BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA No.1084, 2012
KEPOLISIAN. LAKIP. Penyusunan. Laporan.
PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2012 TENTANG PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a.
bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan instansi/lembaga pemerintahan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan perannya, diperlukan pertanggungjawaban untuk menjawab, menerangkan kinerja dan tindakan institusi kepada pihak yang memiliki hak untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban;
b.
bahwa Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah mengamanatkan agar setiap entitas pelaporan wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan dan laporan kinerja dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dan pendapatan belanja negara/anggaran pendapatan dan belanja daerah;
c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara
www.djpp.depkumham.go.id
2012, No.1084
2
Republik Indonesia tentang Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia; Mengingat:
1.
2.
3.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168); Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia; MEMUTUSKAN:
Menetapkan:
PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan: 1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. 2. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat LAKIP adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. 3. Perencanaan Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, kendala dan ancaman yang ada atau mungkin timbul.
www.djpp.depkumham.go.id
3
2012, No.1084
4.
Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi misi dan strategi Satuan Kerja.
5.
Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh unit organisasi Polri dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
6.
Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa unit organisasi Polri ataupun dalam rangka kerja sama dengan masyarakat, guna mencapai sasaran tertentu.
7.
Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah bagian dari Unit Organisasi Polri yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program dan kegiatan Polri, dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
8.
Unit organisasi Polri adalah Pengguna Anggaran (PA) yang bertanggung jawab terhadap pengkoordinasian dalam pelaksanaan program.
9.
Perencanaan Kinerja adalah proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra.
10.
Penetapan Kinerja adalah pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan sumber daya yang dikelola.
11.
Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan.
12.
Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.
13.
Input adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan output, misalnya sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi dan sebagainya.
14.
Output adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan yang digunakan.
15.
Outcome adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah dan merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.
www.djpp.depkumham.go.id
2012, No.1084
4
Pasal 2 Tujuan peraturan ini: a.
sebagai pedoman dan pemahaman yang sama bagi setiap Satker di lingkungan Polri dalam menyiapkan, menyusun, dan merumuskan LAKIP; dan
b.
terwujudnya LAKIP yang proporsional, implementatif, dan sinergis yang berbasis anggaran. Pasal 3
Tujuan penyusunan LAKIP untuk: a.
mewujudkan akuntabilitas instansi pada pihak-pihak yang memberi amanah;
b.
menilai tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan rencana kinerja yang telah ditetapkan pada dokumen penetapan kinerja setiap akhir tahun anggaran berjalan;
c.
mengukur tingkat capaian kinerja yang telah ditetapkan;
d.
memantau dan mengendalikan pelaksanaan kinerja;
e.
mengevaluasi pencapaian kinerja yang telah ditetapkan bagi pihak yang membutuhkan; dan
f.
mendorong tingkat pencapaian dan keberhasilan kinerja masa mendatang. Pasal 4
Prinsip dalam menyusun LAKIP di lingkungan Polri: a.
transparan, yaitu dilaksanakan secara mengikutsertakan personel pada Satkernya;
terbuka
dengan
b.
akuntabel, yaitu dapat dipertanggungjawabkan baik perencanaan, pelaksanaan maupun hasilnya;
c.
proporsional, yaitu hal-hal yang dilaporkan harus sesuai dengan lingkup kewenangan dan tanggung jawab masing-masing dan memuat baik kegagalan maupun keberhasilan;
d.
prioritas, yaitu hal-hal yang dilaporkan adalah hal yang penting dan relevan bagi pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban Satker, yang diperlukan untuk upaya-upaya tindak lanjut; dan
e.
manfaat, yaitu penyusunan LAKIP bermanfaat bagi peningkatan pencapaian kinerja Satker.
www.djpp.depkumham.go.id
5
2012, No.1084
BAB II TATA CARA PENYUSUNAN LAKIP Bagian Kesatu Sistematika dan Tahapan Pasal 5 (1)
(2)
Sistematika dalam membuat Lakip adalah: a.
ikhtisar eksekutif;
b.
bab satu pendahuluan;
c.
bab dua perencanaan dan perjanjian kinerja;
d.
bab tiga akuntabilitas kinerja; dan
e.
bab empat penutup.
Penjabaran sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran “A” yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini. Pasal 6
Tahapan dalam membuat LAKIP dilakukan dengan menyusun dokumen: a.
Renstra;
b.
Indikator Kinerja Utama;
c.
Perencanaan Kinerja Tahunan; dan
d.
Penetapan Kinerja. Pasal 7
(1)
(2)
Renstra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan langkah awal yang harus disusun oleh unit organisasi dan Satker, terdiri dari: a.
komponen Renstra yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi; dan
b.
formulir Renstra, yang merupakan alat bantu untuk memudahkan penyusunan Renstra yang menunjukkan keterkaitan visi, misi tujuan, sasaran dan program.
Pengisian formulir Renstra tercantum dalam lampiran “B” yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini. Pasal 8
(1)
Penyusunan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan untuk memperoleh:
www.djpp.depkumham.go.id
2012, No.1084
(2)
6
a.
informasi kinerja yang penting dan diperlukan melakukan manajemen kinerja secara baik; dan
dalam
b.
ukuran keberhasilan yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
Penyusunan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Kapolri tentang Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Polri. Pasal 9
(1)
Penyusunan Perencanaan Kinerja Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dilakukan seiring dengan agenda Penyusunan Renstra dan Kebijakan Anggaran.
(2)
Penyusunan Perencanaan Kinerja Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a.
b. (3)
(4)
komponen rencana kinerja, yang memuat: 1
sasaran sebagaimana dimuat dalam dokumen Renstra dan selanjutnya mengidentifikasi sasaran yang harus diwujudkan pada tahun yang bersangkutan, beserta indikator dan rencana tingkat capaiannya/targetnya; dan
2
Indikator Kinerja yang akan ditetapkan dan dikategorikan ke dalam kelompok: a)
input;
b)
output; dan
c)
outcome.
formulir Rencana Kinerja Tahunan.
Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 2 harus: a.
spesifik dan jelas;
b.
dapat diukur secara objektif;
c.
relevan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai; dan
d.
tidak bias.
Pengisian Fomulir Perencanaan Kinerja Tahunan tercantum dalam lampiran “C” yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan ini. Pasal 10
(1)
Penyusunan Penetapan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d memuat 2 (dua) unsur pokok:
www.djpp.depkumham.go.id
7
(2)
2012, No.1084
a.
pernyataan penetapan kinerja yang harus ditandatangani oleh atasan langsung dan bawahan; dan
b.
formulir penetapan kinerja, yang berisi tentang target capaian yang ditetapkan bersama yang akan dicapai pada akhir periode penganggaran.
Penyusunan Penetapan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Kapolri tentang Penyusunan Penetapan Kinerja di Lingkungan Polri. Bagian Kedua Pelaksanaan Pasal 11
Setelah menyusun dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dilakukan pengukuran kinerja untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pasal 12 Pengukuran kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan melalui: a.
pengumpulan data kinerja; dan
b.
pengukuran data kinerja. Pasal 13
Pengumpulan data kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dilakukan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu, dan konsisten yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja instansi pemerintah tanpa meninggalkan prinsip keseimbangan biaya dan manfaat efisiensi dan efektivitas. Pasal 14 (1)
Pengukuran data kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, dilakukan untuk menilai keterkaitan indikator kinerja kegiatan, yang terdiri dari: a.
indikator output dan outcome, yang dilakukan secara terencana, terarah dan sistematis setiap tahun untuk mengukur efektivitas, efisiensi dan kualitas pencapaian sasaran; dan
b.
indikator manfaat (benefits) dan dampak (impacts), dapat diukur pada akhir tahun anggaran dalam rangka mengukur pencapaian tujuan dalam Instansi Pemerintah.
www.djpp.depkumham.go.id
2012, No.1084
(2)
8
Pengukuran data kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan menggunakan indikator kinerja dengan memanfaatkan data kinerja yang diperoleh dari: a.
data internal, yaitu data yang berasal dari sistem informasi atau ketentuan yang diterapkan pada Polri seperti informasi publik/hasil survei; dan
b.
data eksternal, yaitu data yang berasal dari luar instansi Polri dapat berupa data primer seperti perundang-undangan yang berlaku maupun data sekunder. Pasal 15
(1)
Pengukuran kinerja sebagaimana dimaksud dituangkan dalam Formulir pengukuran kinerja.
(2)
Formulir Pengukuran Kinerja pada tingkat Polri memuat:
(3)
a.
sasaran strategis;
b.
indikator kinerja;
c.
target;
d.
realisasi;
e.
% (persentase);
f.
program; dan
g.
anggaran, yang berisi: 1
pagu; dan
2
realisasi.
dalam
Pasal
12
Formulir Pengukuran Kinerja pada tingkat Satker/Subsatker Mabes Polri/Polda memuat: a.
sasaran strategis;
b.
indikator kinerja;
c.
target; dan
d.
realisasi. Pasal 16
(1)
Formulir pengukuran kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, memliki keterkaitan dengan formulir Penetapan Kinerja, yang dapat digambarkan sebagai berikut: a.
kolom Sasaran Strategis pada formulir Pengukuran Kinerja harus sama dengan kolom Sasaran Strategis pada formulir Penetapan Kinerja;
www.djpp.depkumham.go.id
9
(2)
2012, No.1084
b.
kolom Indikator Kinerja pada formulir Pengukuran Kinerja harus sama dengan kolom Indikator Kinerja pada formulir Penetapan Kinerja; dan
c.
kolom target pada formulir Pengukuran Kinerja harus sama dengan kolom target pada formulir Penetapan Kinerja.
Gambaran keterkaitan formulir pengukuran kinerja dengan formulir Penetapan Kinerja tercantum dalam lampiran “D” yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini. Pasal 17
(1)
(2)
Pengisian Formulir Pengukuran Kinerja sebagai berikut: a.
isi kolom sasaran strategis, indikator kinerja dan target yang ada pada formulir Penetapan Kinerja dipindahkan ke dalam kolom sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target pada formulir Penetapan Kinerja;
b.
kolom realisasi diisi dengan data realisasi sesuai hasil capaian kinerja nyata sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan; dan
c.
kolom persentase diisi dengan angka persentase pencapaian target (realisasi/target x 100%).
Pengisian formulir pengukuran kinerja tercantum dalam lampiran “E” yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini. Pasal 18
(1)
Hasil kegiatan Pengukuran Kinerja dilaporkan dalam LAKIP.
(2)
LAKIP berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan.
(3)
Pencapaian sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurangkurangnya menyajikan informasi tentang: a.
pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
b.
realisasi pencapaian indikator kinerja utama organisasi;
c.
penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja; dan
d.
pembandingan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan. Pasal 19
(1)
LAKIP harus menyajikan data dan informasi relevan bagi pembuat keputusan agar dapat menginterpretasikan keberhasilan dan kegagalan secara lebih luas dan mendalam.
www.djpp.depkumham.go.id
2012, No.1084
(2)
(3)
10
Untuk mengetahui interpretasi keberhasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperlukan: a.
analisis;
b.
evaluasi; dan
c.
perbandingan.
dan
kegagalan
Analisis, evaluasi, dan perbandingan dilakukan terhadap pencapaian akuntabilitas kinerja instansi secara keseluruhan. Pasal 20
(1)
(2)
Analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a memuat: a.
uraian keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, dan visi serta misi sebagaimana ditetapkan dalam Renstra; dan
b.
penjelasan perkembangan kondisi pencapaian sasaran dan tujuan secara efisien dan efektif, sesuai dengan kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan.
Analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan informasi/data yang diperoleh secara lengkap dan akurat. Pasal 21
(1)
Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b dilakukan untuk mengetahui ketepatan dan efektivitas kebijakan, sistem dan proses pelaksanaannya.
(2)
Evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan: a.
evaluasi terhadap setiap indikator kinerja untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang hal-hal yang mendukung keberhasilan dan yang menyebabkan kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan;
b.
evaluasi terhadap efesiensi setiap indikator kinerja dengan cara membandingkan antara output dengan input baik untuk rencana maupun realisasi; dan
c.
pengukuran atau penentuan tingkat efektivitas yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara tujuan dengan hasil. Pasal 22
Perbandingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c dilakukan antara:
www.djpp.depkumham.go.id
11
2012, No.1084
a.
kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan;
b.
kinerja nyata dengan hasil kinerja yang dicapai pada tahun-tahun sebelumnya;
c.
kinerja suatu Satker/Polda dengan kinerja Satker/Polda lain yang unggul di bidangnya; dan
d.
kinerja nyata dengan kinerja Kepolisian di negara-negara lain atau dengan standar internasional. BAB III PELAPORAN Pasal 23
(1)
Setiap Satker dan Subsatker di lingkungan Polri wajib menyampaikan LAKIP secara tertulis dan periodik setiap tahun.
(2)
Penyampaian LAKIP dimaksudkan untuk:
(3)
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1)
a.
mengkomunikasikan capaian kinerja Satker dalam suatu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran Satker; dan
b.
mempertanggungjawabkan dan menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapai.
Dokumen pendukung yang dilampirkan dalam LAKIP berupa: a.
penetapan kinerja;
b.
pengukuran kinerja;
c.
struktur organisasi; dan
d.
keputusan atau peraturan-peraturan dan perundang-undangan tertentu yang merupakan kebijakan yang ditetapkan dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran. Pasal 24
LAKIP dimanfaatkan untuk: a.
bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan;
b.
penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang;
c.
penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang; dan
d.
penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan. Pasal 25
Penanggung jawab penyusunan dan penyampaian LAKIP sebagai berikut:
www.djpp.depkumham.go.id
2012, No.1084
12
a.
Srena Polri, untuk LAKIP unit Organisasi Polri;
b.
Rorena Polda, untuk LAKIP Unit Kerja Polda; dan
c.
pengemban Fungsi Perencana pada Satker dan Subsatker Mabes Polri/Polda, untuk LAKIP Satker dan Subsatker Mabes Polri/Polda. Pasal 26
(1)
LAKIP Unit organisasi Polri melaporkan pencapaian tujuan atau sasaran strategis yang bersifat hasil (outcome).
(2)
LAKIP Satker tingkat Mabes Polri/Polda melaporkan pencapaian tujuan atau sasaran strategis yang bersifat hasil (outcome) dan/atau keluaran (output) penting bagi keberadaan dan keberhasilan suatu organisasi.
(3)
LAKIP Subsatker tingkat Mabes Polri/Polda melaporkan pencapaian tujuan atau sasaran strategis yang bersifat keluaran (output) penting bagi keberadaan dan keberhasilan suatu organisasi dan/atau keluaran (output) lainnya. Pasal 27
(1)
LAKIP Polri disampaikan kepada Presiden melalui Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi selambatlambatnya pada tanggal 15 Maret Tahun Anggaran Berjalan +1, dengan tembusan Wakil Presiden dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
(2)
LAKIP Polda, LAKIP Satker dan Subsatker Mabes Polri disampaikan kepada Kapolri melalui Asrena Kapolri selambat lambatnya tanggal 24 Februari Tahun Anggaran Berjalan +1 dengan tembusan Irwasum Polri.
(3)
LAKIP Satker dan Subsatker Polda disampaikan kepada Kapolda melalui Rorena Polda selambat-lambatnya pada tanggal 10 Februari Tahun Anggaran Berjalan + 1 dengan tembusan Irwasda. BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 28
Pada saat Peraturan Kapolri ini mulai berlaku maka Surat Keputusan Kapolri No. Pol. Skep/4/VII/2009 tanggal 1 Juli 2009 tentang Draft Akhir Panduan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) di Lingkungan Polri, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 29 Peraturan Kapolri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
www.djpp.depkumham.go.id
13
2012, No.1084
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kapolri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Oktober 2012 KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TIMUR PRADOPO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 November 2012 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDIN
www.djpp.depkumham.go.id
