BUPATI SIGI PROVINSI SULAWESI TENGAH PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BAPPEDA DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN SIGI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SIGI, Menimbang
: a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas pemerintahan daerah dalam mewujudkan iklim usaha dan penanaman modal yang kondusif serta dalam rangka pemberdayaan ekonomi kerakyatan di Kabupaten Sigi, perlu didukung dengan pemberian pelayanan perizinan dan penanaman modal yang efektif dan efisien; b. bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan perizinan dan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu meningkatkan status Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sigi dan mengintegrasikan dengan pelayanan penanaman modal; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sigi;
Mengingat
: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537); 6. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 9 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sigi (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2010 Nomor 9 )sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sigi (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2013 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 70); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIGI dan BUPATI SIGI MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BAPPEDA DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN SIGI. Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sigi (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2010 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sigi (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2013 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 70) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
1. Di antara huruf h dan huruf i Pasal 2 disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf h1 dan huruf i dihapus sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut : Pasal 2 Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk organisasi dan tata kerja : a. Inspektorat; b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; c. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa; d. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana; e. Badan Kepegawaian Daerah; f. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; g. Badan Lingkungan Hidup; h. Badan Ketahanan Pangan; h1. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu; i. Dihapus; dan j. Rumah Sakit Umum Daerah. 2. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf e angka 1 dan angka 2 diubah, huruf g angka 1 dan angka 2 diubah, huruf h dihapus dan diantara huruf h dan huruf i disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf h1 sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut : Pasal 9 (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri atas: a. Kepala Badan; b. Sekretariat, membawahi : 1. Sub Bagian Perencanaan Program; 2. Sub Bagian Keuangan dan Asset; dan 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum. c. Bidang Perekonomian, membawahi : 1. Sub Bidang Perencanaan Ekonomi I; dan 2. Sub Bidang Perencanaan Ekonomi II. d. Bidang Sosial Budaya, membawahi : 1. Sub Bidang Perencanaan Sosial Budaya I; dan 2. Sub Bidang Perencanaan Sosial Budaya II. e. Bidang Infrastruktur dan Tata Ruang, membawahi : 1. Sub Bidang Infrastruktur; dan 2. Sub Bidang Tata Ruang; f. Bidang Penelitian dan Pengembangan, membawahi : 1. Sub Bidang Litbang Perekonomian dan Sosial Budaya; dan 2. Sub Bidang Pengembangan Iptek dan Sumber Daya Manusia. g. Bidang Kerjasama dan Data, Pengendalian dan Monitoring Evaluasi, membawahi : 1. Sub Bidang Kerjasama dan Data; dan 2. Sub Bidang Pengendalian dan Monitoring Evaluasi. h. Dihapus; h1. Unit Pelaksana Teknis; dan i. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Bagan susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 3. Di antara Bagian Kesembilan dan Bagian Kesepuluh BAB IV disisipkan 1 (satu) bagian, yakni Bagian Kesembilan A sehingga berbunyi sebagai berikut: Bagian Kesembilan A Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu 4. Di antara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 15A dan Pasal 15B sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 15A (1) Susunan Organisasi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu, terdiri atas: a. Kepala Badan; b. Sekretariat, membawahi : 1. Sub Bagian Perencanaan Program; 2. Sub Bagian Keuangan dan Asset; dan 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum. c. Bidang Penanaman Modal, Promosi dan Pengembangan Potensi Daerah, membawahi : 1. Sub Bidang Penanaman Modal dan Promosi;dan 2. Sub Bidang Pengembangan Potensi Daerah. d. Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi : 1. Sub Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pemerintahan; dan 2. Sub Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kesejahteraan Rakyat. e. Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Perekonomian dan Pembangunan, membawahi : 1. Sub Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Perekonomian; dan 2. Sub Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pembangunan. f. Bidang Pengelolaan Data dan Pengendalian, membawahi : 1. Sub Bidang Pengelolaan Data; dan 2. Sub Bidang Pengendalian. g. Unit Pelaksana Teknis; h. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Bagan susunan organisasi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIIIA yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasal 15B (1) Bidang Perizinan dan Non Perizinan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15A ayat (1) huruf d dan
Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Perekonomian dan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15A ayat (1) huruf e dibantu oleh Tim Teknis. (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait yang mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai dengan bidangnya. (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memiliki kewenangan untuk memberikan saran dan pertimbangan dalam rangka memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu setelah berkoordinasi dengan Kepala Badan/Dinas yang bersangkutan. (4) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Kepala Badan/Dinas melalui Kepala Bidang yang bersesuaian. 5. Di antara Pasal 38 dan Pasal 39 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 38A sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 38A Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, seluruh jabatan dan pejabat pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Bappeda yang diangkat menurut Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 9 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sigi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sigi dan Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 23 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sigi tetap menjalankan tugasnya sampai dengan dilantik kembali berdasarkan Peraturan Daerah ini. 6. Di antara Pasal 39 dan Pasal 40 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 39A sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 39A Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 23 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sigi ( Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2012 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 45) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 7. Lampiran II diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sigi. Ditetapkan di Sigi Biromaru pada tanggal 7 April 2014 BUPATI SIGI, ttd ASWADIN RANDALEMBAH Diundangkan di Sigi Biromaru pada tanggal 7 April 2014 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIGI,
HUSEN HABIBU LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIGI TAHUN 2014 NOMOR 7
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI, PROVINSI SULAWESI TENGAH: (01/2014)
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BAPPEDA DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN SIGI I. UMUM Berdasarkan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025, dimana mengagendakan penataan dan penguatan organisasi sebagai salah satu program untuk tingkat mikro. Dan hal ini ditegaskan oleh Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010 – 2014, bahwa program penataan organisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kelembagaan pemerintah pusat dan daerah secara proporsional sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, sehingga organisasi birokrasi menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing). Dengan target yang ingin dicapai melalui program ini adalah untuk menurunnya tumpang tindih tugas pokok dan fungsi antar organisasi perangkat daerah dan meningkatnya kapasitas kelembagaan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi organisasi perangkat daerah. Sehingga dalam rangka optimalisasi dan efektivitas pelaksanaan tugas pemerintahan daerah tersebut khususnya dalam mewujudkan iklim usaha dan penanaman modal yang kondusif serta dalam rangka pemberdayaan ekonomi kerakyatan di Kabupaten Sigi, perlu didukung dengan pemberian pelayanan perizinan dan penanaman modal yang efektif dan efisien. Dalam Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal disebutkan bahwa Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penanaman Modal dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang menjalankan fungsi utama koordinasi di Bidang Penanaman Modal, sehingga Bidang Penanaman Modal yang berada pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sigi perlu dialihkan dan dilakukan penyesuaian nomenklatur dan peningkatan status Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sigi menjadi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sigi. Sehingga perubahan struktur organisasi perangkat daerah ini diharapkan mampu mengatasi permasalahan yang ada sesuai dengan dinamika perkembangan kebutuhan masyarakat dan dunia usaha di Kabupaten Sigi. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIGI NOMOR 77
