BUPATI SIDOARJO PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 55 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SIDOARJO, Menimbang :
bahwa untuk melaksanakan beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi perlu menetapkan petunjuk pelaksanaannya dengan Peraturan Bupati Sidoarjo;
Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten/Kota dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817); 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No. 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
:
2 8. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 3981); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532 ); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo 2009 - 2029; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2012 Nomor 2 Seri C). 14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 10 Tahun 2005 tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi; 15. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 02/PER/M.Kominfo/2008 tentang Pedoman Penggunaan Menara Telekomunikasi Bersama; 16. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor 19/PER/M.KOMINFO/03/09, Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah; 18. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 5 Tahun 2004 tentang Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan di Sekitar Bandara Udara Juanda Surabaya;
M E M U T U S K A N: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo.
3 2. 3. 4. 5. 6.
7.
8.
9. 10.
11. 12.
13.
14.
15.
16. 17. 18.
19. 20.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Bupati adalah Bupati Sidoarjo. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan lainnya. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, fiber optik, micro cell, radio atau sistem elektromagnetik lainnya. Penyelenggara Tekomunikasi adalah perorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan pertahanan keamanan negara. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi. Penyedia Menara adalah Perseorangan, Koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Swasta yang memiliki dan mengelola menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi. Pemilik Menara Telekomunikasi adalah Penyelenggara Telekomunikasi atau Penyedia Menara yang memiliki menara telekomunikasi. Jaringan Utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang dapat berfungsi sebagai Central Trunk, Mobile Switching Center (MSC), Base Station Controller (BSC), Radio Network Controller (RNC) dan jaringan transmisi utama (backbone transmission). Kolokasi adalah bergabungnya beberapa penyelenggara telekomunikasi (telecommunication operator) untuk penempatan stasiun pemancar dan penerima (BTS) ke dalam satu menara yang ada secara bersama-sama. Relokasi adalah memindahkan perangkat antena BTS ke dalam menara telekomunikasi lain yang terdekat yang masih dalam coverage area awal, karena menara yang dipergunakan dibongkar dalam rangka menyesuaikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menara Telekomunikasi adalah bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang penempatan perangkat telekomunikasi. Menara Telekomunikasi Bersama adalah menara telekomunikasi yang dibangun dan dipergunakan oleh minimal 3 (tiga) penyelenggara telekomunikasi. Menara Telekomunikasi Khusus adalah menara telekomunikasi yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi khusus. Menara Telekomunikasi Kamuflase adalah menara telekomunikasi yang dibangun dengan menyesuaikan lingkungan dan tidak menampakkan sebagai bangunan konvensional menara yang berbentuk dari simpul baja. Menara Telekomunikasi Pole adalah Menara telekomunikasi yang bangunannya berbentuk tunggal tanpa adanya simpul-simpul rangka yang mengikat satu sama lain. Menara Telekomunikasi Mobile adalah Menara telekomunikasi dengan sistem Base Transceiver Station (BTS) yang bersifat bergerak dibangun secara temporer pada lokasi tertentu dan digunakan oleh penyelenggara telekomunikasi sebagai solusi
4 sementara untuk penyedia coverage seluler baru atau memenuhi dan meningkatkan kapasitas kapasitas layanan jasa telekomunikasi seluler. 21. Menara Telekomunikasi di atas bangunan (Roof Top) adalah menara telekomunikasi yang dibangun di atas bangunan gedung baik berupa menara pole maupun menara rangka (Self Supporting Tower). 22. Titik Cell Plan adalah titik pusat jari-jari lingkaran yang diidentifikasi dengan koordinat geografis berdasarkan WGS 84 (longitude, lattitude) yang membentuk zona pola persebaran Menara Bersama dalam sebuah radius yang ditentukan di dalam Peraturan ini. 23. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) adalah tanah dan/atau perairan dan ruang udara di sekitar Bandar Udara yang dipergunakan untuk kegiatan operasim penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan. 24. Pembangunan adalah kegiatan pembangunan menara telekomunikasi yang dilaksanakan oleh penyelenggara telekomunikasi dan/ atau penyedia menara diatas tanah/ lahan milik Pemerintah Daerah atau milik masyarakat secara perorangan maupun lembaga sesuai dengan Rencana Lokasi Menara Telekomunikasi Bersama yang meliputi perencanaan, pengurusan izin, pembangunan fisik menara telekomunikasi beserta fasilitas pendukungnya. 25. Pengoperasian adalah seluruh kegiatan yang harus dilaksanakan oleh Penyelenggara Telekomunikasi selama jangka waktu perjanjian tetapi tidak terbatas pada kegiatan penyewaan, perawatan, pemeliharaan, perbaikan dan asuransi. 26. Bangunan adalah perwujudan fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya sebagian atau seluruhnya untuk di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi tidak sebagai tempat melakukan kegiatan. 27. Bangunan Gedung adalah wujud fisik pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannnya, sebagin atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatan, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus. 28. Aset Daerah adalah semua kekayaan atau aset Pemerintah Daerah, baik yang dimiliki atau dikuasai, yang berwujud, yang bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang. 29. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah retribusi yang dipungut atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi. 30. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang. 31. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang. 32. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati. 33. Kas Umum Daerah dalah Kas Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo. 34. Tim Pengawasan, Pengendalian dan Evaluasi Menara Telekomunikasi, selanjutnya disebut Tim adalah tim yang terdiri dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Sidoarjo yang terkait dengan proses penerbitan perizinan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi menara telekomunikasi di bawah koordinasi Kepala Dinas yang membidangi penanganan perhubungan dan telekomunikasi di Kabupaten Sidoarjo, yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 35. Izin Pengedalian adalah izin yang memberi hak dan kewajiban kepada pemohon untuk
5 mengoperasionalkan menara bersama telekomunikasi dalam wilayah Daerah. 36. Microcell adalah sub sistem BTS yang memiliki cakupan layanan jasa telekomunikasi (coverage) dengan area/radius yang lebih kecil digunakan untuk memenuhi layanan di area yang tidak terjangkau oleh BTS utama atau bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas pada area yang padat pengguna layanan telekomunikasi (traffic). 37. Fiber Optic adalah sejenis media dengan karakteristik khusus yang mampu menghantarkan data melalui gelombang frekuensi dengan kapasitas yang sangat besar. BAB II PERIZINAN MENARA TELEKOMUNIKASI Bagian Kesatu Klarifikasi Cell Planning Pasal 2 (1) Untuk mendapatkan Klarifikasi Cell Planning, pemohon mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas. (2) Proses penerbitan Klarifikasi Cell Planning adalah sebagai berikut: a. Mengambil formulir permohonan klarifikasi cell planning ke Dinas; b. Mengisi formulir bermaterai cukup dengan lengkap dan benar; c. Mengembalikan formulir yang telah diisi dan mendapat tanda terima pengembalian formulir dari Dinas; d. Terhadap berkas yang masuk dan lengkap, selanjutnya dilakukan peninjauan lapang oleh tim terkait. (3) Hasil peninjauan lapang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dijadikan dasar/ pertimbangan diterbitkan atau tidak diterbitkannya Klarifikasi Cell Planning oleh Kepala Dinas. Pasal 3 Syarat–syarat pengajuan permohonan Klarifikasi Cell Planning sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).adalah sebagai berikut: a. Mengisi formulir permohonan kepada Kepala Dinas bermaterai cukup; b. Foto copy KTP pemohon; c. Foto copy akte pendirian bagi perusahaan berstatus badan hukum/badan usaha (Khusus Perseroan Terbatas ada pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM atau sudah didaftarkan di Pengadilan Negeri khusus CV dan Firma); d. Foto copy SIUP, TDP dan NPWP; e. Foto copy bukti kepemilikan tanah (sertifikat/Petok D/Letter C); f. Akte perjanjian sewa menyewa tanah (apabila tanah bukan milik sendiri); g. Foto copy bukti sosialisasi warga sekitar radius tinggi menara mengetahui Kepala Desa/Kelurahan dan Camat setempat; h. Foto copy gambar situasi dan rencana detail bangunan (As Planned Drawing) dan hasil kajian penyelidikan tanah (Soil Test) bagi menara yang dibangun di atas tanah (Green Field); i. Foto copy surat perjanjian kerjasama penggunaan fasilitas infrastruktur menara telekomunikasi dengan minimal 3 (tiga) penyelenggara telekomunikasi; j. Foto copy asuransi pertanggungan (liability) perlindungan masyarakat dan harta benda di sekitar menara;
6 k. Foto copy IMB Gedung, bagi menara yang dibangun di atas bangunan gedung (Roof Top); l. Foto copy Rekomendasi Teknis KKOP dari Kantor Otoritas Bandara bagi pembangunan menara yang berada dalam wilayah KKOP Bandara Juanda. Bagian Kedua Rekomendasi Pembangunan dan/ atau Penempatan Antena Pasal 4 (1) Pembangunan menara telekomunikasi kamuflase, menara pole yang tingginya kurang dari 6 (enam) meter, menara telekomunikasi untuk keperluan jaringan utama (Hub Site), menara telekomunikasi khusus dan menara telekomunikasi mobile, wajib mengajukan permohonan Rekomendasi Pembangunan kepada Kepala Dinas. (2) Penempatan Antena Telekomunikasi wajib mengajukan permohonan Rekomendasi Penempatan Antena Telekomunikasi kepada Kepala Dinas. (3) Persyaratan untuk mendapatkan Rekomendasi Pembangunan Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut : a. Mengisi formulir permohonan kepada Kepala Dinas bermaterai cukup; b. Foto copy KTP pemohon yang masih berlaku; c. Foto copy akte pendirian bagi perusahaan berstatus badan hukum/badan usaha (Khusus Perseroan Terbatas ada pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM atau sudah didaftarkan di Pengadilan Negeri khusus CV dan Firma); d. Foto Copy SIUP, TDP dan NPWP; e. Foto copy bukti kepemilikan tanah (sertifikat/Petok D/Letter C) dan akte perjanjian sewa menyewa tanah (apabila tanah bukan milik sendiri); f. Foto copy bukti sosialisasi warga sekitar radius tinggi menara mengetahui Kepala Desa/Kelurahan dan Camat setempat; g. Foto copy gambar situasi dan rencana detail bangunan (As Planned Drawing); h. Foto copy asuransi pertanggungan (liability) perlindungan masyarakat dan harta benda di sekitar menara; i. Foto copy IMB Gedung, bagi antena yang dipasang pada bangunan gedung. (4) Persyaratan untuk mendapatkan Rekomendasi Penempatan Antena Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut : a. Mengisi formulir permohonan kepada Kepala Dinas bermaterai cukup; b. Foto copy KTP pemohon yang masih berlaku; c. Foto copy akte pendirian bagi perusahaan berstatus badan hukum/badan usaha (Khusus Perseroan Terbatas ada pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM atau sudah didaftarkan di Pengadilan Negeri khusus CV dan Firma); d. Foto Copy SIUP, TDP dan NPWP; e. Foto copy bukti kepemilikan tanah(sertifikat/Petok D/Letter C)/ Fasilitas/ Sarana/ Gedung dan akte perjanjian sewa menyewa tanah/ Fasilitas/ Sarana/ Gedung (apabila tanah/ Fasilitas/ Sarana/ Gedung bukan milik sendiri); f. Foto copy asuransi pertanggungan (liability) perlindungan masyarakat dan harta benda di sekitar menara; (5) Proses penerbitan Rekomendasi Pembangunan atau Rekomendasi Penempatan Antena adalah sama dengan yang berlaku untuk Klarifikasi Cell Planning sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). Bagian Ketiga Izin Pengendalian Pasal 5 (1) Untuk mendapatkan Izin Pengendalian, pemohon mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas. (2) Proses penerbitan Izin Pengendalian, dan daftar ulang adalah sebagai berikut:
7 a. b. c. d.
Mengambil formulir ke Dinas; Mengisi formulir bermaterai cukup dengan lengkap dan benar; Mengembalikan formulir yang telah diisi beserta lampirannya ke Dinas; Berkas yang masuk dan lengkap selanjutnya dilakukan penelitian kesesuaian seluruh dokumen permohonan. (3) Ketentuan diterbitkan atau tidak diterbitkannya Izin Pengendalian oleh Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut : a. Apabila dokumen permohonan terdapat ketidak sesuaian, maka Kepala Dinas memberitahukan kepada Pemohon untuk segera menyesuaikan dalam 7 (tujuh) hari kerja; b. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja pemohon tidak dapat memenuhi dan menyesuiakan, Kepala Dinas mengeluarkan saran pertimbangan kepada Bupati untuk menghentikan sementara kegiatan operasional menara; c. Apabila pemohon dapat memenuhi dan menyesuaikan maka Kepala Dinas menerbitkan izin pengendalian dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja. Pasal 6 Syarat – syarat pengajuan permohonan Izin Pengendalian diatur sebagai berikut: a. Permohonan baru : Mengisi formulir permohonan kepada Kepala Dinas bermaterai cukup dilampiri : 1. Foto copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dilampiri gambar teknisnya; 2. Foto copy Izin Gangguan (HO) . b. Permohonan daftar ulang: Mengisi formulir permohonan kepada Kepala Dinas bermaterai cukup dilampiri : 1. Foto copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) beserta lampiran gambar teknisnya dan perubahannya ; 2. Foto copy Izin Gangguan (HO) yang masih berlaku ; 3. Foto copy Izin Pengendalian yang sudah habis masa berlakunya. Bagian Keempat Pemindahtanganan Pasal 7 Dalam hal terjadi pemindahtanganan/ ganti nama kepemilikan, pemilik baru wajib melaporkan kepada Kepala Dinas dengan persyaratan sebagai berikut : a. surat pemberitahuan pemindahtanganan izin kepada Kepala Dinas ; b. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon baru; c. bagi badan usaha disertakan foto copy akta pendirian dan NPWP dan/ atau foto copy akte akuisisi atau pengalihan hak kepemilikan; d. Foto copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) beserta lampiran gambar teknisnya dan perubahannya; e. Foto copy Izin Gangguan (HO) yang masih berlaku; f. Foto copy Izin pengendalian. Bagian Kelima Pembatalan Perizinan Pasal 8 Klarifikasi Cell Planning, Rekomendasi Pembangunan atau Rekomendasi Penempatan Antena dan Izin Pengendalian dapat dibatalkan apabila :
8 a. Terjadi penyimpangan atau pelanggaran dalam pelaksanaannya ; b. Pemohon memberikan data yang tidak benar dalam melengkapi persyaratan.
BAB III KETENTUAN PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI Bagian Kesatu Standar Baku Pembangunan Menara Telekomunikasi Pasal 9 Standar baku pembangunan menara telekomunikasi bersama adalah sebagai berikut : a. Ketersediaan lahan sesuai dengan kebutuhan teknis pembangunan menara yang dapat menampung penempatan shelter BTS paling sedikit 3 (tiga) Penyelenggara Telekomunikasi ; b. Ketinggian menara minimal 30 (tiga puluh) meter dan disesuaikan dengan kebutuhan teknis yang diatur sesuai dengan KKOP Bandara Juanda ; c. Struktur konstruksi menara harus mampu menampung paling sedikit 3 (tiga) Penyelenggara Telekomunikasi dengan memperhatikan daya dukung sebagai menara bersama (Medium/Heavy Duty Tower) ; d. Bentuk bangunan menara telekomunikasi wajib berupa menara rangka (Self Supporting Tower). Pasal 10 Standar baku pembangunan menara telekomunikasi untuk jaringan utama adalah sebagai berikut : a. Ketersediaan lahan sesuai dengan kebutuhan teknis pembangunan menara yang dapat menampung penempatan shelter BTS untuk jaringan telekomunikasi yang berfungsi sebagai Central Trunk, MSC, BSC, RNC dan jaringan transmisi utama (backbone transmission) / Hub Site; b. Ketinggian menara minimal 40 (empat puluh) meter disesuaikan dengan kebutuhan teknis yang diatur sesuai dengan KKOP Bandara Juanda; c. Struktur konstruksi menara harus mampu menampung antena dan peralatan pemancar jaringan telekomunikasi yang berfungsi sebagai Central Trunk, MSC, BSC, RNC dan jaringan transmisi utama (backbone transmission) / Hub Site; d. Menara hanya khusus dipergunakan oleh 1 (satu) penyelenggara telekomunikasi (Medium/Heavy Duty Tower);dan e. Bentuk bangunan menara telekomunikasi wajib berupa menara rangka (Self Supporting Tower). Pasal 11 Standar baku pembangunan menara telekomunikasi mobile adalah sebagai berikut : a. Ketersediaan lahan sesuai dengan kebutuhan teknis pembangunan menara yang dapat menampung penempatan shelter yang berupa mobil/truck box dan baja penyangga (spender) menara ; b. Ketinggian menara maksimal 30 (tiga puluh) meter dan disesuaikan dengan kebutuhan teknis yang diatur sesuai dengan KKOP Bandara Juanda ; c. Struktur konstruksi menara harus mampu menampung antena dan peralatan pemancar jaringan telekomunikasi yang berfungsi sebagai penguat sinyal atau penambahan kapasitas layanan jaringan sementara di area tertentu; dan d. Menara hanya khusus dipergunakan oleh 1 (satu) penyelenggara telekomunikasi . Pasal 12
9 Standar baku pembangunan menara telekomunikasi khusus adalah sebagai berikut : a. Ketersediaan lahan sesuai dengan kebutuhan teknis pembangunan menara yang dapat menampung penempatan minimal 1 (satu) shelter untuk penyelenggaraan telekomunikasi yang berfungsi untuk keperluan khusus pemilik menara; b. Ketinggian menara disesuaikan dengan kebutuhan teknis yang diatur sesuai dengan KKOP Bandara Juanda; c. Struktur konstruksi menara harus mampu menampung antena dan peralatan pemancar jaringan telekomunikasi yang berfungsi untuk keperluan khusus (Light/Medium/Heavy Self Supporting Tower); d. Tidak diperkenankan untuk disewakan atau dimanfaatkan oleh jaringan telekomunikasi seluler, kecuali ada izin dari Pemerintah Daerah; dan e. Bentuk bangunan menara telekomunikasi dapat berupa menara rangka (Self Supporting Tower) maupun menara tunggal (Pole Tower). Pasal 13 Standar baku pembangunan menara telekomunikasi diatas bangunan adalah sebagai berikut : a. Untuk menara rangka, ketersediaan lahan sesuai dengan kebutuhan teknis pembangunan menara yang dapat menampung penempatan shelter BTS paling sedikit 3 (tiga) Penyelenggara Telekomunikasi; b. Untuk menara pole, ketersediaan lahan sesuai dengan kebutuhan teknis pembangunan menara yang dapat menampung penempatan shelter BTS paling sedikit 2 (dua) Penyelenggara Telekomunikasi; c. Ketinggian menara maksimal 50 (lima puluh) meter dan disesuaikan dengan kebutuhan teknis yang diatur sesuai dengan KKOP Bandara Juanda; d. Struktur konstruksi menara harus mampu menampung paling sedikit 3 (tiga) Penyelenggara Telekomunikasi untuk menara rangka dan harus mampu menampung paling sedikit 2 (dua) Penyelenggara Telekomunikasi untuk menara rangka dengan memperhatikan daya dukung sebagai menara bersama; e. Struktur konstruksi bangunan gedung yang ditempati harus mampu menampung menara berikut fasilitas dan peralatan telekomunikasi dan penunjangnya yang ada diatasnya yang dibuktikan dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Gedung; dan f. Bentuk bangunan menara telekomunikasi dapat berupa menara rangka (Self Supporting Tower)maupun menara tunggal (Pole Tower). Pasal 14 Standar baku pembangunan menara telekomunikasi kamuflase adalah sebagai berikut : a. Ketersediaan lahan sesuai dengan kebutuhan teknis pembangunan menara yang dapat menampung penempatan Ketersediaan lahan sesuai dengan kebutuhan teknis pembangunan menara yang dapat menampung penempatan minimal 1 (satu) shelter BTS Penyelenggara Telekomunikasi; b. Ketinggian menara maksimal 40 (empat puluh) meter dan disesuaikan dengan kebutuhan teknis yang diatur sesuai dengan KKOP Bandara Juanda; c. Struktur menara harus mampu menampung minimal 1 (satu) Penyelenggara Telekomunikasi dengan memperhatikan daya dukung menara bersama; d. Desain menara kamuflase disesuaikan dengan estetika lingkungan sekitarnya; dan e. Jenis menara telekomunikasi dapat berupa menara yang berdiri di atas tanah (Green Field) maupun berupa menara yang berdiri di atas bangunan gedung (Roof Top). Pasal 15 Standar baku pembangunan menara telekomunikasi pole adalah sebagai berikut : a. Ketersediaan lahan sesuai dengan kebutuhan teknis pembangunan menara yang dapat menampung penempatan shelter BTS paling sedikit 2 (dua) Penyelenggara Telekomunikasi; b. Ketinggian menara maksimal 40 (empat puluh) meter dan disesuaikan dengan
10 kebutuhan teknis yang diatur sesuai dengan KKOP Bandara Juanda; c. Struktur menara harus mampu menampung paling sedikit 2 (dua) Penyelenggara Telekomunikasi dengan memperhatikan daya dukung menara bersama (Light/Medium Self Supporting Tower); dan d. Jenis menara telekomunikasi dapat berupa menara yang berdiri di atas tanah (Green Field) maupun berupa menara yang berdiri di atas bangunan gedung (Roof Top). Bagian Kedua Ketentuan Pembangunan Menara Telekomunikasi pada Kawasan yang sangat membutuhkan layanan jasa telekomunikasi Paragraf 1 Pembangunan Menara Telekomunikasi Kamuflase Pasal 16 (1) Dalam hal kebutuhan menara telekomunikasi baru pada kawasan tertentu merupakan keharusan yang tidak dapat dihindari untuk memenuhi kebutuhan layanan jasa telekomunikasi dalam meningkatkan kapasitas jaringan pada kawasan yang padat pemakaian layanan jasa telekomunikasi, penyedia menara dapat membangun menara telekomunikasi yang didesain berupa infrastruktur atau sarana perkotaan seperti tiang PJU, Billboard, Papan Reklame, Bando Jalan, Jembatan Penyeberangan Orang (JPO), menara masjid, Pohon Buatan, Lampu Taman dan desain sarana perkotaan lainnya sesuai dengan lokasi penempatan menara. (2) Ketentuan desain menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direkomendaskan oleh Tim dan ditetapkan dalam Rekomendasi Dinas. (3) Ketentuan, persyaratan dan proses perizinan pembangunan menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini. Paragraf 2 Pembangunan Menara Pole yang tingginya kurang dari 6 (enam) meter Pasal 17 (1) Dalam hal kebutuhan menara telekomunikasi baru pada kawasan tertentu merupakan keharusan yang tidak dapat dihindari untuk memenuhi kebutuhan layanan jasa telekomunikasi dalam meningkatkan kapasitas jaringan pada kawasan yang padat pemakaian layanan jasa telekomunikasi, penyedia menara dapat membangun menara pole yang tingginya kurang dari 6 (enam) meter yang dibangun di atas bangunan gedung (Roof Top) . (2) Pembangunan menara pole sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin dari Dinas, atas rekomendasi Tim. (3) Bangunan menara pole yang tinginya kurang dari 6 (enam) meter tetap dikenakan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sesuai Peraturan Daerah. Paragraf 3 Pembangunan Menara Telekomunikasi Mobile Pasal 18 (1) Penyelenggara telekomunikasi dapat membangun dan menempatkan menara telekomunikasi mobile pada kawasan tertentu untuk memenuhi kebutuhan dalam
11 rangka meningkatkan kapasitas jaringan dan memperluas jaringan layanan jasa telekomunikasi. (2) Ketentuan, persyaratan dan proses perizinan pembangunan menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.
BAB IV KETENTUAN PENGOPERASIAN MENARA TELEKOMUNIKASI Bagian Kesatu Penempatan Antena Telekomunikasi Pasal 19 (1) Penempatan antena telekomunikasi dapat memanfaatkan infrastruktur atau sarana perkotaan yang telah ada seperti tiang PJU, Billboard, Papan Reklame, Bando Jalan, Jembatan Penyeberangan Orang (JPO), menara masjid, gedung bertingkat maupun di dalam bangunan gedung (in-door) untuk menempatkan antena dengan tetap memperhatikan estetika arsitektur dan keserasian dengan lingkungan sekitar sepanjang konstruksi bangunannya mampu mendukung beban antena. (2) Pemanfaatan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak untuk dipergunakan secara bersama (kolokasi) .
Bagian Kedua Pemanfaatan Fiber Optic Pasal 20 Dalam hal kebutuhan antena telekomunikasi baru pada kawasan tertentu merupakan keharusan yang tidak dapat dihindari, maka demi menjaga estetika ruang kota dan memenuhi kepadatan pemakaian jasa telekomunikasi, keamanan dan ketertiban lingkungan serta memenuhi kebutuhan layanan jasa telekomunikasi, penyelenggara telekomunikasi dapat menggunakan perangkat micro cell dan/atau perangkat lunak radio link/antena microwave yang diganti dengan menggunakan kabel fiber optic. Pasal 21 Penggalian untuk keperluan penggelaran kabel telekomunikasi dalam wilayah daerah wajib mendapatkan izin dari Bupati. Bagian Ketiga Kewajiban Kolokasi dan Relokasi Bagi Penyelenggara Menara Telekomunikasi Pasal 22 (1) Menara telekomunikasi yang telah ada sebelum ditetapkan Peraturan Daerah, dan sesuai dengan zona cell planning dan sudah berizin wajib dipergunakan secara bersama oleh minimal 3 (tiga) penyelenggara telekomunikasi atau dijadikan sebagai menara telekomunikasi bersama sepanjang memenuhi ketentuan persyaratan teknis kelaikan konstruksi dan luas lahan yang tersedia . (2) Bagi menara telekomunikasi yang telah ada sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, dan sudah mengurus perizinannya namun tidak dapat diterbitkan izinnya karena melanggar ketentuan pendirian bangunan, maka antena telekomunikasi wajib
12 dilakukan relokasi (migrasi) ke dalam menara-menara telekomunikasi terdekat yang sudah berizin. (3) Bagi menara telekomunikasi yang telah ada sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, dan belum mengurus perizinannya namun atas hasil pengawasan dan pengendalian Tim ditetapkan tidak dapat diterbitkan izinnya karena melanggar ketentuan pendirian bangunan, maka antena telekomunikasi wajib dilakukan relokasi (migrasi) ke dalam menara-menara telekomunikasi terdekat yang sudah berizin. (4) Relokasi antena sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), dibatasi paling lambat 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Bupati ini. BAB V PEMANFAATAN ASET DAERAH Pasal 23 (1) Pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi dapat memanfaatkan Aset Daerah. (2) Pemanfaatan Aset Daerah dilaksanakan dengan prinsip saling menguntungkan antara Pemerintah Daerah dengan Penyedia Menara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3) Pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin. (4) Ketentuan dan persyaratan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sesuai dengan ketentuan perizinan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.
BAB VI KETENTUAN RETRIBUSI Bagian Kesatu Tata Cara Pembayaran Dan Tempat Pembayaran Retribusi Pasal 24 (1) Dinas menerbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang ditandatangani oleh Kepala Dinas. (2) SKRD yang diterima oleh wajib retribusi digunakan sebagai dasar untuk pembayaran retribusi. (3) Pembayaran retribusi dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya SKRD oleh wajib retribusi. (4) Wajib retribusi yang telah membayar retribusi menerima bukti pembayaran atau bukti penyetoran berupa Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD). Pasal 25 (1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 disetorkan ke kas umum daerah melalui Bendahara penerima atau bank yang ditunjuk. (2) Penyetoran ke kas umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambatlambatnya dalam waktu 1 (satu) hari kerja. Bagian Kedua Prosedur Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi Pasal 26 (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan, keringanan dan
13 pembebasan retribusi secara tertulis kepada Bupati dengan tembusan ke Dinas dengan melampirkan foto copy SKRD disertai dengan bukti dan alasan yang jelas. (2) Pengurangan hanya dapat diberikan terhadap sanksi administrasi maksimum 75% (tujuh puluh lima persen) sedangkan keringanan hanya terhadap pokok retribusi. (3) Keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berupa cara pembayaran secara angsuran maksimal 6 (enam) kali dalam satu tahun anggaran. (4) Pengurangan dan keringanan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) diberikan dengan melihat kondisi keuangan wajib retribusi. (5) Dalam memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi Bupati dapat meminta pertimbangan SKPD terkait. (6) Pemberian pengurangan sanksi administratif dan keringanan retribusi, tidak menunda kewajiban pembayaran retribusi Bagian Ketiga Tata Cara Penagihan Pasal 27 (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran; (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang; (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Pejabat. Bagian Keempat Tata Cara Pengajuan Keberatan Pasal 28 (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas suatu : a. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD); b. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar (SKRDKB); c. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKRDKBT); d. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar (SKRDLB); e. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Nihil (SKRDN). (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterima sudah memberikan keputusan. (3) Apabila sudah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan. BAB VII PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN Pasal 29 (1) Dalam upaya penertiban pendirian bangunan menara telekomunikasi, perlu dilakukan pengawasan dan evaluasi secara berkala. (2) Pengawasan dan evaluasi secara berkala pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pembangunan menara telekomunikasi yang belum dilengkapi izin-izin yang dipersyaratkan dan/atau pembangunan yang tidak sesuai dengan izin-izin yang diterbitkan.
14 (3) Selain pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dilakukan pengawasan dan evaluasi yang bersifat teknis terhadap struktur rangka menara secara berkala. (4) Pengendalian pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi dilakukan oleh Tim berdasarkan laporan penyimpangan dari SKPD yang menerbitkan izin, aparat kewilayahan, dan/atau masyarakat.
BAB VIII SANKSI ADMINISTRASI Pasal 30 (1) Setiap Pemilik Menara yang tidak melaksanakan kewajiban dan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, dikenakan sanksi administrasi. (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa : a. peringatan tertulis; b. penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan; c. penghentian sementara atau tetap terhadap pemanfaatan bangunan (operasional menara) ; d. pembekuan izin ; e. pencabutan izin ; f. penyegelan ; g. pembongkaran. Pasal 31 (1) Apabila suatu bangunan menara telekomunikasi tidak dilengkapi izin-izin yang dipersyaratkan akan diberikan peringatan dan pihak pemilik menara harus tetap mengajukan izin dan diberlakukan ketentuan dan mekanisme perizinan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. (2) Pengajuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selambatlambatnya 1 (satu) bulan setelah ditemukannya menara telekomunikasi yang tidak berizin. Pasal 32 (1) Peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a dilakukan dengan tahapan sebagai berikut : a. Peringatan tertulis 1 dengan jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja ; b. Peringatan tertulis 2 dengan jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja ; c. Peringatan tertulis 3 dengan jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja . (2) Penyegelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf f dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah peringatan tertulis 3. (3) Pembongkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf g dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah dilakukan penyegelan.
Pasal 33 (1) Peringatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dilakukan oleh Kepala Dinas. (2) Penyegelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dilakukan oleh PPNS
15 yang membidangi pengawasan bangunan dengan mematikan sistem operasional menara telekomunikasi yang dilakukan bersama-sama dengan Tim. (3) Pembongkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) dilakukan oleh sendiri Penyelenggaran menara telekomunikasi. (4) Apabila penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak melakukan pembongkaran, maka pembongkaran dilakukan oleh Dinas dan biaya pelaksanaan pembongkaran dibebankan pada penyelenggara menara telekominukasi. BAB IX KETENTUAN PENUTUP
Pasal 34 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo. Ditetapkan di Sidoarjo pada tanggal 27 Desember 2012 BUPATI SIDOARJO, ttd Ditetapkan di Sidoarjo pada tanggal 27 Desember 2012 H. SAIFUL ILAH SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO ttd
VINO RUDY MUNTIAWAN MUNTIAWAN
BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2012 NOMOR 55
