BUPATI BADUNG PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 66 TAHUN 2013
TENTANG PENATAAN / PENETAPAN TANDA NOMOR POLISI KENDARAAN PERORANGAN DINAS DAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL / JABATAN PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BADUNG, Menimbang
:
a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi dan meningkatkan kelancaran penyelenggaraan tugas - tugas pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat, perlu ditetapkan penggunaan tanda nomor kendaraan Perorangan Dinas dan kendaraan Dinas Operasional / Jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penataan / Penetapan Tanda Nomor Polisi Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Operasional / Jabatan Pemerintah Kabupaten Badung;
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655 ); 2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4484 ); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 );
2 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609 ), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855 ); 5. Peraturan Menteri Dalan Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang pedoman teknis Pengelolaan barang milik Daerah; 7. Keputusan Gubernur Bali Nomor 72 Tahun 2001 tentang Penetapan Standarisasi Kendaraan Bermotor Dinas dan Penggunaan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Pejabat Daerah / Dinas; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN BUPATI TENTANG PENATAAN / PENETAPAN TANDA NOMOR POLISI KENDARAAN PERORANGAN DINAS DAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL / JABATAN PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Bupati adalah Bupati Badung 2. Daerah adalah Kabupaten Badung 3. Kendaraan Dinas adalah kendaraan milik Pemerintah Kabupaten Badung yang dipergunakan untuk kepentingan dinas. 4. Kendaraan Perorangan Dinas adalah kendaraan milik Pemerintah Daerah yang dipergunakan untuk melaksanakan tugas kedinasan bagi Bupati dan Wakil Bupati. 5. Kendaraan Dinas Operasional / Jabatan adalah kendaraan milik Pemerintah Daerah yang dipergunakan untuk pimpinan DPRD dan Kepala SKPD / unit kerja dalam melaksanakan tugas kedinasan. 6. Kendaraan Dinas Operasional khusus / lapangan adalah Kendaraan milik Pemerintah Daerah yang dipergunakan untuk pelayanan operasional khusus / lapangan dan pelayanan umum. 7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah.
3
Pasal 2 Penataan / Penetapan Tanda Nomor Polisi kendaraan Bermotor Perorangan Dinas dan kendaraan Dinas Operasional / Jabatan Dinas merupakan dasar penggunaan kendaraan Dinas bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, dan Kepala SKPD / Unit kerja dan kepentingan Dinas untuk menunjang kelancaran tugas - tugas pemerintah dan pembangunan di Daerah.
Pasal 3 Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Operasional / Jabatan Daerah hanya digunakan untuk kepentingan Dinas.
Pasal 4 (1) Untuk operasional SKPD / unit kerja, dapat disediakan kendaraan Dinas Operasional khusus / lapangan dimasing masing SKPD / unit kerja sesuai dengan kebutuhan SKPD / unit kerja yang bersangkutan. (2) Penambahan kendaraan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dapat diberikan setelah mendapat izin tertulis dari Bupati Badung.
Pasal 5 Penyediaan kendaraan operasional / lapangan sebagaimana Pasal 4, dilaksanakan sesuai Peraturan dimaksud dalam Perundang - undangan dan kemampuan keuangan Daerah.
Pasal 6 Penetapan Tanda Nomor Polisi Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
Pasal 7 Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Badung Nomor 22 Tahun 2008 tentang Penetapan / Penetapan Tanda Nomor Polisi Kendaraan Bermotor Pejabat / Dinas dan Kendaraan Operasional Pemerintah Kabupaten Badung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Badung Nomor 3 Tahun 2009 tentang Peraturan Atas Peraturan Bupati Badung Nomor 22 Tahun 2008 tentang Penataan / Penetapan Tanda Nomor Polisi Kendaraan Bermotor Pejabat / Dinas dan Kendaraan Operasional Pemerintah Kabupaten Badung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
4 Pasal 8 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Badung.
Ditetapkan di Mangupura pada tanggal 26 September 2013 BUPATI BADUNG, ttd. ANAK AGUNG GDE AGUNG
Diundangkan di Mangupura pada tanggal 26 September 2013 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG, ttd. KOMPYANG R. SWANDIKA BERITA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2013 NOMOR 66 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda.Kab.Badung, ttd. Komang Budhi Argawa,SH.,M.Si. Pembina NIP. 19710901 199803 1 009
5
