Implementasi Peraturan Bupati No. 5 Tahun 2005 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Distribusi Tata Niaga Pengadaan dan Penyaluran Bahan Bakar Minyak di kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis By: Fenti Effendi
[email protected] Counselor : Dra . Endang Sulistyaningsih Jurusan Ilmu Administrasi Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau, Pekanbaru ABSTRACT Riau is a province that has twelve districts , namely Pekanbaru , Dumai , Bengkalis , Rokan Hulu , Rokan Hilir , Indragiri Hulu , Indragiri Hilir , Kuansing , Kampar , Meranti Islands , Siak and Pelalawan the city thousands in Pekanbaru . Riau has some great potential Riau one rich in natural resources namely oil . As we know that one of the Riau oil producers in Indonesia. Precisely at Saber Duri subdistrict where the oil producers , which is one of the District who are in Bengkalis . In fact finite Bengkalis District to obtain fuel oil ( BBM ) . In theoretical models of implementation by Van Meter and Van Horn , there are six variables that shape the relationship between policies and performance , the basic measures and policy objectives , policy resources , inter- organizational communication and implementation activities , the characteristics of the executing agency , economic conditions , social and political , as well as implementing tendencies . The method used in this research is qualitative research . With the technique that made the snow ball sampling , the key informants in this study . In this paper that an informant research is Disperidag Bengkalis , APMS and Communities Agency . Then analyze the data and manage . Based on the research that has been done , based on the theoretical concept . That the implementation of Regulation No. Regents . 5 Year 2005 on Guidance and Control of Distribution Business Administration Procurement and Distribution of Fuel Oil in Bengkalis Bengkalis district , has been implemented by the Department of Industry . But not maximum , still there is a lack of fuel oil ( BBM ) in Bengkalis . Plus the lack of updates performed decree . Keywords : declaring , Development and Supervision , Implementation , Fuel Oil
PENDAHULUAN Riau merupakan sebuah Propinsi yang memiliki duabelas kabupaten, yaitu Pekanbaru, Dumai, Bengkalis, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Kuansing, Kampar, Kepulauan Meranti, Siak, dan Pelalawan yang beribu kota di Pekanbaru. Riau memiliki beberapa potensi yang sangat besar salah satunya Riau kaya akan sumber daya alam yakni minyak. Sebagaimana kita ketahui bahwa propinsi Riau salah satu penghasil minyak bumi di Indonesia. Tepatnya di Duri kecamatan Mandau tempat penghasil minyak bumi, yang merupakan salah satu kecamatan yang berada di kabupaten Bengkalis. Di kecamatan Bengkalis justru terbatas untuk mendapatkan Bahan bakar Minyak (BBM). Kabupaten Bengkalis terdiri dari delapan kecamatan yaitu : Bengkalis, Bantan, Bukit Batu, Siak Kecil, Rupat, Rupat Utara, Mandau dan Pinggir. Dari delapan kecamatan tersebut dijadikan empat kawasan strategis untuk dapat dikembangkan antara lain: 1. 2. 3. 4.
Kecamatan Bengkalis dan Bantan dijadikan kawasan Pendidikan. Kecamatan Bukit Batu dan Siak Kecil dijadikan kawasan Industri argo bisnis. Kecamatan Rupat dan Rupat Utara dijadikan kawasan Pariwisata. Kecamatan Mandau dan Pinggir dijadikan kawasan Transit. Yang menjadi visi dan misi kabupaten bengkalis yaitu : Visi: "Tercapainya Masyarakat yang Unggul, Sejahtera, Mandiri, dan Bertaqwa melalui Perwujudan Kabupaten Bengkalis Sebagai Salah Satu Daerah Otonom Terbaik Di Indonesia Tahun 2015”. Misi: • Meningkatkan kualitas Sumber Daya manusia (SDM) melalui pembangunan sektor pendidikan, kesehatan, kebudayaan, kependudukan dan ketenagakerjaan • Menanggulangi kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan, perekonomian pedesaan serta kelompok masyarakat minoritas dan terpinggirkan • Mengembangkan perekonomian daerah dan masyarakat melalui kegiatan investasi dan UKM dengan memanfaatkan kekayaan sumber daya alam yang terbarukan • Meningkatkan infrastruktur daerah melalui peningkatan prasarana jalan, jembatan, pelabuhan, energi listrik, pengelolahan sumber daya air, pengelolahan lingkungan, penataan ruang dan perumahan. Setiap manusia yang ada di dunia ini pasti mereka membutuhkan BBM untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Alokasi pengadaan BBM ditetapkan dan diberikan oleh Pertamina untuk Kabupaten Bengkalis yang tertera dibawah ini merupakan data APMS yang ada di Kabupaten Bengkalis yaitu :
Dari data APMS di atas kita dapat melihat berapa jumlah APMS yang ada di Kabupaten Bengkalis. Untuk menjamin kelancaran perindustrian serta mencegah terjadinya penyelewengan perindustrian BBM yang dapat merugikan masyarakat, Menurut Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : 209/KPTS/IV/2012 memutuskan membentuk Tim Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) di Kabupaten Bengkalis yaitu sebagai berikut : a. Melakukan pembinaan dan pengawasan pendistribusian BBM di kabupaten bengkalis sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
b. Melakukan pengaturan dan pengendalian tata niaga pendistribusian BBM di Kabupaten Bengkalis. c. Melakukan pembinaan dan memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku usaha/masyarakat yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pendistribusian BBM yang berlaku. d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Bengkalis. Dengan adanya surat keputusan Bupati diatas, mereka dalam melakukan setiap kewajiban mereka mempunyai tugas pokok dan fungsi masing-masing. Yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian Dan Perdagangan sebagai berikut : A. Bidang Perdagangan 1. Bidang perdagangan dalam negeri mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang perdagangan dalam negeri sesuai dengan ketentuan dan kebijakan yang berlaku. 2. Bidang perdagangan dalam negeri dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pokok menyelenggarakan fungsi: a. Pelaksanaan teknis perdagangan dalam negeri b. Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan usaha sarana perdagangan, penyaluran dan promosi, bina sarana perdagangan dan pendaftaran perusahaan c. Pelaksanaan teknis promosi dan investasi keluar daerah d. Pelaksanaan koordinasi instansi terkait dan lembaga lainnya dalam rangka pengembangan promosi dan investasi e. Pengelolaan pengolahan data dan informasi serta evaluasi dalam pelaksanaan promosi investasi f. Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan promosi dan investasi g. Pelaksanaan teknis bidang metrology dan perlindungan konsumen h. Pemantauan dan pengawasan pengadaan arus barang dan jasa i. Pelaksanaan pembinaan fasilitasi kegiatan distribusi bahan-bahan pokok masyarakat serta barang dan jasa j. Pelaksanaan penetapan kemetrologian k. Pengawasan pelaksanaan ukuran, takaran, timbangan dan perlengkapan l. Pelaksanaan pengawasan dan penyuluhan kemetrologian m. Pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh kepala 3. Susunan organisasi bidang perdagangan dalam negeri, terdiri dari : a. Seksi bina usaha perdagangan dan WDP b. Seksi pengadaan, penyuluhan dan promosi c. Seksi perlindungan konsumen B. Bidang Pengadaan, Penyaluran dan Promosi 1. Seksi pengadaan, penyaluran dan promosi mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis serta layanan yang berhubungan dengan pengadaan, penyaluran dan promosi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2. Rincian tugas tersebut dalam melaksanakan tugas-tugas pokok menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
a. Merencanakan kegiatan seksi pengadaan, penyaluran dan promosi berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. b. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan bidang tugas pengadaan, penyaluran dan promosi sebagai pedoman dan landasan kerja. c. Mencari, mengumpulkan, menghimpun, mensistematisasikan dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan pengadaan, penyaluran dan promosi di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bengkalis. d. Menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan pengadaan, penyaluran, dan promosi serta menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pemecahan masalah. e. Mengkoordinasikan tugas pokok dan fungsi bawahan dilingkungan Seksi pengadaan, penyaluran, dan promosi, agar sesuai dan saling mendukung dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. f. Menganalisa data penyediaan dan penyaluran barang dan jasa serta menyampaikan laporannya. g. Menyiapkan bahan pemberian bimbingan dalam rangka pembinaan dan pengawasan kepada usaha distribusi barang. h. Menyiapkan bahan petunjuk teknis peningkatan kemampuan dan keterampilan pengusaha dalam pengadaan dan penyaluran barang dan jasa di dalam negeri. i. Mengumpulkan dan menyususn serta menyebarluaskan informasi mengenai pelaksanaan dan pengembangan manajemen pengadaan dan penyaluran barang dan jasa. j. Mengumpulkan dan mengelola serta menyusun bahan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan penyediaan dan penyaluran bahan pokok, barang-barang penting, barang-barang strategis dan jasa. k. Menginventarisasi Agen/Distributor/Sub Agen/Sub Distributor/Perwakilan. l. Mengumpulkan dan mengelola serta menyusun bahan pola tata niaga bahan pokok, barang-barang penting dan barang-barang strategis lainnya termasuk pupuk, gula dan barang lainnya. m. Melakukan monitoring dan pemantauan harga Sembilan bahan pokok, barang-barang penting dan barang-barang strategis lainnya sebagai bahan laporan kepada Bupati, Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Pusat serta Dinas/Instansi terkait lainnya. n. Membuat laporan harga Sembilan bahan pokok, barang-barang penting dan barangbarang strategis lainnya kepada Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri. o. Mengumpulkan dan mengelola serta menyusun bahan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan pengadaan dan penyaluran bahan pokok, barang-barang penting, barang-barang strategis lainnya dan jasa. p. Menyiapkan bahan dan data untuk melaksanakan promosi produk guna menciptakan pasar dan jaringan pemasaran produk. q. Mengumpulkan dan mengelola data pengusaha untuk berperan serta dalam promosi produk dalam negeri. r. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan promosi produk yang telah dilaksanakan. s. Mengumpulkan dan menyusun serta menyebarluaskan informasi tentang kegiatan promosi produk.
t. Menyiapkan usulan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Seksi Pengadaan, Penyaluran dan Promosi. u. Memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri mengenai langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil. v. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan seksi pengadaan, penyaluran dan promosi sesuai dengan sumber data yang ada dan berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan bagi atasan. w. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang perdagangan dalam negeri baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas bidang perdagangan dalam negeri. Hubungan antara Tupoksi daerah dengan data jumlah kebutuhan premium masyarakat di Kabupaten Bengkalis yaitu melihat bagaimana seorang aparat pemerintah (Dinas Perindustrian dan Perdagangan) melakukan tugas pokok dan fungsi dalam melaksanakan tanggung jawab dalam mengelola premium khususnya di Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis. dihubungkan dengan data jumlah kebutuhan premium ialah untuk mengetahui kebutuhan premium yang akan disediahkan oleh dinas perindustrian dan perdagangan sesuai dengan tupoksi masing-masing bidang sehingga dapat dinyatakan bahwa premium masih kurang dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat di Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis sesuai dengan data yang dilampirkan penulis. Melihat dari data yang diperoleh khususnya di Kecamatan Bengkalis hanya memiliki beberapa APMS dan memiliki volume kendaraan yang masuk dan keluar sebagai berikut : Tabel 1.1 Jumlah APMS dan Volume Kendaraan Masuk dan Keluar Di Kecamatan Bengkalis: No
1
Nomor Lembaga Penyalur 16.287.618
2
16.287.647
3
16.287.603
4
16.287.649
5
16.287.623
6
16.287.643
APMS
PT. Bumi Laksamana Jaya PT. Nurwati Maju Bersama CV. Bahtera Sentosa Jaya PD. Surya Abadi Utama UD. Hendri Sukamto Halim UD. Agus Guritno JUMLAH
Rata2 Alokasi/ Bulan(Kl) Premium 300
Jumlah Roda Dua Keluar/Bulan
Jumlah Roda Dua Masuk/Bulan
240 200 160 175 175 1.250
19.221
20.633
Melihat dari data bahwa pada bulan terakhir jumlah kendaraan roda dua yang keluar berjumlah 19.221 buah kendaraan. Kendaraan yang masuk 20. 633 buah kendaraan.. Data untuk premium perbulan di Kecamatan Bengkalis sebanyak 1.250 Kl = 1.250.000 Liter. Melihat dari data tersebut maka secara langsung kebutuhan masyarakat akan premium kurang terpenuhi dengan baik. Jumlah penduduk kecamatan Bengkalis tahun 2012 : 19.814 kepala keluarga
Kendaraan yang membayar pajak/Bulan : 2.616 buah kendaraan Jumlah premium/Bulan : 1.250 Kl = 1.250.000 L Jika dalam 1 hari 1 kendaraan membutuhkan 3 Liter premium, maka dalam 1 bulan, 1 kendaraan membutuhkan 90 Liter premium. Jadi, dalam 1 bulan jumlah kendaraan yang masuk dan keluar di Kecamatan Bengkalis berjumlah 39.854 x 90 liter/hari maka terdapat 3.586.860 Liter. Berdasarkan data diatas maka kekurangan premium di Kecamatan Bengkalis adalah 2.336.860 Liter perbulan. Dengan kondisi yang ada di Kecamatan Bengkalis seperti yang tertera diatas pada kenyataannya pemerintah daerah belum maksimal dalam melakukan tugas pokok dan fungsi masing-masing itu dapat dilihat dari data bahwa bahan bakar minyak masih kurang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Bengkalis. sehingga peran pemerintah daerah sangat dibutuhkan untuk melayani publik. Terutama untuk mewujudkan Visi dari Kabupeten Bengkalis yaitu tercapainya masyarakat yang unggul, sejahtera, mandiri, dan bertaqwa melalui perwujudan Kabupaten Bengkalis sebagai salah satu daerah otonom terbaik di Indonesia tahun 2015.
METODE Penel;itian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Peneliti berusaha untuk mengungkapkan fakta sesuai dengan kenyataan yang ada tanpa melakukan intervensi terhadap kondisi yang terjadi. Penelitian kualitatif bertujuan untuk membuat gambaran dan hubungan antara fenomenal yang diselidiki. Penelitian deskriptif tidak memberikan perlakuan, manipulasi, atau pengubahan pada variabel-variabel bebas, tetapi menggambarkan suatu kondisi apa adanya.
HASIL DAN PEMBAHASAN Peraturan Bupati Bengkalis No. 5 Tahun 2005 Bahan Bakar Minyak (BBM) merupakan suatu kebutuhan dan sangat diperlukan bagi masyarakat guna memperlancar kegiatan perekonomian di Kabupaten Bengkalis, maka saluran distribusi tata niaga pengadaan dan penyaluran BBM harus dapat berjalan dengan baik dan lancar. Sebuah penyelenggaraan pemerintahan umum dan pembangunan di suatu daerah dapat berjalan dengan baik dan lancar apabila terjaga ketentraman dan ketertibannya, yaitu suatu kondisi dimana masyarakat dan pemerintah yang dinamis sehingga dapat melaksanakan kegiatan dengan tentram, tertib dan teratur. Setiap kota/kabupaten di Indonesia selalu berlomba untuk menciptakan suasana kota yang terpenuhi kebutuhan sehingga menciptakanketentraman. Dan keseluruhan proses pencapaian diperlukan aturan dalam hal pengawasan dalam pendistribusian bahan bakar minyak. Dengan tingginya sebuah pembinaan dan pengawasan dalam pengadaan dan penyaluran bahan bakar minyak, maka sebuah rasa makmur akan selalu dirasakan oleh masyarakat selaku orang yang
dilayani oleh pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan bahan bakar minyak. Sebab jika pemenuhan bahan bakar minyak lancar maka perekonomian di Kabupaten Bengkalis juga akan lancar, juga mobilitas kendaraan lancar. Masalah pembinaan dan pengawasan bahan bakar minyak merupakan permasalahan yang sering terjadi pada saat sekarang ini. Kelangkaan BBM merupakan alasan yang sering di tengahtengah masyarakat. Kelancaran distribusi pengadaan dan penyaluran serta mencegah terjadinya penyelengan distribusi BBM yang dapat merugikan konsemen, maka perlu adanya pembinaan dan pengawasan distribusi tata niaga pengadaan dan penyaluran BBM. Sebuah peraturan Bupati mengenai pembinaan dan pengawasan distribusi tata niaga pengadaan dan penyaluran BBM itu harus dibuat sesuai dengan keadaan dan kebutuhan sebuah Kota/Kabupaten. Dengan memperhatikan aspek baik dari masyarakatnya, lingkungan sekitar, serta faktor sosial dan ekonomi. Sehingga peraturan Bupati tersebut dapat mencapai tujuan.Untuk mencapai kondisi yang dituangkan didalam isi Peraturan Bupati bukan sematamata menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah saja tetapi justru di harapkan peran serta seluruh lapisan masyarakat untuk ikut menumbuhkan dan memelihara rasa kepedulian akan daerah dan sesama masyarakat. Disamping itu diperlukan sebuah kepekaan dari Kepala Daerah setempat, pegawai negeri sipil serta peran para pejabat legislative, untuk melihat perubahan setiap waktu yang terjadi. Sehingga sangat aktif dapat mengetahui kebutuhan apa yang diperlukan ditengah-tengah masyarakat. Khususnya dalam hal ini adalah tentang pembinaan dan pengawasan distribusi tata niaga pengadaan dan penyaluran bahan bakar minyak. Maka dalam mewujudkan usaha yang makmur tersebut dibentuklah Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 05 Tahun 2005 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Distribusi Tata Niaga Pengadaan Dan Penyaluran Bahan Bakar Minyak Di Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis. yang menjadi pedoman serta acuan dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan oleh pelaksana pembinaan dan pengawasan distribusi tata niaga di Kabupaten Bengkalis. dengan pelaksananya yaitu dinas perindustrian dan perdagangan. Peraturan bupati tentu diharapkan menjadi pedoman dalam pembinaan dan pengawasan distribusi tata niaga di kabupaten bengkalis, sehingga kabupaten bengkalis menjadi daerah yang tercapainya masyarakat yang unggul, sejahtera, mandiri, dan bertaqwa. Sesuai dengan tujuan dari peraturan bupati dibawah ini: a. Penyaluran/penjualan oleh SPBU, PSPD, SPBB, APMS, Agen, Pangkalan dan Pool konsumen dan pemakaian oleh konsumen industri. b. Kelancaran distribusi pengadaan dan penyaluran sesuai dengan alokasi dalam kontrak kerja dan wilayah penyaluran. c. Realisasi penjualan BBM sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi yang telah ditetapkan oleh bupati bengkalis. Mewujudkan Kabupaten Bengkalis yang mandiri, dalam visi Bupati Kabupaten Bengkalis saat ini. Didalam visi kabupaten bengkalis yaitu tercapainya masyarakat yang unggul, sejahtera,
mandiri, dan bertaqwa melalui perwujudan kabupaten bengkalis sebagai salah satu daerah otonom terbaik di Indonesia tahun 2015. Diharapkan dengan visi Kabupaten Bengkalis didukung dengan adanya Peraturan Bupati Nomor 05 Tahun 2005 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Distribusi Tata Niaga. Akan dapat sangat membantu dalam menciptakan kabupaten bengkalis yang unggul, sejahtera, mandiri dan bertaqwa. Implementasi Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 5 tahun 2005 Implementasi kebijakan merupakan tahapan dalam sebuah kebijakan. Tahapan dari proses kebijakan segera setelah penetapan dari undang-undang. Secara luas implementasi mempunyai makna pelaksanaan undang-undang dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan atau program. Perencanaan atau suatu kebijakan yang diformulasikan dengan baik akan menentukan hasil yang baik, yang merupakan faktor ke-60% dari keberhasilan suatu kebijakan. Didukung dengan telah memiliki konsep yang baik dalam sebuah kebijakan yang telah melewati tahap perencanaan. Tapi dalam pelaksanaan sebuah kebijakan peluang yang 60% tersebut akan hangus jika sisa faktornya yakni 40% berupa sebuah implementasi yang berjalan tidak konsisten dengan perencanaan sebelumnya. Implementasi pada sisi lain merupakan fenomena yang kompleks. Yang mungkin dapat dipahami sebagai suatu proses, suatu keluaran (output)maupun sebagai suatu dampak (outcome).Dibalik kerumitan dan kompleksitasnya implementasi memegang peran yang cukup vital dalam proses kebijakan. Tanpa adanya sebuah implementasi disalam sebuah kebijakan yang ada, maka program-program dari kebijakan yang telah disusun hanya akan menjadi catatancatatan resmi. Yang artinya tidak memiliki fungsi yang sebenarnya dan menjadi program semata tanpa pernah dijalankan. Didalam mengkaji sebuah proses implementasi tentunya melihat dan menemukan kendalakendala yang timbul dalam proses implementasi. Dengan melihat kendala yang terjadi maka tentunya menjadi gambaran kedepan oleh pihak terkait untuk memperbaiki kekurangan selama proses dalam implementasi itu berlangsung. Namun tidak jarang kekurangan dalam proses implementasi dibiarkan berlarut-larut oleh Pemerintah. Tidak melakukan perubahan atau kurang tanggap akan proses implementasi tersebut. Dalam istilah implementasi publik mengenal implementation myopia, yaitu matanya besar, membelalak, tetapi tidak melihan kesalahan besar di depan hidungnya.Yaitu sebuah implementasi yang hanya dilakukan terus menerus tanpa pernah menyadari akan pernah dan adanya kekurangan bahkan kesalahan yang pernah terjadi. Tiga miopia implementasi kebijakan tersebut adalah: 1. Selama ini sebagian besar risorsis kita habiskan untuk membuat perencanaan, namun tidak cukup untuk bagaimana melaksanakannya.
2. Selama ini kita anggap kalau kebijakan sudah diputuskan diundangkan, lantas rakyat diangkap tahu, dan kalau sudah langsung hokum. 3. Selama ini kita anggap kalau kebijakan sudah dibuat, implementasi akan berjalan dengan sendirinya. 4. Dalam visi misi melekat dengan kemana akan pergi, apa tujuan dari sebuah organisasi atau instansi pemerintah tersebut. Strategi pun akan membantu dalam menentukan apa yang harus dilakukan melalui proses perencanaan sebelum kebijakan itu lahir sampai akhirnya berjalan sesuai dengan program atau yang kita kenal dengan implementasi. Kebijakan publik dalam bentuk undang-undang atau peraturan daerah adalah sebuah kebijakan publik yang memiliki penjelas atau yang sering diistilahkan dengan peraturan pelaksanaan. Maka kebijakan publik tersebut dapat langsung berjalan atau beroperasional. Implementasi Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 05 Tahun 2005 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Distribusi Tata Niaga, sudah berjalan lama terhitung sampai saat ini belum ada perubahan. Kenyataannya saat ini bengkalis sudah memiliki tingkat kebutuhan bahan bakar minyak yang tidak sama lagi dengan keadaan beberapan tahun sebelumnya. Disini penulis melakukan penelitian mengenai implementasi peraturan bupati dengan menggunakan Model teori implementasi dari Donal Van Meter dan Carl Van Horn. Model implementasi merupakan rancangan didalam sebuah pelaksanaan kebijakan. Model teori implementasi ini menghubungkan antara efektifitas dan pelaksana dalam sebuah kebijakan, dengan dijembatani sebuah komunikasi. Atau dapat dijabarkan implementasi yang berjalan secara linear dari kebijakan publik, implementor dan kinerja kebijakan public Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pencapaian Implementasi Peraturan Bupati Nomor 5 tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Distribusi Tata Niaga Pengadaan dan Penyaluran BBM dikecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis. 1. Kurangnya koordinasi oleh instansi terkait Untuk mewujudkan Peraturan Bupati pembinaan dan pengawasan distribusi BBM diperlukan kerjasama yang berjalan dengan baik. Dengan Disperindag sebagai dinas pelaksana pengawasan dan Pertamina sebagai penyuplay minyak dan pedagang APMS sebagai penjual kepada masyarakat secara langsung. 2. Lemahnya isi perda Tidak jelasnya aturan yang dituangkan dalam peraturan bupati pun menjadi kendala. Sudah adanya kekurangan bbm dalam kurung waktu lama tetapi pemertintah daerah belum juga mendapatkan cara untuk mengatasinya, tidak adanya pernyataan supaya penambahan kuota di dalam isi peraturan bupati tersebut.
Kesimpulan Implementasi Peraturan Bupati Bengkalisn No. 5 tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Distribusi Tata Niaga Pengadaan dan Penyaluran BBM di Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis. Dalam pelaksanaan Implementasi dari Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 5 tahun 2005 tentang pembinaan dan pengawasan distribusi bahan bakar minyak, yang menurut teori dan Van Meter dan Van Horn proses implementasi dipengaruhi oleh eman variable didalamnya. Dari penelitian yang telah dilakukan bahwa dalam proses implementasi tidak hanya dipengaruhi oleh pelaksana (implementors)tetapi juga pemerintah serta masyarakat didalamnya. Seorang pelaksana yang harus memiliki komitmen dengan memiliki tingkat komunikasi yang baik serta memiliki vitalitas juga integritas yang tinggi terhadap melaksanakan tugasnya guna mencapai sebuah tujuan dari implementasi. Dalam penelitian ini yang melihat implementasi dari Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 5 tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Distribusi BBM, yang menggunakan teori dari Van Meter dan Van Horn dalam model implementasi yang mempengaruhi implementasi ada enam variabel. Pelaksanaan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Faktor yang menjadi penghambat pelaksana peraturan Bupati ini adalah bekerja tanpa sop. Dan peraturan yang dijalankan sudah tidak cocok dengan keadaan lapangan saat ini. Komunikasi antar pelaksana tidak berjalan secara optimal.
DAFTAR RUJUKAN
Brantas. 2009. Dasar-Dasar Manajemen. Alfabeta. Bandung Dwidjowijoto, Riant Nugroho. 2004. Kebijakan Publik (Formulasi, Implementasi, Dan Evaluasi). Jakarta: KIK Pres. Dwidjowijoto, Riant Nugroho. 2008. Public Policy. New Jersey: Prentice Hall Edwards III, George C. 2003. Administrasi Publik. Jakarta. Fathoni, H. Abdurrahmat. 2006. Organisasi Dan Manajemen Sumber Daya Manusia. Bandung. Rieneka cipta Handoko. 2003. Manajemen II. BPFE.Jakarta. Hasibuan H. Malayu SP. 2009. Manajemen Sumber Daya Manusia, Edisi Revisi. Jakarta. PT Bumi Aksara Hassel, Nogi. 2005. Manajemen Publik. PT. Gramedia Widiasarana Indonesia. Jakarta.
