BOURDIEU, NEOLIBERALISME, INTELEKTUAL DAN GERAKAN SOSIAL GLOBAL

22.1.2006 [471-485]

Bob Sugeng Hadiwinata

BOURDIEU, NEOLIBERALISME, INTELEKTUAL DAN GERAKAN SOSIAL GLOBAL ABSTRACT With the death of Pierre Bourdieu in 2002, the world has lost its most passionate and authoritative sociologist. Although politically Bourdieu was always on the Left, the early 1990s marked a sharp turn of his writings. Sickened by the tendency of Mitterrand's government in leaning to the Right, Bourdieu had become increasingly bolder and audacious in criticizing globalization and neoliberalism. What made him more frustrated was the fact that neoliberalism at least in France some other European countries was installed by those who claim to be socialist enthusiasts. In his last years, Bourdieu unleashed a volley of blistering attacks on conformism of both the media and intellectuals toward neoliberalism. His only hope was to contrive a global social movement This paper tries to show how important Bourdieu's critical perspective on neoliberalism in our attempt to understand the impact of globalization. It argues that Bourdieu's attack on neoliberalism and demand for a global social movement can help us to get a better understanding of globalization and antiglobalization movements

Key Words: Pierre Bourdieu l Neoliberalisme l Globalisasi l Intelektual l Masyarakat Sipil Global l Gerakan Sosial Global

471

MELINTAS 22.1.2006

Pierre Bourdieu (1930-2002): Intelektual dan Aktivis

L

ahir di daerah terpencil di Baratdaya Perancis, Bourdieu dididik sebagai seorang ahli filsafat. Pada masa Perang Kemerdekaan di Aljazair, Bourdieu justru datang ke negara tersebut untuk menjadi seorang guru ilmu sosial di sebuah sekolah di Algiers. Pengalamannya di Aljazair membuat Bourdieu melirik sosiologi sebagai bidang kajian yang lebih menarik perhatian. Bahkan buku pertama yang ditulisnya pada pertengahan dekade 1960-an berjudul Sociologie d'Algerie (Sosiologi Aljazair). Sejak saat itu Bourdieu lebih menempatkan diri sebagai sosiolog. Karya-karyanya yang fenomenal menempatkan Bourdieu sebagai seseorang yang secara 1 konsisten “menginvestigasi secara kritis kapitalisme modern”. Hal yang memotivasi Bourdieu dalam menulis karya-karyanya tidak lain adalah ketidaksetaraan (inequality). Adalah kegundahannya terhadap ketidaksetaraan yang terjadi pada masyarakat sekelilingnya itu yang mendorong Bourdieu untuk menulis sejumlah karya dalam bentuk monograf. Pada akhir dekade 1960-an Bourdieu mengupas ketidaksetaraan di lingkungan lembaga kemahasiswaan di Perancis dalam essaynya yang diberi judul Les Heritiers. Pengamatan kritisnya juga dialamatkan pada suasana kehidupan para dosen dalam karyanya yang berjudul La Reproduction. Kehidupan para gurubesar yang penuh dengan intrik politik juga tidak luput dari pengamatannya yang kemudian dia tulis dengan judul Homo Academicus. Seni dan budaya pun tidak luput dari perhatian Bourdieu dalam sejumlah karyanya, antara lain, adalah L'Amour de l'art, La Distinction dan Les Regles de l'art. Sepanjang hidupnya Bourdieu dikenal sebagai pemikir yang menghadirkan trilogi tidak sedikit juga sosiolog yang menyebutnya dengan istilah holy trinity yang terdiri dari habitus, capital dan field. Secara sederhana, “habitus” dapat didefinisikan sebagai “kumpulan prinsipprinsip dan disposisi-disposisi yang mengintegrasikan pengalaman masa lalu, kelas, gender, lingkungan sosial, bidang pekerjaan, dan sebagainya yang membentuk praktek, perbuatan, dan representasi seseorang dalam 2 berinteraksi dengan obyek maupun subyek di sekelilingnya”. Sedangkan “capital”, menurut Bourdieu adalah modal yang dapat dipergunakan sebagai senjata sekaligus pertaruhan oleh seseorang atau lembaga tertentu dalam perjuangan mereka untuk menguasai bidang-bidang tertentu. Jadi, “capital” hanya akan berfungsi bila ada “field” atau bidang-bidang tertentu 3 di mana “capital” tersebut dapat dipergunakan. Sedangkan “field” dapat diartikan sebagai “konfigurasi dari hubungan-hubungan obyektif antar 4 berbagai posisi”. Dalam setiap “field”, menurut Bourdieu, berbagai pihak

472

Bob Sugeng Hadiwinata: Bourdieu, Neoliberalisme

(terutama yang memiliki kekuasaan dan kapital) cenderung untuk memaksakan kehendak mereka sehingga konteks hubungan di dalam 5 “field” dapat bernuansa dominasi dan subordinasi. Secara politis, Bourdieu selalu berada di lingkaran “kiri” (Left). Hal yang memotivasinya untuk selalu berpikir kritis dan cenderung radikal adalah ketimpangan dan ketidakadilan yang muncul dalam masyarakat kapitalis modern (Eropa dan Amerika Utara). Kekecewaannya pada pemerintahan Francois Mitterand (1980-an), di mana dia menyebutnya sebagai “kaum sosialis yang menerapkan neoliberalisme” membuat Bourdieu nyaris frustrasi. Hal itu pula yang mendorong Bourdieu untuk menjadi aktivis dan bahkan mendorong para ilmuwan sosial untuk ikut menjadi aktivis dengan melakukan protes terhadap globalisasi yang makin memperluas pengaruh neoliberalisme. Bahkan dalam beberapa kesempatan dia terjun langsung ke lapangan memberikan dukungan kepada gerakan pemogokan besar-besaran, terutama pada masa pemerintahan Juppe. Dia juga aktif berbicara dan mengorganisasi kekuatan oposisi terhadap pemerintahan Jospin. Pada akhir hidupnya, Bourdieu bahkan aktif mengecam korupsi dan juga sikap konformisme (kompromis) yang ditujukkan para intelektual Perancis melalui esai-esainya di berbagai media 6 Perancis. Satu hal yang menjadi obsesi Bourdieu hingga akhir hayatnya adalah bagaimana membentuk semacam gerakan sosial global yang menggabungkan berbagai kekuatan: kaum intelektual, aktivis lingkungan hidup, gerakan buruh, aktivis sayap kiri, dan berbagai eksponen gerakan anti-neoliberalisme lainnya. Bourdieu tidak terlalu puas dengan kaum intelektual dewasa ini yang menurutnya cenderung “mendiamkan” berbagai ketimpangan, ketidakadilan, penindasan dan kerusakan lingkungan akibat globalisasi dan ekspansi neoliberalisme. Menurut dia, intelektual yang memiliki integritas dan tanggungjawab seharusnya bersuara (speak out) meneriakkan segala macam persoalan yang pada akhirnya menimbulkan dehumanisasi umat manusia. Kekecewaan juga dialamatkan pada kaum sosialis. Menurut Bourdieu, di Eropa dan tempattempat lain di dunia, sosialisme telah makin bergerak ke kanan. Keberpihakan mereka pada kalangan yang tidak beruntung (the disadvantaged) telah bergeser kepada kalangan pemilik modal. Bahkan di beberapa tempat di Eropa gerakan buruh seolah-olah tunduk kepada globalisasi. Hal ini terungkap di dalam dialog panjang Bourdieu dengan 7 seorang intelektual pemenang Hadiah Nobel dari Jerman, Gunther Grass. Kegundahan dan frustrasi pada diri Bourdieu sangat beralasan. Bagi

473

MELINTAS 22.1.2006

dia, neoliberalisme yang menciptakan berbagai ketidakadilan dan ketimpangan akan semakin berbahaya, terutama karena dewasa ini di beberapa tempat di Eropa kebijakan ekonomi neoliberal justru diimplementasikan oleh pemerintahan yang mengklaim sebagai rejim sosialis. Rasa frustrasi Bourdieu tidak saja muncul karena kaum sosialis telah terkooptasi oleh neo-liberalisme, tetapi juga karena negara telah dianggapnya gagal untuk berperan sebagai penjaga (watch dog) bagi ideologi sosialisme. Dengan demikian mudah dipahami jika Bourdieu mulai berpaling pada kekuatan-kekuatan di luar negara untuk memainkan peran sebagai pengawal ideologi sosialis yang lebih menjamin pemerataan dan kesetaraan. Kekuatan non-negara yang dilirik Bourdieu tidak lain adalah gerakan sosial pada skala global. Bagi Bourdieu, selama ini gerakan sosial seolaholah dibatasi oleh sekat-sekat batas negara, sehingga gemanya sangat lemah, seperti dikatakannya: Dewasa ini sesungguhnya telah muncul berbagai tekanan agar kaum sosial demokrat yang sedang berkuasa sungguh-sungguh menerapkan wacana sosialis. Tetapi, patut disayangkan bahwa gerakan kritis semacam itu ternyata masih sangat lemah, terutama karena aktivitasnya masih terbatas pada tingkat nasional saja. Pertanyaannya sekarang adalah: bagaimana caranya agar kita dapat membentuk aliansi gerakan sosial transnasional yang menyuarakan 8 wacana sosialis.

Sangat terasa bahwa Bourdieu mengharapkan terwujudnya sebuah gerakan transnasional yang mampu memberikan berbagai tekanan kepada neoliberalisme. Bagi dia, ketika negara dan bahkan lembaga-lembaga ekonomi dan keuangan internasional seperti International Monetary Fund (IMF), The World Bank, dan World Trade Organization (WTO) sudah terkooptasi oleh neoliberalism, maka jalan satu-satunya adalah mempersatukan para aktivis dan intelektual ke dalam suatu gerakan sosial transnasional yang memperjuangkan tegaknya wacana sosial-demokrat. Tulisan ini mencoba untuk menampilkan relevansi pandangan kritis Bourdieu terhadap neoliberalisme dalam upaya kita untuk memahami dampak globalisasi (yang disertai dengan proses penyebaran neoliberalisme sebagai satu-satunya norma ekonomi yang berlaku). Di samping itu, gagasan Bourdieu tentang gerakan sosial transnasional yang menggabungkan aktivis dan intelektual dapat membantu kita untuk membantu memahami kebangkitan gerakan-gerakan anti-globalisasi yang

474


makin meluas di berbagai tempat akhir-akhir ini. Tulisan ini akan dibagi menjadi tiga bagian. Setelah potret Bourdieu sebagai intelektual dan aktivis digambarkan pada bagian pertama, pembahasan akan beralih pada neoliberalisme dan kapitalisme global dan berbagai dampak yang ditimbulkannya. Pada bagian ini akan dibahas pula pandangan Bourdieu tentang dampak globalisasi yang semakin memperbesar jarak antara pihak yang “kuat” dan yang “lemah”. Bagian selanjutnya akan membahas kebangkitan gerakan perlawanan terhadap globalisasi sejak dari “pertempuran di Seattle” (Battle of Seattle) di negara bagian Washington, Amerika Serikat, pada tahun 1999. Bagi banyak pengamat, Battle of Seattle merupakan awal dari kebangkitan masyarakat sipil global (global civil society) dan sekaligus juga awal dari kemunculan gerakan sosial global (global social movement) yang menggabungkan masyarakat dari berbagai elemen untuk bersama-sama memperjuangkan ketimpangan sosial, ketidakadilan global, kerusakan lingkungan hidup, penindasan terhadap kaum perempuan, dan keserakahan korporasi bisnis. Neoliberalisme, Globalisasi dan Kebisuan Kaum Intelektual Praktek neoliberalisme, yang secara gencar dikampanyekan oleh negara-negara “Barat” dan berbagai lembaga ekonomi dan keuangan internasional sejak akhir Perang Dunia Kedua, telah menjadi semacam norma dasar perekonomian dunia. Neoliberalisme pada dasarnya menyerukan agar negara mengurangi secara signifikan campur tangannya dalam aktivitas ekonomi masyarakat. Bagi kaum neoliberalis, aktivitas ekonomi sebaiknya ditentukan oleh mekanisme pasar, karena pasar mengajarkan orang untuk berpikir rasional dengan menggunakan kalkulasi untung-rugi. Bagi mereka yang tidak mampu bersaing secara bebas, maka harus merelakan diri untuk digusur dari ajang kompetisi. Pada akhirnya, perekonomian akan dikuasai oleh mereka yang mampu berperilaku efisien, inovatif, memiliki akses teknologi dan modal, dan mampu berperan sebagai 9 penentu harga (price-setter). Pada dekade 1940-an, negara-negara besar terutama AS dan Inggris mencoba belajar dari krisis ekonomi pada dekade sebelumnya yang dikaitkan dengan sistem proteksionisme, sehingga membuat transaksi antar negara menjadi sangat mahal dan tidak efisien. Akibatnya, proteksionisme yang diwarnai campurtangan negara dan nasionalisme ekonomi telah saling mengisolasi masyarakat dunia sehingga perdagangan antar bangsa menjadi terhambat. Hal inilah yang mendorong para pengambil keputusan

475

MELINTAS 22.1.2006 10

untuk mempromosikan perdagangan bebas dan neoliberalisme. Sebagai produk abad pencerahan (enlightenment), neoliberalisme menjadi aturan standar dalam perdagangan antar negara. Sebagai contoh, bagi negara yang ingin menjadi anggota WTO (dan kemudian dapat ikut menikmati pembagian kuota ekspor), negara tersebut harus terlebih dahulu bersedia menerapkan neoliberalisme sebagai dasar kebijakan ekonominya. Hal inilah yang harus dilakukan China ketika menjadi anggota WTO pada tahun 2002, setelah sebelumnya selama puluhan tahun negara tersebut hanya boleh menjadi pengamat di dalam berbagai pertemuan GATT/WTO. Prinsip perdagangan bebas (free trade) yang ditentukan WTO sesungguhnya didasarkan pada asumsi ekonom liberal klasik, David Ricardo (1771-1823), yang berbicara mengenai keuntungan komparatif (comparative advantage). Dengan memakai upah buruh sebagai patokan, Ricardo melakukan komparasi keuntungan antar produk untuk menentukan tingkat efisiensi produksi suatu negara dalam memproduksi barang atau jasa tertentu. Negara yang dalam produknya mengeluarkan upah buruh serendah-rendahnya, menurut Ricardo, harus berspesialisasi 11 pada produk tersebut dalam melakukan transaksi internasional. Dengan demikian, neoliberalisme mengasumsikan bahwa prinsip perdagangan bebas akan mendorong negara-negara melakukan spesialisasi produksi pada produk-produk di mana mereka dapat membuat dengan efisien. Jika semua negara melakukan spesialisasi sesuai dengan keuntungan komparatif masing-masing, maka dalam perekonomian dunia akan terjadi sistem pembagian kerja internasional (international division of labour). Namun demikian, dalam prakteknya pembagian kerja internasional yang terjadi tampak melanggar prinsip keadilan (fairness) karena pada kenyataannya negara-negara maju menguasai produk dengan teknologi tinggi dan modal besar (sehingga memiliki nilai tambah yang tinggi), sementara negara berkembang terpaksa berkonsentrasi pada produk yang padat tenaga kerja dan teknologi yang relatif tidak rumit (sehingga menimbulkan kompetisi antar negara yang sangat luar biasa). Sebagai contoh, negara-negara seperti China, Thailand, Malaysia, Indonesia, Vietnam dan Kamboja saat ini harus saling bersaing keras untuk produk-produk tekstil, pakaian, alat olahraga, sepatu, asesoris, dan sebagainya. Akibat lebih lanjut dari struktur perdagangan internasional yang melanggar prinsip keadilan adalah makin melebarnya ketimpangan pendapatan antara negara maju dan negara berkembang. Di antara keompok masyarakat yang paling dirugikan tentu saja adalah kaum miskin, sebagaimana digambarkan oleh sebuah lembaga swadaya masyarakat

476


(LSM) internasional, Oxfam, di dalam laporannya: Aturan-aturan perdagangan internasional yang berlaku saat ini sangat merugikan kaum miskin. Negara maju dan korporasi bisnis besar selalu mendapat keuntungan yang tidak proporsional dari perdagangan internasional, dan mengakibatkan makin buruknya kondisi negara berkembang dan kelompok masyarakat miskin di dalamnya. Ketimpangan global pun makin melebar. Dalam setiap 1 dollar transaksi internasional, kelompok negara kaya mendapat 80 sen, kelompok menengah mendapat 17 sen, dan kelompok miskin 12 hanya mendapat 3 sen saja.

Maka, tidak mengherankan jika akhir-akhir ini neoliberalisme sebagai suatu norma ekonomi dianggap tidak memiliki sensitivitas terhadap kaum miskin dan tidak mendapat bagian yang sepantasnya dari transaksi internasional. Tidak dapat dipungkiri bahwa neoliberalisme disebarkan ke seluruh penjuru dunia melalui proses globalisasi. Thomas Friedman (1996) mendefinisikan globalisasi sebagai “kombinasi antara praktek perdagangan bebas, internet dan integrasi pasar modal internasional yang menghapus batas-batas negara dan mempersatukan dunia ke dalam sebuah mekanisme pasar yang tidak saja melibatkan transaksi dalam jumlah besar tetapi juga 13 mengandung unsur kompetisi yang brutal”. Walaupun pada awalnya globalisasi sering dipersepsi sebagai sebuah peristiwa yang bernuansa ekonomi semata (karena memang prosesnya berawal dari peningkatan transaksi ekonomi antar-negara sejak awal dekade 1970-an), pada perkembangan selanjutnya globalisasi juga dikaitkan dengan tiga hal penting: (1) ekonomi: transaksi ekonomi yang menisbikan batas negara; (2) budaya: dominasi budaya kosmopolitan (budaya pop, budaya Barat) yang mempengaruhi gaya hidup manusia; dan (3) keamanan: kerentanan manusia terhadap ancaman baru yang berskala (kriminal transnasional, terorisme, 14 perdagangan manusia, peredaran narkoba, dll.). Melihat karakter globalisasi yang mengedepankan persaingan bebas dan pasar bebas maka tidak terlalu sulit untuk menyimpulkan bahwa ideologi yang diusung oleh globalisasi adalah neoliberalisme, sebagaimana dikemukakan oleh sebuah laporan UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development): “Globalisasi tidak saja merupakan produk dari neoliberalisme, tetapi dia juga merupakan proses dan sekaligus alat yang 15 berfungsi untuk menyebarluaskan neoliberalisme”. Penyebaran neoliberalisme tidak lepas dari peran perusahaan transnasional (TNCs)

477

MELINTAS 22.1.2006

yang membuat transaksi perdagangan barang, jasa, surat-surat berharga dan mata uang antar negara menjadi lebih terbuka dan makin intensif. 16 Terlepas dari berbagai perdebatan pro-kontra mengenai TNCs, kehadiran mereka dalam melakukan relokasi industri (dari negara maju ke negara berkembang), standarisasi teknologi (melalui transfer teknologi), dan penciptaan lapangan kerja di negara-negara berkembang telah membuat hampir seluruh negara di dunia tidak kuasa untuk menolak kiprah TNCs. Namun demikian, peran TNCs dalam menghubungkan para produsen di negara-negara berkembang dengan para konsumen di negara-negara maju tidak selalu membawa dampak positif dalam hal menciptakan peluang bagi pertumbuhan perekonomian negara-negara berkembang, tetapi juga memberikan dampak negatif berupa terbukanya peluang bagi proses eksploitasi, di mana TNCs (yang didukung oleh modal besar dan kontrol terhadap teknologi) seringkali tampil sebagai “price setters” (pihak yang menetapkan harga), sementara produsen yang lemah di negara-negara berkembang hanya bertindak selaku “price takers” (pihak yang harus menerima penetapan harga). Dalam keadaan semacam ini, pembagian keuntungan menjadi tidak seimbang di mana porsi terbesar keuntungan direbut oleh TNCs, baru sisanya diberikan kepada pelaku ekonomi di negara berkembang. Situasi seperti ini pada gilirannya makin memperlebar kesenjangan pendapatan antara kelompok negara kaya dengan negara miskin. Jika kaum pekerja di negara berkembang dimasukkan ke dalam hitungan faktor produksi TNCs, maka situasinya tampak makin mengenaskan. Keadaan menyedihkan yang dialami kaum pekerja di negara miskin yang bekerja untuk sebuah perusahaan yang menyuplai produk bagi perusahaan transnasional ternama diilustrasikan dengan baik di dalam dokumen yang dipublikasi oleh sebuah organisasi non-pemerintah internasional, Oxfam International, Rigged Rules and Double Standards: Trade, Globalisation and Poverty (2002): Globalisasi seringkali menjelma dalam wujud yang sangat aneh. Pada tahun 1997 seorang perempuan dusun bernama Shawaz Begum meninggalkan desanya di bagian tenggara Bangladesh untuk mencari kerja di Dhaka. Kini dia tinggal di Ashulia, sebuah daerah kumuh di bagian utara Dhaka, hidup bergelut dengan kemiskinan. Shawaz menyewa sebuah gubuk kecil semi-permanen tanpa persediaan air bersih yang memadai. Enam hari dalam seminggu dia bekerja sebagai buruh di pabrik garmen milik investor Korea Selatan yang mensuplai produk untuk perusahaan terkenal mulai dari Adidas hingga Pierre

478


Cardin. Walaupun label produk perusahaan tersebut “made in Bangladesh”, tetapi benangnya didatangkan dari India, kainnya dari Taiwan dan Korea, kancingnya dari Indonesia, dan packingnya dari Cina. Untuk pekerjaannya itu, Shawaz mendapat gaji US$1,5 untuk 17 10 jam kerja dalam sehari.

Ilustrasi tersebut menunjukkan bahwa keterlibatan TNCs di negara miskin seperti Bangladesh ternyata tidak serta-merta berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat negara itu. Hal yang terjadi justru sebaliknya, TNCs mengeruk keuntungan besar dengan memanfaatkan upah buruh rendah, terutama untuk produk-produk yang padat tenaga kerja seperti alat elektronik ringan (radio, televisi, pesawat telepon, alat rumah tangga, dll.), tekstil, pakaian jadi, sepatu, aksesoris, dan sebagainya. Bagaimana Bourdieu melihat semua ini? Bagi dia, neoliberalisme adalah sebuah “revolusi konservatif ”, yakni sebuah revolusi yang tidak saja enigmatik (mengundang banyak pertanyaan) tetapi sekaligus juga kontradiktif karena berupaya untuk menampilkan nilai-nilai dan normanorma “masa lalu” dengan cara yang progresif. Revolusi ini dilakukan sedemikian rupa dengan cara-cara hegemonik, sehingga siapa pun yang berusaha menolaknya akan dicap sebagai kelompok “regresif ” 18 (terbelakang) dan kuno (old-fashioned). Selanjutnya, dalam sebuah karyanya (yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris setelah dia meninggal dunia) Bourdieu menyatakan bahwa dibalik retorika globalisasi tersimpan gagasan neoliberalisme yang kemudian menciptakan sejumlah bencana, antara lain: (1) fatalisme ekonomi (masyarakat membiarkan diri untuk terseret arus globalisasi); (2) penghancuran konsep negara sejahtera (welfare state) akibat gelombang privatisasi; (3) melebarnya kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin; (4) privatisasi pendidikan dan kesehatan cenderung meningkatkan biaya sehingga mendiskriminasi kaum miskin; (5) kerusakan lingkungan karena eksploitasi yang berlebihan; dan (6) institusionalisasi rasa 19 tidak aman bagi kaum pekerja akibat dominasi sektor bisnis. Untuk menghentikan berbagai akibat buruk tersebut, Bourdieu menyerukan (khususnya kepada kaum intelektual) untuk bergerak melawan neo-liberalisme. Bagi dia, para intelektual di seluruh dunia dan dari berbagai disiplin ilmu harus bersatu untuk mengembangkan sebuah critical discourse (wacana kritis) yang mengkritisi neoliberalisme terutama bahaya yang ditimbulkannya dan kemudian disampaikan kepada berbagai kalangan di luar kaum intelektual (pembuat kebijakan, pebisnis, buruh, petani, dan sebagainya). Tetapi, Bourdieu menyayangkan bahwa ternyata neoliberalisme justru telah membuat kaum intelektual bersikap “membisu”

479

MELINTAS 22.1.2006 20

(silent) dan tidak lagi mampu berpikir kritis. Lebih parah lagi, ternyata hampir semua kalangan seperti seniman, penulis, peneliti, dan bahkan media massa, menurut Bourdieu, telah terkooptasi oleh neo-liberalisme sehingga ideologi tersebut makin tumbuh subur tanpa ada penentangnya. Tidak sedikit para ilmuwan maupun seniman yang terbelenggu oleh neoliberalisme, dimana karya-karya mereka lebih dituntun oleh semangat “komersialisme” daripada “profesionalisme” sehingga melahirkan produkproduk yang cenderung bersifat murahan dan tidak bercita-rasa (cheap and 21 tasteless). Intelektual dan Gerakan Sosial Global Peran apakah dari kaum intelektual yang diharapkan oleh Bourdieu dalam rangka melawan arus globalisasi dan ekspansi neoliberalisme? Bourdieu mengharapkan kaum intelektual dapat membentuk semacam aliansi dengan melibatkan kelompok lain seperti misalnya aktivis lingkungan hidup, aktivis gender, para pendukung kampanye fair trade, para aktivis ekstrim kiri, kaum buruh, dan sebagainya untuk secara frontal menentang neoliberalisme. Bagi Bourdieu, kaum intelektual sesungguhnya berpotensi untuk menjadi penggerak bagi terbentuknya aliansi gerakan anti-globalisasi dan anti-neoliberalisme pada skala transnasional dengan cara mengembangkan wacana kritik dan perlawanan. Tetapi Bourdieu tidak bermaksud mengajak kaum intelektual untuk menjadi apa yang disebut oleh sosiolog Todd Gitlin dengan “intelektual publik” (public intellectuals) yang memanfaatkan media massa (cetak maupun elektronik) dalam upaya mereka untuk mempengaruhi para pembuat keputusan dan bahkan publik. Berbeda dengan Gitlin, Bourdieu lebih mengutamakan keterlibatan intelektual pada gerakan sosial, daripada sebagai individu yang menjadi konsumsi media massa, sebagaimana dikatakannya: “intellectuals (should) enter the terrain of politics without forsaking his or her exigencies and competencies as a researcher (kaum intelektual seharusnya masuk ke tataran politik tanpa 22 pretensi untuk menunjukkan kompetensinya sebagai peneliti”. Jadi, Bourdieu menginginkan agar kaum intelektual mampu menempatkan diri (duduk sama rendah, berdiri sama tinggi) bersama-sama dengan para aktivis atau bahkan kaum petani maupun buruh, dan menghindari arogansi intelektual. Harapan Bourdieu tentang peran intelektual dalam membangun gerakan sosial dilandasi oleh ketidakpercayaannya kepada para politisi yang dianggapnya telah “terbeli” oleh neoliberalisme. Di Perancis, misalnya,

480


sejak akhir 1980-an pemerintahan Francois Miterrand telah jauh menyeleweng dari gagasan sosial-demokrat yang dicanangkannya. Pengurangan dan penghapusan berbagai jaminan sosial telah memporakporandakan “welfare state” yang menjadi ciri dari negara sosial-demokrat. Di Inggris pun, naiknya Toni Blair dari Partai Buruh (dengan ideologi New Labour-nya) ternyata telah menggeser ideologi dari “kiri” ke arah “kanan”. Walaupun dibungkus dengan gagasan “Third Way” (sebagaimana dikemukakan Anthony Giddens), tidak pelak lagi Partai Buruh Inggris saat ini telah menjadi konservatif dengan mendahulukan kepentingan pengusaha di atas kepentingan buruh dan mengeluarkan sejumlah kebijakan yang menurunkan kualitas jaminan sosial bagi warga yang tidak mampu, terutama di sektor kesehatan. Jika negara sudah dipandang tidak lagi mampu menjaga ideologi sosialdemokrat, lalu siapakah yang harus menjaganya? Bourdieu pun mulai berpaling pada aktor-aktor “non-negara”. Sekalipun dia tidak pernah secara eksplisit menggunakan istilah “civil society” (masyarakat sipil), tetapi dia melihat pada aktor-aktor non-negara yang melalui gerakan sosial (social movement) menjadi motor penggerak bagi aksi-aksi melawan dominasi neoliberalisme. Bagi Bourdieu, gerakan sosial inilah yang berpotensi untuk merevitalisasi prinsip sosial-demokrat. Sayangnya, Bourdieu melihat bahwa gerakan sosial melawan neoliberalisme yang ada sekarang ini masih sangat bersifat lokal dan sporadis. Upaya untuk memperluas jaringan gerakan sosial semacam ini di tingkat Eropa dan bahkan dunia, kalaupun ada, masih 23 sangat bersifat tentatif. Namun demikian, perkembangan selanjutnya menunjukkan prospek yang lebih baik bagi gerakan perlawanan terhadap neo-liberalisme. Dimulai dari perlawanan terhadap protes besar-besaran terhadap pertemuan WTO pada Nopember 1999 di Seattle, Washington, yang melibatkan berbagai aktivis buruh, lingkungan hidup, sosialis, dan intelektual dari seluruh dunia. Fenomena yang melibatkan sekitar 35,000 demonstran dan dikenal dengan sebutan “battle of Seattle” itu pada dasarnya menuntut reformasi struktural 24 (pengurangan peran negara industri maju) dan bahkan pembubaran WTO. Protes yang ditandai dengan bentrok fisik dengan aparat keamanan AS itu menandai kebangkitan “global civil society” (masyarakat sipil global). Sepanjang 2000-2005 aksi serupa terus berlanjut menyertai berbagai pertemuan lembaga keuangan dan ekonomi internasional seperti yang terjadi di Praha (2000), Jenewa (2001), Doha (2002), Melbourne (2003), Davos (2005), Seoul (2005) dan Hong Kong (2006), di mana para penentang globalisasi dan neoliberalisme bersatu menyerukan pembubaran

481

MELINTAS 22.1.2006

lembaga-lembaga ekonomi internasional yang berperan sebagai agen yang menyebarluaskan neoliberalisme. Patut disayangkan bahwa Bourdieu meninggal dunia justru ketika masyarakat sipil global mulai terbentuk (on the making). Apakah masyarakat sipil global (MSG), dan apa yang dapat dilakukan untuk menjadikan dunia lebih adil, merata dan damai? Alejandro Colas mendefinisikan “global civil society” sebagai “sebuah ruang sosial yang diwarnai oleh mobilisasi kolektif untuk memperjuangkan perubahan tatanan sosial-ekonomi melalui 25 advokasi, protes dan demonstrasi”. Masyarakat sipil global (MSG) sesungguhnya bukan merupakan fenomena yang sama sekali baru. Pada generasi sebelumnya (1930-an dan 1960-an), gerakan MSG lebih bersifat ideologis sehingga lebih didominasi oleh gerakan buruh dan aktivis MarxisSosialis. Pada generasi berikutnya (1970-an dan 1980-an), MSG lebih menekankan pada solidaritas dunia ketiga yang menuntut penghapusan kolonialisme dan imperialisme. Generasi ketiga dari MSG (1990-an hingga saat ini) tumbuh akibat repon terhadap globalisasi sehingga melibatkan berbagai aktor non-negara, terutama organisasi non-pemerintah. Dasar perjuangan dari MSG generasi ketiga tidak lagi perebutan kekuasaan, tetapi penolakan terhadap norma-norma yang ada, sehingga tidak sedikit yang 26 menyebut mereka sebagai gerakan “rejectionist”. MSG sebagai sebuah gerakan transnasional makin berpeluang untuk mencapai apa yang dicita-citakan oleh Bourdieu sebagai sebuah aliansi gerakan lintas kelompok dan lintas negara karena makin berkembangnya berbagai jaringan organizasi non-pemerintah dan tumbuhnya berbagai forum yang menggagas berbagai isu spesifik seperti penegakan hak azasi manusia, degradasi lingkungan, kesetaraan gender, praktek fair trade, pemberdayaan kaum miskin, pengampunan hutang negara-negara miskin, perdagangan manusia, perang melawan terorisme, dan sebagainya. Di dalam bukunya, Power in Movement, Sidney Tarrow menyatakan bahwa: “sebuah gerakan sosial berpeluang untuk terus berkembang apabila gerakan tersebut mampu memberikan semacam insentif kepada para pendukungnya untuk membentuk kelompok-kelompok baru dan (bagi yang sudah memiliki kelompok) dapat mempertajam ideologi 27 perjuangannya”. Ekspansi jaringan dan banyaknya forum organisasi non-pemerintah internasional telah menyediakan semacam insentif bagi berbagai individu maupun organisasi untuk terlibat di dalam gerakan sosial global. Di Amerika Latin, misalnya, determinasi dan keseriusan individu dan organisasi non-pemerintah untuk menekan lembaga keuangan

482


internasional seperti The World Bank dan IMF (International Monetary Fund) untuk tidak lagi berperan sebagai agen neoliberalisme semakin meningkat dari waktu ke waktu. Di Brazil, IFM (Multilateral Financial Institution) sebuah jaringan masyarakat sipil yang khusus menyoroti masalah finansial berhasil menekan The World Bank dan IMF untuk tidak terlalu mengintervensi kebijakan ekonomi negara tersebut dalam upayanya 28 untuk mengatasi krisis ekonomi. Sementara itu di Asia, berbagai organisasi non-pemerintah lokal dan kelompok-kelompok masyarakat sipil mampu mempengaruhi negara-negara maju dan juga lembaga keuangan internasional untuk mempertimbangkan bahwa kaum miskin pada dasarnya creditworthy (layak diberi pinjaman modal usaha) dan bahwa pemulihan ekonomi harus memperhatikan prioritas sosial dan realitas 29 politik agar tidak menimbulkan gejolak sosial-politik. Saat ini, tidak sedikit kaum intelektual di kedua wilayah tersebut di atas yang ikut membidani kelahiran organisasi-organisasi non-pemerintah yang kemudian berperan dalam membantu para pelaku ekonomi kecil yang tersisih dari kancah ekonomi pasar akibat arus globalisasi dan ekspansi neoliberalisme yang lebih menguntungkan pemain dengan modal besar dan mendominasi akses teknologi. Di Bangladesh, Mohammad Yunus adalah seorang intelektual yang kemudian menerjunkan diri ke dalam aktivitas ekonomi akar-rumput (grassroots economy) dengan membentuk Grameen Bank, sebuah lembaga keuangan yang khusus memberikan pinjaman non-kolateral kepada kaum miskin (terutama perempuan). Di Thailand, tidak sedikit kaum intelektual yang melibatkan diri dalam berbagai gerakan penolakan pembangunan bendungan di wilayah Thailand bagian utara. Di Indonesia pun, kaum intelektual pernah bergulat dengan aktivitas gerakan sosial terutama pada masa Orde Baru sebagaimana tampak pada gerakan pro-demokrasi, solidaritas korban Waduk Kedung Ombo, gerakan buruh, dan sebagainya. Setelah reformasi, kaum intelektual Indonesia mulai terjebak ke dalam suasana “public intelectualism”, di mana mereka berlomba-lomba untuk mengekspose diri di dalam berbagai media massa (cetak maupun elektronik). Bahkan tidak sedikit di antara mereka yang sengaja atau tidak menampilkan arogansi intelektual mereka di hadapan publik. Tentu saja peran semacam ini sangat jauh dari yang dicita-citakan Bourdieu di mana intelektual bisa menempatkan diri sebagai bagian dari masyarakat sipil. Bob Sugeng Hadiwinata Centre for European Studies (PACES) Parahyangan Catholic University, Bandung

483

MELINTAS 22.1.2006

End Notes: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

25.

Anonim. “Pierre Bourdieu (1930-2002)”. New Left Review. No.14, April 2002. Pierre Bourdieu. The Logic of Practice. Cambridge: Polity Press, 1990, hal.53. Pierre Bourdieu. “Some Properties of Field”. (Diterjemahkan oleh Richard Nice). Sociology in Question Vol.28:No.2, hal. 72-77. Pierre Bourdieu dan Lois J.D. Wacquant. An Invitation to Reflexive Sociology. (Chicago: University of Chicago Press, 1992), hal.97. Ibid. Anonim. “Pierre Bourdieu (1930-2002) … op cit. Transkip dari dialog antara Pierre Bourdieu dan Gunther Grass dapat dilihat pada jurnal New Left Review nomor 4, Maret-April 2002, hal.63-77. Gunther Grass dan Pierre Bourdieu. “The Progressive Restoration: A FrancoGerman Dialogue”. New Left Review, No.14, April 2002, hal.66. Bob S. Hadiwinata dan Aknolt K. Pakpahan, Fair Trade: Gerakan Perdagangan Alternatif. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hal.46. Bob S. Hadiwinata. Politik Bisnis Internasional . (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2002), hal.195. Ibid., hal.62-63. Laporan Oxfam-International sebagaimana dikutip oleh Bob S. Hadiwinata dan Aknolt K. Pakpahan. op cit., hal.9. Thomas Friedman. “Revolt of the Wannabes: Globalization Suffers a Backlash”. The New York Times, 7 February 1996. Lihat, misalnya, Helen O'Neill. “Globalization, Competitiveness and Human Security: Challenges for Development Policy and Institutional change”. Dalam Cristobal Kay (ed.). Globalization, Competitiveness and Human Security. (London: Frank Cass, 1997), hal.21-22. UNCTAD. Globalization and Liberalization. Laporan untuk Sekretaris Jendral pada Konferensi ke-9. (Paris: UNCTAD, 1996), hal.7. Mengenai perdebatan pro-kontra tentang TNCs dapat dilihat pada Bob S. Hadiwinata. Politik Bisnis ... op cit., Bab VII. Oxfam International. Rigged Rules and Double Standards: Trade, Globalisation a n d the Fight Against Poverty. (New York: Oxfam International, 2002). hal.31. Gunter Grass dan Pierre Bourdieu. “The Progressive Restoration: a FranceGerman Dialogue”. New Left Review. No.14, April 2002, hal.65. Pier re Bourdieu. Firing Back: Against the Tyranny of the Market (diterjemahkan oleh Loic Wacquant). (New York: The New Press, 2003), hal.77-82. Gunter Grass dan Pierre Bourdieu. op cit., hal.68. Pierre Bourdieu. Firing Back … op cit., hal, 68. Ibid., hal.18. Gunter Grass dan Pierre Bourdieu. op cit., hal.66. Alexander Cockburn dan Jeffrey St. Clair. “So Who did Win in Seattle? Liberals Rewrite History”. Dalam Eddie Yuen, George Katsiaficas dan Daniel Burton Rose. The Battle of Seattle: The New Challenge to Capitalist Globalization. (New York: Soft Skull Press, 2001), hal.94. Alejandro Colas. International Civil Society: Social Movements in World Politics.

484

Bob Sugeng Hadiwinata: Bourdieu, Neoliberalisme (Cambridge: Polity Press 2002), hal.75. 26. Ibid., hal.82. 27. Sidney Tarrow. Power in Movement: Social Movements, Collective Actions and Politics. (Ithaca: Cornell University Press, 1994), hal.157. 28. Manuel Chiriboga. “Latin American NGOs and the IFIs”. Dalam J.A. Scholte dan A. Schnabel (eds.). Civil Society and Global Finance. (London: Routledge 2002). 29. John D. Clark. “The World Bank and Civil Society”. Dalam J.A. Scholte dan A. Schnabel (eds.). Civil Society and Global Finance. (London: Routledge 2002), hal.120.

485

BOURDIEU, NEOLIBERALISME, INTELEKTUAL DAN GERAKAN SOSIAL GLOBAL

Recommend Documents