SALINAN
BUPATI SERUYAN PERATURAN BUPATI SERUYAN NOMOR 16 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PEMBENIHAN DAN PEMBIBITAN TANAMAN HUTAN DAN PERKEBUNAN PADA DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN SERUYAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SERUYAN, Menimbang :
a. bahwa telah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2008 tentang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Seruyan dan sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Seruyan yang digunakan sebagai pedoman dalam penetapan Organisasi perangkat Daerah yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi Daerah, dipandang perlu membentuk Organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Seruyan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pembenihan dan Pembibitan tananam hutan dan Perkebunan pada c. Dinas Kehutanan dan Perkebunan kabupaten Seruyan.
Mengingat
:
1.
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokokpokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6.
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
7.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pememrintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentangJabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Sruktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Pembenihan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3616);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Kehutanan dan Kepada Daerah; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3294); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan; 18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) 19. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 20. Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1971 tentang Badan Benih Nasional; 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 22. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Seruyan (Lembaran Daerah Kabupaten SeruyanTahun 2008 Nomor 30 Seri E); 23. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Seruyan (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2008 Nomor 20 Seri D; 24. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Seruyan (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2009 Nomor 23)
MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERATURAN BUPATI SERUYAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PEMBENIHAN DAN PEMBIBITAN TANAMAN HUTAN DAN PERKEBUNAN PADA DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN SERUYAN BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan : 1.
Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.
Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3.
Bupati adalah Bupati Seruyan;
4.
Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Seruyan;
5.
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan;
6.
Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Seruyan;
7.
Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintahan Kabupaten Seruyan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
8.
Kepala Dinas adalah Kepala Perkebunan Kabupaten Seruyan;
9.
Kepala Unit adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pembenihan dan Pembibitan Tanaman Hutan dan Perkebunan pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Seruyan;
Dinas
Kehutanan
dan
10. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Seruyan; 11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Dinas Daerah.
BAB II PENETAPAN DAN KEDUDUKAN Bagian Kesatu PENETAPAN Pasal 2 1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pembenihan dan Pembibitan Tanaman Hutan dan Perkebunan pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Seruyan. 2) Bagan Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pembenihan dan Pembibitan Tanaman Hutan dan Perkebunan pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kebupaten Seruyan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini. 3) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini. Bagian Kedua KEDUDUKAN Pasal 3 1) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pembenihan dan Pembibitan Tanaman Hutan dan Perkebunan pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Seruyan adalah unsur pelaksana teknis operasioanal dinas di lapangan; 2) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pembenihan dan Pembibitan Tanaman Hutan dan Perkebunan pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Seruyan dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
BAB III SUSUNAN ORGANISASI Pasal 4 Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pembenihan dan Pembibitan Tanaman Hutan dan Perkebunan terdiri dari : 1) Kepala UPTD 2) Sub Bagian Tata Usaha 3) Kelompok Jabatan Fungsional BAB IV TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS JABATAN Bagian Kesatu UPTD Pembenihan dan Pembibitan Tanaman Hutan dan Perkebunan Pasal 5 UPTD Pembenihan dan Pembibitan Tanaman Hutan dan Perkebunan mempunyai tugas pokok dalam melakukan sebagai tugas/kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang Dinas Kehutanan dan Perkebunan di bidang pembenihan dan pembibitan tanaman Hutan dan perkebunan. Pasal 6 Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 5, UPTD Pembibitan Tanaman Hutan dan Perkebunan menyelenggarakan fungsi : a. Pengelolaan unit persemaian permanen secara profesional sehingga mampu melaksanakan fungsi sosial dan komersial; b. Pelaksanaan inventarisasi kawasan tegakan sumber benih untuk sumber daya genetik; c. Pelaksanaan pembibitan tanaman hutan untuk penghijauan swadaya dan pekan penghijauan; d. Pembinaan penggunaan bibit/benih, sertifikat sumber, benih dan mutu benih/bibit tanaman untuk wilayah Kabupaten Seruyan; e. Penataan arsip dan dokumen yang menjadi bidang tugasnya; f. Pelaksanaan dan koordinasi intern yang terkait tugas pokoknya; g. Penyusunan dan menyampaikan laporan yang menjadi tugas pokoknya; h. Pembinaan dan mengawasi staf yang menjadi tanggung jawabnya; i. Memberikan saran/pertimbangan dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh Kepala Dinas selaku atasan langsungnya; j. Perumusan kebijakan teknis benih dan kebun produksi perkebunan; k. Pengumpulan bahan benih dan produksi perkebunan; l. Pengembangan benih-benih tanaman perkebunan;
m. Penyediaan benih bermutu; n. Pengembangan dan pengelolaan tanaman perkebunan sesuai kultur teknis budidaya; o. Pengkajian usaha agribisnis perkebunan sesuai bidang tugasnya; p. Pelaksanaan upaya pengelolaan hasil-hasil perkebunan sesuai bidang tugasnya; q. Pelaksanaan urusan Tata Usaha, Rumah Tangga dan Perlengkapan; dan r. Pelaksanaan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. Bagian Kedua Kepala UPTD Pasal 7 Kepala UPTD Pembibitan dan Pembibitan Tanaman Hutan dan Perkebunann mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas/kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang, mengkoordinasikan, memberi petunjuk, melakukan pembinaan dan memonitor dalam pelaksanaan tugas di bidang pembenihan dan pembibitan tanaman hutan dan perkebunan. Pasal 8 Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 7, Kepala UPTD menyelenggarakan fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pembibitan tanaman hutan; b. Perumusan kebijakan teknis benih dan kebun produksi perkebunan; c. Pelaksanaan monitoring dalam pengumpulan bahan benih tanaman hutan, bahan benih tanaman perkebunan dan produksi perkebunan; d. Pengembangan benih-benih tanaman hutan; e. Penyediaan benih bermutu tanaman perkebunan; f. Pelaksanaan inventarisasi dan indentifikasi sumber benih tanaman hutan; g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sumber benih dan peredaran benih dan bibit tanaman hutan; h. Pengawasan dalam pemeliharaan lingkungan persemaian permanen; i. Pengembangan dan pengelolaan tanaman perkebunan sesuai kultur teknis budidaya; j. Pengkajian usaha agribisnis perkebunan sesuai bidang tugasnya; k. Pelaksanaan upaya pengelolaan hasil-hasil perkebunan sesuai bidang tugasnya; l. Pelaksanaan urusan Tata Usaha, Rumah Tangga dan Perlengkapan; dan m. Pelaksanaan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
Pasal 9 Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada pasal 8, Kepala UPTD mempunyai uraian tugas : a. Mengkordinir dalam pembuatan bibit; b. Melaksanakan pengawasan dibidang pemeliharaan bibit tanaman; c. Melakukan pemantauan dan pembinaan dalam penyaluran/pendistribusian bibit tanaman; d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil penyaluran bibit tanaman; e. Melaksanakan inventarisasi dan indentifikasi sumber benih tanaman; f. Melaksanakan penilaian sumber benih tanaman; g. Melaksanakan penilaian mutu bibit tanaman; h. Melakukan pemantauan dan pembinaan dalam pengujian mutu benih tanaman; i. Melakukan sertifikasi sumber benih, mutu bibit dan mutu benih; j. Melaksanakan monitoring dan evaluasi sumber benih tanaman; k. Melaksanakan monitoring dan evaluasi peredaran bibit tanaman; l. Melaksanakan monitoring dan evaluasi peredaran benih tanaman; m. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis pembibitan tanaman; n. Melakukan monitoring, pembinaan dan pengawasan dalam pemeliharaan peralatan, mesin, sarana dan prasarana Persemaian Permanen; o. Melakukan pengawasan dalam pemeliharaan lingkungan persemaian permanen; p. Menyusun rencana/program kegiatan UPTD yang merupakan penjabaran dari rencana/program Operasional Dinas; q. Melaksanakan kebijakan teknis oprasional pengembangan pembibitan sesuai kultur teknis; r. Membuat petunjuk teknis/petunjuk oprasional pembibitan yang merupakan acuan dalam pelaksanaan UPTD; s. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan uraian tugas dan tanggung jawab untuk kelancaran pelaksanaan tugas; t. Memberikan pembinaan dan bimbingan kepada bawahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugas masing-masing agar tercapai efektivitas pelaksanaan tugas; u. Menyediakan pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan rencana dan prosedur kerja yang berlaku agar tercapai tujuan secara tepat dan efisien; v. Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan ketatausahaan yang meliputi : urusan tata usaha, rumah tangga dan perlengkapan serta urusan lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas; w. Memeriksa hasil kerja bawahan berdasarkan rencana dan prosedur untuk menemukan kesalahan-kesalahan guna penyempurnaan lebih lanjut;
x. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengawasan agar pelaksanaan kegiatan tepat sasaran; y. Melaporkan pelaksanaan kegiatan UPTD Pembenihan dan Pembibitan Tanaman Hutan dan Perkebunan kepada atasan; z. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan yang diberikan atasan baik secara tertulis maupun lisan. Bagian Ketiga Sub Bagian Tata Usaha Pasal 10 Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD Pembenihan dan Pembibitan Tanaman Hutan dan Perkebunan mempunyai tugas pokok membantu Kepala UPTD dalam pengelolaan administrasi umum, perlengkapan, keuangan dan kepegawaian, penyusunan rencana program serta anggaran UPTD Pembenihan dan Pembibitan Tanaman Hutan dan Perkebunan. Pasal 11 Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksudkan pada pasal 10, Kepala Sub Bagian Tata Usaha Menyelenggarakan fungsi : a. Penyusunan dan pembuatan program dan rencana kegiatan UPTD; b. Penatausahaan administrasi surat menyurat (pengagendaan, pemantelan, pengetikan surat, penomoran, cap stempel, pengiriman dan pengarsipan surat); c. Penyelenggaraan urusan kepegawaian UPTD; d. Penyimpan dan penyusunan rencana kebutuhan alat tulis kantor (ATK), blangko BAP, lembar disposisi, peralatan, sarana dan prasarana pada UPTD; e. Penataan kearsipan surat masuk/keluar, bidang pegawai, absensi, laporan barang inventaris, berkas-berkas bibit, dan lain-lain; f. Penyusunan dan pembuatan laporan bulanan (laporan bulanan bibit, laporan bulanan absensi lain-lain); g. Penyusunan dan pembuatan Laporan Tahunan; dan h. Pelaksanaan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; i. Pelaksanaan kegiatan Tata Usaha, Rumah Tangga dan Perlengkapan pada UPTD; Pasal 12 Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksudkan pada pasal 11, Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai uraian tugas : a. Mengkoordinir pelaksanaan tugas-tugas bidang penatausahaan kantor (Tata Usaha, Kepegawaian, pengelolaan barang inventaris dan pakai habis, pemeliharan kebersihan kantor/gedung, lingkungan, sarana prasarana, peralatan, pemeliharaan bibit dan lainlain);
b. Mengkoordinir pengamanan kearsipan, kantor/gedung, peralatan, sarana prasarana dan lingkungan; c. Mengkoordinir penyimpanan dan pengurusan usulan kenaikan pangkat, gaji berkala, cuti, mutasi dan lain-lain urusan kepegawaian; d. Menyusun dan pembuatan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dll; e. Melaksanakan pengawasan keaktifan dan kedisiplinan staf dan pekerjaan lapangan; f. Menyusun dan membuat Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMD); g. Melaksanakan pengawasan penggunaan barang inventaris dan pakai habis; h. Membuat Kartu Inventaris Barang (KIB) yang terdiri dari peralatan, mesin, kendaraan bermotor, gedung, tanah dan lain-lain; i. Membuat Kartu Inventaris Ruangan (KIR); j. Melaksanakan pemiliharaan, pengawasan penggunaan dan penyimpanan barang inventaris; k. Mengkoordinir pemeliharaan dan perbaikan kantor / gedung, sarana prasarana, peralatan, mesin, kendaraan bermotor dan perlengkapan lainnya; l. Mengkoordinir pelaksanaan kebersihan lingkungan, yang meliputi kebersihan halaman kantor / gedung, saluran air/drainase, bedengan bibit, bedengan semai, jalan lingkungan, embung air yang berada di dalam lingkungn kantor UPTD; m. Melaksanakan pemeriksaan harian atas hasil pelaksanaan kebersihan lingkungan; n. Mengkoordinir pembuatan limbah dan sampah; o. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diperintahkan oleh kepala UPTD. BAB V TATA KERJA Pasal 13 Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pembenihan dan Pembibitan Tanaman Hutan dan Perkebunan pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, serta kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi simplikasi dan sinkronisasi secara Vertikal dan Horizontal baik dalam lingkungan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan maupun dengan Instansi/Satuan Kerja Perangkat Daerah lainya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
Pasal 14 1) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Seruyan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan, memberi petunjuk, mengendalikan, memberikan bimbingan dan mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing. 2) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan serta penyampaian laporan secara tepat waktu; 3) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Seruyan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut serta bahan memberikan petunjuk dan pembinaan kepada bawahan. BAB VI KEPEGAWAIAN Pasal 15 1) Kepala Unit, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usulan Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah; 2) Kepala UPTD merupakan jabatan sruktural Eselon IV.a dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan jabatan sruktural Eselon IV.b; 3) Pembinaan kepegawaian di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan di lakukan oleh Bupati sebagai pembina Pegawai Negri Sipil. Pasal 16 Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Seruyan diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. BAB VII PEMBIAYAAN Pasal 17 1) Segala biaya dikeluarkan untuk melaksanakan kegiatan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan dapat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seruyan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan sumber-sumber lain yang tidak mengikat;
2) Pada Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan apabila memungkinkan dapat ditetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja sendiri sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 18 Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Paraturan Bupati Seruyan Nomor 15 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan kabupaten Seruyan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi dimana Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pembenihan dan Pembibitan Tanaman Hutan dan Perkebunan pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Seruyan yang berlaku dapat dilaksanakan sesuai Peraturan Bupati. Pasal 19 Hal-hal yang lebih teknis dan belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan dikeluarkan petunjuk lebih lanjut dengan Surat Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Seruyan. Pasal 20 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seruyan. Ditetapkan di Kuala Pembuang pada tanggal 4 Juni 2014 BUPATI SERUYAN TTD Diundangkan di Kuala Pembuang pada tanggal 6 Juni 2014
SUDARSONO
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERUYAN TTD H. SYAMSURIJAL Pembina Utama Muda NIP. 19620724 199103 1 003 BERITA DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2014 NOMOR 16
LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI SERUYAN NOMOR TAHUN 2014 TANGGAL 2014.
STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PEMBENIHAN DAN PEMBIBITAN TANAMAN HUTAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN SERUYAN
BUPATI SERUYAN TTD SUDARSONO
