjaan mereka. Di akhir tahun 1990-an serikat pekerja dan pengusaha Belanda melaksanakan reformasi jaminan sosial dalam rangka mengurangi beban para pekerja dan pengusaha, sementara di saat yang sama mengembangkan tujuan-tujuan sosial lainnya. Serikat pekerja Belanda menyetujui pemotongan beberapa manfaat jaminan sosial dan memoderasi tuntutan upah sebagai ganti untuk pengurangan waktu kerja, keseimbangan antara hidup dan kerja yang lebih baik, dan peningkatan kesetaraan gender di pasar tenaga kerja. Dalam beberapa tahun terakhir, model Denmark dikenal akan kombinasi sukses dari tunjangan pengangguran yang besar, kebijakan pasar tenaga kerja yang aktif dan pasar tenaga kerja yang fleksibel. Model ini telah menjadi rujukan kebijakan pasar tenaga kerja Eropa.

Dialog sosial di tingkat perusahaan dapat meningkatkan produktivitas

Dalam rangka meraih kesepakatan yang strategis dari kondisi kerja dan kebijakan pasar tenaga kerja pada tingkat makro, kita harus memperhatikan hubungan industrial yang harmonis dan membangun di tingkat perusahaan. Fitur lain yang menonjol dari model Jepang adalah kerjasama yang sistematis antara manajemen dan pekerja dari tingkat bawah. Beberapa fitur dari sistem produksi Jepang, seperti Kaizen (perbaikan) dan QC (quality circle/lingkaran kualitas) dikenal akan pengaruhnya terhadap perbaikan kualitas produksi, produktivitas, dan pengaturan kesehatan dan keselamatan kerja. Sistemsistem produksi ini bergantung pada dialog sosial yang membangun pada level bawah. Oleh karena itu, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) telah mengembangkan bahan pelatihan untuk meningkatkan hubungan industrial pada tingkat perusahaan.

Hubungan industrial di Indonesia saat ini32

Sejak diperkenalkannya Undang-Undang Serikat Buruh Tahun 2000, telah ada perubahan-perubahan penting dalam budaya dan praktik dialog sosial antara sektor swasta, serikat pekerja, dan pemerintah. Akhir-akhir ini, penyelenggaraan forum bipartit nasional pada Februari 2008, oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan konfederasi serikat pekerja utama (KSBSI, KSPI dan KSPSI) menandai pencapaian kunci dalam dialog sosial di tingkat nasional. Forum ini dirancang untuk membantu penyelesaian perselisihan kerja yang lebih cepat dan memfasilitasi pembahasan reformasi undang-undang ketenagakerjaan nasional. Komitmen untuk memperkuat kolaborasi dan kerja sama lebih lanjut dari kedua belah pihak ditunjukkan 32 Miranda Fajerman berkontribusi pada bagian ini

44


di awal tahun 2010 dengan dibentuknya sekretariat permanen untuk forum ini di kantor pusat Apindo. Selama dua tahun terakhir, pemerintah telah memainkan peranan penting dalam mendorong dialog sosial pada tingkat perusahaan dengan mendorong pembentukan Lembaga Kerjasama Bipartit (LKS-Bipartit) melalui Surat Keputusan Bersama pada Oktober 2008.33 Sejumlah 826 LKSBipartit terdaftar di tahun 2008 dan jumlah LSK-Bipartit yang terdaftar telah mencapai 12.417 (dari total 14.504 perusahaan terdaftar yang mempekerjakan 50 pekerja atau lebih) hingga bulan Februari 2010.34 Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) menargetkan paling sedikit 400 unit kerjasama bipartit yang dibentuk setiap tahunnya dalam empat tahun ke depan di perusahaan-perusahaan besar.35 Dalam perusahaan yang memiliki LKS-Bipartit, fungsi dan peranan LKS-Bipartit sebagai forum komunikasi antara manajemen dan pekerja di dalam perusahaan masih membutuhkan kejelasan dan pemahaman dari pekerja dan pengusaha karena terkadang LKS-Bipartit dianggap bersaing dengan peran tradisional serikat pekerja di perusahaan.36 Serikat pekerja berperan penting dalam mengorganisir tenaga kerja, khususnya dalam ekonomi formal, namun keanggotaannya masih relatif rendah dan kapasitas tawar mereka meninggalkan banyak ruang untuk pengembangan. Serikat pekerja mewakili kurang dari 10 persen tenaga kerja sektor formal, atau kira-kira 3 persen dari total angkatan kerja di Indonesia. Jumlah serikat kerja telah meningkat selama beberapa tahun terakhir, tetapi hal ini belum diikuti oleh peningkatan dalam jumlah tenaga kerja yang teroganisir. Keanggotaan dalam serikat pekerja pada kenyataannya mengalami penurunan. Serikat pekerja menghubungkan penurunan keanggotaan secara keseluruhan dengan meningkatnya penggunaan tenaga kerja kontrak (outsource workers) dan kontrak dengan jangka waktu tertentu.37 Terlepas dari usaha-usaha penyetaraan gender di tingkat nasional, keanggotaan dan kepemimpinan perempuan dalam serikat pekerja pada tingkat perusahaan dan lokal tetap lemah.

33 Surat Keputusan Menteri No. PER.16/MEN/X/2008, 49/2008/933.1/M-IND/10/2008 dan 39/M-DAG/PER/10/2008 tentang menjaga momentum pembangunan perekonomian nasional dalam mengantisipasi pembangunan perekonomian global. 34 Sakernas Februari 2010, Ditjen PHI dan Jamsos 35 MoMT Renstra 2010-2014. 36 ASEAN/ILO (2010), Emerging Industrial Relations issues and trend in ASEAN Countries in the time of financial and economic crisis – dispute prevention: Indonesia Context, ASEAN/ILO Japan Project. 37 Miranda Fajerman. Baseline study of trade unions in 5 provinces Indonesia (Kantor ILO Jakarta, akan datang).

45


Tabel 2.4 Serikat Pekerja di Indonesia Tahun 2008 Konfederasi

KSPSI KSPI KSBSI Federasi independen Serikat pekerja perusahaan Total

Jumlah federasi

Jumlah tenaga kerja yang diorganisir

16 7 12 26 61

1.601.378 458.345 337.670 910.318 97.924 3.405.635

Sumber : Overseas Vocational Training Association

Dari total 208.637 perusahaan terdaftar di Indonesia, termasuk 53.805 dengan lebih dari 25 karyawan, hanya 10.959 yang telah mendaftarkan perjanjian kerja bersama. 38 Seringkali perjanjian bersama ini hanya memberikan manfaat yang sangat sedikit, melampaui syarat minimum yang ditetapkan undang-undang ketenagakerjaan. Hal ini menunjukkan lemahnya posisi serikat pekerja serta perundingan bersama di tingkat perusahaan di seluruh Indonesia. Serikat pekerja juga tetap sangat terbagi-bagi, khususnya pada tingkat lokal dan provinsi, dan persekutuan antara serikat pekerja dengan kelompok masyarakat lainnya, seperti koperasi petani, sangat terbatas, yang menyebabkan lemahnya solidaritas dalam pergerakan serikat pekerja di Indonesia.39 Komitmen nyata dari pemerintah untuk memperkuat dialog tripartit telah ditunjukkan melalui serangkaian keputusan baru-baru ini. Keputusan Presiden yang dikeluarkan pada April 2009 tentang Perwakilan Lembaga Kerjasama Tripartit,40 bertujuan untuk memperkuat fungsi forum tripartit dengan melembagakan badan-badan ini dan mengakhiri partisipasi khusus (ad hoc) seperti yang telah menjadi praktik umum. Keputusan tersebut membutuhkan 15 perwakilan untuk ditunjuk secara formal sebagai anggotaanggota forum tripartit pada setiap tingkatan – nasional, provinsi, dan kabupaten. Saat ini ada satu forum nasional, 32 di tingkat provinsi dan 195 di tingkat kabupaten.41 Lembaga Tripartit Nasional bertemu secara teratur dan telah mulai memberikan rekomendasi kepada pemerintah nasional dalam penyusunan dan amandemen dari berbagai peraturan. Di awal tahun 2010, pemerintah mengeluarkan surat keputusan kedua untuk mendukung fungsi dari kerjasama tripartit ini di tingkat provinsi dan kabupaten.42 Surat keputusan bersama yang dikeluarkan menteri ini bertujuan untuk memperkuat hubungan dan konsistensi peraturan antara lembaga-lembaga lokal, regional, 38 Sakernas Februari 2010, Ditjen PHI dan Jamsos 39 Miranda Fajerman, ibid 40 Keputusan Presiden No. 37 Tahun 2009 tentang Perwakilan Lembaga Kerjasama Tripartit 41 Sakernas Februari 2010, Ditjen PHI dan Jamsos 42 Surat Keputusan Bersama yang dikeluarkan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Menteri Dalam Negeri, Keputusan No. 17 Tahun 2010

46


dan nasional dan untuk mendukung fungsi dari badan-badan ini. Namun demikian, kelemahan institusional yang signifikan dalam kapasitas forumforum ini pada tingkat provinsi dan kabupaten tetap ada. Kemenakertrans menargetkan untuk menciptakan kira-kira 50 forum tripartit baru di tingkat kabupaten setiap tahunnya, hingga tahun 2015.43 Kotak 4. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Tantangantantangan Utama di Indonesia Tiga tahap mekanisme penyelesaian hubungan perselisihan Di bawah Undang-undang No. 2 Tahun 2004, Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) dibentuk untuk memberikan solusi perselisihan industrial yang tepat waktu, adil, pantas, dan hemat biaya. Sebelum mengajukan perselisihan kerja ke PHI, para pihak harus melalui satu dari tiga bentuk penyelesaian perselisihan: konsiliasi, arbitrasi, atau mediasi. Dua pilihan pertama tersebut saat ini kurang dimanfaatkan oleh para pekerja dan pengusaha. Jika pihak-pihak tersebut tidak puas dengan keputusan PHI, mereka dapat mengajukan banding ke Mahkamah Agung. Tantangan-tantangan kunci dalam penyelesaian konflik Mediasi, mekanisme yang lebih disukai untuk penyelesaian perselisihan sebelum dibawa ke PHI, tidak terbukti berhasil dalam menyelesaikan perselisihan. Sifat persetujuan melalui mediasi yang tidak mengikat secara hukum dan kurangnya kewajiban bagi pihak-pihak untuk berpartisipasi dalam perundingan “niat baik” hanya memberikan dorongan yang kecil bagi pihak-pihak yang berselisih untuk dengan sungguh-sungguh mengambil bagian dalam mediasi. Rekomendasi dari mediator jarang diterima. Hal ini berkontribusi terhadap meningkatnya beban kasus bagi PHI. PHI menghadapi serangkaian tantangan administratif, prosedural, dan sumber daya manusia sehingga menghambat PHI dalam menunaikan tugasnya. Pada semua tingkat, pengadilan gagal untuk menyelesaikan perselisihan kerja dalam jangka waktu yang ditentukan terutama karena kurangnya jumlah hakim yang signifikan dalam PHI. Sebagian besar perselisihan kerja yang diajukan ke pengadilan hubungan industrial kemudian naik banding ke Mahkamah Agung, menyebabkan penundaan yang signifikan dalam memberikan putusan. Hingga Juli 2010, Mahkamah Agung memiliki timbunan kasus yang belum dikerjakan sebesar 400 kasus perselisihan kerja, lebih dari 80 persennya menyangkut perselisihan tentang pemutusan hubungan kerja. Penundaan yang lama dalam menyelesaikan perselisihan, sebagai gantinya, meningkatkan ketidakpastian status pekerjaan, penghasilan, dan keamanan bagi pekerja dan membuat penerimaan kembali hampir tidak mungkin terjadi dan kompensasi telah jauh melampaui batas waktu. Untuk 43

Rencana strategis Kemenakertrans 2010-2014.

47


pengusaha, kegagalan untuk mengikuti kerangka waktu yang ditetapkan untuk menyelesaikan perselisihan membuat pengaturan rencana produksi menjadi sangat sulit, khususnya dalam kasus yang melibatkan sejumlah besar pekerja. Pelaksanaan putusan secara sukarela tetap menjadi sebuah tantangan, khususnya dalam kasus yang berlarut-larut dan kasus yang melibatkan perintah untuk mempekerjakan pekerjanya kembali. Jika tidak ada pelaksanaan putusan secara sukarela, pihak yang memenangkan kasus harus mengajukan petisi tambahan kepada pengadilan wilayah untuk meminta pelaksanaan putusan. Hal ini menambah kerumitan, penundaan waktu, dan biaya penyelesaian perselisihan tenaga kerja. Sumber : Miranda Fajerman, Penilaian Kebutuhan Pelatihan bagi Hakim Pengadilan Hubungan Industrial(Kantor ILO Jakarta, 2011).

Pergeseran dari moderasi upah de facto tanpa adanya perolehan alternatif

Pembangunan kapasitas dari pihak-pihak yang melakukan negosiasi merupakan tugas yang mendesak, khususnya pada tingkat provinsi dan kabupaten, jika Indonesia mau memperoleh manfaat dari hubungan industrial. Saat ini, kurangnya koordinasi strategis pada tingkat nasional tampaknya telah menjebak Indonesia dalam moderasi upah de facto tanpa perolehan alternatif. Peningkatan nominal dalam upah telah diimbangi oleh inflasi dan upah riil sedikit meningkat di dasawarsa terakhir. Karena kurangnya perundingan taktis, para pekerja belum menerima banyak perolehan alternatif (misalnya pengurangan jam kerja, hak sosial seperti cuti paternitas, cakupan jaminan sosial) untuk moderasi upah de facto mereka. Moderasi upah, jika diterapkan sebagai pilihan strategis mitra sosial, dapat menuntun kepada daya saing harga sektor ekspor dan, pada gilirannya, berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja. Namun demikian, dalam kasus Indonesia, apresiasi Rupiah secara riil terhadap mata uang utama telah mendorong biaya tenaga kerja secara substansial dalam mata uang investor, menghapuskan keuntungan seperti yang dapat dihasilkan oleh moderasi upah. Pengembangan sektor-sektor padat karya melambat meski peningkatan daya beli tenaga kerja ditekan.

Hubungan industrial untuk memperkuat daya saing melalui peningkatan produktivitas

Dengan surplus tenaga kerja yang besar, daya saing perekonomian Indonesia terletak pada produksi padat karya. Hal ini, bagaimanapun, tidak menunjukkan bahwa negara ini harus bergantung pada biaya tenaga kerja yang rendah. Dengan apresiasi mata uang, kebijakan industri yang bergantung pada tenaga kerja berbiaya rendah akan menerima hukuman ganda. Upah nominal harus sangat rendah untuk dapat bersaing dengan negara berkembang lainnya di Asia dalam hal upah dolar (atau mata uang utama lainnya), yang sudah pasti akan menjerat lebih banyak lagi pekerja dalam kemiskinan. Bahkan, sekitar 40 persen tenaga kerja Indonesia menerima upah di bawah upah minimum yang dirancang untuk dapat mencukupi hidup satu orang dewasa, bukan sebuah keluarga. Hukuman lain dari persaingan biaya tenaga kerja adalah penurunan upah nominal akan merusak konsumsi, yang merupakan motor penggerak pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Karena para pemimpin G-20 sepakat untuk menahan

48


diri dari intervensi mata uang untuk mendorong depresiasi mata uang dan Indonesia adalah anggota G-20, devaluasi rupiah bukan merupakan pilihan kebijakan. Pilihan kebijakan yang dapat dijalankan adalah mengejar jalur pertumbuhan yang dikendalikan produktivitas. Dengan cara ini, peran hubungan industrial di Indonesia adalah jelas: peningkatan produktivitas pada tingkat perusahaan melalui dialog sosial yang membangun. Pengalaman dari model Jepang memberikan masukan yang berguna bagi tujuan ini.

2.5 Perlindungan Sosial Secara keseluruhan, sistem perlindungan sosial Indonesia dicirikan oleh kombinasi jaminan sosial, yang bertindak sebagai inti sistem dan masyarakat juga program-program sosial pro-masyarakat miskin yang ditargetkan untuk rumah tangga yang menambah skema jaminan sosial. Skema jaminan sosial mencakup pegawai pemerintah, militer dan personel polisi, dan bagian dari tenaga kerja formal di sektor swasta. Sebagian besar dari mereka yang dijamin relatif cukup mampu di antara tenaga kerja Indonesia. Secara umum, sistem perlindungan sosial di Indonesia sebagian besar meninggalkan para tenaga kerja yang berada di golongan menengah dari distribusi pendapatan. Lebih jauh, tenaga kerja informal yang miskin, yang tidak berada dalam kemiskinan ekstrim, sering mendapati diri mereka tidak terlindungi oleh skema jaminan sosial ataupun menjadi target dari program sosial yang memberikan manfaat bagi golongan penghasilan terendah. Sebab itu, masih ada tantangan dalam memperluas cakupan perlindungan sosial.

Programprogram sosial yang ditargetkan melengkapi jaminan sosial yang terbelakang

Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) melindungi sebagian kecil tenaga kerja sektor swasta terhadap risiko-risiko usia lanjut, cedera akibat kerja, kesehatan, dan kematian. Jamsostek diharapkan dapat melindungi para tenaga kerja dalam perusahaan yang memiliki 10 tenaga kerja atau lebih yang penghasilannya lebih dari Rp 1 juta (90 dolar Amerika Serikat). Usia pensiun untuk dana jaminan sosial ini adalah 55 tahun. Jaminan kesehatan melindungi suami/istri dan hingga tiga orang anak di bawah usia 22 tahun dari pekerja yang diasuransikan. Pengusaha yang memberikan jaminan kesehatan yang lebih unggul tidak harus berkontribusi terhadap premi asuransi kesehatan Jamsostek. Untuk tenaga kerja sektor publik, ada tiga skema yang menjamin pegawai negeri, polisi, dan anggota militer (Tabel 2.6). Sedangkan untuk pekerja lainnya, sebagian besar masih tidak terlindungi oleh skema jaminan sosial. Bahkan, sekitar 83 persen tenaga kerja tidak dilindungi oleh jaminan sosial (usia tua, cedera dan kematian akibat kerja).44 Perlindungan kesehatan lebih tinggi, sebesar 46 persen berkat penyediaan perawatan kesehatan bagi masyarakat miskin yang didanai pajak (Jaminan Kesehatan Masyarakat/ Jamkesmas).45

Jaminan sosial tidak memadai karena cakupannya yang sempit

44 ILO: Social security in Indonesia: Advancing the development agenda (Jakarta, 2008) 45 National Social security council, DJSN, 2010

49


Tabel 2.5 Angka Kontribusi Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) Besarnya kontribusi (berdasarkan persentase gaji/upah tetap) Dibayar oleh perusahaan

Dibayar oleh tenaga kerja

Cedera akibat kerja 0,24-1,74 %* Tunjangan kematian 0,3 % Tabungan hari tua 3,7 % 2,0% Perawatan kesehatan** 3,0 % * Besarnya persentase bergantung pekerjaan ** Maksimal Rp 60.000/bulan untuk tenaga kerja yang menikah dan Rp 30.000 untuk tenaga kerja yang belum menikah Sumber: PwC, Indonesian Pocket Tax Book 2010

Tabel 2.6 Jaminan Sosial di Indonesia Skema Jaminan

Target

Perlindungan resiko

Jamsostek

Tenaga kerja sektor formal

Tabungan hari tua, cedera akibat kerja, kesehatan, dan tunjangan kematian

Taspen

Pegawai negeri

Pensiun (usia lanjut, cacat, janda/duda dari penerima pensiun, dan kecelakaan tenaga kerja)

Askes

Pegawai negeri dan pensiunan polisi dan militer

Tunjangan kesehatan

Asabri

Militer dan polisi

Pensiun dan tunjangan kematian

Catatan: Beberapa laporan menggolongkan Jamkesmas (sebelumnya dikenal sebagai Askeskin) sebagai jaminan sosial. Laporan ini mengelompokkan skema jaminan tersebut sebagai program sosial yang menargetkan rumah tangga karena merupakan perawatan kesehatan yang didanai pajak bagi masyarakat kurang mampu.

Berbagai program sosial bagi masyarakat miskin

50

Berbagai program pro-masyarakat miskin yang didanai pemerintah membantu untuk mengurangi kemiskinan ekstrim di Indonesia. Beberapa program secara langsung ditujukan bagi keluarga miskin sementara yang lainnya disediakan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu (Tabel 2.7). Pemerintah memulai kebanyakan dari program-program ini sebagai respons terhadap krisis. Program Nasional untuk Pemberdayaan Masyarakat (PNPM-Mandiri) dan Beras bagi Rakyat Miskin (Raskin) berawal dari respons kebijakan terhadap krisis keuangan Asia. Jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin (Jamkesmas, sebelumnya dikenal sebagai Askeskin), Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) diterapkan untuk mengurangi dampak dari kenaikan harga bahan bakar yang tiba-tiba akibat pemotongan subsidi bahan bakar. Bantuan tunai bersyarat, Program Keluarga Harapan (PKH) diperkenalkan di tahun 2007, mengikuti kesuksesan dari program serupa di Amerika Latin.


Tabel 2.7 Program Sosial Utama yang Ditujukan bagi Rumah Tangga dan Masyarakat Miskin Program

Deskripsi

Program-program sosial bagi rumah tangga Raskin Penyediaan beras tersubsidi BLT Bantuan langsung tunai (diterapkan kembali di tahun 2008 dan 2009) PKH Bantuan tunai bersyarat Jamkesmas Perawatan kesehatan gratis (jaminan kesehatan) Program-program sosial bagi masyarakat PNPM-Mandiri Proyek pengembangan masyarakat yang diajukan oleh masyarakat setempat dan didanai pemerintah BOS Bantuan operasional yang diberikan ke sekolah-sekolah dalam masyarakat miskin sehingga biaya sekolah lebih rendah atau dihapuskan. Pemerintah Indonesia membentuk Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang berada di bawah Wakil Presiden di tahun 2008 untuk meningkatkan hubungan kebijakan dan memperbaiki koordinasi perlindungan sosial dan inisiatif penanggulangan kemiskinan yang dikelola oleh berbagai lembaga pemerintah. Tim ini beranggotakan perwakilanperwakilan senior dari 22 kementerian dan kepala-kepala dari semua lembaga sentral dengan program-program yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan. Program-program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan dikelompokkan menjadi tiga kelompok: bantuan sosial dan perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan pemberdayaan usaha mikro. Dengan meningkatkan pengelolaan program sosial, pemerintah menargetkan untuk mencapai target pengurangan kemiskinan seperti dinyatakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM 20102014) penurunan angka kemiskinan dari 14,2 persen di tahun 2009 menjadi 8,0 persen di tahun 2014.

Pengelolaan insiatif perlindungan sosial ditingkatkan

Tabel 2.8 Tiga kelompok sistem program-program sosial Kelompok I: Bantuan sosial dan perlindungan sosial Inisiatif di bawah kelompok ini menyediakan bantuan tunai dan subsidi bagi rumah tangga miskin dan hampir miskin. Bantuan ini menargetkan untuk memungkinkan para penerimanya untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka akan bahan pangan, rumah, air bersih, sanitasi, kesehatan, dan pendidikan. Program-program yang berada di kelompok ini : Raskin, Jamkesmas, PKH, dan BOS Kelompok II : Pemberdayaan masyarakat Program-program di bawah kelompok ini memberdayakan masyarakat kurang mampu dan membangun kapasitas pemerintah setempat dalam melayani masyarakat yang ditargetkan. Untuk membiaya program-program tersebut, pemerintah pusat mengalokasikan dana bantuan bagi masyarakat (Community Block Grants). Patut dicatat bahwa PNPM-Mandiri menjamin keterlibatan perempuan dalam pertemuan-pertemuan perencanaan masyarakat dan pengajuan proposal program. Program yang berada dalam kelompok ini : PNPM-Mandiri

51


Kelompok III: Pengembangan usaha mikro dan usaha kecil Kelompok ini bermaksud untuk mendukung pengembangan usaha-usaha mikro dan kecil dengan meningkatkan akses bagi pemilik usaha kecil atau wirausahawan kepada modal dan juga menyediakan pendidikan keuangan. Jaminan untuk pembayaran kembali pinjaman-pinjaman oleh lembaga publik dan mempromosikan penggunaan pinjaman yang produktif untuk pengembangan bisnis merupakan langkah untuk mencapai tujuan. Tujuan utama dari kelompok ini adalah untuk memberdayakan para penerimanya dalam menghasilkan pendapatan secara berkelanjutan. Program yang berada di dalam kelompok ini: KUR Fitur penting dari anggaran perlindungan sosial adalah kefleksibelannya. Dengan kata lain, pemerintah menyesuaikan anggaran sesuai dengan kebutuhan. Gambar 2.9 dengan jelas menunjukkan peningkatan pengeluaran untuk perlindungan sosial di tahun 2006 dan 2008 seiring dengan usaha pemerintah untuk mengurangi dampak kenaikan harga bahan bakar di tahun 2005 dan resesi global yang berawal di tahun 2008. Bantuan tunai tanpa syarat diterapkan sebagai respons terhadap guncangan yang memberikan dampak negatif bagi kesejahteraan keluarga miskin.

Alokasi anggaran yang fleksibel bagi perlindungan sosial

Secara umum, pengeluaran untuk perlindungan sosial telah mengalami tren ekspansif. Pemerintah telah menargetkan lebih banyak lagi rumah tangga yang berada di bawah program bantuan langsung tunai dan memperluas Program Nasional untuk Pemberdayaan Masyarakat. Bahkan dengan peningkatan yang terus-menerus dalam pengeluaran untuk perlindungan sosial ini, Indonesia masih tertinggal dibandingkan negara-negara tetangga dalam hal komitmen negara pada perlindungan sosial (Gambar 2.10). Karenanya, masih ada ruang untuk mengeksplorasi lebih jauh ekspansi fiskal bagi perlindungan sosial. Gambar 2.9 Pengeluaran untuk Perlindungan Sosial (berdasarkan % PDB, 2004-2008) 1.4 1.2 1 Pengeluaran yang ditargetkan bagi masyarakat

0.8 0.6

Pengeluaran yang ditargetkan bagi rumah tangga

0.4 0.2 0 200

200

200

200

200

Sumber: Bank Dunia dan Sekretariat ASEAN, Country report of the ASEAN assessment on the social impact of the global financial crisis: Indonesia

52


Gambar 2.10 Pengeluaran Negara untuk Jaminan Sosial (berdasarkan % PDB, Data tahun terakhir) Korea Malaysia Vietnam Thailand India Filipina Kamboja Indonesia Laos 0

2

4

6

8

Sumber: ILO, World social security report 2010/11

Pemerintah Indonesia menyatakan kebulatan tekad untuk mengatasi masalah-masalah dengan sistem penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia yang berkerja di luar negeri dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014. Beberapa masalah yang diidentifikasi dan disebutkan dalam RPJM termasuk: kurangnya perlindungan bagi tenaga kerja migran dipandang dari sudut Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 yang berlaku (tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Migran Indonesia), eksistensi calo tenaga kerja, dan kurangnya pengetahuan dan penghargaan pekerja migran terhadap hak-hak dasar kerja khususnya pekerja migran perempuan, kebutuhan untuk memperluas dan memperkuat akses perbankan dan sistem asuransi bagi para pekerja migran, dan kebutuhan untuk meningkatkan sistem pembayaran pekerja migran.

Perlindungan bagi tenaga kerja migran46

Pemberdayaan keuangan dari para pekerja migran seperti meningkatkan akses kepada keuangan mikro dan menggunakan remitansi untuk perlindungan sosial bagi para pekerja migran dan keluarga mereka juga akan efektif untuk memperkuat perlindungan bagi pekerja migran Indonesia. Di bulan Desember 2010, Indonesia meluncurkan program kredit mikro (KUR) untuk membantu biaya penempatan pekerja migran. Pemerintah Indonesia juga menunjukkan minatnya untuk meningkatkan programprogram kewirausahaan bagi para pekerja migran yang telah kembali ke tanah air. Menurut Rencana Tindakan dari RPJM 2010-2014 dan Rencana Strategis Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kemenakertrans akan mengambil tindakan-tindakan berikut selama lima tahun ke depan untuk memperkuat perlindungan terhadap tenaga kerja migran Indonesia: 46 Albert Y. Bonasahat berkontribusi pada bagian ini

53


Meninjau kebijakan nasional dan ratifikasi Konvensi PBB tentang Pekerja Migran tahun 1990; Meninjau dan amandemen legislatif dari Undang-Undang Nasional No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Migran dan peraturan yang mengimplementasi kan perubahan peraturan tersebut; Persentase calon pekerja migran menerima pelayanan dari kantor tenaga kerja lokal yang lebih tinggi; Lebih banyak calon tenaga kerja migran yang menghadiri penerangan ringkas (briefing) sebelum keberangkatan; Pengeluaran kartu identitas pekerja migran; Pembuatan sistem pangkalan data untuk pekerja Indonesia di luar negeri; dan Penempatan tambahan utusan Atase Tenaga Kerja. Kementerian Luar Negeri berencana untuk meningkatkan jumlah Pusat Pelayanan Warga Negara di luar negeri, untuk meningkatkan kualitas pangkalan data warga negara Indoensia di luar negeri, dan untuk memberikan bantuan hukum bagi warga negara Indonesia di luar negeri, termasuk bagi para pekerja migran Indonesia. Selain itu, Kementerian Koordinator bidang Perekonemian berencana untuk memfasilitasi pengembangan pinjaman, produk-produk asuransi, dan skema remitansi bagi pekerja migran Indonesia.

54

F

F

F

F

F

INF

Bekerja sendiri, dibantu pegawai sementara/tidak dibayar

Pengusaha

Karyawan

Karyawan lepas di pertanian

Karyawan lepas bukan di pertanian

Pekerja tidak dibayar

Sumber: BPS Catatan: F berarti formal dan INF berarti informal

F

Tenaga profesional, teknis dan pekerjaan terkait lainnya

Bekerja sendiri tanpa karyawan

Status pekerjaan

INF

F

F

F

F

F

F

Tenaga administrasi dan manajerial

INF

F

F

F

F

F

F

Juru tulis dan kerja terkait lainnya

INF

INF

INF

F

F

F

INF

Tenaga penjualan

INF

INF

INF

F

F

F

INF

Tenaga di bidang jasa

INF

INF

INF

F

F

INF

INF

Tenaga di industri pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan, dan pemburu

Pekerjaan utama

INF

INF

INF

F

F

F

INF

Tenaga produksi dan pekerjaan terkait lainnya

INF

INF

INF

F

F

F

INF

INF

INF

INF

F

F

F

INF

Tenaga transportasi dan operator peralatan Pekerja

INF

INF

INF

F

F

INF

INF

Lainnya

Lampiran I. Pembagian Lapangan Kerja dalam Perekonomian Formal dan Informal menurut BPS


55

56 84,5 46,9

82,8 50,5

84.225.990 53.502.240 30.723.750 65,4

75.351.623 46.116.484 29.235.139

Angkatan kerja Laki-laki Perempuan

44.575.774 9.781.213 34.794.561

128.801.764 63.283.453 65.518.311

191.501 95.910 95.592

1995

66,4

38.189.135 9.583.392 28.605.743

Non angkatan kerja Laki-laki Perempuan

Tingkat partisipasi angkatan kerja (persen) Laki-laki Perempuan

113.540.758 55.699.876 57.840.882

177.385 88.886 88.499

Populasi usia kerja (15+) Laki-laki Perempuan

Populasi (‘000s) Laki-laki Perempuan

1990 219.210 109.513 109.697

2005 221.954 110.863 111.091

2006 224.670 112.200 112.470

2007

227.345 113.518 113.827

2008

52.633.743 12.006.917 40.626.826

54.422.563 12.692.078 41.730.485

54.176.964 13.359.504 40.817.460

54.693.785 13.696.861 40.996.924

85,5 53,4

69,3

84,9 48,4

66,8

84,2 48,1

66,2

83,7 50,2

67,0

83,5 51,1

67,2

97.804.494 105.857.653 106.388.935 109.941.359 111.947.265 59.733.087 67.731.519 67.749.891 68.719.887 69.144.337 38.071.407 38.126.134 38.639.044 41.221.472 42.802.928

43.366.311 10.104.712 33.261.599

141.170.805 158.491.396 160.811.498 164.118.323 166.641.050 69.837.799 79.738.436 80.441.969 82.079.391 82.841.198 71.333.006 78.752.960 80.369.529 82.038.932 83.799.852

205.280 102.675 102.605

2000

Table II.1. Indikator Pasar Kerja -1990, 1995, 2000, 2005-2009

Lampiran II. Lampiran Statistik

83,6 51,0

67,2

113.833.280 70.409.087 43.424.193

55.494.928 13.765.035 41.729.893

169.328.208 84.174.122 85.154.086

229.965 114.807 115.158

2009


2,5 2,5 2,7

7,0 5,4 9,8

5.907.954 2.899.973 3.007.981

80,0 42,3

80,8 49,2 1.914.247 1.132.187 782.060

60,8

78.318.036 50.602.267 27.715.769

64,7

73.437.376 44.984.297 28.453.079

1995

8,1 7,2 9,6

7.966.764 4.294.024 3.672.740

79,4 48,2

63,6

89.837.730 55.439.063 34.398.667

2000

Sumber: Population: UN, World population prospects: the 2008 revision; For all other indicators: BPS.

Tingkat pengangguran (persen) Laki-laki Perempuan

Pengangguran Laki-laki Perempuan

Rasio tenaga kerjapenduduk (persen) Laki-laki Perempuan

Ketenagakerjaan Laki-laki Perempuan

1990

11,2 9,3 14,7

11.899.266 6.292.433 5.606.833

77,1 41,3

59,3

93.958.387 61.439.086 32.519.301

2005

10,3 8,5 13,4

10.932.000 5.772.602 5.159.398

77,0 41,7

59,4

95.456.935 61.977.289 33.479.646

2006

2008

9,1 8,1 10,8

10.011.142 5.571.949 4.439.193

76,9 44,8

60,9

8,4 7,6 9,7

9.394.515 5.245.059 4.149.456

77,1 46,1

61,5

99.930.217 102.552.750 63.147.938 63.899.278 36.782.279 38.653.472

2007

7,9 7,5 8,5

8.962.617 5.286.561 3.676.056

77,4 46,7

61,9

104.870.663 65.122.526 39.748.137

2009


57

58

Rasio tenaga kerjapenduduk (persen) Laki-laki Perempuan

Ketenagakerjaan Laki-laki Perempuan 43,1 54,6 32,0

56,3 37,9

16.120.343 9.995.182 6.125.161

46,9

15.995.104 9.437.955 6.557.149

65,5 42,6

61,0 41,3

20.149.849 11.998.023 8.151.826 53,8

17.377.265 10.236.161 7.141.104

Angkatan kerja Laki-laki Perempuan

17.279.702 6.311.542 10.968.160

37.429.551 18.309.565 19.119.986

1995

51,0

16.705.890 6.539.097 10.166.793

Non angkatan kerja Laki-laki Perempuan

Tingkat partisipasi angkatan kerja (persen) Laki-laki Perempuan

34.083.155 16.775.258 17.307.897

Populasi usia kerja Laki-laki Perempuan

1990

48,8 34,4

41,5

15.886.404 9.186.013 6.700.391

63,8 46,1

54,8

20.970.683 12.003.542 8.967.141

17.297.885 6.802.610 10.495.275

38.268.568 18.806.152 19.462.416

2000

43,5 26,8

35,1

14.853.883 9.166.087 5.687.796

62,2 43,4

52,8

22.313.519 13.111.944 9.201.575

19.969.234 7.982.447 11.986.787

42.282.753 21.094.391 21.188.362

2005

44,5 28,5

36,7

15.464.354 9.578.277 5.886.077

61,7 43,6

52,9

22.280.570 13.266.782 9.013.788

19.872.306 8.233.472 11.638.834

42.152.876 21.500.254 20.652.622

2006

47,9 30,0

39,1

16.852.502 10.518.143 6.334.359

62,8 41,3

52,3

22.512.538 13.796.480 8.716.058

20.548.852 8.164.244 12.384.608

43.061.390 21.960.724 21.100.666

2007

Table II.2. Indikator Pasar Kerja Muda (usia 15-24) -1990, 1995, 2000, 2005-2009

47,0 30,8

39,0

16.552.881 10.100.765 6.452.116

60,1 41,4

50,9

21.583.898 12.920.024 8.663.874

20.855.631 8.591.818 12.263.813

42.439.529 21.511.842 20.927.687

2008

47,0 31,1

39,2

16.902.483 10.291.497 6.610.986

60,0 40,4

50,3

21.724.252 13.134.108 8.590.144

21.436.435 8.739.589 12.696.846

43.160.687 21.873.697 21.286.990

2009


Sumber: BPS.

Tingkat pengangguran (persen) Laki-laki Perempuan

Pengangguran Laki-laki Perempuan 8,0 7,8 8,2

1.382.161 798.206 583.955

1990

20,0 16,7 24,9

4.029.506 2.002.841 2.026.665

1995

24,2 23,5 25,3

5.084.279 2.817.529 2.266.750

2000

33,4 30,1 38,2

7.459.636 3.945.857 3.513.779

2005

30,6 27,8 34,7

6.816.216 3.688.505 3.127.711

2006

25,1 23,8 27,3

5.660.036 3.278.337 2.381.699

2007

23,3 21,8 25,5

5.031.017 2.819.259 2.211.758

2008

22,2 21,6 23,0

4.821.769 2.842.611 1.979.158

2009


59

60

Perempuan Pekerja mandiri Pengusaha, dengan pegawai sementara/tidak dibayar

Laki-laki Pekerja mandiri Pengusaha. dengan pegawai sementara/tidak dibayar Pengusaha Pegawai Pekerja di sektor pertanian Pekerja di sektor non-pertanian Pekerja tanpa bayaran Total

Total Pekerja mandiri Pengusaha. dengan pegawai sementara/tidak dibayar Pengusaha Pegawai Pekerja di sektor pertanian Pekerja di sektor non-pertanian Pekerja tanpa bayaran Total

6.355.075 3.803.283

1.057.996 19.992.511 n.a. n.a. 4.344.539 50.602.267

489.313 14.343.900 n.a. n.a. 6.057.151 44.983.639

4.845.382 3.756.408

13.537.146 11.670.075

1.250.124 28.215.271 n.a. n.a. 13.487.062 78.318.036

584.992 20.832.755 n.a. n.a. 19.323.358 73.436.170

9.965.441 14.127.834

19.892.221 15.473.358

1995

14.810.823 17.884.242

1990

6.278.955 4.592.353

1.608.168 19.788.206 n.a. n.a. 4.692.301 55.439.063

13.222.375 16.128.013

2.032.527 29.498.039 n.a. n.a. 18.085.468 89.837.730

19.501.330 20.720.366

2000

4.937.712 4.089.660

2.460.974 17.706.648 3.642.291 3.635.460 4.737.914 61.439.086

12.358.294 16.897.505

2.849.076 26.027.953 5.534.842 4.325.365 16.937.980 93.958.387

17.296.006 20.987.165

2005

5.953.235 4.277.489

2.466.231 17.934.753 3.724.423 3.868.884 4.762.358 61.977.289

13.551.397 15.669.243

2.850.448 26.821.889 5.541.158 4.618.280 16.173.796 95.456.935

19.504.632 19.946.732

2006

Table II.3. Status ketenagakerjaan - 1990, 1995, 2000, 2005-2009

20.921.567 21.772.994

2008

6.767.121 5.134.263

2.374.922 18.911.566 3.767.045 3.713.920 4.933.045 63.147.938

13.557.406 15.890.034

7.385.284 5.519.105

2.486.057 18.484.669 3.827.136 4.348.290 4.962.954 63.899.278

13.536.283 16.253.889

2.883.832 3.015.326 28.042.390 28.183.773 5.917.315 5.991.493 4.458.857 5.292.262 17.278.999 17.375.335 99.930.217 102.552.750

20.324.527 21.024.297

2007

7.284.606 5.493.081

2.516.447 18.638.015 3.739.483 4.723.354 5.303.361 65.122.526

13.761.401 16.440.465

3.033.220 29.114.041 5.878.894 5.670.709 18.194.246 104.870.663

21.046.007 21.933.546

2009


Laki-laki Pekerja mandiri Pengusaha, dengan pegawai sementara/tidak dibayar Pengusaha Pegawai Pekerja di sektor pertanian Pekerja di sektor non-pertanian Pekerja tanpa bayaran Total

Percentage shares Total Pekerja mandiri Pengusaha, dengan pegawai sementara/tidak dibayar Pengusaha Pegawai Pekerja di sektor pertanian Pekerja di sektor non-pertanian Pekerja tanpa bayaran Total

Pengusaha Pegawai Pekerja di sektor pertanian Pekerja di sektor non-pertanian Pekerja tanpa bayaran Total

26,8 23,1 2,1 39,5 n.a. n.a. 8,6 100,0

1,1 31,9 n.a. n.a. 13,5 100,0

1,6 36,0 n.a. n.a. 17,2 100,0

0,8 28,4 n.a. n.a. 26,3 100,0

22,2 31,4

25,4 19,8

192.128 8.222.760 n.a. n.a. 9.142.523 27.715.769

1995

20,2 24,4

95.679 6.488.855 n.a. n.a. 13.266.207 28.452.531

1990

2,9 35,7 n.a. n.a. 8,5 100,0

23,9 29,1

2,3 32,8 n.a. n.a. 20,1 100,0

21,7 23,1

424.359 9.709.833 n.a. n.a. 13.393.167 34.398.667

2000

4,0 28,8 5,9 5,9 7,7 100,0

20,1 27,5

3,0 27,7 5,9 4,6 18,0 100,0

18,4 22,3

388.102 8.321.305 1.892.551 689.905 12.200.066 32.519.301

2005

4,0 28,9 6,0 6,2 7,7 100,0

21,9 25,3

3,0 28,1 5,8 4,8 16,9 100,0

20,4 20,9

384.217 8.887.136 1.816.735 749.396 11.411.438 33.479.646

2006

3,8 29,9 6,0 5,9 7,8 100,0

21,5 25,2

2,9 28,1 5,9 4,5 17,3 100,0

20,3 21,0

508.910 9.130.824 2.150.270 744.937 12.345.954 36.782.279

2007

3,9 28,9 6,0 6,8 7,8 100,0

21,2 25,4

2,9 27,5 5,8 5,2 16,9 100,0

20,4 21,2

529.269 9.699.104 2.164.357 943.972 12.412.381 38.653.472

2008

3,9 28,6 5,7 7,3 8,1 100,0

21,1 25,2

2,9 27,8 5,6 5,4 17,3 100,0

20,1 20,9

516.773 10.476.026 2.139.411 947.355 12.890.885 39.748.137

2009


61

62

Sumber: BPS.

Perempuan Pekerja mandiri Pengusaha, dengan pegawai sementara/tidak dibayar Pengusaha Pegawai Pekerja di sektor pertanian Pekerja di sektor non-pertanian Pekerja tanpa bayaran Total 22,9 13,7 0,7 29,7 n.a. n.a. 33,0 100,0

0,3 22,8 n.a. n.a. 46,6 100,0

1995

17,0 13,2

1990

1,2 28,2 n.a. n.a. 38,9 100,0

18,3 13,4

2000

1,2 25,6 5,8 2,1 37,5 100,0

15,2 12,6

2005

1,1 26,5 5,4 2,2 34,1 100,0

17,8 12,8

2006

1,4 24,8 5,8 2,0 33,6 100,0

18,4 14,0

2007

1,4 25,1 5,6 2,4 32,1 100,0

19,1 14,3

2008

1,3 26,4 5,4 2,4 32,4 100,0

18,3 13,8

2009


Laki-laki Pertanian Pertambangan Manufaktur Listrik, gas dan air Konstruksi Perdagangan, restoran dan hotel Transportasi, penyimpanan dan komunikasi Keuangan, asuransi, properti dan layanan usaha

Total Pertanian Pertambangan Manufaktur Listrik, gas dan air Konstruksi Perdagangan, restoran dan hotel Transportasi, penyimpanan dan komunikasi Keuangan, asuransi, properti dan layanan usaha Komunitas, sosial dan layanan pribadi Total

475.122

78.318.036

73.437.376

353.089

12.020.808

9.098.662

21.931.497 532.821 5.713.677 188.928 3.646.520 6.973.033 3.373.662

658.497

477.765

24.637.241 429.922 4.124.470 123.870 1.987.777 5.190.377 2.249.749

34.009.912 633.224 9.901.478 215.694 3.746.553 13.684.652 3.447.218

1995

40.559.333 512.270 7.468.270 134.716 2.046.415 10.837.931 2.302.014

1990

627.229

24.603.835 370.253 6.722.850 65.020 3.356.604 9.684.593 4.364.293

89.837.730

9.570.493

882.600

40.680.229 451.931 11.641.756 70.629 3.497.232 18.489.005 4.553.855

2000

835.396

26.891.514 765.326 7.033.757 179.174 4.465.861 9.711.815 5.480.334

93.958.387

10.327.496

1.141.852

41.309.776 904.194 11.952.985 194.642 4.565.454 17.909.147 5.652.841

2005

953.079

26.369.336 817.716 7.005.482 202.721 4.574.450 10.330.764 5.373.961

95.456.935

11.355.900

1.346.044

40.136.242 923.591 11.890.170 228.018 4.697.354 19.215.660 5.663.956

2006

2007

13.099.817

1.459.985

41.331.706 1.070.540 12.549.376 201.114 5.438.965 21.221.744 6.179.503

2008

995.458

25.983.403 874.271 7.119.262 153.669 5.119.560 10.372.192 5.586.530

1.028.203

25.913.925 938.427 7.128.631 183.913 5.311.318 10.514.476 5.465.585

99.930.217 102.552.750

12.019.984

1.399.490

41.206.474 994.614 12.368.729 174.884 5.252.581 20.554.650 5.958.811

Table II. 4 Pekerjaan berdasarkan sektor - 1990, 1995, 2000, 2005-2009

1.049.872

26.194.970 1.017.609 7.219.614 202.129 5.355.015 10.747.420 5.529.935

104.870.663

14.001.515

1.486.596

41.611.840 1.155.233 12.839.800 223.054 5.486.817 21.947.823 6.117.985

2009


63

64

Persentase pembagian Total Pertanian Pertambangan Manufaktur Listrik, gas dan air Konstruksi Perdagangan, restoran dan hotel Transportasi, penyimpanan dan komunikasi

Perempuan Pertanian Pertambangan Manufaktur Listrik. gas dan air Konstruksi Perdagangan, restoran dan hotel Transportasi, penyimpanan dan komunikasi Keuangan. asuransi, properti dan layanan usaha Komunitas. sosial dan layanan pribadi Total

Komunitas. sosial dan layanan pribadi Total

4.253.801 27.715.769

3.210.860 28.453.079

43,4 0,8 12,6 0,3 4,8 17,5 4,4

183.375

124.676

55,2 0,7 10,2 0,2 2,8 14,8 3,1

12.078.415 100.403 4.187.801 26.766 100.033 6.711.619 73.556

50.602.267

44.984.297

15.922.092 82.348 3.343.800 10.846 58.638 5.647.554 52.265

7.767.007

1995

5.887.802

1990

45,3 0,5 13,0 0,1 3,9 20,6 5,1

34.398.667

3.926.107

255.371

16.076.394 81.678 4.918.906 5.609 140.628 8.804.412 189.562

55.439.063

5.644.386

2000

44,0 1,0 12,7 0,2 4,9 19,1 6,0

32.519.301

4.251.587

306.456

14.418.262 138.868 4.919.228 15.468 99.593 8.197.332 172.507

61.439.086

6.075.909

2005

42,0 1,0 12,5 0,2 4,9 20,1 5,9

33.479.646

5.006.120

392.965

13.766.906 105.875 4.884.688 25.297 122.904 8.884.896 289.995

61.977.289

6.349.780

2006

41,2 1,0 12,4 0,2 5,3 20,6 6,0

36.782.279

5.076.391

404.032

15.223.071 120.343 5.249.467 21.215 133.021 10.182.458 372.281

63.147.938

6.943.593

2007

40,3 1,0 12,2 0,2 5,3 20,7 6,0

38.653.472

5.685.017

431.782

15.417.781 132.113 5.420.745 17.201 127.647 10.707.268 713.918

63.899.278

7.414.800

2008

39,7 1,1 12,2 0,2 5,2 20,9 5,8

39.748.137

6.195.553

436.724

15.416.870 137.624 5.620.186 20.925 131.802 11.200.403 588.050

65.122.526

7.805.962

2009


15,3 100,0

13,1 100,0

56,0 0,3 11,8 0,0 0,2 19,8

Perempuan Pertanian Pertambangan Manufaktur Listrik, gas dan air Konstruksi Perdagangan, restoran dan hotel 43,6 0,4 15,1 0,1 0,4 24,2

0,9

0,8

100

100

43,3 1,1 11,3 0,4 7,2 13,8 6,7

15,3

12,4

54,8 1,0 9,2 0,3 4,4 11,5 5,0

0,8

0,7

1995

Laki-laki Pertanian Pertambangan Manufaktur Listrik, gas dan air Konstruksi Perdagangan, restoran dan hotel Transportasi, penyimpanan dan komunikasi Keuangan, asuransi, properti dan layanan usaha Komunitas, sosial dan layanan pribadi Total

Keuangan, asuransi, properti dan layanan usaha Komunitas, sosial dan layanan pribadi Total

1990

46,7 0,2 14,3 0,0 0,4 25,6

100,0

10,2

1,1

44,4 0,7 12,1 0,1 6,1 17,5 7,9

100

10,7

1,0

2000

44,3 0,4 15,1 0,0 0,3 25,2

100,0

9,9

1,4

43,8 1,2 11,4 0,3 7,3 15,8 8,9

100

11,0

1,2

2005

41,1 0,3 14,6 0,1 0,4 26,5

100,0

10,2

1,5

42,5 1,3 11,3 0,3 7,4 16,7 8,7

100

11,9

1,4

2006

41,4 0,3 14,3 0,1 0,4 27,7

100,0

11,0

1,6

41,1 1,4 11,3 0,2 8,1 16,4 8,8

100

12,0

1,4

2007

39,9 0,3 14,0 0,0 0,3 27,7

100,0

11,6

1,6

40,6 1,5 11,2 0,3 8,3 16,5 8,6

100

12,8

1,4

2008

38,8 0,3 14,1 0,1 0,3 28,2

745,4

13,4

70,8

335,6 13,0 11,1 92,5 2,6 68,6 137,7

100

13,4

1,4

2009


65

66

Sumber: BPS.

Transportasi, penyimpanan dan komunikasi Keuangan, asuransi, properti dan layanan usaha Komunitas, sosial dan layanan pribadi Total

0,3 0,7 15,3 100,0

0,4 11,3 100,0

1995

0,2

1990

100,0

11,4

0,7

0,6

2000

100,0

13,1

0,9

0,5

2005

100,0

15,0

1,2

0,9

2006

100,0

13,8

1,1

1,0

2007

100,0

14,7

1,1

1,8

2008

100,0

15,6

1,1

1,5

2009


Sumber: BPS.

Jumlah kaum miskin (jutaan - definisi nasional) Persentase kaum miskin

37,9 18,4

38,7

19,4

Sumber: Bank Dunia, World dataBank, World Development Indicators

PDB per kapita pada PPP, 2.714 2.788 (purchasing power parity (PPP) (constant 2005 international $)

Sumber: Bank Dunia, World dataBank, World Development Indicators

PDB per kapita 804 (konstan 2000, dolar Amerika Serikat)

822

3,6

Produk Domestik Bruto (PDB) 4,9 (tingkat pertumbuhan tahunan - persen)

Sumber: ADB, Key Indicators for Asia and the Pacific 2010

2001

2000

18,2

38,4

2.875

848

4,5

2002

17,4

37,3

2.973

877

4,8

2003

16,7

36,1

3.082

909

5,0

2004

16,0

35,1

3.217

948

5,7

2005

Table II. Indikator-indikator Latar Belakang

17,8

39,3

3.352

988

5,5

2006

16,6

37,2

3.521

1.038

6,3

2007

15,4

35,0

3.689

1.088

6,0

2008

14,2

32,5

3.813

1.124

4,5

2009


67

DASAWARSA PEKERJAAN LAYAK ASIA

Recommend Documents