BUPATI BADUNG
PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 28 TAHUN 2010
TENTANG SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BADUNG,
Menimbang
: a. bahwa dalam rangka efektifitas dan efesiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset dan pelaksanaan atas peraturan perundang - undangan maka dipandang perlu adanya suatu system yang terintegrasi dalam pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan urusan pemerintahaan; b. bahwa berkenaan dengan hal tersebut dalam huruf a dan memperhatikan ketentuan Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, maka perlu disusun Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung.
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerahdaerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ; 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 (Lembaran Negara Republik
2
Indonesia Tahun 1999 No 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 5. Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4890); 10. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahaan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Badung; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung ( Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 7);
3
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
: PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM PENGENDALIAN
INTERN
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Badung 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah. 3. Sistem Pengendalian Intern yang selanjutnya disingkat SPI adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset daerah, dan ketaatan terhadap peraturan perundang –undangan. 4. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang seluruhnya disingkat SPIP, adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh terhadap proses Perancangan dan Pelaksanaan Kebijakan serta Perencanaan,Penganggaran, dan pelaksanaan anggaran di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Badung. 5. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan daerah yang baik. 6. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Badung 7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung 8. Satuan tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan Kabupaten Badung yang selanjutnya disebut SPIP Kabupaten adalah aparat pelaksana penyelenggaraan SPIP Kabupaten Badung .
4
9. Satuan tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Satgas SPIP SKPD adalah aparat pelaksana penyelenggaraan SPIP Kab.Badung pada tingkat SKPD di Kabupaten Badung. 10. Audit adalah proses
identifikasi masalah, analisis, dan evelauasi bukti yang
dilakukan secara independent, obyektif dan profesioanl berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efesiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi Pemerintah. 11. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan. 12. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan. 13. Pemantauan adalah proses penilaan kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 14. Kegiatan pengawasan lainnya adalah kegiatan pengawasan yang antara lain berupa sosialisasi
mengenai
pengawasan,
pendidikan,
dan
pelatihan
pengawasan,perlindungan dan konsultasi pengelolaan hasil pengawasan dan pemaparan hasil pengawasan. 15. Petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan SPIP adalah petunjuk perkiraan atas Peraturan Bupati Badung tentang penyelenggaraan SPIP, yang memuat kebijakan strategi, metodelogi penerapan, dan pengintegrasian seluruh aktifitas manajemen pemerintahan daerah, untuk memastikan bahawa seluruh unsur SPIP telah terbangun dalam program /kegiatan pemerintahan Daerah / perangkat Daerah dalam rangka menjamin pencapaian tujuan yang ditetapkan.
Pasal 2 (1) Untuk mencapai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, Bupati melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan. (2) Pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan berpedoman pada Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008
tentang
pelaksanaannya.
Sistem
Pengendalian
Intern
Pemerintahan
dan
peraturan
5
(3) Sistem pengendalian Intern Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi terciptanya efektivitas dan efesiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Badung , keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset daerah, dan ketaatan terhadap Peraturan Perundang – undangan.
BAB II SPIP Bagian Kesatu Penyelenggaraan SPIP
Pasal 3 (1) SKPD wajib menyelenggarakan SPIP yang meliputi unsur : a. lingkungan, pengendalian; b. penilaian resiko; c. kegiatan pengendalian; d. informasi dan komunikasi; dan e. pemantauan pengendalian intern. (2) Penerapan Unsur SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan menyatu dan menjadi bagian integral dari kegiatan SKPD.
Bagian Kedua Lingkungan Pengendalian Pasal 4
Kepala SKPD wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Intern dalam lingkungan kerjanya, melalui: a. penegakan integritas dan nilai etika; b. komitmen terhadap kompetensi; c. kepemimpinan yang kondusif; d. pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan; e. pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat; f.
penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
g. perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif; dan h. hubungan kerja yang baik dengan SKPD terkait.
6
Pasal 5 Penegakan integritas dan nilai etika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a sekurang-kurangnya dilakukan dengan : a. menyusun dan menerapkan aturan perilaku; b. memberikan keteladanan pelaksanaan aturan perilaku pada setiap tingkat Kepala SKPD; c. menegakkan tindakan disiplin yang tepat atas penyimpangan terhadap kebijakan dan prosedur atau pelangaran terhadap aturan perilaku; d. menjelaskan dan mempertanggung jawabkan adanya intervensi atau pengabaian pengendalian intern; dan e. menghapus kebijakan atau penugasan yang dapat mendorong perilaku tidak etis.
Pasal 6 Komitmen terhadap kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b sekurangkurangya dilakukan dengan : a. mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas dan fungsi pada masing-masing posisi dalam SKPD; b. menyusun standar kompetensi untuk setiap tugas dan fungsi pada masing-masing posisi dalam SKPD; c. menyelenggarakan
pelatihan
dan
bimbingan
untuk
membantu
pegawai
mempertahankan meningkatkan kompetensi pekerjaannya; dan d. memilih Kepala SKPD yang memiliki kemampuan manajerial dan pengalaman teknis yang luas dalam pengelolaan SKPD.
Pasal 7 Kepimpinan yang kondusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c sekurang – kurangnya ditunjukkan dengan : a. mempertimbangkan resiko dalam pengambilan keputusan; b. menerapkan manajemen berbasis kinerja; c. mendukung fungsi tertentu dalam penerapan SPIP; d. melindungi atas asset dan informasi dari akses dan penggunaan yang tidak sah; e. melakukan interaksi secara intensif dengan pejabat pada tingkatan yang lebih rendah; dan f.
merespon secara positif terhadap pelaporan yang berkaitan dengan keuangan, penganggaran, program dan kegiatan.
Pasal 8 (1) Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d sekurang –kurangnya dilakukan dengan :
7
a. menyesuaikan dengan ukuran dan sifat kegiatan SKPD; b. memberikan kejelasan wewenang dan tanggung jawab dalam SKPD; c. memberikan kejelasan hubungan dan jenjang pelaporan intern dalam SKPD; d. melaksanakan evaluasi dan penyesuaian periodik terhadap struktur organisasi sehubungan dengan perubahan lingkungan strategis; dan e. menetapkan jumlah pegawai yang sesuai, terutama untuk posisi pimpinan. (2) Penyusunan struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang -undangan .
Pasal 9 Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e sekurang – kurangnya dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut : a. wewenang diberikan kepada pegawai yang tepat sesuai dengan tingkat tanggung jawab dalam rangka pencapaian tujuan SKPD. b. pegawai yang diberi wewenang sebagaimana dimaksud dalam huruf a memahami bahwa wewenang dan tanggung jawab yang diberikan terkait dengan pihak lain dan SKPD yang bersangkutan ; dan c. pegawai yang diberi wewenang sebagaimana dimaksud dalam huruf b memahami bahwa pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab terkait dengan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Daerah
Pasal 10 (1) Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat terhadap pembinaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf
f dilaksanakan dengan
memperhatikan sekurang – kurangnya hal-hal sebagai berikut : a. penetapan kebijakan dan prosedur sejak rekrutmen sampai dengan pemberhentian pegawai; b. penelusuran latar belakang calon pegawai dalam proses rekuitmen; dan c. supervisi periodik yang memadai terhadap pegawai. (2) Penyusunan dan penerapan kebijakan pembinaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang –undangan.
Pasal 11 Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g sekurang –kurangnya harus : a. memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD;
8
b. memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen resiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD; dan c. memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraaan tugas dan fungsi SKPD.
Pasal 12 Hubungan kerja yang baik dengan SKPD terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h diwujudkan dengan adanya mekanisme saling uji antar SKPD terkait.
Bagian Ketiga Penilaian Resiko
Pasal 13 (1) Kepala SKPD wajib melakukan penilaian resiko (2) Penilaian resiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas : a. identifikasi resiko; dan b. analisis resiko. (3) Dalam rangka penilaian resiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala SKPD menetapkan : a. tujuan Instansi Pemerintah ; dan b. tujuan pada tingkatan kegiatan, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang–undangan.
Pasal 14 Identifikasi Resiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a sekurang – kurangnya dilaksanakan dengan : a. menggunakan metodelogi yang sesuai untuk tujuan SKPD dan tujuan pada tingkatan kegiatan secara komprehensif; b. menggunakan mekanisme yang memadai untuk mengenali resiko dan faktor eksternal dan faktor internal; dan c. menilai faktor lain yang dapat meningkatkan resiko.
Pasal 15 (1) Analisis resiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b dilaksanakan untuk menentukan dampak dari resiko yang telah diidentifikasi terhadap pencapaian tujuan SKPD (2) Kepala SKPD menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menentukan tingkat resiko yang dapat diterima.
9
Pasal 16 (1) Tujuan SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a memuat pernyataan dan arahan yang spesifik, dapat dicapai, realistis dan terikat waktu. (2) Tujuan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dikomunikasikan kepada seluruh Pegawai. (3) Untuk mencapai tujuan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala SKPD menetapkan : a. strategi operasional yang konsisten ; dan b. strategi manajeman terintegrasi dan rencana penilaian resiko.
Pasal 17 Penetapan tujuan pada tingkatan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (3) huruf b sekurang–kurangnya dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut; a. berdasarkan pada tujuan dan rencana strategis SKPD ; b. saling melengkapi, saling menunjang, dan tidak bertentangan satu dengan yang lainnya ; c. relevan dengan seluruh kegiatan utama Instansi Pemerintah ; d. mengandung unsur kriteria pengukuran ; e. didukung sumber daya SKPD daerah yang cukup; dan f.
melibatkan seluruh tingkatan dalam proses penetapannya.
Bagian keempat Kegiatan Pengendalian
Pasal 18 (1) Kepala SKPD wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas dan sifat dari tugas dan fungsi SKPD yang bersangkutan (2) Penyelenggaraan kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memiliki karakterisik sebagai berikut : a. kegiatan pengendalian diutamakan pada kegiatan pokok SKPD ; b. kegiatan pengendalian harus dikaitkan dengan proses penilaian resiko ; c. kegiatan pengendalian yang dipilih disesuaikan dengan sifat khusus SKPD ; d. kebijakan dan prosedur harus ditetapkan secara tertulis ; e. prosedur yang telah ditetapkan harus dilaksanakan sesuai dengan yang ditetapkan secara tertulis dan; f.
kegiatan pengendalian dievaluasi secara teratur untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut masih sesuai dan berfungsi seperti yang diharapkan.
10
(3) Kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas : a. reviu atas kinerja SKPD yang bersangkutan ; b. pembinaan sumber daya manusia ; c. pengendalian atas pengelolaan sistem informasi ; d. pengendalian fisik atas asset ; e. pengendalian atas akses ; f.
pengendalian atas pengembangan dan perubahan perangkat lunak aplikasi ;
g. pengendalian atas perangkat lunak sistem ; h. pemisahan tugas; dan i.
kontinuitas pelayanan.
Pasal 19 Reviu atas kinerja SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf a dilaksanakan dengan membandingkan kinerja dengan tolak ukur kinerja yang ditetapkan.
Pasal 20 (1)
Kepala SKPD melakukan pembinaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (3) huruf b
(2)
Dalam melakukan pembinaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala SKPD sekurang – kurangnya harus : a. mengkomunikasikan visi, misi dan tujuan, nilai dan strategi instansi kepada pegawai ; b. membuat strategi perencanaan dan pembinaan sumber daya manusia yang mendukung pencapain visi dan misi; dan c. membuat uraian jabatan, prosedur rekruitmen program pendidikan dan pelatihan pegawai sistem kompensasi, program kesejahteraan dan fasilitas pegawai, ketentuan disiplin, sistem penilaian kinerja, serta rencana pengembangan karir.
Pasal 21 (1)
Kegiatan pengendalian atas pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf c dilakukan untuk memastikan akurasi dan kelengkapan informasi
(2)
Kegiatan pengendalian atas pengelolaan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. pengendalian umum; dan b. pengendalian aplikasi.
11
Pasal 22 Pengendalian umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a terdiri atas : a. pengamanan sistem informasi ; b. pengendalian atas akses ; c. pengendalian atas pengembangan dan perubahan perangkat lunak aplikasi ; d. pengendalian atas perangkat lunak sistem ; e. pemisahan tugas; dan f.
kontinuitas pelayanan.
Pasal 23 Pengamanan sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a sekurangkurangnya mencakup : a. pelaksanaan penilaian resiko secara periodik yang komprehensif ; b. pengembangan rencana yang secara jelas menggambarkan program pengamanan serta kebijakan dan prosedur yang mendukungnya; c. penetapan
organisasi
untuk
mengimplementasikan
dan
mengelola
program
pengamanan ; d. penguraian tanggung jawab pengamanan secara jelas ; e. penerapan kebijakan yang efektif atas sumber daya manusia terkait dengan program pengamanan; dan f. pemantauan efektifitas program pengamanan dan melakukan perubahan program pengamanan jika diperlukan.
Pasal 24 Pengendalian atas akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b sekurangkurangnya mencakup : a. klasifikasi sumber daya sistem informasi berdasarkan kepentingan dan sensitifitasnya ; b. identifikasi pengguna yang berhak dan otorisasi akses ke informasi secara formal c. pengendalian fisik dan pengendalian logik untuk mencegah dan mendeteksi akses yang tidak diotorisasi dan d. pemantauan atas akses ke sistem informasi investigasi atas pelanggaran, serta tindakan perbaikan dan penegakan disiplin.
Pasal 25 Pengendalian atas pengembangan dan perubahan perangkat lunak aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c sekurang – kurangnya mencakup : a. otorisasi atas fitur pemprosesan sistem informasi dan modifikasi program ; b. pengujian dan persetujuan atas seluruh perangkat lunak yang baru dan dimutakhirkan; dan
12
c. penetapan prosedur untuk memastikan terselenggaranya pengendalian atas kepustakaan perangkat lunak.
Pasal 26 Pengendalian atas perangkat lunak sistem, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d sekurang – kurangnya mencakup : a. pembatasan akses ke perangkat lunak sistem berdasarkan tanggung jawab pekerjaan dan dokumentasi atas otorisasi akses; b. pengendalian dan pemantauan atas akses dan penggunaan perangkat lunak (sistem); dan c. pengendalian atas perubahan yang dilakuan terhadap perangkat lunak sistem.
Pasal 27 Pemisahan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e sekurang – kurangnya mencakup : a. identifikasi tugas yang tidak dapat digabungkan dan penetapan kebijakan untuk memisahkan tugas tersebut; b. penetapan pengendalian akses untuk pelaksanaan pemisahan tugas; dan c. pengendalian atas kegiatan pegawai melalui prosedur, supervisi dan reviu.
Pasal 28 Kontinuitas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf f sekurang – kurangnya mencakup : a. penilaian, pemberian prioritas dan pengindentifikasian sumber daya pendukung atas kegiatan komputerisasi yang kritis dan sensitif; b. langkah – langkah pencegahan dan minimalisasi potensi kerusakan terhentinya operasi komputer; c. pengembangan dan pendokumentasian rencana komprehensif untuk mengatasi kejadian tidak terduga; dan d. pengujian secara berkala atas rencana untuk mengatasi kejadian tidak terduga dan melakukan penyesuaian jika diperlukan.
Pasal 29 Pengendalian aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b terdiri atas: a. pengendalian otorisasi ; b. pengendalian kelengkapan ; c. pengendalian akurasi; dan d. pengendalian terhadap kendala pemrosesan dan file data.
13
Pasal 30 Pengendalian otorisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a sekurang – kurangnya mencakup : a. pengendalian terhadap dokumen sumber ; b. pengesahan atas dokumen sumber ; c. pembatasan akses ke terminal entri data; dan d. penggunaan file induk dan laporan khusus untuk memastikan bahwa seluruh data yang diproses telah diotorisasi.
Pasal 31 Pengendalian kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b sekurang – kurangnya mencakup : a. pengentrian dan pemrosesan seluruh transaksi yang telah diotorisasi ke dalam komputer; dan b. pelaksanaan rekonsiliasi data untuk memverifikasi kelengkapan data.
Pasal 32 Pengendalian akurasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c sekurang – kurangnya mencakup : a. penggunaan desain entri data untuk mendukung akurasi data ; b. pelaksanaan validasi data untuk mengidentifikasi data yang salah ; c. pencatatan, pelaporan, investigasi dan perbaikan data yang salah dengan segera; dan d. reviu atas laporan keluaran untuk mempertahankan akurasi dan validasi data.
Pasal 33 Pengendalian terhadap keadaan pemrosesan dan file data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d sekurang – kurangnya mecakup : a. penggunaan prosedur yang memastikan bahwa hanya program dan file data versi terkini yang digunakan selama pemrosesan ; b. penggunaan program yang memiliki prosedur untuk memverifikasi bahwa versi file komputer yang sesuai digunakan selama pemrosesan ; c. penggunaanprogram yang memiliki prosedur untuk mengecek internal file header labels sebelum pemrosesan; dan d. penggunaan aplikasi yang mencegah perubahan file secara bersamaan.
14
Pasal 34 (1) Kepala SKPD wajib melaksanakan pengendalian fisik atas asset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf d. (2) Dalam melaksanakan pengendalian fisik atas asset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala SKPD wajib menetapkan, mengimplementasikan, dan mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai : a. rencana identifikasi, kebijakan dan prosedur pengamanan fisik; dan b. rencana pemulihan setelah bencana.
Pasal 35 (1) Kepala SKPD wajib menetapkan dan mereviu indikator dan ukuran kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf e. (2) Dalam melaksanakan penetapan dan reviu indikator dan pengukuran kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala SKPD harus : a. menetapkan ukuran dan indikator kinerja b. mereviu dan melakukan validitas secara periodik atas keterapan dan keadaan ukuran dan indikator kinerja. c. mengevaluasi faktor penilaian pengukuran ; dan d. membandingkan secara terus–menerus data capaian kinerja dengan sasaran yang ditetapkan dan selisihnya dianalisis lebih lanjut.
Pasal 36 (1) Kepala SKPD wajib melakukan pemisahan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf f. (2) Dalam melaksanakan pemisahan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),Kepala SKPD harus menjamin bahwa seluruh aspek utama transaksi atau kejadian tidak dikendalikan oleh 1 (satu) orang.
Pasal 37 (1) Kepala SKPD wajib melakukan otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf g ; (2) Dalam melakukan otorisasi atas transaksi dan kejadian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala SKPD wajib menetapkan dan mengkomunikasikan syarat dan ketentuan otorisasi kepada seluruh pegawai.
Pasal 38 (1) Kepala SKPD wajib melakukan pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf h ;
15
(2) Dalam melakukan pencatatan yang akurat dan tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala SKPD perlu mempertimbangkan : a. transaksi dan kejadian diklarifikasi dengan tepat dan dicatat segera ; dan b. klasifikasi dan pencatatan yang tepat dilaksanakan dalam seluruh siklus transaksi atau kejadian.
Pasal 39 (1) Kepala SKPD wajib membatasi akses atau sumber daya dan pencatatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf I dan menetapkan akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf j. (2) Dalam melaksanakan pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala SKPD wajib memberikan akses hanya kepada pegawai yang berwenang dan melakukan reviu atas pembatasan tersebut secara berkala. (3) Dalam menetapkan akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala SKPD wajib menugaskan pegawai yang bertanggung jawab terhadap penyimpangan sumber daya dan pencatatannya sama melakukan reviu atas penugasan tersebut secara berkala.
Pasal 40 (1) Kepala SKPD wajib menyelenggarakan dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern serta transaksi dan kejadian penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf b. (2) Dalam menyelenggarakan dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala SKPD wajib memiliki, mengelola, memelihara dan secara berkala memutakhirkan dokumentasi yang mencakup seluruh Sistem Pengendalian Intern serta transaksi dan kejadian penting.
Bagian Kelima Informasi dan Komunikasi
Pasal 41 Kepala SKPD wajib mengidentifikasi, mencatat dalam bentuk dan waktu yang tepat.
dan mengkomunikasikan informasi
16
Pasal 42 (1) Komunikasi atas informasi sebagaimana dalam Pasal 41 wajib diselenggarakan secara efektif. (2) Untuk menyelenggarakan komunikasi yang efektif dimaksud pada ayat (1) Kepala SKPD sekurang–kurangnya harus : a. menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi; dan b. mengelola, mengembangkan dan memperbaharui sistem informasi secara terus menerus.
Bagian Keenam Pemantauan Pengendalian Intern
Pasal 43 (1) Kepala SKPD wajib melakukan pemantauan Sistem Pengendalian Intern. (2) Pemantauan Sistem Pengendalian Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya.
Pasal 44 Pemantauan
berkelanjutan
sebagaimana
dimaksud
dalam
Pasal
43
ayat
(2)
diselenggarakan melalui kegiatan pengelolaan rutin, supervisi, pembangunan, rekonsiliasi, dan tindakan lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas.
Pasal 45 (1) Evaluasi terpisah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) diselenggarakan melalui penilaian sendiri, reviu dan pengujian efektivitas Sistem Pengendalian Intern. (2) Evaluasi terpisah dapat dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah atau pihak eksternal pemerintah. (3) Evaluasi terpisah dapat dilakukan dengan menggunakan daftar uji pengendalian intern sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Pasal 46 Tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) harus segera diselesaikan dan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme penyelesaian rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya yang ditetapkan.
17
Pasal 47 (1) Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Badung . (2) Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang disusun sesuai dengan pedoman teknis penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang ditetapkan oleh kepala BPKP sebagai Pembina Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
Pasal 48 (1) Untuk membangun dan mengembangkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten Badung dibentuk satuan tugas. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan dan tugas pokok satuan tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten Badung ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB III PENGUATAN DAN EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN SPIP
Pasal 49 (1) Bupati Badung
bertanggung jawab atas efektifitas penyelenggaraan Sistem
pengendalian Intern dilingkungan masing – masing . (2) Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas Sistem Pengendalian Intern sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1)
dilakukan
pengawasan
intern
atas
penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah termasuk akuntabilitas keuangan daerah.
Pasal 50 (1) Pengawasan intern dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Badung . (2) Inspektorat Kabupaten Badung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengawasan intern melalui : a. audit ; b. reviu ; c. evaluasi ; d. pemantauan ; dan e. kegiatan pengawasan lainnya
18
Pasal 51 Inspektorat Kabupaten Badung melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelanggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah yang didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
BAB IV KETENTUAN PENUTUP
Pasal 52 Petunjuk
pelaksanaan
penyelenggaraan
Sistem
Pengendalian
Intern
Pemerintah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.
Pasal 53 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Badung .
Ditetapkan di Mangupura pada tanggal 8 Juni 2010
BUPATI BADUNG
ttd.
ANAK AGUNG GDE AGUNG
Diundangkan di Mangupura pada tanggal 8 Juni 2010 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BADUNG,
ttd.
I KETUT MARTHA BERITA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2010 NOMOR 19
