BUPATI BOGOR PERATURAN BUPATI BOGOR NOMOR 6 TAHUN 2014 ....... TENTANG PAKAIAN DINAS HARIAN BATIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BOGOR, Menimbang : a. bahwa batik Indonesia telah mendapat pengakuan UNESCO sebagai mata budaya takbenda warisan manusia Indonesia, dan telah ditetapkan sebagai salah satu pakaian dinas harian bagi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; b. bahwa agar penggunaan pakaian dinas harian batik sesuai dengan ciri khas daerah berdasarkan prinsip sopan, rapi, estetika di lingkungan kerja serta budaya daerah, perlu mengatur penggunaan pakaian dinas harian batik di lingkungan Pemerintah Daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Harian Batik di Lingkungan Pemerintah Daerah; Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 2. Undang-Undang ...
-22. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; 9. Peraturan ...
-39. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 7); 10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 11); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 12); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi Kelas B (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 13); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah Cibinong Kelas B (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 14); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Perizinan Terpadu (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 23); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 24); 17. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 25 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 25); 18. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 37); 19. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2010 Nomor 2); 20. Peraturan …
-420. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembentukan Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2010 Nomor 3); 21. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pembentukan Sekretariat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2010 Nomor 9); 22. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pembentukan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2010 Nomor 9); 23. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah Leuwiliang Kelas C (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 2); 24. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 7); 25. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 8); 26. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat dan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 21); 27. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 22); 28. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah Cileungsi Kelas C (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2012 Nomor 2); 29. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2012 Nomor 13); 30. Peraturan …
-530. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2012 Nomor 14); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS HARIAN BATIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Bogor. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor. 3. Bupati adalah Bupati Bogor. 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor. 5. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Honorer di Kabupaten Bogor. 6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor. 7. Pakaian Dinas Harian Batik yang selanjutnya disingkat PDH Batik adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas. 8. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi PDH Batik yang terdiri dari papan nama dan lencana KORPRI.
BAB ...
-6BAB II PAKAIAN DINAS HARIAN BATIK Pasal 2 (1) Setiap pegawai wajib menggunakan PDH Batik sesuai motif dan model serta waktu yang ditentukan. (2) Motif PDH batik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut : a. motif Kampung Urug; dan b. motif Situ Teratai. (3) Model PDH Batik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari : a. PDH Batik Pria : 1. Kemeja lengan pendek bermotif batik, saku kiri atas tanpa penutup, dan dilengkapi dengan atribut; 2. Celana panjang berwarna gelap, warna disesuaikan dan berbahan katun; dan 3. Kaos kaki dan sepatu berwarna hitam. b. PDH Batik Wanita : 1. Kemeja lengan panjang bermotif batik, saku di kiri dan kanan bawah dengan penutup, dan dilengkapi dengan atribut; 2. Celana panjang atau rok 10 cm dibawah lutut berwarna gelap, warna disesuaikan dan berbahan katun; dan 3. Sepatu warna hitam. c. PDH Batik wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan. (4) Waktu penggunaan PDH Batik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut : a. PDH Batik dengan motif Kampung Urug digunakan setiap hari Kamis pada minggu kesatu dan minggu ketiga setiap bulannya; dan b. PDH Batik dengan motif Situ Teratai digunakan setiap hari Jum’at pada minggu kesatu dan minggu ketiga setiap bulannya. (5) Motif dan model PDH batik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Pasal ...
-7Pasal 3 (1) Penggunaan PDH Batik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dikecualikan: a. terhadap SKPD yang melaksanakan tugas operasional (tugas lapangan), seperti Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Satuan Polisi Pamong Praja, Petugas Pemadam Kebakaran; dan b. dalam hal pada waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), ada kewajiban untuk menggunakan Pakaian Dinas lainnya seperti Hari Besar Nasional atau acara lainnya. (2) Waktu penggunaan PDH Batik pada hari Jum’at sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b, dipergunakan setelah melakukan kegiatan olahraga. (3) Penggunaan PDH Batik dapat dipergunakan pada waktu selain yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), atau pada acara resmi tertentu diluar hari kerja, yang dalam pelaksanaannya ditetapkan dengan Surat Edaran Sekretaris Daerah.
BAB III PENGADAAN Pasal 4 Pengadaan PDH Batik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB IV PEMBIAYAAN Pasal 5 Biaya pengadaan PDH Batik Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
dibebankan
pada
BAB ...
-8BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 6 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor. Ditetapkan di Cibinong pada tanggal 7 Maret 2014 BUPATI BOGOR,
RACHMAT YASIN Diundangkan di Cibinong pada tanggal 7 Maret 2014 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,
ADANG SUPTANDAR BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2014 NOMOR 6
