BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 6 TAHUN 2005
_____________________________________________________________
PEMERINTAH KOTA SURAKARTA PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
NOMOR 6 TAHUN 2005
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN DAN PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN KELURAHAN, MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN KECAMATAN, FORUM SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA
WALIKOTA SURAKARTA,
Membaca
:
Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala BAPPENAS dan Menteri Dalam Negeri Nomor 0259/ M.PPN / I / 2005 050/166/SJ perihal Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrenbang Tahun 2005
Menimbang
:
a. bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surakarta tahun 2006 sebagaimana yang diamanatkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional perlu dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan, Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kota pada tingkat Kota Surakarta; b. bahwa pada dasarnya Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kota Surakarta dalam pelaksanaannya sudah cukup membudaya dalam bentuk Musyawarah Kelurahan Membangun, Musyawarah Kecamatan Membangun dan Musyawarah Kota Membangun sebagai wadah dalam menjaring aspirasi masyarakat untuk bahan penyusunan RAPBD;
c. bahwa agar penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan, Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kota berjalan lancar dan dapat mencapai sasaran, maka perlu ditetapkan pedoman penyelenggaraan dan petunjuk teknis pelaksanaannya dengan Peraturan Walikota. Mengingat
:
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta; 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); 4. Undang Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421); 5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); 6 Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); 8. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2004 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta;
MEMUTUSKAN
Menetapkan
:
PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN DAN PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN KELURAHAN, MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN KECAMATAN, FORUM SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan : 1.
Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Surakarta.
2.
Walikota adalah Walikota Surakarta.
3.
Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota.
4.
Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kota dibawah Camat.
5.
Camat adalah Kepala Kecamatan.
6.
Lurah adalah Kepala Kelurahan.
7.
Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Badan, Dinas, Bagian, Kantor, Kecamatan dan Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kota yang mempunyai tugas mengelola anggaran dan barang daerah.
8.
Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antara pelaku dalam rangka menyusun Rencana Pembangunan Nasional dan Rencana Pembangunan Daerah.
9.
Narasumber adalah pihak pemberi informasi yang perlu diketahui peserta Musrenbang untuk bahan pengambilan keputusan dalam proses Musrenbang.
10.
Fasilitator adalah pihak yang memiliki pengetahuan dan ketrampilan teknis yang dibutuhkan masyarakat setempat berkaitan dengan proses pelaksanaan dan bersedia membantu dan menfasilitasi Musrenbang Kelurahan.
11.
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang selanjutnya disebut SPPN adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.
12.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode satu tahun.
13.
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu tahun.
14.
Pra Musrenbang Kelurahan, Pra Musrenbang Kecamatan, Pra Forum SKPD dan Pra Musrenbang Kota adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebelum pelaksanaan Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Forum SKPD dan Musrenbang Kota.
15.
Musrenbang Kelurahan yang selanjutnya disebut Musrenbangkel adalah forum musyawarah perencanaan pembangunan tahunan di tingkat kelurahan yang dilaksanakan secara demokratis antara pihak-pihak yang berkepentingan untuk menyepakati rencana kegiatan tahun anggaran berikutnya, yang dilaksanakan secara demokratis berbasis masyarakat kelurahan.
16.
Musrenbang Kecamatan yang selanjutnya disebut Musrenbangcam adalah forum musyawarah perencanaan pembangunan tahunan di tingkat kecamatan yang dilaksanakan secara demokratis antara pihak-pihak yang berkepentingan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari kelurahan serta menyepakati kegiatan lintas kelurahan dalam wilayah kecamatan sebagai dasar penyusunan Renja SKPD Pemerintah Kota Surakarta.
17.
Forum SKPD adalah wadah bersama antara pelaku pembangunan untuk membahas prioritas kegiatan pembangunan hasil Musrenbangcam, kelompok masyarakat/ kelompok komunitas sektoral kota dengan SKPD atau gabungan SKPD sebagai upaya mengisi Renja SKPD sesuai dengan fungsi/ sub fungsi kegiatan, yang tata cara penyelenggaraannya difasilitasi oleh SKPD terkait.
18.
Musrenbang Kota yang selanjutnya disebut Musrenbangkot adalah forum musyawarah perencanaan pembangunan tahunan yang dilaksanakan secara demokratis antara pihak-pihak yang berkepentingan mematangkan, menyerasikan dan memutakhirkan rancangan RKPD Kota Surakarta dalam kerangka SPPN.
19.
Kerangka regulasi SKPD adalah rencana kegiatan melalui pengaturan yang mendorong partisipasi masyarakat maupun lembaga terkait lainnya untuk mencapai tujuan pembangunan kota.
20.
Kerangka Anggaran SKPD adalah rencana kegiatan pengadaan barang maupun jasa yang perlu dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota untuk mencapai tujuan pembangunan kota.
21.
Dana Bantuan Pembangunan Kelurahan yang selanjutnya disingkat DBPK adalah dana akokasi kelurahan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota digunakan untuk membantu pembiayaan kegiatan pembangunan skala kelurahan sesuai dengan daftar skala prioritas yang ditetapkan pada Musrenbangkel.
22.
Pagu indikatif pendanaan adalah perkiraan alokasi pendanaan kegiatan yang bersumber dari RAPBD untuk setiap fungsi/ SKPD atas dasar perhitungan yang rasional dan bersifat tidak kaku.
BAB II KEDUDUKAN MUSRENBANGKEL, MUSRENBANGCAM, FORUM SKPD DAN MUSRENBANGKOT Bagian pertama Musrenbangkel Pasal 2
Musrenbangkel berkedudukan sebagai forum tahunan tertinggi dalam penyusunan dan penetapan prioritas pembangunan tahun berikutnya yang merupakan cerminan aspirasi dari masyarakat di tingkat kelurahan dan mengikat semua pihak dalam pembangunan.
Bagian kedua Musrenbangcam Pasal 3
Musrenbangcam berkedudukan sebagai forum tahunan tertinggi dalam penyusunan dan penetapan prioritas pembangunan tahun berikutnya yang merupakan cerminan aspirasi dari masyarakat di tingkat kecamatan dan mengikat semua pihak dalam pembangunan.
Bagian ketiga Forum SKPD Pasal 4
Forum SKPD dan atau Forum Gabungan SKPD berkedudukan sebagai forum sinkronisasi antara prioritas program pembangunan SKPD dengan prioritas hasil Musrenbangcam dalam rangka penyusunan Rancangan Renja SKPD . Bagian keempat Musrenbangkot Pasal 5
Musrenbangkot berkedudukan sebagai forum musyawarah tertinggi dalam rangka penyempurnaan rancangan RKPD Kota berdasarkan prioritas pembangunan di tingkat kota.
BAB III TUJUAN MUSRENBANGKEL, MUSRENBANGCAM, FORUM SKPD DAN MUSRENBANGKOT Bagian pertama Musrenbangkel Pasal 6
Musrenbangkel bertujuan untuk menyusun dan menetapkan Daftar Skala Prioritas Pembangunan tahunan di tingkat kelurahan yang akan dibiayai dengan swadaya, Dana Bantuan Pembangunan Kelurahan yang bersumber dari APBD maupun sumber dana lainnya, dan yang akan diajukan untuk dibahas pada Musrenbangcam.
Bagian kedua Musrenbangcam Pasal 7
Musrenbangcam bertujuan untuk menyusun dan menetapkan prioritas pembangunan tahunan tingkat Kecamatan yang berasal dari hasil Musrenbangkel dan aspirasi masyarakat tingkat kecamatan, dikelompokan menurut fungsi fungsi SKPD.
Bagian ketiga Forum SKPD Pasal 8
Forum SKPD bertujuan untuk menyusun dan menetapkan prioritas kegiatan dalam Rancangan Renja SKPD melalui sinkronisasi prioritas hasil Musrenbangcam dan usulan stakeholders kota, disesuaikan dengan pagu indikatif pendanaan masing masing fungsi SKPD.
Bagian keempat Musrenbangkot Pasal 9
Musrenbangkot bertujuan untuk menyempurnakan rancangan awal RKPD yang memuat prioritas pembangunan daerah dan pagu indikatif pendanaan APBD Kota berdasarkan fungsi SKPD, merumuskan rancangan alokasi DBPK dan menginformasikan tentang kegiatan pembangunan yang akan didanai dari APBD Propinsi dan APBN, serta mendapatkan rancangan rincian awal Rencana Kerangka Anggaran dan Kerangka Regulasi SKPD.
BAB IV TAHAPAN MUSRENBANGKEL, MUSRENBANGCAM, FORUM SKPD DAN MUSRENBANGKOT Bagian pertama Musrenbangkel Pasal 10
Musrenbangkel dilaksanakan melalui tahapan Pra Musrenbangkel I (Pra I), Pra Musrenbangkel II (Pra II), dan Musrenbangkel.
Bagian kedua Musrenbangcam Pasal 11
Musrenbangcam dilaksanakan melalui Pra Musrenbangcam dan Musrenbangcam.
Bagian ketiga Forum SKPD Pasal 12
Forum SKPD dilaksanakan melalui Pra Forum SKPD dan Forum SKPD.
Bagian keempat Musrenbangkot Pasal 13
Musrenbangkot dilaksanakan melalui Pra Musrenbangkot dan Musrenbangkot.
BAB V KEPANITIAAN DAN PENYELENGGARAAN Bagian pertama Kepanitiaan Pasal 14
(1) Musrenbangkel, Musrenbangcam, dan Musrenbangkot diselenggarakan oleh kepanitiaan di tingkat masing masing yang terdiri dari : (a)
Panitia Pengarah (Steering Committee)
(b)
Panitia Pelaksana (Organizing Committee)
(2) Forum SKPD diselenggarakan oleh Panitia Penyelenggara yang ditetapkan oleh Kepala BAPEDA.
Bagian kedua Penyelenggaraan Pasal 15
Musrenbangkel, Musrenbangcam, Forum SKPD dan Musrenbangkot diselenggarakan pada masing-masing tingkatan dan kedudukan dengan berpedoman pada Peraturan Walikota ini.
BAB VI PESERTA MUSRENBANGKEL, MUSRENBANGCAM, FORUM SKPD DAN MUSRENBANGKOT
Bagian pertama Peserta Musrenbangkel Pasal 16
(1) Peserta Musrenbangkel adalah komponen masyarakat baik individu maupun perwakilan kelompok yang berada di kelurahan yang keikutsertaannya di Musrenbangkel dilakukan dengan cara mendaftar kepada dan atau diundang oleh panitia penyelenggara. (2) Tata cara pendaftaran dan undangan calon peserta ditetapkan oleh Panitia Penyelenggara. (3) Peserta Musrenbangkel memiliki hak pengambilan keputusan dalam Musrenbangkel melalui pembahasan yang disepakati bersama
Bagian kedua Peserta Musrenbangcam Pasal 17
(1) Peserta Musrenbangcam adalah delegasi Musrenbangkel dan kelompokkelompok masyarakat yang beroperasi di dan dalam skala kecamatan, serta anggota DPRD yang berasal dari daerah pemilihan setempat yang keikutsertaannya dilakukan dengan cara mendaftar kepada dan atau diundang oleh panitia penyelenggara. (2) Tata cara pendaftaran dan undangan calon peserta ditetapkan oleh Panitia Penyelenggara (3) Peserta Musrenbangcam memiliki hak pengambilan keputusan dalam Musrenbangcam melalui pembahasan yang disepakati bersama.
Bagian ketiga Peserta Forum SKPD Pasal 18
(1) Peserta Forum SKPD dan atau Forum Gabungan SKPD terdiri dari para delegasi kecamatan dan delegasi kelompok-kelompok masyarakat di tingkat kota yang berkaitan langsung dengan fungsi SKPD atau gabungan SKPD, yang keikutsertaannya di forum dilakukan dengan cara mendaftar kepada dan atau diundang oleh SKPD bersangkutan. (2) Tata cara pendaftaran dan undangan calon peserta ditetapkan oleh Panitia Penyelenggara. (3) Peserta Forum SKPD dan atau Forum Gabungan SKPD memiliki hak pengambilan keputusan dalam forum melalui pembahasan yang disepakati bersama.
Bagian keempat Peserta Musrenbangkot Pasal 19
(1) Peserta Musrenbangkot adalah delegasi dari Musrenbangcam dan delegasi dari Forum SKPD yang keikutsertaannya di Musrenbangkot dilakukan dengan cara mendaftar kepada dan atau diundang oleh panitia penyelenggara, terdiri dari dua kelompok yaitu peserta aktif dan peserta peninjau. (2) Tata cara pendaftaran dan undangan calon peserta ditetapkan oleh Panitia Penyelenggara. (3) Peserta Musrenbangkot Aktif memiliki hak pengambilan keputusan dalam Musrenbangkot melalui pembahasan yang disepakati bersama.
(4) Peserta Musrenbangkot peninjau tidak memiliki hak pengambilan keputusan dalam Musrenbangkot.
BAB VII
PEMBIAYAAN MUSRENBANGKEL, MUSRENBANGCAM, FORUM SKPD DAN MUSRENBANGKOT
Pasal 20
Musrenbangkel, Musrenbangcam, Forum SKPD dan Musrenbangkot dibiayai dari sumber-sumber:
(1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta (2) Partisipasi Masyarakat (3) Bantuan dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
BAB VIII PELAPORAN DAN INFORMASI Pasal 21
(1) Kepala Kelurahan wajib melaporkan hasil Musrenbangkel kepada Walikota Surakarta melalui Bapeda dengan tembusan Camat selambat lambatnya tujuh hari setelah pelaksanaan kegiatan. (2) Camat wajib melaporkan hasil Musrenbangcam kepada Walikota Surakarta melalui Bapeda selambat lambatnya tujuh hari setelah pelaksanaan kegiatan. (3) Kepala Bapeda wajib melaporkan hasil Musrenbangkot kepada Walikota Surakarta selambat lambatnya empat belas hari setelah pelaksanaan kegiatan. (4) Kepala Bapeda menginformasikan RKPD yang telah ditetapkan Walikota kepada SKPD dan masyarakat melalui kelurahan selambat lambatnya empat belas hari setelah penetapan.
BAB IX KETENTUAN LAIN LAIN Pasal 22
(1) Petunjuk Teknis Pelaksanaan Musrenbangkel sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan ini, merupakan satu kesatuan dari bagian yang tidak dapat terpisahkan dari Peraturan ini. (2) Petunjuk Teknis Pelaksanaan Musrenbangcam sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan ini, merupakan satu kesatuan dari bagian yang tidak dapat terpisahkan dari Peraturan ini. (3) Petunjuk Teknis Pelaksanaan Forum SKPD sebagaimana tercantum dalam lampiran III Peraturan ini, merupakan satu kesatuan dari bagian yang tidak dapat terpisahkan dari Peraturan ini. (4) Petunjuk Teknis Pelaksanaan Musrenbangkot sebagaimana tercantum dalam lampiran IV Peraturan ini, merupakan satu kesatuan dari bagian yang tidak dapat terpisahkan dari Peraturan ini.
BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 23
(1) Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Keputusan Walikota Surakarta Nomor : 3 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Musyawarah Kelurahan Membangun, Musyawarah Kecamatan Membangun, dan Musyawarah Kota Membangun dicabut. (2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kota Surakarta.
Ditetapkan di : Surakarta pada tanggal : 28 Juni 2005 PENJABAT WALIKOTA SURAKARTA cap ttd.
ANWAR CHOLIL
Diundangkan di Surakarta pada tanggal 29 Juni 2005 Sekretaris Daerah Kota Surakarta
cap ttd.
Drs. QOMARUDDIN, MM NIP. : 500 043 090
BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2005 NOMOR 6
LAMPIRAN I
: PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA NOMOR
:
6 Tahun 2005
TANGGAL :
28 Juni 2005
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN MUSRENBANGKEL
A. ORGANISASI PENYELENGGARA
Musrenbangkel diselenggarakan oleh Panitia Ad Hoc yang pembentukannya difasilitasi oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dan Kepala Kelurahan selaku penanggung jawab penyusunan perencanaan pembangunan di tingkat kelurahan. Panitia tersebut ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kelurahan, paling lambat 10 hari sebelum pelaksanaan Musrenbangkel.
Panitia Musrenbangkel terdiri dari : 1.
Panitia Pengarah (Steering Committee) 1.1 Susunan Keanggotaan Susunan keanggotaan Panitia Pengarah (SC) terdiri dari unsur pimpinan LPMK, unsur tokoh masyarakat dan unsur Pemerintah Kelurahan. Diupayakan keterwakilan perempuan minimal 30 % dari jumlah keanggotaan panitia. 1.2 Tugas dan Fungsi Panitia Pengarah Panitia Pengarah mempunyai tugas dan fungsi untuk : -
Menyusun dan menetapkan jadwal, agenda dan tempat Musrenbangkel;
-
Memfasilitasi dan memantau pelaksanaan musyawarah di tingkat RT/ RW dan komunitas di tingkat kelurahan;
-
Mengumumkan secara terbuka jadwal, agenda dan tempat Musrenbangkel paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum kegiatan Musrenbangkel dilaksanakan;
-
Menerima pendaftaran dan atau mengundang peserta Musrenbangkel;
- Mengarahkan proses Musrenbangkel agar pelaksanaannya berjalan lancar dan dapat mencapai sasaran dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku; - Menyerahkan hasil Musrenbangkel kepada Penanggung Jawab.
2.
Panitia Penyelenggara (Organizing Committee) 2.1. Susunan Keanggotaan
Susunan keanggotaan Panitia Penyelenggara (OC) terdiri dari anggota masyarakat selain yang telah duduk di Panitia Pengarah (Steering Committee). Diupayakan keterwakilan perempuan minimal 30 % dari jumlah panitia.
2.2.
Tugas dan Fungsi Panitia Penyelenggara Panitia Penyelenggara (OC) mempunyai tugas dan fungsi untuk melaksanakan proses Musrenbangkel sesuai dengan arahan Panitia Pengarah (SC).
B. NARASUMBER 1. Unsur Narasumber Narasumber terdiri dari : Kepala Kelurahan, Pimpinan LPMK, Camat dan aparat kecamatan, Kepala Sekolah, Kepala Puskesmas, Pejabat Instansi yang ada di Kelurahan, LSM, dan anggota DPRD yang berasal dari daerah pemilihan setempat. 2. Tugas Narasumber : Menyampaikan dan memberikan informasi yang perlu diketahui peserta sebagai bahan dalam proses pengambilan keputusan hasil Musrenbangkel.
C.
FASILITATOR 1. Keanggotaan Fasilitator berasal dari anggota masyarakat atas usulan LPMK, yang selanjutnya ditetapkan oleh Kepala Kelurahan.
2. Tugas Fasilitator Fasilitator bertugas untuk : 2.1. Membantu Panitia Penyelenggara Musrenbangkel; 2.2. Memberikan asistensi kepada peserta sidang dalam proses perumusan hasil musyawarah mulai dari Pra Musrenbangkel I, II sampai dengan Musrenbangkel; 2.3.
Membantu kelancaran proses musrenbangkel dari Pra Musrenbangkel I, II sampai dengan Musrenbangkel.
D. PENDAMPINGAN 1. Pendampingan dilakukan oleh Pemerintah Kota Surakarta. 2. Tugas pendamping antara lain : 2.1
Memberikan pembekalan ;
2.2
Melakukan monitoring.
E. PESERTA 1. Peserta Pra Musrenbangkel I Peserta Pra Musrenbangkel I terdiri dari unsur : 1.1
Pengurus LPMK;
1.2
Pemerintah Kelurahan;
1.3
Pengurus RT/RW;
1.4
Perwakilan Organisasi Pemuda;
1.5
Tokoh Masyarakat;
1.6
Tokoh Agama;
1.7
Fasilitator;
1.8
Organisasi Perempuan
Keterwakilan unsur perempuan diupayakan minimal 30 % dari jumlah peserta.
2. Peserta Pra Musrenbangkel II Peserta Pra Musrenbangkel II terdiri dari unsur : 2.1
Pengurus LPMK;
2.2
Panitia;
2.3
Perwakilan tiap-tiap pengurus RW
2.4
Tokoh Masyarakat;
2.5
Tokoh Agama;
2.6
Masyarakat yang faham dan ahli;
2.7
Sektor Privat, misalnya Pengusaha, Investor dan Pedagang;
2.8
Organisasi Perempuan;
2.9
Perwakilan Organisasi Pemuda;
2.10 Fasilitator. Keterwakilan unsur perempuan diupayakan minimal 30 % dari jumlah peserta. 3. Peserta Musrenbangkel Peserta musrenbangkel terdiri dari unsur : 3.1
Pemerintah Kelurahan;
3.2
LPMK;
3.3
Unsur pengurus RT dan RW (Utusan yang mewakili unsur ini dibekali surat tugas serta berita acara hasil musyawarah perencanaan pembangunan setempat);
3.4
Wakil Organisasi Sosial, misalnya Paguyuban Orang Tua Asuh, Paguyuban Kelompok Informal, Paguyuban Kasepuhan, KSM dan Organisasi Sosial lainnya;
3.5
Wakil Kelompok Sosial, misalnya Forum-Forum warga, Kelompok Pedagang Kecil, Tukang Becak, Pedagang Kaki Lima, Pengamen, Kelompok-Kelompok Potensial lainnya yang belum terorganisir;
3.6
Wakil Organisasi Kesenian, misalnya Kelompok Karawitan, Kelompok Orkes Keroncong, Sanggar Tari, Sanggar/ Pawiyatan Jawi, Kelompok Campursari, Ketoprak;
3.7
Karang Taruna dan Organisasi Pemuda;
3.8
Sektor Privat, misalnya Pengusaha, Investor dan Pedagang;
3.9
Organisasi Perempuan;
3.10
Tokoh-Tokoh Masyarakat / agama.
Keterwakilan unsur perempuan diupayakan minimal 30 % dari jumlah peserta.
F. DELEGASI MUSRENBANGKEL
1.
Delegasi Musrenbangkel dipilih dalam Musrenbangkel dan disahkan oleh Pimpinan Sidang Pleno sebanyak banyaknya 5 orang, diupayakan keterwakilan perempuan minimal 30% dari jumlah delegasi.
2.
Tugas Delegasi Musrenbangkel : Mewakili Kelurahan dalam Musrenbangcam Mengikuti Musrenbangcam; Memaparkan DSP Kegiatan Pembangunan Kelurahan pada forum Musrenbangcam.
G. MEKANISME MUSRENBANGKEL 1. Pra Musrenbangkel I Dalam Pra Musrenbangkel I dilakukan kegiatan sebagai berikut : 1.1
Pembentukan Panitia Musrenbangkel (Steering Commiittee dan Organizing Commiittee). 1.2 Dalam Pra Musrenbangkel I dilakukan kegiatan : 1.2.1
Menyusun konsep tata tertib Musrenbangkel;
1.2.2
Menyusun mekanisme sosialisasi dan jadwal musyawarah RT/RW;
1.3
1.2.3
Menetapkan jadwal, agenda dan tempat Musrenbangkel.
1.2.4
Menyusun anggaran Musrenbangkel;
1.2.5
Membagi tugas panitia Musrenbangkel;
1.2.6
Mengumpulkan DSP dari RT/ RW dan kelompok masyarakat;
1.2.7
Prioritas dari RT/ RW dan kelompok masyarakat sebanyak-banyaknya 5 ( lima ).
1.2.8
Evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya dan tahun berjalan.
Hasil keluaran (output) dari Pra Musrenbangkel I adalah bahan Pra Musrenbangkel II (draft Form IV A & Form IV B).
2. Pra Musrenbangkel II 2.1
Pra Musrenbangkel II dipimpin oleh Ketua Panitia Pelaksana Musrenbangkel dibantu fasilitator kelurahan.
2.2
Pra Musrenbangkel II diikuti oleh seluruh panitia Musrenbangkel ditambah Stakeholders kelurahan (Tokoh Masyarakat, wakil Sektor Informal dan lain-lain).
2.3
Dalam Pra Musrenbangkel II dilakukan kegiatan :
2.4
-
Analisa potensi Kelurahan;
-
Klarifikasi bahan Musrenbangkel (draf bahan Musrenbangkel I + Usulan baru dari RT/RW );
-
Penetapan DSP per fungsi;
-
Penetapan sasaran pembangunan tahunan Kelurahan;
-
Penyusunan draft DSP Musrenbangkel yang terdiri dari : o
Prioritas Kegiatan pembangunan kelurahan yang akan didanai oleh Dana Bantuan Pembangunan Keluarahan ( Block Grant ) dan atau swadaya masyarakat;
o
Prioritas Kegiatan pembangunan untuk diusulkan ke Musrenbangcam dan akan dilaksanakan oleh SKPD.
Hasil Keluaran (output) dari Pra Musrenbangkel II adalah draf DSP Musrenbangkel (Draft Form IV A & Form IV B).
3. Musrenbangkel 3.1
Musrenbangkel diselenggarakan oleh Panitia Penyelenggara.
3.2
Penyelenggaraan Musrengbangkel diupayakan dilaksanakan pada waktu dan tempat yang memungkinkan peserta perempuan dapat terlibat secara optimal.
3.3
Persidangan dalam Musrenbangkel meliputi : 3.3.1
Sidang Pleno I
Dalam sidang pleno I dilakukan kegiatan : - Pemilihan Pimpinan Sidang dipimpin oleh Steering Committee;
3.3.2
-
Pengesahan tata tertib;
-
Paparan prioritas program/ kegiatan pembangunan di kecamatan dan hasil evaluasi pembangunan tahun sebelumnya oleh Camat/ pemerintah Kecamatan;
-
Paparan prioritas program / kegiatan kelurahan tahun berikutnya beserta informasi perkiraan Jumlah alokasi Dana Bantuan Pembangunan Kelurahan (Block Grant) oleh Lurah;
-
Paparan masalah utama yang dihadapi oleh masyarakat kelurahan oleh beberapa perwakilan masyarakat (misalnya Ketua RW, Komite Sekolah, Ketua Kelompok Usaha, dan lain-lain ).
-
Penetapan Tata Cara penyeleksian prioritas kegiatan.
Sidang Komisi Dalam sidang komisi dilakukan kegiatan : Penyusunan, validasi dan rekapitulasi prioritas kegiatan dalam rangka pemecahan masalah: (1) yang akan didanai dengan Dana Bantuan Pembangunan Kelurahan (Block Grant) dan atau Swadaya Masyarakat; (2) yang akan diusulkan pada Musrenbangcam untuk ditangani SKPD.
3.3.3
Sidang Pleno II Dalam sidang pleno II dilakukan kegiatan : - Paparan hasil sidang komisi; - Tanggapan; - Pengesahan hasil sidang pleno II; - Pembentukan Tim Penyempurnaan Rumusan; - Penentuan delegasi ke Musrenbangcam sebanyak-banyaknya 5 orang, yang terdiri dari : o
Panitia Penyelenggara (SC / OC);
o
Perwakilan Sidang Komisi.
- Penyerahan hasil Musrenbangkel kepada Panitia Pengarah untuk diteruskan kepada Penanggung Jawab; - Pembentukan Tim Perencana Kegiatan Pembangunan, Tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan dan Tim Monitoring dan Evaluasi Kgiatan Pembangunan yang prosesnya dipimpin oleh Penanggung Jawab;
-
Penandatangan Berita Acara hasil hasil Musrenbangkel diwakili oleh Pimpinan Sidang Pleno dan Ketua Sidang komisi.
3.4 Pimpinan Sidang 3.4.1
3.4.2
Pimpinan sidang dipilih dari dan oleh peserta sidang Musrenbangkel.
Pimpinan Sidang Pleno Pimpinan Sidang Pleno terdiri dari : -
Ketua;
-
Sekretaris;
-
Anggota.
Tugas pimpinan sidang pleno : - Memimpin sidang pleno; - Mengesahkan tata tertib; - Memimpin pemilihan pimpinan sidang komisi;
3.4.3
-
Mengesahkan hasil keputusan sidang;
-
Menyerahkan hasil Musrenbangkel kepada panitia Musrenbangkel;
-
Menetapkan delegasi Musrenbangkel untuk mengikuti Musrenbangcam;
-
Menetapkan Tim Penyempurna Rumusan DSP;
-
Menyusun Berita Acara hasil Musrenbangkel yang minimal memuat DSP kegiatan yang disepakati dan daftar nama delegasi yang terpilih;
-
Mengesahkan Berita Acara Musrenbangkel.
Pimpinan Sidang Komisi Pimpinan Sidang Komisi terdiri dari : -
Ketua;
-
Sekretaris
-
Anggota.
Tugas pimpinan sidang komisi : -
Memimpin sidang komisi;
-
Memfasilitasi perumusan dan validasi dalam rangka penyusunan DSP;
-
Menetapkan hasil sidang komisi.
3.4 Hasil keluaran (output ) dari Musrenbangkel adalah : 3.4.1.
Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Kelurahan yang berisi : -
Prioritas Kegiatan pembangunan untuk diusulkan ke Musrenbangcam dan akan dilaksanakan oleh SKPD ( Form IV A ).
-
Prioritas kegiatan Pembangunan skala kelurahan yang akan didanai oleh alokasi Dana Bantuan Pembangunan Kelurahan ( Block Grant ) dan atau swadaya masyarakat (Form IV B );
3.4.2.
Daftar nama delegasi untuk mengikuti ke Musrenbangcam.
3.4.3.
Susunan Keanggotaan Tim Penyempurna Rumusan DSP.
3.4.4.
Susunan Keanggotaan Tim Perencana Kegiatan Pembangunan
3.4.5.
Susunan Keanggotaan Tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan
3.4.6.
3.4.7.
Susunan Keanggotaan Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan, Berita Acara Musrenbangkel.
H. TIM PERENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN 1.
Tim Perencana Kegiatan Pembangunan ditetapkan dalam sidang pleno Musrenbangkel.
2.
Tugas utama Tim Perencana Kegiatan Pembangunan adalah: Merencanakan kegiatan pembangunan hasil Musrenbangkel yang akan dibiayai dengan Dana Bantuan Pembangunan Kelurahan ( Block Grant ) dan atau swadaya masyarakat;
3. Anggota Tim Perencana Kegiatan Pembangunan terdiri dari unsur : 3.1 Masyarakat terkait, selain yang telah duduk di Tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan dan Tim Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan; 3.2 LPMK; 3.3 Unsur Pemerintah Kelurahan. 4. Keterwakilan unsur perempuan dalam tim sebesar 30 %.
I.
TIM PELAKSANA KEGIATAN PEMBANGUNAN 1.
Tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan ditetapkan dalam sidang pleno Musrenbangkel.
2.
Tugas Tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan antara lain :
2.1
Melaksanakan kegiatan pembangunan hasil Musrenbangkel berdasarkan rencana kegiatan yang ditetapkan oleh Tim Perencana Kegiatan Pembangunan;
2.2
Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan kepada Kepala Kelurahan.
3. Anggota Tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan terdiri dari unsur : 3.1
Masyarakat terkait, selain yang telah duduk di Tim Perencana Kegiatan Pembangunan dan Tim Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan;
3.2
Stakeholder Kelurahan.
4. Keterwakilan unsur perempuan dalam tim sebesar 30 %.
J. TIM MONITORING DAN EVALUASI KEGIATAN PEMBANGUNAN
1. Tim Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan ditetapkan dalam sidang pleno Musrenbangkel. 2.
Tugas Tim Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan antara lain : 2.1
Mengawasi pelaksanaan kegiatan hasil Musrenbangkel yang akan dibiayai dengan Dana Bantuan Pembangunan Kelurahan ( Block Grant ), yang rencana kegiatannya ditetapkan oleh Tim Perencana Kegiatan Pembangunan;
2.2
Menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan hasil Musrenbangkel yang akan dibiayai dengan Dana Bantuan Pembangunan Kelurahan ( Block Grant );
2.3 3.
Melaporkan hasil monitoring dan evaluasi kepada Kepala Kelurahan.
Anggota Tim Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan terdiri dari unsur : 3.1
LPMK;
3.2
Pemerintah Kelurahan;
3.3
Masyarakat terkait, selain yang telah duduk di Tim Perencana Kegiatan Pembangunan dan Tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan;
3.3
Stakeholder Kelurahan (orang yang faham terhadap obyek yang akan dimonitoring dan dievaluasi);
3.4
Fasilitator.
4. Keterwakilan unsur perempuan dalam tim sebesar 30 %. K. JADWAL PENYELENGGARAAN Musrenbangkel dilaksanakan paling lambat pada akhir Bulan Juli 2005.
PENJABAT WALIKOTA SURAKARTA ttd. ANWAR CHOLIL
LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA NOMOR
:
6 Tahun 2005
TANGGAL :
28 Juni 2005
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN MUSRENBANGCAM
A. ORGANISASI PENYELENGGARA Musrenbangcam diselenggarakan oleh Panitia Ad Hoc yang pembentukannya difasilitasi oleh Pemerintah Kecamatan dibantu oleh perwakilan LPMK di wilayah kecamatan setempat, dan ditetapkan oleh Camat. Penetapan Panitia Penyelenggara Musrenbangcam paling lambat 10 hari sebelum pelaksanaan Musrenbangcam. Panitia Musrengbangcam terdiri dari : 1.
Panitia Pengarah (Steering Committee) 1.1
Susunan Keanggotaan Susunan keanggotaan Panitia Pengarah terdiri dari Ketua LPMK, dan unsur Pemerintah Kecamatan. Diupayakan keterwakilan perempuan minimal 30 % dari jumlah panitia.
1.2
Tugas dan Fungsi Panitia Pengarah : Panitia Pengarah mempunyai tugas dan fungsi untuk : -
Menyusun jadwal agenda dan tempat Musrenbangcam;
-
Mengumumkan secara terbuka jadwal, agenda dan tempat Musrenbangcam paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum kegiatan Musrenbangkel dilaksanakan;
-
Menerima pendaftaran dan atau mengundang peserta Musrenbangcam;
- Mengarahkan proses Musrenbangcam agar pelaksanaannya berjalan lancar dan dapat mencapai sasaran dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku. -
-
Merangkum berita acara hasil Musrenbangcam yang sekurang-kurangnya memuat : o
prioritas kegiatan yang disepakati;
o
daftar delegasi yang akan mengikuti Forum SKPD.
Menyampaikan Berita Acara hasil Musrenbangcam kepada anggota DPRD dari wilayah pemilihan kecamatan yang bersangkutan;
- Membantu delegasi kecamatan dalam menjalankan tugasnya di Forum SKPD dan Musrenbangkot.
2.
Panitia Penyelenggara (Organizing Committee) 2.1
Susunan Keanggotaan Susunan keanggotaan Panitia Penyelenggara terdiri dari anggota masyarakat selain yang telah duduk di Tim Pengarah (Steering Committee). Diupayakan keterwakilan perempuan minimal 30 % dari jumlah anggota panitia.
2.2
Tugas dan Fungsi Panitia Penyelenggara Panitia Penyelenggara mempunyai tugas dan fungsi untuk melaksanakan Musrenbangcam sesuai dengan arahan Panitia Pengarah.
B. NARASUMBER 1. Unsur Narasumber Narasumber terdiri dari : Camat dan aparat kecamatan, LSM, para ahli / profesional yang dibutuhkan, Bapeda, perwakilan SKPD kota, kepala cabang SKPD di wilayah kecamatan, kepala unit pelayanan di kecamatan, dan anggota DPRD dari wilayah pemilihan kecamatan bersangkutan. 2. Tugas Narasumber : Menyampaikan dan memberikan informasi yang perlu diketahui peserta sebagai bahan dalam proses pengambilan keputusan hasil Musrenbangcam.
C. PENDAMPINGAN 1. Pendampingan dilakukan oleh Pemerintah Kota Surakarta. 2. Tugas pendamping antara lain : 2.3
Memberikan pembekalan ;
2.4
Melakukan monitoring.
D. PESERTA 1. Peserta Pra Musrenbangcam Peserta Pra Musrenbangcam terdiri dari unsur : 1.1
Pemerintah Kecamatan;
1.2
Pemerintah Kelurahan;
1.3
Pengurus LPMK;
1.4
Perwakilan Organisasi/Komunitas di tingkat Kecamatan;
1.5
Tokoh Masyarakat;
1.6
Tokoh Agama;
1.7
Tokoh Perempuan;
1.8
Organisasi Pemuda;
1.9
Fasilitator Kelurahan.
1.10
LSM.
Keterwakilan unsur perempuan diupayakan minimal 30 % dari jumlah peserta.
2. Peserta Musrenbangcam Peserta Musrenbangcam terdiri dari unsur : 2.1
DPRD Kota Surakarta yang berasal dari Daerah Pemilihan setempat;
2.2
SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta;
2.3
Muspika;
2.4
Lurah;
2.5
LPMK;
2.6
Delegasi Kelurahan hasil Musrenbangkel;
2.7
Pengusaha Tingkat Kecamatan;
2.9
Sektor Informal Tingkat Kecamatan;
2.10 Organisasi Perempuan Tingkat Kecamatan; 2.11
Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan;
2.12
Organisasi Pemuda.
2.13
LSM.
Keterwakilan unsur perempuan diupayakan minimal 30 % dari jumlah peserta.
E. DELEGASI MUSRENBANGCAM 1.
Delegasi Musrenbangcam dipilih dalam Musrenbangcam dan disahkan oleh Pimpinan Sidang Pleno sebanyak banyaknya 5 orang, diupayakan keterwakilan perempuan minimal 30% dari jumlah peserta.
2.
Tugas Delegasi Musrenbangcam : Mewakili kecamatan di Forum SKPD dan Musrenbangkot Memperjuangkan ( merinisiatif aktif agar ) DSP Kegiatan kecamatan dalam forum SKPD dan Musrenbangkot; Mengambil inisiatif untuk membahas perkembangan usulan kecamatan dengan delegasi dari kelurahan dan kelompok masyarakat di tingkat kecamatan; Mendiskusikan berita acara hasil Musrenbangcam dengan anggota DPRD dari wilayah pemilihan kecamatan yang bersangkutan.
F. MEKANISME MUSRENBANGCAM 1. Pra Musrenbangcam Dalam Pra Musrenbangcam dilakukan kegiatan : 1.1
Pembentukan Panitia Musrenbangcam.
1.2
Dalam Pra Musrenbangcam dilakukan kegiatan:
1.3
1.2.1
Menyusun draft tata tertib Musrenbangcam;
1.2.2
Menetapkan jadwal, agenda, dan tempat Musrenbangcam;
1.2.3
Membagi tugas panitia Musrenbangcam;
1.2.4
Mengumpulkan data/materi dari hasil Musrenbangkel;
1.2.5
Menyusun rekapitulasi dan kompilasi hasil Musrenbangkel berdasarkan masing masing fungsi / SKPD untuk dikoordinasikan dengan SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta.
Hasil Keluaran (out put) Pra Musrenbangcam adalah Materi Musrenbangcam (Draft Form V & VI).
2. Musrenbangcam Musrenbangcam diselenggarakan oleh Panitia Musrenbangcam dan pelaksanaannya diupayakan pada waktu dan tempat yang memungkinkan peserta perempuan dapat terlibat secara optimal. Dalam Musrenbangcam dilakukan kegiatan sebagai berikut : 2.1 Persidangan : 2.1.1 Sidang Pleno I Dalam sidang pleno dilakukan kegiatan sebagai berikut : - Pemilihan Pimpinan Sidang dipimpin oleh Steering Committee; -
Pengesahan tata tertib;
-
Paparan prioritas masalah kecamatan oleh Camat;
-
Pemaparan rancangan Renja SKPD disertai dengan plafon idikatif dana yang akan dialokasikan oleh Pejabat SKPD;
-
Pemaparan masalah dan prioritas kegiatan dari masing-masing kelurahan menurut fungsi/SKPD oleh Tim Penyelenggara ( hasil Pra Musrenbangcam ).
-
Persiapan sidang komisi sesuai kelompok fungsi yang ditetapkan
2.1.2. Sidang Komisi Dalam sidang komisi dilakukan kegiatan sebagai
berikut : -
Sinkronisasi dan validasi hasil Musrenbangkel dengan program /kegiatan SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta;
-
Menyusun DSP berdasarkan kesepakatan tentang kriteria dan prioritas masingmasing fungsi/ SKPD;
-
Pembahasan usulan kegiatan pembangunan lintas kelurahan yang belum diusulkan;
-
Perumusan hasil sidang komisi;
-
Penetapan hasil sidang komisi.
2.1.3 Sidang Pleno II Dalam sidang pleno II dilakukan kegiatan : -
Paparan hasil sidang komisi;
-
Tanggapan;
-
Pengesahan hasil sidang pleno II;
-
Pembentukan Tim Penyempurnaan Perumusan;
-
Penentuan delegasi ke Forum SKPD dan Musrenbangkot sebanyak-banyaknya 5 orang, yang terdiri dari : o
Panitia Penyelenggara (SC / OC);
o
Perwakilan Sidang Komisi.
-
Penyerahan hasil Musrenbangcam kepada Panitia Pengarah untuk diteruskan kepada Penanggung Jawab dan Anggota DPRD;
-
Penandatangan Berita Acara hasil hasil Musrenbangcam diwakili oleh Pimpinan Sidang Pleno dan Ketua Sidang komisi.
2.2 Pimpinan Sidang 2.2.1 Pimpinan sidang dipilih dari dan oleh peserta sidang Musrenbangcam. 2.2.2 Pimpinan Sidang Pleno Pimpinan Sidang Pleno terdiri dari : Ketua; Sekretaris; Anggota. Tugas pimpinan sidang pleno : Memimpin sidang pleno; Mengesahkan tata tertib; Memilih pimpinan sidang komisi;
Mengesahkan hasil keputusan sidang; Menetapkan Tim Penyempurna Rumusan; Menetapkan Delegasi Musrenbangcam untuk mengikuti Forum SKPD dan Musrenbangkot; Menyerahkan hasil Musrenbangcam kepada panitia Musrenbangcam; Menyusun Berita Acara hasil Musrenbangcam yang memuat DSP kegiatan yang disepakati dan daftar nama delegasi yang terpilih. Mengesahkan Berita Acara Musrenbangcam; Menyampaikan Berita Acara hasil Musrenbangcam kepada anggota DPRD dari wilayah pemilihan kecamatan yang bersangkutan, sebagai referensi mereka dalam forum pembahasan Panitia Anggaran DPRD. 2.2.3
Pimpinan Sidang Komisi Pimpinan Sidang Komisi terdiri dari : Ketua; Sekretaris Anggota. Tugas pimpinan sidang komisi : Memimpin sidang komisi; Memfasilitasi perumusan dan validasi dalam rangka
penyusunan DSP;
Menetapkan hasil sidang komisi. 2.3 Keluaran (output) Musrenbangcam adalah (1)
DSP menurut fungsi / SKPD yang telah disinkronkan dengan program / kegiatan SKPD terkait yang siap dibahas pada Forum SKPD (Form VII)
(2)
Daftar nama delegasi kecamatan untuk mengikuti Forum SKPD dan Musrenbangkot
(3)
Berita Acara Musrenbangcam.
G. JADWAL PENYELENGGARAAN Musrenbangcam dilaksanakan paling lambat pada pertengahan Bulan Agustus 2005.
PENJABAT WALIKOTA SURAKARTA ttd.
ANWAR CHOLIL
LAMPIRAN III : PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA NOMOR
:
6 Tahun 2005
TANGGAL
: 28 Juni 2005
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN FORUM SKPD
A. ORGANISASI PENYELENGGARA Forum SKPD diselenggarakan oleh Panitia Penyelenggara yang pembentukannya difasilitasi oleh BAPEDA dan ditetapkan oleh Kepala BAPEDA. Penetapan Forum SKPD paling lambat 10 hari sebelum pelaksanaan Forum SKPD. 1. Organisasi Penyelenggara terdiri dari : 1.1 Panitia Pengarah 1.2 Panitia Pelaksana 1.3 Susunan Keanggotaan : 3.1
Susunan keanggotaan Panitia Pengarah terdiri dari unsur Pemerintah Kota.
3.2
Susunan keanggotaan Panitia Pelaksana terdiri dari Kepala SKPD Pemerintah Kota.
2. Tugas dan Fungsi Panitia : Panitia mempunyai tugas dan fungsi : Merekapitulasi hasil Musrenbangcam; Mengumumkan secara terbuka jadwal, agenda pembahasan, dan tempat penyelenggaraan Forum SKPD selambat lambatnya 7 hari sebelum pelaksanaan; Membuka pendaftaran dan atau mengundang calon peserta Forum SKPD; Mempersiapkan bahan / materi dan peralatan serta notulen untuk Forum SKPD; Menyusun hasil pemutakhiran rancangan Renja SKPD berdasarkan hasil Forum SKPD; Merangkum Berita Acara Forum SKPD yang sekurang-kurangnya memuat : o
prioritas kegiatan yang disepakati;
o
daftar delegasi yang akan mengikuti Musrenbangkot.
Melaporkan kepada Kepala Bapeda hasil pemutakhiran rancangan Renja Menyampaikan hasil Forum SKPD kepada komisi terkait di DPRD.
SKPD;
B. NARASUMBER 1. Unsur Narasumber Narasumber terdiri dari : Kepala SKPD Kota, Kepala dan para pejabat Bapeda, anggota DPRD dari komisi terkait masing masing SKPD, LSM yamg memiliki bidang kerja sesuai dengan fungsi SKPD, ahli / profesional baik kalangan praktisi maupun akademisi. 2. Tugas Narasumber : Menyampaikan dan memberikan informasi yang perlu diketahui peserta untuk proses pengambilan keputusan hasil Forum SKPD.
C. PESERTA 1. Peserta Pra Forum SKPD Peserta Pra Forum SKPD terdiri dari unsur: 1.1.
SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta.
1.2.
Pejabat Bapeda
2. Peserta Forum SKPD terdiri dari: Peserta Forum SKPD terdiri dari unsur : 2.1
SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta;
2.2
Delegasi Musrenbangcam;
2.3
Stakeholders (kelompok-kelompok masyarakat) kota yang terkait dengan SKPD, termasuk didalamnya adalah berbagai komunitas sektoral yang secara khusus dikelompokkan menjadi 8 (delapan) kelompok komunitas sektoral kota yaitu : 2.3.1
Kelompok komunitas Pedagang Kaki Lima;
2.3.2
Kelompok komunitas Becak;
2.3.3
Kelompok komunitas Parkir;
2.3.4
Kelompok komunitas Defable;
2.3.5
Kelompok komunitas Pengamen dan Anak Jalanan;
2.3.6
Kelompok komunitas Pasar Tradisional;
2.3.7
Kelompok komunitas Pemukiman Kumuh (Slum Area);
2.3.8
Kelompok komunitas Buruh.
D. DELEGASI FORUM SKPD KE MUSRENBANGKOT 1.
Delegasi Forum SKPD yang akan mengikuti Musrenbangkot dipilih dalam Forum SKPD dan disahkan oleh Kepala BAPEDA. Diupayakan keterwakilan perempuan minimal 30% dari jumlah delegasi.
2.
Jumlah delegasi masing-masing Forum SKPD yang berasal dari stakeholders sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang.
3.
Tugas Delegasi Forum SKPD : Menyempurnakan rancangan Renja SKPD; Memperjuangkan ( merinisiatif aktif agar ) prioritas kegiatan Renja SKPD dalam Musrenbangkot; Mendiskusikan Berita Acara hasil Forum SKPD dengan komisi DPRD yang terkait.
E. MEKANISME FORUM SKPD 1. Pra Forum SKPD Dalam Pra Forum SKPD dilakukan kegiatan : 1.1
Menetapkan tata cara penyelenggaraan Forum SKPD, meliputi : jadwal, tempat, peserta, agenda pembahasan, dan keluaran Forum SKPD yang akan dibahas dalam Musrenbangkot;
1.2
Menyusun daftar prioritas kegiatan pembangunan dari semua kecamatan;
1.3
Mengumpulkan dan menyusun Rancangan Renja SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta;
1.4
Pemetaan komunitas sektoral oleh SKPD terkait dan institusi pendamping.
1.5
Musyawarah internal organisasi komunitas sektoral / stakeholders kota yang sejenis untuk menentukan: o
Usulan DSP kegiatan;
o
Delegasi peserta Forum SKPD hanya diwakili 1 (satu) orang dalam satu forum yang merupakan representasi dari kelompok komunitasnya.
1.6
Mengidentifikasi DSP kegiatan pembangunan dari tiap kecamatan disesuaikan dengan DSP kegiatan pembangunan yang berasal dari Rancangan Renja SKPD;
1.7
Pembentukan Panitia Forum SKPD difasilitasi oleh BAPEDA;
1.8
Memperkirakan biaya tiap prioritas kegiatan.
2. Forum SKPD Forum SKPD diselenggarakan oleh Panitia Forum SKPD. Dalam Forum SKPD dilakukan kegiatan : 2.1 Persidangan :
2.1.1 Sidang Pleno I Dalam sidang pleno dilakukan kegiatan sebagai berikut :
2.1.2.
-
Pemaparan prioritas kegiatan menurut rancangan Renja SKPD dan plafon / pagu dana indikatif SKPD yang bersumber dari prioritas pembangunan daerah / Rancangan RKPD Kota, Propinsi, dan Kementrian / Lembaga Negara oleh Kepala SKPD sesuai fungsi atau kelompok fungsi.
-
Pemaparan Prioritas kegiatan Pembangunan hasil Musrenbangcam oleh Ketua Tim Penyelenggara.
-
Pembagian Peserta dalam sidang komisi.
Sidang Komisi Dalam sidang komisi dilakukan kegiatan sebagai berikut : -
Verifikasi prioritas kegiatan berbagai kecamatan, stakeholders/ kelompok komunitas sektoral kota, dan sektor private, untuk memastikan prioritas kegiatan telah tercantum Rancangan Renja SKPD;
-
Sinkronisasi hasil Musrenbangcam, usulan stakeholders/ kelompok komunitas sektoral kota, dan usulan sektor private dengan Rancangan Renja SKPD;
-
Perumusan hasil sidang komisi;
-
Penetapan hasil sidang komisi.
2.1.3 Sidang Pleno II Dalam sidang Pleno II dilakukan kegiatan sebagai berikut : -
Paparan hasil sidang Komisi;
-
Tanggapan;
-
Menyusun rekomendasi untuk kerangka regulasi SKPD;
-
Pengesahan hasil sidang;
-
Penetapan delegasi ke Musrenbangkot dari peserta organisasi masyarakat sebanyak-banyaknya 3 orang untuk setiap forum SKPD;
-
Penandatangan Berita Acara hasil Forum SKPD diwakili oleh delegasi Forum SKPD.
2.2 Pimpinan Sidang Pleno 2.2.1 Pimpinan sidang oleh Kepala BAPEDA. 2.2.2 Tugas pimpinan sidang pleno : - Memimpin sidang pleno; - Mengesahkan hasil keputusan sidang; - Menetapkan Delegasi ke Musrenbangkot; - Mengesahkan Berita Acara Forum SKPD;
- Menyerahkan hasil Forum SKPD kepada panitia Forum SKPD.
2.3 Pimpinan Sidang Komisi 2.3.1 Pimpinan sidang oleh Kepala Bidang di BAPEDA terkait. 2.3.2
Pimpinan Sidang Komisi terdiri dari : - Ketua; - Sekretaris; - Anggota.
2.3.2 Tugas pimpinan sidang komisi : - Memimpin sidang komisi; - Memfasilitasi perumusan DSP; - Menetapkan hasil sidang komisi; - Menyusun Berita Acara Penyelenggaraan Forum SKPD; - Melaporkan hasil Forum SKPD kepada komisi terkait di DPRD. 2.4
Hasil keluaran (output) dari Forum SKPD adalah (1)
Rancangan Renja SKPD yang memuat kerangka Regulasi dan kerangka anggaran SKPD (Draft Form VIII dan Draft Form IX)
(2)
Prioritas Kegiatan SKPD yang disusun menurut sumber pendanaan dan kecamatan sebagai wilayah kegiatannya.
(3)
Delegasi Forum SKPD ke Musrenbangkot
(4) Berita Acara Forum SKPD.
F. JADWAL PELAKSANAAN
Forum SKPD dilaksanakan paling lambat pada pertengahan Bulan Agustus 2005.
PENJABAT WALIKOTA SURAKARTA Ttd.
ANWAR CHOLIL
LAMPIRAN IV: PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA NOMOR
:
6 Tahun 2005
TANGGAL :
28 Juni 2005
PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN MUSRENBANGKOT A. ORGANISASI PENYELENGGARA Musrenbangkot diselenggarakan oleh Panitia Ad Hoc yang pembentukannya difasilitasi oleh Bapeda Kota Surakarta dibantu stakeholder kota, dan ditetapkan oleh Kepala Bapeda Kota Surakarta. Penetapan Panitia Musrenbangkot paling lambat 10 hari sebelum pelaksanaan Musrenbangkot. Panitia Musrenbangkot terdiri dari : 1. Panitia Pengarah (Steering Committee) 1.1 Susunan Keanggotaan Susunan keanggotaan Panitia Pengarah terdiri dari unsur Pemerintah Kota dan Stakeholders Kota. Diupayakan keterwakilan perempuan minimal 30% dari jumlah anggota panitia. 1.2 Tugas dan Fungsi Panitia Pengarah Tim Pengarah mempunyai tugas dan fungsi untuk : Mengkompilasi prioritas kegiatan pembangunan dari Forum SKPD dan Musrenbangcam; Menyusun jadual dan agenda Musrenbangkot; Menyusun draft tata tertib Musrenbangkot; Merancang tahapan kegiatan yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan Musrenbangkot; Menyiapkan calon pimpinan sidang; Menentukan mekanisme/teknik detail Musrenbangkot; Memimpin forum untuk memilih pimpinan sidang Musrenbangkot dengan memperhatikan aspirasi forum; Membagi tugas Panitia Musrenbangkot; Mengumumkan secara terbuka jadwal, agenda pembahasan, dan tempat penyelenggaraan Musrenbangkot selambat lambatnya 7 hari sebelum pelaksanaan; Membuka pendaftaran dan atau mengundang calon peserta Musrenbangkot; Mengarahkan proses Musrenbangkot agar pelaksanaannya berjalan lancar dan dapat mencapai sasaran.
2. Panitia Pelaksana (Organizing Committee) 2.1 Susunan Keanggotaan Susunan keanggotaan Panitia Penyelenggara (OC) terdiri dari unsur Pemerintah Kota Surakarta. Diupayakan keterwakilan perempuan minimal 30 % dari jumlah panitia. 2.2 Tugas dan Fungsi Panitia Pelaksana Panitia Pelaksana mempunyai tugas dan fungsi untuk melaksanakan Musrenbangkot sesuai dengan arahan Panitia Pengarah.
B. NARASUMBER 1. Unsur Narasumber Narasumber terdiri dari : SKPD Kota, DPRD, LSM yang bekerja dalam skala kota, perguruan tinggi, perwakilan Bappeda Provinsi, Tim penyusun RKPD, Tim Penyusun Renja SKPD, Panitia/Tim Anggaran Eksekutif maupun DPRD. 2. Tugas Narasumber : Menyampaikan dan memberikan informasi yang perlu diketahui peserta untuk proses pengambilan keputusan hasil Musrenbangkot. C. PESERTA 1. Peserta Pra Musrenbangkot Peserta Pra Musrenbangkot terdiri dari unsur: 1.3.
Pemerintah Kota;
1.4.
Stakeholders Kota / Wilayah;
1.5.
DPRD (Komisi-komisi).
2. Peserta Musrenbangkot terdiri dari: 2.1 Peserta Aktif, terdiri dari unsur : 2.3.9
Delegasi Musrenbangcam;
2.3.10 Delegasi Forum SKPD; 2.3.11 Perwakilan BAPPEDA Propinsi; 2.3.12 SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota; 2.3.13 LSM; 2.3.14 Perguruan Tinggi; 2.3.15 Organisasi Kemasyarakatan dan Pemuda; 2.3.16 Sektor Informal; 2.3.17 Sektor Private;
2.3.18 Tokoh Agama; 2.3.19 Budayawan; 2.3.20 Tokoh/Sesepuh Masyarakat; 2.3.21 Organisasi Profesi; 2.3.22 Organisasi Perempuan. 2.2 Peserta Peninjau, terdiri dari unsur : 2.2.1
Delegasi Musrenbangkel;
2.2.2
DPRD Kota Surakarta;
2.2.3
Perwakilan Partai Politik;
2.2.4
Lurah;
2.2.5
LPMK.
Proporsi Keterwakilan Perempuan diupayakan minimal sebesar 30% dari jumlah Peserta. D. MEKANISME MUSRENBANGKOT 1.
Pra Musrenbangkot Dalam Pra Musrenbangkot dilakukan kegiatan sebagai berikut : 1.1 Pembentukan Panitia Musrenbangkot yang difasilitasi oleh Pemerintah Kota Surakarta. 1.2 Dalam Pra Musrenbangkot dilakukan kegiatan : 1.2.1
Menyusun draft tata tertib Musrenbangkot;
1.2.2
Merancang tahapan kegiatan yang dibutuhkan untuk Musrenbangkot;
1.2.3
Menentukan mekanisme/teknik detail Musrenbangkot;
1.2.4
Membagi tugas Panitia Musrenbangkot;
1.2.5
Analisa permasalahan dan potensi kota.
menyelenggarakan
1.3 Hasil keluaran (output) dari Pra Muskotbang adalah bahan Musrenbangkot (Form VIII & Form IX). 2. Musrenbangkot Musrenbangkot diselenggarakan oleh Panitia Musrenbangkot dan pelaksanaannya diupayakan pada waktu dan tempat yang memungkinkan peserta perempuan dapat terlibat secara optimal. Dalam Musrenbangkot dilakukan kegiatan sebagai berikut : 2.1 Persidangan : 2.1.1 Sidang Pleno I Dalam sidang pleno I dilakukan kegiatan sebagai berikut :
- Pemilihan Pimpinan Sidang dipimpin oleh Steering Committee, - Pengesahan tata tertib oleh Pimpinan Sidang terpilih; - Paparan prioritas kegiatan propinsi oleh pejabat BAPPEDA Propinsi Jawa Tengah; - Paparan Rancangan RKPD dan prioritas kegiatan serta plafon anggaran yang dikeluarkan Walikota oleh Kepala BAPEDA; - Paparan hasil Forum SKPD oleh Ketua Panitia Penyelenggara. 2.1.2 Sidang Komisi Dalam sidang komisi dilakukan kegiatan sebagai berikut : Verifikasi hasil kompilasi Perumusan hasil Forum SKPD per fungsi; Penetapan Daftar Skala Prioritas per fungsi; Membahas pemutakhiran Rancangan RKPD Kota. 2.1.3 Sidang Pleno II Dalam Sidang Pleno II akan dilakukan kegiatan sebagai berikut : - Pemaparan hasil sidang komisi; - Tanggapan; - Pengesahan hasil sidang; - Pembentukan Tim Perumus; Penetapan DSP Kota; Membahas kebijakan pendukung implementasi program / kegiatan tahun berikutnya; Penyerahan hasil Musrenbangkot kepada Panitia. 2.2 Pimpinan Sidang 2.2.1 Pimpinan sidang dipilih dari dan oleh peserta sidang Musrenbangkot yang dipimpin dan sesuai tata cara yang ditetapkan oleh Steering Committee selaku pemegang mandat penyelenggaraan Musrenbangkot dengan memperhatikan aspirasi forum. 2.2.2
Pimpinan Sidang Pleno Pimpinan Sidang Pleno terdiri dari : Ketua; Sekretaris; Anggota.
2.2.3 Tugas pimpinan sidang pleno :
- Memimpin sidang pleno; - Mengesahkan tata tertib; - Memilih pimpinan sidang komisi; Mengesahkan hasil keputusan sidang; Menetapkan Tim Perumus; Menyerahkan hasil Musrenbangkot kepada panitia Musrenbangkot. 2.3 Pimpinan Sidang Komisi 2.3.1
Pimpinan Sidang Komisi terdiri dari : Ketua; Sekretaris. Anggota
2.3.2 Tugas pimpinan sidang komisi : Memimpin sidang komisi; Memfasilitasi perumusan DSP; Mengesahkan hasil sidang komisi. 2.4
2.5
2.6
Hasil keluaran (output) dari Musrenbangkot adalah (1)
Penetapan arah kebijakan, prioritas pembangunan, dan plafon / pagu dana indikatif berdasar fungsi/ SKPD;
(2)
DSP Kota yang sudah dipilah berdasar sumber pembiayaan (APBD II, APBD I, APBN, dan sumber pendanaan lain);
(3)
Daftar Usulan Kebijakan / regulasi pada tingkat pemerintah kota/propinsi/ pusat;
(4)
Rancangan pendanaan untuk DBPK.
Hasil Musrenbangkot, oleh Pemerintah Kota disampaikan kepada : (1)
DPRD Kota;
(2)
SKPD;
(3)
Tim Penyusun RAPBD Kota;
(4)
Kecamatan;
(5)
Delegasi Musrenbangcam dan Forum SKPD.
Informasi hasil Musrenbangkot disampaikan kepada masyarakat melalui kelurahan.
E. JADWAL PELAKSANAAN Musrenbangkot dilaksanakan paling lambat pada akhir Bulan Agustus 2005
PENJABAT WALIKOTA SURAKARTA
ttd.
ANWAR CHOLIL
LAMPIRAN V : PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA NOMOR
:
6 TAHUN 2005
TANGGAL
:
28 JUNI 2005
BAGAN MEKANISME MUSRENBANGKEL TAHUN 2005
PENJ ABAT WALIKOTA SURAKARTA
ttd
ANWAR CHOLIL
PENJABAT WALIKOTA SURAKARTA ttd
ANWAR CHOLIL
LAMPIRAN VII : PERAT
NOMOR
TANGGA
BAGAN TAHUN 2005
MEKANISME
FORUM
SKPD
PENJABAT WALIKOTA SURAKARTA
ttd.
ANWAR CHOLIL
LAMPIRAN VIII : PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA NOMOR TANGGAL
:
6 TAHUN 2005 :
28 JUNI 2005
BAGAN MEKANISME TAHUN 2005
MUSRENBANGKOT
PENJABAT
A
This document was created with Win2PDF available at http://www.win2pdf.com. The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only. This page will not be added after purchasing Win2PDF.
