BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA No.479, 2010
KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA. Surat Rekomendasi. Surat Izin Operasional. Badan Usaha Jasa Pengamanan.
PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2010 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN AUDIT UNTUK PENERBITAN SURAT REKOMENDASI DAN SURAT IZIN OPERASIONAL BADAN USAHA JASA PENGAMANAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, Menimbang
: a. bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri; b. bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam mengemban fungsi Kepolisian, dibantu oleh bentukbentuk pengamanan swakarsa yang dilakukan oleh masyarakat, baik yang dikelola masyarakat sendiri maupun badan usaha jasa pengamanan; c. bahwa badan usaha jasa pengamanan dalam kegiatannya wajib memiliki izin operasional dan pengawasan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia;
www.djpp.depkumham.go.id
2010, No.479
2
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Tata Cara Pelaksanaan Audit untuk Penerbitan Surat Rekomendasi dan Surat Izin Operasional Badan Usaha Jasa Pengamanan; Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168); 2. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia; 3. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Organisasi, Perusahaan dan/atau Instansi/ Lembaga Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 50); MEMUTUSKAN:
Menetapkan
: PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN AUDIT UNTUK PENERBITAN SURAT REKOMENDASI DAN SURAT IZIN OPERASIONAL BADAN USAHA JASA PENGAMANAN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan: 1.
Kepolisian Negara Republik Indonesia selanjutnya disingkat Polri adalah alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
www.djpp.depkumham.go.id
3
2010, No.479
2.
Asesmen adalah sebuah proses pengumpulan informasi yang terus menerus berlangsung untuk menilai/mengukur performansi terhadap Badan Usaha Jasa Pengamanan.
3.
Audit adalah proses kegiatan yang bertujuan untuk meyakinkan tingkat kecocokan antara satu kondisi yang menyangkut kegiatan dari suatu entitas dengan kriterianya, dilakukan oleh tim audit yang berkompeten dengan mendekatkan dan mengevaluasi bukti-bukti pendukungnya secara sistematis, analisis, kritis dan selektif guna memberikan pendapat atau kesimpulan dan rekomendasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
4.
Auditee adalah seorang pejabat dalam satu organisasi yang mendapat mandat kewenangan dari pimpinan untuk melaksanakan interaksi dengan Auditor.
5.
Pengawasan adalah proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kelayakan pembinaan dan operasional badan usaha jasa pengamanan.
6.
Badan Usaha Jasa Pengamanan yang selanjutnya disingkat BUJP adalah perusahaan jasa yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang bergerak di bidang industri pengamanan meliputi jasa-jasa konsultasi keamanan, penerapan peralatan keamanan, pendidikan dan pelatihan keamanan, kawal angkut uang dan barang berharga, penyediaan tenaga pengamanan dan penyediaan satwa untuk pengamanan.
7.
Surat Rekomendasi yang selanjutnya disingkat SR adalah surat keterangan sebagai persyaratan untuk mendapatkan izin operasional BUJP yang diterbitkan oleh Kepolisian Daerah (Polda) setempat sesuai keberadaan badan usaha tersebut beroperasi.
8.
Surat Izin Operasional yang selanjutnya disingkat SIO adalah surat yang berisi keterangan bahwa pemegang surat diberikan izin untuk menjalankan aktivitas usaha sebagai perusahaan jasa di bidang pengamanan.
9.
Tim Audit adalah kelompok kerja yang dibentuk oleh Polri yang bertugas melakukan audit terhadap BUJP dalam rangka penerbitan SR dan SIO.
10. Laporan audit adalah hasil audit yang dilakukan oleh Tim Audit berisi fakta dan data yang ditemukan pada saat pelaksanaan audit di tempat kerja/usaha sebagai dasar untuk menilai kelayakan penerbitan SR dan/atau SIO.
www.djpp.depkumham.go.id
2010, No.479
4
Pasal 2 Tujuan dari peraturan ini : a. sebagai pedoman dalam pelaksanaan audit untuk penerbitan SR dan SIO serta pengawasan operasional BUJP; b. terlaksananya audit secara objektif, akuntabel dan profesional; dan c. adanya kepastian pelayanan penerbitan SR dan SIO. Pasal 3 Prinsip-prinsip dalam peraturan ini: a. legalitas, yaitu dalam melaksanakan audit terhadap BUJP harus disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. profesionalitas, yaitu dalam pelaksanaan audit terhadap BUJP dilakukan oleh orang yang memiliki keahlian di bidang manajemen jasa pengamanan; c. akuntabilitas, yaitu dalam pelaksanaan audit terhadap BUJP harus dapat dipertanggungjawabkan; d. transaparan, yaitu dalam pelaksanaan audit terhadap BUJP dilakukan secara terbuka dengan tidak melanggar prinsip-prinsip kerahasiaan; dan e. nesesitas, yaitu dalam pelaksanaan audit terhadap BUJP dilakukan sesuai dengan kepentingan internal BUJP. Pasal 4 Audit berfungsi sebagai: a. penilaian terhadap reliabilitas (keandalan) dan integritas informasi pembina dan operasional BUJP; b. penilaian terhadap kelayakan operasional BUJP; c. pengujian, pengawasan dan evaluasi seluruh aktivitas BUJP; dan d. pemenuhan persyaratan penerbitan SR dan SIO. BAB II TIM AUDIT Bagian Kesatu Pembentukan Pasal 5 (1) Tim Audit BUJP dibentuk oleh:
www.djpp.depkumham.go.id
5
2010, No.479
a. Karobimmas Polri pada tingkat Mabes Polri; dan b. Karobinamitra pada tingkat Polda. (2) Tim Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. 1 (satu) orang ketua, yang dijabat oleh Perwira Menengah (Pamen) Polri dari pengemban fungsi Binkamsa; b. 1 (satu) orang wakil ketua merangkap anggota, yang dijabat oleh Perwira Polri dari pengemban fungsi Binkamsa; c. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota, yang dijabat oleh perwira Polri yang ditunjuk; dan d. 2 (dua) orang anggota, personel Polri dari fungsi teknis terkait yang ditunjuk. (3) Tim Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diprioritaskan yang telah mendapatkan pelatihan teknis audit. Bagian Kedua Tugas Pasal 6 Tim Audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 bertugas: a. mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan objek audit; b. melakukan penilaian objek audit terhadap: 1. kelengkapan dan kesesuaian dokumen; 2. performansi (kesiapan), meliputi: a) sistem metoda referensi; b) personel; dan c) materiil, fasilitas dan jasa. c. melakukan pengawasan pembinaan dan operasional BUJP; d. mengisi lembar format isian Audit; e. menandatangani lembar format isian Audit bersama-sama dengan Auditee; f. melakukan analisis dan evaluasi data dan informasi yang ditemukan; g. membuat laporan hasil Audit yang memuat kesimpulan kelayakan BUJP; dan h. mengamankan dokumen yang terkait dengan kegiatan Audit.
www.djpp.depkumham.go.id
2010, No.479
6
Pasal 7 (1) Tim Audit Mabes Polri melakukan Audit terhadap Kantor Pusat BUJP yang mempunyai wilayah usaha lebih dari satu Polda. (2) Tim Audit Polda melaksanakan Audit terhadap semua BUJP yang berada di daerahnya. BAB III AUDIT Bagian Kesatu Objek Audit Pasal 8 Objek Audit digolongkan menjadi: a. usaha jasa konsultasi keamanan (security consultancy); b. usaha jasa penerapan peralatan keamanan (aplied security devices); c. usaha jasa pendidikan dan latihan keamanan (security education and training); d. usaha jasa kawal angkut uang dan barang berharga (cash in transit and valuables security transport); e. usaha jasa penyediaan tenaga pengamanan (guard services); dan f. usaha jasa penyediaan satwa untuk pengamanan (K9 services). Bagian Kedua Kewajiban Objek Audit Pasal 9 Dalam pelaksanaan Audit, objek Audit wajib: a. menyiapkan pejabat struktural yang mendapat kewenangan penuh dari manajemen untuk berperan selaku Auditee; b. menyiapkan personel teknis di bidangnya, selama kegiatan audit berlangsung; c. memberikan data dan dokumen yang dibutuhkan Tim Audit; d. memberikan jawaban sesuai data dan fakta atas pertanyaan Tim Audit; dan e. menandatangani lembar format isian Audit yang telah diisi oleh Tim Audit.
www.djpp.depkumham.go.id
7
2010, No.479
Bagian Ketiga Materi Audit Pasal 10 Materi Audit terdiri dari: a. umum; dan b. khusus. Pasal 11 Materi Audit umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, terdiri dari: a. kelompok kelengkapan dan kecocokan entitas BUJP, meliputi identitas, alamat domisili, administrasi umum, pimpinan dan staf perusahaan, serta sarana kerja pokok; b. kelompok kesiapan operasional, meliputi sarana prasarana, peraturan perundang-undangan yang terkait, dokumen yang menyangkut legalitas peralatan dan kompetensi personel, serta materiil, fasilitas dan jasa (Matfasjas); dan c. kelompok pengawasan, meliputi pencapaian target dari rencana kegiatan, perlindungan personel/aset/kegiatan dan sertifikat standar mutu yang dimiliki, serta komplain dari pengguna jasa (pelanggan). Pasal 12 Materi Audit khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, meliputi: a. kompetensi spesialisasi tenaga ahli untuk badan usaha yang bergerak di bidang jasa konsultasi keamanan; b. surat rekomendasi hasil uji coba oleh Biro Penelitian dan Pengembangan Polri dan/atau sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI) pada sistem peralatan yang diperniagakan, serta otorisasi dari produsen sistem peralatan pengamanan, untuk badan usaha yang bergerak di bidang jasa penerapan peralatan keamanan; c. sarana dan prasarana yang sesuai dengan standar peruntukannya, program pelatihan dan instruktur yang mempunyai kompetensi di bidang pengajarannya, untuk badan usaha yang bergerak di bidang jasa pendidikan dan latihan keamanan; d. sarana angkutan khusus (armored carrier) dan ruang khusus penyimpanan/penyortiran uang (strong vault), dengan spesifikasi teknis
www.djpp.depkumham.go.id
2010, No.479
8
yang sesuai dengan peruntukannya untuk badan usaha yang bergerak di bidang jasa kawal angkut uang dan barang berharga; e. kualifikasi para anggota Satpam yang dikelolanya harus sesuai dengan kualifikasi, serta jaminan perlindungan (peralatan khusus dan asuransi) untuk badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyediaan tenaga pengamanan; f. fasilitas kandang, perawatan, pawang (handler) dan tempat pelatihan, serta rekomendasi terhadap satwa dan pawang (handler) dari Subdit Satwa Ditsamapta Polri untuk badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyediaan satwa; dan g. surat rekomendasi tentang kompetensi dan wilayah kerjanya yang dikeluarkan oleh Karobimmas Polri untuk badan usaha jasa pengamanan yang karena kebutuhannya perlu menggunakan tenaga kerja asing. Bagian Keempat Teknik Audit Pasal 13 (1) Teknik Audit meliputi: a. pencocokan dokumen; b. assesmen/observasi langsung terhadap suatu instalasi, kegiatan di lapangan; c. wawancara; d. pengisian lembar format isian audit, penghitungan dan penilaian; dan e. verifikasi. (2) Lembar format isian Audit, penghitungan dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan peraturan ini. BAB IV PELAKSANAAN AUDIT Bagian Kesatu Kegiatan Audit Pasal 14 Rangkaian kegiatan Audit meliputi:
www.djpp.depkumham.go.id
9
2010, No.479
a. Audit kelengkapan; b. Audit kecocokan; c. Audit kesiapan; dan d. Audit pengawasan. Pasal 15 (1) Audit kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a merupakan proses Audit yang dilakukan untuk memastikan semua dokumen yang dipersyaratkan untuk penerbitan SR/SIO telah dipenuhi oleh: a. BUJP baru; b. BUJP yang melakukan perluasan daerah operasional (cabang); dan c. BUJP yang melakukan perubahan identitas/profil perusahaan. (2) Dalam hal hasil Audit kelengkapan tidak terpenuhi, tidak dapat dilakukan rangkaian kegiatan Audit selanjutnya. Pasal 16 (1) Audit kecocokan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b merupakan proses audit kelanjutan dari Audit kelengkapan yang bertujuan untuk mencocokkan keaslian dokumen dengan fakta fisik dari isi dokumen yang dipersyaratkan bagi BUJP baru. (2) Dalam hal hasil Audit kecocokan tidak terpenuhi, tidak dapat dilakukan rangkaian kegiatan Audit selanjutnya. Pasal 17 Audit kesiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c merupakan kelanjutan dari Audit kecocokan untuk BUJP baru, untuk mendapatkan materi keterangan dan parameter/variabel yang dibutuhkan dengan cara melakukan kegiatan: a. pengamatan; b. tanya jawab; c. pencocokan; d. penelitian; dan e. assesmen langsung di lapangan.
www.djpp.depkumham.go.id
2010, No.479
10
Pasal 18 Audit pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d merupakan proses Audit yang dilakukan secara berkala, sebagai pelaksanaan tugas struktural fungsi Bimmas yang bertujuan untuk: a. memastikan BUJP beroperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku; b. pembinaan teknis; dan c. memberikan penilaian kelayakan pemberian SR sebagai persyaratan perpanjangan SIO. Bagian Kedua Penilaian Pasal 19 (1) Penilaian Audit dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif. (2) Penilaian kuantitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam lembar format isian Audit yang berkaitan dengan data dan fakta yang ditemukan. Pasal 20 (1) Penilaian kuantitatif terhadap Audit kelengkapan dan kecocokan meliputi ada atau tidaknya objek/variabel dari materi Audit. (2) Nilai akhir Audit kelengkapan dan kecocokan sekurang-kurangnya mencapai 85%. Pasal 21 (1) Penilaian kuantitatif terhadap Audit kesiapan dan pengawasan meliputi: a. ada atau tidaknya objek/variabel dari materi Audit, dengan nilai: 1. ada = 1; dan 2. tidak ada = 0; b. kondisi objek/variabel dari materi Audit, dengan nilai: 1. baik = 3; 2. cukup = 2; dan 3. kurang = 1. (2) Besaran bobot objek/variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh besarnya pengaruh dari masing-masing variabel tersebut terhadap kelompoknya sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan peraturan ini.
www.djpp.depkumham.go.id
11
2010, No.479
Pasal 22 Nilai akhir Audit kesiapan dan pengawasan ditentukan dengan kriteria sebagai berikut: a. nilai 0 - 59, tidak diberikan SR/SIO; b. nilai 60 - 84 diberikan SR/SIO, dengan pengawasan setiap 3 (tiga) bulan sekali setelah SIO diterima; dan c. nilai 85 - 100 diberikan SR/SIO. Pasal 23 Penilaian kualitatif berupa catatan Auditor dari hasil observasi yang dituangkan dalam format isian Audit, guna mendukung dan melengkapi penilaian kuantitatif. Bagian Ketiga Laporan Audit Pasal 24 (1) Tim Audit wajib membuat laporan hasil pelaksanaan Sudit kepada pejabat yang memberikan perintah. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. proses pelaksanaan; b. hambatan; dan c. saran penerbitan SR/SIO. (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melampirkan format isian Audit yang telah diisi. Bagian Keempat Pemberitahuan Hasil Audit Pasal 25 (1) Hasil Audit wajib diberitahukan kepada Auditee paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah pelaksanaan audit. (2) Pemberitahuan hasil Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. nilai hasil Audit; b. kelayakan; dan c. saran perbaikan.
www.djpp.depkumham.go.id
2010, No.479
12
Bagian Kelima Penerbitan SR dan SIO Pasal 26 (1) SR diterbitkan oleh Karo Binamitra Polda, dan diberikan kepada: a. BUJP baru dan BUJP yang memperluas daerah operasional, berdasarkan hasil Audit kecocokan dan kesiapan; b. BUJP yang memperpanjang izin operasional, berdasarkan hasil Audit pengawasan; dan c. Karobimmas Polri sebagai dasar penerbitan SIO. (2) SIO diterbitkan oleh Karobimmas Polri,dan diberikan kepada: a. BUJP baru; b. BUJP yang memperluas daerah operasional; dan c. BUJP yang memperpanjang SIO. Pasal 27 (1) SIO yang diberikan kepada BUJP baru, berdasarkan: a. SR Karobinamitra Polda yang dilampirkan hasil Audit; dan b. surat permohonan dari BUJP yang dilampirkan persyaratan kelengkapan dokumen sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 24 Tahun 2007 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Organisasi, Perusahaan dan/atau Instansi/Lembaga Pemerintah. (2) SIO yang diberikan kepada BUJP yang memperluas daerah operasional, dan BUJP yang memperpanjang SIO, berdasarkan: a. SR Karobinamitra Polda yang dilampirkan hasil Audit; b. surat permohonan dari BUJP yang dilampirkan kopi SIO yang masih berlaku; dan c. Audit Tim Mabes Polri, bila diperlukan. (3) Dalam hal permohonan SIO tidak dapat dipenuhi, Karobimmas Polri wajib memberitahukan kepada BUJP pemohon disertai alasannya. Bagian Keenam Anggaran Pasal 28 Anggaran pelaksanaan Audit dibebankan kepada DIPA Polri.
www.djpp.depkumham.go.id
13
2010, No.479
BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 29 Apabila terjadi perubahan struktur organisasi dan jabatan pada Polri, penyebutan organisasi dan jabatan sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini, menyesuaikan dengan ketentuan yang baru. BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 30 Peraturan Kapolri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Kapolri ini diundangkan dengan penempatan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 September 2010 KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, BAMBANG HENDARSO DANURI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 September 2010 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, PATRIALIAS AKBAR
www.djpp.depkumham.go.id
