SALINAN
BUPATI SERUYAN PERATURAN BUPATI SERUYAN NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2014 BUPATI SERUYAN, Menimbang
:
a.
b.
Mengingat
:
bahwa peranan pupuk sangat penting dalam meningkatkan produktivitas dan produksi komoditas pertanian dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional; bahwa untuk meningkatkan kemampuan petani dalam penerapan pemupukan berimbang diperlukan adanya subsidi pupuk;
c.
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 69/ Permentan/SR.130/11/2012 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014;
d.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Seruyan tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014.
1.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
2.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2 4.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6.
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nonmor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
7.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9.
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan:
11.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12.
Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 40/Permentan/SR.140/2/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K Pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;
3 13.
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 250/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Atas Beban Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara;
14.
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 94/PMK.02/2011 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran dan Pertanggungjawaban Subsidi Pupuk;
15.
Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 17/M-DAG/PER/6/2011 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;
16.
Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 43/Permentan/SR.140/8/2011 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk an-Organik;
17.
Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 70/Permentan/SR.140/10/2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenahan Tanah;
18.
Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 70/Permentan/SR.130/12/2011 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun 2012;
19.
Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan Atau Jasa yang Beredar di Pasar;
20.
Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 456/Kpts/OT.160/7/2006 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Khusus Pengkajian Kebijakan Pupuk Dalam Mendukung Ketahanan Pangan;
21.
Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 465/Kpts/OT.160/7/2006 tentang Pembentukan Tim Pengawas Pupuk Bersubsidi Tingkat Pusat;
22.
Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Seruyan (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2008 Nomor 30 Seri E);
23.
Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2014 Nomor 32 Seri A). MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
4 BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah; 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah; 4. Peraturan Daerah selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten; 5. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati; 6. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia; 7. Daerah adalah Kabupaten Seruyan; 8. Kepala Daerah adalah Bupati Seruyan; 9. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Seruyan; 10. Sekretaris Seruyan;
Daerah
adalah
Sekretaris
Daerah
Kabupaten
11. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pertanian, perkebunan, peternakan dan/atau perikanan di Provinsi atau Kabupaten/Kota; 12. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung; 13. Pupuk an-organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika dan atau biologi, dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk; 14. Pupuk organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari bahan organik yang berasal dari tanaman dan/atau hewan yang telah melalui proses rekayasa, dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk mensuplai bahan organik, memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah;
5 15. Pemupukan berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan; 16. Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditataniagakan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan di penyalur resmi Lini IV. Jenis pupuk bersubsidi terdiri dari Urea berwarna pink (merah muda), SP36, ZA, NPK dan Pupuk Organik Granul; 17. Harga Eceran Tertinggi (HET) adalah harga pupuk bersubsidi di Lini IV (di kios penyaluran pupuk di tingkat desa/kecamatan) yang dibeli oleh petani/kelompok tani yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian; 18. Harga Pokok Penjualan (HPP) adalah struktur biaya pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi oleh PT Pupuk Sriwidjaja (Persero) dengan komponen biaya sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Pertanian; 19. Subsidi pupuk adalah selisih antara HPP dikurangi HET dikalikan Volume Penyaluran Pupuk; 20. Sektor pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak, dan budidaya ikan dan/atau udang; 21. Petani adalah perorangan warga Negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman perkebunan dengan luasan tertentu; 22. Pekebun adalah perorangan warga Negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman perkebunan dengan luasan tertentu; 23. Peternak adalah perorangan warga Negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman hijauan pakan ternak dengan luasan tertentu; 24. Pembudidayaan ikan atau udang adalah perorangan warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan, milik sendiri atau bukan, untuk budidaya ikan dan atau udang yang tidak memiliki ijin usaha; 25. Produsen adalah Produsen Pupuk yaitu PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Pupuk Kujang, PT Pupuk Iskandar Muda yang memproduksi Pupuk An-Organik yaitu Pupuk Urea, SP-36, ZA, NPK dan Pupuk Organik di dalam negeri; 26. PT Pupuk Sriwidjaja (Persero) adalah Perusahaan Induk dari PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Pupuk Kujang, PT Pupuk Iskandar Muda;
6 27. Penyalur di Lini III adalah Distributor sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku; 28. Penyalur di Lini IV adalah Pengecer Resmi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian yang berlaku; 29. Kelompoktani adalah kumpulan petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumberdaya pertanian untuk bekerjasama meningkatkan produktivitas usahatani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usahatani secara bersama pada satu hamparan atau kawasan, yang dikukuhkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk; 30. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompoktani (RDKK) adalah perhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun kelompoktani berdasarkan luasan areal usahatani yang diusahakan petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan dan atau udang anggota kelompoktani dengan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi; 31. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Bupati untuk tingkat kabupaten. BAB II PERUNTUKAN PUPUK BERSUBSIDI Pasal 2 (1) Pupuk bersubsidi diperuntukan bagi petani, pekebun, peternak yang mengusahakan lahan seluas-luasnya 2 (dua) hektar dan setiap musim tanam per keluarga petani kecuali pembudidaya ikan dan atau udang seluas-luasnya 1 (satu) hektar; (2) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak diperuntukan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya. BAB III ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI Pasal 3 (1) Alokasi pupuk bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dengan mempertimbangkan usulan kebutuhan yang dianjurkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta alokasi anggaran subsidi pupuk tahun 2014;
7 (2) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana ayat (1) dirinci menurut Kabupaten/Kota, jenis, jumlah, sub sektor dan sebaran bulanan seperti tercantum pada Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan oleh Peraturan ini; (3) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dirinci lebih lanjut menurut Kecamatan, jenis, jumlah, sub sektor dan sebaran bulanan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati; (4) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat ditetapkan pada akhir bulan Januari 2014; (5) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memperhatikan usulan yang diajukan oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan dan udang berdasarkan RDKK yang disetujui oleh Petugas Teknis, Penyuluh atau Kepala Cabang Dinas (KCD) setempat serta ketersediaan anggaran subsidi pupuk pada tahun berjalan. Pasal 4 Dinas yang membidangi tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perkebunan, dan pembudidayaan ikan dan atau udang setempat wajib melaksanakan pembinaan kepada kelompoktani untuk menyusun RDKK sesuai luas areal usahatani dan atau kemampuan penyerapan pupuk di tingkat petani di wilayahnya. Pasal 5 (1) Kekurangan alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi di suatu wilayah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan ayat (4) dapat dipenuhi melalui realokasi antar wilayah, waktu dan sub sektor; (2) Realokasi antar Provinsi ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal; (3) Realokasi antar Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi ditetapkan lebih lanjut oleh Gubennur; (4) Realokasi antar Kecamatan dalam wilayah kabupaten/Kota ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati; (5) Untuk memenuhi kebutuhan petani, realokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dapat dilaksanakan terlebih dahulu sebelum penetapan Gubernur dan atau Bupati berdasarkan rekomendasi dari Dinas Pertanian setempat; (6) Apabila alokasi pupuk bersubsidi di suatu Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan pada bulan berjalan ternyata tidak mencukupi, maka produsen dapat menyalurkan alokasi pupuk bersubsidi di wilayah bersangkutan dari sisa alokasi bulan-bulan sebelumnya dan/atau dari alokasi bulan berikutnya sepanjang tidak melampaui alokasi 1 (satu) tahun.
8 BAB IV PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI Pasal 6 Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri dari pupuk an-organik dan pupuk organik yang diproduksi dan/atau diadakan oleh produsen. Pasal 7 (1) Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sampai ke penyalur Lini IV dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk sektor pertanian yang berlaku; (2) Penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian di penyaluran Lini IV ke petani atau kelompoktani di atur sebagai berikut : a. Penyaluran pupuk bersubsidi ditingkat penyalur Lini IV berdasarkan RDKK sesuai dengan wilayah tanggung jawabnya; b. Penyaluran pupuk sebagaimana dimaksud pada huruf a memperhatikan kebutuhan kelompoktani dan alokasi di masing-masing wilayah; c. Penyaluran pupuk sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai prinsip 6 (enam) tepat yaitu tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu dan mutu. (3) Untuk kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi di Lini IV ke petani atau kelompoktani sebagaimana dimaksud pada ayat (2, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota melakukan pendataan RDKK di wilayahnya , sebagai dasar pertimbangan dalam pengalokasian pupuk bersubsidi sesuai alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan ayat (4); (4) Optimalisasi pemanfaatan pupuk bersubsidi di tingkat petani/kelompoktani di lakukan melalui pendampingan penerapan pemupukan berimbang spesifik lokasi oleh penyuluh; (5) Pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi di penyalur Lini IV ke petani di lakukan oleh petugas pengawas yang ditunjuk sebagai satu kesatuan dari Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) di Kabupaten/Kota. Pasal 8 (1) Produsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, distributor, dan penyalur di Lini IV wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani, pekebun, peternak, dan pembididaya ikan dan atau udang di wilayah tanggung jawabnya sesuai alokasi yang telah ditetapkan;
9 (2) Untuk menjamin ketersediaan pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Produsen dapat berkoordinasi dengan Dinas Pertanian setempat untuk penyerapan pupuk bersubsidi sesuai realokasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5. Pasal 9 (1) Penyalur di Lini IV yang ditunjuk harus menjual pupuk bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET); (2) Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut : Pupuk Urea = Rp. 1.800; per kg; Pupuk SP-36 = Rp. 2.000; per kg; Pupuk ZA = Rp. 1.400; per kg; Pupuk NPK = Rp. 2.300; per kg; Pupuk Organik = Rp. 500; per kg; (3) Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk pembelian oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan dan/atau udang di penyalur Lini IV secara tunai dalam kemasan sebagai berikut : Pupuk Urea = 50 kg; Pupuk SP-36 = 50 kg; Pupuk ZA = 50 kg; Pupuk NPK = 50 kg atau 20 kg; Pupuk Organik = 40 kg atau 20 kg; Pasal 10 Kemasan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) harus diberi label tambahan berwarna merah, mudah dibaca dan tidak mudah hilang/terhapus, yang bertuliskan : “Pupuk Bersubsidi Pemerintah” Barang Dalam Pengawasan BAB V PENGAWASAN DAN PELAPORAN Pasal 11 Produsen wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini I sampai Lini IV sebagaimana di atur dalam Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk sektor pertanian yang berlaku. Pasal 12 (1) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) Provinsi dan Kabupaten/Kota wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi diwilayahnya;
10 (2) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh penyuluh. Pasal 13 (1) Komisi pengawasan pupuk dan pestisida (KPPP) di Kabupaten/Kota wajib menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya kepada Bupati; (2) Bupati menyampaikan laporan hasil pemantauan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Gubernur;
dan
(3) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) di Kabupaten wajib menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Gubernur. BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 14 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seruyan. Ditetapkan di Kuala Pembuang pada tanggal 6 Januari 2014 BUPATI SERUYAN, TTD SUDARSONO Diundangkan di Kuala Pembuang pada tanggal 7 Januari 2014 Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERUYAN, TTD Ir. H. SYAMSURIJAL, M.Si PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c) NIP. 19620724 199103 1 003 BERITA DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2014 NOMOR 6
