Refisi draft
BUPATI GUNUNGKIDUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR
TAHUN 2016 TENTANG
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI GUNUNGKIDUL, Menimbang
:
a.
b.
c.
Mengingat
bahwa Penyandang Disabilitas merupakan bagian dari warga negara yang memiliki hak dan kewajiban yang setara, harkat dan martabat yang sederajat berdasar Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempunyai peran dan kedudukan yang sama dalam hak asasi manusia; bahwa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara Penyandang Disabilitas belum mendapatkan hak dan kesempatan yang setara; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
: 1.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950
Nomor 44); 3.
Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang undangan
4.
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5.
Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4279);
6.
Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4301);
7.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
8.
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention On The Rights of Persons With Disabilities( Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas)Pembentukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
9.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10.
Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang disabilitas
1
MEMUTUSKAN
:
11
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
12.
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3754);
13.
Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 1999 tentang Lembaga Koordinasi dan Pengendalian Peningkatan Kesejahteraan Penyandang Disabilitas;
14.
Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas
PERATURAN PEMENUHAN DISABILITAS.
DAERAH HAK
TENTANG PENYANDANG
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul. 2.
Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
3.
Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.
Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainya berdasarkan kesamaan hak.
2
5.
6.
7. 8.
9.
10. 11.
12. 13.
14. 15.
16.
17.
Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas adalah terlindungi dan terpenuhinya hak-hak Penyandang Disabilitas berdasarkan prinsip penghormatan atas martabat yang melekat, otoritas individual termasuk kebebasan untuk menentukan pilihan dan kemandirian orang-orang, nondiskriminasi, partisipasi dan keterlibatan penuh yang efektif dalam masyarakat, penghormatan atas perbedaan dan penerimaan Penyandang Disabilitas sebagai bagian dari keragaman manusia dan rasa kemanusiaan, kesetaraan kesempatan, aksesibilitas, kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, serta penghormatan atas kapasitas yang berkembang dari Penyandang Disabilitas anak dan penghormatan atas hak Penyandang Disabilitas anak untuk melindungi identitas mereka. Rehabilitasi sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan Penyandang Disabilitas mampu melaksanakan fungsi dan peran sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat. Jaminan sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin Penyandang Disabilitas dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Pemberdayaan sosial adalah upaya untuk mengembangkan kemandirian Penyandang Disabilitas agar mampu melakukan peran sosialnya sebagai warga masyarakat atas dasar kesetaraan dengan warga lainnya Perlindungan sosial adalah upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan Penyandang Disabilitas agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi Penyandang Disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan. Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan. Bantuan Sosial adalah upaya pemberian bantuan kepada Penyandang Disabilitas, agar dapat meningkatkan kesejahteraan sosialnya. Pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Bursa kerja adalah kegiatan memberikan informasi pasar kerja, pendaftaran pencari kerja, serta penyaluran dan penempatan pencari kerja Sub Komite adalah lembaga yang melaksanakan koordinasi dan komunikasi tentang pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di tingkat kabupaten. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang tertentu di wilayah Daerah.
3
Pasal 2 Pemenuhan hak penyandang disabilitas berasaskan : a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k.
Penghormatan terhadap martabat; otonomi individu; tanpa diskriminasi; Partisipasi dan keterlibatan penuh dalam masyarakat Keragaman manusia dan kemanusiaan; Kesamaan kesempatan; Kesetaraan; Aksesibilitas ; kapasitas yang terus berkembang dan identitas dari anak dengan disabilitas inklusif Perlakuan khusus dan perlindungan lebih.
Pasal 3 (1) Penyandang disabilitas meliputi: a. Penyandang disabilitas fisik; b. Penyandang disabilitas intelektual; c. Penyandang disabilitas mental dan/atau; d. Penyandang disabilitas sensorik (2) Ragam penyandang disabilitas dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan perturan perundang- undangan. BAB II HAK PENYANDANG DISABILITAS Bagian Kesatu Umum Pasal 4 (1) Penyandang disabilitas memiliki hak : a. Hidup; b. Bebas dari stigma c. Privasi; d. Keadilan dan perlindungan hukum e. Pendidikan; f. Pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi; g. Kesehatan; h. politik; i. keagamaan; j. Keolahragaan; k. Kebudayaan dan pariwisata;
4
l. m. n. o. p. q. r. s. t. u. v.
Kesejahteraan sosial; Aksesibilitas; Pelayanan Publik; Perlindungan dari Bencana; Habilitasi dan rehabilitasi konsesi pendataan hiidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi; berpindah tempat bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan dan eksploitasi.
(yang tertulis merah, belum ada penjelasan bagaimana mekanismenya untuk dijelaskan dalam pasal-pasal berikutnya) (2) selain hak sebagaiman dimaksud pada ayat (1), perempuan dengan disabilitas memiliki hak: a) atas kesehatan reproduksi; b) menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi c) mendapatkan pelindungan lebih dari perlakuan diskriminasi berlapis ; d) untuk mendapatkan perlindungan lebih dari tindak kekerasan , termasuk kekerasan dan eksploitasi seksual. (3) Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anak penyandang disabilitas memiliki hak: a) mendapatkan Pelindungan khusus dari Diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual; b) mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal; c) dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan; d) perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak; e) Pemenuhan kebutuhan khusus; f) perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu; dan g) mendapatkan pendampingan sosial.
Catatan: Penyebutan kekerasan berulang, pada semua penyandang disabilitas, pada perempuan, pada anak, apakah yang sudah disebut secara umum tidak perlu lagi disebut di perempuan dan anak Bagian Kedua Hak hidup Pasal 5 Hak hidup untuk penyandang disabilitas meliputi hak: a. atas penghormatan integritas; b. tidak dirampas nyawanya;
5
c. mendapatkan perawatan dan pengasuhan yang menjamin kelangsungan hidupnya; d. bebas dari penelantaran, pemasungan, pengurungan,dan pengucilan; e. bebas dari ancaman dan berbagai bentuk eksplitasi; dan f. bebas dari penyiksaan dan perlakuan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi dan meerendahkan manusia.
Bagian Ketiga Hak Bebas dari Stigma Pasal 6 Hak bebas dari stigma untuk penyandang disablitas meliputi hak bebas dari pelecehan, peghinaan, dan pelabelan negatif terkait kondisi disabilitasnya. Bagian Keempat Hak privasi Pasal 7 Hak privasi untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak: a. diakui sebagai manusia pribadi yang dapat menuntut dan memperoleh perlakuan serta Pelindungan yang sama sesuai dengan martabat manusia di depan umum; b. membentuk sebuah keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah; c. Penghormatan rumah dan keluarga; d. mendapat Pelindungan terhadap kehidupan pribadi dan keluarga; dan e. dilindungi kerahasiaan atas data pribadi, suratmenyurat, dan bentuk komunikasi pribadi lainnya, termasuk data dan informasi kesehatan. Bagian kelima Hak Keadilan dan Perlindungan Hukum Pasal 8 Hak keadilan dan perlindungan hukum untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak: a. atas perlakuan yang sama di hadapan hukum; b. diakui sebagai subjek hukum; c. memiliki dan mewarisi harta bergerak atau tidak bergerak; d. mengendalikan masalah keuangan atau menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam urusan keuangan; e. memperoleh akses terhadap pelayanan jasa perbankan dan nonperbankan; f. memperoleh penyediaan Aksesibilitas dalam pelayanan peradilan; g. atas Pelindungan dari segala tekanan, kekerasan, penganiayaan, Diskriminasi, dan/atau perampasan atau pengambilalihan hak milik; h. memilih dan menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam hal keperdataan di dalam dan di luar pengadilan; dan dilindungi hak kekayaan intelektualnya.
6
Bagian keenam Pendidikan Pasal 9 Hak pendidikan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak: a. mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus; b. mempunyai Kesamaan Kesempatan untuk menjadi pendidik atau tenaga kependidikan pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan; c. mempunyai Kesamaan Kesempatan sebagai penyelenggara pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan; dan d. mendapatkan Akomodasi yang Layak sebagai peserta didik.
Pasal 10 (1)
(2)
Pemerintah Daerah menyelenggarakan pendidikan bagi Penyandang Disabilitas melalui penyediaan : a. Sarana dan prasarana belajar mengajar yang aksesibel; b. Akomodasi yang layak dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik dengan disabilitas; c. Tenaga pendidik, pengajar, pembimbing dan instruktur, termasuk tenaga disabilitas yang berkualitas, memiliki kualifikasi dalam bahasa isyarat dan/atau braille serta mengetahui cara memperlakukan peserta didik dengan disabilitas; d. Guru pendamping khusus sesuai dengan kebutuhan jumlah peserta didik dengan disabilitas; e. Layanan pendidikan dasar dan menengah gratis. f. Bantuan pembiayaan transportasi bagi peserta didik dengan disabilitas g. Layanan pendidikan seumur hidup Jumlah tenaga yang berkualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus disesuaikan dengan jumlah peserta didik dan ragam disabilitas;
Pasal 11 Penyelenggaraan pendidikan bagi Penyandang Disabilitas dilakukan Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat melalui sistem pendidikan inklusif.
oleh
Pasal 12
7
Penyelenggara pendidikan pada semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan berkewajiban menerima serta memberikan kesempatan dan perlakuan yang setara bagi peserta didik dengan disabilitas.
Pasal 13 SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pendidikan berkewajiban menyediakan informasi pelayanan publik mengenai sistem pendidikan inklusif bagi Penyandang Disabilitas dan keluarganya. Pasal 14 (1) SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pendidikan berkewajiban menyelenggarakan program persiapan bagi peserta didik dengan disabilitas yang akan mengikuti pembelajaran di sekolah inklusi. (2) Program persiapan sebagaimana dimaksud ayat (1) bertujuan untuk memberikan kemudahan peserta didik dengan disabilitas untuk mengikuti sistem pendidikan inklusi. Paragrap 2 Sistem Pendidikan Inklusif Pasal 15 Sistem pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 merupakan sistem pendidikan yang memberikan peran kepada semua peserta didik dalam suatu iklim dan proses pembelajaran bersama tanpa membedakan latar belakang sosial, politik, ekonomi, etnik, agama/ kepercayaan, golongan, jenis kelamin, dan ragam disabilitasnya.
Pasal 16 (1) Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya pendidikan inklusif pada sekolah dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan. (2) Penyelenggaraan pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan peserta didik dengan disabilitas. (3) Jaminan penyelenggaraan pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwujudkan dengan tersedianya sumber daya pendidikan inklusif pada setiap penyelenggara satuan pendidikan.
Pasal 17
8
(1) Pemerintah Daerah memberikan bantuan profesional sesuai dengan kebutuhan bagi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1). (2) Bantuan profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui : a. kelompok kerja pendidikan inklusif; b. kelompok kerja organisasi profesi; c. lembaga swadaya masyarakat; dan/atau d. lembaga mitra terkait baik dari dalam negeri maupun luar negeri. (3) Jenis bantuan professional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa : a. perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi; b. penerimaan, identifikasi dan asesmen, prevensi, intervensi, kompensatoris dan layanan advokasi peserta didik; dan/atau c. modifikasi kurikulum, program pendidikan individual, pembelajaran, penilaian, media, dan sumber belajar serta sarana dan prasarana yang aksesibel. (4) Pemerintah daerah memfaslitasi sosialisasi pelaksanaan pendidikan inklusi kepada masyarakat. (5) Pemerintah daerah mewajibkan sensitifitas terhadap disabilitas, menjadi bagian dari kurikulum lokal sekolah. Catatan: Tentang beasiswa belum masuk Pasal 18 (1) Pemerintah Daerah menjamin terwujudnya sumber daya pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) dengan memfasilitasi tersedianya sumber daya pendamping khusus pada satuan pendidikan inklusi. (2) Pemerintah Daerah berkewajiban meningkatkan kompetensi dalam bidang pendidikan inklusif bagi pendamping khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan sumberdaya dan peningkatan kompetensi bagi pendamping khusus pada satuan pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dengan Peraturan Bupati. Bagian Ketujuh Pekerjaan, Kewirausahaan dan Koperasi Paragraf 1 Umum
Pasal 19 Hak pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:
9
a. memperoleh pekerjaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau swasta tanpa Diskriminasi; b. memperoleh upah yang sama dengan tenaga kerja yang bukan Penyandang Disabilitas dalam jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang sama; c. memperoleh Akomodasi yang Layak dalam pekerjaan; d. tidak diberhentikan karena alasan disabilitas; e. mendapatkan program kembali bekerja; f. penempatan kerja yang adil, proporsional, dan bermartabat; g. memperoleh kesempatan dalam mengembangkan jenjang karier serta segala hak normatif yang melekat di dalamnya; dan h. memajukan usaha, memiliki pekerjaan sendiri, wiraswasta, pengembangan koperasi, dan memulai usaha sendiri. Pasal 20 (1) SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang ketenagakerjaan berkewajiban menyediakan dan menyebarluaskan informasi mengenai potensi kerja Penyandang Disabilitas dan informasi mengenai lapangan pekerjaan. (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat mengenai jumlah Penyandang Disabilitas usia kerja, ragam disabilitas, dan kompetensinya; (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus selalu diperbaharui, dan dapat diakses dengan mudah oleh Penyandang Disabilitas dengan cara yang aksesibel, termasuk melalui situs resmi (4) SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang ketenagakerjaan berkewajiban menyediakan sistem informasi yang menjamin: a. Penyandang disabilitas memberikan informasi tentang petensi ketenagakerjaan; (apa tidk yang wajib memberikan informasi adalah pemerintah daerah???) b. Pemerintah, swasta, dan masyarakat penyedia lapangan kerja memberikan informasi kesempatan kerja pada penyandang disabilitas. Pasal 21 Bursa kerja (1) SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang ketenagakerjaan berkewajiban meyelenggarakan bursa kerja bagi tenaga kerja dengan disabilitas (2) Bursa kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)dilaksanakan oleh Organisasi penyandang disabilitas dengan pembiayaan dari Pemerintah Daerah (3) Informasi mengenai bursa kerja wajib disebarluaskan kepada penyandang disabilitas melalui media cetak, elektronik, media lainnya yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas
Pasal 22 (1) SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang ketenagakerjaan berkewajiban menyediakan pendamping pada penyandang disabilitas usia kerja
10
(2) Tugas pendamping sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi: a. Memberikan informasi kesempatan kerja b. Mengkomunikasikan pada perusahaan tentang potensi tenaga kerja dengan disabilitas c. Mendampingi perusahaan untuk penyediaan sarana prasarana yang aksesibel d. Mendampingi tenaga kerja dengan disabilitas dalam penyesuaian dengan pekerjaan dan lingkungan kerjanya. e. Memberikan konsultasi kepada penyandang disabilitas pencari kerja (3) Pendamping sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh masyarakat dengan pembiayaan pemerintah.
Pasal 23 SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang ketenagakerjaan berkewajiban: a. mengkoordinasikan perencanaan, pengembangan, perluasan dan penempatan tenaga kerja Penyandang Disabilitas; dan b. mengkoordinasikan proses rekruitmen tenaga kerja Penyandang Disabilitas. c. memfasilitasi terwujudnya usaha mandiri bagi Penyandang Disabilitas
Pasal 24 SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang ketenagakerjaan berkewajiban memfasilitasi pelaksanaan program sosialisasi dan penyadaran hak atas pekerjaan bagi Penyandang Disabilitas kepada pemerintah daerah, pelaku usaha dan masyarakat.
Pasal 25 Pemerintah Daerah, perusahaan daerah, dan perusahaan swasta didaerah berkewajiban memberikan fasilitas kerja yang aksesibel sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja Penyandang Disabilitas.
Paragraf 2 Pelatihan Kerja Pasal 26 (1) Setiap tenaga kerja Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang setara untuk mendapatkan pelatihan kerja dalam lingkungan yang aksesibel. (2) Pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh : a. Pemerintah Daerah; b. penyelenggara rehabilitasi sosial;
11
c. lembaga masyarakat yang bergerak di bidang pelatihan kerja; dan d. perusahaan pengguna tenaga kerja Penyandang Disabilitas. (3) Penyelenggara pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, c dan d adalah lembaga yang telah terdaftar pada.
Pasal 27 (1) Penyelenggara pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (2) berkewajiban memberikan sertifikat sebagai tanda bukti kelulusan dan kesetaraan. (2) Sertifikat kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat tingkat kompetensi yang telah dikuasai oleh Penyandang Disabilitas.
Paragraf 3 Penerimaan Tenaga Kerja Pasal 28 (1)Pemerintah daerah , badan usaha milik daerah wajib mempekerjakan paling sedikit 2% ( dua persen) penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja. (2)perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1% (satu persen) penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja. Pasal 29 (1) Perusahaan daerah dan/atau perusahaan swasta di daerah wajib melaksanakan pemenuhan kuota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25. (2) Perusahaan daerah dan/atau perusahaan swasta di daerah yang tidak melaksanakan upaya pemenuhan kuota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi. (3) SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang perizinan atas rekomendasi SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang ketenagakerjaan memberikan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa : e. teguran tertulis; f. denda administrasi; dan/atau g. pencabutan izin.
Paragraf 4 Upah dan Kontrak Kerja
12
Pasal 30 SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang ketenagakerjaan, perusahaan daerah, dan perusahaan swasta di daerah berkewajiban memberikan perlindungan dan perlakuan yang setara dalam pemberian upah bagi tenaga kerja Penyandang Disabilitas sesuai dengan persyaratan pengupahan.
Pasal 31 (1) Pemerintah Daerah, Perusahaan daerah dan perusahaan swasta wajib memberikan dokumen kontrak kerja atau surat pengangkatan sebagai pekerja kepada setiap tenaga kerja Penyandang Disabilitas. (2) Dalam hal perusahaan daerah dan perusahaan swasta tidak memberikan kontrak kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa: a. teguran tertulis; dan/atau b. denda administrasi. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian dokumen kontrak kerja kepada setiap tenaga kerja Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
Paragraf 5 Perluasan Kesempatan Kerja Pasal 32 (1) Pemerintah Daerah melakukan perluasan kesempatan kerja bagi tenaga kerja Penyandang Disabilitas dalam bentuk usaha mandiri yang produktif dan berkelanjutan. (2) SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang ketenagakerjaan, pertanian, perkebunan, perikanan, perindustrian perdagangan dan koperasi memfasilitasi perluasan kesempatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan: a. upaya penguatan dan pengembangan usaha ekonomi Penyandang Disabilitas melalui kerjasama dan kemitraan dengan pelaku usaha; b. mengikutsertakan pengusaha dengan disabilitas dalam pameran produk. Pasal 33 SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang ketenagakerjaan, pertanian, perkebunan, perikanan, perindustrian perdagangan dan koperasi mengkoordinasikan pelaku usaha untuk mengalokasikan sebagian proses produksi dan/atau distribusi produk usahanya kepada tenaga kerja Penyandang Disabilitas.
13
Pasal 34 (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi tenaga kerja Penyandang Disabilitas untuk memperoleh hak dan kesempatan yang setara dalam mendapatkan akses permodalan pada lembaga keuangan perbankan dan/atau lembaga keuangan bukan perbankan milik Pemerintah Daerah maupun swasta. (2) Lembaga keuangan perbankan dan/atau lembaga keuangan bukan perbankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban memberikan akses permodalan kepada pelaku usaha mandiri Penyandang Disabilitas.
Pasal 35 Pemerintah daerah wajib melakukan penguatan usaha mandiri Penyandang Disabilitas melalui pemberian kontrak kerja untuk memenuhi kebutuhan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Bagian kedelapan Kesehatan Pasal 36 Penyandang Disabilitas berhak mendapatkan layanan kesehatan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan. Hak kesehatan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak: a. memperoleh informasi dan komunikasi yang mudah diakses dalam pelayanan kesehatan; b. memperoleh kesamaan dan kesempatan akses atas sumber daya di bidang kesehatan; c. memperoleh kesamaan dan kesempatan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau; d. memperoleh kesamaan dan kesempatan secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya; e. memperoleh Alat Bantu Kesehatan berdasarkan kebutuhannya; f. memperoleh obat yang bermutu dengan efek samping yang rendah; g. memperoleh Pelindungan dari upaya percobaan medis; dan h. memperoleh Pelindungan dalam penelitian dan pengembangan kesehatan yang mengikutsertakan manusia sebagai subjek. Pasal 37 (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memenuhi pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi Penyandang Disabilitas. (2) Pemenuhan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
14
a. b. c. d.
promotif; preventif; kuratif; dan rehabilitatif.
Pasal 38 (1) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan yang aksesibel dan diperlukan Penyandang Disabilitas meliputi pelayanan kesehatan tingkat: a. pertama, berupa pelayanan kesehatan dasar yang diberikan oleh Puskesmas; b. kedua, berupa pelayanan kesehatan spesialistik yang diberikan oleh rumah sakit umum daerah. (2) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan a. Obat yang diperlukan penyandang disabilitas b. Fisioterapi; c. Pendamping bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan layanan yang sesuai dengan yang dibutuhkan. (3) Puskesmas wajib memberikan layanan home care bagi penyandang disabilitas yang mengalami kesulitan mobilitas. (4) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan informasi yang bisa diakses oleh penyandang disabilitas terkait layanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas (5) Pemerintah daerah wajib menyediakan alat bantu mobilitas dan kemandirian Pasal 39 (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan jaminan pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas dengan ketentuan mengenai sistem jaminan kesehatan. (2) Pemerintah perlu menjamin kemudahan pendaftaran sebagai peserta penerima layanan kesehatan.
Bagian Kelima Sosial Pasal 40 Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan/atau kesempatan untuk mendapatkan: a. rehabilitasi sosial; b. jaminan sosial;
15
c. pemberdayaan sosial; dan d. pelindungan sosial.
Pasal 41 SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang sosial melakukan penyelenggaraan dan fasilitasi pelaksanaaan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan pelindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.
Pasal 42 Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a dilaksanakan dalam lingkungan keluarga dan masyarakat melalui : a. sosialisasi dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang disabilitas; b. konsultasi dan fasilitasi mengenai pengembangan kemampuan sosialitas penyandang disabilitas; dan c. pemberian alat bantu adaptif untuk menunjang mobilitas, fungsi dan partisipasi sosial penyandang disabilitas.
Pasal 43 (1) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b diberikan dalam bentuk bantuan langsung berkelanjutan. (2) Jaminan sosial diberikan kepada penyandang disabilitas dan orang tua yang tidak bekerja kerena mengurus anak dengan disabilitas Pasal 44 Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c dilakukan dalam bentuk : a. pemberian motivasi; b. pelatihan keterampilan; c. pendampingan; dan d. pemberian modal, peralatan usaha dan fasilitas tempat usaha.
Pasal 45 Pelindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf d dilaksanakan melalui bantuan : a. sosial; dan
16
b.
hukum.
Bagian Keenam Seni, Budaya, dan Olahraga Pasal 46 Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk melakukan kegiatan dan menikmati seni, budaya dan olahraga yang aksesibel.
Pasal 47 SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang seni, budaya dan olahraga mengkoordinasikan dan memfasilitasi pengembangan seni, budaya dan olah raga bagi Penyandang Disabilitas.
Bagian Ketujuh Politik Pasal 48 (1) Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang setara dalam menyampaikan pendapat dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan/atau kemasyarakatan secara lisan, tertulis, dan/atau melalui bahasa isyarat. (2) Dalam kehidupan politik Penyandang Disabilitas memiliki kesamaan hak dan kesempatan untuk dipilih dan memilih. (3) Pemerintah daerah menyelenggarakan pendidikan politik secara berkala, terencana, terarah dan berkesinambungan bagi Penyandang Disabilitas termasuk sosialisasi pemilu/pilkada yang aksesibel dan penyediaan alat bantu sosialisasi yang aksesibel; (4) Pemerintah daerah memfasilitasi sosialisasi serta pemberian informasi, teknis dan/atau asistensi tentang penyelenggaraan pemilihan umum yang aksesibel; dan (5) Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi proses pelaksanaan hak pilih oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 meliputi penyediaan tempat pemungutan suara (TPS) yang aksesibel, penyediaan TPS keliling untuk Penyandang Disabilitas terutama yang mengalami masalah mobilitas, penyediaan alat bantu coblos (templet) untuk Penyandang Disabilitas dengan gangguan penglihatan.
Pasal 49
17
(1) Penyandang Disabilitas berhak mendirikan dan/atau ikut serta dalam organisasi sesuai dengan peraturan perundangan. (2) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pendampingan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pengembangan kelembagaan.
Pasal 50 Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi proses penyampaian pendapat oleh Penyandang Disabilitas melalui keikutsertaan individu dan/atau organisasi Penyandang Disabilitas dalam kegiatan perencanaan program pembangunan pada tingkat desa, tingkat kecamatan, dan tingkat Daerah.
Bagian Kedelapan Hukum Pasal 51 Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kedudukan yang sama di hadapan hukum.
Pasal 52 (1) Pemerintah Daerah memfasilitas pelayanan dan pendampingan hukum bagi Penyandang Disabilitas yang terlibat permasalahan hukum. (2) Pemerintah menyediakan pendamping yang mengerti bahasa isyarat untuk Penyandang Disabilitas dengan gangguan pendengaran/atau dan gangguan bicara yang sedang terlibat permasalahan hukum. Bagian kesembilan Kekerasan Terhadap Penyandang Disabilitas Pasal 53 (1) Pemerintah Daerah menjamin penyandang disabilitas terbebas dari segala bentuk kekerasan (2) Pemerintah Daerah dan masyarakat wajib melakukan pencegahan terjadinya kekerasan terhadap penyandang disabilitas melalui: a. pemberian sosialisasi kepada masyarakat b. pemantauan terhadap lingkungan di mana penyandang disabilitas beraktifitas dan/atau di lingkungan tempat tinggal (3) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan bantuan dan dukungan penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan.
18
BAB III AKSESIBILITAS Pasal 54 Pemerintah Daerah dan masyarakat berkewajiban memfasilitasi pemenuhan aksesibilitas fasilitas umum bagi Penyandang Disabilitas Pasal 55 Aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 meliputi : a. aksesibilitas fisik; dan b. aksesibilitas non fisik.
Pasal 56 Aksesibilitas fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a meliputi aksesibilitas pada : a. bangunan umum; b. sarana lalu lintas; c. sarana komunikasi; dan d. angkutan umum.
Pasal 57 Aksesbilitas non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b meliputi kemudahan dalam pelayanan: a. informasi; dan b. khusus. Pasal 58 Bangunan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 7 huruf a merupakan bangunan yang digunakan untuk kepentingan umum beserta sarana di dalam maupun di luar bangunan.
Pasal 59 Sarana lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 7 huruf b merupakan jalan umum yang dilengkapi dengan sarana berupa : a. rambu lalu lintas; b. marka jalan; c. alat pemberi isyarat lalu lintas; d. alat penerangan jalan;
19
e. f. g. h.
alat pengendali dan pengaman pengguna jalan; alat pengawasan dan pengamanan jalan; trotoar dan fasilitas bagi pengguna sepeda, pejalan kaki dan Penyandang Disabilitas
Pasal 60 Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a berupa upaya penjelasan melalui media yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Penyandang Disabilitas dalam hal pelayanan publik, menggunakan fasilitas yang ada pada bangunan umum, sarana lalulintas, sarana komunikasi, dan angkutan umum.
Pasal 61 Pelayanan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b berupa bantuan yang diupayakan secara khusus kepada Penyandang Disabilitas yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya dalam hal pelayanan publik, menggunakan fasilitas yang ada pada bangunan umum, sarana lalulintas, sarana komunikasi dan angkutan umum.
BAB IV PENANGGULANGAN BENCANA Pasal 62 Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai hak mendapatkan prioritas pelayanan dan fasilitas yang aksesibel dalam setiap tahapan proses penanggulangan bencana sesuai dengan kebutuhannya. BAB V TEMPAT TINGGAL Pasal 63 Pemerintah Daerah memberikan kemudahan kepada Penyandang Disabilitas dalam memperoleh tempat tinggal yang layak melalui fasilitas kredit yang ringan dan ketersediaan fasilitas yang aksesibel.
BAB VI BANTUAN SOSIAL (mestinya didekatkan pasal 47)
20
Pasal 64 Bantuan sosial diarahkan untuk membantu Penyandang Disabilitas guna meningkatkan taraf kesejahteraan dan kemandirian.
Pasal 65 Penyandang disabilitas yang terlantar menjadi tanggungjawab pemerintah daerah. Pasal 66 Bantuan sosial bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dapat berupa bantuan: a. materiil; b. finansiil; c. fasilitas pelayanan; dan d. informasi.
Pasal 67 (1) Bantuan sosial diberikan oleh Pemerintah Daerah dan/atau lembaga-lembaga masyarakat secara terpadu dan bersifat tidak tetap. (2) Bantuan sosial bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh Pemerintah Daerah melalui SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang sosial serta dilaksanakan sesuai dengan arah dan tujuan pemberian bantuan sosial sesuai dengan peraturan perundangan. BAB VII Pasal 68 (sudah disebut di pasal4) Perempuan Dengan Disabilitas
(1) Pemerintah Daerah menjamin perempuan dengan disabilitas tidak dikecualikan dalam pemenuhan hak-hak yang diatur dalam peraturan daerah ini. (2) Pemerintah Daerah menjamin pengembangan, pemajuan, dan pemberdayaan perempuan secara penuh, (3) Pemerintah Daerah menjamin perempuan dengan disabilitas terbebas ketidakadilan berbasis gender. Pasal 69 Anak dengan Disabilitas
21
(1) Pemerintah daerah menjamin pemenuhan hak anak dengan disabilitas atas dasar kesetaraan dengan anak lainnya. (2) Anak dengan disabilitas memiliki hak untuk mengemukakan pandangan mereka sesuai dengan usia dan kematangan mereka, atas dasar kesetaraan dengan anak lainnya.
BAB VIII Statistik dan Penggumpulan Data Pasal 70
(1) SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pendataan wajib untuk menghimpun informasi yang tepat, untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan-kebijakan bagi penyandang disabilitas. (2) Setiap SKPD wajib menghimpun data penyandang disabilitas yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsinya. (3) Informasi yang dihimpun sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat dipisah-pisahkan sesuai kebutuhan, dan berguna untuk membantu implementasi pemenuhan hak penyandang disabilitas (4) Proses dari pengumpulan dan pengolahan informasi sebagaimana diatur dalam ayat (1) harus: a. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan; b. Menjamin kerahasiaan dan penghormatan atas privasi penyandang disabilitas. c. Sesuai prinsip-prinsip etika dalam pengumpulan dan penggunaan data statistik. (5) Pemerintah daerah bertanggung jawab atas menyebarluaskan statistik dan pengumpulan data ini.
BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT Pasal 71 (1) Masyarakat ikut berperan serta dalam pemenuhan hak Penyandang Disabilitas. (2) Peran serta masyarakat dalam pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok, badan hukum, badan usaha dan/atau lembaga-lembaga sosial masyarakat. Pasal 72
22
Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dapat dilaksanakan melalui kegiatan : a. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah; b. Pendidikan dan pelatihan; c. Pengadaan sarana dan prasarana bagi Penyandang Disabilitas; d. Pendirian fasilitas dan penyelenggaraan rehabilitasi bagi Penyandang Disabilitas; e. Pengadaan dan pemberian bantuan tenaga ahli dan tenaga sosial bagi Penyandang Disabilitas untuk melaksanakan dan membantu untuk meningkatkan kesejahteraan sosial; f. Pemberian bantuan sosial kepada Penyandang Disabilitas; g. Pemberian kesempatan dan perlakuan yang sama kepada Penyandang Disabilitas dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan; h. Pelibatan secara aktif Penyandang Disabilitas dalam masyarakat; i. Penyediaan lapangan kerja dan usaha; dan/atau j. Kegiatan lain yang mendukung terlaksananya peningkatan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
BAB X PENGARUSUTAMAAN PENYANDANG DISABILITAS Pasal 73 (1) Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan sosialisasi hak-hak Penyandang Disabilitas kepada: a. seluruh pejabat dan staf Pemerintah Daerah, b. penyelenggara pelayanan publik, c. pelaku usaha, d. penyandang disabilitas, e. keluarga yang mempunyai penyandang disabilitas, dan masyarakat. (2) Pemerintah Daerah Kabupaten mengarusutamakan Penyandang Disabilitas dalam pelaksanaan kegiatan musyawarah perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan.
BAB XI PEMBIAYAAN Pasal 74 (1) Pembiayaan implementasi peraturan daerah pemenuhan hak penyandang disabilitas ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/APBD, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/APBDES. (2) Setiap SKPD mengalokasikan anggaran untuk untuk kegiatan dalam rangka perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas. (3) Pemerintah Desa mengalokasikan anggaran untuk untuk kegiatan dalam rangka perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
23
BAB XII PENGHARGAAN Pasal 75 (1) Pemerintah Daerahdapat memberikan penghargaan kepada Badan Usaha dan pihak-pihak yang berjasa dan telah melakukan upaya perlindungan dan/atau mendukung pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sesuai dengan Peraturan Perundangan. (2) Dalam pemberian penghargaan kepada Badan Usaha dan pihak-pihak yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu telah dievaluasi oleh tim yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah. (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat terdiri dari unsur Penyandang Disabilitas,unsur masyarakatdan SKPD terkait.
Pasal 76 Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dapat diberikan dalam bentuk : a. kemudahan dalam memperoleh perizinan baru di bidang pendidikan, kesehatan dan ketenagakerjaan; b. penyediaan infrastruktur, sarana dan prasarana penunjang kegiatan usaha; c. penghargaan lain yang dapat menimbulkan manfaat ekonomi dan keuangan;dan d. piagam dan sertifikat, lencana atau medali, piala atau tropi. Pasal 77 Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) dan penetapan anggota tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.
BAB XIII SUBKOMITE PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS Pasal 78 (1) Subkomite melaksanakan koordinasi dan komunikasi tentang pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di tingkat kabupaten. (2) Koordinasi dan komunikasi tentang pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di tingkat kabupaten dilaksanakan oleh lembaga
24
Pemerintah Daerah, organisasi sosial dan masyarakat melalui Subkomite Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. (3) SubKomite Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Bupati. (4) Susunan keanggotaan Subkomite sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling ` kurang terdiri dari unsur: a. Pemerintah Daerah; b. Penegak hukum; c. Unsur Organisasi Penyandang Disabilitas; d. Lembaga swadaya masyarakat; e. Dunia usaha; dan f. Unsur masyarakat. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Subkomite Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas diatur dengan Peraturan Bupati. (5) Peraturan Bupati tentang Subkomite Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas harus sudah terbentuk paling lambat 6 (enam) bulan terhitung semenjak berlakunya Peraturan Daerah ini. (6) Subkomite wajib melakukan koordinasi dengan Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Daerah Istimewa Yogyakarta
BAB XIV KETENTUAN PENUTUP Pasal 79 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul. Ditetapkan di Gunungkidul pada tanggal BUPATI GUNUNGKIDL,
(.....................................) Diundangkan di Gunungkidul pada tanggal SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL,
(.....................................)
25
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2016 NOMOR NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA : ( .............. /2016)
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR TAHUN 2016 TENTANG PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL BAGI PENYANDANG DISABILITASUMUM Penyandang Disabilitas banyak menghadapi hambatan dan pembatasan dalam berbagai hal sehingga sulit mengakses pendidikan yang memadai serta pekerjaan yang layak.Penyandang Disabilitas sulit mendapatkan pekerjaan sebagai sumber mata pencaharian sehingga kebutuhan hidupnya banyak yang belum dapat tercukupi.Penyandang Disabilitas juga banyak mengalami hambatan dalam mobilitas fisik dan mengakses informasi yang mempunyai konsekwensi lanjut pada terhambatnya Penyandang Disabilitas untuk terlibat dan berpartisispasi dalam kehidupan sosial, politik dan ekonomi. Para Penyandang Disabilitas seringkali tidak menikmati kesempatan yang sama dengan orang lain. Ini terjadi karena kurangnya akses terhadap pelayanan dasar, maka
perlu mendapatkan perlindungan. Dengan memberikan perlindungan
kepada para Penyandang Disabilitas, maka hak konstitusional Penyandang Disabilitas terjamin dan terlindungi sehingga Penyandang Disabilitas dapat
26
mandiri dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta terhindar tindak kekerasan dan diskriminasi. Dalam Undang-Undang Republik
Indonesia
Nomor 19
Tahun
2011tentang Pengesahan Convention On The Rights Of Persons With Disabilities(Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) dijelaskan bahwasetiap Penyandang Disabilitas harus bebas dari penyiksaan atau perlakuanyang kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia, bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semena-mena, serta memiliki hakuntuk
mendapatkan
penghormatan
atas
integritas
mental
dan
fisiknyaberdasarkan kesamaan dengan orang lain, termasuk di dalamnya hak untuk mendapatkan perlindungan dan pelayanan sosial dalam rangka kemandirian,serta dalam keadaan darurat.
II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup Jelas. Ayat (3) Huruf a Gangguan penglihatan dapat terjadi karena berbagai sebab, baik itu yang terjadi sejak lahir karena bermacam-macam faktor, kelainan genetik, maupun yang disebabkan oleh penyakit tertentu, dan gangguan atau kerusakan penglihatan yang terjadi pada saat usia kanak-kanak, remaja maupun usia produktif (dewasa), yang disebabkan oleh banyak hal seperti kecelakaan, penyakit dan sebab-sebab lainnya. Huruf b
27
Yang dimaksud dengan “gangguan pendengaran” adalah ketidakmampuan secara parsial atau total untuk mendengarkan suara pada salah satu atau kedua telinga. Huruf c Yang dimaksud dengan “gangguan bicara” adalah kesulitan seseorang untuk berbicara yang disebabkan antara lain oleh gangguan pada organ-organ tenggorokan, pita suara, paru-paru, mulut, lidah, dan akibat gangguan pendengaran. Huruf d Yang dimaksud dengan gangguan intelektual adalah Kondisi dimana perkembangan kecerdasan anak mengalami hambatan sehingga tidak mencapai tahap perkembangan yang optimal. Kondisi sebelum usia 18 tahun yang ditandai dengan rendahnya kecerdasan (biasanya nilai IQ-nya di bawah 70) dan sulit beradaptasi dengan kehidupan sehari-hari. Huruf e Yang dimaksud dengan “cerebral palsy” adalah suatu gangguan atau kelainan yang terjadi pada suatu kurun waktu dalam perkembangan anak, mengenai sel-sel motorik di dalam susunan saraf pusat, bersifat kronik dan tidak progresif akibat kelainan atau cacat pada jaringan otak yang belum selesai pertumbuhannya.
Huruf f Yang dimaksud dengan “gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktif” adalah seorang anak yang selalu bergerak, mengetuk-ngetuk jari, menggoyang-goyangkan kaki, mendorong tubuh anak lain tanpa alasan yang jelas, berbicara tanpa henti, dan bergerak gelisah sering kali disebut hiperaktif. Anak-anak tersebut juga sulit berkonsentrasi pada tugas yang sedang dikerjakannya dalam waktu yang tertentu yang wajar.
Huruf g Yang dimaksud dengan “gangguan motorik dan mobilitas” adalah disabilitas yang mempengaruhi kemampuan seseorang dalam mengendalikan gerakan otot yang terkadang membatasi mobilitas.
28
Huruf h Yang dimaksud dengan “gangguan sosialitas, emosional, dan perilaku” adalah individu yang mempunyai tingkah laku menyimpang/ kelainan, tidak memiliki sikap, melakukan pelanggaran terhadap peraturan dan norma-norma sosial dengan frekuensi yang cukup besar, tidak/kurang mempunyai toleransi terhadap kelompok dan orang lain, serta mudah terpengaruh oleh suasana, sehingga membuat kesulitan bagi diri sendiri maupun orang lain. Huruf i Yang dimaksud dengan “autis” adalah suatu kondisi mengenai seseorang sejak lahir ataupun saat masa balita, yang membuat dirinya tidak dapat membentuk hubungan sosial atau komunikasi yang normal. Akibatnya anak tersebut terisolasi dari manusia lain dan masuk dalam dunia repetitive, aktivitas dan minat yang obsesif. Huruf j Yang dimaksud dengan “epilepsi” adalah penyakit saraf menahun yang menimbulkan serangan mendadak berulangulang tak beralasan.
Huruf k Yang dimaksud dengan “tourette’s syndrome” adalah kelainan saraf yang muncul pada masa kanak-kanak yang dikarakteristikan dengan gerakan motorik dan suara yang berulang serta satu atau lebih tarikan saraf yang bertambah dan berkurang keparahannya pada jangka waktu tertentu. Huruf l Gangguan mental (Psikotik) adalah gangguan jiwa yang ditandai dengan ketidak mampuan individu menilai kenyataan yang terjadi, misalnya terdapat halusinasi, waham atau perilaku kacau/ aneh. Huruf m Bekas penderita penyakit kronis (kusta, hipertensi, stroke, diabetes, faktor-faktor ketuaan/degeneratif) adalah sebagai dampak berbagai penyakit tersebut dapat memberikan dampak menjadi disabilitas Huruf n
29
Kretinisme adalah adalah penyakit hipotiroidisme bawaan yang dapat menyebabkan keterbelakangan mental dan kelainan pertumbuhan pada anak. Gejala awal dari kretinisme adalah konstipasi (sembelit), anoreksia, gagal pertumbuhan, kuning pada kulit (jaundice), myxoedema, bodong (hernia umbilikalis), kelelahan, kesulitan bernapas, dan terkadang diikuti dengan pembengkakan kelenjar tiroid. Lebih lanjut, penderita kretinisme akan menunjukkan gejala kekerdian, keriput di dahi, lidah membengkak, kulit menebal kasar, dan kolesterol tinggi di dalam darah[2]. Huruf o Albinisme adalah merupakan salah satu bentuk kelainan bawaan hipopigmentasi yang dikarakterisasikan oleh kurangnya ataupun tidak adanya pigmen melanin pada mata, kulit, dan rambut. Albinisme diakibatkan oleh pewarisan alel gen resesif. Kelainan ini dapat ditemukan pada semua hewan vertebrata, termasuk pula manusia. Pada beberapa kasus, manusia yg mengalami albinisme juga memiliki keterbatasan fisik sebagai berikut: Sensitif terhadap sumber cahaya yang kuat, seperti lampu sorot, sinar matahari, Memiliki keterbatasan pada jarak penglihatan, Kulit sangat sensitif terhadap sinar matahari, dan dapat menimbulkan luka mirip dengan luka bakar atau tersiram air panas. (2) Ragam disabilitas dapat berwujud gabungan dari 2 (dua) atau lebih ragam disabilitas, yang disebut disabilitas ganda. Disabilitas ganda adalah memiliki lebih dari 1 ragam disabilitas Pasal 3 Cukup jelas. Pasal 4 Cukup jelas. Pasal 5 Cukup jelas. Pasal 6 Ayat (1) Huruf a Aksesibel adalah Kemudahan yang diberikan pada Penyandang Disabilitas untuk mengembangkan dirinya sebagai kompensasi dari tidak berfungsinya bagian tubuh penyadang disabilitas. Huruf b Cukup Jelas
30
Huruf c Cukup Jelas Huruf d Adanya perbedaan karakteristik setiap peserta didik berkebutuhan khusus, akan memerlukan kemampuan khusus guru. Guru dituntut memiliki kemampuan beraitan dengan cara mengombinasikan kemampuan dan bakat setiap anak dalam beberapa aspek. Aspek-aspek tersebut meliputi kemampuan berpikir, melihat, mendengar, berbicara, dan cara besosialisasikan. Hal-hal tersebut diarahkan pada keberhailan dari tujuan akhir pembelajaran, yaitu perubahan perilaku kearah pendewasaan. Kemampuan guru semacam itu merupakan kemahiran seorang guru dalam menyelaraskan keberadaannya dengan kurikulum yang ada kemudian diramu menjadi sebuah program pembelajaran individual. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 7 Cukup jelas. Pasal 8 Cukup jelas. Pasal 9 Cukup jelas. Pasal 10 Cukup jelas. Pasal 11 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Bantuan Profesional adalah bantuan tenaga pengajar atau guru yang mempunyai pendidikan khusus bagi Penyandang Disabilitas. Huruf a Cukup Jelas. Huruf b Cukup Jelas. Huruf c Cukup Jelas. Huruf d
31
Cukup Jelas. Ayat (3) Cukup Jelas Pasal 12 Cukup jelas. Pasal 13 Cukup jelas. Pasal 14 Cukup jelas. Pasal 15 Cukup jelas. Pasal 16 Cukup jelas. Pasal 17 Cukup jelas. Pasal 18 Ayat (3) yang dimaksud dengan masyarakat adalah organisasi yang memiliki pemahaman isue disabilitas dan ketenagakerjaan) Pasal 19 Cukup jelas. Pasal 20 Cukup jelas. Pasal 21 Cukup jelas. Pasal 22 Cukup jelas. Pasal 23 Cukup jelas. Pasal 24 Cukup jelas. Pasal 25 Cukup jelas.
32
Pasal 26 Cukup jelas. Pasal 27 Cukup jelas. Pasal 28 Cukup jelas. Pasal 29 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Promotif adalah Sosialisasi agar Penyandang Disabilitas dapat menjaga kesehatan dirinya sehingga tidak mengalami sakit. Huruf b Preventif adalah mencegah jangan sampai terkena penyakit atau menjaga tetap sehat Huruf c Kuratif adalah Proses penyembuhan seseorang dari keadaan sakit secara fisik maupun psikis. Huruf d Rehabilitatif adalah Proses menjaga agar seseorang yang sudah sembuh (belum 100% sembuh)kembali bugar seperti semula. Pasal 30 Ayat (1) Ayat (2) Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Pemberian layanan ketersediaan informasi yang bisa diakses oleh penyandang disabilitas dalam bentuk tulisan latin dan braille baik dalam bentuk soft copy dan hard copy terkait layanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas. Ayat (5) Cukup jelas. Pasal 31 Pemberian jaminan pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas miskin dan rentan dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Pemerintah Daerah.
33
Pasal 32 Cukup jelas. Pasal 33 Cukup jelas. Pasal 34 Cukup jelas. Pasal 35 Upaya memberikan jaminan kepada Penyandang Disabilitas dalam bentuk aksistensi sosial orang dengan disabilitas berat Pasal 36 Cukup jelas. Pasal 37 Cukup jelas. Pasal 38 Cukup jelas. Pasal 39 Cukup jelas. Pasal 40 Cukup jelas. Pasal 41 Cukup jelas. Pasal 42 Cukup jelas. Pasal 43 Cukup jelas. Pasal 44 Cukup jelas. Pasal 45 Cukup jelas. Pasal 46 Cukup jelas. Pasal 47 Cukup jelas.
34
Pasal 48 Cukup jelas. Pasal 49 Cukup jelas. Pasal 50 Yang dimaksud dengan masyarakat adalah penyandang disabilitas, keluarga penyandang disabilitas, lembaga pemberi layanan, lembaga masyarakat lain, dan korporasi. Pasal 51 Cukup jelas. Pasal 52 Cukup jelas. Pasal 53 Cukup jelas.
Pasal 54 Cukup jelas. Pasal 55 Cukup jelas. Pasal 56 Cukup jelas. Pasal 57 Cukup jelas. Pasal 58 Cukup jelas. Pasal 59 Cukup jelas. Pasal 60 Cukup jelas. Pasal 61 Cukup jelas. Pasal 62 Cukup jelas.
35
Pasal 63 Cukup jelas. Pasal 63 Cukup jelas. Pasal 64 Cukup jelas. Pasal 65 Cukup jelas. Pasal 66 Cukup jelas. Pasal 67 Cukup jelas. Pasal 68 Cukup jelas. Pasal 69 Cukup jelas. Pasal 70 Cukup jelas. Pasal 71 Cukup jelas. Pasal 72 Cukup jelas. Pasal 73 Cukup jelas. Pasal 74 Cukup jelas. Pasal 75 Cukup jelas. Pasal 76 Cukup jelas.
36
37
