BUPATI BONE PROVINSI SULAWESI SELATAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN ATEN BONE NOMOR 13 TAHUN 2014 TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

BUPATI BONE PROVINSI SULAWESI SELATAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE NOMOR 13 TAHUN 2014 TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BONE, Menimbang

: a. Bahwa pembentukan produk hukum daerah merupakan salah satu syarat dalam rangka pembangunan sistem perundang-undangan daerah sebagai bagian integral dengan peraturan perundang-undangan nasional yang hanya dapat terwujud apabila didukung oleh cara dan metode yang pasti, baku dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk produk hukum daerah; b. bahwa untuk lebih meningkatkan koordinasi dan kelancaran proses pembentukan produk hukum daerah, maka Kabupaten Bone sebagai bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasar atas hukum perlu memiliki peraturan sebagai pedoman mengenai pembentukan produk hukum daerah; c. bahwa agar pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan dapat berdayaguna dan berhasilguna dalam pembentukan produk hukum daerah, diperlukan penjabaran lebih lanjut dalam bentuk Peraturan Daerah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Mengingat

: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568); 5. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); 9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE dan BUPATI BONE, MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH.

3 BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Bone. 2. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat. 3. Gubernur adalah gubernur Sulawesi Selatan. 4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 5. Bupati adalah Bupati Bone. 6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraPemerintahan Daerah. 7. Badan Pembentukan Perda yang selanjutnya disebut Bapperda adalah alat kelengkapan DPRD Kabupaten Bone yang bersifat tetap yang dibentuk dalam rapat paripurna DPRD. 8. Badan Kehormatan DPRD yang selanjutnya disingkat BK DPRD adalah alat kelengkapan DPRD Kabupaten Bone yang bersifat tetap yang dibentuk dalam rapat paripurna DPRD. 9. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bone. 10. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Bone. 11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Bone. 12. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bone. 13. Produk Hukum Daerah adalah produk hukum yang dibuat secara tertulis oleh lembaga yang berwenang atau pejabat dalam lingkup penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bone. 14. Program Pembentukan Perda yang selanjutnya disebut Propperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis. 15. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati. 16. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam rancangan Peraturan Daerah sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. 17. Peraturan Bupati yang selanjutnya disebut Perbupa dalah peraturan yang dibuat oleh Bupati Bone dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi serta untuk kebutuhan penyelenggaraan otonomi Daerah. 18. Peraturan Bersama Bupati adalah Peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih Bupati atas dasar kerjasama saling menguntungkan. 19. Keputusan Bupati adalah penetapan yang dikeluarkan oleh BupatiBone yang bersifat konkrit, individual dan final dalam rangka pelaksanaan Peraturan Bupati dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi serta untuk kebutuhan penyenggaraan otonomi daerah. 20. Keputusan Badan Kehormatan DPRD yang selanjutnya disingkat Keputusan BK DPRD adalah Keputusan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Bone. 21. Instruksi Bupati adalah perintah Bupati yang dibuat secara tertulis kepada SKPD dan/atau perangkat daerah lainnya untuk melaksanakan kebijakan Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Bupati.

4 22. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa. 23. Peraturan Desa yang selanjutnya disebut Perdes adalah Peraturan Desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa atas kesepakatan bersama BPD. 24. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian yang dilakukan Gubernur terhadap rancangan Perda dan rancangan Peraturan Bupati, serta pengkajian dan penilaian Bupati terhadap Peraturan Desa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. 25. Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian yang dilakukan Gubernur terhadap Perda, Perbup dan Peraturan DPRD untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. 26. Pengundangan adalah penempatan produk hukum daerah dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, Berita Daerah, Lembaran Desa, Tambahan Lembaran Desa dan Berita Desa. 27. Lembaran Daerah adalah naskah dinas untuk mengundangkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone. 28. Tambahan Lembaran Daerah adalah naskah dinas untuk mengundangkan Penjelasan Peraturan Daerah Kabupaten Bone. 29. Berita Daerah adalah naskah dinas untuk mengundangkan Peraturan Bupati dan Peraturan DPRD. 30. Lembaran Desa adalah naskah dinas untuk mengundangkan Perdes. 31. Tambahan Lembaran Desa adalah naskah dinas untuk mengundangkan Penjelasan Perdes. 32. Berita Desa adalah naskah dinas untuk mengundangkan Peraturan Kepala Desa. 33. Hari adalah hari kerja. BAB II ASAS DAN TUJUAN Pasal 2 (1) Asas pembentukan produk hukum daerah, meliputi: a. asas kejelasan tujuan; b. asas kelembagaan atau organ pembentukan yang tepat; c. asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan; d. asas dapat dilaksanakan; e. asas kedayagunaan dan kehasilgunaan; f. asas kejelasan rumusan; dan g. asas keterbukaan. (2) Asas penyusunan materi muatan produk hukum daerah, meliputi: a. asas pengayoman; b. asas kemanusiaan; c. asas kebangsaan; d. asas kekeluargaan; e. asas kenusantaraan; f. asas bhineka tunggal ika; g. asas keadilan; h. asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; i. asas ketertiban dan kepastian hukum; dan j. asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan. (3) Selain asas pembentukan dan asas penyusunan materi muatan produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) perlu memperhatikan asas-asas hukum lainnya.

5 Pasal 3 Pembentukan produk hukum daerah bertujuan: a. sebagai pedoman dan landasan pembentukan produk hukum daerah yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga dan pejabat yang berwenang membentuk produk hukum daerah; b. sebagai sistem pembentukan produk hukum daerah yang merupakan bagian integral dari sistem Peraturan Perundang-undangan nasional; dan c. untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas Peraturan Perundangundangan yang baik. BAB III JENIS, SIFAT, HIERARKI DAN MATERI MUATAN Bagian Kesatu Jenis Pasal 4 (1) Jenis produk hukum daerah terdiri atas: a. Peraturan Daerah; b. Peraturan Bupati; c. Peraturan Bersama Bupati; d. Peraturan DPRD; e. Keputusan Bupati; f. Keputusan DPRD; g. Keputusan Pimpinan DPRD; h. Keputusan Badan Kehormatan DPRD; dan i. Peraturan Desa. (2) Jenis produk hukum daerah selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Instruksi Bupati, Keputusan SKPD dan Peraturan Kepala Desa, diakui keberadaannya sebagai produk hukum daerah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang pembentukannya diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. (3) Produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berkedudukan sebagai Peraturan Perundang-undangan daerah sepanjang substansinya bersifat mengatur. Bagian Kedua Sifat Pasal 5 (1) Jenis produk hukum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf i bersifat pengaturan. (2) Jenis produk hukum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h, bersifat penetapan. Bagian Ketiga Hierarki Pasal 6 (1) Jenis produk hukum daerah yang ditetapkan Bupati dan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, dan huruf i bersifat hierarkis. (2) Jenis produk hukum daerah yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, huruf f, dan huruf g, tidak boleh bertentangan dengan produk hukum daerah yang lebih tinggi dan bersifat hierarkis.

6 (3) Jenis produk hukum daerah yang ditetapkan oleh Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf h, bersifat independen dan tidak boleh diganggu gugat. Bagian Keempat Materi Muatan Paragraf 1 Perda Pasal 7 (1) Materi muatan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, meliputi: a. seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; b. menampung kondisi khusus daerah; c. perintah atau penjabaran lebih lanjut atas Peraturan Perundangundangan yang lebih tinggi dan/atau sederajat; dan d. sanksi hukum. (2) Sanksi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dapat berupa: a. sanksi administratif berdasarkan Peraturan Perundang-undangan; b. sanksi pidana berkualifikasi pelanggaran dengan ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan; c. sanksi perdata berupa denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). (3) Selain sanksi pidana dan sanksi perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c, Perda dapat memuat ancaman pidana dan/atau perdata sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan. (4) Perda dapat memuat sanksi hukum alternatif berupa perintah kerja sosial yang mampu mengembalikan rasa keadilan masyarakat. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi hukum alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati. Paragraf 2 Peraturan Bupati Pasal 8 Materi muatan Perbup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b meliputi: a. pelaksanaan dan penjabaran lebih lanjut atas Perda; b. perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau sederajat; atau c. seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Paragraf 3 Peraturan Bersama Bupati Pasal 9 Materi muatan Peraturan Bersama Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c meliputi: a. seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; b. pelaksanaan tugas dekonsentrasi secara bersama-sama dengan daerah lainnya; atau c. perintah atau penjabaran lebih lanjut atas Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau sederajat.

7 Paragraf 4 Peraturan DPRD Pasal 10 (1) Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, meliputi: a. Tata Tertib DPRD; b. Kode Etik DPRD; c. Tata Beracara BK DPRD; dan d. Peraturan lain atas perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, dan kebutuhan dalam pengaturan dan/atau untuk menyelesaikan masalah. (2) Materi muatan Tata Tertib DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, memuat ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD, hak DPRD dan anggota DPRD serta kewajiban anggota DPRD. (3) Materi muatan Kode Etik DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, memuat norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota selama menjalankan tugas untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD. (4) Materi muatan Tata Beracara BK DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, memuat tata cara pengaduan, persidangan, verifikasi, pengajuan alat bukti, pembelaan, pengambilan dan pelaksanaan putusan. (5) Materi muatan Peraturan DPRD lainnya disesuaikan dengan perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, dan kebutuhan dalam pengaturan dan/atau untuk menyelesaikan masalah. (6) Materi muatan Peraturan DPRD dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai materi muatan Peraturan DPRD diatur dalam Peraturan DPRD. Paragraf 5 Keputusan Bupati Pasal 11 Materi muatan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e meliputi: a. pelaksanaan dan/atau penjabaran lebih lanjut atas Peraturan Bupati; b. perintah Peraturan Perundang-undangan; atau c. seluruh materi muatan yang bersifat penetapan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Paragraf 6 Keputusan DPRD Pasal 12 Materi muatan Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f, meliputi: a. penetapan atas hasil rapat paripurna DPRD; b. seluruh materi muatan yang bersifat penetapan untuk melaksanakan tugas dan fungsi DPRD yang diatur dalam Peraturan Perundangundangan; dan c. penjabaran lebih lanjut atas perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

8 Paragraf 7 Keputusan Pimpinan DPRD Pasal 13 Materi muatan Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g, meliputi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang bersifat teknis operasional. Paragraf 8 Keputusan BK DPRD Pasal 14 Materi muatan Keputusan BK DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h, meliputi: a. pemberian sanksi kepada anggota DPRD yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap Tata Tertib dan Kode Etik DPRD; atau b. pemberian rehabilitasi kepada anggota DPRD yang tidak terbukti melakukan pelanggaran terhadap Tata Tertib dan Kode Etik DPRD. Paragraf 9 Peraturan Desa Pasal 15 Materi muatan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf i, meliputi: a. seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi desa dan tugas pembantuan; b. menampung kondisi khusus desa; dan c. perintah atau penjabaran lebih lanjut atas Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Paragraf 10 Produk Hukum Daerah Lainnya Pasal 16 Materi muatan produk hukum daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), meliputi kebijakan untuk melaksanakan perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, dan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi berdasarkan kewenangan instansi atau lembaga dan pejabat. BAB IV PROSES PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH Bagian Kesatu Perda Paragraf 1 Penyusunan Propperda Pasal 17 (1) Perencanaan pembentukan Perda ditetapkan dalam Propperda. (2) Propperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh Pemerintah Daerah dan usul inisiatif DPRD. (3) Propperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD.

9 Pasal 18 (1) Penyusunan Propperda dilaksanakan oleh pemrakarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2). (2) Penyusunan Propperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada: a. urusan Pemerintahan Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan; b. perintah/penjabaran dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau sederajat; c. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan/atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan/atau Rencana Kerja Pemerintah setiap tahun; d. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah; e. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; f. Rencana Kerja Bupati; g. Rencana Strategis SKPD yang bersangkutan; h. aspirasi masyarakat; dan/atau i. fungsi dan tugas SKPD. Pasal 19 (1) Penyusunan dan penetapan Propperda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan Perda tentang APBD. (2) Propperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk jangka waktu 1(satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda. (3) Skala prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan atas: a. perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau sederajat; b. rencana pembangunan daerah; c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; d. kelanjutan Propperda sebelumnya; e. kebutuhan mendesak untuk penanggulangan bencana;dan/atau f. kebutuhan hukum masyarakat yang mendesak. Paragraf 2 Propperda di Lingkungan Pemerintah Daerah Pasal 20 (1) Penyusunan Propperda di lingkungan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Bagian Hukum. (2) Propperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan diusulkan oleh Pimpinan SKPD sesuai kewenangannya atas perintah Bupati. (3) Penyusunan Propperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait. Pasal 21 (1) SKPD Pemrakarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) menyampaikan konsep Propperda kepada Bagian Hukum disertai kajian singkat yang memuat: a. nama Perda yang direncanakan; b. latar belakang dan tujuan penyusunan; b. sasaran yang ingin diwujudkan; c. pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur; dan d. jangkauan serta arah pengaturan. (2) Bagian Hukum melakukan pembahasan terhadap konsep Propperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menghadirkan SKPD pemrakarsa dan pihak lain yang dipandang perlu.

10 (3) Hasil pembahasan konsep Propperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan sebagai usulan Propperda dari Pemerintah Daerah. (4) Bupati menyampaikan usulan Propperda dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bapperda DPRD melalui Pimpinan DPRD untuk dilakukan pembahasan bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD. Paragraf 3 Propperda di Lingkungan DPRD Pasal 22 (1) Penyusunan Propperda di lingkungan DPRD dikoordinasikan oleh Bapperda. (2) Penyusunan Propperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh anggota komisi, gabungan komisi, alat kelengkapan DPRD lainnya dan/atau gabungan anggota Fraksi. (3) Hasil penyusunan Propperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bapperda DPRD melalui Pimpinan DPRD secara tertulis dengan disertai pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1). (4) Usulan Propperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas bersama DPRD dan Pemerintah Daerah bersamaan dengan pembahasan usulan Propperda dari Pemerintah Daerah. Pasal 23 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Propperda di lingkungan DPRD diatur dengan Peraturan DPRD. Paragraf 4 Pembahasan dan Penetapan Propperda Pasal 24 (1) Penyusunan Propperda antara Pemerintah Daerah dan DPRD dikoordinasikan oleh DPRD melalui Bapperda DPRD. (2) Pembahasan Propperda dilaksanakan bersama antara DPRD dan Bagian Hukum dengan mengikutsertakan instansi terkait dalam Rapat Bapperda DPRD. (3) Rapat Bapperda DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membahas Propperda usulan dari Pemerintah Daerah dan usulan Propperda DPRD secara bersamaan. (4) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda dan disepakati sebagai rancanganPropperda. (5) Rancangan Propperda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Pimpinan DPRD untuk ditetapkan menjadi Propperda dalam rapat paripurna DPRD. (6) Propperda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan DPRD. Paragraf 5 Pelaksanaan Propperda Pasal 25 (1) DPRD dan Pemerintah Daerah melaksanakan rencana pembentukan Perda yang termuat dalam Propperda. (2) Apabila pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terselesaikan pada tahun tersebut, maka DPRD dan Pemerintah Daerah

11 dapat menetapkan Rancangan Perda yang tersisa dalam Propperda tahun berikutnya. (3) Penetapan Rancangan Perda yang tersisa dalam Propperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah adanya usulan dari pemrakarsa. (4) Apabila Rancangan Perda yang tersisa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum memenuhi persyaratan sebagai rancangan Perda dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun, maka rancangan Perda tersebut tidak dicantumkan dalam Propperda tahun berikutnya. (5) Rancangan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diajukan kembali dengan disertai Naskah Akademik. Paragraf 6 Propperda Kumulatif Terbuka dan Rancangan Perda diLuar Propperda Pasal26 Propperda dapat memuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas: a. akibat putusan Mahkamah Agung; b. APBD; c. pembentukan, pemekaran, dan penggabungan kecamatan atau nama lainnya; dan/atau d. pembentukan, pemekaran dan penggabungan desa atau nama lainnya. Pasal27 (1) Dalam keadaan tertentu DPRD atau Pemerintah Daerah dapat mengajukan Rancangan Perda diluar Propperda. (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat(1) didasarkan pada kebutuhan: a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam; b. akibat kerjasama dengan pihak lain; c. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu Rancangan Perda; d. akibat pembatalan oleh Gubernur; dan e. perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Propperda ditetapkan. (3) Rancangan Perda yang diajukan diluar Propperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1). Pasal 28 (1) Pengajuan rancangan Perda diluar Propperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat persetujuan dalam rapat paripurna khusus DPRD. (2) Pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil rapat kerja Bapperda DPRD dengan Bagian Hukum. (3) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan DPRD. Paragraf 7 Perubahan Propperda Pasal 29 (1) DPRD dan/atau Propperda.

Pemerintah

Daerah

dapat

mengajukan

perubahan

12 (2) Perubahan Propperda sebagaimana dimaksud berbentuk: a. penambahan rancangan Perda; dan/atau b. penghapusan rancangan Perda.

pada

ayat

(1)

dapat

Pasal 30 (3) Penambahan Rancangan Perda dalam Propperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a dapat dilakukan dalam hal: a. adanya perintah dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Propperda ditetapkan; b. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik atau bencana alam; c. akibat kerjasama dengan pihak lain; dan/atau d. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan Perda yang dapat disetujui bersama oleh Bapperda DPRD dan Bagian Hukum. Pasal 31 Penghapusan rancangan Perda dalam Propperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf b dapat dilakukan dalam hal: a. adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan Undang-Undang yang dijadikan dasar hukum untuk pembentukan Rancangan Perda; dan/atau; b. adanya putusan Mahkamah Agung yang membatalkan Peraturan Perundang-undangan lebih tinggi yang dijadikan dasar hukum untuk pembentukan rancangan Perda. Pasal 32 (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme usulan perubahan Propperda di lingkungan DPRD diatur dengan Peraturan DPRD. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme usulan perubahan Propperda di lingkungan Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan Bupati. Bagian Kedua Penyusunan Rancangan Perda Paragraf 1 Umum Pasal33 (1) Rancangan Perda dapat berasal dari DPRD atau Bupati. (2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik. (3) Rancangan Perda yang disertai dengan penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi rancangan Perda mengenai: a. APBD; b. pencabutan Perda; atau c. perubahan Perda yang hanya terbatas mengubah beberapa materi, disertai dengan keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur. (4) Rancangan Perda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan naskah akademik.

13 (5) Naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat(4), disusun dengan sistematika sebagai berikut: a. Judul; b. Kata pengantar; c. Daftar isi terdiri dari: 1.BAB I : Pendahuluan. 2.BAB II : Kajian Teoritis dan Praktik Empiris. 3.BAB III : Evaluasi dan Analis Peraturan Perundang-undangan Terkait. 4.BAB IV : Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis. 5.BAB V : Jangkauan, Arah Pengaturan dan Ruang Lingkup Materi Muatan Perda. 6.BAB VI : Penutup. d. DaftarPustaka; dan e. Lampiran : Rancangan Perda. (6) Penyusunan naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat melibatkan pihak lain yang mempunyai kapasitas dibidangnya. Paragraf 2 Penyusunan Rancangan Perda di Lingkungan Pemerintah Daerah Pasal34 (1) Bupati memerintahkan kepala SKPD untuk menyusun rancangan Perda berdasarkan Propperda. (2) Kepala SKPD menyusun Rancangan Perda disertai dengan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik. (3) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Bagian Hukum untuk dikoordinasikan pelaksanaan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi. (4) Pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Tim Penyusun Rancangan Perda. (5) Pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat mengikut sertakan instansi vertikal dari Kanwil Kementerian Hukum dan HAM, peneliti, tenaga ahli dari perguruan tinggi dan/ atau organisasi dibidang sosial, profesi atau unsur masyarakat lainnya. Pasal 35 (1) Tim Penyusun Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. (2) Susunan keanggotaan Tim Penyusun Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. Penanggung Jawab : Bupati b. Pembina : SekretarisDaerah c. Ketua : Kepala SKPD pemrakarsa d. Sekretaris : Kepala Bagian Hukum e. Anggota : SKPD terkait sesuai kebutuhan (3) Ketua Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c melaporkan perkembangan rancangan Perda dan/atau permasalahan kepada Sekretaris Daerah. Pasal 36 (1) Rancangan Perda yang telah dilakukan pengharmonisasian, pemantapan dan pembulatan konsepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) harus mendapatkan paraf koordinasi dari Kepala Bagian Hukum dan Kepala SKPD terkait yang dibubuhkan pada setiap halaman atau lembaran rancangan Perda.

14 (2) Kepala SKPD atau pejabat yang ditunjuk mengajukan rancangan Perda yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Pasal 37 (1) Sekretaris Daerah dapat melakukan dan/atau meminta dilakukannya perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap rancangan Perda yang telah diparaf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1). (2) Perubahan dan/atau penyempurnaan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada Kepala SKPD pemrakarsa. (3) SKPD pemrakarsa bersama Bagian Hukum melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan memberi paraf koordinasi pada halaman yang diubah atau disempurnakan. (4) SKPD pemrakarsa menyampaikan hasil penyempurnaan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Pasal 38 (1) Bupati menyampaikan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Pimpinan DPRD untuk dilakukan pembahasan. (2) Dalam hal kepentingan pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati membentuk Tim Asistensi Pembahasan Rancangan Perda yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah atau pejabat yang ditunjuk. (3) SKPD yang bidang tugasnya terkait dengan materi muatan rancangan Perda menjadi AnggotaTim Asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Pasal 39 (1) Penyampaian rancangan Perda oleh Bupati kepada pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38ayat (1) dilakukan dengan surat pengantar yang mencantumkan atau menunjuk nomor dan judul rancangan Perda dalam Propperda yang dijadikan dasar menyusun rancangan Perda. (2) Surat pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan: a. naskah akademik atau penjelasan dan/atau keterangan; b. rancangan Perda; dan c. Keputusan Bupati tentang Tim Asistensi Pembahasan Rancangan Perda. Paragraf 3 Penyusunan Rancangan Perda di Lingkungan DPRD Pasal 40 (1) Penyusunan rancangan Perda yang berasal dari DPRD dapat dilakukan oleh anggota Komisi/gabungan komisi/alat kelengkapan DPRD lainnya dan/atau gabungan Fraksi berdasarkan Propperda. (2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD dengan mencantumkan atau menunjuk nomor dan judul rancangan Perda dalam Propperda yang dijadikan dasar menyusun rancangan Perda, serta dilampiri dengan: a. naskah akademik dan/atau penjelasan atau keterangan; b. daftar nama dan tanda tangan pengusul; dan c. diberikan nomor pokok oleh Sekretariat DPRD.

15 Pasal 41 (1) Pimpinan DPRD menyampaikan rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) kepada Bapperda untuk dilakukan pengkajian. (2) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan Perda. (3) Pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk: a. menjaga harmonisasi atau konsistensi rancangan Perda dengan Peraturan Perundang-undangan lebih tinggi dan yang sederajat; b. pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi terhadap asas pembentukan dan materi muatan rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2; dan c. memantapkan konsepsi rancangan Perda yang meliputi: 1. sistematika dan teknik penyusunan rancangan Perda; dan 2. tata bahasa. (4) Pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengikutsertakan perancang produk hukum daerah, peneliti, tenaga ahli dan/atau unsur masyarakat. Pasal 42 (1) Dalam hal rancangan Perda tidak memenuhi standar konsepsi rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3), Bapperda mengembalikan rancangan Perda kepada pengusul melalui pimpinan DPRD dengan disertai alasan pengembalian dengan menunjuk hal-hal yang harus diperbaiki. (2) Pimpinan DPRD menyampaikan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pengusul untuk dilakukan perbaikan. Pasal 43 (1) Perbaikan rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2), dilakukan pengusul dengan berkoordinasi kepada Bapperda. (2) Hasil perbaikan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengusul menyampaikan kembali kepada Bapperda melalui pimpinan DPRD untuk dibahas. (3) Hasil pembahasan Bapperda atas hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diparaf koordinasi oleh pimpinan Bapperda dan pimpinan pengusul atau perwakilan pengusul pada setiap halaman atau lembar. (4) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi hasil pengkajian Bapperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1). (5) Hasil pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada rapat paripurna DPRD melalui pimpinan DPRD. Pasal 44 (1) Pimpinan DPRD menyampaikan hasil pengkajian rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (5) dalam rapat paripurna DPRD. (2) Pimpinan DPRD menyampaikan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada: a. pimpinan fraksi; b. pimpinan komisi; dan c. seluruh anggota DPRD. (3) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat paripurna DPRD dilaksanakan.

16 Pasal 45 (1) Agenda rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) terdiri dari: a. penjelasan dari pengusul; b. pandangan Fraksi dan anggota DPRD lainnya; dan c. jawaban pengusul atas pandangan Fraksi dan anggota DPRD lainnya. (2) Hasil rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. persetujuan; b. persetujuan dengan perubahan; atau c. penolakan. (3) Dalam hal persetujuan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, pimpinan DPRD menugaskan pengusul atau Panitia khusus untuk dilakukan penyempurnaan rancangan Perda. (4) Hasil rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b ditetapkan sebagai rancangan Perda inisiatif DPRD dengan Keputusan Pimpinan DPRD. (5) Pimpinan DPRD menyampaikan rancangan Perda inisiatif DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada: a. pimpinan Fraksi; b. pimpinan komisi; dan c. seluruh anggota DPRD. Padal 46 (1) Rancangan Perda inisiatif DPRD disampaikan dengan surat pimpinan DPRD kepada Bupati untuk dilakukan pembahasan. (2) Surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan atau menunjuk nomor dan judul rancangan Perda dalam Propperda yang dijadikan dasar untuk menyusun rancangan Perda. (3) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan penjelasan atau keterangan dan/atau NaskahAkademik. Pasal 47 (1) Bupati menindaklanjuti rancangan Perda inisiatif DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dengan membentuk Tim Asistensi Pembahasan Perda. (2) Tim Asistensi Pembahasan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris daerah atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati. (3) SKPD yang terkait dengan materi muatan rancangan Perda inisiatif DPRD menjadi Anggota Tim Pembahasan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Paragraf 4 Pembahasan Rancangan Perda Pasal 48 (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Bupati dibahas oleh DPRD dan Bupati untuk mendapatkan persetujuan bersama. (2) Pembahas rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh komisi/gabungan komisi/Bapperda/Panitia khusus. (3) Bupati dalam pembahasan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwakili oleh Tim Asistensi Pembahasan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47.

17 Pasal 49 (1) Untuk mendapatkan masukan terhadap rancangan Perda dalam pembahasan, maka komisi/gabungan komisi/Bapperda/panitia khusus selaku pelaksana pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) dapat melakukan kegiatan: a. rapat dengar pendapat umum; b. kunjungan kerja; c. sosialisasi; dan/atau d. seminar, lokakarya,dan/atau diskusi. (2) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksana pembahasan menyampaikan kepada pimpinan DPRD secara tertulis paling kurang memuat: a. urgensi; b. kemanfaatan; dan c. keterkaitan daerah tujuan dengan materi rancangan Perda. (3) Hasil konsultasi pelaksana pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam sebuah dokumen untuk dipublikasikan kepada masyarakat. Pasal 50 (1) Pembahasan rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II. (2) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. dalam hal rancangan Perda berasal dari Bupati dilakukan dengan: 1. penjelasan Bupati dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda; 2. pemandangan umum Fraksi terhadap rancangan Perda; dan 3. tanggapan dan/atau jawaban Bupati terhadap pemandangan umum Fraksi. b. dalam hal rancangan Perda berasal dari DPRD dilakukan dengan: 1. Penjelasan pengusul rancangan Perda dari DPRD dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda; 2. Pendapat Bupati tentang rancangan Perda; dan 3. Tanggapan dan/atau jawaban dari pimpinan pembahas terhadap pendapat Bupati. c. pembahasan rancangan Perda oleh komisi, gabungan komisi, Bapperda atau panitia khusus dilakukan bersama dengan Tim Asistensi Pembahasan Rancangan Perda dari Pemerintah Daerah. (3) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pembicaraan untuk pengambilan keputusan yang meliputi: a. pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan: 1. penyampaian laporan pimpinan komisi/gabungan komisi/panitia khusus yang berisi pendapat fraksi, hasil pembahasan dan hasil penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d; 2. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna; dan b. pendapat akhir Bupati. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembahasan rancangan Perda diatur dengan Peraturan DPRD. Paragraf 5 Penarikan Rancangan Perda dari Pembahasan Pasal 51 (1) Rancangan Perda dapat ditarik kembali oleh Bupati atau DPRD sebelum atau pada saat pembahasan bersama oleh DPRD dan Bupati dilaksanakan.

18 (2) Penarikan kembali rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan: a. Keputusan Pimpinan DPRD apabila penarikan dilakukan sebelum pembahasan; b. Keputusan DPRD apabila penarikan dilakukan pada saat pembahasan dilaksanakan. Pasal 52 (1) Penarikan kembali rancangan Perda oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1), disampaikan dengan surat pengantar Bupati disertai alasan penarikan kepada Pimpinan DPRD. (2) Penarikan kembali rancangan Perda oleh DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1), disampaikan dengan surat pengantar dari pengusul kepada Pimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikan. Pasal 53 (1) Rancangan Perda yang ditarik sebelum pembahasan dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) tidak memerlukan persetujuan bersama dengan DPRD dan Bupati. (2) Rancangan Perda yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Bupati. (3) Penarikan kembali rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri oleh Bupati. (4) Dalam hal DPRD atau Bupati tidak menyetujui untuk penarikan kembali rancangan Perda yang sedang dibahas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pembahasan tetap dilanjutkan. (5) Rancangan Perda yang disetujui penarikannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama. Paragraf 6 Pembahasan Terhadap Rancangan Perda yang Sama atas Usul Pemerintah Daerah dan Usul DPRD Pasal 54 (1) Apabila dalam satu masa sidang Bupati dan DPRD menyampaikan rancangan Perda mengenai materi yang sama, maka yang dibahas adalah rancangan Perda yang disampaikan oleh DPRD, sedangkan rancangan Perda yang disampaikan oleh Bupati digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan. (2) Persandingan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah adanya kajian dari Bapperda mengenai kesamaan materi antara rancangan Perda yang berasal dari DPRD dengan rancangan Perda yang berasal dari Bupati. (3) Dalam hal pengkajian Bapperda, menyatakan bahwa tidak terdapat kesamaan materi antara rancangan Perda yang berasal dari DPRD dengan rancangan Perda yang berasal dari Bupati, maka rancangan Perda yang berasal dari DPRD harus dibahas secara terpisah dengan rancangan Perda yang berasal dari Bupati. Paragraf 7 Pembentukan Perda Tertentu Pasal 55 (1) Perda tertentu yang pembentukannya melalui mekanisme evaluasi dan klarifikasi diatur berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

19 (2) Perda tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Perda yang mengatur mengenai: a. RPJPD; b. R P J M D ; c. APBD; d. Pertanggungjawaban APBD; e. Perubahan APBD; f. Pajak Daerah; g. Retribusi Daerah; dan h. Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah. Faragraf 8 Penetapan Rancangan Perda Pasal 56 (1) Penetapan rancangan Perda dilakukan atas persetujuan anggota DPRD sebagaimana dimaksuddalam Pasal 50 ayat (3) huruf a angka 2. (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diupayakan sejauh mungkin dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. (3) Apabila musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dicapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak. (4) Persetujuan terhadap rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan keputusan bersama DPRD dan Bupati. Pasal 57 (1) Dalam hal rancangan Perda tidak mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) rancangan Perda tidak dapat ditetapkan sebagai Perda. (2) Rancangan Perda yang tidak mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa itu. Pasal 58 (1) Rancangan Perda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (4) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Perda. (2) Penyampaian Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama. Pasal 59 (1) Bupati menetapkan rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan Perda disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati. (2) Dalam hal Bupati tidak menandatangani rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rancangan Perda tersebut sah menjadi Perda dan wajib diundangkan dalam Lembaran Daerah. (3) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dinyatakan sah dengan kalimat pengesahannya berbunyi Perda ini dinyatakan sah. (4) Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Perda sebelum diundangkan dalam Lembaran Daerah.

20 Paragraf 9 Penyelarasan Rancangan Perda Pasal 60 (1) Rancangan Perda yang telah dibahas, dilakukan penyelarasan oleh Bapperda dengan Bagian Hukum dan unsur pelaksana pembahasan serta SKPD terkait. (2) Apabila masih terdapat materi muatan atau substansi rancangan Perda yang masih kabur, Bapperda dapat meminta penjelasan lebih lanjut kepada pimpinan pelaksana pembahasan dan SKPD terkait. (3) Hasil akhir penyelarasan diparaf oleh pimpinan Bapperda dan Kepala Bagian Hukum pada setiap halaman. (4) Hasil akhir penyelerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada pimpinan DPRD oleh Bapperda. Paragraf 10 Peraturan Pelaksanaan Perda Pasal 61 (1) Bupati menetapkan Perbup sebagai petunjuk pelaksanaan Perda. (2) Perda yang memerintahkan untuk dibentuknya Perbup harus menunjuk secara tegas materi muatan yang akan diatur oleh Perbup. (3) Setiap Perda memerintahkan untuk dibentuknya Perbup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mencantumkan batas waktu penetapan Perbup sebagai petunjuk pelaksanaan Perda tersebut. (4) Batas waktu penetapan Perbup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 6 (enam) bulan sejak Perda diundangkan. Bagian Ketiga Perbup dan Peraturan Bersama Bupati Paragraf 1 Penyusunan dan Penetapan Rancangan Perbup dan Peraturan Bersama Bupati Pasal 62 (1) Rancangan Perbup dan Peraturan Bersama Bupati disusun oleh SKPD sesuai dengan bidang tugasnya atas perintah Bupati. (2) Dalam penyusunan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati membentuk Tim Penyusunan Perbup atau Peraturan Bersama Bupati dengan Keputusan Bupati. (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari: a. Ketua : Pimpinan SKPD pemrakarsa atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati; b. Sekretaris : Kepala Bagian Hukum; c. Anggota : SKPD Terkait sesuai kebutuhan. (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan perkembangan rancangan Perbup atau Peraturan Bersama Bupati kepada Sekretaris Daerah. (5) Rancangan Perbup atau Peraturan Bersama Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bagian Hukum untuk dilakukan pengharmonisasian dan sinkronisasi dengan SKPD terkait.

21 Paragraf 2 Pembahasan Rancangan Perbup dan Peraturan Bersama Bupati Pasal 63 (1) Pembahasan Perbup dan Peraturan Bersama Bupati dilakukan oleh Bagian Hukum dan SKPD pemrakarsa, dan dapat menghadirkan SKPD terkait, tim pakar, lembaga dan organisasi profesi serta unsur masyarakat yang berkepentingan. (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk Pengharmonisasian dan pengsinkronisasian mengenai objek yang diatur, jangkauan dan arah pengaturan serta kesesuaian dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dan yang sederajat. (3) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberi paraf koordinasi oleh Kepala Bagian Hukum dan pimpinan SKPD terkait. Pasal 64 (1) Pimpinan SKPD atau pejabat yang ditunjuk, mengajukan rancangan Perbup atau Peraturan Bersama Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3) kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. (2) Sebelum ditandatangani Bupati, Sekretaris Daerah dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap rancangan Perbup sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Perubahan dan/atau penyempurnaan rancangan yang dilakukan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikembalikan kepada pimpinan SKPD pemrakarsa untuk diperbaiki. Pasal 65 (1) Perbaikan rancangan Perbup atau Peraturan Bersama Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) dilakukan oleh SKPD pemrakarsa dengan berkoordinasi Bagian Hukum. (2) Perbaikan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi paraf koordinasi oleh Kepala Bagian Hukum dan pimpinan SKPD pemrakarsa pada setiap halaman atau lembaran rancangan. (3) Hasil perbaikan rancangan Perbup atau Peraturan Bersama Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kembali kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Paragraf 3 Penetapan Rancangan Perbup dan Peraturan Bersama Bupati Pasal 66 (1) Rancangan Perbup dan Peraturan Bersama Bupati ditetapkan oleh Bupati. (2) Penetapan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan menjadi Perbup atau Peraturan Bersama Bupati dengan ditandatangani oleh Bupati. Bagian Keempat Peraturan DPRD Paragraf 1 Penyusunan Rancangan Peraturan DPRD Pasal 67 (1) Rancangan Peraturan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Bapperda. (2) Rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh komisi/gabungan komisi/Bapperda/panitia khusus.

22 (3) Pembahasan rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II. Pasal 68 (1) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3) meliputi: a. penjelasan mengenai rancangan Peraturan DPRD oleh Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna; b. pembentukan dan penetapan pimpinan dan keanggotaan panitia khusus dalam rapat paripurna; dan c. pembahasan materi rancangan Peraturan DPRD oleh panitia khusus. (2) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3) merupakan pembicaraan untuk pengambilan keputusan yang meliputi: a. penyampaian laporan pimpinan panitia khusus yang berisi proses pembahasan, pendapat Fraksi dan hasil pembicaraan berkaitan dengan materi rancangan Peraturan DPRD; dan b. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembahasan rancangan Peraturan DPRD diatur dengan Peraturan DPRD. Paragraf 2 Penetapan Rancangan Peraturan DPRD Pasal 69 (1) Rancangan Peraturan DPRD ditetapkan sebagai Peraturan DPRD oleh Pimpinan DPRD dalam rapat Paripurna DPRD. (2) Penetapan rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas persetujuan anggota DPRD sebagaimana ketentuan dalam Pasal 68 ayat (2) huruf b. (3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sejauh mungkin diupayakan secara musyawarah untuk mufakat. (4) Apabila musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dicapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak. Pasal 70 (1) Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. (2) Peraturan DPRD yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan. Bagian Kelima Keputusan Bupati Pasal 71 (1) Rancangan Keputusan Bupati disusun oleh SKPD sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dan kewenangan untuk melaksanakan otonomi daerah. (2) Rancangan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan Bagian Hukum untuk mendapatkan sinkronisasi dan harmonisasi serta dibubuhi paraf koordinasi. (3) Rancangan Keputusan Bupati yang telah mendapat paraf koordinasi dari Bagian Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk mendapatkan penetapan.

23 (4) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan penandatangan Bupati. Bagian Keenam Keputusan DPRD Paragraf 1 Penyusunan Rancangan Keputusan DPRD Pasal 72 (1) Rancangan Keputusan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh: a. sekretaris DPRD; atau b. panitia khusus. (2) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi muatan hasil rapat paripurna. Pasal 73 (1) Penyusunan rancangan Keputusan DPRD oleh Sekretaris DPRD dilakukan dalam hal Keputusan DPRD ditetapkan secara langsung dalam rapat paripurna DPRD. (2) Dalam hal penyusunan Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipersiapkan oleh panitia khusus, maka secara mutatismutandis pembentukan Keputusan DPRD berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 67. Paragraf 2 Penetapan Rancangan Keputusan DPRD Pasal 74 (1) Keputusan DPRD ditetapkan oleh Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna DPRD. (2) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan agenda rapat: a. penjelasan tentang rancangan Keputusan DPRD oleh Pimpinan DPRD atau panitia khusus; b. pendapat fraksi terhadap rancangan Keputusan DPRD; c. persetujuan dari anggota DPRD atas rancangan Keputusan DPRD untuk ditetapkan menjadi Keputusan DPRD; dan d. penandatanganan rancangan Keputusan DPRD. Bagian Ketujuh Keputusan Pimpinan DPRD Pasal 75 (1) Rancangan Keputusan Pimpinan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Sekretariat DPRD. (2) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pimpinan DPRD dalam rapat pimpinan DPRD. (3) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada anggota DPRD dan alat kelengkapan DPRD. Bagian Kedelapan Keputusan BK Pasal 76 (1) Rancangan Keputusan BK DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Badan Kehormatan DPRD. (2) Rancangan Keputusan BK DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh BK DPRD.

24 (3) Keputusan BK DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD. (4) Melalui Pimpinan DPRD, Keputusan BK DPRD disampaikan kepada: a. yang bersangkutan; b. seluruh pimpinan fraksi; dan c. pimpinan partai politik yang bersangkutan. (5) Tata cara pengambilan Keputusan BK DPRD diatur lebih lanjut dalam Peraturan DPRD. Bagian Kesembilan Perdes Paragraf 1 Penyusunan Rancangan Perdes Pasal 77 (1) Rancangan Perdes dapat diprakarsai pembentukannya oleh Pemerintah Desa atau BPD. (2) Rancangan Perdes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh pemrakarsa. (3) Rancangan Perdes sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikonsultasikan kepada masyarakat Desa untuk mendapatkan masukan. (4) Ketentuan mengenai penyusunan rancangan Perdes diatur dengan Perda. Pasal 78 (1) Pembahasan Rancangan Perdes dilakukan oleh Kepala Desa bersama BPD dalam rapat BPD. (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwakili oleh aparat Desa. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembahasan rancangan Perdes diatur dengan Perda. Paragraf 3 Penetapan Rancangan Perdes Pasal 79 (1) Rancangan Perdes ditetapkan sebagai Perdes oleh kepala Desa atas kesepakatan bersama BPD. (2) Penetapan rancangan Perdes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas persetujuan anggota BPD. (3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sejauh mungkin diupayakan secara musyawarah untuk mufakat. (4) Apabila musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dicapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak. Pasal 80 (1) Rancangan Perdes yang telah disepakati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) disampaikan oleh pimpinan BPD kepada kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak kesepakatan bersama BPD dan Kepala Desa. (2) Rancangan Perdes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditetapkan oleh kepala Desa dengan membubuhkan tandatangan paling lambat 15 (lima belas) Hari terhitung sejak diterimanya rancangan Perdes dari pimpinan BPD.

25 BAB V TEKNIK PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH Pasal81 (1) Penyusunan rancangan produk hukum daerah dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan produk hukum daerah. (2) Ketentuan mengenai teknik penyusunan produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perda ini. (3) Ketentuan mengenai perubahan terhadap teknik penyusunan produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati. BAB VI PENGESAHAN, PENDOKUMENTASIAN, PENOMORAN, PENGUNDANGAN, DAN AUTENTIFIKASI Bagian Kesatu Pengesahan Pasal 82 (1) Perda, Perbup, Peraturan Bersama Bupati dan Keputusan Bupati ditandatangani oleh Bupati. (2) Dalam hal Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan sementara atau berhalangan tetap penandatangan dilakukan oleh wakil Bupati atau penjabat Bupati. (3) Penandatangan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada: a. Wakil Bupati; b. Sekretaris daerah; atau c. Kepala SKPD. (4) Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, dan Keputusan Pimpinan DPRD ditandatangani oleh Ketua DPRD. (5) Dalam hal Ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berhalangan, penandatangan dilakukan oleh wakil Ketua DPRD. (6) Keputusan BK DPRD ditandatangani oleh Ketua BK DPRD. (7) Dalam hal Ketua BK DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berhalangan, penandatangan dilakukan oleh wakil Ketua BK DPRD. (8) Peraturan Desa ditandatangani oleh Kepala Desa. Pasal 83 (1) Instruksi Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) ditandatangani oleh Bupati. (2) Keputusan SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) ditandatangani oleh Kepala SKPD. (3) Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) di tandatangani oleh Kepala Desa. Bagian Kedua Pendokumentasian Pasal 84 (1) Penandatanganan Perda dibuat dalam didokumentasikan oleh: a. DPRD; b. Sekretaris Daerah; c. bagian hukum berupa minute; dan d. SKPD pemrakarsa.

rangkap

4 (empat)

untuk

26 (2) Penandatanganan Perbup dan Keputusan Bupati dibuat dalam rangkap 3 (tiga) untuk didokumentasikan oleh: a. Sekretaris Daerah; b. bagian hukum berupa minute; dan c. SKPD pemrakarsa. (3) Penandatanganan Peraturan Bersama Bupati dibuat dalam rangkap 4 (empat) atau disesuaikan dengan jumlah daerah yang bekerjasama untuk didokumentasikan oleh: a. Sekretaris Daerah masing-masing daerah; b. bagian hukum masing-masing yang bekerjasama berupa minute; dan c. SKPD masing-masing pemrakarsa. (4) Penandatanganan Peraturan DPRD dibuat rangkap 4 (empat) untuk didokumentasikan oleh: a. Sekretaris Daerah; b. Sekretaris DPRD; c. alat kelengkapan DPRD pemrakarsa; dan d. bagian hukum. (5) Penandatanganan produk hokum daerah yang berbentuk Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD dibuat rangkap 3 (tiga) dengan pendokumentasian oleh: a. pimpinan DPRD; b. alat kelengkapan DPRD pengusul; dan c. Sekretaris DPRD. (6) Penandatanganan produk hokum daerah yang berbentuk Peraturan Desa dibuat rangkap 4 (empat) dengan pendokumentasian oleh: a. sekretaris Desa; b. camat yang mewilayahi Desa; c. bagian Pemerintahan Desa;dan d. bagian hukum. Bagian Ketiga Penomoran Pasal 85 (1) Penomoran produk hukum daerah terhadap: a. Perda, Perbup, Peraturan Bersama Bupati dan Keputusan Bupati dilakukan oleh Kepala Bagian Hukum; dan b. Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan dan Keputusan BK DPRD dilakukan oleh Sekretaris DPRD. (2) Penomoran produk hokum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bersifat pengaturan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1), menggunakan nomor bulat. (3) Penomoran produk hokum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) yang bersifat penetapan, menggunakan nomor kode klasifikasi. Bagian Keempat Pengundangan Pasal 86 (1) Sekretaris Daerah mengundangkan Perda, Perbup, Peraturan Bersama Bupati dan peraturan DPRD; (2) Sekretaris Desa mengundangkan Perdes dan Penjelasan Perdes; (3) Perda, Perbup, Peraturan Bersama Bupati dan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

27 Paragraf 1 Lembaran Daerah dan Tambahan Lembaran Daerah Pasal 87 (1) Perda yang telah ditetapkan, diundangkan dalam Lembaran Daerah. (2) Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerbitan resmi Pemerintah Daerah. (3) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemberitahuan secara formal suatu Perda, sehingga mempunyai daya ikat pada masyarakat. (4) Perda yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur untuk klarifikasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Pasal 88 (1) Tambahan Lembaran Daerah memuat penjelasan dan merupakan kelengkapan Perda. (2) Tambahan Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan nomor Tambahan Lembaran Daerah. (3) Tambahan Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan bersamaan dengan pengundangan Perda. Paragraf 2 Berita Daerah Pasal 89 (1) Perbup, Peraturan Bersama Bupati dan Peraturan DPRD yang telah ditetapkan diundangkan dalam Berita Daerah. (2) Berita Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerbitan resmi Pemerintah Daerah. (3) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pemberitahuan formal suatu Perbup, Peraturan Bersama Bupati,dan Peraturan DPRD sehingga mempunyai daya ikat pada masyarakat. (4) Perbup,Peraturan Bersama Bupati danPeraturanDPRDyang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Gubernur untuk dilakukan klarifikasi. Paragraf 3 Lembaran Desa dan Berita Desa Pasal 90 (1) Perdes dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diundangkan dalam Lembaran Desa. (2) Penjelasan Perdes diundangkan dalam Tambahan Lembaran Desa. (3) Perdes dan penjelasan Perdes yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Bupati sebagai bahan pembinaan dan pengawasan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diundangkan. Bagian Kelima Autentifikasi Pasal 91 (1) Produk hukum daerah yang telah ditandatangani dan diberi penomoran selanjutnya dilakukan autentifikasi. (2) Autentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh: a. Kepala B agian Hukum untuk Perda, Perbup, Peraturan Bersama Bupati dan Keputusan Bupati; dan

28 b. Sekretaris DPRD untuk Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan BK DPRD. Pasal 92 (1) Penggandaan dan pendistribusian produk hukum daerah dalam lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan oleh bagian hukum dengan SKPD pemrakarsa. (2) Penggandaan dan pendistribusian produk hukum daerah dalam lingkungan DPRD dilakukan oleh Sekretaris DPRD. BAB VII EVALUASI DAN KLARIFIKASI Bagian Kesatu Evaluasi Paragraf 1 Evaluasi Perda dan Perbup Pasal 93 (1) Rancangan produk hukum daerah yang memerlukan evaluasi Gubernur sebelum ditetapkan, terdiri dari rancangan: a. Perda tentang RPJPD; b. Perda tentang RPJMD; c. Perda tentang APBD; d. Perda tentang perubahan APBD; e. Perda tentang pertanggungjwaban APBD; f. Perda tentang pajak daerah; g. Perda tentang retribusi daerah; h. Perda tentang rencana tata ruang daerah; i. Perbup tentang penjabaran APBD; j. Perbup tentang penjabaran perubahan APBD; dan k. Perbup tentang penjabaran pertanggungjawaban APBD. (2) Rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Bupati kepada Gubernur untuk dilakukan evaluasi paling lambat 3 (tiga) hari sejak diterimanya rancangan dari pimpinan DPRD. (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Gubernur kepada Bupati paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak rancangan diterima. (4) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau tidak bertentangan dengan kepentingan umum, Bupati menetapkan rancangan dimaksud menjadi Perda dan/atau Perbup. Pasal 94 (1) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (3) dinyatakan tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan yang lebih tinggi dan/atau bertentangan dengan kepentingan umum, maka Bupati melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari sejak hasil evaluasi diterima. (2) Penyempurnaan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bapperda dan Bagian Hukum berdasarkan penugasan dari Pimpinan DPRD dan Bupati, kecuali rancangan Perda tentang APBD, perubahan APBD dan pertanggungjawaban APBD dilakukan oleh Badan Anggaran DPRD. (3) Hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan DPRD menetapkan persetujuan dan dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD.

29 (4) Bupati menyampaikan kembali rancangan Perda yang telah disempurnakan dan telah mendapat persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Gubernur untuk dievaluasi. Pasal 95 (1) Dalam hal Bupati tidak melakukan penyempurnaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 dan tetap menetapkannya menjadi Perda, maka Gubernur berkewenangan untuk membatalkan Perda dimaksud dengan Peraturan Gubernur. (2) Dalam hal pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap seluruh isiPerda tentang APBD dan Perbup tentang penjabaran APBD, diberlakukan pagu APBD tahun sebelumnya. Paragraf 2 Evaluasi Perdes Pasal 96 (1) Kepala Desa menyampaikan Rancangan Perdes kepada Bupati paling lambat 3 (tiga) hari sejak kesepakatan bersama Kepala Desa dan BPD untuk dilakukan evaluasi. (2) Dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk tim evaluasi dari instansi yang terkait. (3) Rancangan Peraturan Desa yang memerlukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri dari: a. rancangan Perdes tentang APBDes; b. rancangan Perdes tentang pungutan; c. rancangan Perdes tentang tata ruang; dan d. rancangan Perdes tentang organisasi Pemerintah Desa. Pasal 97 (1) Bupati menyampaikan hasil evaluasi rancangan Perdes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (2) kepada Kepala Desa paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya rancangan Perdes. (2) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), direkomendasikan untuk dilakukan perbaikan terhadap rancangan Perdes, maka Kepala Desa wajib melaksanakannya dalam waktu paling lama 20 (dua puluh) hari sejak diterimanya hasil evaluasi. (3) Perbaikan rancangan Perdes sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa berkoordinasi dengan Pimpinan BPD. (4) Apabila Kepala Desa tidak melakukan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tetap memberlakukannya, maka Bupati membatalkannya dengan Keputusan Bupati. (5) Dalam hal Bupati tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1), Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya. Bagian Kedua Klarifikasi Produk Hukum Daerah Pasal 98 (1) Produk hukum daerah yang perlu mendapatkan klarifikasi setelah diundangkan, terdiri dari: a. Perda b. Perbup; dan c. Peraturan DPRD.

30 (2) Produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Bupati kepada Gubernur untuk dilakukan klarifikasi paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diundangkan. (3) Hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa: a. Produk hukum dinyatakan sesuai dengan kepentingan umum dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi; atau b. Produk hukum dinyatakan bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. (4) Dalam hal hasil klarifikasi berupa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, maka Bupati melakukan penyempurnaan dan/atau pencabutan produk hukum daerah berdasarkan rekomendasi Gubernur. Pasal 99 (1) Penyempurnaan rancangan produk hukum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (4) dilakukan dalam bentuk perubahan produk hukum daerah dengan mekanisme sesuai ketentuan Peraturan Perundangundangan. (2) Perubahan produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khusus terhadap rekomendasi hasil klarifikasi. Pasal 100 (1) Dalam hal produk hukum daerah dibatalkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (3) huruf b, Bupati tidak melakukan penyempurnaan atau pencabutan produk hukum, maka Presiden berkewenangan membatalkan produk hukum dimaksud dengan Peraturan Presiden atas usul Gubernur. (2) Apabila Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diterbitkan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya produk hukum dimaksud, maka produk hukum tersebut dinyatakan berlaku. Pasal 101 (1) Dalam hal produk hukum daerah dibatalkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1), maka paling lama 7 (tujuh) hari setelah diterimanya peraturan pembatalan, Bupati harus menghentikan pelaksanaan produk hukum daerah tersebut. (2) DPRD bersama Bupati harus mencabut produk hukum daerah yang dibatalkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai mekanisme Peraturan Perundang-undangan. Pasal 102 (1) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak dapat menerima pembatalan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1), Bupati dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung. (2) Putusan Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan oleh Bupati. BAB VIII NOMOR REGISTER PERDA Pasal 103 (1) Bupati wajib menyampaikan rancangan Perda kepada Gubernur untuk mendapatkan nomor register Perda paling lama 3 (tiga) hari sejak menerima rancangan Perda dari pimpinan DPRD. (2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan dengan cara:

31 a. secara langsung disertai dengan softcopy rancangan Perda; b. pengiriman melalui pos surat disertai dengan softcopy rancangan Perda;dan/atau c. pengiriman melalui pesan elektronik/email. (3) Rancangan Perda yang telah diberikan nomor register sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada Bupati. (4) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3)setelah diundangkan dilakukan klarifikasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. BAB IX PENYEBARLUASAN PRODUK HUKUM DAERAH Pasal 104 (1) Penyebarluasan dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah sejak penyusunan Proppeda, penyusunan rancangan Perda, pembahasan rancangan Perda, hingga pengundangan Perda. (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan. Pasal 105 (1) Penyebarluasan Proppeda dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah yang dikoordinasikan oleh Bapperda. (2) Penyebarluasan rancangan Perda yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh alat kelengkapan DPRD. (3) Penyebarluasan rancangan Perda yang berasal dari Bupati dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah. Pasal 106 (1) Penyebarluasan Perda yang telah diundangkan dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah. (2) Penyebarluasan Perbup, Peraturan Bersama Bupati dan Keputusan Bupati yang telah diundangkan dan/atau diautentifikasi dilakukan oleh Pemerintah Daerah. (3) Penyebarluasan Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan BK DPRD yang telah diundangkan dan/atau diautentifikasi dilakukan oleh DPRD. (4) Penyebarluasan Peraturan Desa dilakukan oleh Kepala Desa bersama BPD sejak perencanaan sampai pengundangan Perdes. Pasal 107 Naskah produk hukum daerah yang disebarluaskan harus merupakan salinan naskah yang telah diautentifikasi dan diundangkan dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah dan Berita Daerah. BAB X PARTISIPASI MASYARAKAT Pasal 108 (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam setiap tahapan pembentukan produk hukum daerah. (2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui: a. rapat dengar pendapat umum; b. kunjungan kerja; c. sosialisasi; dan/atau d. seminar, lokakarya dan/atau diskusi.

32 (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi rancangan produk hukum daerah. (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap rancangan produk hukum daerah harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. BAB XI PEMBIAYAAN Pasal 109 (1) Semua pembiayaan pembentukan produk hukum daerah dibebankan pada APBD, kecuali Peraturan Desa dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi proses perencanaan, persiapan, pembahasan, kajian, evaluasi, klarifikasi, penyelarasan dan penyebarluasan Propperda, rancangan Perda dan Perda. BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 110 (1) Penulisan produk hukum daerah diketik dengan menggunakan jenis huruf Bookman Old Style dengan ukuran huruf 12. (2) Produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicetak dalam kertas yang bertanda khusus. (3) Kertas bertanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan sebagai berikut: a. menggunakan nomor seri dan/atau huruf, yang diletakkan pada halaman belakang, samping kiri bagian bawah; dan b. menggunakan ukuran kertas F4 berwarna putih. (4) Nomor seri dan/atau huruf sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh: a. Bagian Hukum terhadap Perda, Perbup, Peraturan Bersama Bupati, Keputusan Bupati; b. Sekretaris DPRD terhadap Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan BK DPRD; dan c. Sekretaris Desa terhadap Peraturan Desa. Pasal 111 (1) Nama daerah dan nama provinsi secara bersusun dicantumkan pada halaman pertama dibawah kop lambang Negara terhadap Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati. (2) Nama provinsi dan nama daerah secara bersusun dicantumkan pada halaman pertama dibawah kop lambang Negara terhadap Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan BK DPRD. Pasal 112 (1) Setiap tahapan pembentukan Perda, Perbup, Peraturan Bersama Bupati, Peraturan DPRD, dan Peraturan Desa mengikutsertakan perancang pembentukan produk hukum daerah. (2) Selain tahapan pembentukan produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengikutsertakan peneliti dan tenaga ahli.

33 Pasal 113 (1) Pemerintah Daerah dan/atau DPRD dapat mengkonsultasikan materi muatan dan teknik penyusunan Perda, Perbup, Peraturan Bersama Bupati, Peraturan DPRD, dan Peraturan Desa sebelum ditetapkan. (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri dan/atau Kementerian lainnya sesuai tugas fungsi. BAB XIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 114 Perbup sebagai peraturan pelaksanaan dari Perda ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan setelah Perda ini diundangkan. Pasal 115 Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Perda ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone. Ditetapkan di Watampone padatanggal, 24 Desember 2014 BUPATI BONE,

A. FAHSAR M. PADJALANGI Diundangkan di Watampone pada tanggal, 24 Desember 2014 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE,

A. SURYA DARMA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2014 NOMOR 13 No. Reg. 11 Tahun 2014

34 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE NOMOR 13 TAHUN 2014 TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH I. UMUM Kabupaten Bone sebagai bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan daerah otonom yang senantiasa berpikir, bersikap, dan bertindak dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta berpemerintahan dengan berdasarkan pada hukum. Untuk mengimplementasikan nilai-nilai hukum yang mempengaruhi terbentuknya karakter dan kepribadian sebagai suatu identitas, maka diperlukan pedoman pembentukan produk hukum daerah sebagai instrumen hukum yang dapat menciptakan lahirnya tatanan yang tertib, terarah dan terprogram, terutama dalam pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan daerah sangat diperlukan adanya standarisasi dalam merumuskan kebijakan daerah sebagai suatu produk hukum daerah. Tertib produk hukum daerah harus dirintis sejak saat perencanaan sampai dengan pengundangannya agar produk hukum yang terbentuk merupakan akumulasi dan perpaduan kehendak dari masyarakat dan pemerintah untuk mewujudkan tatanan kehidupan yang lebih baik. Pembentukan produk hukum daerah merupakan hak, kewajiban dan kewenangan masyarakat dan pemerintah itu sendiri yang diperoleh secara atributif dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Pemerintahan Daerah menetapkan peraturan daerah dan peraturanperaturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain yang dimaksud adalah merupakan produk hukum daerah yang dibentuk dalam rangka mengurus rumah tangga daerah sebagai konsekwensi dari otonomi daerah dan daerah otonom. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, pada dasarnya merupakan landasan pembentukan produk hukum daerah dan telah mengintrodusir produk hukum daerah sebagai bagian dari peraturan perundang-undangan sepanjang pembentukannya diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Namun produk hukum daerah tersebut, belum dikenali secara substantif dan belum diatur keberadaannya sebagai suatu sistem hukum didaerah dan sebagai sub-sub sisten dari satu kesatuan sistem peraturan perundang-undangan nasional. Produk hukum daerah merupakan instrumen yuridis dalam mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang dilaksanakan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, memilik substansi hukum yang bersifat lokal dan kedaerahan yang mencerminkan nilai-nilai filosofis yang dianut masyarakat. Dengan demikian, norma hukum dalam produk hukum daerah harus hadir mencarikan jalan keluar dari permasalahan yang menghalangi terlaksananya hak, kewajiban dan kewenangan masyarakat dengan baik. Upaya mewujudkan peran produk hukum daerah secara maksimal, maka pembentukan Peraturan Daerah ini, selain memberi kedudukan hierarki yang jelas berdasarkan materi muatan dan lembaga atau pejabat pembentuknya, juga memuat materi-materi pokok yang disusun secara terkoordinasi, terpadu, sistematis dan partisipatif dengan melalui tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan atau pengesahan, dan pengundangan serta tahapan penyebarluasan. Pada setiap tahapan, terpedomani pelaksanaan asas-asas hukum pembentukan peraturan

35 perundang-undangan yang baik (beginselen van behoorlijke wetgeving), termasuk mengakomodir gagasan dan ide masyarakat dalam rangka terbentuknya perda yang responsif. Dalam pembentukan produk hukum daerah ini, diatur mengenai Program Pembentukan Peraturan Daerah dan pembentukan jenis produk hukum daerah lainnya, termasuk pembentukan Peraturan Desa sebagai bagian dari sistem perundang-undangan daerah yang pembentukannya diawali dengan pengkajian dan dianalisis melalui naskah akademik sebagai pertanggungjawaban ilmiah. Secara umum Perda ini memuat materi-materi pokok yang disusun secara sistematis, sebagai berikut: asas dan materi muatan Perda; tahapan pembentukan dan teknik muatan Perda; perancangan Perda; penyusunan Perda; pembahasan Perda; penyelarasan Rancangan Perda; pengesahan atau penetapan Perda; pengundangan; evaluasi dan klarifikasi; penyebarluasan; ketentuan mengenai peraturan pelaksanaan Perda ; partisipasi masyarakat dalam pembentukan Perda; pembiayaan pembentukan Perda dan ketentuan lain yang memuat tata cara penulisan dan pencetakan Perda dan Peraturan Bupati; dengan cara khusus, keikutsertaan perancang perundang-undangan, peneliti dan tenaga ahli serta pedoman bagi Pemerintahan Daerah. II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas Pasal 2 Ayat (1) Huruf a Yang dimaksud dengan “asas kejelasan tujuan” (het beginselen van de duidelijke doelstelling), adalah setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai. Huruf b Yang dimaksud dengan “asas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat”(het beginselen van het juiste orgaan en substantie), adalah setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundanq-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum, bila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang. Huruf c Yang dimaksud dengan “asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan”, maksudnya adalah bahwa dalam pembentukan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis Peraturan Perundangundangannya. Huruh d Yang dimaksud dengan “asas dapat dilaksanakan” (het beginsel van de uitvoerbaarheid), adalah setiap pembentukan perundangundangan harus memperhatikan efektivitas pemberlakuan Peraturan Perundang-undangani dalam masyarakat baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis. Huruf e Yang dimaksud “asas kedayagunaan dan kehasilgunaan”, adalah setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarkat, berbangsa dan bernegara. Huruf f

36 Yang dimaksud “asaskejelasan rumusan” (irredudency principle), adalah bahwa dalam membentuk setiap asas-asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik (beginselen van behoorlijke wetgeving) harus memenuhi persyaratan,teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sehingga sistematika dan pilihan kata atau terminology, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Huruf g Yang dimaksud “asas keterbukaan”(het beginsel van de publicatie en kenbaarheid), adalah bahwa dalam proses perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan seluas-Iuasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan. Ayat (2) Huruf a Yang dimaksud dengan “asas pengayoman ”adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan kententraman masyarakat. Huruf b Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah bahwa setiap muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga Negara dan penduduk Indonesia secara proporsional. Huruf c Yang dimaksud dengan “asas kebangsaan” adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Huruf d Yang dimaksud dengan “asas kekeluragaan” adalah bahwa setiap matari muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan. Huruf e Yang dimaksud dengan “asas kenusantaraan” adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistim hukum nasional yang berdasarkan Pancasila. Huruf f Yang dimaksud dengan “asas Bhineka Tunggal Ika” adalah bahwa materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah yang sensitive dalam kehidupan bermasyarakat berbangsadan bernegara. Huruf g Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga Negara tanpa kecuali. Huruf h

37 Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam hokum dan pemerintahan” adalah bahwa setiap muatan materi Peraturan Perundang-undangan tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang antara lain agama, suku, ras, golongan, gender atau status sosial. Huruf i Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah, bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus dapat menirnbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum. Huruf j Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan ”adalah bahwa materi muatan Peraturan Perundangundangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara. Ayat (3) Asas hukum lainnya diantaranya adalah “asas tidak ada kesalahan tanpa aturan yang mengaturnya”(legalitas atau nullum crimen nulla poena sine lege), asas praduga tak bersalah (presumption of innocence), asas kesamaan (equilty before of law), asas peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan aturan yang lebih rendah ((asas lex superior derogate lex inferior), asas peraturan terbaru mengesampingkan peraturan sebelumnya ((lex posteriore derogate lex priori), peraturan khusus mengesampingkan peraturan yang bersifat umum (lex specialis derogate lex generalis), dan lain-lain. Pasal 3 Cukup jelas Pasal 4 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Yang dimaksud dengan “Instruksi Bupati” adalah kebijakan yang dibuat oleh bupati yang bersifat perintah untuk melaksanakan sesuatu dalam rangka melaksanakan perintah perundang-undangan atau karena kewenangan Bupati untuk melaksanakan sesuatu dalam rangka otonomi daerah. Yang dimaksud dengan“Keputusan SKPD” adalah kebijakan yang dibuat oleh Kepala SKPD yang bersifat teknis atas perintah peraturan perundang-undangan dan melaksanaan tugas pokoknya berdasarkan otonomi daerah. Yang dimaksud dengan “Peraturan Kepala Desa” adalah peraturan yang dibuat Kepala Desa untuk melaksanakan Peraturan Desa dan tugas pembantuan. Ayat (3) Yang dimaksud dengan “bersifat mengatur” adalah peraturan yang norma hukumnya berlaku umum dan abstrak (tidak menunjuk sesuatu secara konkrit). Pasal 5 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Yang dimaksud dengan “bersifat penetapan” adalah keputusan yang dibuat secara khusus, bersifat individual dan konkrit.

38 Pasal 6 Ayat (1) Yang dimaksud dengan“bersifat hierarki” adalah kedudukan produk hukum daerah secara struktural yang rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Yang dimaksud dengan “bersifat indefenden dan tidak boleh diganggu gugat” adalah keputusan yang dibuat berdasarkan peraturan perundangundangan tanpa terpengaruh oleh kedudukan dan norma hukum yang bersifat hierarki dan hasilnya tidak boleh dipersoalkan kecuali melalui prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan (asas kebebasan). Pasal 7 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Huruf a Yang dimaksud dengan “sanksi administratif” adalah sanksi terhadap kesalahan yang bersifat prosedural dan ketidak telitian dalam melaksanakan tugas dan fungsi dengan hukuman berupa skorsing, pemecatan baik bersifat sementara atau seterusnya. Huruf b Cukup Jelas Huruf c Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Yang dimaksud dengan “sanksi alternatif” adalah hukuman dengan memerintahkan melakukan suatu pekerjaan untuk kepentingan umum dan berada dalam pengawasan. Pasal 8 Cukup jelas Pasal 9 Cukup jelas Pasal 10 Cukup jelas Pasal 11 Cukup jelas Pasal 12 Cukup jelas Pasal 13 Cukup jelas Pasal 14 Cukup jelas Pasal 15 Cukup Jelas Pasal 16 Cukup jelas Pasal 17 Cukup jelas Pasal 18 Cukup jelas Pasal19 Cukup jelas Pasal 20

39 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Yang dimaksud dengan“instansi terkait” adalah Kantor wilayah Kemeterian yang sesuai dengan kewenangan, materi muatan atau kebutuhan dalam pengaturan rancangan Perda. Pasal 21 Cukup jelas Pasal 22 Cukup jelas Pasal 23 Yang dimaksud dengan “Peraturan DPRD” adalah Tata Tertib DPRD Pasal 24 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Yang dimaksud dengan“instansi terkait” adalah Kantor wilayah Kemeterian Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Selatan. Ayat (3) Cukup Jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Ayat (6) Cukup jelas Pasal 25 Cukup jelas Pasal26 Yang dimaksud dengan “daftar kumulatif terbuka” adalah Rancangan produk hukum daerah yang tergolong prioritas kendatipun tidak diprogramkan dalam propperda. Pasal 27 Cukup jelas Pasal 28 Cukup jelas Pasal 29 Cukup jelas Pasal 30 Cukup jelas Pasal 31 Cukup jelas Pasal 32 Cukup jelas Pasal 33 Cukup jelas Pasal 34 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Yang dimaksud dengan “pengharmonisasian, pemantapan dan pembulatan konsepsi” adalah pembahasan untuk menyelaraskan materi muatan Produk hukum daerah dengan kewenangan pembentukannya, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi

40 atau sederajat, RPJMD, asas-asas hukum, serta sistimatika dan tata cara bahasa dan penulisan. Ayat (4) Yang dimaksud dengan “Tim Penyusun Rancangan Perda” adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk menyusun rancangan Perda usulan Pemerintah Daerah. Ayat (5) Cukup jelas Pasal 35 Cukup jelas Pasal 36 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “Paraf koordinasi” adalah pembuktian bahwa rancangan tersebut telah melalui proses pengharmonisasian, pemantapan, dan pembulatan konsepsi. Yang dimaksud dengan Kepala SKPD terkait adalah Kepala SKPD pengusul yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Ayat (2) Cukup jelas Pasal 37 Cukup jelas Pasal 38 Cukup jelas Pasal 39 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Huruf a Cukup jelas Huruf b Cukup jelas Huruf c Yang dimaksud dengan “Tim Asistensi Pembahasan Rancangan Perda” adalah tim yang dibentuk oleh Bupati khusus untuk membahas rancangan Perda mulai dari pembahasan pada Bagian Hukum sampai pembahasan dalam rapat DPRD. Pasal 40 Cukup jelas Pasal 41 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “pengkajian” adalah pembahasan yang dilakukan Bapperda DPRD dalam rangka menyelaraskan materi muatan Produk hukum daerah dengan kewenangan pembentukannya, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau sederajat, RPJMD, asas-asas hukum, serta sistimatika dan tata cara bahasa dan penulisan. Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Pasal 42 Cukup jelas Pasal 43 Cukup jelas

41 Pasal 44 Cukup jelas Pasal 45 Cukup jelas Padal 46 Cukup jelas Pasal 47 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “Tim Asistensi Pembahasan Perda” adalah tim yang dibentuk oleh Bupati yang terdiri dari instansi terkait dengan materi rancangan perda khusus untuk mewakili Bupati dalam pembahasan rancangan Perda di DPRD. Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 48 Cukup jelas Pasal 49 Ayat (1) Huruf a Yang dimaksud “rapat dengar pendapat umum” adalah meliputi rapat kerja dengan menghadirkan SKPD lainnya atau pimpinan lembaga Pemerintah Daerah non SKPD, dan rapat dengar pendapat dengan mengundang peneliti/ tenaga ahli dan/atau masyarakat untuk mendapatkan masukan terhadap Rancangan Perda yang sedang dibahas; Huruf b Yang dimaksud “kunjungan kerja” adalah kunjungan kerja kecamatan, kunjungann kerja luar daerah dalam provinsi dan diluar provinsi, dalam rangka koordinasi, konsultasi dengan instansi pemerintah atau swasta, lembaga atau organisasi, atau dalam bentuk studi banding berkaitan dengan pendalaman materi rancangan Perda. Huruf c Cukup jelas Huruf d Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 50 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Huruf a Cukup jelas Huruf b Cukup jelas Huruf c Yang dimaksud dengan “Tim Asistensi Pembahasan Perda” adalah tim yang dibentuk oleh Bupati yang terdiri dari instansi terkait dengan materi rancangan perda khusus untuk mewakili Bupati dalam pembahasan rancangan Perda di DPRD. Huruf d Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas

42 Ayat (4) Cukup jelas Pasal 51 Cukup jelas Pasal 52 Cukup jelas Pasal 53 Cukup jelas Pasal 54 Cukup jelas Pasal 55 Cukup jelas Pasal 56 Cukup jelas Pasal 57 Cukup jelas Pasal 58 Cukup jelas Pasal 59 Cukup jelas Pasal 60 Ayat (1) Yang dimaksud “pelaksana pembahasan”adalah Komisi/ gabungan Komisi/ Propperda/ Panitia Khusus yang melakukan pembahasan terhadap rancangan Perda. Yang dimaksud “penyelarasan” adalah Penyelarasan pembakuan bahasa, tata urutan dan sistematika serta struktur kalimat materi muatan rancangan Perda; Ayat (2) Yang dimaksud “pimpinan pelaksana pembahasan” adalah Ketua atau wakil ketua atau sekretaris Komisi/gabungan Komisi/ Propperda/ Panitia Khusus yang melakukan pembahasan terhadap rancangan Perda. Yang dimaksud “SKPD terkait” adalah SKPD pengusul. Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Pasal 61 Cukup jelas Pasal62 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Yang dimaksud “pengharmonisasian dan sinkronisasi” adalah pembahasan untuk menyelaraskan materi muatan Produk hukum daerah dengan kewenangan pembentukannya, peraturan perundangundangan yang lebih tinggi atau sederajat, RPJMD, asas-asas hukum, sistimatika dan tata cara bahasa dan penulisan serta tidak bertentangan kepentingan umum. Yang dimaksud “SKPD terkait” adalah SKPD pengusul.

43 Pasal 63 Cukup jelas Pasal 64 Cukup jelas Pasal 65 Cukup jelas Pasal 66 Cukup jelas Pasal 67 Cukup jelas Pasal 68 Cukup jelas Pasal 69 Cukup jelas Pasal 70 Cukup jelas Pasal 71 Cukup jelas Pasal 72 Cukup jelas Pasal 73 Cukup jelas Pasal 74 Cukup jelas Pasal 75 Cukup jelas Pasal 76 Cukup jelas Pasal 77 Cukup jelas Pasal 78 Cukup jelas Pasal 79 Cukup jelas Pasal 80 Cukup jelas Pasal 81 Cukup jelas Pasal 82 Cukup jelas Pasal 83 Cukup jelas Pasal 84 Cukup jelas Pasal 85 Cukup jelas Pasal 86 Cukup jelas Pasal 87 Cukup jelas Pasal 88 Cukup jelas Pasal 89 Cukup jelas Pasal 90 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas

44 Ayat (3) Yang dimaksud “Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum” adalah Website (situs) pada bagian hukum Sekretariat Pemerintah daerah yang memuat produk hukum daerah, profil daerah, kebijakan dan kegiatan pemeririntah daerah. Pasal 91 Cukup jelas Pasal 92 Cukup jelas Pasal 93 Cukup jelas Pasal 94 Cukup jelas Pasal 95 Cukup jelas Pasal 96 Cukup jelas Pasal 97 Cukup jelas Pasal 98 Cukup jelas Pasal 99 Cukup jelas Pasal 100 Cukup jelas Pasal 101 Cukup jelas Pasal 102 Cukup jelas Pasal 103 Cukup jelas Pasal 104 Cukup jelas Pasal 105 Cukup jelas Pasal 106 Cukup jelas Pasal 107 Cukup jelas Pasal 108 Cukup jelas Pasal 109 Cukup jelas Pasal 110 Cukup jelas Pasal 111 Cukup jelas Pasal 112 Cukup jelas Pasal 113 Cukup jelas Pasal 114 Cukup jelas Pasal 115 Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2014 NOMOR 11

45 LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE NOMOR 13 TAHUN 2014 TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH TEKNIK PENYUSUNAN NASKAHAKADEMIK PEMBENTUKAN PRODUK HUKUN DAERAH KABUPATEN BONE 1. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Peraturan Daerah sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. 2. Sistematika Naskah Akademik adalah sebagai berikut: JUDUL KATA PENGANTAR DAFTAR ISI BAB I

:

PENDAHULUAN

BAB II

:

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

BAB III

:

EVALUASIDANANALISISPERATURAN PERUNDANGUNDANGAN TERKAIT

BAB IV

:

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

BAB V

:

JANGKAUAN,

ARAH

PENGATURAN,

DAN

RUANG

LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH BAB VI

:

PENUTUP

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

:

RANCANGAN PERATURAN DAERAH

3. Uraian singkat setiap bagian: 1) BAB I, PENDAHULUAN Pendahuluan memuat diwujudkan, identifikasi metode penelitian.

latar belakang, masalah, tujuan

sasaran yang dan kegunaan,

akan serta

A. Latar Belakang Latar belakang memuat pemikiran dan alasan-alasan perlunya penyusunan Naskah Akademik sebagai acuan pembentukan rancangan produk hukum daerah. Latar belakang menjelaskan mengapa pembentukan produk hukum daerah atau memerlukan suatu kajian yang mendalam dan komprehensif mengenai teori atau pemikiran ilmiah yang berkaitan dengan materi muatan produk hukum daerah yang akan dibentuk. Pemikiran ilmiah tersebut mengarah kepada penyusunan argumentasi filosofis, sosiologis serta yuridis guna mendukung perlu atau tidak perlunya penyusunan produk hukum daerah.

46 B. Identifikasi Masalah Identifikasi masalah memuat rumusan mengenai masalah apa yang akan ditemukan dan diuraikan dalam Naskah Akademik tersebut. Pada dasarnya identifikasi masalah dalam suatu Naskah Akademik mencakup 4 (empat) pokok masalah, yaitu sebagai berikut: (1) Permasalahan apa yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah atau pemerintahan Desa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dan bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi. (2) Mengapa perlu Rancangan produk hukum daerah dibuat sebagai dasar pemecahan masalah tersebut, yang berarti membenarkan pelibatan negara dalam penyelesaian masalah tersebut. (3) Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan produk hukum daerah. (4) Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan. C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik dirumuskan sebagai berikut: (1) Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan pemerintahan daerah dan desa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta cara-cara mengatasi permasalahan tersebut. (2) Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan produk hukum daerah sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam kehidupan bermasyarakat dalam pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan dan kemasyarakatan. (3) Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah. (4) Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan produk hukum daerah. Sementara itu, kegunaan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan produk hukum daerah. D. Metode Penyusunan Naskah Akademik Penyusunan Naskah Akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan Naskah Akademik yang berbasiskan metode penelitian hukum atau penelitian lain. Penelitian hukum dapat dilakukan melalui metode yuridis normatif dan metode yuridis empiris. Metode yuridis empiris dikenal juga dengan penelitian sosiolegal. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa Peraturan Perundang- undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Metode yuridis normatif dapat dilengkapi dengan wawancara, diskusi(focusgroup discussion), dan rapat dengar pendapat. Metode yuridis empiris atau sosiolegal adalah penelitian yang diawali dengan penelitian normatif atau penelaahan terhadap Peraturan Perundang-undangan (normatif) yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam serta

47 penyebarluasan kuesioner untuk mendapatkan data faktor nonhukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap Peraturan Perundangundangan yang diteliti. 2) BAB II,KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS Bab ini memuat uraian mengenai materi yang bersifat teoretis, asas, praktik, perkembangan pemikiran, serta implikasi sosial, politik, dan ekonomi, keuangan negara dari pengaturan dalam suatu produk hukum daerah. Bab ini dapat diuraikan dalam beberapa sub bab berikut: A. Kajian teoretis. B. Kajian terhadap asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan norma. Analisis terhadap penentuan asas-asas ini juga memperhatikan berbagai aspek bidang kehidupan terkait dengan produk hukum daerah yang akan dibuat, yang berasal dari hasil penelitian. C. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat. D. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Undang-Undang atau Peraturan Daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan negara. 3) BAB III, EVALUASI DAN UNDANGAN TERKAIT

ANALISIS

PERATURAN

PERUNDANG-

Bab ini memuat hasil kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan terkait yang memuat kondisi hukum yang ada,keterkaitan produk hukum daerah baru dengan Peraturan Perundang-undangan lain, harmonisasi secara vertikal dan horizontal, serta status dari Peraturan Perundang-undangan yang ada, termasuk Peraturan Perundang-undangan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta Peraturan Perundang-undangan yang masih tetap berlaku karena tidak bertentangan dengan produk hukum daerah yang baru. Kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur. Dalam kajian ini akan diketahui posisi dari Peraturan Daerah yang baru. Analisis ini dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang ada serta posisi dari produk hukum daerah untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Hasil dari penjelasan atau uraian ini menjadi bahan bagi penyusunan landasan filosofis dan yuridis dari pembentukan produk hukum daerah yang akan dibentuk. 4) BAB IV, LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS A. Landasan Filosofis Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

48 B. Landasan Sosiologis. Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara. C. Landasan Yuridis. Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa produk hukum daerah yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk produk hukum daerah yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, produk hukum daerah yang sudah ketinggalan, produk hukum daerah yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah, sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada. 5) BAB V, JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH Naskah Akademik pada akhirnya berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan produk hukum daerah yang akan dibentuk. Dalam Bab ini, sebelum menguraikan ruang lingkup materi muatan dirumuskan sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan. Materi didasarkan pada ulasan yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya. Selanjutnya mengenai ruang lingkup materi pada dasarnya mencakup: a. Ketentuan umum memuat rumusan akademik mengenai pengertian istilah, dan frasa; b. materi yang akan diatur; c. ketentuan sanksi; dan d. ketentuan peralihan.

6) BAB VI, PENUTUP ,Bab penutup terdiri atas sub bab simpulan dan saran. A. Simpulan Simpulan memuat rangkuman pokok pikiran yang berkaitan dengan praktik Penyelenggaraan, pokok elaborasi teori, dan asas ~an~ telah diuraikan dalam bab sebelumnya. B. Saran Saran memuat antara lain : 1. Perlunya

pemilahan

substansi

Naskah Akademik dalam suatu

Per.atlir-aii

Perunaa:ng-

2. Rekomendasi tentang skala prioritas penyusunan Peraturan Daerah dalam Program Legislasi Daerah.

Rancangan

EeratUran 12'~rUrtdarrgUhaangan atau undangan di.bawahnya.

3. Kegiatan lain yang afperll.iKan Ulifu:K menam.fung penyempurnaan penyusunan Naskah Akademik lebih lanjut. 7) DAFTARPUSTAKA Daftar pustaka memuat buku, Peraturan undangan, dan jurnal yang rnenjadi 'surnber bahah Naskah Akademik. 8) LAMPIRAN: RANCANGAN PERDA

Perundang-

pen:yusunan

50 LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE NOMOR 13 TAHUN 2014 TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

A. Peraturan Daerah Kabupaten Bone

BUPATI BONE PROVINSI SULAWESI SELATAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE NOMOR ... TAHUN ... TENTANG (judul peraturan daerah) DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BONE,

Menimbang : a. bahwa............................................................................; b. bahwa............................................................................; c. dan seterusnya..............................................................; Mengingat

: 1. .....................................................................................; 2. .....................................................................................; 3. dan seterusnya.............................................................; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE dan BUPATI BONE MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ... (judul peraturan daerah). BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

51 BAB II ...................................................... Bagian Pertama ........................................................

Paragraf 1 ........................................................

Pasal ... Pasal ...

BAB ... ............................................... Pasal ... BAB ... KETENTUAN PERALIHAN (apabila ada) Pasal ... BAB .. KETENTUAN PENUTUP Pasal ... Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone.

Ditetapkan di ... pada tanggal BUPATI BONE,

(Nama Tanpa Gelar Dan Pangkat) Diundangkan di ... pada tanggal ... SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE, (Nama)

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN ... NOMOR ...

52 B. Peraturan Bupati Bone

BUPATI BONE PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BONE NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

(judul peraturan Bupati)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BONE, Menimbang : a. bahwa..........................................................................; b. bahwa..........................................................................; c. dan seterusnya............................................................; Mengingat

: 1. ....................................................................................; 2. ....................................................................................; 3. dan seterusnya............................................................; MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ... (judul Peraturan Bupati). BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : BAB II ........................................... Bagian Pertama ............................................ Paragraf 1 ............................................

53 Pasal .. BAB ... ............................................ Pasal ... BAB ... KETENTUAN PERALIHAN (apabila ada) Pasal ... BAB .. KETENTUAN PENUTUP Pasal ... Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone.

Ditetapkan di ... pada tanggal BUPATI BONE,

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Diundangkan di ... pada tanggal ... SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE,

(Nama) BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN ............ NOMOR ...............

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

(Nama) NIP

54 C. Peraturan Bersama Bupati Bone

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BERSAMA BUPATI BONE DAN BUPATI ... (nama kabupaten/kota) NOMOR ... TAHUN ... NOMOR ... TAHUN ... TENTANG (judul peraturan bersama) DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BONE DAN BUPATI ..., (nama kabupaten/kota) Menimbang : a. bahwa........................................................................; b. bahwa........................................................................; c. dan seterusnya...........................................................; Mengingat

: 1. ..................................................................................; 2. ..................................................................................; 3. dan seterusnya ..........................................................; MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN BERSAMA BUPATI... (Nama Kabupaten/Kota) dan BUPATI... (nama kabupaten/kota) TENTANG ... (judul peraturan bersama). BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan: BAB II ............................................ Bagian Pertama ............................................ Paragraf 1 ............................................

55 Pasal .. BAB ... ............................................ Pasal ... BAB ... KETENTUAN PERALIHAN (apabila ada) Pasal ... BAB .. KETENTUAN PENUTUP Pasal ... Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone dan Berita Daerah Kabupaten ... Ditetapkan di ... pada tanggal

BUPATI BONE,

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

BUPATI...,(nama kabupaten/kota)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Diundangkan di ...

Diundangkan di ...

pada tanggal ...

pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE,

SEKRETARIS DAERAH..., (nama kabupaten/kota)

(Nama)

(Nama)

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN ... NOMOR ... BERITA DAERAH BABUPATEN ...(nama kabupaten/kota) TAHUN ... NOMOR ...

Salinan sesuai aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, TTD NAMA NIP

56 D. Peraturan DPRD Kabupaten Bone

PROVINSI SULAWESI SELATAN PERATURAN DPRD KABUPATEN BONE NOMOR ... TAHUN ... TENTANG (judul peraturan DPRD) DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PIMPINAN DPRD KABUPATEN BONE, Menimbang : a. bahwa.........................................................................; b. bahwa.........................................................................; c. dan seterusnya...........................................................; Mengingat

: 1. ...................................................................................; 2. ...................................................................................; 3. dan seterusnya...........................................................; MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DPRD TENTANG ... (judul peraturan DPRD). BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan DPRD ini yang dimaksud dengan : BAB II ........................................ Pasal .. BAB ... ......................................... Pasal ... BAB .. (dan seterusnya) Pasal ... Peraturan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

57 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan DPRD ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone. Ditetapkan di ... pada tanggal KETUA DPRD KABUPATEN BONE, (ATAU WAKIL KETUA KABUPATEN BONE),

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Diundangkan di ... pada tanggal ... SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE,

(Nama) BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN ............ NOMOR ............... Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIS DPRD KABUPATEN BONE, TTD (Nama) NIP

DPRD

58 E. Keputusan Bupati Bone

BUPATI BONE PROVINSI SULAWESI SELATAN KEPUTUSAN BUPATI BONE NOMOR ... TAHUN ... TENTANG (judul keputusan bupati) BUPATI BONE, Menimbang : a. bahwa..........................................................................; b. bahwa..........................................................................; c. dan seterusnya............................................................; Mengingat

: 1. ....................................................................................; 2. ....................................................................................; 3. dan seterusnya............................................................; MEMUTUSKAN:

Menetapkan

:

KESATU

:

.......................................................................................

KEDUA

:

.......................................................................................

KETIGA

:

.......................................................................................

KEEMPAT

:

.......................................................................................

KELIMA

:

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di ... pada tanggal BUPATI BONE,

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat) Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, (Nama) NIP

59 F. Keputusan DPRD

PROVINSI SULAWESI SELATAN KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BONE NOMOR ... TAHUN ... TENTANG (judul keputusan DPRD) PIMPINAN DPRD KABUPATEN BONE, Menimbang

: a. bahwa......................................................................; b. bahwa......................................................................; c. dan seterusnya........................................................;

Mengingat

: 1. ................................................................................; 2. ................................................................................; 3. dan seterusnya........................................................; MEMUTUSKAN:

Menetapkan

:

KESATU

:

............................................................................

KEDUA

:

............................................................................

KETIGA

:

............................................................................

KEEMPAT

:

............................................................................

KELIMA

:

Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di ... pada tanggal KETUA DPRD ATAU WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN BONE, (Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIS DPRD KABUPATEN BONE,

(Nama) NIP

60 G. Keputusan Pimpinan DPRD

PROVINSI SULAWESI SELATAN KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD KABUPATEN BONE NOMOR ... TAHUN ... TENTANG (judul keputusan pimpinan DPRD) PIMPINAN DPRD KABUPATEN BONE, Menimbang : a. bahwa.....................................................................; b. bahwa.....................................................................; c. dan seterusnya.......................................................; Mengingat

: 1. ...............................................................................; 2. ...............................................................................; 3. dan seterusnya.......................................................; MEMUTUSKAN:

Menetapkan

:

KESATU

:

....................................................................................

KEDUA

:

....................................................................................

KETIGA

:

....................................................................................

KEEMPAT

:

....................................................................................

KELIMA

:

Keputusan Pimpinan DPRD tanggal ditetapkan.

ini mulai berlaku pada

Ditetapkan di ... pada tanggal KETUA DPRD ATAU WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN BONE, (Nama Tanpa Gelar dan Pangkat) Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIS DPRD KABUPATEN BONE, (Nama) NIP

61 H. Keputusan Badan Kehormatan DPRD

PROVINSI SULAWESI SELATAN KEPUTUSAN BADAN KEHORMATAN DPRD KABUPATEN BONE NOMOR ... TAHUN ... TENTANG (judul keputusan Badan Kehormatan DPRD) KETUA BADAN KEHORMATAN DPRD KABUPATEN BONE, Menimbang

: a. bahwa................................................................; b. bahwa................................................................; c. dan seterusnya..................................................;

Mengingat

: 1. ..........................................................................; 2. ..........................................................................; 3. dan seterusnya..................................................;

Memperhatikan : MEMUTUSKAN: Menetapkan

:

KESATU

: ....................................................................................

KEDUA

: ....................................................................................

KETIGA

: ....................................................................................

KEEMPAT

: ....................................................................................

KELIMA

: Keputusan Badan Kehormatan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di ... pada tanggal KETUA BADAN KEHORMATAN DPRD KABUPATEN BONE, (Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIS DPRD KABUPATEN BONE, (Nama) NIP

62 I.

Peraturan Desa

DESA ... (nama desa) KECAMATAN (nama kecamatan) KABUPATEN BONE PERATURAN DESA ... (nama desa) NOMOR ... TAHUN ... TENTANG (judul peraturan desa) DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA ..., (nama desa) Menimbang

: a. bahwa...................................................................; b. bahwa...................................................................; c. dan seterusnya.....................................................;

Mengingat

: 1. .............................................................................; 2. .............................................................................; 3. dan seterusnya.....................................................; Dengan Kesepakatan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ...(nama desa) dan KEPALA DESA ... (nama desa) MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ... (judul peraturan daerah). BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan: BAB II Bagian Pertama ........................................................

Paragraf 1 ........................................................

Pasal ...

63 Pasal ... BAB ... Pasal ... BAB ... KETENTUAN PERALIHAN (apabila ada) Pasal ... BAB .. KETENTUAN PENUTUP Pasal ... Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa ... (nama desa).

Ditetapkan di ... pada tanggal

KEPALA DESA..., (nama desa)

(Nama Tanpa Gelar Dan Pangkat) Diundangkan di ... pada tanggal ... SEKRETARIS DESA..., (nama desa)

(Nama)

LEMBARAN DESA... (nama desa) TAHUN ... NOMOR ...

64 J.

Instruksi Bupati

BUPATI BONE INSTRUKSI BUPATI BONE NOMOR ... TAHUN ... TENTANG (judul instruksi Bupati) BUPATI BONE, Dalam rangka .......................................................................................... dengan ini menginstruksikan: Kepada

: 1. ....................................................................................... 2. ........................................................................................ 3. dan seterusnya................................................................

Untuk

:

KESATU

: ........................................................................................

KEDUA

: ........................................................................................

KETIGA

: ........................................................................................ : ........................................................................................

KEEMPAT KELIMA

: ........................................................................................

KEENAM

: dan seterusnya;

Instruksi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di... pada tanggal...

BUPATI BONE, (Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

65 K. Keputusan Kepala SKPD

DINAS/BADAN/KANTOR ... (nama yang jelas) KABUPATEN BONE NOMOR ... TAHUN ... TENTANG (judul keputusan kepala SKPD) KEPALA ..., (nama dinas/badan/kantor) Menimbang : a. bahwa................................................................; b. bahwa................................................................; c. dan seterusnya..................................................; Mengingat

: 1. ..........................................................................; 2. ..........................................................................; 3. dan seterusnya..................................................; MEMUTUSKANKAN:

Menetapkan : KESATU

: ...........................................................................

KEDUA

: ...........................................................................

KETIGA

: ...........................................................................

KEEMPAT

: ...........................................................................

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di ... pada tanggal KEPALA,

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

66 L. Peraturan Kepala Desa

DESA ... (nama desa) KECAMATAN ... (nama kecamatan) KABUPATEN BONE PERATURAN DESA ... (nama desa) NOMOR ... TAHUN ... TENTANG (judul peraturan desa) DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA... (nama desa)

Menimbang : a. bahwa.................................................................; b. bahwa.................................................................; c. dan seterusnya...................................................; Mengingat

: 1. ...........................................................................; 2. ...........................................................................; 3. dan seterusnya...................................................; MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN DESA ... (nama desa) TENTANG ... (judul peraturan desa) BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan : BAB II Bagian Pertama ............................................ Paragraf 1 ............................................ Pasal .. BAB ... ............................................ Pasal ... BAB ... KETENTUAN PERALIHAN (apabila ada) Pasal ...

67 BAB .. KETENTUAN PENUTUP Pasal ... Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa.

Ditetapkan di ... pada tanggal KEPALA DESA... (nama desa)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat) Diundangkan di ... pada tanggal ... SEKRETARIS DESA... (nama desa)

(Nama)

BERITA DESA ... (nama desa) TAHUN ............ NOMOR ............... Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIS DESA ... (nama desa) (Nama) NIP

BUPATI BONE,

A. FAHSAR M.PADJALANGI

68