SALINAN
BUPATI SERUYAN PERATURAN BUPATI SERUYAN NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN DAN PENETAPAN ALOKASI DANA DESA SE-KABUPATEN SERUYAN TAHUN ANGGARAN 2014 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SERUYAN, Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68 Ayat 1 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 26 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa, perlu diberikan perimbangan keuangan kabupaten dan desa dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD); b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Seruyan tentang Penetapan Alokasi Dana Desa se-Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2014. Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180); 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 26 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2006 Nomor 27 Seri E); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Seruyan (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2008 Nomor 30 Seri E); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2014 Nomor 32 Seri A).
MEMUTUSKAN : Menetapkan :
PEDOMAN DAN PENETAPAN ALOKASI DANA KABUPATEN SERUYAN TAHUN ANGGARAN 2014
DESA
SE-
3
BHJBAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah; 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah; 4. Peraturan Daerah selanjutnya Peraturan Daerah Kabupaten;
disebut
Perda
adalah
5. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati; 6. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia; 7. Daerah adalah Kabupaten Seruyan; 8. Kepala Daerah adalah Bupati Seruyan; 9. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Seruyan; 10. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan; 11. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul, adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten Seruyan; 12. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa; 13. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa; 14. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga Legislasi, penyusunan peraturan desa, anggaran pendapatan dan belanja desa, dan keputusan desa, serta Penampung dan pengatur aspirasi masyarakat;
4 15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 16. Perimbangan Keuangan Kabupaten dan Desa adalah dana yang bersumber dari penerimaan APBD yang dialokasikan kepada Desa; 17. Alokasi Dana Desa, yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Seruyan yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat; 18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDesa adalah Anggaran Tahunan dari program Pemerintahan dan Pembangunan Desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka-angka rupiah, yang mengandung perkiraan target pendapatan dan perkiraan batas tertinggi belanja desa; 19. Alokasi Dana Minimal Desa selanjutnya disingkat ADDM adalah jumlah Alokasi Dana Minimal yang diterima Desa; 20. Alokasi Dana Desa Proporsional selanjutnya disingkat ADDP adalah jumlah Alokasi Dana Proporsional yang diterima Desa. BAB II PEDOMAN ALOKASI DANA DESA Pasal 2 Lampiran dalam Peraturan ini adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Pasal 3 Pelaksanaan ADD akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. BAB III PENYEDIAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) Pasal 4 (1). Sumber Alokasi Dana Desa (ADD) berasal dari bagian penerimaan dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima Pemerintah Kabupaten; (2). Penyediaan dana untuk Alokasi Dana Desa dianggarkan dalam APBD Kabupaten Seruyan;
(ADD)
5 (3). Bagian dari dana perimbangan Pusat dan Daerah yang diterima Pemerintah Kabupaten dialokasikan kepada Desa sebesar 5% (Lima Persen) dari penerimaan dana perimbangan yang ditetapkan dalam APBD setelah dikurangi belanja pegawai. BAB IV PERHITUNGAN DAN PENETAPAN ADD Tata Cara Pengalokasian ADD Pasal 5 (1). ADD untuk masing-masing desa diperhitungkan dengan menggunakan prinsip pemerataan dan keadilan; (2). ADD masing-masing desa ditentukan dengan penjumlahan Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM) dan Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP); (3). Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM) untuk masing-masing desa adalah sebesar 60 % (Enam Puluh Per Seratus) dari plafon Alokasi Dana Desa (ADD) seluruh desa dibagi jumlah desa se-Kabupaten; (4). Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP) untuk masingmasing desa adalah sebesar 40 % (Empat Puluh Per Seratus) dari plafon Alokasi Dana Desa (ADD) se-Kabupaten; (5). Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP) dibagikan sesuai bobot desa bersangkutan berdasarkan variabel yang digunakan/ditetapkan daerah; (6). Bobot desa ditentukan berdasarkan : a. Jumlah penduduk; b. Luas wilayah; c. Keterjangkauan.
Pasal 6 ADD untuk masing-masing desa dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut : ADDx ADDx ADDM ADDPx BKx
= ADDM + (BKx x ADDPx) = Alokasi Dana Desa untuk masing-masing Desa = Alokasi Dana Desa Minimal yang diterima masingmasing desa = Alokasi Dana Desa Proporsional untuk masingmasing desa = Nilai Bobot desa
6 Pasal 7 (1). Untuk menentukan nilai bobot desa dalam penghitungan dengan menggunakan rumus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6), digunakan variabel yang ditentukan berdasarkan karakter dan ketersediaan data di daerah; (2). Untuk menentukan nilai bobot suatu desa dengan menggunakan variabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6), dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut : BKx = apKVpi + awKVwi + ajKVji + ..... dst Bki = nilai bobot suatu desa ap = bobot variabel jumlah penduduk aw = bobot variabel luas wilayah aj = bobot variabel keterjangkauan KVpi = koefisien variabel jumlah penduduk KVwi = koefisien variabel luas wilayah KVji = koefisien variabel keterjangkauan Pasal 8 (1). Penentuan bobot variabel dilakukan dengan menetapkan angka bobot dari masing-masing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2);
dengan variabel
(2). Untuk menentukan koefisien variabel adalah angka variabel dari Desa yang bersangkutan dibagi dengan angka jumlah variabel Kabupaten.
Pasal 9 Hasil Perhitungan ADD untuk masing-masing desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini. BAB V MEKANISME PENYALURAN ALOKASI DANA DESA (ADD) Pasal 10 Pencairan anggaran ADD dapat dilakukan apabila sudah di alokasikan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Penadapatan dan Belanja Desa. Pasal 11 (1). Penyaluran ADD dilakukan dalam 2 (dua) tahap; (2). Tahapan dimaksud terdiri dari Tahap I maksimal sebesar 75 % (Tujuh Puluh lima Persen), dan Tahap II sebesar sisa dari permintaan ADD Tahap I; (3). Penyaluran dana ADD Tahap II dapat dilaksanakan setelah ADD tahap sebelumnya dipertanggungjawabkan.
7 BAB VI PELAKSANAAN Pasal 12 (1). Penggunaan ADD dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan dan skala prioritas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat; (2). Semua penerimaan dan pengeluaran keuangan desa dicatat dan dibukukan dalam buku administrasi keuangan oleh bendaharawan desa; (3). Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari ADD dalam APBDesa, sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Desa; (4). Penggunaan Alokasi Dana Desa adalah sebesar 30% (tiga puluh persen) untuk belanja aparatur dan operasional pemerintahan desa, sebesar 70% (tujuh puluh persen) untuk biaya pemberdayaan masyarakat, seperti : a. Biaya perbaikan sarana publik dalam skala kecil; b. Penyertaan Modal usaha masyarakat melalui BUMDes; c. Biaya untuk pengadaan ketahanan pangan; d. Perbaikan lingkungan dan pemukiman; e. Teknologi tepat guna; f. Perbaikan kesehatan dan pendidikan; g. Pengembangan sosial budaya; h. Dan sebagainya yang dianggap penting; BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 13 Setelah ditetapkannya Peraturan ini maka pelaksanaan ADD wajib berpedoman pada Peraturan ini. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Penetapan Alokasi Dana Desa Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2013 dinyatakan tidak berlaku lagi.
8
BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 14 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada Tanggal 2 Januari 2014 sampai dengan Tanggal 31 Desember 2014, dengan ketentuan apabila ada kekeliruan yang bertentangan dalam Peraturan ini akan dilakukan perubahan. Agar setiap orang mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seruyan. Ditetapkan di Kuala Pembuang Pada tanggal 2 Januari 2014 BUPATI SERUYAN, TTD SUDARSONO Diundangkan di Kuala Pembuang Pada tanggal 3 Januari 2014 Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERUYAN, TTD Ir. H. SYAMSURIJAL, M.Si PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c) NIP. 19620724 199103 1 003 BERITA DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2014 NOMOR 3
