BUPATI SIDOARJO PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 46 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI S IDOARJO NOMOR 39 TAHUN 2008 TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SIDOARJO
DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI S IDOARJO, Menimbang
a. bahwa dalam rangka optimalisasi tugas dan fungsi Dinas Pendidikan terutama dalam rangka pcnyelcnggaraan upaya pencegahan dan penanganan anak berkebutuhan khusus, beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 39 Tahun 2008 tenlang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo perlu disesuaikan; b. bahwa berdasarkan perlimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan perubahan kembali alas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 39 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pcndidikan Kabupaten Sidoarjo yang ditetapkan dengan Peraluran Bupali;
Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 lentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana tc lah di ubah dengan Unda n g-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lcmbaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 lentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3 143); 4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Ncgara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republi k Indonesia Nomor 3670);
-2-
u
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235); 6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967); 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3754); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Rt:publik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157); 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010; 15. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2011 ten tang Kebijakan Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2008 Nomor 1 Seri D);
;J
- 3-
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sidoa.Ijo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2008 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2012 Nomor 1 Seri D); 18. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 39 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 39 Tahun 2008) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 62 Tahun 20 12 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2012 Nomor 62); MEMUTUSKAN: Menetapkan
v
PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 39 TAHUN 2008 TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SIDOARJO. Pasall
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 39 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 39 Tahun 2008) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 62 Tahun 2012 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2012 Nomor 62), diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 39 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut: Pasal39
u
(1)
Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah unsur pelaksana teknis Dinas, yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan di bidang pelayanan umum. (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dipimpin oleh seorang Kepala, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan pembinaan teknis dilaksanakan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya. (3) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pendidikan terdiri dari: a. Cabang Dinas Pendidikan; b. Pelayanan Anak Tuna Rungu, Tuna Wicara dan Autis. (4) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) secara operasional dikoordinasikan oleh Camat di wilayah kerjanya.
2. Diantara Pasal39 dan Pasal 40 disisipkan 1 (satu) pasal yaitu Pasal 39A yang berbunyi sebagai berikut : Pasal39A (1)
UPTD Cabang Dinas Pendidikan mempunyai tugas membantu sebagian tugas dinas dalam lingkup wilayah kerja Cabang Dinas.
-4-
r
(2)
Susunan organisasi UPfD Cabang Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) huruf a terdiri dari : a. Kepala UPfD; b. Sub Bagian Tata Usaha; dan c. Kelompok Jabatan Fungsional.
3. Ketentuan Pasa140 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal40 Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPfD) Cabang Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 Ayat (3) huruf a terdiri dari : 1. Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Sidoarjo; 2. Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Buduran; 3. Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Candi; 4. Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Jabon; 5. Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Porong; 6. Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Krembung; 7. Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Tanggulangin; 8. Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Tulangan; 9. Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Krian; 10. Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Balongbendo; 11. Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Tarik; 12. Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Prambon; 13. Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Wonoayu; 14. Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Taman; 15. Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Sukodono; 16. Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Waru; 17. Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Sedati; dan 18. Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Gedangan. 4. Ketentuan Pasa141 dihapus.
u 5. Ketentuan Pasal 42 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasa142 Dalam menyelenggarakan tugasnya, UPTD Cabang Dinas Pendidikan mempunyai fungsi: a. pelaksanaan kegiatan pendidikan dalam lingkup wilayah kerja Cabang Dinas; b. pelaksanaan administrasi dinas dalam lingkup wilayah kerja Cabang Dinas; c. pelaksanaan pembinaan pegawai dan tertib administrasi kepegawaian; d. Pusat Pelayanan Pendidikan dalam lingkup wilayah kerja Cabang Dinas; e. menerima, melaporkan dan menindaklanjuti permasalahan kependidikan di wilayah kerja Cabang Dinas sesuai dengan dengan lingkup kerja Cabang Dinas; f. membuat laporan kepada Kepala Dinas sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku; g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup kerja Cabang Dinas.
-5-
6. Diantara Pasal 42 dan Pasal 43 disisipkan 2 (dua) pasal yaitu Pasal 42A dan Pasa1428 yang berbunyi sebagai berikut: Pasal42A (1) UPTD Pelayanan Anak Tuna Rungu, Tuna Wicara dan Autis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) huruf b mempunyai tugas membantu sebagian tugas dinas dalam upaya pencegahan dan penanganan Tuna Rungu, Tuna Wicara dan Autis. (2) Susunan Organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. Kepala UPTD; b. Sub Bagian Tata Usaha; dan c. Kelompok Jabatan Fungsional. (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri dari: a. Kelompok Pelayanan Anak Tuna Rungu; b. Kelompok Pelayanan Anak Tuna Wicara; dan c. Kelompok Pelayanan Anak Autis. Pasal428 (1) Kelompok Pelayanan Anak Tuna Rungu menyelenggarakan upaya pencegahan dan penanganan bagi Anak Berkebutuhan Khusus yang memiliki kelrurangan pada fungsi pendengaran. (2) Kelompok Pelayanan Anak Tuna Wicara menyelenggarakan upaya pencegahan dan penanganan bagi Anak Berkebutuhan Khusus yang memiliki kelrurangan pada fungsi alat komunikasi verbal (berbicara). (3) Kelompok Pelayanan Anak Autis menyelenggarakan upaya pencegahan dan penanganan bagi Anak Berkebutuhan Khusus yang memiliki kekurangan berupa autisme. 7. Ketentuan Pasal 44 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasa144 (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyusunan program, umum, kebersihan, keamanan, ketatausahaan, pelaporan dan kepegawaian UPTD. (2) Sub Bagian Tata U saba dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD. 8. Diantara Pasal 48 dan Pasal 49 disisipkan 1 (satu) pasal dalam BAB V KETENTUAN PENUTUP yaitu Pasal 48A yang berbunyi sebagai berikut : Pasa148A Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pusat Pelayanan Anak Berkebutuhan Khusus Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2012 Nomor 41), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
•'
-6-
Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan p engundangannya Peraturan Bupali ini dengan p enempatannya dalam Berila Daerah Kabupaten Sidoarjo.
Diteta pka n di Sidoarjo pada tanggal 31 Oktober 2013 BUPATI SIDOARJO, ttd
H. SAIFUL ILAH Diundangkan di Sidoarjo pada tanggal ~ \ D\dv\oQr
2013
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIDOARJO,
VTNO
RU~NTIAWAN
BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2013 NOMOR 46
