BUPATI GUNUNGKIDUL PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL NOMOR 11 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI GUNUNGKIDUL, Menimbang : a. bahwa Kepala Desa wajib memberikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan; b. bahwa untuk kelancaran penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dipandang perlu menetapkan pedoman; c. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa; 5. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 21 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kecamatan; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 19 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa; MEMUTUSKAN : Menetapkan :
PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gunungkidul. 3. Kepala Daerah adalah Bupati Gunungkidul. 4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah. 5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kasatuan Republik Indonesia. 6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. 7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan BPD dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. 9. Kepala Desa adalah pemimpin desa yang dipilih langsung oleh bersangkutan.
penduduk desa yang
10. Penjabat Kepala Desa adalah yang ditunjuk oleh BPD untuk melaksanakan fungsi, tugas, wewenang, dan kewajiban Kepala Desa dalam tenggang waktu tertentu. 11. Perangkat Desa adalah Pembantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Bagian, Kepala Urusan, Dukuh, dan Staf. 12. Tugas Pembantuan adalah Penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan/atau desa dari Pemerintah Provinsi kepada Daerah dan/atau desa serta dari Pemerintah Daerah kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu. 13. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disebut LPPDesa adalah Laporan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) yang disampaikan oleh Kepala Desa kepada Kepala Daerah. 14. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa yang selanjutnya disebut LKPJ adalah Laporan yang berupa informasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa selama 1 (satu) tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD. 15. Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah Informasi Pemerintahan Desa kepada masyarakat melalui media yang tersedia di desa.
Penyelenggaraan
BAB II LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
Pasal 2 Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa terdiri dari : 1. LPPDesa kepada Kepala Daerah; 2. LKPJ kepada BPD; 3. Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Masyarakat. BAB III LPPDesa KEPADA KEPALA DAERAH Bagian Kesatu Rung Lingkup Pasal 3 Ruang lingkup LPPDesa yang disampaikan kepada Kepala Daerah mencakup penyelenggaraan : 1. Urusan Pemerintahan Desa; 2. Tugas Pembantuan; 3. Tugas Umum Pemerintahan. Bagian Kedua Muatan Pasal 4 (1) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 1 terdiri dari : a. urusan yang menjadi kewenangan desa; dan b. kewenangan Daerah yang diserahkan kepada Desa. (2) Penyelenggaraan Urusan yang menjadi kewenangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi : a. Organisasi Pemerintahan Desa; b. Lembaga Kemasyarakatan Desa; c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes); d. Peraturan Desa; e. Peraturan Kepala Desa; f. Keputusan Kepala Desa; g. Kerjasama Desa. (3) Penyelenggaraan kewenangan Daerah yang diserahkan kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah kewenangan yang diterima Desa. (4) Materi LPPDesa mengenai Organisasi Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi : a. dasar hukum; b. program kerja, kegiatan dan pelaksanaannya; c. keadaan Aparat Pemerintah Desa (terisi/lowong); d. kondisi sarana dan prasarana (lengkap, kurang, mencukupi atau lainnya); e. permasalahan dan solusi.
(5) Materi LPPDesa mengenai Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi : a. dasar hukum; b. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang terbentuk; c. jumlah dan realisasi anggaran; d. kondisi sarana dan prasarana (lengkap, kurang, mencukupi atau lainnya); e. permasalahan dan solusi. (6) Materi LPPDesa mengenai Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, dan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, e dan f meliputi : a. jumlah dan jenis Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, dan Keputusan Kepala Desa yang telah ditetapkan; b. proses pengambilan keputusan. (7) Materi LPPDesa mengenai Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g terdiri dari : a. kerja sama antar desa meliputi : 1) desa yang diajak kerjasama; 2) dasar hukum; 3) bidang kerjasama; 4) nama kegiatan; 5) jumlah SDM yang terlibat; 6) sumber dan jumlah anggaran; 7) jangka waktu kerjasama; 8) hasil (output) dari Kerjasama; 9) permasalahan dan solusi; 10) lain-lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan. b. kerjasama dengan pihak ketiga meliputi : 1) mitra yang diajak kerjasama; 2) dasar hukum; 3) bidang kerjasama; 4) nama kegiatan; 5) jumlah SDM yang terlibat; 6) sumber dan jumlah anggaran; 7) jangka waktu kerjasama; 8) hasil (output) dari Kerjasama; 9) permasalahan dan solusi; 10) lain-lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan. (8) Materi LPPDesa mengenai kewenangan Daerah yang diserahkan kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit menjelaskan : a. dasar hukum; b. program dan kegiatan; c. realisasi pelaksanaan program dan kegiatan; d. jumlah dan realisasi anggaran;
e. sarana dan prasarana yang digunakan; f. permasalahan dan solusi.
Pasal 5 (1) Penyelenggaraan Tugas pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 2 meliputi : a. tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah; b. tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah Provinsi; c. tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah Daerah. (2) Materi LPPDesa mengenai Tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. dasar hukum; b. instansi pemberi tugas pembantuan; c. program, kegiatan dan pelaksanaannya; d. jumlah dan sumber anggaran; e. permasalahan dan solusi.
Pasal 6 (1) Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 3 meliputi : a. koordinasi; b. kependudukan; c. pertanahan; d. pembinaan sosial dan politik; dan e. ketenteraman dan ketertiban masyarakat; f. tugas-tugas umum pemerintahan yang dilaksanakan oleh desa. (2) Materi LPPDesa mengenai tugas umum pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi : a. program dan kegiatan; b. jumlah SDM yang terlibat; c. sumber dan jumlah anggaran yang digunakan untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan; d. sarana dan prasarana yang digunakan; e. permasalahan dan solusi. Bagian Ketiga Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Pasal 7 (1) Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa mencakup : a. rencana Pendapatan; b. rencana Belanja; c. realisasi Anggaran;
d. sumber-sumber Pendapatan Desa; e. penggunaan Belanja. (2) Rencana pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah pendapatan dalam satu tahun anggaran berjalan. (3) Rencana Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari Belanja Rutin dan Belanja Pembangunan. (4) Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari Realisasi pendapatan dan realisasi Belanja Rutin dan Belanja Pembangunan. (5) Sumber-sumber pendapatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari : a. sisa anggaran tahun lalu; b. sumber Pendapatan Desa, terdiri dari : 1) Pendapatan Asli Desa; 2) bagi hasil pajak dan retribusi daerah; 3) bagian dari dana perimbangan keuangan; 4) bantuan keuangan; 5) sumbangan dari pihak ketiga; 6) pinjaman Desa; dan 7) pendapatan lain-lain yang sah. (6) Penggunaan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari : a. belanja rutin; dan b. belanja pembangunan. Pasal 8 (1) Belanja rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) huruf a meliputi : a. belanja Pemerintah Desa; 1) belanja Aparatur Pemerintah Desa; 2) belanja operasional Pemerintah Desa. b. belanja operasional BPD dan sekretariat BPD; c. belanja operasional Lembaga Kemasyarakatan Desa; d. belanja operasional Lembaga Kemasyarakatan Desa lainnya. (2) Belanja Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) huruf b meliputi : a. belanja pembangunan fisik; b. belanja pembangunan non fisik; c. belanja pembangunan lainnya. Pasal 9 (1) Belanja Pembangunan Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a terdiri dari : a. belanja sarana dan prasarana Pemerintahan Desa; b. belanja prasarana produksi pertanian; c. belanja prasarana pemasaran; d. belanja prasarana sosial, pendidikan, dan kesehatan; e. belanja prasarana perhubungan.
(2) Belanja Pembangunan non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b terdiri dari : a. belanja peningkatan SDM masyarakat; dan b. penguatan modal usaha. (3) Belanja Pembangunan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c adalah belanja pembangunan yang dibiayai oleh Desa dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
Bagian Keempat Penyusunan dan Tata Cara Penyampaian LPPDesa Pasal 10 (1) Penyusunan LPPDesa menganut prinsip transparansi dan akuntabilitas. (2) LPPDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, disusun dan disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Camat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. (3) LPPDesa akhir masa jabatan Kepala Desa disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Camat paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
BAB IV LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DESA KEPADA BPD Bagian Kesatu Ruang Lingkup Pasal 11 (1) Ruang lingkup LKPJ mencakup penyelenggaraan : a. Urusan Pemerintahan Desa; b. Tugas Pembantuan; dan c. Tugas Umum Pemerintahan. (2) LKPJ Kepala Desa terdiri atas : a. LKPJ akhir tahun anggaran; dan b. LKPJ akhir masa jabatan. Bagian Kedua Muatan LKPJ Pasal 12 LKPJ paling sedikit menjelaskan : 1.
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Desa;
2.
penyelenggaraan Tugas Pembantuan; dan
3.
penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan. Pasal 13
(1) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 angka 1 memuat penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan desa dan kewenangan Daerah yang diserahkan kepada Desa. (2) Urusan yang menjadi kewenangan desa dan kewenangan Daerah yang diserahkan kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup urusan yang menjadi kewenangan desa sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) dan kewenangan Daerah yang diserahkan kepada desa sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3). (3) Penyelenggaraan Urusan yang menjadi kewenangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. program dan kegiatan serta realisasi pelaksanaan; b. jumlah dan realisasi anggaran; c. sarana dan prasarana; d. permasalahan dan solusi. (4) Penyelenggaraan kewenangan Daerah yang diserahkan kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. dasar hukum; b. program kegiatan dan pelaksanaannya; c. jumlah dan realisasi anggaran; d. kondisi sarana dan prasarana (lengkap, kurang, mencukupi atau lainnya); e. permasalahan dan solusi.
Pasal 14 (1) Penyelenggaraan Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 angka 2 adalah tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah. (2) Penyelenggaraan tugas pembantuan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. dasar hukum; b. instansi pemberi tugas pembantuan; c. program dan kegiatan serta pelaksanaannya; d. jumlah dan sumber anggaran; e. permasalahan dan solusi.
Pasal 15 (1) Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 angka 3 meliputi tugas umum pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1). (2) Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit menjelaskan : a. program dan kegiatan serta realisasi pelaksanaan kegiatan; dan
b. permasalahan dan solusi. Bagian Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Pasal 16 Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri dari : 1. Pendapatan desa meliputi : a. Sisa anggaran tahun lalu; b. Sumber Pendapatan Desa, terdiri dari : 1) Pendapatan Asli Desa; 2) Bagi hasil pajak dan retribusi daerah; 3) Bagian dari dana perimbangan keuangan; 4) Bantuan keuangan; 5) Sumbangan dari pihak ketiga; 6) Pinjaman Desa; 7) Pendapatan lain-lain yang sah; dan 2. Belanja desa meliputi : a. Target Belanja Rutin dan Pembangunan; b. Realisasi anggaran; c. Permasalahan dan solusi. Bagian Ketiga Penyusunan dan Tata Cara Penyampaian LKPJ Pasal 17 LKPJ Kepala Desa disusun berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) yang merupakan penjabaran tahunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Pasal 18 (1) LKPJ kepada BPD disampaikan 1(satu) kali dalam satu tahun dalam rapat BPD. (2) LKPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh BPD sesuai dengan tata tertib BPD. (3) Berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) BPD menetapkan Keputusan BPD tentang Rekomendasi LKPJ Kepala Desa. (4) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah LKPJ diterima. (5) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Kepala Desa dalam rapat BPD sebagai rekomendasi kepada Kepala Desa untuk perbaikan penyelenggaraan Pemerintahan Desa. (6) Apabila LKPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditanggapi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah LKPJ diterima, maka dianggap tidak ada rekomendasi untuk penyempurnaan. Pasal 19
(1) LKPJ Kepala Desa akhir tahun anggaran disampaikan kepada BPD paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. (2) LKPJ Akhir Masa Jabatan Kepala Desa kepada BPD paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Kepala Desa berakhir masa jabatannya. (3) LKPJ Akhir Masa Jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan ringkasan laporan tahun-tahun sebelumnya ditambah dengan LKPJ sisa masa jabatan yang belum dilaporkan. Pasal 20 Sisa waktu penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang belum dilaporkan dalam LKPJ oleh Kepala Desa yang berakhir masa jabatannya, dilaporkan oleh Kepala Desa terpilih atau penjabat Kepala Desa berdasarkan laporan dalam memori serah terima jabatan. Pasal 21 Apabila Kepala Desa berhenti atau diberhentikan sebelum habis masa jabatannya berakhir, LKPJ disampaikan oleh penjabat Kepala Desa.
BAB V INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA KEPADA MASYARAKAT Pasal 22 (1) Kepala Desa wajib memberikan Informasi masyarakat.
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada
(2) Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa atau media lain. (3) Muatan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan ringkasan LPPDesa. (4) Masyarakat dapat memberikan tanggapan atas Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai bahan masukan perbaikan penyelenggaraan Pemerintahan Desa. (5) Tata cara penyampaian tanggapan atau saran dari masyarakat atas LPPDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melalui surat tertulis ditujukan kepada Kepala Desa dan/atau disampaikan langsung secara lisan pada saat LPPDesa diinformasikan Kepala Desa melalui pertemuan masyarakat desa. BAB VI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 23 Kepala Desa yang pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini masih menggunakan Program Kerja Tahunan Desa (PKTD) sebagai rencana kerja tahunan, Penyusunan LKPJ Desa didasarkan pada rencana kerja tahunan desa.
BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 24 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penetapannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul. Ditetapkan di Wonosari pada tanggal 30 April 2007 BUPATI GUNUNGKIDUL, ttd. SUHARTO Diundangkan di Wonosari pada tanggal 30 April 2007 SEKRETARIS DAERAH KABUPTEN GUNUNGKIDUL, ttd. BAMBANG HARIANTO BERITA DAERAH SERI E.
KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN
2007 NOMOR 07
LAMPIRAN PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL NOMOR 11 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
I.
FORMAT LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA KEPADA KEPALA DAERAH
FORMAT SAMPUL LAMBANG DAERAH
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA KEPALA DESA KEPADA KEPALA DAERAH
DESA/KECAMATAN/KABUPATEN …………………………………..
TAHUN ………………….
SISTEMATIKA LPPDesa
Kata Pengantar …………………………………… (maksimal 2 halaman) BAB I
PENDAHULUAN A. Dasar Hukum (dijelaskan Undang-Undang tentang Pemerintahan Desa dan beberapa petunjuk pelaksanaannya).
penyelenggaraan
B. Gambaran Umum Desa : 1. Kondisi geografis Desa : Batas administrasi Desa, Luas Wilayah, Topografis, dan lain-lain yang diangap perlu. 2. Gambaran Umum Demografis : jumlah penduduk, komposisi penduduk menurut jenis kelamin, struktur usia, jenis pekerjaan, pendidikan, dan agama. 3. Kondisi ekonomi : a. Potensi Unggulan Desa b. Pertumbuhan Ekonomi (tiga tahun terakhir) BAB II
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDESA) A. Visi dan Misi B. Strategi dan Arah Kebijakan Desa C. Prioritas Desa
BAB III
URUSAN PEMERINTAHAN DESA A. Organisasi Pemerintahan Desa 1. Dasar Hukum 2. Program dan kegiatan serta realisasi pelaksanaannya 3. Keadaan Aparat Pemerintah Desa (terisi/lowong) 4. Kondisi Sarana dan prasarana (lengkap, kurang, mencukupi atau lainnya) 5. Permasalahan dan solusi 6. Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan B. Lembaga Kemasyarakatan Desa 1. Dasar Hukum 2. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang ada 3. Jumlah dan realisasi anggaran 4. Kondisi Sarana dan prasarana (lengkap, kurang, mencukupi atau lainnya) 5. Permasalahan dan solusi 6. Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan C. Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, dan Keputusan Kepala Desa 1. Jumlah dan jenis Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, dan Keputusan Kepala Desa yang telah ditetapkan 2. Proses pengambilan Keputusan D. Kerjasama Desa. 1. Kerjasama antar desa : a. Desa yang diajak kerjasama
b. Dasar hukum c. Bidang kerjasama d. Nama kegiatan e. Jumlah SDM yang terlibat f. Sumber dan jumlah anggaran g. Jangka waktu kerjasama h. Hasil (output) dari Kerjasama i. Permasalahan dan Solusi j. Lain-lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan 2. Kerjasama desa dengan pihak Ketiga a. Mitra yang diajak kerjasama b. Dasar hukum c. Bidang kerjasama d. Nama kegiatan e. Jumlah SDM yang terlibat f. Sumber dan jumlah anggaran g. Jangka waktu kerjasama h. Hasil (output) dari Kerjasama i. Permasalahan dan Solusi j. Lain-lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan E. Kewenangan Daerah yang diserahkan kepada Desa 1. Dasar Hukum 2. Program dan kegiatan 3. Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan 4. Jumlah dan Realisasi anggaran 5. Sarana dan Prasarana yang digunakan 6. Permasalahan dan solusi BAB IV
TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA A. Dasar hukum B. Instansi pemberi tugas pembantuan C. Program dan kegiatan serta realisasi pelaksanaannya D. Jumlah dan sumber anggaran yang digunakan E. Permasalahan dan solusi. F. Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan
BAB V
TUGAS UMUM PEMERINTAHAN A. Koordinasi 1. Forum koordinasi 2. Materi koordinasi 3. Jumlah Kegiatan Koordinasi yang dilaksanakan 4. Jumlah dan realisasi anggaran 5. Hasil dan manfaat koordinasi
6. Tindaklanjut hasil koordinasi 7. Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan B. Kependudukan 1. Program dan kegiatan 2. Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan 3. Jumlah dan realisasi anggaran 4. Permasalahan dan solusi C. Pertanahan 1. Program dan kegiatan 2. Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan 3. Jumlah dan realisasi anggaran 4. Permasalahan dan solusi D. Pembinaan Sosial dan Politik 1. Program dan kegiatan 2. Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan 3. Jumlah dan realisasi anggaran 4. Permasalahan dan solusi E. Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat 1. Gangguan yang terjadi 2. Pihak-pihak yang menangani 3. Jumlah dan realisasi anggaran 4. Penanggulangan dan kendalanya 5. Keikutsertaan aparat keamanan dalam penanggulangan 6. Permasalahan dan solusi BAB VI
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA A. Rencana Pendapatan (rencana pendapatan dalam satu tahun anggaran) B. Rencana Belanja 1. Belanja Rutin 2. Belanja Pembangunan C. Realisasi Anggaran 1. Pendapatan 2. Belanja a. Belanja Rutin b. Belanja Pembangunan D. Sumber-sumber Pendapatan Desa 1. Sisa anggaran tahun lalu 2. Sumber Pendapatan Desa a. Pendapatan Asli Desa b. Bagi hasil pajak dan retribusi daerah c. Bagian dari dana perimbangan keuangan d. Bantuan keuangan
e. Sumbangan dari pihak ketiga f. Pinjaman Desa g. Pendapatan lain-lain yang sah. E. Penggunaan Belanja 1. Belanja Rutin a. Pemerintah Desa b. Belanja operasional BPD dan sekretariat BPD c. Belanja operasional Lembaga Kemasyarakatan Desa d. Belanja operasional Lembaga Kemasyarakatan Desa lainnya 2. Belanja Pembangunan a. Belanja sarana dan prasarana Pemerintahan Desa b. Belanja prasarana produksi pertanian c. Belanja prasarana pemasaran d. Belanja prasarana Sosial, Pendidikan, dan Kesehatan e. Belanja prasarana Perhubungan f. Belanja peningkatan SDM Masyarakat g. Penguatan modal usaha h. Belanja pembangunan lainnya
BAB VII
PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN A. Pembangunan Fisik 1. Dasar hukum 2. Program dan kegiatan 3. Realisasi program dan kegiatan 4. Alokasi dan Realisasi Anggaran 5. Jumlah SDM yang terlibat 6. Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan 7. Permasalahan dan solusi 8. Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan B. Pembangunan Non Fisik 1. Dasar hukum 2. Program dan kegiatan 3. Realisasi program dan kegiatan 4. Jumlah dan realisasi anggaran 5. Jumlah SDM yang terlibat 6. Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan 7. Permasalahan dan solusi 8. Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan C. Pembangunan Lainnya 1. Dasar hukum 2. Program dan kegiatan 3. Realisasi program dan kegiatan
4. Jumlah dan sumber anggaran 5. Jumlah orang yang terlibat 6. Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan 7. Permasalahan dan solusi 8. Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan BAB VIII
LAIN-LAIN (Sepanjang masih terdapat materi yang belum diuraikan)
BAB IX
PENUTUP A. Kesimpulan B. Saran-saran …………………, …..………………………….. KEPALA DESA
_________________________
II.
FORMAT LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DESA KEPADA BPD
FORMAT SAMPUL LAMBANG DAERAH
LAPORAN KETERANGAN PERTANGUNGJAWABAN KEPALA DESA (LKPJ KEPALA DESA)
DESA/KECAMATAN/KABUPATEN …………………………………..
TAHUN ………………….
SISTEMATIKA LKPJ KEPALA DESA
Kata Pengantar …………………………………… (maksimal 2 halaman) BAB I
PENDAHULUAN A. Dasar Hukum (dijelaskan Undang-Undang tentang Pemerintahan Desa dan beberapa petunjuk pelaksanaannya).
penyelenggaraan
B. Gambaran Umum Desa : 1. Kondisi geografis Desa : Batas administrasi Desa, Luas Wilayah, Topografis, dan lain-lain yang diangap perlu. 2. Gambaran Umum Demografis : jumlah penduduk, komposisi penduduk menurut jenis kelamin, struktur usia, jenis pekerjaan, pendidikan, dan agama. 3. Kondisi ekonomi : a. Potensi Unggulan Desa b. Pertumbuhan Ekonomi (tiga tahun terakhir) BAB II
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDESA) A. Visi dan Misi B. Strategi dan Arah Kebijakan Desa C. Prioritas Desa
BAB III
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DESA A. Organisasi Pemerintahan Desa 1. Dasar Hukum 2. Program dan kegiatan serta realisasi pelaksanaannya 3. Keadaan Aparat Pemerintah Desa (terisi/lowong) 4. Kondisi Sarana dan prasarana (lengkap, kurang, mencukupi atau lainnya) 5. Permasalahan dan solusi 6. Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan B. Lembaga Kemasyarakatan Desa 1. Dasar Hukum 2. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang ada 3. Jumlah dan realisasi anggaran 4. Kondisi Sarana dan prasarana (lengkap, kurang, mencukupi atau lainnya) 5. Permasalahan dan solusi C. Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, dan Keputusan Kepala Desa 1. Jumlah dan jenis Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, dan Keputusan Kepala Desa yang telah ditetapkan 2. Proses pengambilan Keputusan D. Kerja sama desa 1. Kerjasama antar desa a. Desa yang diajak kerjasama
b. Dasar hukum c. Bidang kerjasama d. Nama kegiatan e. Jumlah SDM yang terlibat f. Sumber dan jumlah anggaran g. Jangka waktu kerjasama h. Hasil (output) dari Kerjasama i. Permasalahan dan Solusi j. Lain-lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan 2. Kerjasama desa dengan pihak Ketiga a. Mitra yang diajak kerjasama b. Dasar hokum c. Bidang kerjasama d. Nama kegiatan e. Jumlah SDM yang terlibat f. Sumber dan jumlah anggaran g. Jangka waktu kerjasama h. Hasil (output) dari Kerjasama i. Permasalahan dan Solusi j. Lain-lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan E. Kewenangan Daerah yang diserahkan kepada desa 1. Dasar Hukum 2. Program dan kegiatan 3. Realisasi realisasi Program dan kegiatan 4. Jumlah dan Realisasi Anggaran 5. Sarana dan Prasarana yang diperlukan 6. Permasalahan dan solusi BAB IV
PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA A. Dasar hukum B. Instansi pemberi tugas pembantuan C. Program dan kegiatan yang diterima serta pelaksanaannya D. Jumlah dan sumber anggaran yang digunakan E. Permasalahan dan solusi F. Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan
BAB V
PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN A. Koordinasi 1. Forum koordinasi 2. Materi koordinasi 3. Jumlah Kegiatan Koordinasi yang dilaksanakan 4. Jumlah dan realisasi anggaran 5. Hasil dan manfaat koordinasi
6. Tindaklanjut hasil koordinasi 7. Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan B. Kependudukan 1. Program dan kegiatan 2. Realisasi pelaksanaan kegiatan 3. Jumlah dan realisasi anggaran 4. Permasalahan dan solusi C. Pertanahan 1. Program dan kegiatan 2. Realisasi pelaksanaan kegiatan 3. Jumlah dan realisasi anggaran 4. Permasalahan dan solusi D. Pembinaan Sosial dan Politik 1. Program dan kegiatan 2. Realisasi pelaksanaan kegiatan 3. Jumlah dan realisasi anggaran 4. Permasalahan dan solusi E. Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat 1. Gangguan yang terjadi 2. Pihak-pihak yang menangani 3. Jumlah dan realisasi anggaran 4. Penanggulangan dan kendalanya 5. Keikutsertaan aparat keamanan dalam penanggulangan 6. Permasalahan dan solusi BAB VI
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA A. Rencana Pendapatan (rencana pendapatan dalam satu tahun anggaran) B. Rencana Belanja 1. Belanja Rutin 2. Belanja Pembangunan C. Realisasi Anggaran 1. Pendapatan 2. Belanja a. Belanja Rutin b. Belanja Pembangunan D. Sumber-sumber Pendapatan Desa 1. Sisa anggaran tahun lalu 2. Sumber Pendapatan Desa a. Pendapatan Asli Desa b. Bagi hasil pajak dan retribusi daerah c. Bagian dari dana perimbangan keuangan d. Bantuan keuangan
e. Sumbangan dari pihak ketiga f.
Pinjaman Desa
g. Pendapatan lain-lain yang sah. E. Penggunaan Belanja 1. Belanja Rutin a. Pemerintah Desa b. Belanja operasional BPD dan sekretariat BPD c. Belanja operasional Lembaga Kemasyarakatan Desa d. Belanja operasional Lembaga Kemasyarakatan Desa lainnya 2. Belanja Pembangunan a. Belanja sarana dan prasarana Pemerintahan Desa b. Belanja prasarana produksi pertanian c. Belanja prasarana pemasaran d. Belanja prasarana Sosial, Pendidikan dan Kesehatan e. Belanja prasarana Perhubungan f. Belanja peningkatan SDM Masyarakat $ g. Penguatan modal usaha h. Belanja pembangunan lainnya BAB VII
PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN A. Pembangunan Fisik 1. Dasar hukum 2. Program dan kegiatan 3. Realisasi program dan kegiatan 4. Alokasi dan Realisasi Anggaran 5. Jumlah SDM yang terlibat 6. Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan 7. Permasalahan dan solusi 8. Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan B. Pembangunan Non Fisik 1. Dasar hukum 2. Program dan kegiatan 3. Realisasi program dan kegiatan 4. Alokasi dan Realisasi Anggaran 5. Jumlah SDM yang terlibat 6. Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan 7. Permasalahan dan solusi 8. Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan C. Pembangunan Lainnya 1. Dasar hukum 2. Program dan kegiatan 3. Realisasi program dan kegiatan 4. Alokasi dan Realisasi Anggaran
5. Jumlah orang yang terlibat 6. Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan 7. Permasalahan dan solusi 8. Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan. BAB VIII
LAIN-LAIN (Sepanjang masih terdapat materi yang belum diuraikan)
BAB IX
PENUTUP A. Kesimpulan B. Saran-saran ………………, …..………………………….. KEPALA DESA
_________________________ Wonosari, 30 April 2007 BUPATI GUNUNGKIDUL, ttd. SUHARTO
