BUPATI BADUNG PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 10 TAHUN 2010
TENTANG
KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN BADUNG TAHUN ANGGARAN 2010 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BADUNG,
Menimbang : a. bahwa peranan pupuk sangat penting dalam peningkatan produktivitas dan produksi komoditas pertanian dalam rangka mewujudkan program Ketahanan Pangan Nasional sehingga untuk meningkatkan kemampuan petani dalam penerapan pemupukan berimbang diperlukan adanya subsidi pupuk; b. bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dan untuk penyediaan pupuk dengan harga yang wajar sampai ditingkat petani, oleh Pemerintah telah ditetapkan Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian Tahun Anggaran 2010; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2010; Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
2 22222 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478); 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perudang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079); 7. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418); 8. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan; 9. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan atau Jasa Yang Beredar Di Pasar; 10. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pedoman Pengawasan, Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk Anorganik; 11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 238/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pedoman Penggunaan Pupuk Anorganik; 12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 239/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pengawasan Formula Pupuk Anorganik;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Pert/HK.060/2/2006 tentang Pupuk Organik dan Pembenah Tanah; 14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08/ Permentan/OT.140/4/2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik;
3 22222
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/4/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K pada Padi Sawah Spesifik Lokasi; 16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/2/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21/M-DAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian; 17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/SR.140/11/2009 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2010;
18. Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor 82 / 03 - K / HK / 2010 tanggal 26 Januari 2010 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Provinsi Bali Tahun Anggaran 2010;
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN BADUNG TAHUN ANGGARAN 2010 BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 1. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung. 2. Pupuk anorganik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika dan/atau biologi dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk. 3. Pupuk organik adalah pupuk sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari bahan organik yang berasal dari tanaman dan atau hewan yang telah melalui proses rekayasa, dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk mensuplai bahan organik, memperbaiki sifat kimia dan biologi tanah. 4. Pemupukan berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan sebagai tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/4/2007.
4 22222 5. Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditataniagakan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan di penyalur resmi di Lini IV. 6. Sektor Pertanian adalah sektor sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak dan budidaya ikan dan/atau udang. 7. Petani adalan perorangan warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman perkebunan rakyat. 8. Pekebun adalah perorangan warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman perkebunan rakyat. 9. Peternak adalah perorangan warga Negara Indoneisa yang mengusahakan lahan, milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman hijauan pakan ternak yang tidak memiliki izin usaha. 10.
Pembudidaya ikan atau udang adalah perorangan warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan, milik sendiri atau bukan, untuk budidaya ikan dan/atau udang yang tidak memiliki izin usaha.
11.
Produsen adalah perusahaan yang memproduksi dan/atau mengadakan pupuk anorganik ( Urea, NPK, ZA, Superphos ) dan pupuk organik di dalam negeri.
12.
Lini I adalah lokasi gudang pupuk di wilayah pabrik dari masingmasing produsen atau wilayah pelabuhan tujuan untuk pupuk impor.
13.
Lini II adalah lokasi gudang produsen di wilayah ibukota provinsi dan Unit Pengantongan Pupuk (UPP) atau diluar wilayah pelabuhan.
14.
Penyalur di Lini III adalah lokasi gudang produsen dan/atau distributor di wilayah kabupaten/kota yang ditunjuk atau ditepkan oleh produsen.
15.
Penyalur di Lini IV adalah lokasi gudang pengecer di wilayah kecamatan dan/atau desa yang ditunjuk atau ditetapkan oleh distributor.
16.
Kelompoktani adalah kumpulan petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumberdaya pertanian untuk bekerja sama meningkatkan produktivitas usahatani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usahatani secara bersama pada satu hamparan atau kawasan yang dikukuhkan oleh Bupati.
17.
Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) adalah perhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun kelompoktani berdasarkan luasan areal usahatani yang diusahakan petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan dan/atau udang anggota kelompoktani dengan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi.
18.
Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Bupati.
5 22222 BAB II PERUNTUKKAN PUPUK BERSUBSIDI Pasal 2 (1) Pupuk Bersubsidi diperuntukan bagi petani, pekebun, peternak yang mengusahakan lahan seluas-luasnya 2 (dua) hektar setiap musim tanam per keluarga petani kecuali pembudidaya ikan dan atau udang seluas-luasnya 1 (satu) hektar. (2) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diperuntukan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.
BAB III ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI Pasal 3 (1) Alokasi bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dengan mempertimbangkan usulan kebutuhan yang diajukan oleh Kecamatan serta alokasi pupuk bersubsidi tahun 2010 yang telah ditetapkan pemerintah. (2) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirinci menurut Kecamatan, jenis dan jumlah, seperti tercantum pada Lampiran Peraturan ini. (3) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dirinci lebih lanjut menurut kecamatan, jenis, jumlah dan sebaran bulanan yang disahkan dengan Peraturan Bupati. (4) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), agar memperhatikan usulan yang diajukan oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan dan/atau udang berdasarkan RDKK yang disetujui oleh Petugas Teknis, Penyuluh atau Kepala Cabang Dinas (KCD) setempat. (5) Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Badung, Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung wajib melaksanakan pembinaan kepada kelompok tani untuk menyusun RDKK sesuai luas areal usaha tani dan/atau kemampuan penyerapan pupuk di tingkat petani diwilayahnnya.
6 22222 BAB IV PENYALURAN DAN HET PUPUK BERSUBSIDI Pasal 4 (1) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), terdiri atas pupuk anorganik dan pupuk organik yang diproduksi dan atau diadakan oleh Produsen. (2) Produsen pemegang rayon di Kabupaten Badung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Pupuk Kalimantan Timur dan PT Petrokimia Gresik. Pasal 5 (1) Pelaksanaan pengadaan pupuk bersubsidi sampai ke penyalur Lini IV dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk sektor Pertanian. (2) Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di penyalur Lini IV ke petani atau ke kelompok tani diatur sebagai berikut : a. penyaluran pupuk di tingkat penyalur Lini IV berdasarkan RDKK sesuai wilayah tanggungjawabnya; b. penyaluran pupuk sebagaimana dimaksud pada huruf a mempertimbangkan jumlah pupuk bersubsidi yang telah ditetapkan dijabarkan dalam Lampiran Peraturan Bupati. (3) Untuk kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi Lini IV kepetani atau kelompok tani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Badung, Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung melakukan pendataan RDKK diwilayahnya, sebagai dasar pertimbangan dalam pengalokasian pupuk bersubsidi yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati. (4) Optimalisai pemanfaatan pupuk bersubsidi di tingkat petani/kelompok tani dilakukan melalui pendampingan penerapan pemupukan berimbang spesifikasi lokasi oleh penyuluh. (5) Pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi di penyalur Lini IV ke petani dilakukan oleh petugas pengawas yang ditunjuk sebagai satu kesatuan dari Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) di Kabupaten. Pasal 6 (1) Kemasan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), harus diberi label tambahan yang berwarna merah yang bertuliskan : Pupuk Bersubsidi Pemerintah Barang Dalam Pengawasan
Mudah dibaca dan tidak mudah hilang .
7 22222 (2) Penggantian kemasan pupuk akibat penambahan tulisan pada label sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan oleh produsen pupuk selambat-lambatnya sampai bulan April 2010. Pasal 7 (1) Penyalur di Lini IV yang ditunjuk harus menjual pupuk bersubsidi sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET). (2) Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut : a. b. c. d. e. f. g.
Pupuk urea Pupuk ZA Pupuk Superphos Pupuk NPK Ponska (15:15:15) Pupuk NPK Pelangi (20:10:10) Pupuk NPK Kujang (30:6:8) Pupuk Organik
= = = = = = =
Rp. 1.200,-/kg Rp. 1.050,-/kg Rp. 1.550,-/kg Rp. 1.750,-/kg Rp. 1.830,-/kg Rp. 1.586,-/kg Rp. 500,-/kg
(3) Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam kemasan 50 kg, 40 kg atau 20 kg yang dibeli oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan dan atau udang di penyalur Lini IV secara tunai. Pasal 8 (1) Produsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), distributor dan penyalur di Lini IV wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani, pekebun, peternak, dan pembudidaya ikan dan/atau udang di wilayah tanggungjawabnya sesuai alokasi yang telah ditetapkan. (2) Untuk menjamin ketersediaan pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perlu dilakukan fleksibilitas penyaluran yang dilaksanakan melalui koordinasi dengan Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Badung dan bagi daerah-daerah yang penyerapan pupuknya telah melebihi alokasinya, maka dapat dilakukan relokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
8 22222
BAB V PENGAWASAN DAN PELAPORAN Pasal 9 Produsen wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini I sampai Lini IV sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk sektor Pertanian.
Pasal 10 (1) Tim Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida di Kabupaten Badung wajib menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya kepada Bupati Badung. (2) Bupati menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pangawasan pupuk bersubsidi kepada Gubernur Bali.
BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 12 Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan/teknis akan ditetapkan oleh Bupati Badung.
Pasal 13 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Badung.
9 22222 Ditetapkan di Badung pada tanggal 5 Pebruari 2010 BUPATI BADUNG, ttd. ANAK AGUNG GDE AGUNG
Diundangkan di Badung pada tanggal 5 Pebruari 2010 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG, ttd. I WAYAN SUBAWA BERITA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2010 NOMOR 11
