KIAI, MONEY POLITIC DAN PRAGMATISME POLITIK DALAM PERSPEKTIF SIYASAH SYAR’IYYAH (Studi Kasus Pilkades Plosorejo, Kecamatan Pucakwangi, Pati. Tahun 2013)
SKRIPSI Diajukan kepada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Untuk Memenuhi Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I)
Disusun oleh: ANAS AZWAR NIM: 09370045
PEMBIMBING: DR. AHMAD YANI ANSHORI, S.AG, M.AG. NIP. 19731105 199603 1 002
JURUSAN SIYASAH FAKULTAS SYARI’AH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA 2016
ABSTRAK
Money politic adalah suatu bentuk penghianatan terhadap demokrasi. Rendahnya pengawasan dan ketegasan hukum dari pihak yang berwenang menjadikan praktek money politik sering sekali kita jumpai pada setiap pemilihan umum. Dan money politic bisa menjangkiti siapa saja, bahkan kepada seseorang yang mempunyai pengaruh di masyarakat seperti kiai sekalipun. Seperti yang dilabelkan pada pilkades Plosorejo, Kecamatan Pucakwangi, Kabupaten Pati tahun 2013 lalu. Sebagai pelaku money politic, tentunya kiai tersebut mempunyai segudang cara agar praktek money politic bisa berjalan sebagaimana mestinya. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui proses atau cara-cara yang dilakukan kiai dalam praktek money politic pada pilkades Plosorejo tahun 2013 lalu. Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data yang diambil peneliti adalah data dari informan yaitu masyarakat Plosorejo. Sedangkan data penelitian ini diperoleh melalui teknik observasi, wawancara dan dokumentasi Dari hasil penelitian ini dapat ditemukan bukti bahwa tindakan money politic kiai tersebut dilakukan oleh tim sukses pada H-1 atau sehari sebelum pemilihan diselenggarakan. Tim sukses disini bukan yang mempunyai modal (uang), tetapi tim yang membantu dengan tenaganya saja. Adapun jumlah uang yang dibagikan ke warga sama dengan jumlah yang diberikan tim sukses lawan. Namun beberpa jam sebelum pemilihan dilaksanakan, tim sukses calon kandidat kiai melakukan serangan fajar dengan memberi tambahan uang ke beberapa rumah warga. Tentunya semua perbuatan itu mengandung maksud, namun tindakan selalu yang menjadi sorotan utama masyarakat ketimbang apa maksud dibalik tindakan tersebut.
Kata kunci: Kiai, Money Politic, Pragmatisme Politik.
ii
MOTTO “Tidak ada seorang pun yang dapat membuat anda merasa lebih rendah tanpa seijin anda” -[ Eleaner Roosevelt ]-
vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN
Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987. A. Konsonan Tunggal Huruf Arab
Nama
Huruf Latin
Keterangan
ا
Alîf
tidak dilambangkan
tidak dilambangkan
ب
Bâ’
b
be
ت
Tâ’
t
te
ث
Sâ’
ś
es (dengan titik di atas)
ج
Jîm
j
je
ح
Hâ’
ḥ
ha (dengan titik di bawah)
خ
Khâ’
kh
ka dan ha
د
Dâl
d
de
ذ
Zâl
ż
zet (dengan titik di atas)
ر
Râ’
r
er
ز
Zai
z
zet
س
Sin
s
es
ش
Syin
sy
es dan ye
vii
ص
Sâd
ṣ
es (dengan titik di bawah)
ض
Dâd
ḍ
de (dengan titik di bawah)
ط
Tâ’
ṭ
te (dengan titik di bawah)
ظ
Zâ’
ẓ
zet (dengan titik di bawah)
ع
‘Ain
‘
koma terbalik di atas
غ
Gain
g
ge
ف
Fâ’
f
ef
ق
Qâf
q
qi
ك
Kâf
k
ka
ل
Lâm
l
`el
م
Mîm
m
`em
ن
Nûn
n
`en
و
Wâwû
w
w
ھـ
Hâ’
h
ha
ء
Hamzah
’
apostrof
ي
Yâ’
Y
ye
B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap متعددة ّ
Ditulis
muta‘addidah
عدة ّ
Ditulis
‘iddah
viii
C. Ta’ marbutah di akhir kata 1.
Bila dimatikan/disukunkan ditulis “h” حكمة
Ditulis
H̟ikmah
علة
Ditulis
‘illah
(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya). 2.
Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.
كرامة األولياء 3.
Ditulis
Karâmah al-auliyâ’
Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h. زكاة الفطر
Ditulis
Zakâh al-fiţri
D. Vokal pendek --- ---
◌َ
fathah
Ditulis
a
--- ---
◌ِ
kasrah
Ditulis
i
◌ُ
dammah
Ditulis
u
--- ---
ix
E. Vokal panjang 1
2
3
4
fath̟ah + alif
Ditulis
Â
جاھلية
Ditulis
jâhiliyyah
fath̟ah + ya’ mati
Ditulis
â
تنسى
Ditulis
tansâ
kasrah + ya’ mati
Ditulis
î
كـريم
Ditulis
karîm
dammah + wawu mati
Ditulis
û
فروض
Ditulis
furûd̟
fathah + ya’ mati
Ditulis
Ai
بينكم
Ditulis
bainakum
fathah + wawu mati
Ditulis
au
قول
Ditulis
qaul
F. Vokal rangkap 1
2
G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof أأنتم
Ditulis
A’antum
أعدت
Ditulis
U‘iddat
لئن شكرتم
Ditulis
La’in syakartum
x
H. Kata sandang alif + lam 1.
2.
Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”. القرآن
Ditulis
Al-Qur’ân
القياس
Ditulis
Al-Qiyâs
Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya. السمآء
Ditulis
As-Samâ’
الشمس
Ditulis
Asy-Syams
I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat Ditulis menurut penulisannya. ذوي الفروض
Ditulis
Żawî al-furûd̟
أھل السنة
Ditulis
Ahl as-Sunnah
xi
PERSEMBAHAN
Kupersembahkan Skripsi ini kepada : Ibu, Bapak, adik, dan keluarga besarku tercinta Serta semua yang berjasa memberi siraman ilmu padaku Saudara, Sahabat, dan teman seperjuanganku Almamaterku UIN Sunan Kalijaga Bangsa dan Negriku Indonesia
xii
KATA PENGANTAR
ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮ ﲪﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ اﳊﻤﺪ ﷲ رب اﻟﻌﺎ ﳌﲔ واﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم ﻋﻠﻲ اﻟﻨﱯ اﻟﻜﺮﱘ ﺳﻴﺪﻧﺎ وﻣﻮﻻﻧﺎ ﳏﻤﺪ وﻋﻠﻰ اﻟﻪ اﻣﺎ ﺑﻌﺪ،وﺻﺤﺒﻪ وﻣﻦ ﺗﺒﻌﻪ ﺑﺎﺣﺴﺎن اﱃ ﻳﻮم اﻟﺪﻳﻦ Segala puji syukur penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT. Tak lupa shalawat serta salam juga penyusun curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang senantiasa membimbing umatnya ke jalan Allah SWT sehingga kita bisa merasakan nikmat iman dan Islam. Alhamdulillah, Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang,karena-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Kiai dalam Money Politic dan Pragmatisme Politik Perspektif Siyasah as-Sar’iyah (Studi Kasus pilkades Plosorejo, Kecamatan Pucakwangi, Pati Tahun 2013)”, untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat memperoleh gelar sarjana strata satu jurusan Siyasah pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun tidak dapat menafikan berbagai pihak yang telah memberikan bantuan hingga skripsi ini dapat selesai. Untuk itu, penyusun mengucapkan terimakasih kepada: 1. Bapak Dr.H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
xiii
2. Bapak Dr. H.M. Nur, S.Ag., M.Ag., selaku Kepala JurusanSiyasah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 3. Bapak Dr. Subaidi, S. Ag., M. Si., selaku Dosen Penasehat Akademik yang senantiasa memberi nasehat-nasehat positif. 4. Bapak Dr. Ahmad Yani Anshori, S.Ag, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi serta kemudahan dalam penyusunan skripsi ini. 5. Bapak, Ibu Dosen dan para Karyawan di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum khususnya dan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta umumnya, yang telah memberikan bekal ilmu pada penyusun. 6. Kepada Keluargaku tercinta Bapak Showo Lesmono, Ibu Ati’ah, Adik Asrul Hidayat, dan seluruh keluarga besar yang selalu mendukung dengan do’a. 7. Kepada teman I’lani Abdul Mujib yang telah bersedia meminjamkan laptopnya disaat-saat penyusun tidak memungkinkan lagi menggunakan komputer. Terima kasih banyak. 8. Kepada Abdul Kalim atas seluruh perhatiannya yang telah menyulut semangat penulis dalam menyusun skripsi ini. Saya ucapkan terima kasih. 9. Kepada teman-temankualumni YPRU biasa disingkat IKAMARU (Ikatan Alumni Madrasah Raudlatul Ulum) wilayah Yogyakarta, dan teman-teman Mahasiswa Jurusan JS UIN Suka tahun 2009 khususnya yang berjuang bersama dalam penyusunan skripsi ini dan yangselalu mendambakan bisa lulus bareng, Semoga pertemanan kita diridhoi oleh Allah Ta’ala, amin. . .
xiv
10. Kepada semua pihak yang telah membantu penyusun dalam pembuatan skripsi ini, yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu.Mudahmudahan segala bantuan dan partisipasi yang telah diberikan menjadi amal saleh dan diterima disisi Allah Ta’ala. Amin . . .
Yogyakarta, 8 Maret 2016 Penyusun
Anas Azwar NIM: 09370045
xv
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL .............................................................................................. i ABSTRAK ............................................................................................................. ii NOTA DINAS PEMBIMBING........................................................................... iii PENGESAHAN SKRIPSI ................................................................................... iv SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .................................................................v HALAMAN MOTTO .......................................................................................... vi PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .............................................. vii HALAMAN PERSEMBAHAN ......................................................................... xii KATA PENGANTAR........................................................................................ xiii DAFTAR ISI....................................................................................................... xvi BAB I PENDAHULUAN.....................................................................................01 A. Latar Belakang Masalah ....................................................................01 B. Rumusan Masalah..............................................................................06 C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .......................................................06 D. Telaah Pustaka ...................................................................................06 E. Kerangka Teori ..................................................................................11 F. Metode penelitian...............................................................................17 G. Sistematika Pembahasan....................................................................20 BAB II KIAI, MONEY POLITIC, DAN PRAGMATISME POLITIK ...........21 A. Kiai.....................................................................................................21 1. Pengertian Kiai .............................................................................21
xvi
2. Pengaruh Kiai di Masyarakat .......................................................23 B. Money Politic .....................................................................................26 1. pengertian Money Politic ................................................................26 2. Money Politic dalam Islam (Risywah) ............................................27 3. Persamaan dan Perbedaan Money Politic dengan Risywah ...........29 C. Pragmatisme Politik ...........................................................................30 BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN ................................32 A. Kondisi Geografis Desa Plosorejo .....................................................32 B. Kondisi Demografi Desa Plosorejo ...................................................33 1. Keadaan Penduduk........................................................................33 2. Kondisi Bahasa..............................................................................33 3. Keadaan Ekonomi .........................................................................34 4. Keadaan Sosial Politik ..................................................................35 5. Kondisi Pendidikan .......................................................................37 6. Kondisi Keagamaan ......................................................................39 BAB IV MONEY POLITIC KIAI DALAM PILKADES PLOSOREJO, KECAMATAN PUCAKWANGI, KABUPATEN PATI TAHUN 2013 .......................................................................................................42 A. Pelaksanaan Pilkades di Desa Plosorejo ........................................42 B. Praktek Money politic Kiai dalam Plikades Plosorejo ...................46 C. Pro dan Kontra Masyarakat Plosorejo............................................50 D. Analisis Money Politic Kiai dalam Pilkades Plosorejo..................54
xvii
BAB VPENUTUP.................................................................................................63 A. Kesimpulan.....................................................................................63 B. Saran...............................................................................................64 DAFTAR PUSTAKA ...........................................................................................66 LAMPIRAN-LAMPIRAN TERJEMAHAN TEKS ARAB ............................................................................. I PEDOMAN WAWANCARA............................................................................. III TRANSKRIP WAWANCARA .......................................................................... IV CURRICULUM VITAE.................................................................................. VIII
xviii
BAB 1 PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Background seseorang biasanya akan menentukan sikap dan langkah mana yang akan diambil oleh orang tersebut untuk mengambil keputusan, kebijakan, atau melakukan sesuatu di masa yang akan datang. Itulah alasan mengapa dalam hal apapun, latar belakang sering menjadi pertimbangan seseorang untuk menilai apakah orang tersebut baik atau buruk. Dalam hal pencalonan pemimpin misalnya, latar belakang seharusnya menjadi sesuatu yang sangat penting untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam memilih. Di Negara Indonesia yang menganut sistem demokrasi, sudah menjadi suatu keharusan untuk tidak membatasi hak bagi siapa saja dan dari latar belakang apa saja untuk masuk ke dalam dunia politik. Hal inilah yang menjadi landasan utama semua orang untuk ikut berpartisipasi di dalam dunia politik mulai dari kalangan orang yang biasa saja hingga orang yang sangat dihormati. semuanya bisa antusias dan memiliki peluang yang sama untuk mencalonkan diri mulai menjadi kepala Negara hingga kepala desa, termasuk kiai. Kiai sebagai elite agama yang sekaligus sebagai pemimpin informal dalam sejarahnya selalu terlibat dalam kegiatan politik. Kegiatan itu tidak hanya
1
2
dilakukan di kota, tetapi juga sampai di daerah pedesaan. Aktivitas politik kiai tak jarang menimbulkan benturan antara mereka dengan pemerintah. Ada diantara mereka yang berpihak kepada pemerintah, dan ada juga yang berada pada posisi yang bertentangan dengan pemerintah. Kejadian inilah yang mempelopori munculnya istilah kiai pemerintah dan kiai non pemerintah di dalam masyarakat.1 Sebenarnya persoalan agama dan politik sudah ada sejak dulu dalam sejarah Islam, sejak Nabi Muhammad wafat, para sahabat dihadapkan pada masalah tentang siapa yang pantas menjadi penerus Nabi. Sejak saat itulah persoalan agama dan politik mulai menjadi hal yang biasa dikait-kaitkan. Sebagai pemimpin agama, kiai memiliki pengaruh yang dominan yang diakui kepemimpinanya oleh masyarakat. Itu terbukti dengan pengaruh kiai di mata masyarakat yang tidak hanya dalam urusan ritual keagamaan saja, tetapi hampir seluruh persoalaan kehidupan yang dirasakan masyarakat biasanya selalu dikonsultasikan kepada kiai. Karena itu sangat wajar apabila kiai sangat berpeluang untuk terlibat dalam pemilihan kepala desa. 2 Dalam dunia politik skala kecil (pencalonan kepala desa), terjadinya money politic sudah sangat biasa terjadi, bahkan sudah menjadi kebudayaan atau tradisi yang dilakukan secara turun menurun. Hal ini menyebabkan timbulnya anggapan
1
Imam Suprayogo, Kiai dan Politik: Membaca Citra Politik Kiai, (Malang: UIN-Malang Press, 2009), hlm. 51. 2 Ibid, hlm. 187.
3
bahwa ber-money politic dalam pilkades adalah hal yang sangat wajar, sehingga rasanya kurang lengkap jika tidak melakukan perbuatan “miring” tersebut. Namun, praktek money politic menjadi sangat tidak wajar atau bahkan bisa menjadi masalah jika dilakukan oleh seseorang yang sangat diagungkan dan dihormati seperti kiai, karena sangat bertolak belakang dengan prinsip bahwa kiai adalah benteng moral masyarakat (khususnya yang beragama Islam), seperti yang terjadi di Desa Plosorejo Kecamatan Pucakwangi, Pati. Pada pelaksanaan pilkades di Desa Plosorejo tahun 2013 lalu, telah terjadi praktek money politic, dan pelaku praktek tersebut adalah seorang kiai. Sedangkan di Desa Plosorejo hanya ada satu pondok pesantren, dan pesantren tersebut diasuh oleh seorang kiai yang menjadi salah satu calon kandidat kepala desa di Desa Plosorejo.3 Tentunya tidak mudah mengatakan bahwa seseorang itu adalah seorang kiai, karena istilah kiai tersebut adalah gelar yang diberikan oleh masyarakat, bukan gelar yang didapat dari proses akademik. Praktek Money politic pastinya bertolak belakang dengan syarat pemimpin dalam Islam. Salah satu sifat-sifat pemimpin yang utama dalam Islam adalah mampu menjaga agama. Seperti yang dijelaskan oleh Allah dalam Al-qur’an surah al-hajj ayat 41. Yang artinya; “(yaitu) orang-orang yang jika kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan sembahyang,
3
Wawancara dengan SL, 9 juni 2015.
4
menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma’ruf dan mencegah dari perbuatan mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan.”4 Tidak hanya money politic, pragmatisme juga erat kaitannya dalam ranah politik. Karena itu sangat wajar jika kemudian ada individu atau kelompok Islam, bahkan para pemuka agama yang justru mengorbankan idealisme Islam demi kepentingannya atau kepentingan kelompoknya. Kesepakatan-kesepakatan yang terjadi hanya dinilai dari keuntungan apa yang diperoleh. Perbedaan tidak lagi penting, asal bagi meraka ada keuntunganya, kata “Deal” sangat gampang sekali diucapkan. Inilah yang bisa menciderai agama Islam. Dalam ruang lingkup pesantren kiai adalah unsur yang paling utama dibanding dengan unsur lainnya. Ia adalah orang yang paling bertanggung jawab meletakkan sistem yang ada dalam pesantren, sekaligus menentukan maju dan tidaknya sebuah pesantren.5 Tetapi di dalam masyarakat pedesaan, peran kiai tidak hanya pencerahan dalam urusan agama saja, tetapi lebih dari itu. Dalam urusan kesehatan misalnya, masyarakat pedesaan biasanya lebih percaya pada teknik pengobatan yang dilakukan oleh kiai daripada harus periksa ke dokter atau klinik. Juga dalam urusan sosial yang lebih komplek seperti mencarikan jodoh, memberikan nama kepada bayi yang baru lahir, dan urusan-urusan kehidupan yang
4
H. Mutiara Fahmi, Pemimpin dalam Islam Harus Bisa Menjaga Agama, http://m.hidayatullah.com/berita/wawancara/read/2014/07/08/24798/pemimpin-dalam-islam-harusbisa-menjaga-agama.htlm#.VFxgjV1b-08 diakses pada Jum’at, 7/11/2014 pada pukul 18:13 WIB. 5 Ali Maschan Moesa, Nasionalisme Kiai Kontruksi Sosial Berbasis Agama, (Yogyakarta: LkiS, 2007), hlm. 94
5
lain. Oleh karena itu, kiai sangat diagungkan dan dihormati dalam masyarakat pedesaan. Kiai mempunyai banyak arti. Keragaman makna istilah kiai ini, membuat penulis tidak fokus. Makanya dalam hal ini penulis menyamakan istilah kiai dengan ustadz yang mempunyai makna pendidik atau orang yang mendidik, karena Beliau mengasuh sebuah pondok pesantren. Pelafalan yang sama yaitu guru atau pengajar. Dalam hal ini berarti guru Agama Islam yang telah luas pandangannya.6 Dengan kata lain, kiai disini adalah seorang pengajar yang dihormati dalam bidang agama Islam. Apapun pengertiannya, kiai tetaplah orang yang sangat disegani. Seorang yang dianggap mempunyai budi luhur dan tempat konsultasi dalam urusan agama seperti kiai sangat bertolak belakang dengan prinsip nilai-nilai agama (Islam) jika sampai melakukan praktek money politic. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mencoba meneliti kajian tentang Kiai, Money Politic, dan Pragmatisme Politik dalam Perspektif Siyasah Syar’iyyah (Studi Kasus Pilkades Plosorejo, Kecamatan Pucakwangi, Pati. Tahun 2013).
6
Abu Salma, Kiyai Itu Apa?, diakses dari http://abusalma.wordpress.com/2007/05/05/kiyaiitu-apa/ diunduh pada Sabtu, 30 /8/2014 pada pukul 13:31 WIB.
6
B. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis ingin mencari jawaban atas masalah yang muncul dan sangat menggelitik dibenak penulis. Adapun masalah yang akan diteliti adalah Bagaimana praktek money politic oleh seorang kiai dalam pilkades tahun 2013 di Desa Plosorejo, Kecamatan Pucakwangi, Pati.? C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian 1. Tujuan Penelitian Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses terjadinya praktek money politic oleh seorang kiai dalam pilkades tahun 2013 di Desa Plosoreso, Kecamatan Pucakwangi, Pati. 2. Kegunaan Penelitian Penelitian ini dilakukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana strata satu untuk Jurusan Jinayah Siyasah, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. D. Telaah Pustaka Horikhosi dalam bukunya Kiai dan Perubahan Sosial berbeda dengan teorinya Geertz yang menyatakan bahwa kiai yang tidak berpengalaman tak mampu memimpin dengan baik tentang hubungan masyarakat-bangsa yang modern. Untuk pertama kalinya pada tahun 1960, Geertz memperkenalkan istilah “Kiai” (ia menggunakan istilah itu untuk menunjukkan ulama dan kiai, 1960:
7
143a) sebagai makelar budaya (cultural brokers). Perbedaannya dengan Geertz yang pertama, ulama dan tokoh Islam di pedesaan Jawa Barat nampaknya menolak perubahan dan mempertahankan kedudukan yang berpengaruh dalam sisitem tradisional. Yang kedua, bahwa mereka telah mengatasi dengan cermat masalah ini dalam huungannya dengan masyarakat-bangsa, sebab kekuasaan atau pengaruh mereka tidak mendukung fungsi perantara mereka di tempat pertama. Kesimpulan baru mengatakan bahwa kedudukan ulama sangat terjepit dalam struktur kelembagaan masyarakat lokal dan institusi keulamaan dimonopoli hanya oleh beberapa keluarga yang terangkat pada kedudukan baru yang terhormat dalam masyarakat Islam desa yang terus dipertahankan. Penelitian ini lebih memfokuskan pada peran kiai dalam perubahan sosial. Horikoshi memusatkan penelitian pada seorang kia yang tinggal di Wanareja daerah Jawa Barat. 7 Sementara itu, Syaiful Huda dalam skripsinya menyinggung tentang faktorfaktor yang mempengaruhi partisipasi politik dalam pemilukada tahun 2012 di Kabupaten Pati tepatnya di Desa Tegalharjo. Saiful menyatakan bahwa faktorfaktor tersebut adalah faktor hubungan masyarakat dengan calon, faktor money politic, faktor sosial-ekonomi, dan faktor kondisi sosial-politik. Adapun faktor-faktor tersebut mempunyai tingkatan yang berbeda-beda. Mulai dari yang tertinggi yaitu pada faktor money politic tingkat presentasenya mencapai 76%, faktor sosial-ekonomi presentasenya mencapai 10%, faktor
7
Hiroko Horikoshi, Kyai dan Perubahan Sosial, (Jakarta: P3M, 1987), hlm. 237-238.
8
hubungan masyarakat dengan calon tingkat presentasenya mencapai 4%, dan faktor sosial-politik tingkat presentasenya juga mencapai 4%. 8 Sementara itu, dalam kesimpulan sebuah penelitian tentang ”Sikap masyarakat Kabupaten Pati dalam politik uang dan implikasinya terhadap keputusan
untuk
berpartisispasi
dan
menentukan
preferesensi
politik”
menyebutkan ada lima poin. Pertama, sikap masyarakat Pati terhadap politik uang bukanlah masalah pengetahuan, nilai-nilai pendidikan, nilai-nilai agama dan kepercayaan dalam bentuk suap pada masa pemilihan untuk mempengaruhi voter dalam memilih. Strategi untuk mengurangi penggunaan suap dalam pemilihan dengan sosialisasi tidaklah berpengaruh, karena berdasarkan data empiris, faktor kognitif tidak berkorelasi signifikan terhadap keputusan pemilih untuk berpartisipasi atau menentukan pemilihannya. Kedua, sikap masyarakat Pati terhadap politik uang bukanlah masalah faktor psikologis dan faktor yang terkait dengan feeling pemilih. Faktor seperti sosok pribadi calon yang akan dipilih, tidak berkorelasi dalam keputusan voter untuk berpartisipasi atau menentukan preferensi politik, yang berkorelasi adalah keberadaan uang itu sendiri.
8
Syaiful Huda, Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilukada 2012 Kabupaten Pati (Studi kasus di Desa Tegalharjo Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati). (UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta: Fakultas Syari’ah dan Hukum, 2014), hlm. 74.
9
Ketiga, faktor konatif, atau niat dan tindakan nyata dari responden ketika dihadapkan pada suap untuk menentukan berpartisipasi dan menentukan pilihan merupakan faktor berkorelasi signifikan. Untuk mengurangi praktek suap terhadap voter bisa dilakukan dengan memperkuat faktor-faktor yang bisa menekan tindakan nyata dari voter untuk menerima suap, seperti membuat faktor situsional dari lingkungan yang secara bersama-sama menyatakan dalam verbal dan tulisan yang dipasang di publik bahwa lingkungan yang bersangkutan menolak adanya suap seperti serangan fajar. Keempat, hasil perhitungan pada faktor demografi gender menunjukkan bahwa ada perbedaan sikap antara laki-laki dan perempuan, yang mana sikap lakilaki dalam politik uang tidak berkorelasi signifikan dalam keputusan voter untuk berpartisipasi dan memilih. Kebalikannya adalah sikap pada perempuan yang mana, sikap perempuan tidak berkorelasi signifikan dalam keputusan voter untuk berpartisipadi dan memilih. Oleh karena itu, untuk meningkatkan nilai sikap penolakan perempuan dalam politik uang seperti suap perlu di tingkatkan nilainilai afektif, kognitif dan konatif terhadap perempuan yang ada di Kabupaten Pati. Kelima, berdasarkan pemetaan pada Pati Utara dan Pati selatan pada analisa, dapat dinyatakan bahwa sikap masyarakat Pati Utara berkorelasi signifikan terhadap keputusan voter untuk berpartisipasi dan memilih, sedangkan Pati Selatan adalah sebaliknya. Oleh karena itu strategi untuk peningkatan kesadaran akan
10
larangan suap dan implikasinya dalam proses demokrasi, mestinya masyarakat Pati selatan diberi porsi yang lebih banyak daripada masyarakat di Pati utara.9 Skripsi Esti Rahayu Mahasiswa Progam Studi Jinayah Siyasah, Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dengan judul “Peran Individu dan Money Politic dalam Pilkades Panggungharjo Tahun 2012”. Ada tiga poin yang Esti Rahayu teneliti. Pertama, tentang bagaimana strategi calon kepala desa terpilih untuk mendapatkan kemenangan pada pilkades tahun 2012 di Desa Panggungharjo. Adapun strategi tersebut di antaranya adalah 1), Dengan menawarkan visi, misi, dan progam kerja yang inovatif dan diminati oleh warga desa Panggungharjo. 2), Dengan memanfaatkan isu politik yang hangat dibicarakan. 3), Menjalin komunikasi yang baik serta membuat sistem kampanye dengan sesain yang berbeda dari calon lainnya. 4), Mengoptimalkan kinerja tim sukses dan kader yang dimiliki. Kedua, tentang bentuk praktek individu dalam rangka mendapatkan legitimasi yang terjadi pada pilkades Panggungharjo 2012 bermacam-macam, diantaranya dalam usaha memenuhi legitimasi prosedural bentuk prakteknya yang dapat dilihat adalah usaha setiap calon kepala desa untuk memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh panitia pelaksana pilkades dan menaati segala peraturan yang ada. Ketiga, tentang Islam memandang money
9
Diakses dari www.kpu-patikab.go.id/kesimpulan%20riset..pdf diunduh pada sabtu, 26 Desember 2015 pukul 18.30 WIB.
11
politic. Ia menyatakan bahwa money politic dalam islam sering disebut dengan risywah, yang mempunyai arti seseorang yang memberikan sesuatu atau kesanggupan kepada pihak penguasa dengan janji pihak penguasa akan memberikan kemudahan padanyameskipun melanggar hukum. Baik money politic maupun risywah keduanya melanggar hukum positif maupun Islam. 10 E. Kerangka Teori Teori yang akan penulis terapkan dalam penelitian ini adalah teori etika publik. Karena etika publik saangat diperlukan untuk pembaharuan dan perbaikan para pelayan publik. Masalah kepentingan pribadi ataupun kelompok tertentu, money politic, korupsi, dan birokrasi yang berbelit dapat menimbulkan persepsi buruk di masyarakat terhadap pelayan publik. Padahal sebetulnya masih banyak pelayan publik yang kualitas moralnya baik (jujur, adil, fair) dan serius berjuang demi kepentingan publik. Kata etika berasal dari Yunani yaitu ethos. Secara etimologis ethos artinya tempat tinggal, kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, cara berpikir. Secara jamak ta etha artinya adat kebiasaan. Dan kata ini lah yang menjadi titik dasar lahirnya nama etika yang disebut oleh Aristoteles. Definisi etika pun sering disamakan dengan moral, dimana moral itu berbeda dengan etika. Moral beasal dari bahasa latin mos (mores) yang berarti kebiasaan atau adat.11
10
Esti Rahayu, Peran Individu dan Money Politik dalam Pilkades Panggungharjo Tahun 2012, (UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta: Fakultas Syari’ah dan Hukum, 2012), hlm. 66-67. 11 K Bertens, Etika, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007), hlm. 4.
12
Secara terminologis arti etika yang paparkan oleh Bertens mempunyai tiga unsur, yaitu: pertama, etika adalah nilai-nilai moral dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Misalnya jika seseorang menyebutkan etika agama protestan, agama Budha, etika suku Indian, dan ini berlaku berfungsi bagi individu maupun taraf sosial. Kedua, etika berarti asas atau nilai moral yang bisa disebut juga kode etik misalnya kode etik rumah sakit. Ketiga, etika yaitu ilmu tentang baik dan buruk.12 Haryatmoko berpendapat bahwa etika biasanya lebih dipahami sebagai refleksi atas baik/burukk, benar/salah yang harus dilakukan atau bagaimana melakukan yang baik atau benar, sedangkan moral mengacu pada kewajiban untuk melakukan yang baik atau apa yang seharusnya dilakukan. Tekanan etika yang diletakkan pada aspek reflektif dalam upaya mencari bagaimana bertindak (bukan hanya pada masalah kepatuhan pada norma) menjadi alasan utama mengapa istilah “etika publik” lebih cocok dipakai pada “moral publik” atau “moralitas publik”. 13 Haryatmoko juga menyatakan bahwa etika publik adalah refleksi tentang standar/norma yang menentukan baik/buruk, benar/salah perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Ada tiga fokus yang menjadi perhatian publik menurut Haryatmoko. Yaitu (i) keprihatinan utama etika publik adalah pelayanan
12
Ibid, hlm. 6. Haryatmoko, Etika Publik: Untuk Integritas Pejabat Publik dan Politisi, (Yogyakarta: PT Kanisius, 2015), hlm. 13. 13
13
publik yang berkualitas dan relevan; (ii) bukan hanya kode etik atau norma, tapi terutama dimensi reflektifnya. Ini berarti etika publik berfungsi sebagai bantuan dalam menimbang pilihan sarana kebijakan publik dan alat evaluasi yang memperhitungkan konsekuensi etisnya; dan upaya politik sosial, budaya, dan ekonomi dikatakan sesuai dengan standar etika bila mampu menciptakan institusiinstitusi yang lebih adil; (iii) fokus pada modalitas etika, yaitu bagaimana menjembatani antara norma moral (apa yang seharusnya dilakukan) dan tindakan faktual. Etika publik mengatur terutama political society. Semua orang yang terlibat di lembaga-lembaga Negara. Semua pejabat publik, baik yang menjadi jabatan karena terpilih dalam pemilu atau pilkada, maupun yang terpilih karena ditunjuk atau berkat karier. Mereka itu harus mengarahkan tanggung jawab penilaian, dan proses pengambilan keputusan berdasarkan etika publik. Kalau obyeknya adalah pelayanan publik, etika publik juga seharusnya menjadi dasar kegiatan civil society, lembaga swadaya masyarakat, swasta, asosiasi nirlaba sejauh mereka terlibat dalam pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat. Maka subyek etika publik bukan hanya pejabat pemerintah atau politisi, tetapi semua orang yang menduduki jabatan, pimpinan atau tanggung jawab yang terkait dengan pelayanan publik. Pimpinan agama, organisasi sosial, LSM, asosiasi nirlaba dan organisasiorganisasi lainnya karena mengurusi kepentingan publik, yaitu urusan yang
14
bersangkutan dengan suatu jenis kolektivitas, sebetulnya juga menjadi subyek etika publik. 14 Etika publik adalah bagian dari etika politik. Etika politik didefinisikan sebagai “upaya hidup baik (memperjuangkan kepentingan publik) untuk dan bersama orang lain dalam rangka memperluas lingkup kebebasan dan membangun institusi-institusi yang lebih adil” (P. Ricoeur, 1990). Tiga dimensi etika politik adalah tujuan (policy), sarana (polity), dan aksi politik (politics) (B. Sutor, 1991: 86). Dari definisi itu, Haryatmoko menerjemahkan ke dalam versi tiga dimensi etika publik: (i) tujuan “upaya hidup baik” diterjemahkan menjadi “mengusahakan kesejahteraan umum melalui pelayanan publik yang berkualitas dan relevan”; (ii) sarana “membangun institusi-institusi yang lebih adil” dirumuskan sebagai “membangun infrastruktur etika dengan menciptakan regulasi, hukum, aturan agar dijamin akuntabilitas, transparansi, dan netralitas pelayanan publik”; (iii) aksi/tindakan dipahami sebagai “integrsi publik” untuk menjamin pelayanan publik yang berkualitas dan relevan. Etika publik memiliki tiga dimensi yang mengacu ke tujuan, sarana, dan tindakan. Berikut penjelasannya: Dimensi tujuan merumuskan dalam upaya mencapai kesejahteraan masyarakat yang berarti tersedianya pelayanan publik yang berkualitas dan relevan. Keprihatinan utama ialah upaya penerapan kesejahteraan umum (policy)
14
Ibid, hlm. 14-15.
15
yang transparan dalam manajemen publik. Dalam negara demokratis, pemerintah mempunyai komitmen terhadap penyelenggaraan negara dan bertanggung jawab atas komitmen untuk kesejahteraan masyarakat dan kehidupan damai. Menghadapi tuntutan pelayanan publik, kebijakan umum pemerintah harus terumus jelas dalam hal prioritas, program, metode, dan tujuan dana publik. Lalu menjadi transparan apa yang harus dipertanggungjawabkan. Dimensi moralnya terletak pada kemampuan menentukan arah yang jelas kebijakan umum dalam akuntabilitasnya. Dimensi modalitas (sarana, polity) yang memungkinkan pencapaian tujuan. Dimensi ini memiliki dua pola normatif. Pertama, tatanan politik (hukum dan institusi) harus mengikuti prinsip silidaritas dan subsidiaritas, penerimaan pluralitas; struktur sosial ditata dengan mengikuti prinsip keadilan dan kesetaraan di depan hukum. Kedua, kekuatan-kekuatan politik ditata sesuai dengan prinsip timbale balik. Keadilan, netralitas atau tidak memihak dan perlakuan yang fair menyumbang usaha untuk semakin meningkat transparansi. Dimensi moral pada tingkat sarana ini terletak pada (i) peran etika publik dalam menguji dan mengritisi legitimitas keputusan-keputusan, institusi-institusi, dan praktek-praktek politik; (ii) sikap dalam menghadapi struktur, yaitu menyetujui atau menolak tatanan sosial, ekonomi, dan politik hidup bersama; (iii) prinsip subsidiaritas dalam pelayanan publik, artinya kalau masyarakat sendiri, asosiasi, LSM, atau lembaga nirlaba mampu mengorganisir atau menyelesaikan masalah atau urusan dengan kemampuan dan sarana yang dimiliki, Negara tidak perlu campur tangan.
16
Dimensi tindakan: tindakan politisi dan pejabat publik dituntut memiliki integritas publik. Dalam dimensi etika publik yang ketiga ini, pelaku memegang peran sebagai yang menentukan rasionalitas politik. Rasionalitas politik terdiri dari rasionalitas tindakan dan keutamaan (kualitas pelaku). Tindakan politik disebut rasional jika pelaku mempunyai orientasi situasi paham permasalahan. Ini mengandaikan kompetensi teknis, leadership, dan etika. Berikut bagan yang mempengaruhi tindakan atau keintegritasan seorang pelayan publik dalam etika publik:
ETIKA PUBLIK
INTEGRITAS PRIBADI
FAKTOR INTERNAL
Niat
FAKTOR EKSTERNAL
Lingkungan (keluarga, pendidikan, masyarakat, organisasi)
Tujuan
Institusi-institusi Sosial (hukum, aturan, kebiasaan, sitem pengawasan)
17
integritas pribadi dalam pelayanan publik adalah landasan utama etika publik. Integritas semacam itu tumbuh dari pendidikan keluarga, berkembang di sekolah, lingkungan masyarakat dan teruji dalam kehidupan profesional, terutama keterlibatannya di berbagai organisasi. Jadi integritas publik adalah hasil pendidikan, peltihan dan pembiasaan tindakan yang diarahkan ke nilai-nilai etika publik. Dari perspektif ini, tampak bahwa pembentukan habitus moral bukan sekedar masalah niat baik, tetapi harus ditopang oleh lingkungan dan pengalaman, terutama yang menyediakan infrastruktur etika. Infrastruktur etika tidak hanya membantu mempertajam makna tanggung jawab, tetapi juga membantu mengorganisir tanggung jawab melalui sanksi dan imbalan. Jadi etika publik bukan hanya rumusan niat baik, tetapi mangandaikan topangan institusi-institusi sosial (hukum, aturan, kebiasaan, dan sistem pengawasan). Maka akuntabilitas internal dan dari luar organisasi menjadi pilar integritas publik karena membantu melindungi dari penyalahgunaan kekuasaan atau konflik kepentingan.15 F. Metode Penelitian 1. Jenis penelitian Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif. Penelitian ini merupakan suatu penelitian yang mendalam (in-depth), berorientasi pada kasus dari sejumlah kecil kasus, termasuk satu studi kasus.
15
Ibid, hlm. 97-98.
18
peneltian ini berupaya menemukan data secara terperinci dari kasus tertentu, dengan tujuan yang kebanyakan untuk menemukan bagaimana sesuatu peristiwa terjadi.16 Lokasi peneliltian ini di daerah Plosorejo yang membahas tentang kiai, money politic, dan pragmatisme politik dalam perspektif siyasah syar’iyyah. 2. Sifat penelitian Penelitian ini bersifat deskriptif17. Yaitu dengan cara menjelaskan situasi atau peristiwa. Peneliti mengamati dan menjelaskan tentang kiai, money politic, dan pragmatisme politik dalam perspektif siyasah syar’iyyah. 3. Teknik pengumpulan data Penelitian ini dilakukan dengan metode wawancara (interview). Jadi responden tidak perlu membaca dan memilih jawaban kuesioner, tetapi peneliti yang mengajukan pertanyaan secara lisan dan mencatat jawaban yang diberikan kepada responden. Wawancara dilaksanakan secara langsung dengan bertatap muka (face-to-face) antara pewawancara dengan responden.18 Dalam penelitian ini penyusun melakukan wawancara kepada warga Desa Plosorejo, Kecamatan Pucakwangi, Kabupaten Pati.
hlm. 22.
16
Morissan dkk, Metode Penelitian Survei, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2012),
17
Ibid, halm. 37. Ibid, halm. 214.
18
19
4. Sumber data a. Sumber data primer Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait yaitu: mencari data mengenai obyek penelitian yang berkaitan dengan kiai, money politic, dan pragmatisme politik dalam perspektif siyasah syar’iyyah (studi kasus pilkades di Desa Plosorejo, Kecamatan Pucakwangi, Kabupaten Pati tahun 2013). Wawancara dilakukan dengan warga Desa Plosorejo. b. Sumber data skunder Yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari sumber-sumber ilmiah yang membahas tentang permasalahan ini. Sumber data yang diperoleh dari pendapat orang yang tertulis di media massa seperti: dokumentasi dan observasi. 5. Teknik analisis data Analisis data akan dimulai peneliti dari mengumpulkan data terlebih dahulu. Kemudian data yang terkumpul selama proses penelitian tersebut akan dipilih dan dipilah. Dan selanjutnya menganalisis data tersebut secara deskriptif dan mendalam.
20
G. Sistematika Pembahasan Skripsi ini terdiri dari lima bab. Ada pun penyusunannya yaitu: Bab I adalah pendahuluan; terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab II berisi tentang kiai yang meliputi pengertian kiai dan pengaruh kiai di masyarakat. Money politic yang melipti money politic, money politic dalam Islam (risywah), dan perbedaan sekaligus persamaan antara money politic dengan risywah. Dan yang terakhir pragmatisme politik. Bab III memuat tentang gambaran umum lokasi penelitian; dari segi geografi dan demografi desa Plosorejo yang meliputi keadaan penduduk, bahasa, ekonomi, sosial politik, pendidikan dan agama. Bab IV merupakan inti yang berisikan tentang pembahasan hasil penelitian tentang kiai, money politic, dan pragmatisme politik dalam perspektif siyasah syar’iyyah, yang mencakup tentang pelaksanaan pilkades Plosorejo, bagaimana praktek money politic oleh seorang kiai dalam pilkades Plosorejo, pro dan kontra di masyarakat, dan analisis money politic kiai dalam pilkades plosorejo. Bab V adalah penutup dari penelitian yang berisi kesimpulan dan saran.
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan Dalam penelitian ini, peneliti mendapatkan beberapa poin penting terkait proses praktek money politic kiai dalam pilkadesdi Desa Plosorejo Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati tahun 2013.Seperti berikut ini: Pertama, SY (seorang kiai) tidak terjun kelapangan untuk membagikan uang secara langsung dalam proses money politic, tapi yang membagikan uang ke rumah-rumah warga adalah tim sukses SY. Kedua, tim sukses SY yang terjun ke rumah-rumah warga bukanlah mereka yang mempunyai modal uang untuk digunakan sebagai money politic, mereka adalah tim sukses yang membantu kesuksesan SY menjabat kepala desa dengan tenaganya saja. Ketiga, jumlah uang yang diberikan oleh tim sukses calon kandidat SY (seorang kiai) sama dengan jumlah uang yang diberikan oleh tim sukses calon kandidat AM (kepala desa pada periode sebelumnya), itu artinya jumlah uang yang diberikan dari masing-masing calon kandidat adalah sama, yaitu sebesar Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Keempaat, tim sukses SY tidak memasuki seluruh rumah yang ada di Desa Plosorejo, terutama mereka tidak memasuki rumah dari keluarga besar
63
64
tim suses calon kandidat AM. Padahal 64ias saja keluarga yang jauh dari hubungan darah itu netral, artinya 64ias memilih calon SY ataupun AM. Kelima, dalamoperasi serangan fajar, tim sukses calon kandidat SY melalukannya di pagi hari menjelang pemilihan dilaksanakan. Dan tambahan uang yang diberikan sebagai serangan fajar berjumlah Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah). Hukum Islam memandang Money politic sebagai tindakan yang dilarang oleh syari’at. Dan perbuatan money politic termasuk dalam kategori risywah. Para ahli fiqih telah membahas masalah risywah ini dan muncul berrbagai pendapat, diantaranya mengatakan haram dalam kondisi apapun. Sesuai sabda Rasulullah SAW yang melaknat orang-orang yang memberi suap, penerima suap, sekaligus yang menjadi penghubung diantara keduanya. Haram hukumnya bagi hakim dan pemimpin menerima risywah walau untuk tujuan yang haq, karena memutuskan perkara yang haq dan membatalkan perkara yang batil merupakan kewajiban bagi mereka. B. Saran Sebagai masyarakat yang taat kepada Negara dan agama, mestinya mampu menjunjung tinggiasas Jujur dan Adil (Jurdil)seperti yang telah negara anjurkan melalui hukum-hukum positif, dan mampu memegang teguh prinsipprinsip yang telah agama ajarkan. Menolakadanya praktek politik uang (money politics) adalah sebuah hal yang mutlak dilakukan, karena bentuk apapun dari money politic adalah melanggar hukum positif dan hukum agama.
65
Perlu adanya pengawasan yang ketat dan penegakkan hukum yang tegas dari pihak-pihak yang berwenang terhadap money politik baik dalam pilkades maupun pemilu-pemilu yang akan diselenggarakan mendatang, supaya praktek money politic dapat dicegah. Dengan demikian hukum tidak hanya dianggap sebegai formalitas saja oleh masyarakat, tapi hukum juga dapat dianggap sebagai aturan yang benar-benar dijalankan dan berlaku di masyarakat.
DAFTAR PUSTAKA
Buku Al-Kelantani, Hj. Mohd Qary Al-Tantawy Mesry.Qawaid Fiqhiyah. Persekutuan Melayu Republik Arab Mesir ( PMRAM ). 2013 Al-Sajastāni,Abu Daud bin Sulaiman bin al-Asy’as, Sunan Abu Daud. Riyad: Maktabah al-Ma’arif: 1417 Andrain, Carless F. Kehidupan Politik dan Perubahan Sosial, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1992 An-Naisaburi, Abu Bakar Muhammad bin Ibrohim bi Al-Mundzir An-Naisaburi, Al-Iqna’: Juz II, Riyadh: Maktabah Ar-Rusyd, 1414 H As Sa'diy , Syaikh Abdurrahman bin Nashir.Terjemah Al Qawaidul Fiqhiyyah: Kaidah-kaidah Fiqih.Ar Razin, 2011 Bertens, K. Etika, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007 Bin Hanbal,Abu Abdullah Ahmad, Musnad Ahmad, Riyad, Bait al-Afkar alDauliyah: 1998 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, KamusBesar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, Edisi kedua, 1994 Dhofier, Zamakhsari.. Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kiai, Jakarta:LP3ES. 1982 Faridl, DR. KH. Miftah. Kiai Diantara Peran Agama dan Partisipasi Politik: Dilema Sejarah dan Pencarian Identitas, Jurnal Mimbar Pendidikan Vol.20 No 4 Tahun 2001
66
67
Feillard, Andree. NU Via-a-Vis Negara, Yogyakarta: LKiS, 1999 Haryatmoko. Etika Publik: Untuk Integritas Pejabat Publik dan Politisi, Yogyakarta: PT Kanisius, 2015 Horikoshi, Hiroko. 1987.Kyai dan Perubahan Sosial.Jakarta: P3M. Ismawan, Indra. Money Politics Pengaruh Uang Dalam Pemilu, Yogyakarta: Penerbit Media Presindo, 1999 Moesa, Ali Maschan. 2007.Nasionalisme Kiai Kontruksi Sosial Berbasis Agama. Yogyakarta: LkiS. Morissan dkk. 2012.Metode Penelitian Survei. Jakarta: Kencana Prenada Group. Partanto, Pius A andBarry, M. Dahlan.2001. Kamus Ilmiah Populer. Yogyakarta: Penerbit Arkola Surabaya. Piscatori, Dale F. Eickelman James.1998.Ekspresi Politik Muslim. Bandung: Penerbit Mizan. Rais, M. Dhiauddin. 2001.Teori Politik Islam. Jakarta: Gema Insani. Rasyid, Hamdan. Bimbingan Ulama; Kepada Umara dan Umat, Jakarta: Pustaka Beta, 2007 Rozaki, Abdur. Menabur Kharisma Menuai Kuasa, Kiprah Kiai dan Blatersebagai RezimKembar di Madura,Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2004 Sofyan,Ayi. Etika Politik Islam, Bandung: CV PUSTAKA, 2012 Turmidi, Endang.
Perselingkuhan Kiai dan Kekuasaan, Jurnal KOMUNIKA
Vol.3 No 1 Tahun 2009 Zahrah, Imam Muhammad Abu. Aliran Politik Dan Aqidah Dalam Islam. Jakarta Selatan: Logos Publishing House, 1996
68
Skripsi Hadi, Syamsul. 2012.Kriteria Money Politik Dalam Pemilu Perspektif Hukum Islam.Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta: tidak diterbtkan. Hamid,Abdul. 2014.Kiai, Politik dan Pesantren di Kabupaten Pamekasan Madura. Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta: tidak diterbitkan. Huda, Syaiful. 2014. Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilukada 2012 Kabupaten Pati (Studi kasus di Desa Tegalharjo Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati). Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta: tidak diterbitkan. Mahfudhi,
Moh.Money
Plitic:
Perspektif
Hukum
Islam
dan
Hukum
Positif,Fakultas Perbandingan Mzhab dan HukumUIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta: tidak diterbitkan. Rahayu, Esti. 2012. Peran Individu dan Money Politik dalam Pilkades Panggungharjo Tahun 2012. Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta: tidak diterbitkan.
Internet http://abuimam30.blogspot.co.id/2011/06/hadis-tentang-risywah.html
diakses
pada minggu 30/8/2015 http://abusalma.wordpress.com/2007/05/05/kiyai-itu-apa/ diunduh pada Sabtu, 30 /8/2014
69
http://m.hidayatullah.com/berita/wawancara/read/2014/07/08/24798/pemimpindalam-islam-harus-bisa-menjaga-agama.htlm#.VFxgjV1b-08 diakses pada Jum’at, 7/11/2014 http://nahimunkar.com/149/amar-maruf-nahi-munkar-menurut-hukum-islam-2/, akses 14 Desember 2015 www.kpu-patikab.go.id/kesimpulan%20riset..pdfdiunduh pada sabtu, 26/12/2015
TERJEMAHAN TEKS ARAB
No.
Terjemahan “Telah menceritakan kepada kami Hajjaj telah
Bab
Halaman
II
28
II
28
menceritakan kepada kami Ibnu Abu Dzi`b dari Al Harits bin Abdurrahman dari Abu Salamah dari Abdullah bin 'Amru dari Nabi Shallallahu 'alaihi wa 1.
Salam, dia berkata; "Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam malaknat pemberi suap dan penerima suap." Dan Yazid berkata: "Laknat Allah bagi pemberi dan panerima suap."(HR. Ahmad). “Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin 'Amru bin As Sarh telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahb dari Umar bin Malik dari 'Ubaidullah bin Abu Ja'far dari Khalid bin Abu Imran dari Al Qasim dari Abu Umamah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam,
2.
beliau bersabda: "Barangsiapa memohonkan untuk saudaranya dengan sebuah permohonan, kemudian saudaranya tersebut memberikan hadiah kepadanya lantaran permohonan tersebut lalu ia menerimanya, maka sungguh ia telah mendatangi salah satu pintu besar di antara pintu-pintu riba".(HR. Abu Daud) “Kamu
(umat
Islam)
adalahumaterbaik
yang
dilahirkanuntukmanusia, (karenakamu) menyuruh 3.
(berbuat) yang ma’ruf, danmencegahdari yang munkar, danberimankepada Allah...” (Q.S. Ali ‘Imran: 110)
I
IV
57
“Suap itu haram, yaitu sesuatu yang diberikan kepada hakim supaya memutuskan perkara dengan tidak haq, atau supaya mencegah dari keputusan yan 4.
haq. Seperti yang dikabarkan: Allah melaknat orang
IV
61
IV
61
IV
62
IV
62
yang menyuap dan orang yang menerima suap dalam pengadilan.” “Dan janganlah kalian memakan harta-harta 5..
diantara kalian dengan cara yang bathil” (QS. Al-Baqarah: 188) “Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau
6.
bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya” (QS. al-Maidah: 32) “Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezki yang baik-baik yang Kami berikan
7.
kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah.” (QS. al-Baqarah: 172)
II
PEDOMAN WAWANCARA
1. Apasajalatarbelakangparacalon kandidatkepaladesapadapilkadesPlosorejotahun 2013 lalu? 2. Bagaimanakampanyedaricalonkandidatkepaladesa yang berlatarbelakangkiai? 3. Kapan money politic oleh seorang kiai pada pilkades dilakukan? 4. Pada jam berapa tim sukses mendatangi rumah Anda? 5. Berapa jumlah uang yang diberikan sebagai bentuk money politic? 6. Kapanuang tambahan (serangan fajar) dilakukan? 7. Berapa jumlah uang yang diberikan sebagai bentuk serangan fajar? 8. Bagaimanakepribadiancalonkandidatkepaladesa yang bersetatuskiaidalamkehidupansehari-hari? 9. MenurutAnda, mengapamoney politic harusdilakukanpadapilkadesPlosorejotahun 2013 lalu? 10. Bagaimanatanggapanandatentangkiai yang melakukanpraktekmoney politic? 11. Ada berapa jumlah pondok pesantren yang ada di desa Plosorejo?
TRANSKRIP WAWANCARA
III
Wawancara I Nama Responden
:Aunal Hasib
Tempat
:Rumah responden
waktu
:Minggu,16 Juli 2015,pukul 19.00-19.25 WIB
P:
Apasajalatarbelakangparacalon kandidatkepaladesapadapilkadesPlosorejotahun 2013 lalu?
J:
Ada dua, Mas. Yaitu kepala desa yang menjabat pada masa periode sebelumnya, dan yang satunya lagi seorang kiai.
P:
Bagaimana kampanye para calon kandidat kepala desa pada pilkades Plosorejo tahun 2013 lalu?
J: Sederhana saja, Mas, kalu di desa sini. Kemarin Cuma ada poster-posteer gitu, yang tertempel di tiang listrik dan pohon-pohon besar yang ada di pinggir jalan, dan ada lagi seperti pengarakan padi dan ketela yang diletakkan di atas mobil bondol. Dan itu diarak keliling kampung sampai berapa kali ya? Saya gak menghitung. P: Kapan money politic oleh seorang kiai pada pilkades dilakukan? J: Pada H-1 sebelum pemilihan, Mas. P: Pada jam berapa tim sukses mendatangi rumah Anda? J:
Wah saya gak tahu persisnya, Mas, pokoknya sehabis shalat Isya’. Kira-kira jam delapan malam kayaknya.
P: Berapa jumlah uang yang diberikan sebagai bentuk money politic? J:
Sebesar Rp 250.000 (duaratus lima puluhribu rupiah) dari mantan (kepala desa), dan sama sih sebesar Rp 250.000 (duaratus lima puluhribu rupiah) dari kandidat calon kiai.
IV
P: Kapanuang tambahan (serangan fajar) dilakukan? J:
Sektar jam enam pagi, Mas.
P: Berapa jumlah uang yang diberikan sebagai bentuk serangan fajar? J:
Masing-masing calon kandidat jumlahnya sama, Mas. Rp 50.000 (lima puluhribu rupiah)
P: Bagaimanakepribadiancalonkandidatkepaladesa
yang
bersetatuskiaidalamkehidupansehari-hari? J:
Baik-baik saja, Mas, beliau juga sering menyapa kalau sedang berpapasan di jalan.
P: MenurutAnda,
mengapamoney
politic
harusdilakukanpadapilkadesPlosorejotahun 2013 lalu? J:
Ya gak harus sih, tapi bakalan susah jadinya kalau gak ada duitnya (money politic). Sudah budaya mungkin.
P: Bagaimanatanggapanandatentangkiai yang melakukanpraktekmoney politic? J:
Saya kurang setuju, Mas. Karena itu kan hal yang kurang pantas menurut saya sih, seharusnya kiai kan bersikap jujur sesuai perintah agama, bukan mengajarkan kepada masyarakat untuk berbuat sesuatu yang melanggar hukum agama.
P: Ada berapa jumlah pondok pesantren yang ada di desa Plosorejo? J:
Kalau ponpes (pondok pesantren)di sini cuma ada satu, Mas.
Wawancara II Nama Responden
:Showo Lesmono
V
Tempat
:Rumah responden
waktu
:Selasa, 18Juli2015,pukul 19.00-19.25 WIB
P:
Apasajalatarbelakangparacalon kandidatkepaladesapadapilkadesPlosorejotahun 2013 lalu?
J: Pak mantan (kepala desa yang menjabat pada masa periode sebelumnya) sama kiai, Mas. P:
Bagaimana kampanye para calon kandidat kepala desa pada pilkades Plosorejo tahun 2013 lalu?
J: Biasa-biasa aja sih gak ada yang istimewa. Ya seperti biasa, Ada gambar padi dan ketela yang tertempel di tiang listrik dan pohon-pohon. P: Kapan money politic oleh seorang kiai pada pilkades dilakukan? J: Sehari sebelum pemilihan Mas. Tapi saya gak dapat uang dari dia (kandidat calon kiai), mungkin karena ipar saya tim sukses pak mantan kali ya, padahal saya netral. P: Pada jam berapa tim sukses mendatangi rumah Anda? J:
Sekitar jam sembilan malam deh kayaknya.
P: Berapa jumlah uang yang diberikan sebagai bentuk money politic? J:
Dengar-dengar sih Rp 250.000 (duaratus lima puluhribu rupiah)sama jumlahnya dengan uang yang dikasih pak mantan, tapi aku gak dapat dari dia (kandidat calon kiai) e.
P: Kapanuang tambahan (serangan fajar) dilakukan? J:
Kira-kira beberapa jam sebelum pemilihan saya dapat uang tambahan.
P: Berapa jumlah uang yang diberikan sebagai bentuk serangan fajar? J:
Cuma Rp 50.000 (lima puluhribu rupiah) sih.
VI
P: Bagaimanakepribadiancalonkandidatkepaladesa yang bersetatuskiaidalamkehidupansehari-hari? J:
Kalau dari kepribadiannya SY merupakan sosok yang baik, yang selalu menyapa masyarakat, apalagi beliau mempunyai latar belakang ilmu agama Islam yang baik
P: MenurutAnda, mengapamoney politic harusdilakukanpadapilkadesPlosorejotahun 2013 lalu? J:
Wah susah jadinya , Mas, kalau gak gitu kayaknya. Jaman edan e, kalau gak edan gak kumanan.
P: Bagaimanatanggapanandatentangkiai yang melakukanpraktekmoney politic? J:
Kalau money politic itu hal yang wajar terjadi, kalau tidak berbuat seperti itu susah untuk memenangkan pemilihan kepala desa karena banyak masyarakat yang masih meragukan akhlak seorang pemimpin (kepala desa) walaupun itu dari
latar
belakang
Sekarangterbuktibeliaubisamelakukanpembangunaninfrastrukturdesa belumsempatterlaksana,
yang
misalkansajaperbaikanjalan,pembangunangapura,
maupunpenyediaan air bersih P: Ada berapa jumlah pondok pesantren yang ada di desa Plosorejo? J:
kiai.
Hanya ada satupodok, Mas.
CURRICULUM VITAE
VII
CURRICULUM VITAE
Nama
: Anas Azwar
Temapat Tanggal Lahir
: Pati, 26 Februari 1992
Alamat
: Ds. Plosorejo, RT. 02 RW. 03, Kec. Pucakwangi, Kab. Pati, Provinsi Jawa Tengah
Nomor HP
: 085743407785
Alamat e-mail
:
[email protected]
Nama Bapak
: Showo Lesmono
Nama Ibu
: Ati’ah
Saudara Kandung
: Asrul Hidayat (Adik)
Riwayat Pendidikan A. Formal 1. Madrasah Ibtidaiah (MI) Plosorejo, Kec. Pucakwangi, Kab. Pati, Jawa Tengah. Lulus Tahun 2003 2. Madrasah Tsanawiah (MTs) Plosorejo, Kec. Pucakwangi, Kab. Pati, Jawa Tengah. Lulus Tahun 2006 3. Madrasah Aliyah (MA) Raudlatul Ulum, Guyangan, Kec. Trangkil Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Lulus Tahun 2009 4. Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Masuk Tahun 2009
Pengalaman Organisasi 1. Sekretaris UKHISWA 2008 2. Anggota Air Brand Indonesia Marketing Communication Community 2012 3. Anggota PMII 2009
