SALINAN
BUPATI SERUYAN PERATURAN BUPATI SERUYAN NOMOR 7 TAHUN 2013 TENTANG ALOKASI DAN PEDOMAN UMUM PENGGUNAAN DANA BANTUAN KEUANGAN KABUPATEN KEPADA DESA DAN KELURAHAN UNTUK TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA, PIMPINAN DAN ANGGOTA BPD, BENDAHARA DESA, KETUA RT DAN RW SE-KABUPATEN SERUYAN TAHUN ANGGARAN 2013 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SERUYAN, Menimbang
Mengingat
:
:
a.
bahwa dalam rangka penetapan alokasi dan pedoman umum penggunaan Dana Bantuan Keuangan kepada Desa se-Kabupaten Seruyan untuk tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Pimpinan BPD dan Anggota BPD, Bendahara Desa, Ketua RT dan RW Tahun Anggaran 2013 yang telah di alokasikan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2013, serta dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah;
b.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alokasi dan Pedoman Umum Penggunaan Dana Bantuan Keuangan Kabupaten Kepada Desa dan Kelurahan Untuk Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Pimpinan dan Anggota BPD, Bendahara Desa, Ketua RT dan RW seKabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2013.
1.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
9.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Kelurahan; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Seruyan sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2003 Nomor 1 Seri E); 17. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 22 Tahun 2006 tentang Kerjasama Antar Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2006 Nomor 17 Seri E); 18. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 26 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2006 Nomor 27 Seri E); 19. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Seruyan (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2008 Nomor 30 Seri E); 20. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2012 Nomor 29 Seri A).
MEMUTUSKAN : Menetapkan :
PERATURAN BUPATI SERUYAN TENTANG ALOKASI DAN PEDOMAN UMUM PENGGUNAAN DANA BANTUAN KEUANGAN KABUPATEN KEPADA DESA DAN KELURAHAN UNTUK TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA, PIMPINAN DAN ANGGOTA BPD, BENDAHARA DESA, KETUA RT DAN RW SE-KABUPATEN SERUYAN TAHUN ANGGARAN 2013. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1.
Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut Asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.
Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. 5.
Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati; Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6.
Daerah adalah Kabupaten Seruyan;
7.
Kepala Daerah adalah Bupati Seruyan;
8.
Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Seruyan;
9.
Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan;
adalah
Sekretaris
Daerah
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah; 11. Dana Bantuan Keuangan Kabupaten yang selanjutnya disingkat DBKK adalah Dana Bantuan Keuangan kepada
Desa se-Kabupaten Seruyan untuk tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Pimpinan BPD dan Anggota BPD, Bendahara Desa, Ketua RT dan RW; 12. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul, adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia; 13. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia; 14. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa; 15. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga legislasi yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa; 16. Sumber Pendapatan Desa adalah Sumber penerimaan desa yang berasal dari Pendapatan asli desa, bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten, dan sumbangan dari Pihak Ketiga maupun Pinjaman Desa; 17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah Rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa; 18. Tahun Anggaran Desa adalah Anggaran Daerah atau Negara;
sama
dengan
Tahun
19. Pembangunan skala desa adalah pembangunan bidang fisik, ekonomi dan sosial budaya dengan jangkauan dan manfaat hanya terbatas untuk kebutuhan masyarakat desa setempat; 20. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa; 21. Bendahara Desa adalah seorang perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan penatausahaan administrasi keuangan desa; 22. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah Dokumen yang diterbitkan oleh kepala desa selaku pejabat pengguna anggaran dan bendahara desa untuk mengajukan permintaan pembayaran; 23. Surat Pertanggungjawaban yang selanjutnya disingkat SPJ adalah Dokumen yang dikeluarkan atas pekerjaan atau
kegiatan yang telah dilakukan, yang dipergunakan sebagai bukti pertanggungjawaban telah dilaksanakannya pekerjaan atau kegiatan tersebut; 24. Ketua Rukun Warga yang selanjutnya disebut Ketua RW adalah orang yang memimpin suatu lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh desa atau kelurahan; 25. Ketua Rukun Tetangga yang selanjutnya disebut Ketua RT adalah orang yang memimpin suatu lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh desa atau kelurahan, dimana sebuah RT terdiri atas sejumlah rumah (kepala keluarga) yang kedudukannya dibawah RW; 26. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa yang bersangkutan. BAB II ALOKASI DAN DANA BANTUAN KEUANGAN KABUPATEN KEPADA DESA UNTUK TUNJANGAN KEPALADESA DAN PERANGKAT DESA, PIMPINAN DAN ANGGOTA BPD, BENDAHARA DESA, KETUA RT DAN RW SE-KABUPATEN SERUYAN TAHUN ANGGARAN 2013 Pasal 2 (1)
Alokasi DBKK Tahun Anggaran 2013 ditetapkan sebesar Rp. 13.272.600.000,- (Tiga Belas Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut : a. b. c. d.
(2)
Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Rp.5.360.400.000,- (Lima Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Juta Empat Ratus Ribu Rupiah); Tunjangan Bendahara Desa Rp.873.000.000,(Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Rupiah); Tunjangan Pimpinan dan Anggota BPD Rp.5.436.000.000,- (Lima Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Enam Juta Rupiah); Tunjangan Ketua RT dan Ketua RW Rp.1.603.200.000,- (Satu Milyar Enam Ratus Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).
Dana Bantuan Keuangan Kabupaten di alokasikan untuk membantu dan mendukung kelancaran tugas Aparatur Pemerintahan Desa serta Lembaga Desa yang erat kaitannya dengan pelaksanaan tugas Pemerintahan Desa;
(3)
Rincian desa dan nama penerima serta besaran alokasi Dana Bantuan Keuangan Kabupaten adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini. Pasal 3
Dana Bantuan Keuangan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, merupakan bagian dari Pendapatan Desa dan dianggarkan dalam APBDesa Tahun Anggaran 2013 pada Kelompok Bantuan Keuangan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa lainnya. BAB III PENGGUNAAN DAN PENGANGGARAN DANA BANTUAN KEUANGAN KABUPATEN KEPADA DESA Pasal 4 (1)
Desa wajib menggunakan dan merealisasikan Dana Bantuan Keuangan Kabupaten sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Bupati ini;
(2)
Apabila ada perubahan atau penggantian nama pejabat yang menerima tunjangan sebagaimana Lampiran Peraturan Bupati ini, akan disesuaikan sebagaimana mestinya;
(3)
Penyesuaian nama pejabat penerima tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) harus dilaporkan oleh pihak desa kepada Bupati Seruyan melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Seruyan dengan melampirkan salinan Surat Keputusan Pengesahan atau penetapan pejabat tersebut. Pasal 5
Dana Bantuan Keuangan Kabupaten sebagaimana dimaksud Pasal 4 digunakan untuk kegiatan-kegiatan peningkatan kesejahteraan Aparatur Pemerintahan Desa berupa Pemberian Tunjangan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Pimpinan dan Anggota BPD, Bendahara Desa, Ketua RT dan RW dengan rincian sebagai berikut : a)
Kepala Desa Rp.1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) perbulan;
b)
Sekretaris Desa (Non PNS) Rp.950.000,- (Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) perbulan;
c)
Kepala Urusan (Kaur) Rp.800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah) perbulan;
d)
Bendahara Desa Rp.750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) perbulan;
e)
Ketua BPD Rp.1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) perbulan;
f)
Wakil Ketua BPD Rupiah) perbulan;
g)
Sekretaris BPD Rp.700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) perbulan;
h)
Anggota BPD Rp.600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) perbulan;
i)
Ketua RT dan Ketua RW Rp.200.000,Rupiah) perbulan.
Rp.800.000,- (Delapan Ratus Ribu
(Dua
Ratus
Ribu
Pasal 6 Dana Bantuan Keuangan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dicantumkan dalam APBDesa dan atau APBDesa Perubahan Tahun Anggaran 2013, pada jenis belanja Tidak Langsung, pada obyek Belanja Pegawai. BAB IV PENYALURAN DANA BANTUAN KEUANGAN KABUPATEN KEPADA DESA Pasal 7 (1)
Penyaluran Dana Bantuan Keuangan Kabupaten Kepada Desa disalurkan langsung ke rekening/Kas Desa;
(2)
Rekening Kas Desa yang dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan rekening pribadi Kepala Desa;
(3)
Penyaluran Dana Bantuan Keuangan Kabupaten dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Daerah Kabupaten Seruyan ke Rekening Desa;
(4)
Penyaluran Dana Bantuan Keuangan Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan secara bertahap dengan rincian sebagai berikut : a)
Tahap Pertama (I) sebesar 50 % (Lima Puluh Persen);
b)
Tahap Kedua (II) sebesar 50 % (Lima Puluh Persen).
(5)
Penyaluran secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dilaksanakan secara sekaligus;
(6)
Penyaluran Tahap Pertama (I) sebesar 50 % Dana Bantuan Keuangan Kabupaten dari pagu, dapat dilaksanakan setelah Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seruyan menerima Dokumen Surat Permohonan Penyaluran Dana Bantuan Keuangan Kabupaten (DBKK) Tahap Pertama Tahun Anggaran 2013 yang inklut dalam Surat Permohonan Pembayaran (SPP) Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I Tahun Anggaran 2013;
(7)
Penyaluran Tahap Kedua (II) sebesar 50 % Dana Bantuan Keuangan Kabupaten dari pagu, dapat dilaksanakan setelah Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seruyan menerima Dokumen Surat Permohonan Penyaluran Dana Bantuan Keuangan Kabupaten Tahap Kedua (II) Tahun Anggaran 2013 yang inklut dalam Surat Permohonan Pembayaran (SPP) Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap Kedua (II) Tahun Anggaran 2013. BAB V
LAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN Pasal 8 (1)
Laporan penyerapan penggunaan DBKK Tahap Pertama (I) dan Kedua (II) Tahun Anggaran 2013 inklut di dalam laporan pertanggungjawaban APBDesa Tahun 2013 masingmasing desa;
(2)
Mekanisme Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyesuaikan dengan Peraturan Bupati Seruyan tentang Pengelolaan Keuangan Desa. BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN ATAS PELAKSANAAN DANA BANTUAN KEUANGAN KABUPATEN KEPADA DESA Pasal 9 (1)
Pembinaan terhadap penggunaan Dana Bantuan Keuangan Kabupaten kepada Desa se-Kabupaten Seruyan untuk tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Pimpinan BPD dan Anggota BPD, Bendahara Desa, Ketua RT dan RW dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dan Kecamatan seKabupaten Seruyan;
(2)
Pembinaan oleh Pemerintah Kabupaten dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Seruyan, Camat se-Kabupaten Seruyan, Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Seruyan dan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau Badan/Dinas/Lembaga Perangkat Daerah yang mempunyai tugas fungsi dalam hal pengelolaan keuangan daerah. Pasal 10
Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi memberikan pedoman/bimbingan pengelolaan Dana Bantuan Keuangan Kabupaten (DBKK) yang mencakup perencanaan, penyusunan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban melalui monitoring dan evaluasi.
Pasal 11 Dalam rangka melaksanakan kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dibebankan pada APBD Kabupaten Seruyan. Pasal 12 Pengawasan atas pelaksanaan DBKK dilaksanakan oleh aparat pengawas fungsional sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Pasal 13 Dalam hal terjadi penyalahgunaan/penyimpangan penggunaan DBKK berdasarkan hasil audit aparat pengawas fungsional/ aparat pemeriksa, maka hasil audit tersebut dijadikan dasar dalam pemberian sanksi berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 14 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada Tanggal 2 Januari 2013 sampai dengan Tanggal 31 Desember 2013. Agar setiap orang mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seruyan. Ditetapkan di Kuala Pembuang pada tanggal 21 Januari 2013 BUPATI SERUYAN, TTD H. M. DARWAN ALI Diundangkan di Kuala Pembuang Pada tanggal 23 Januari 2013 Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERUYAN, TTD Drs. MARKUS, MMA Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19600909 198303 1 012 BERITA DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2013 NOMOR 7
