BUPATI BADUNG PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 43 TAHUN 2013 TENTANG MEKANISME PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BADUNG, Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi dan mewujudkan kinerja Pemerintah Daerah yang optimal, maka dipandang perlu menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP); b. bahwa dalam menyusun Standar Opersional Prosedur (SOP) perlu adanya pedoman penyusunan, digunakan sebagai acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah untuk menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pada instansi masing-masing; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung; Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi; 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi;
-2-
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Tatalaksana (Business Process); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah dan Kabupaten/Kota; 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Opersional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung; MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 1. 2.
Bupati adalah Bupati Badung; Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung;
3.
Unsur Pelaksana Teknis Dinas yang disingkat UPTD adalah unit kerja yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas (SKPD) di bidang pelayanan umum; Badan Usaha Milik Daerah yang disingkat BUMD adalah perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh pemerintah daerah; Standarisasi adalah suatu usaha memberikan ukuran yang di anggap baik dan sesuai bagi pemakai; Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP, adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan kegiatan dan/atau aktivitas yang bersifat rutin dan berulangulang bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan;
4. 5. 6.
7.
Diagram alur adalah gambar yang menjelaskan alur proses, prosedur atau dokumen suatu kegiatan yang menggunakan simbol-simbol atau bentuk-bentuk bidang, untuk mempermudah memperoleh informasi;
8.
Proses kerja adalah langkah-langkah yang sistematis dalam melaksanakan suatu pekerjaan untuk memperoleh hasil kerja tertentu;
9.
Format SOP adalah bentuk penuangan SOP berupa tulisan dan diagram alur;
10. Verifikasi adalah suatu proses menilai atau mengecek kebenaran dan kesesuaian SOP; 11. Penyempurnaan SOP adalah serangkaian kegiatan dalam rangka meningkatkan kualitas Standar Operasional Prosedur yang terdiri dari melengkapi, membuat, menambah/mengurangi, menyusun, dan mengevaluasi SOP.
-3-
BAB II TUJUAN, MANFAAT DAN SASARAN Bagian Kesatu Tujuan Penyusunan SOP Pasal 2 Tujuan penyusunan SOP adalah : a.
memberikan panduan kinerja aparatur dalam melaksanakan tugas, pokok dan fungsi sebagai penyelenggara pemerintahan; dan
b. mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat serta meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Bagian Kedua Manfaat SOP Pasal 3 Manfaat SOP meliputi : a.
sebagai standarisasi cara yang dilakukan pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya;
b.
meminimalisasi tingkat kesalahan serta kelalaian kinerja yang dilakukan aparatur dalam penyelenggaraan tugasnya;
c.
meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas dan tanggungjawab individu pegawai dan organisasi secara keseluruhan;
d.
membantu pegawai menjadi lebih mandiri dan tidak tergantung pada intervensi, sehingga akan mengurangi keterlibatan pimpinan dalam pelaksanaan proses sehari-hari;
e.
meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas;
f.
menciptakan ukuran standar kinerja yang akan memberikan pegawai cara konkrit untuk memperbaiki kinerja serta membantu mengevaluasi kinerja yang telah dilakukan;
g.
memastikan pelaksanaan tugas penyelenggara pemerintah dapat berlangsung dalam berbagai situasi;
h.
menjamin terselenggaranya penyelenggaraan pemerintahan dari aspek mutu, waktu dan prosedur;
i.
memberikan informasi mengenai kualifikasi kompetensi yang harus dikuasai oleh pegawai dalam melaksanakan tugasnya;
j.
memberikan informasi bagi upaya peningkatan kompetensi pegawai;
k.
memberikan informasi mengenai beban tugas yang dipikul oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya;
l.
sebagai instrumen yang dapat melindungi pegawai dari kemungkinan tuntutan hukum karena tuduhan melakukan penyimpangan;
m. menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas; n.
membantu penelusuran terhadap memberikan pelayanan; dan
kesalahan-kesalahan
prosedural
dalam
o.
membantu memberikan informasi yang diperlukan dalam penyusunan standar pelayanan, sehingga sekaligus dapat memberikan informasi bagi kinerja pelayanan.
-4-
Bagian Ketiga Sasaran Penyusunan SOP Pasal 4 Sasaran Penyusunan SOP adalah : a. SKPD sampai dengan UPTD di lingkungan pemerintah Kabupaten Badung; dan b. BUMD Kabupaten Badung. BAB III RUANG LINGKUP Pasal 5 SOP melingkupi seluruh proses penyelenggaraan pelayanan pemerintahan termasuk pemberian pelayanan internal maupun eksternal SKPD termasuk UPTD dan BUMD. BAB IV JENIS SOP Pasal 6 Jenis SOP meliputi : a.
SOP Teknis; dan
b.
SOP Administratif. Pasal 7
(1) SOP Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, adalah prosedur standar yang sangat rinci dari kegiatan yang dilakukan oleh satu orang aparatur atau pelaksana dengan satu peran atau jabatan; (2) Prosedur standar yang sangat rinci sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan uraian yang sangat teliti sehingga tidak ada kemungkinankemungkinan variasi lain; dan (3) SOP Teknis digunakan pada bidang-bidang antara lain tehnik (seperti : perakitan kendaraan bermotor, pemeliharaan kendaraan, pengoperasionalan alat-alat dan sejenisnya), kesehatan (seperti : pengoperasian alat-alat medis, penanganan pasien pada unit gawat darurat, medical check up dan sejenisnya), pemeliharaan sarana dan prasarana, pemeriksaan keuangan (auditing), kearsipan, korespodensi, kepegawaian, dokumentasi dan pelayanan-pelayanan langsung kepada masyarakat. Pasal 8 (1) SOP Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, adalah prosedur standar yang bersifat umum dan tidak rinci dari kegiatan yang dilakukan oleh lebih dari satu orang aparatur atau pelaksana dengan lebih dari satu peran atau jabatan; (2) Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penyelenggaraan pemerintahan secara umum (lingkup makro); dan (3) SOP Administratif digunakan untuk proses-proses perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan kegiatan dalam siklus penyelenggaraan administrasi pemerintahan.
-5-
BAB V PRINSIP Pasal 9 Prinsip penyusunan SOP meliputi: a. efisiensi dan efektifitas; b. berorientasi pada pengguna; c. kejelasan dan kemudahan; d. keselarasan; e. keterukuran; f. dinamis; g. kepatuhan hukum; dan h. kepastian hukum. Pasal 10 (1) Prinsip efektifitas dan efisiensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, merupakan prosedur yang proses penyelenggaraannya terukur, terarah dan tepat waktu; (2) Prinsip berorientasi pada pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, merupakan prosedur yang distandarkan mempertimbangkan kebutuhan pengguna sehingga dapat memberikan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat; (3) Prinsip kejelasan dan kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, merupakan prosedur yang dibakukan dapat dengan mudah dimengerti dan diterapkan; (4) Prinsip keselarasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d, merupakan prosedur yang distandarkan dengan prosedur-prosedur standar lain yang terkait; (5) Prinsip keterukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e, merupakan proses pencapaian dapat diukur kuantitas serta kualitasnya; (6) Prinsip dinamis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f, merupakan prosedur yang dibakukan dapat disesuaikan dengan kebutuhan peningkatan kualitas kinerja aparatur; (7) Prinsip kepatuhan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g, merupakan prosedur yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;dan (8) Prinsip kepastian hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf h, merupakan prosedur ditetapkan sebagai produk hukum yang ditaati, dilaksanakan serta melindungi aparatur dari kemungkinan tuntutan hukum.
BAB VI TAHAPAN Pasal 11 Tahapan penyusunan SOP meliputi: a. persiapan; b. identifikasi kegiatan/aktivitas; c. penyusunan; d. pelaksanaan; e. pengawasan pelaksanaan; f. pengkajian ulang dan penyempurnaan; dan g. evaluasi dan pelaporan.
-6-
BAB VII PERSIAPAN Pasal 12 (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, dilakukan dengan membentuk Tim SKPD/BUMD; (2) Tim sebagaimana dimaksud ayat (1) memiliki tugas memverifikasi, mengkoordinasikan, mengkonsultasikan, menyelaraskan, mengevaluasi dan melaporkan SOP SKPD/BUMD. (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas : a. b. c.
Ketua; Sekretaris; dan Anggota.
(4) Anggota sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf c sekurang-kurangnya melibatkan Bidang/Bagian/UPTD teknis pengguna SOP. (5) Tim dapat melakukan koordinasi dan konsultasi penyusunan SOP SKPD/BUMD kepada Instansi terkait. BAB VIII IDENTIFIKASI KEGIATAN/AKTIVITAS Pasal 13 (1) Penyusunan SOP didahului dengan identifikasi kegiatan/aktivitas; (2) Identifikasi kebutuhan SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan dengan mengacu pada tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD/BUMD; (3) Hasil Identifikasi kegiatan/aktivitas dirumuskan dalam dokumen inventarisasi judul SOP. BAB IX PENYUSUNAN SOP Bagian Kesatu Dasar Pasal 14 SOP disusun berdasarkan hasil identifikasi kegiatan/aktivitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (3). Bagian Kedua Syarat Pasal 15 (1) Penyusunan SOP harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : a. kegiatan dilaksanakan secara berulang-ulang dengan hasil tertentu; b. mengacu kepada peraturan perundang-undangan; c. memperhatikan SOP kegiatan lainnya; d. ditulis dengan jelas, rinci, dan benar; dan e. dapat dipertanggungjawabkan. (2) SOP menjabarkan uraian tugas berdasarkan struktur organisasi masing-masing SKPD/BUMD.
Bagian Ketiga Bentuk dan Format Pasal 16 (1) SOP dibuat tertulis dalam bentuk diagram alur (flowcharts).
-7(2) Format SOP dan pengertian simbol flowcharts merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Lampiran Peraturan Bupati ini. Bagian Keempat Penyusunan Pasal 17 (1) Penyusunan rancangan SOP dilaksanakan oleh eselon terendah/pejabat yang setara sesuai struktural organisasi. (2) Rancangan SOP sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan penjabaran tugas sesuai jabatan struktural organisasi yang dimiliki. (3) Eselon terendah/pejabat yang setara dapat melakukan koordinasi dan konsultasi kepada Tim SKPD/BUMD dalam penyusunan rancangan SOP SKPD/BUMD.
Bagian Kelima Verifikasi,Uji Coba dan Penetapan Pasal 18 (1) Rancangan SOP yang telah disusun wajib dilakukan verifikasi oleh Tim SKPD/BUMD. (2) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud penyempurnaan Rancangan SOP.
ayat
(1)
ditindaklanjuti
dengan
(3) Hasil penyempurnaan Rancangan SOP sebagaimana dimaksud ayat (2) wajib untuk dilakukan ujicoba serta sosialisasi di lingkungan kerja masing-masing. (4) Setelah dilakukan ujicoba dan sosialisasi sebagaimana dimaksud ayat (3), Rancangan SOP ditetapkan dengan Peraturan Bupati. (5) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud ayat (4) tembusannya disampaikan kepada Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Kabupaten Badung. BAB X PELAKSANAAN SOP SKPD Pasal 19 Pelaksanaan SOP harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. mudah diakses dan dilihat; b. c.
adanya dukungan sarana dan prasarana yang memadai; sumberdaya manusia yang kompeten; dan
d.
sudah dilakukan sosialisasi dan distribusi kepada seluruh pegawai dilingkungan unit kerja. BAB XI PENGAWASAN PELAKSANAAN Pasal 20
(1) Atasan langsung secara berjenjang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan SOP. (2) Pengawasan yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menjamin agar mekanisme kerja sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan. (3) Pimpinan SKPD/BUMD dapat memberikan teguran kepada bawahan apabila tidak menjalankan SOP sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
-8-
BAB XII PENGKAJIAN ULANG DAN PENYEMPURNAAN Pasal 21 (1) Tim SKPD/BUMD dapat melakukan pengkajian ulang SOP SKPD/BUMD sepanjang penyelenggaraannya tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan. (2) Penetapan penyempurnaan rancangan SOP menjadi perubahan SOP ditetapkan dengan Peraturan Bupati. (3) Perubahan SOP yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud ayat (2) tembusannya disampaikan kepada Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Kabupaten Badung. BAB XIII EVALUASI DAN PELAPORAN Pasal 23 (1) Tim melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan SOP SKPD/BUMD sebagai dasar penilaian kinerja SKPD/BUMD. (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan bahan penyempurnaan SOP SKPD/BUMD. (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimkasud ayat (1) disusun dalam bentuk laporan. BAB XIV KETENTUAN PENUTUP Pasal 24 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Badung.
pengundangan
dengan
Ditetapkan di Mangupura pada tanggal 20 Juni 2013 BUPATI BADUNG, ttd ANAK AGUNG GDE AGUNG Diundangkan di Mangupura pada tanggal 20 Juni 2013 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG, ttd. KOMPYANG R SWANDIKA BERITA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2013 NOMOR 43
Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda.Kab.Badung, ttd. Komang Budhi Argawa,SH.,M.Si. Pembina NIP. 19710901 199803 1 009
LAMPIRAN
I.
PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR : 43 TAHUN 2013 TANGGAL : 20 JUNI 2013 TENTANG : MEKANISME PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Umum Reformasi birokrasi bertujuan untuk menciptakan birokrasi pemerintahan yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegrasi, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Dalam pengertian ini, reformasi birokrasi menekankan pada prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat efektif, efisien,
ekonomis dan
bertanggungjawab. Salah satu aspek penting dalam mewujudkan birokrasi yang efektif, efisien,
ekonomis dan
bertanggungjawab adalah dengan menerapkan Standard Operating Procedures (SOP) pada seluruh
proses
penyelenggaraan
administrasi
pemerintahan.
Dengan
adanya
SOP,
penyelenggara admnistrasi pemerintahan dapat berjalan dengan pasti, dapat meminimalisasi kekeliruan yang mungkin dapat ditimbulkan dan bahkan apabila terjadi kekeliruan maka dapat ditemukan penyebabnya. Hal ini dapat membangun
terwujudnya peningkatan kualitas
penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih baik. Sehubungan dengan hal tersebut, dipandang perlu menyusun acuan penyusunan SOP sebagai panduan kepada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung sebagai bagian dari penyelenggaraan reformasi birokrasi. II.
Format SOP dan pengertian simbul flowcharts, yaitu : 1.
Format Identifikasi kebutuhan SOP Identifikasi Kegiatan/Aktivitas
A. Data Kegiatan 1
Nama SOP
:
2
Jenis Kegiatan
:
3
Penanggung Jawab
:
a. Produk
:
b. Kegaiatan
:
Ruang Lingkup
:
4
B. Identifikasi Kegiatan 1
Nama Kegiatan
:
2
Langkah Awal
:
3
Langkah Utama
:
4
Langkah Akhir
:
C. Identifikasi Langkah 1
Langkah Awal
: 1
2
Langkah Utama
: 2 : 3 : 4 : 5 : dst
3
Langkah Akhir
: ...
2. Format SOP Informasi Prosedur yang akan distandarkan/dibakukan
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG STANDAR OPERATING PROCEDURES (SOP) ....................................... (SKPD) ....................................... (UNIT KERJA)
Nomor SOP
........................
Tgl Pembuatan
........................
Tgl Revisi
........................
Tgl Efektif
........................
Disahkan Oleh
PUSAT PEMERINTAHAN MANGUPRAJA MANDALA Jalan Raya Sempidi Mengwi, Kabupaten Badung (80351) Telp. (0361) 9009333 Faks. (0361) 9009316 Website. www.badungkab.go.id
Dasar Hukum 1.
.................
2.
.................
Nama SOP
........................
Kualifikasi Pelaksanaan
Keterikatan
Peralatan/Perlengkapan
............................
1. .................. 2. ..................
Peringatan
Pencatatan dan Pendataan
1.
................
Disimpan sebagai data elektronik dan manual
2.
................
Uraian Prosedur Pelaksana No
1
Mutu Baku
Uraian Kegiatan
2
Pelaksana
Pelaksana
Dst....
Klkpn
Waktu
Ouput
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4 dst
Sekretaris/Kepala Bidang/ Bagian ........ ............................... Pangkat NIP
Ket 9
- 13 -
3.
Simbol-simbol Flowchart : Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada akhirnya mengarah pada terbentuknya diagram alur yang menggambarkan aliran aktivitas atau kegiatan masingmasing unit organisasi. Untuk menggambarkan aliran aktivitas tersebut, digunakan simbol sebagai berikut : SIMBOL
DEFINISI
1
2 Mulai/berakhir (terminator) Simbol ini digunakan untuk menggambarkan awal dan akhir suatu bagan alir. Proses Simbol ini digunakan untuk menggambarkan proses pelaksanaan kegiatan. Pengambilan Keputusan Simbol ini digunakan untuk menggambarkan keputusan yang harus dibuat dalam proses pelaksanaan kegiatan. Konektor Simbol ini digunakan untuk menggambarkan perpindahan aktivitas dalam halaman yang berbeda. Garis alir Simbol ini digunakan untuk menggambarkan arah proses pelaksanaan kegiatan.
BUPATI BADUNG,
ttd.
ANAK AGUNG GDE AGUNG
