BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA KEMEN LP. Grafitikasi. Pengendalian. Pedoman. Pencabutan

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA No.881, 2014

KEMEN LP. Grafitikasi. Pengendalian. Pedoman. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27/PERMEN-KP/2014 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a.

bahwa dalam rangka pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi melalui gratifikasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu dilakukan pengendalian terhadap penerimaan gratifikasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;

b.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pedoman Teknis Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;

: 1.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Mengingat

2014, No.881

2

2.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

4.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

5.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

7.

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 125);

3

2014, No.881

8.

Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 126);

9.

Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir, dengan Keputusan Presiden Nomor 54/P Tahun 2014;

10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan; 11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1); Memperhatikan : a. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi; b. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2014; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN. Pasal 1 Pedoman Teknis Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dimaksudkan sebagai pedoman bagi pelaksanaan kegiatan pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi melalui gratifikasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pasal 2 Pedoman Teknis Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

2014, No.881

4

Pasal 3 Pelanggaran terhadap ketentuan pedoman ini akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan. Pasal 4 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20/PERMEN-KP/2013 tentang Pelaporan Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 947), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 5 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Juni 2014 MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, SHARIF C. SUTARDJO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 26 Juni 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDIN

5

2014, No.881

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27/PERMEN-KP/2014 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) merupakan unsur pelaksana pemerintahan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia, dalam menjalankan tugas dan fungsinya tidak dapat terlepas dari interaksi dengan banyak pihak, baik pihak internal maupun pihak eksternal KKP, baik dalam hubungan pelaksanaan tugas maupun kerja sama. Terkait dengan hubungan pelaksanaan tugas maupun kerjasama, hal yang sering terjadi dan tidak terhindarkan dalam kegiatan sehari-hari adalah adanya pemberian gratifikasi dari satu pihak kepada pihak lainnya. Pasal 12B ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, telah menyatakan bahwa setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila pemberian tersebut dilakukan karena berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Dalam rangka meningkatkan pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi di lingkungan KKP dan mewujudkan good governance and clean government yang amanah, transparan dan akuntabel, maka Menteri Kelautan dan Perikanan telah mengatur pelaporan gratifikasi di lingkungan KKP melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20/PERMENKP/2013 tentang Pelaporan Gratifikasi di Lingkungan KKP. KKP menyadari pentingnya pelaksanaan sikap yang tegas terhadap penanganan gratifikasi yang melibatkan Pegawai KKP, meskipun dalam pelaksanaan kegiatan, gratifikasi merupakan hal yang mungkin sulit dihindari oleh Pegawai KKP. Hal ini penting untuk dibudayakan di lingkungan KKP sebagai suatu proses bagi Pegawai KKP yang mempunyai harkat, martabat dan citra yang tinggi dalam hubungan kerja dengan mitra dan para pemangku kepentingan. Mengingat hal tersebut di atas dan dengan memperhatikan perkembangan modus gratifikasi yang terjadi saat ini di lingkungan pengelola negara, dipandang perlu untuk mengatur hal-hal yang lebih rinci terkait

2014, No.881

6

dengan gratifikasi dan tata cara atau mekanisme pelaporannya di lingkungan KKP dalam bentuk Pedoman Teknis Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KKP yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan selaras dengan Pedoman Perilaku (Code of Conduct) serta nilai-nilai yang berlaku di lingkungan KKP. B. Tujuan 1. Sebagai pedoman bagi Pegawai KKP untuk memahami, mencegah, dan menangani gratifikasi di lingkungan KKP. 2. Memberikan arah dan acuan bagi Pegawai KKP mengenai pentingnya kepatuhan melaporkan gratifikasi untuk perlindungan dirinya maupun keluarganya dari peluang dikenakannya tuduhan tindak pidana terkait gratifikasi. 3. Membentuk lingkungan organisasi yang sadar dan terkendali dalam penanganan praktik gratifikasi sehingga prinsip keterbukaan dan akuntabilitas dalam menjalankan kegiatan semakin terimplementasi. C. Ruang Lingkup Ruang lingkup pedoman ini adalah mengenai hal-hal yang terkait dengan pengendalian gratifikasi, yaitu penolakan, penerimaan, pemberian, klasifikasi, prinsip dasar, batasan penerimaan dan pemberian gratifikasi, unit pengendalian gratifikasi, parameter tindak lanjut penanganan laporan gratifikasi, dan mekanisme pelaporan gratifikasi. D. Pengertian 1.

Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yaitu meliputi pemberian uang, barang, rabat/diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cumacuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

2.

Hadiah/Cinderamata adalah objek dari Gratifikasi dalam arti luas, yakni meliputi namun tidak terbatas pada uang, barang, rabat/diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.

3.

Hiburan adalah objek dari Gratifikasi berupa segala sesuatu yang berbentuk kata-kata, tempat, benda, perilaku yang dapat menjadi penghibur dan menyenangkan bagi seseorang, yang meliputi namun tidak terbatas pada undangan makan, musik, film, opera, drama, pesta, atau permainan, olahraga, dan wisata.

4.

Benda Gratifikasi adalah hadiah/cinderamata dan hiburan.

5.

Kementerian adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan.

7

2014, No.881

6.

Menteri adalah Menteri Kelautan dan Perikanan.

7.

Pegawai Kementerian adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Aparatur Sipil Negara yang bekerja di lingkungan Kementerian.

8.

Keluarga inti adalah orang, baik suami atau istri dan anak-anak maupun orang yang memiliki hubungan kekerabatan dengan Pegawai Kementerian.

9.

Atasan langsung adalah pimpinan langsung dari Pegawai Kementerian.

10. Tunas integritas adalah pegawai kementerian dan penyelenggara negara di lingkungan kementerian yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Training of Trainer (ToT) pengendalian gratifikasi. 11. Wajib lapor gratifikasi adalah pegawai kementerian dan penyelenggara negara di lingkungan kementerian yang menerima dan/atau menolak Gratifikasi. 12. Mitra kerja adalah unit kerja di lingkungan kementerian yang bersinergi dalam melaksanakan tugas dan/atau unit kerja yang menangani bidang kelautan dan perikanan di daerah. 13. Pihak ketiga adalah perseorangan, perusahaan, maupun instansi lain yang menjalin kerjasama dengan Kementerian. 14. Pemberi adalah pegawai kementerian, mitra kerja, dan/atau pihak ketiga yang memberikan gratifikasi. 15. Penerima adalah Pegawai Kementerian yang menerima gratifikasi. 16. Suap adalah pemberian sesuatu kepada pegawai kementerian atau penyelenggara negara di lingkungan kementerian yang berhubungan dengan jabatan dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugas pegawai kementerian atau penyelenggara negara di lingkungan kementerian yang bersangkutan. 17. Unit Pengendalian Gratifikasi Kementerian yang untuk selanjutnya disebut UPG Kementerian adalah unit yang bertugas dan mempunyai tanggung jawab dalam implementasi pengendalian gratifikasi di lingkungan Kementerian. 18. Sistem pengendalian gratifikasi online adalah sistem yang dibangun secara terintegrasi dengan sistem online yang ada di lingkungan Kementerian, yang merupakan sarana bagi Wajib Lapor Gratifikasi untuk menyampaikan laporan terkait dengan gratifikasi. 19. Register gratifikasi, adalah register data yang dikelola oleh UPG KKP terkait dengan pelaporan gratifikasi. 20. Komisi Pemberantasan Korupsi yang untuk selanjutnya disingkat KPK adalah Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

2014, No.881

8

BAB II GRATIFIKASI A. Prinsip Dasar 1. Penolakan Gratifikasi Pegawai Kementerian dan penyelenggara negara di lingkungan Kementerian wajib menolak apabila ditawarkan dan/atau diberikan gratifikasi, secara sopan dan santun serta melaporkannya kepada UPG Kementerian. 2. Penerimaan Gratifikasi Pegawai Kementerian dan penyelenggara negara di lingkungan Kementerian dilarang menerima gratifikasi dari mitra kerja dan/atau pihak ketiga baik atas inisiatif sendiri maupun orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. 3. Pemberian Gratifikasi Pegawai Kementerian dan penyelenggara negara di lingkungan Kementerian dilarang memberi gratifikasi kepada mitra kerja dan/atau pihak ketiga, baik secara langsung maupun tidak langsung. 4. Pemberian Gratifikasi atas Permintaan Pegawai Kementerian dan penyelenggara negara di lingkungan Kementerian dilarang memberi gratifikasi kepada mitra kerja dan/atau pihak ketiga, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang dilakukan karena adanya permintaan dari mitra kerja dan/atau pihak ketiga tersebut. 5. Pelaporan Gratifikasi Pegawai Kementerian dan penyelenggara negara di lingkungan Kementerian wajib membuat laporan atas penolakan, penerimaan, dan pemberian gratifikasi baik melalui Sistem Pengendalian Gratifikasi Online maupun dengan mengisi formulir Gratifikasi dan menyerahkannya kepada UPG Kementerian dan/atau KPK. 6. Prinsip dasar sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan 5 berlaku juga untuk keluarga inti dari Pegawai Kementerian dan penyelenggara negara di lingkungan kementerian. B. Klasifikasi Gratifikasi 1. Gratifikasi yang dianggap Suap a. Gratifikasi kepada Pegawai Kementerian atau penyelenggara negara di lingkungan Kementerian yang berhubungan dengan jabatan dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugas Pegawai Kementerian atau penyelenggara negara di lingkungan Kementerian yang bersangkutan. b. Contoh Gratifikasi yang dianggap Suap: 1) uang dan/atau setara uang, dalam hal ini termasuk tapi tidak terbatas pada voucher dan cek, yang diberikan kepada Pegawai Kementerian dan penyelenggara negara di lingkungan Kementerian

9

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

2014, No.881

sebagai ucapan terima kasih dari Pegawai Kementerian dan penyelenggara negara di lingkungan Kementerian lainnya, mitra kerja dan/atau pihak ketiga, terkait dengan proses pengadaan barang dan jasa dan/atau sehubungan dengan telah terpilihnya atau telah selesainya suatu pekerjaan dan/atau kegiatan lainnya dalam rangka pelaksanaan tugas dan jabatan Pegawai Kementerian yang bersangkutan; pemberian dalam bentuk uang dan/atau setara uang, barang, fasilitas, dan/atau akomodasi, sebagai tanda terima kasih, yang diterima Pegawai Kementerian dan penyelenggara negara di lingkungan kementerian dari Pegawai Kementerian dan penyelenggara negara di lingkungan Kementerian lainnya, mitra kerja dan/atau pihak ketiga terkait dengan proses pemeriksaan pekerjaan dan/atau proses persetujuan/pemantauan/ pengawasan atas pekerjaan mitra kerja dan/atau pihak ketiga tersebut; pemberian dalam bentuk uang dan/atau setara uang, barang, fasilitas atau akomodasi yang diterima Pegawai Kementerian dan penyelenggara negara di lingkungan kementerian dari Pegawai Kementerian dan penyelenggara negara di lingkungan Kementerian lainnya, mitra kerja dan/atau pihak ketiga, termasuk tapi tidak terbatas dari notaris, perusahaan asuransi, bank, biro perjalanan, maskapai penerbangan, dan/atau perusahaan/kantor konsultan lainnya atas kerja sama/perjanjian kerjasama yang sedang berlangsung; pemberian dalam bentuk apapun dari Pegawai Kementerian dan penyelenggara negara di lingkungan Kementerian, mitra kerja dan/atau pihak ketiga sehubungan dengan kenaikan pangkat dan/atau jabatan baru Pegawai Kementerian dan penyelenggara negara di lingkungan Kementerian lainnya yang lazimnya dilakukan sebagai tanda perkenalan; pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lainnya yang diterima karena hubungan pribadi, jabatan dan kewenangan dari Pegawai Kementerian dan penyelenggara negara di lingkungan Kementerian yang bersangkutan dan tidak berlaku bagi masyarakat umum; kesempatan atau keuntungan termasuk jumlah/prosentase bunga khusus atau diskon komersial yang diterima Pegawai Kementerian dan penyelenggara negara di lingkungan Kementerian karena hubungan pribadi atau jabatan dan tidak berlaku bagi masyarakat umum; makanan, minuman dan hiburan yang diberikan secara khusus, dikarenakan jabatan atau kewenangan Pegawai Kementerian dan penyelenggara negara di lingkungan Kementerian yang bersangkutan, yang dilakukan di luar dan tidak berhubungan dengan tugas kedinasan; keuntungan dari undian, program, atau kontes yang dilakukan secara tidak terbuka dan tidak fair;

2014, No.881

10

9) pemberian fasilitas transportasi, akomodasi, uang dan/atau setara uang sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban Pegawai Kementerian dan penyelenggara negara di lingkungan Kementerian yang bersangkutan di unit mitra kerja dan/atau perusahaan pihak ketiga, yang dilakukan berdasarkan pada penunjukan langsung dan/atau undangan dari pihak ketiga tersebut; 10) pemberian hiburan, paket wisata, voucher, yang dilakukan terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban Pegawai Kementerian dan penyelenggara negara di lingkungan Kementerian di unit kerja mitra dan/atau perusahaan pihak ketiga, yang tidak relevan atau tidak ada hubungannya dengan maksud penugasan Pegawai Kementerian dan penyelenggara negara di lingkungan Kementerian yang bersangkutan; 11) jamuan makan, akomodasi dan fasilitas lainnya yang diberikan kepada Pegawai Kementerian dan penyelenggara negara di lingkungan Kementerian oleh Pegawai Kementerian dan penyelenggara negara di lingkungan Kementerian lainnya, mitra kerja dan/atau pihak ketiga pada saat melakukan check on the spot dan/atau factory visit untuk proses pemeriksaan/analisis kelayakan hasil kerja dan/atau pemeriksaan lainnya oleh tim yang ditugaskan oleh Kementerian; 12) akomodasi, fasilitas, perlengkapan, dan/atau voucher termasuk dan namun tidak terbatas pada tiket pesawat, voucher hotel, olahraga golf, tenis lapangan, voucher hiburan yang diberikan kepada Pegawai Kementerian dan penyelenggara negara di lingkungan Kementerian dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban Pegawai Kementerian dan penyelenggara negara di lingkungan Kementerian yang bersangkutan di mitra kerja dan/atau perusahaan pihak ketiga yang tidak relevan/tidak berhubungan dengan maksud penugasannya; 13) pemberian fasilitas biaya pengobatan gratis oleh mitra kerja dan/atau pihak ketiga pada saat Pegawai Kementerian dan penyelenggara negara di lingkungan Kementerian yang bersangkutan berobat ke salah satu rumah sakit yang dilakukan pada saat pelaksanaan tugas dan kewajiban penugasannya; 14) pemberian kepada Pegawai Kementerian dan penyelenggara negara di lingkungan Kementerian sehubungan dengan suatu perayaan, suka cita atau duka cita, termasuk namun tidak terbatas pada perayaan ulang tahun, pernikahan, kelulusan, dan musibah dari Pegawai Kementerian dan penyelenggara negara di lingkungan Kementerian lainnya, mitra kerja dan/atau pihak ketiga yang nilainya lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah); 15) pemberian fasilitas berupa jasa boga/catering dari Pegawai Kementerian dan penyelenggara negara di lingkungan Kementerian lainnya, mitra kerja dan/atau pihak ketiga pada saat Pegawai

11

2014, No.881

Kementerian dan penyelenggara negara di lingkungan Kementerian yang bersangkutan menggelar perayaan termasuk namun tidak terbatas pada perayaan pernikahan, ulang tahun dan kelulusan; 16) pemberian fasilitas perjalanan wisata kepada Pegawai Kementerian dan penyelenggara negara di lingkungan Kementerian dari Pegawai Kementerian dan penyelenggara negara di lingkungan Kementerian lainnya, mitra kerja dan/atau pihak ketiga; 17) potongan harga khusus (diskon) pada saat Pegawai Kementerian dan penyelenggara negara di lingkungan Kementerian membeli barang dari pihak ketiga; dan/atau 18) pemberian bingkisan dalam bentuk apapun kepada Pegawai Kementerian dan penyelenggara negara di lingkungan Kementerian dari Pegawai Kementerian dan penyelenggara negara di lingkungan Kementerian lainnya, mitra kerja dan/atau pihak ketiga sehubungan dengan perayaan hari raya keagamaan. c. Perlakuan: Setiap gratifikasi yang dianggap suap wajib ditolak dan dilaporkan, kecuali jika situasi pada saat itu tidak memungkinkan bagi Pegawai Kementerian dan penyelenggara negara di lingkungan Kementerian yang bersangkutan untuk menolaknya, maka perlakuannya dapat diterima dan wajib dilaporkan. Yang termasuk dalam situasi yang tidak memungkinkan untuk menolak adalah jika Pegawai Kementerian dan penyelenggara negara di lingkungan Kementerian yang bersangkutan tidak mengetahui pelaksanaan pemberian, waktu, dan lokasi diberikannya Gratifikasi, atau tidak mengetahui identitas dan/atau alamat pemberi Gratifikasi. Semua ketentuan mengenai Gratifikasi yang dianggap suap berlaku secara mutatis mutandis terhadap Keluarga Inti Pegawai Kementerian. 2. Gratifikasi dalam kedinasan a. hadiah/fasilitas resmi dari penyelenggara kegiatan yang diberikan kepada wakil-wakil resmi suatu instansi dalam suatu kegiatan tertentu, sebagai penghargaan atau kontribusinya dalam kegiatan tersebut. b. Contoh Gratifikasi dalam Kedinasan: 1) fasilitas dalam bentuk apapun, termasuk tapi tidak terbatas pada jamuan makan, transportasi, dan akomodasi baik dalam bentuk uang dan/atau setara uang, yang diberikan untuk menunjang pelaksanaan tugas dari Pegawai Kementerian dan penyelenggara negara di lingkungan Kementerian di mitra kerja dan/atau pihak ketiga dimana Pegawai Kementerian dan penyelenggara negara di

2014, No.881

2)

3)

4)

5)

6)

12

lingkungan Kementerian yang bersangkutan ditugaskan berdasarkan penugasan resmi dari unit kerjanya; setiap pemberian dalam bentuk apapun yang diterima sebagai hadiah/reward pada kegiatan kontes/kompetisi terbuka yang dilakukan dalam tugas kedinasan; diskon dan/atau fasilitas yang berlaku khusus bagi Pegawai Kementerian dan penyelenggara negara di lingkungan Kementerian yang diberikan oleh badan usaha seperti rumah makan, hotel, jasa transportasi dalam rangka pelaksanaan tugas kedinasan yang dinikmati oleh Pegawai Kementerian dan penyelenggara negara di lingkungan Kementerian yang bersangkutan; makanan dan minuman, baik yang diberikan maupun yang diterima, yang berasal dari sesama Pegawai Kementerian dan penyelenggara negara di lingkungan Kementerian dalam pelaksanaan tugas kedinasan yang menurut pemikiran logika pada umumnya bersifat tidak wajar dan/atau berlebihan; uang dan/atau setara uang dalam hal ini termasuk tapi tidak terbatas pada cek atau voucher, yang diberikan oleh Pegawai Kementerian dan penyelenggara negara di lingkungan Kementerian lainnya, mitra kerja, dan/atau pihak ketiga kepada Pegawai Kementerian dan penyelenggara negara di lingkungan Kementerian karena telah menjadi pemateri pada salah satu acara dalam pelaksanaan tugas kedinasan; uang dan/atau setara uang sebagai pengganti biaya transportasi yang diberikan oleh Pegawai Kementerian dan penyelenggara negara di lingkungan Kementerian lainnya, mitra kerja, dan/atau pihak ketiga kepada Pegawai Kementerian dan penyelenggara negara di lingkungan Kementerian dalam pelaksanaan tugas kedinasan; dan/atau

7) bukan uang dan/atau bukan setara uang yang nilainya tidak melebihi Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan bukan termasuk dalam kategori gratifikasi yang dianggap suap. c. Perlakuan: Setiap pemberian gratifikasi dalam kedinasan dapat diterima dan wajib dilaporkan. Semua ketentuan mengenai Gratifikasi dalam kedinasan berlaku secara mutatis mutandis terhadap Keluarga Inti Pegawai Kementerian. 3. Gratifikasi yang tidak dianggap suap dan tidak berhubungan dengan kedinasan yang tidak perlu dilaporkan a. Pemberian yang diterima oleh Pegawai Kementerian dan penyelenggara negara di lingkungan Kementerian berdasarkan perjanjian yang sah atau yang tidak terkait dengan kedinasan atau

13

2014, No.881

karena Pegawai Kementerian dan penyelenggara negara di lingkungan Kementerian yang bersangkutan meraih prestasi tertentu. b. Contoh Pemberian yang Merupakan Gratifikasi yang tidak dianggap suap dan tidak berhubungan dengan kedinasan yang tidak perlu dilaporkan: 1) gaji dan pendapatan sah lainnya yang diterima Pegawai Kementerian dan penyelenggara negara di lingkungan Kementerian dari Kementerian; 2) plakat, vandal, goodyback/gimmick dari panitia seminar, lokakarya, pelatihan, dimana keikutsertaan Pegawai Kementerian dan penyelenggara negara di lingkungan Kementerian yang bersangkutan dalam kegiatan tersebut didasarkan pada penugasan resmi dari unit kerjanya; 3) jamuan makan, akomodasi dan fasilitas lainnya yang diterima Pegawai Kementerian dan penyelenggara negara di lingkungan Kementerian dari Pegawai Kementerian dan penyelenggara negara di lingkungan Kementerian lainnya mitra kerja dan/atau pihak ketiga pada saat melakukan kegiatan kedinasan seperti seminar, kongres, simposium dan rapat kerja; 4) hadiah langsung/undian, diskon/rabat, voucher, point rewards, atau souvenir yang berlaku secara umum dan tidak terkait dengan kedinasan; 5) penghargaan yang diperoleh karena prestasi akademis atau non akademis (kejuaraan/perlombaan/kompetisi) dengan biaya sendiri dan tidak terkait dengan kedinasan; 6) keuntungan/bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku secara umum dan tidak terkait dengan kedinasan; 7) kompensasi atas profesi di luar kedinasan yang tidak terkait dengan tugas dan fungsi dari Pegawai Kementerian dan penyelenggara negara di lingkungan Kementerian, tidak melanggar konflik kepentingan dan kode etik pegawai, dan dengan izin tertulis dari Atasan Langsung; 8) pemberian yang diperoleh dari hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus dua derajat atau dalam garis keturunan ke samping satu derajat sepanjang tidak mempunyai konflik kepentingan dengan penerima gratifikasi; 9) pemberian yang diperoleh dari hubungan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus satu derajat atau dalam garis keturunan ke samping satu derajat sepanjang tidak mempunyai konflik kepentingan dengan penerima gratifikasi; 10) pemberian yang diperoleh dari pihak yang mempunyai hubungan keluarga sebagaimana pada angka 8) dan angka 9) terkait dengan

2014, No.881

14

musibah atau bencana, hadiah perkawinan, khitanan anak, ulang tahun, kegiatan keagamaan/adat/tradisi dan bukan dari pihakpihak yang mempunyai konflik kepentingan dengan penerima gratifikasi; dan/atau 11) pemberian yang diperoleh dari pihak lain terkait dengan suka cita atau duka cita, termasuk namun tidak terbatas pada musibah atau bencana, hadiah perkawinan, khitanan anak, ulang tahun, kegiatan keagamaan/adat/tradisi dan bukan dari pihak-pihak yang mempunyai konflik kepentingan dengan Pegawai Kementerian dan penyelenggara negara di lingkungan Kementerian serta tidak lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). c. Perlakuan: Gratifikasi yang tidak dianggap suap dan tidak berhubungan dengan kedinasan yang tidak perlu dilaporkan dapat diterima dan dinikmati tanpa dilaporkan. Semua ketentuan mengenai Gratifikasi yang tidak dianggap suap dan tidak berhubungan dengan kedinasan yang tidak perlu dilaporkan berlaku secara mutatis mutandis terhadap Keluarga Inti Pegawai Kementerian. C. Gratifikasi Berdasarkan Permintaan 1. Setiap Pegawai Kementerian apabila diminta untuk memberikan hadiah/cinderamata dan/atau hiburan menolak secara sopan dan santun dengan memberikan penjelasan mengenai kebijakan dan aturan Gratifikasi yang berlaku di Kementerian kepada peminta tersebut. Pemberian penjelasan tersebut dapat disampaikan dengan bantuan dari UPG Kementerian yang sekaligus juga merupakan salah satu bentuk sosialisasi atas kebijakan gratifikasi tersebut. 2. Apabila permintaan dimaksud mengarah pada pemerasan dan/atau pemaksaan yang dapat mempengaruhi kelancaran operasional kegiatan, Pegawai Kementerian khususnya Wajib Lapor Gratifikasi yang bersangkutan wajib segera melaporkannya kepada Atasan Langsung dan mengisi aplikasi dalam Sistem Pengendalian Gratifikasi Online atau mengisi formulir gratifikasi dan menyerahkannya kepada UPG Kementerian. 3. Atasan Langsung Pegawai Kementerian yang bersangkutan agar segera mengkoordinasikan permasalahan tersebut dengan Pimpinan Tertinggi setempat untuk mendapatkan keputusan mengenai tindakan yang akan diambil untuk menindaklanjuti permintaan tersebut. Apabila menghadapi keraguan dalam pengambilan keputusan, maka Pimpinan Tertinggi setempat melaporkan hal tersebut kepada pimpinan yang lebih tinggi diatasnya dengan tembusan kepada Inspektur Jenderal.

15

2014, No.881

BAB III UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI KEMENTERIAN A. Prinsip Dasar Pada prinsipnya pengendalian atas penolakan, penerimaan, dan/atau pemberian Gratifikasi dilakukan oleh UPG Kementerian selaku mitra dari KPK. B. Struktur Organisasi UPG Kementerian Struktur Organisasi UPG Kementerian bersifat adhoc yang ditetapkan oleh Menteri. C. Tugas UPG Kementerian 1. Menyiapkan perangkat kerja dan fasilitas terkait pengendalian praktik Gratifikasi, mulai dari penerimaan laporan Gratifikasi sampai dengan pengiriman Surat Keputusan Pimpinan KPK kepada penerima dan/atau pelapor serta penyimpanan bukti penyetoran uang yang diterima dari Gratifikasi apabila diputuskan oleh KPK menjadi milik Negara. 2. Mendiseminasikan/mensosialisasikan kebijakan Kementerian terkait dengan Gratifikasi kepada Pegawai Kementerian dan penyelenggara negara di lingkungan Kementerian, mitra kerja, pihak ketiga, para pemangku kepentingan, dan masyarakat pada umumnya bersama dengan Tunas Integritas Kementerian. 3. Menerima laporan Gratifikasi, melakukan pemilahan kategori Gratifikasi, dan pemrosesan laporan Gratifikasi dalam kedinasan dan Gratifikasi yang tidak dianggap suap dan tidak berhubungan dengan kedinasan dari Wajib Lapor Gratifikasi. 4. Melakukan evaluasi bersama-sama KPK atas efektivitas dari kebijakan terkait Gratifikasi dan pengendaliannya di lingkungan Kementerian. 5. Memberikan informasi dan data terkait perkembangan sistem pengendalian Gratifikasi kepada pimpinan Kementerian yang dapat digunakan sebagai salah satu management tools. 6. Menindaklanjuti laporan dugaan praktik Gratifikasi yang berasal dan/atau bersumber dari wistleblowing system, instansi yang berwenang, dan/atau informasi yang diperoleh dari masyarakat.

2014, No.881

16

BAB IV MEKANISME DAN TINDAK LANJUT PELAPORAN GRATIFIKASI A. Mekanisme Pelaporan Gratifikasi 1. Laporan Gratifikasi Setiap Wajib Lapor Gratifikasi wajib menyampaikan laporan dalam hal: a. telah menolak suatu pemberian gratifikasi; b. telah menerima gratifikasi; dan/atau c. telah memberikan gratifikasi. Gratifikasi wajib dilaporkan kepada UPG Kementerian paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak terjadinya peristiwa Gratifikasi tersebut. Laporan Gratifikasi sekurang-kurangnya memuat: a. identitas pelapor, terdiri dari nama dan alamat lengkap, jabatan, unit kerja, alamat email dan/atau nomor telepon; b. bentuk dan jenis praktik Gratifikasi yang telah dilakukan, yaitu penolakan, penerimaan, pemberian dan/atau pemberian atas permintaan; c. spesifikasi wujud dari benda gratifikasi, contohnya uang, tiket perjalanan, dan sebagainya; d. waktu dan/atau rentang waktu dan lokasi dilakukannya praktik Gratifikasi; e. nama pihak/lembaga pemberi, penerima atau peminta Gratifikasi; f.

nilai/perkiraan nilai materi dari benda Gratifikasi; dan

g. dokumen kelengkapan pendukung lainnya. 2. Media Pelaporan Gratifikasi Pelaporan gratifikasi disampaikan melalui Sistem Pengendalian Gratifikasi Online. Apabila di tempat Wajib lapor Gratifikasi ditugaskan tidak dapat terhubung dengan Sistem Pengendalian Gratifikasi Online, maka pelaporan disampaikan secara hardcopy dengan menggunakan formulir penolakan, penerimaan, pemberian dan/atau permintaan gratifikasi yang telah disiapkan oleh UPG Kementerian. Hardcopy formulir Gratifikasi disampaikan kepada:

17

2014, No.881

UPG Kementerian Gedung Mina Bahari III Lantai 5 Jln. Medan Merdeka Timur No. 16 Jakarta Pusat 10110 No. Faks : 021 - 46662111 No. Telepon (untuk konfirmasi) : 0811989011 Berdasarkan data dalam formulir tersebut, UPG Kementerian akan memasukkan (meng-input) laporan tersebut ke dalam Sistem Pengendalian Gratifikasi Online.

2014, No.881

18

19

2014, No.881

2014, No.881

20

21

2014, No.881

2014, No.881

22

3. Tindak lanjut Gratifikasi berdasarkan Bentuk dan Jenis Gratifikasi a. Benda Gratifikasi yang diterima wajib disimpan oleh Wajib Lapor gratifikasi sampai ditetapkannya status benda gratifikasi tersebut oleh KPK. b. Apabila benda gratifikasi yang diterima dalam bentuk makanan/minuman yang sifatnya mudah rusak maka benda gratifikasi tersebut dapat diserahkan ke lembaga sosial atau pihak yang lebih membutuhkan. c. Dokumentasi atas poin a dan b dilampirkan dalam dokumen pelaporan Gratifikasi. 4. Klarifikasi Pelaporan a. Dalam hal diperlukan, Pelapor wajib memenuhi permintaan klarifikasi UPG Kementerian dan/atau KPK jika menurut pertimbangan UPG Kementerian dan/atau KPK diperlukan informasi lebih lanjut terkait praktik peristiwa gratifikasi yang telah dilaporkannya. b. UPG Kementerian meneruskan surat keputusan KPK mengenai kepemilikan benda gratifikasi sesuai dengan kewenangannya, dan pelapor diwajibkan patuh terhadap keputusan tersebut. c. Pelapor yang telah menyampaikan laporan gratifikasi sesuai ketentuan berdasarkan pedoman ini tidak dikenakan ancaman tindak pidana sebagaimana telah diatur dalam Pasal 12C Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001. B. Mekanisme Tindak Lanjut Penanganan Laporan Gratifikasi Dalam menentukan tindak lanjut perlu atau tidaknya suatu laporan Gratifikasi ditindaklanjuti dan apakah perlu ditindaklanjuti oleh KPK atau cukup ditindaklanjuti oleh Kementerian, UPG Kementerian menggunakan checklist review dalam Formulir 5 dan Formulir 6 untuk menyeleksi apakah benda gratifkasi tersebut memiliki sifat-sifat sebagai berikut : 1. terkait dengan tugas dan kewenangan; 2. pemberian dalam bentuk uang; 3. pemberian yang nilai materinya di bawah standar nilai yang ditetapkan oleh Kementerian; dan/atau 4. pemberian yang berwujud makanan dan minuman.

23

2014, No.881

2014, No.881

24

25

2014, No.881

C. Prosedur Tindak Lanjut Atas Pelaporan Gratifikasi Yang Diterima UPG Kementerian Seluruh laporan Gratifikasi yang diterima oleh UPG Kementerian akan dipilah dan diseleksi untuk menentukan laporan tersebut cukup ditindaklanjuti oleh UPG Kementerian atau harus ditindaklanjuti oleh KPK. Prosedur tindak lanjut atas pelaporan gratifikasi yang diterima UPG Kementerian adalah sebagai berikut: 1. Penanganan Laporan Dugaan Gratifikasi yang Diterima UPG Kementerian dari Pelapor: a. Pelapor mengisi aplikasi Sistem Pengendalian Gratifikasi Online dan/atau formulir gratifikasi dan disampaikan kepada UPG Kementerian; b. Dalam hal laporan yang diterima adalah dalam bentuk hardcopy, UPG Kementerian menerima formulir Gratifikasi dan memasukkan (menginput) data yang tercantum pada formulir Gratifikasi tersebut ke dalam register Gratifikasi yang berisi, antara lain: 1) nomor laporan; 2) tanggal laporan; 3) data pelapor (nama, alamat, unit kerja dan Atasan Langsung); 4) nama pihak/lembaga pemberi; 5) jenis dan bentuk gratifikasi; dan 6) nilai/perkiraan nilai gratifikasi. c. UPG Kementerian memastikan kelengkapan data dalam formulir Gratifikasi dan memverifikasinya; d. Terhadap setiap laporan Gratifikasi dilakukan reviu awal oleh UPG Kementerian dengan menggunakan lembar checklist review Gratifikasi. e. Berdasarkan hasil reviu tersebut, UPG Kementerian akan memberikan rekomendasi penanganan tindak lanjut laporan gratifikasi oleh UPG Kementerian atau diteruskan ke KPK. f.

Tindak lanjut penanganan Laporan Gratifikasi yang ditangani KPK: 1) apabila hasil rekomendasi UPG Kementerian menyatakan penanganan tindak lanjut laporan Gratifikasi diteruskan ke KPK, UPG Kementerian wajib menyampaikan laporan dimaksud kepada KPK pada hari ke-1 (pertama) setiap minggu (untuk laporan yang diterima satu minggu sebelumnya), dilengkapi dengan: a) formulir Gratifikasi; b) lembar checklist review Gatifikasi; 2) jika KPK menyatakan laporan Gratifikasi yang diterima sudah lengkap dan benar, maka KPK akan memproses sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk menetapkan status atas Benda Gratifikasi dimaksud;

2014, No.881

26

3) berdasarkan verifikasi dan pemeriksaan yang dilakukan atas laporan Gratifikasi tersebut, maka KPK akan menerbitkan penetapan status atas Benda Gratifikasi dalam suatu surat keputusan yang ditandatangani oleh Pimpinan KPK, dan diserahkan kepada pelapor dan/atau penerima melalui UPG Kementerian; 4) dalam hal Pimpinan KPK menetapkan Benda Gratifikasi tersebut menjadi milik negara, maka wajib diserahkan oleh Pelapor dan/atau penerima gratifikasi kepada KPK melalui UPG Kementerian untuk kemudian diserahkan kepada Kementerian Keuangan dengan mematuhi prosedur yang berlaku; 5) dalam hal Pimpinan KPK menetapkan Benda Gratifikasi tersebut menjadi milik pelapor dan/atau penerima, maka terhitung sejak tanggal surat keputusan tersebut, Pelapor dan/atau Penerima mempunyai hak milik atas benda gratifikasi dengan sah secara hukum. g. Tindak lanjut penanganan Laporan Gratifikasi yang Ditangani UPG Kementerian: 1) Apabila hasil rekomendasi UPG Kementerian menyatakan penanganan tindak lanjut laporan Gratifikasi dilakukan oleh Kementerian, UPG Kementerian akan melakukan analisis terhadap penentuan pemanfaatan berdasarkan Laporan Gratifikasi tersebut; 2) Ketua UPG Kementerian akan mempertimbangkan hasil analisis tersebut untuk menentukan kepemilikan atas Benda Gratifikasi; 3) UPG Kementerian menyampaikan keputusan penentuan pemanfaatan kepada pelapor dan/atau penerima dan memonitor tindak lanjut penyerahan Benda Gratifikasi yang ditentukan menjadi milik Kementerian, jika diperlukan; 4) UPG Kementerian mengisi Lembar Rekapitulasi Penanganan dan Tindak Lanjut Pelaporan Gratifikasi dan wajib diserahkan kepada KPK pada hari kerja ke-1 (pertama) setiap 2 (dua) minggu (untuk laporan yang diterima pada dua minggu sebelumnya) disertai dengan: a) formulir gratifikasi; b) lembar checklist review gatifikasi; dan c) lembar checklist Analisis Pelaporan Pemanfaatan Penerimaan Gratifikasi.

dan

Penentuan

5) KPK menerima dan memproses laporan tersebut sesuai dengan prosedur yang berlaku. 2. Penanganan Laporan Dugaan Gratifkasi yang Diterima UPG Kementerian dari whistle blowing system, instansi yang berwenang dan/atau masyarakat Selain dari pelapor sendiri, UPG Kementerian dapat menerima laporan dari whistle blowing system, instansi yang berwenang dan/atau

27

2014, No.881

masyarakat mengenai dugaan telah dilakukannya praktik Gratifikasi oleh Pegawai Kementerian. Tindak lanjut penanganan laporan dugaan Gratifikasi yang diterima dari whistle blowing system, instansi yang berwenang dan/atau masyarakat, adalah sebagai berikut : a. Tindak lanjut penanganan laporan dugaan Gratifikasi yang diterima UPG Kementerian dari whistle blowing system: 1) Pegawai Kementerian, Mitra Kerja, atau Pihak Ketiga yang mengetahui adanya pelanggaran terhadap ketentuan pedoman ini agar segera melaporkan pelanggaran dimaksud melalui whistle blowing system yang ada di lingkungan Kementerian. Setiap pelaporan tersebut akan dijaga kerahasiaannya; 2) Setiap laporan dugaan telah dilakukannya praktik Gratifikasi yang dilakukan oleh Pegawai Kementerian yang telah diproses dan dianalisis melalui whistle blowing system dilengkapi dengan dokumen-dokumen terkait/relevan untuk kemudian disampaikan kepada UPG Kementerian. Dokumen-dokumen terkait/relevan dimaksud antara lain dapat berupa: a) foto/dokumentasi Benda Gratifikasi; b) daftar pemberi Gratifikasi; c) dokumen lainnya yang dipandang perlu sesuai dengan kondisi praktik Gratifikasi yang dilakukan. 3) UPG Kementerian mencatat laporan tersebut ke dalam formulir Gratifikasi dan memasukkan (meng-input) data yang tercantum pada formulir Gratifikasi tersebut ke dalam register Gratifikasi yang berisi, antara lain: a) nomor laporan; b) tanggal laporan; c) data pelapor (nama, alamat, unit kerja dan Atasan Langsung); d) nama pihak/lembaga pemberi; e) jenis dan bentuk gratifikasi; f)

nilai/perkiraan nilai gratifikasi.

4) UPG Kementerian memastikan kelengkapan data dalam formulir Gratifikasi dan memverifikasinya. Apabila data yang diperlukan belum lengkap, UPG Kementerian dapat melakukan klarifikasi kepada Pelapor; 5) UPG Kementerian akan melakukan pemeriksaan atas laporan yang telah lengkap dengan menggunakan checklist review Gratifikasi, dan berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut UPG Kementerian mengkaji apakah laporan dugaan tersebut perlu untuk

2014, No.881

28

ditindaklanjuti oleh KPK atau cukup ditindaklanjuti oleh UPG Kementerian, dengan menggunakan mekanisme tindak lanjut penanganan laporan Gratifikasi sebagaimana diatur dalam Bab IV. B. di atas; 6) Dalam hal laporan tersebut perlu untuk ditindaklanjuti oleh KPK, maka mekanisme selanjutnya adalah sesuai dengan ketentuan Bab IV. C. angka 1 huruf f; 7) Dalam hal laporan tersebut cukup ditindaklanjuti oleh UPG Kementerian, maka mekanisme selanjutnya adalah sesuai dengan ketentuan Bab IV. C. angka 1 huruf g. b. Penanganan laporan dugaan Gratifkasi yang diterima UPG Kementerian dari instansi yang berwenang dan/atau masyarakat: 1) Pelapor membuat laporan mengenai tindakan Gratifikasi yang diduga dilakukan oleh Pegawai Kementerian dan melengkapinya dengan dokumen-dokumen terkait/relevan untuk kemudian disampaikan kepada UPG Kementerian. Dokumen-dokumen terkait/relevan dimaksud antara lain dapat berupa: a) foto/dokumentasi Benda Gratifikasi; b) daftar pemberi Gratifikasi; dan c) dokumen lainnya yang dipandang perlu sesuai dengan kondisi praktik Gratifikasi yang dilakukan. 2) UPG Kementerian menerima laporan gratifikasi dan meng-input data yang tercantum pada laporan tersebut ke dalam Register Gratifikasi yang berisi, antara lain: a) nomor laporan; b) tanggal laporan; c) data pelapor (nama, alamat, unit kerja dan Atasan Langsung); d) nama pihak/lembaga pemberi; e) jenis dan bentuk gratifikasi; f)

nilai/perkiraan nilai gratifikasi.

3) UPG Kementerian memastikan kelengkapan data yang tercantum dalam laporan Gratifikasi dan memverifikasinya. Dalam hal diperlukan, UPG Kementerian dapat meminta pelapor untuk melengkapi dokumentasi jika menurut UPG Kementerian masih terdapat kekurangan dan diperlukan informasi tambahan; 4) UPG Kementerian akan melakukan pemeriksaan atas laporan yang telah lengkap dengan menggunakan checklist review gratifikasi, dan berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut UPG Kementerian

2014, No.881

29

akan mengkaji apakah laporan dugaan tersebut perlu untuk ditindaklanjuti oleh KPK atau cukup ditindaklanjuti oleh UPG Kementerian, dengan menggunakan mekanisme tindak lanjut penanganan laporan Gratifikasi sebagaimana diatur dalam Bab IV. B. di atas; 5) Dalam hal laporan tersebut perlu untuk ditindaklanjuti oleh KPK, maka mekanisme selanjutnya adalah sesuai dengan ketentuan Bab IV. C. angka 1 huruf f; 6) Dalam hal laporan tersebut cukup ditindaklanjuti oleh UPG Kementerian, maka mekanisme selanjutnya adalah sesuai dengan ketentuan Bab IV. C. angka 1 huruf g. 3. Penanganan Setelah Keluarnya Keputusan Peruntukan Benda Gratifikasi dari KPK a. Peruntukan Benda Gratifikasi Menjadi Milik Negara Setelah menerima surat keputusan, melakukan tindak lanjut sebagai berikut:

UPG

Kementerian

akan

1) memberitahukan kepada penerima (dalam hal ini baik Pelapor maupun Terlapor) melalui surat atau memo yang menyampaikan bahwa Pimpinan KPK sudah menerbitkan keputusan terkait dengan laporan Gratifikasi yang bersangkutan dan meminta kepada Pelapor dan/atau Penerima untuk menyerahkan Benda Gratifikasi kepada UPG Kementerian, disertai dengan dokumendokumen pendukungnya; 2) UPG Kementerian menerima Benda Gratifikasi lengkap dengan dokumen-dokumen pendukungnya, dan atas penyerahan tersebut, penerima akan diberikan tanda terima oleh UPG Kementerian sebagaimana Formulir 7; 3) UPG Kementerian menyerahkan Benda Gratifikasi kepada KPK dengan membuat surat penyerahan Benda Gratifikasi tersebut beserta dokumen-dokumen pendukungnya; 4) apabila Benda Gratifikasi tersebut berupa uang tunai, maka pelapor mentransfer uang tersebut kepada bank penerima yang ditunjuk oleh KPK dan bukti transfer diserahkan kepada UPG Kementerian untuk diserahkan kepada KPK; 5) UPG Kementerian menyimpan semua dokumentasi yang terkait hal tersebut di atas. b. Peruntukan Benda Gratifikasi Menjadi Milik Kementerian Setelah menerima surat keputusan, melakukan tindak lanjut sebagai berikut:

UPG

Kementerian

akan

1) memberitahukan kepada penerima (dalam hal ini baik Pelapor maupun Terlapor) melalui surat atau memo yang menyampaikan bahwa pimpinan KPK sudah menerbitkan keputusan terkait dengan laporan Gratifikasi yang bersangkutan dan meminta

2014, No.881

30

kepada Pelapor dan/atau Penerima untuk menyerahkan Benda Gratifikasi kepada UPG Kementerian, disertai dengan dokumendokumen pendukungnya; 2) UPG Kementerian menerima Benda Gratifikasi lengkap dengan dokumen-dokumen pendukungnya, dan atas penyerahan tersebut, Penerima akan diberikan tanda terima oleh UPG Kementerian yang ditandatangani oleh Penerima atau pihak yang menyerahkan dan pihak UPG Kementerian; 3) UPG Kementerian mencatat penerimaan Benda Gratifikasi dan dokumen-dokumen pendukungnya yang menjadi milik Kementerian dalam suatu Buku Register Penerimaan Benda Gratifikasi yang menjadi milik Kementerian; 4) UPG Kementerian memutuskan penyaluran Benda Gratifikasi untuk operasional Kementerian, Perpustakaan Kementerian, display Kementerian, atau badan sosial; 5) UPG Kementerian mencatat dan menyimpan semua dokumentasi yang terkait peruntukan dan penyaluran tersebut; 6) UPG Kementerian membuat laporan kepada KPK secara berkala mengenai peruntukan dan penyaluran Benda Gratifikasi yang diputuskan menjadi milik Kementerian. c. Peruntukan Benda Gratifikasi Menjadi Milik Penerima 1) memberitahukan kepada penerima (dalam hal ini baik Pelapor maupun Terlapor) melalui surat atau memo yang menyampaikan bahwa pimpinan KPK sudah menerbitkan keputusan bahwa Benda Gratifikasi yang dilaporkan menjadi milik Penerima; 2) UPG Kementerian akan membuat tanda terima dengan merujuk pada surat keputusan Pimpinan KPK yang ditandatangani oleh Penerima atau pihak yang menyerahkan dan pihak UPG Kementerian; 3) tanda terima asli wajib disimpan oleh UPG Kementerian; 4) UPG Kementerian wajib mencatat dan menyimpan seluruh dokumentasi terkait dengan peruntukan dan penyaluran Benda Gratifikasi tersebut; 5) UPG Kementerian membuat laporan kepada KPK secara berkala mengenai peruntukan dan penyaluran Benda Gratifikasi yang diputuskan menjadi milik penerima.

31

2014, No.881

FORMULIR 7:

UPG Unit Pengendalian Gratifikasi

Formulir 7 BERITA ACARA PENYERAHAN BENDA GRATIFIKASI Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama Lengkap

:

………………………………………...............................................

Pangkat

:

............................................NIP.............................................

Jabatan

:

………………………………………...............................................

Unit Kerja

:

………………………………………..............................................

Jenis Barang:

2014, No.881

32

BAB V SOSIALISASI DAN MONITORING Untuk memastikan bahwa pedoman ini diketahui oleh seluruh Pegawai Kementerian, mitra kerja, dan pihak ketiga, maka ditugaskan kepada UPG Kementerian untuk melakukan hal-hal sebagai berikut: 1. mencantumkan larangan pemberian/penerimaan hadiah/cinderamata dan hiburan pada setiap pengumuman dalam proses pengadaan barang/jasa dan unit kerja yang memberikan pelayanan publik, dengan merujuk pada pedoman ini; 2. Inspektorat Jenderal dan Sekretaris Jenderal c.q. Pusat Data dan Informasi ditugaskan untuk secara terus menerus memberikan informasi kepada seluruh Pegawai Kementerian, mitra kerja, pihak ketiga, dan pihak-pihak lainnya mengenai diberlakukannya pedoman ini di lingkungan Kementerian; 3. Kepala Unit Kerja dan Tunas Integritas ditugaskan untuk menyampaikan Pedoman ini kepada seluruh pihak di lingkungan unit kerjanya masingmasing, dalam hal ini termasuk para pemangku kepentingan di wilayah kerjanya; 4. memberikan informasi yang jelas kepada pihak manapun yang berkeinginan mengetahui isi pedoman ini; 5. Inspektur Jenderal berkewajiban memonitor penerapan pedoman ini dan memberikan laporan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Menteri mengenai implementasinya termasuk laporan-laporan yang telah diterima terkait dengan Gratifikasi. MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, SHARIF C. SUTARDJO