BUPATI GUNUNGKIDUL PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL NOMOR 07 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN TATA TERTIB BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI GUNUNGKIDUL, Menimbang
: a. bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa, pedoman penyusunan tata tertib dan mekanisme rapat BPD diatur dengan Peraturan Kepala Daerah; b. bahwa untuk kelancaran dan tertibnya pelaksanaan Penyusunan Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa dipandang perlu memberikan Pedoman Penyusunan Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa; c. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa;
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa; 5. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 21 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kecamatan; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 17 Tahun 2006 tentang
Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa ; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa; MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN TATA TERTIB BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gunungkidul. 3. Kepala Daerah adalah Bupati Gunungkidul. 4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah. 5. Camat adalah Kepala Kecamatan. 6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kasatuan Republik Indonesia. 7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan BPD dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. 9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. 10. Kepala Desa adalah pemimpin desa yang dipilih langsung oleh bersangkutan.
penduduk desa yang
11. Bakal Calon anggota BPD yang selanjutnya disebut Bakal Calon adalah penduduk desa warga Negara Republik Indonesia yang memiliki persyaratan dan ditetapkan dengan keputusan panitia berdasarkan musyawarah. 12. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
BAB II KEANGGOTAAN Pasal 2 (1) Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan musyawarah dan mufakat. (2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Ketua Rukun Warga, golongan profesi, pemuka agama, dan tokoh masyarakat lainnya. Pasal 3 (1) Jumlah Anggota BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang. (2) Ketentuan jumlah Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencerminkan : a. unsur ketua RW; b. unsur golongan profesi; c. unsur pemuka agama; d. unsur tokoh masyarakat. Pasal 4 (1) Anggota BPD sebelum memangku jabatan mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dihadapan masyarakat. (2) Pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut agama yang dianut oleh masing-masing anggota BPD, yaitu : a. diawali dengan ucapan “Demi Allah” untuk penganut agama Islam; b. diawali dengan ucapan ”Saya berjanji dengan sungguh-sungguh” untuk penganut agama Kristen dan Katholik; c. diakhiri dengan ucapan ”Semoga Tuhan menolong saya” untuk penganut agama Kristen dan Katholik; d. diawali dengan ucapan ”Om Atah Paramawisesa” untuk penganut agama Hindu; dan e. diawali dengan ucapan ”Demi Sanghyang Adi Budha” untuk penganut agama Budha. (3) Susunan kata-kata sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut : ”Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota BPD dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Pasal 5 (1) Tata urutan acara pelaksanaan pengucapan sumpah/janji anggota BPD meliputi : a. pembukaan; b. pembacaan Surat Keputusan pengangkatan anggota BPD; c. pengambilan sumpah/janji; d. penandatanganan Berita Acara sumpah/janji; e. pelantikan;
f. penandatanganan serah terima jabatan; g. sambutan pengarahan Kepala Daerah; h. do’a; dan i. penutup. (2) Serah terima jabatan anggota BPD dilakukan dengan menandatangani Berita Acara serah terima jabatan dihadapan Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dengan 2 (dua) orang saksi. Pasal 6 Masa jabatan anggota BPD adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal peresmian dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
BAB III PEMILIHAN PIMPINAN SEMENTARA DAN PIMPINAN BPD Pasal 7 (1) Pimpinan BPD terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Wakil Ketua, dan 1 (satu) orang Sekretaris. (2) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus. (3) Rapat pemilihan Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda. Pasal 8 (1) Pemilihan Pimpinan BPD dilaksanakan dalam rapat paripurna yang dihadiri sekurangkurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD. (2) Apabila jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terpenuhi, maka Pimpinan Rapat menunda rapat paling lama 1 (satu) jam dengan dibuat berita acara penundaan. (3) Apabila penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum juga terpenuhi, maka rapat diundur paling lama 30 (tiga puluh) menit dengan dibuat berita acara penundaan. (4) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum tercapai pemilihan Pimpinan BPD dilaksanakan apabila telah dihadiri sekurang-kurangnya separo dari jumlah anggota BPD. (5) Apabila jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum tercapai, rapat ditunda paling lama 3 (tiga) hari dan rapat berikutnya berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4).
BAB IV KEDUDUKAN, FUNGSI, DAN WEWENANG Pasal 9 BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Pasal 10 BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung, dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
Pasal 11 BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mempunyai wewenang : 1. membahas rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; 2. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, dan Keputusan Kepala Desa; 3. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa; 4. memproses pemilihan Kepala Desa; 5. menggali, menampung, menghimpun, merumuskan, dan menyalurkan aspirasi masyarakat; 6. menyusun tata tertib BPD. BAB V HAK DAN KEWAJIBAN Bagian Kesatu Hak BPD Pasal 12 BPD mempunyai hak : 1. meminta keterangan kepada Pemerintah Desa; dan 2. menyatakan pendapat. Bagian Kedua Hak Anggota BPD Pasal 13 Anggota BPD mempunyai hak : 1. mengajukan rancangan peraturan desa; 2. mengajukan pertanyaan; 3. menyampaikan usul dan pendapat; 4. memilih dan dipilih; dan 5. memperoleh tunjangan. Bagian Ketiga Kewajiban Anggota BPD Pasal 14 Anggota BPD mempunyai kewajiban : 1. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan; 2. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa; 3. mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; 4. menyerap, menampung, menghimpun, dan menindak lanjuti aspirasi masyarakat; 5. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan; 6. menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat; dan 7. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.
BAB VI LARANGAN ANGGOTA BPD Pasal 15 Pimpinan dan Anggota BPD dilarang : 1. sebagai pelaksana proyek desa; 2. merugikan kepentingan umum, meresahkan masyarakat, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat; 3. melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, dan menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya; 4. menyalahgunakan wewenang; 5. melanggar sumpah/janji jabatan; dan 6. melakukan tindakan yang mencemarkan nama baik BPD.
BAB VII PEMBERHENTIAN Pasal 16 (1) Anggota BPD berhenti karena : a. meninggal dunia; b. atas permintaan sendiri; c. diberhentikan. (2) Anggota BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena : a. pindah tempat tinggal dari desa yang bersangkutan; b. tidak memenuhi lagi syarat-syarat menjadi anggota BPD; c. melanggar larangan bagi anggota BPD; d. tidak mendapatkan kepercayaan dari masyarakat; e. telah berakhir masa jabatannya. (3) Anggota BPD yang berhenti antar waktu, penggantinya diambilkan dari bakal calon anggota BPD yang telah ditetapkan oleh Panitia Musyawarah sesuai dengan unsur keterwakilannya. (4) Dalam hal anggota BPD berhenti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka pimpinan BPD menetapkan pemberhentian dan pengangkatan anggota BPD pengganti antar waktu. (5) Keputusan BPD tentang pemberhentian dan pengangkatan anggota BPD pengganti antar waktu disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Camat untuk mendapatkan pengesahan. (6) Pengangkatan anggota BPD pengganti antar waktu mengucapkan sumpah/janji dan diresmikan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk. (7) Keputusan BPD tentang pemberhentian dan pengangkatan anggota BPD pengganti antar waktu dibuat rangkap 3 (tiga); a. 1 (satu) bendel untuk Kepala Daerah; b. 1 (satu) bendel untuk Camat; dan c. 1 (satu) bendel untuk Desa.
BAB VIII ALAT KELENGKAPAN BPD Pasal 17 (1) Dalam melaksanakan tugasnya anggota BPD dibagi dalam alat kelengkapan BPD terdiri dari : a. Pimpinan BPD terdiri dari Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris; b. Bidang-bidang; c. Panitia-panitia (sesuai kebutuhan). (2) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas : a. Ketua : 1) menyusun rencana kerja dan pembagian kerja terhadap para anggota BPD; 2) memimpin rapat-rapat BPD dengan menjaga agar tata tertib dilaksanakan dengan baik; 3) mengadakan koordinasi dengan Kepala Desa; 4) memberitahukan hasil musyawarah kepada Kepala Desa; 5) menyimpulkan hasil pembahasan dalam rapat yang dipimpinnya; 6) menjaga dan memelihara suasana kondusif untuk bermusyawarah dalam BPD. b. Wakil Ketua : 1) membantu ketua dalam memimpin dan mengendalikan kegiatan BPD; 2) mengkoordinasikan terhadap pelaksanaan kegiatan-kegiatan bidang; 3) melaksanakan tugas-tugas tertentu yang diberikan oleh ketua; 4) melakanakan tugas dan fungsi ketua apabila berhalangan. c. Sekretaris BPD : 1) membantu ketua dalam menyelenggarakan administrasi BPD; 2) melaksanakan segala urusan dan kegiatan kesekretariatan, penyelenggaraan rapat Urusan rumah tangga dan Keuangan BPD; 3) menyelenggarakan administrasi surat-menyurat, kearsipan dan penyusunan laporan; 4) melaksanakan tugas-tugas tertentu yang diberikan oleh ketua; 5) melakanakan tugas dan fungsi ketua dan wakil ketua apabila berhalangan. Pasal 18 (1) Bidang-bidang sebagaimana dimaskud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b terdiri dari Bidang Pemerintahan, Bidang Pembangunan, Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Bidang Anggaran yang masing-masing bidang dipimpin seorang Ketua Bidang dengan jumlah anggota sesuai dengan kebutuhan. (2) Bidang Pemerintahan mempunyai tugas : a. memberi saran pertimbangan kepada Pimpinan BPD dalam mengambil keputusan mengenai Pemerintahan Desa; b. memberikan saran pertimbangan di bidang pengusulan dan persetujuan pencalonan Kepala Desa, Pemilihan Kepala Desa, pencalonan dan pengangkatan Perangkat Desa; c. memberikan saran pertimbangan di bidang pembinaan masyarakat, ketenteraman, dan ketertiban; d. memberikan saran pertimbangan di bidang pengelolaan dan pemanfaatan Tanah Kas Desa dan administrasi pertanahan pada umumnya; e. memberikan saran pertimbangan yang berkaitan dengan pembinaan kelembagaan desa;
f. memberikan saran pertimbangan di bidang tertib administrasi kependudukan; g. mengevaluasi data laporan di bidang pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban. (3) Bidang Pembangunan mempunyai tugas : a. memberikan saran pertimbangan di bidang perekonomian dan pembangunan; b. memberikan saran dan pertimbangan di bidang pengembangan perekonomian; c. meningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat; d. meningkatkan pembangunan prasarana dan sarana desa; e. mengevaluasi pelaksanaan pembangunan dan perekonomian rakyat. (4) Bidang Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas : a. memberikan saran dan pertimbangan di bidang kesejahteraan masyarakat; b. memberikan saran pertimbangan di bidang keagamaan, kesehatan, keluarga berencana dan pengembangan pendidikan; c. membina kesejahteraan keluarga, peranan wanita, generasi muda, pramuka dan ormas lainnya; (5) Bidang Anggaran mempunyai tugas : a. memberikan saran pertimbangan terhadap perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja desa; b. memberikan saran pertimbangan terhadap pengelolaan dan peningkatan pendapatan desa; c. memberikan saran pertimbangan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Perhitungannya; d. mengevaluasi pertanggungjawaban Kepala Desa yang berhubungan dengan penggunaan anggaran. Pasal 19 Panitia-panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c dibentuk dan disesuaikan dengan kebutuhan. BAB IX MEKANISME RAPAT BPD Pasal 20 (1)
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mengadakan rapat secara berkala paling sedikit 6 (enam) kali dalam satu tahun.
(2)
Rapat dapat bersifat terbuka atau tertutup berdasarkan kesepakatan Pimpinan BPD.
(3)
Jenis rapat BPD meliputi; a. rapat paripurna; b. rapat istimewa; c. rapat khusus; d. rapat pimpinan BPD; e. rapat bidang; f. rapat gabungan bidang; g. rapat panitia ; h. rapat kerja; i. rapat dengar pendapat.
Pasal 21 (1) Untuk setiap Rapat Paripurna BPD, dibuat risalah rapat yang ditandatangani oleh pimpinan rapat. (2) Risalah adalah catatan rapat Rapat Paripurna yang dibuat secara lengkap dan berisi seluruh jalannya pembicaraan yang dilakukan dalam rapat serta dilengkapi catatan tentang : a. jenis dan sifat rapat; b. hari dan tanggal rapat; c. tempat rapat; d. acara rapat; e. waktu pembukaan dan penutupan rapat; f. ketua dan sekretaris rapat; g. jumlah dan nama anggota yang hadir; dan h. undangan yang hadir. (3) Sekretaris rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f adalah Sekretaris BPD atau anggota lain yang ditunjuk. Pasal 22 (1) Dalam setiap rapat BPD kecuali Rapat Paripurna BPD dibuat catatan rapat yang ditandatangani pimpinan rapat (2) Catatan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat pokok pembicaraan, kesimpulan dan atau keputusan yang dihasilkan dalam rapat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta dilengkapi dengan catatan tentang hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2). Pasal 23 (1) Dalam risalah, catatan rapat yang bersifat tertutup, harus dicantumkan dengan jelas kata “Rahasia”. (2) Rapat yang bersifat tertutup dapat memutuskan bahwa suatu hal yang dibicarakan dan atau diputuskan dalam rapat itu tidak dimasukkan dalam risalah dan atau catatan rapat. Pasal 24 Tata cara penyampaian Pendapat : 1. Untuk kelancaran jalannya rapat, Ketua rapat menentukan termin dan pembicara agar mencatatkan namanya sebelum pembicaraan sesuatu dimulai; 2. Ketua rapat menentukan lamanya waktu berbicara; 3. Apabila ketua rapat hendak berbicara selaku anggota rapat, maka untuk sementara ketua rapat diserahkan kepada anggota pimpinan rapat yang lain; 4. Anggota BPD berbicara ditempat yang sudah ditentukan setelah mendapat izin dari ketua rapat; 5. Sebelum rapat ditutup, ketua rapat mengambil keputusan/kesimpulan mengenai hasil pembicaraan. BAB X TATA CARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN Pasal 25 (1) Pengambilan keputusan adalah proses penyelesaian akhir suatu masalah yang dibicarakan dalam setiap jenis rapat BPD. (2) Pengambilan keputusan dalam rapat BPD pada dasarnya diusahakan dengan cara musyawarah mufakat.
(3) Apabila cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terpenuhi, maka Pimpinan BPD bersama Ketua-ketua Bidang berusaha mendapatkan kata mufakat. (4) Apabila dengan cara tersebut diatas mufakat belum juga tercapai keputusan ditetapkan dengan suara terbanyak. Pasal 26 (1) Pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah mufakat dilakukan setelah anggota BPD yang hadir diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat atau saran dan dipandang cukup sebagai bahan penyelesaian masalah yang dimusyawarahkan. (2) Untuk dapat mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pimpinan Rapat menyiapkan rancangan keputusan yang mencerminkan pendapat dalam rapat. Pasal 27 Produk-produk BPD berbentuk Peraturan Desa, Keputusan BPD dan Keputusan Pimpinan BPD Pasal 28 Setiap keputusan rapat BPD baik berdasarkan musyawarah maupun voting (suara terbanyak) harus dilengkapi daftar hadir dan risalah rapat yang ditandatangani oleh pimpinan rapat. BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 29 Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 208/KPTS/2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pedoman Pembentukan Badan Perwakilan Desa (BPD) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 30 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul. Ditetapkan di Wonosari pada tanggal 30 April 2007 BUPATI GUNUNGKIDUL, ttd. SUHARTO Diundangkan di Wonosari pada tanggal 30 April 2007 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL, ttd. BAMBANG HARIANTO BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2007 NOMOR 03 SERI E.
