BUPATI BADUNG PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN SUBSIDI HARGA KEPADA PETANI UNTUK PEMBELIAN PUPUK NPK DAN ORGANIK BERSUBSIDI DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BADUNG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BADUNG, Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan produktivitas dan produksi komoditi padi di Kabupaten Badung, para petani perlu dimotivasi untuk menggunakan pupuk lengkap dan berimbang; b. bahwa untuk memotivasi penggunaan pupuk lengkap dan berimbang sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diberikan tambahan subsidi harga kepada petani; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Subsidi Harga kepada Petani untuk Pembelian Pupuk NPK dan Organik Bersubsidi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung; Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2 22222 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17/M-DAG/PER/6/2011 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian; 6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 69/Permentan/SR.130/12/2012 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2013, 7. Keputusan Gubernur Bali Nomor 2079/03-K/HK/2012 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi ( HET ) dan Alokasi Kebutuhan Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Provinsi Bali Tahun Anggaran 2013;
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN SUBSIDI HARGA KEPADA PETANI UNTUK PEMBELIAN PUPUK NPK DAN ORGANIK BERSUBSIDI DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BADUNG. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Badung. 2. Bupati adalah Bupati Badung. 3. Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Badung. 4. Subak merupakan salah satu lembaga adat di Bali yang otonum bersifat sosio agraris religius yang dijiwai oleh agama Hindu, memiliki hak dan wewenang; untuk membuat aturan hukum (Awig-awig) dan pemerintahan sendiri. 5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung. 6. Pupuk NPK bersubsidi adalah pupuk NPK yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan petani. 7. Pupuk Organik bersubsidi adalah pupuk Organik yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan petani.
3 22222 8. Tambahan subsidi adalah subsidi yang diberikan pada pupuk bersubsidi oleh Pemerintah Kabupaten yang dibebankan kepada APBD 9. Rencana Difinitif Kebutuhan Kelompok yang selanjutnya disebut RDKK adalah Kebutuhan kelompok atas pupuk yang disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompok tani mengacu pada rekomendasi pemupukan spesifik lokasi yang akan dibeli oleh petani. BAB II PENYEDIAAN PUPUK Pasal 2 (1) Kepala Dinas selaku penanggung jawab program subsidi pupuk NPK dan organik. (2) Penyediaan pupuk NPK dan organik untuk kebutuhan petani dilaksanakan melalui perjanjian kerjasama dengan penyedia pupuk NPK dan organik sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. (3) Bupati dapat memberikan kuasa kepada Kepala Dinas selaku penanggung jawab program dalam penandatanganan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Penyedia pupuk NPK dan organik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyalurkan pupuk sesuai lokasi, jumlah dan waktu ditetapkan dengan Keputusan Bupati . BAB III PENYALURAN PUPUK Pasal 3 Subak calon penerima pupuk harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : a. mengusahakan padi sawah periode tahun yang bersangkutan; b. belum menggunakan pupuk lengkap dan berimbang, dan produktivitasnya relatif rendah; c. terjamin pengairannya dan relatif aman dari ancaman organisme pengganggu tumbuhan; dan d. mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 4 (1) Subak calon penerima pupuk membuat RDKK yang disahkan oleh Petugas Penyuluh Lapangan (PPL), paling lama 2 (dua) bulan sebelum diperlukan. (2) Berdasarkan Rekapitulasi RDKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mengajukan permintaan kepada penyedia pupuk yang ditunjuk. (3) Pengajuan permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan paling lama 1 (satu) bulan sebelum diperlukan.
4 22222 Pasal 5 (1) Subak calon penerima pupuk diusulkan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kecamatan kepada Dinas untuk diverifikasi. (2) Subak calon penerima pupuk yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai penerima pupuk dengan Keputusan Bupati. BAB IV TAMBAHAN SUBSIDI Pasal 6 (1) Pemerintah Kabupaten memberikan tambahan subsidi kepada subak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) untuk pembelian Pupuk. (2) Tambahan subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dalam jumlah tertentu sesuai ketersediaan dana. BAB V PEMBAYARAN TAMBAHAN SUBSIDI Pasal 7 (1) Berdasarkan tanda bukti penyaluran pupuk, penyedia pupuk mengajukan permintaan pembayaran kepada Dinas. (2) Permintaan pembayaran diajukan secara bertahap per Kecamatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB VI KOORDINASI, PENGAWASAN DAN PELAPORAN Pasal 8 Penyediaan, penyaluran dan pemanfaatan pupuk dikoordinasikan oleh Dinas dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kecamatan dan penyedia pupuk NPK dan organik. Pasal 9 (1) Pengawasan dilaksanakan Tim Pengawas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. kebenaran RDKK; b. jenis dan Jumlah pupuk yang diterima; c. kebenaran pemanfaatan pupuk sesuai rekomendasi; dan d. kebenaran tanda bukti penyerahan pupuk.
5 22222 Pasal 10 (1) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kecamatan membuat rekapitulasi penggunaan pupuk dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Dinas. (2) Kepala Dinas menyampaikan Laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 11 Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung. Pasal 12 Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Badung Nomor 36 Tahun 2011 tentang Pemberian Tambahan Harga Kepada Petani Untuk Pembelian Pupuk Organik Bersubsidi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 13 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Badung. Ditetapkan di Mangupura pada tanggal 13 Pebruari 2013 BUPATI BADUNG, ttd. ANAK AGUNG GDE AGUNG Diundangkan di Mangupura pada tanggal 13 Pebruari 2012 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG, ttd. KOMPYANG R. SWANDIKA BERITA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2013 NOMOR 18 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda.Kab.Badung, ttd. Komang Budhi Argawa,SH.,M.Si. Pembina NIP. 19710901 199803 1 009
6 22222
