BUPATI SIDOARJO PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR: 17 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 20 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENERJMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) PADA TAMAN KANAK-KANAK DAN SEKOLAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUP/\TEN STDO/\RJO DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SIDOARJO, Menimbang
bahwa dalam rangka penyempurnaan s istem penerirnaan peserta didik baru (PPDB) agar dapat lebih mcningkatkan rnutu pendidikan dan surnber daya rnanusia sesuai dengan kornpetensi yang ditetapkan secara nasional serta sehubungan dengan adanya perubahan sistem penilaian Ujian Sekolah (US) pada Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), perlu rnenetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nornor 20 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Taman Kanak-Kanak dan Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;
Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tenlang Pcmbentukan Daerah-daerah Kabupaten/ Kotarnadya dalam Lingkun gan Provinsi J awa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Dae ra h Tingkat II Surabaya (Lcm baran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tcntang Sistern Pendidikan Nasional (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nornor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 737); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157); 8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2008 Nomor 3 Seri E); 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan; 10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan; 11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah; 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 97 Tahun 2013 tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik dari Satuan Pendidikan Penyelenggaraan Ujian Sekolah/ Madrasah/ Pendidikan Kesetaraan dan Ujian Nasional; 13. Peraturari Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
u
u
ME MUTUS KA N: Menetapkan
PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 20 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENERfMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) PADA TAMAN KANAK-KANAK DAN SEKOLAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO.
.. 3
Pasall Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Taman Kanak-Kanak dan Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2013 Nomor 20), diubah sebagai berikut: 1. Diantara angka 7 dan angka 8 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka yaitu
angka 7Ayang berbunyi sebagai berikut: Pasa11
u
7 A. Ujian Sekolah adalah kegiatan penilaian hasil belajar peserta didik secara institusional yang dilaksanakan pada akhir jenjang pendidikan di Sekolah DasarI Madrasah lbtidaiyah (SD I Ml) dan Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) bagi negeri maupun swasta dalam lingkungan pembinaan Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo. 2. Pasal 2 ditambah 1 (satu) angka yaitu angka 3 sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut: Pasal2
u
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada sekolah di Lingkungan Pemerin tah Kabupaten Sidoarjo, meliputi: 1. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Taman Kanak-kanak; 2. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Sekolah yang tidak Menerapkan Sistem Kredit Semester (SKS); dan 3. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Sekolah yang menyelenggarakan Pendidikan Inklusi.
3. Pasal6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasa16 (1) Penerimaan peserta didik yang berdomisili di luar wilayah Kabupaten Sidoarjo dibatasi maksimal 10 % (sepuluh persen) dari kuota penerimaan peserta didik untuk masing-masing satuan pendidikan. (2) Penerimaan peserta didik yang berdomisili di luar wilayah Kabupaten Sidoarjo untuk Pendidikan Inklusi dibatasi maksimal 1 % (satu persen) dari pagu peserta didik berkebutuhan khusus, dengan tetap memenuhi persyaratan sebelumnya.
I
.
4
4. Pasal 7 ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (10) sehingga Pasal 7 ayat (10) berbunyi sebagai berikut: Pasal 7 (10) Persyaratan eaton peserta didik Pendidikan Inklusi adalah: a. telah tamat dan lulus pendidikan sebelumnya, memiliki Ijazah/ SITB dan SKL a tau SKHU; b. berusia setinggi-tingginya 18 (delapan belas) tahun untuk jenjang SMP dan 21 (dua puluh satu) tahun untuk jenjang SMA/ SMK, pada awal tahun pelajaran baru; c. ada assesment/ rekomendasi dari sekolah inklusi sebelumnya dan/ atau assesment/ rekomendasi dari Poli Psikologi terakreditasi. 5. Diantara Pasal 7 dan Pasa18 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 7A sehingga Pasal 7 A berbunyi sebagai berikut : Pasal7A
U
Dalam penerimaan peserta didik TK, tidak dibenarkan adanya tes baca, tulis dan berhitung (calistung). 6. Pasal 8 ayat (1) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (10) sehingga Pasal8 berbunyi sebagai berikut: Pasa18
u
(1) Jumlah peserta didik pada TK dalam satu rombongan belajar per kelas maksimum 20 (dua puluh) siswa. (2) Jumlah peserta didik pada TKLB dalam satu rombongan belajar per kelas maksimal 5 (lima) siswa. (3) Jumlah peserta didik pada SD dalam setiap rombongan belajar per kelas maksimal 36 (tiga puluh enam) siswa. (4) Jumlah peserta didik pada SDLB dalam setiap rombongan belajar per kelas maksimal8 (delapan) siswa. (5) Jumlah peserta didik pada SMP dalam setiap rombongan belajar per kelas maksimal 36 (tiga puluh enam) siswa. (6) Jumlah peserta didik pada SMPLB dalam setiap rombongan belajar per kelas maksima18 (delapan) siswa. (7) Jumlah peserta didik pada SMA dalam setiap rombongan belajar per kelas maksimal 36 (tiga puluh enam) siswa. (8) Jumlah peserta didik pada SMALB dalam setiap rombongan belajar per kelas maksima18 (delapan) siswa. (9) Jumlah peserta didik pada SMK dalam setiap rombongan belajar maksimal 36 (tiga puluh enam) siswa. (10) Jumlah peserta didik pada sekolah inklusi (SMP I SMA/ SMK dalam setiap rombongan belajar maksimal 3 (tiga) siswa, dengan ketentuan untuk jenis ketunaan disesuaikan dengan kesiapan sekolah, maksimal 2 (dua) jenis ketunaan per siswa. 7. Pasal10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal10 (1) Teknis dan persyaratan pendaftaran calon peserta dirlik kelas VII SMP Negeri adalah sebagai berikut: a. teknis pendaftaran :
5 1. pengumuman pendaftaran melalui internet atau sekolah tempat mendaftar; 2. Calon peserta didik mendaftar di SMP Negeri terdekat dan tidak dipungut biaya; 3. Calon peserta didik dapat melakukan proses pendaftaran pemilihan sekolah dengan melengkapi persyaratan pendaftaran; b. persyaratan pendaftaran adalah dengan cara melengkapi data isian formulir pendaftaran. (2) Pendaftaran calon peserta didik kelas VII SMPLB dilakukan langsung di SMPLB yang dituju dengan : a. menyerahkan surat keterangan hasil ujian nasional (SKHUN); b. menyerahkan fotocopy ijasah yang telah dilegalisir 1 (satu) lembar; c. melengkapi data isian formulir pendaftaran. 8. Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
u
Pasal 11 (1)
Pendaftaran calon peserta didik kelas VII SMP Negeri, bebas memilih dan menentukan urutan sekolah yang diinginkan dengan ketentuan maksimal pilihan adalah 2 (dua) sekolah dari SMP Negeri bukan penyelenggara Sistern Kredit Semester (SKS). (2) Pendaftaran calon peserta didik hanya dilakukan sekali setelah itu tinggal menunggu pengumuman dan tidak ada pencabutan, perubahan dan penggantian pilihan sekolah. (3) Pendaftaran calon peserta didik dapat dilakukan di SMP Negeri yang terdekat. 9. Pasal13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
u
Pasal13 (1) Teknis dan persyaratan pendaftaran calon peserta didik kelas X SMA Negeri adalah: a. Teknis pendaftaran : 1. pengumuman pendaftaran melalui internet atau sekolah tempat mendaftar; 2. Calon peserta didik mendaftar di SMA Negeri terdekat dan tidak dipungut biaya; 3. Calon peserta didik dapat melakukan proses pendaftaran pemilihan sekolah dengan melengkapi persyaratan pendaftaran; b. Persyaratan pendaftaran adalah dengan cara melengkapi data isian formulir pendaftaran. (2) Pendaftaran calon peserta didik kelas X SMALB dilakukan langsung di SMALB yang dituju dengan : 1. menyerahkan surat keterangan hasil ujian nasional (SKHUN); 2. menyerahkan fotocopy ijasah yang telah dilegalisir 1 (satu) lembar; 3. melengkapi data isian formulir pendaftaran.
6
10. Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal14 (1) Pendaftaran calon peserta didik kelas X SMA Negeri, bebas memilih dan menentukan urutan sekolah yang diinginkan dengan ketentuan maksimal pilihan adalah 2 (dua) sekolah dari SMA Negeri bukan penyelenggara Sistem Kredit Semester (SKS). (2) Pendaftaran calon peserta didik hanya dilakukan sekali setelah itu tinggal menunggu pengumuman dan tidak ada pencabutan pendaftaran, perubahan dan penggantian pilihan sekolah. (3) Pendaftaran calon peserta didik dapat dilakukan di SMA Negeri yang terdekat. 11. Pasal 16 huruf b diubah sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :
u
Pasal16 Teknis dan persyaratan pendaftaran calon peserta didik kelas X SMK Negeri adalah sebagai berikut: a. Teknis pendaftaran : 1. Pengumuman pendaftaran melalui internet atau sekolah tempat mendaftar; 2. Calon peserta didik mendaftar di SMK Negeri terdekat dan tidak dipungut biaya; 3. Mengikuti tes minat bakat dan tes khusus kompetensi keahlian dengan biaya mandiri; 4. Calon peserta didik dapat melakukan proses pendaftaran pemilihan kompetensi keahlian dengan melengkapi persyaratan pendaftaran; b. Persyaratan pendaftaran adalah dengan cara melengkapi data isian formulir pendaftaran.
U
12. Pasal20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal20 (1) Pola seleksi calon peserta didik kelas VII SMP Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 akan diumumkan dalam dua tahap dengan penjelasan sebagai berikut: a. pengumuman tahap kesatu memuat pengisian peserta didik yang diterima sesuai dengan pagu sekolah; b. Pengumuman tahap kedua adalah dalam rangka pengisian pagu kosong yang ditinggalkan oleh peserta didik yang tidak daftar ulang pada pengumuman tahap kesatu; c. jika sampai pengumuman tahap kedua masih ada kekosongan pagu karena peserta didik yang diterima tidak daftar ulang, maka pagu kosong diberikan pada calon peserta didik yang benlomisili di wilayah sekolah/ desa dengan ketentuan bahwa calon peserta didik memilih di sekolah itu dan dibuktikan dengan surat keterangan tempat tinggal resmi dan sah dari pejabat yang berwenang dengan mempcrhatikan sejarah pendirian sekolah.
7
(2) Pola seleksi prestasi Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) untuk calon peserta didik kelas VII SMP Negeri adalah pola seleksi yang didasarkan penelusuran kemampuan akademik berjenjang secara perseorangan dan/ atau beregu (Tim Inti) yang diperoleh peserta didik pada saat kelas IV, V a tau kelas VI SD sederajat dengan juara I tingkat Kabupaten, Juara I, II tingkat Provinsi, dan Juara I, II, III tingkat Nasional/ lntemasional. (3) Pola seleksi prestasi non Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) untuk calon peserta didik kelas VII SMP Negeri adalah pola seleksi yang didasarkan penelusuran kemampuan non akademik berjenjang secara perorangan dan/ atau beregu (Tim Inti) Juara I tingkat Kabupaten, Juara I, II tingkat Provinsi, dan Juara I, II, III tingkat Nasional/ Intemasional.
13. Pasal21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
u Pasal21
u
(1) Pola seleksi calon peserta didik kelas X SMA Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal13, Pasal14 dan Pasal 15 akan diumumkan dalam dua tahap dengan penjelasan sebagai berikut : a. pengumuman tahap kesatu memuat pengisian pt::::;t::rta didik yang diterima sesuai dengan pagu sekolah; b. pengumuman tahap kedua adalah dalam rangka pengisian pagu kosong yang ditinggalkan oleh peserta didik yang tidak daftar ulang pada pengumuman tahap kesatu; c. tata cara seleksi pengumuman tahap kedua adalah dengan memilih data peserta didik yang belum diterima pada pengumuman tahap pertama dengan aturan main sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasall4 dan Pasa115; d. jika sampai pengumuman tahap kedua masih ada kekosongan pagu karena peserta didik yang diterima tidak daftar ulang, maka pagu kosong diberikan pada calon peserta didik yang berdomisili di wilayah sekolah/ desa dengan ketentuan bahwa calon peserta didik memilih di sekolah itu dan dibuktikan dengan surat keterangan tempat tinggal resmi dan sah dari pejabat yang berwenang dengan memperhatikan sejarah pendirian sekolah. (2) Pola seleksi prestasi Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) untuk calon peserta didik kelas X SMA Negeri adalah pola seleksi yang didasarkan penelusuran kemampuan akademik berjenjang secara perorangan dan/ atau beregu (Tim Inti) yang diperoleh peserta didik pada saat kelas VII, VIII, atau IX SMP sederajat dengan Juara I tingkat Kabupaten, Juara I, II tingkat Provinsi, dan Juara I, II, III tingkat Nasional/ Internasional. (3) Pola seleksi prestasi non Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) untuk calon peserta didik kelas X SMA Negeri adalah pola seleksi yang didasarkan penelusuran kemampuan non akademik berjenjang secara perorangan dan/ atau beregu (Tim Inti) yang diperoleh peserta didik
8
pada saat kelas VII, VIII, atau IX SMP sederajat dengan Juara I tingkat Kabupaten, Juara I, II tingkat Provinsi, dan Juara I, II, III tingkat Nasional/ Intemasional.
14. Pasal22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal22
u
u
(1) Pola seleksi calon peserta didik kelas X SMK Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18 akan diumumkan dalam dua tahap dengan penjelasan sebagai berikut : a. pengumuman tahap kesatu memuat pengisian peserta didik yang diterima sesuai dengan pagu sekolah; b. Pengumuman tahap kedua adalah dalam rangka pengisian pagu kosong yang ditinggalkan oleh peserta didik yang tidak daftar ulang pada pengumuman tahap kesatu; c. Tata cara seleksi pengumuman tahap kedua adalah dengan memilih data peserta didik yang belum diterima pada pengumuman tahap pertama dengan aturan main sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 18; d. Jika sampai pengumuman tahap kedua masih ada kekosongan pagu karena calon peserta didik yang diterima tidak daftar ulang, maka pagu kosong diberikan pada calon peserta didik yang berdomisili di wilayah sekolah/ desa dengan ketentuan bahwa calon peserta didik memilih di sekolah itu dan dibuktikan dengan surat keterangan tempat tinggal resmi dan sah dari pejabat yang berwenang dengan memperhatikan sejarah pendirian sekolah. (2) Pola seleksi calon peserta didik kelas X SMK Negeri dilakukan untuk mendapatkan kesesuaian kemampuan dan minat siswa dengan kompetensi keahlian yang dipilih dengan menggunakan kriteria yang ditetapkan sekolah bersama majelis sekolah dan instituisi pasangan/ asosiasi profesi dengan rincian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18. (3) Pola seleksi prestasi Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) untuk calon peserta didik kelas X SMK Negeri adalah pola seleksi yang didasarkan penelusuran kemampuan akademik peserta didik secara perorangan dan/ atau beregu (Tim Inti) yang diperoleh peserta didik pada saat kelas VII, VIII, atau IX SMP sederajat dengan juara 1 tingkat Kabupaten, Juara I, II tingkat Provinsi, dan Juara I, II, III tingkat Nasional/ Internasional. (4) Pola seleksi prestasi non Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) untuk calon peserta didik kelas X SMK Negeri adalah pola seleksi yang didasarkan penelusuran kemampuan non akademik berjenjang secara perorangan dan/ atau beregu (Tim Inti) yang diperoleh peserta didik pada saat kelas VII, VIII, atau IX SMP sederajat dengan Juara I tingkat Kabupaten, Juara I, II tingkat Provinsi, dan Juara I, II, III tingkat Nasional/ Internasional.
•• 9
15. Pasa123 ayat (2) diubah sehingga Pasa123 berbunyi sebagai berikut: Pasa123
u
(1) Penyelenggaraan kejuaraan prestasi akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), Pasal 21 ayat (2) dan Pasal 22 ayat (3) adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Kementerian Pendidikan Nasional, atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo dan lembaga-lembaga lain yang bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo. (2) Penyelenggara kejuaraan prestasi non akademik berjenjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3), Pasal 21 ayat (3) dan Pasal 22 ayat (4) adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo, atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo, KONI (PORKAB Sidoarjo, PORPROV Jawa Timur, dan PON), CABOR (Kejurkab, Kejurprov, dan Kejumas), Dewan Kesenian, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan Gerakan Pramuka Kwartir Cabang sampai dengan Kwartir Nasional serta Lembaga-lembaga lain yang bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo. 16. Pasal25 ayat (6) dihapus sehingga Pasal25 berbunyi sebagai berikut: Pasal25
u
(1) Perpindahan peserta didik antar sekolah dalam satu kabupaten, antar kabupaten/ kota dalam satu provinsi atau antar provinsi dilaksanakan atas dasar surat kesediaan menerima dari sekolah yang dituju dengan persetujuan oleh Kepala Dinas Pendidikan/ Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo/ Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur/ Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur sesuai kewenangannya. (2) Perpindahan peserta didik dari sekolah Indonesia di luar negeri dilaksanakan atas dasar surat kesediaan menerima dari sekolah yang dituju · dan dilengkapi rekomendasi dari Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, dan Kepala Dinas Pendidikan/ Kepala Kementerian Agama Kabupaten/ Kota/ Provinsi sesuat dengan kewenangannya. (3) Perpindahan peserta didik dari sistem pendidikan asing ke sistem pendidikan nasional dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional. (4) Perpindahan peserta didik hanya dapat dilakukan dari kelas, jenjang dan peringkat akreditasi yang sama dan disetujui oleh Kepala Dinas Pendidikan/ Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo. (5) Perpindahan peserta didik kelas VII dan X, hanya dapat dilakukan setelah memiliki raport semester 1 (satu) dan disetujui oleh Kepala Dinas Pendidikan/ Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo.
10
Pasal ll Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo. Ditetapkan di Sidoarjo pada tanggal 20 Mei 2014 BUPATI SIDOARJO,
ttd H. SATF'UL ILAH Diundangkan di Sidoarjo pada tanggal ~~ "Me.i
2014
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIDOARJO,
TTD VINO RUDY MUNTIAWAN
BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2014 NOMOR 17
