BUPATI MUSI RAWAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS NOMOR 2 TAHUN 2007 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MUSI RAWAS, Menimbang : a. bahwa tata cara pencalonan, pemilihan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian kepala desa telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 2 Tahun 2007 dan telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 9 Tahun 2010; b. bahwa perkembangan dan kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat menyebabkan perubahan terhadap aktifitas manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru; c. bahwa dalam rangka pemanfaatan teknologi informasi sebagai upaya peningkatan efektipitas dan efesiensi dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa maka perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 9 Tahun 2010; d.
Mengingat
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.
: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
Page 1 of 7
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 ); 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 8. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2007 Nomor 1); 9. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2010 Nomor 9). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS dan BUPATI MUSI RAWAS MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS NOMOR 2 TAHUN 2007 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DESA.. Page 2 of 7
Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2007 Nomor 2), diubah sebagai berikut : 1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut : Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas. 2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas. 3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas. 4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten. 5. Camat adalah Kepala Kecamatan. 6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. 9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa. 10. Bakal Calon adalah warga masyarakat Desa setempat yang memenuhi persyaratan untuk dipilih menjadi Calon Kepala Desa. 11. Calon yang berhak dipilih adalah Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Badan Permusyawaratan Desa. 12. Calon terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam Pemilihan Calon Kepala Desa. 13. Pejabat Kepala Desa adalah seorang yang diangkat oleh Pajabat yang berwenang untuk melaksanakan hak, wewenang dan kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu. 14. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang berhak untuk mengangkat dan memberhentikan Kepala Desa. 15. Pemilih adalah penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk mempergunakan hak pilihnya. Page 3 of 7
16. Hak Pilih adalah hak yang dimiliki Pemilih untuk menentukan sikap pilihannya.; 17. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa untuk mendapatkan Bakal Calon dari warga masyarakat setempat. 18. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan baik dari segi administrasi maupun kemampuan dan kepemimpinan para Bakal Calon Kepala Desa. 19. Kampanye adalah suatu media yang dipergunakan untuk menarik simpati pemilih yang dilakukan oleh calon yang berhak dipilih berupa penyampaian program yang akan dilaksanakan apabila yang bersangkutan terpilih menjadi Kepala Desa. 20. E-vooting adalah Pemilihan teknologi Informasi.
secara
elektronik
yang
menggunakan
2. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut : Pasal 7 (1) Yang dapat dipilih menjadi Kepala Desa adalah penduduk desa warga negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat: a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. setia dan taat kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah Republik Indonesia; c. berpendidikan paling rendah tamat sekolah lanjutan tingkat pertama dan/atau sederajat; d. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat pendaftaran; e. sehat jasmani dan sehat rohani (kejiwaan); f.
berkelakuan baik;
g. menyerahkan daftar riwayat hidup lengkap memuat antara lain riwayat pendidikan dan pekerjaan serta keluarga kandung, suami dan istri; h. tidak pernah dipidana penjara yang telah mempunyai ketentuan hukum tetap dengan ancaman paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih; i.
tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
j.
mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di desa setempat;
k. belum pernah menjabat sebagai kepala desa selama 2 (dua) kali masa jabatan; l.
tidak dalam status sebagai kepala desa, penjabat kepala desa, anggota BPD dan perangkat desa;
m. bersedia dicalonkan menjadi kepala desa; n. bersedia tinggal dan menetap di desa apabila terpilih menjadi kepala desa; Page 4 of 7
o. tidak pernah terlibat narkoba; p. terdaftar sebagai penduduk desa setempat secara sah dan bertempat tinggal tetap di desa yang bersangkutan, kecuali putra desa yang berada di luar desa yang bersangkutan; (2) Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi : a. surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani di atas materai Rp. 6.000,- oleh calon sendiri, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf l, huruf m, huruf n, huruf o dan huruf q; b. foto copy ijasah yang telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang, sebagai pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c; c. foto copy akta kelahiran yang telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang, sebagai pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e; d. surat keterangan dokter pemerintah, sebagai pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f; e. surat keterangan berkelakuan baik yang dibuktikan dari kepolisian, sebagai pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f; f. daftar riwayat hidup calon, dibuat dan ditandatangani oleh calon, sebagai pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h; g. surat keterangan tidak pernah dihukum pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan ancaman paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih dari pengadilan negeri, sebagai syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h; h. surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri, sebagai pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j; i. foto copy KTP,KK dan surat keterangan domisili dari kepala desa, sebagai syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p; dan j. Surat keterangan bebas narkoba dari dokter pemerintah dan surat keterangan tidak terlibat narkoba dari instansi yang berwenang. (3) Bagi Kepala Desa, Anggota BPD, Perangkat Desa yang akan mencalonkan diri sebagai Kepala Desa harus mengundurkan diri dari jabatannya dengan dibuktikan surat pernyataan pengunduran diri yang ditandatangani dengan materai Rp. 6.000,(4) Pegawai Negeri yang mencalonkan diri sebagai calon kepala desa selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), juga harus memiliki surat izin tertulis dari Bupati. (5) Pegawai Negeri Sipil yang berasal dari TNI dan Polri yang mencalonkan diri sebagai calon kepala desa selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), juga harus memiliki surat izin tertulis dan persetujuan dari instansi induknya. (6) Tenaga Honorer yang mencalonkan diri sebagai kepala desa, apabila terpilih harus mengundurkan diri sebagai tenaga honorer. Page 5 of 7
(7) Bagi calon kepala desa yang terpilih dan diangkat menjadi kepala desa terhitung mulai tanggal pelantikan sebagai kepala desa harus bertempat tinggal di desa yang bersangkutan. 3. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut : Pasal 28 (1) Pemungutan suara dilakukan dengan cara memberikan suara melalui surat suara atau menggunakan e-voting yang berisi nomor, foto dan nama calon. (2) Pemberian suara untuk pemilihan dilakukan dengan mencoblos calon tanda gambar calon dalam surat suara atau memilih salah satu calon yang terdapat dalam peralatan e-voting (3) Pemberian suara dengan menggunakan e-voting akan diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati. (4) Apabila dalam pemilihan hanya terdapat satu calon, maka dalam pelaksanaan pemungutan suara harus disediakan 2 (dua) tanda gambar yang berbeda masing-masing untuk yang mendukung dan tidak mendukung. (5) Tempat pemungutan suara di Balai Desa atau tempat lain ditetapkan oleh Panitia Pemilihan. (6) Waktu pelaksanaan Pemungutan suara dimulai sejak pukul 08.00 Wib sampai dengan selesai yang ditentukaan oleh Panitia Pemilihan. (7) Pada saat pemungutan suara Calon Kepala Desa diwajibkan hadir dan tidak boleh diwakilkan. 4. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut : Pasal 29 (1) Untuk keperluan pemungutan suara dalam pemilihan, Panitia Pemilihan menyediakan : a. surat suara yang memuat nomor, foto dan nama calon kepala desa yang berhak dipilih dan pada bagian bawahnya ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan sebagai tanda surat suara yang sah. b. Kotak suara sebagai tempat surat suara yang digunakan oleh pemilih yang ukurannya ditetapkan oleh Panitia Pemilihan. c. Bilik suara atau tempat khusus untuk pelaksanaan pemberian suara. d. Alat pencoblosan dan bantalan coblos dalam bilik suara. e. Papan tulis yang memuat nama-nama calon Kepala Desa yang berhak dipilih yang digunakan untuk penghitungan suara. (2) Bahan, bentuk, format, ukuran dan jumlah surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan oleh Panitia Pemilihan. (3) Pengadaan surat suara beserta perlengkapan pelaksanaan pemilihan dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan.
Page 6 of 7
(4) Untuk keperluan pemungutan suara dengan menggunakan e-voting akan di fasilitasi oleh pemerintah Kabupaten. 5. Ketentuan Pasal 45 diubah, sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut : Pasal 45 Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD, karena berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, tindak pidana Narkoba, dan makar atau tindak pidana terhadap keamanan negara. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas. Ditetapkan di Lubuklinggau pada tanggal 2 Desember 2013 BUPATI MUSI RAWAS, dto RIDWAN MUKTI Diundangkan di Lubuklinggau pada tanggal 2 Desember 2013 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS, dto H. ISBANDI ASRYAD, S.H., M.Si. PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19580917 197902 1 001 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2013 NOMOR 4 Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS Kepala Bagian Hukum
MUKHLISIN, SH, MH MH.. Pembina NIP. 19700623 199202 1 003
Page 7 of 7
