Berbagi Pengalaman, Maju Bersama Dokumentasi Best Practices Kota-Kota - APEKSI

Berbagi Pengalaman, Maju Bersama Dokumentasi Best Practices Kota-Kota - APEKSI

Best Practice :

Block Grant Untuk Pembangunan Kecamatan di Kota Blitar

Yayasan Inovasi Pemerintahan Daerah (YIPD) Jl. Tebet Barat Dalam III A no 02 Jakarta 12810, Indonesia Phone: +62-21-83794469 Fax: +62-21-83791270 E-mail: [email protected]

Berbagi Pengalaman, Maju Bersama: Dokumentasi Best Practices Kota-Kota - APEKSI Clearinghouse YIPD - 1

Block Grant Untuk Pembangunan Kecamatan di Kota Blitar Profil Singkat Kota Blitar Blitar, East Java, Indonesia Latitude : 8°2’ - 8°8´ South Longitude : 112°14’ - 112°28´ East Width : 32,57849 km² Population : 123.520 (2001)

Situasi Sebelum Inisiatif 1. Inisiatif pembangunan daerah selalu berasal dari Pemerintah Daerah 2. Perencanaan pembangunan kota kurang partisipatif 3. Kurangnya rasa pemilikan masyarakat Kota Blitar terhadap sarana umum yang ada 4. Pembangunan yang dilakukan terkadang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat Inisiatif 1. Membangun kota bersama masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang mendesak melalui bantuan dana block grant 2. Block grant merupakan perwujudan dari demokratisasi dalam proses pembangunan melalui desentralisasi pengelolaan anggaran hingga level kecamatan 3. Block grant adalah bantuan dana pembangunan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Blitar kepada tiga kecamatan. Dana tersebut harus dikelola secara maksimal guna memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan amanat Rencana Strategis Daerah (Renstrada), propeda, dan repetada dengan pola penggunaan anggaran berbasis anggoaran kinerja.

Strategi Yang Diterapkan 1. Memberikan dana bantuan secara langsung kepada masyarakat melalui kecamatan untuk membangun infrastruktur sesuai dengan kebutuhan masingmasing kecamatan 2. Melakukan perencanaan pembangunan partisipatif di tingkat kecamatan Strategi tersebut diatas memerlukan beberapa tahapan yaitu: 1. Persiapan a. Pemerintah Kota membuat Prosedur Tetap Program Block Grant b. Memfasilitasi melakukan pertemuan dengan seluruh warga (yang terdiri dari Pemerintah Kota, legislatif, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan pihak lain

Berbagi Pengalaman, Maju Bersama: Dokumentasi Best Practices Kota-Kota - APEKSI Clearinghouse YIPD/CLGI - 2

yang terkait) untuk mensosialisasikan program block grant serta mengkritisi prosedur yang telah ditetapkan c. Menyediakan anggaran block grant sebesar Rp 1 miliar untuk setiap kecamatan 2. Sasaran atau ruang lingkup block grant a. Pembangunan sarana dan prasarana sebagai berikut: −

jalan setapak

−

drainase

−

perbaikan dan pembangunan sarana lingkungan permukiman

−

prasarana umum

−

prasarana kantor

−

prasarana pendukung panca program prioritas

−

peningkatan sanitasi lingkungan

b. Pemeliharaan sarana dan prasarana lingkup kelurahan antara lain: −

saluran pengering jalan

−

selokan

−

jalan setapak

−

fasilitas umum

−

lampu penerangan jalan kampong

−

sarana kebersihan

−

fasilitas kesehatan di tingkat kelurahan

3. Prosedur pengusulan kegiatan Prosedur pengusulan kegiatan block grant melalui beberapa tahap yang disebut Prosedur Jaring Asmara (Penjaringan Aspirasi Masyarakat) sebagai berikut a. Pertemuan di tingkat RW untuk mengidentifikasikan masalah yang perlu ditangani melalui dana alokasi block grant sesuai dengan daftar prioritas b. Hasil identifikasi di tingkat RW di bawa ke kelurahan kemudian dibahas dalam forum Musyawarah Kelurahan (Muskel) khusus block grant (Block Grant) yang dikoordinir oleh Lurah dan dihadiri tim koordinasi Block Grant Kecamatan c. Hasil muskel dikoordinasikan oleh Camat dalam forum Musyawarah Kecamatan (Muscam) dengan melibatkan berbagai komponen masyarakat, yang hasilnya menjadi rancangan usulan Block Grant di masing-masing kecamatan d. Pemerintah Kota melalui tim anggaran akan menganalisa alokasi bantuan Block Grant masing-masing kelurahan 4. Prosedur pelaksanaan kegiatan a. Pemimpin bagian kegiatan, Kepala Kelurahan dan anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) mengadakan sosialisasi di lingkungannya untuk menginformasikan keberadaan kegiatan dan jadwal


pelaksanaan kegiatan dan mendiskusikan mengenai permasalahan dan dampak yang mungkin timbul di lapangan b. Dibentuk tim pelaksana kegiatan dengan Surat Keputusan Lurah yang terdiri dari unsure teknis, administrative dan social dengan susunan: −

Pemimpin Bagian Kegiatan

: Kepala Seksi Pembangunan/Kepala yang ditunjuk

−

Ketua Pelaksana

: Dipilih dari dan oleh anggota LPMK

−

Bendahara

: Dipilih dari dan oleh anggota LPMK

−

Anggota

: Ketua RT/RW dan anggota LPMK

c. Tim Pelaksana Kegiatan mengajukan rencana anggaran biaya kepada pemimpin kegiatan d. Pemimpin kegiatan menerbitkan berita acara penunjukan pelaksana kegiatan kepada LPMK 5. Laporan, Monitoring dan Evaluasi a. Laporan pelaksanaan kegiatan: −

pemimpin kegiatan menyediakan buku administrasi kegiatan yang meliputi: buku daftar hadir tenaga kerja, buku tamu dan buku catatan kemajuan dan permasalahan kegiatan

−

pemimpin kegiatan membuat laporan mingguan tentang kemajuan fisik kegiatan

−

paling lambat setiap tanggal 5 pada bulan berjalan pemimpin kegiatan membuat laporan realisasi fisik dan keuangan yang ditandatangani pemimpin kegiatan dan diketahui Camat setempat yang kemudian disampaikan kepada Walikota Blitar

b. Monitoring kegiatan: −

pengawasan melekat dilakukan Camat atas pelaksanaan Block Grant di masing-masing kelurahan

−

pemimpin kegiatan melakukan pengendalian keuangan dan memantau progress fisik

−

inspeksi mendadak oleh tim Pembina Block Grant Kota Blitar

−

pemantauan oleh instansi terkait

−

pengawasan teknis oleh konsultan teknis

c. Evaluasi dilaksanakan oleh tim Pembina Block Grant Kota Blitar yang bertujuan untuk: −

menilai kemajuan pelaksanaan kegaitan baik secara fisik maupun administrative

−

mengetahui dampak atau hasil yang ditimbulkan dengan adanya kegiatan terhadap lingkungan sekitar

−

alat untuk landasan perencanaan dan bahan pertimbangan untuk perencanaan pembangunan periode yang akan datang


−

setiap tahun Pemerintah Kota mengumumkan hasi evaluasi kepada masyarakat dengan cara mengadakan pertemuan dengan seluruh elemen masyarakat

Hasil Yang Dicapai 1. Pembangunan dapat berjalan dengan lancer dan didukung warga setempat karena kegiatan tersebut memang direncanakan dan dilaksanakan oleh warga sendiri 2. Masyarakat ternyata secara sukarela membantu Pemerintah Kota dengan menyumbang materi, keuangan dan tenaga untuk memajukan kotanya 3. Masuknya dana partisipasi masyarakat hingga 21% (± Rp 630.000), partisipasi masyarakat ini belum termasuk tenaga sukarela dan sumbangan berupa konsumsi ataupun barang lainnya 4. Terwujudnya rasa memiliki masyarakat terhadap sarana yang dibangun 5. Pembangunan yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang paling mendesak Pelajaran Yang Dapat Diambil 1. Masyarakat secara sukarela membantu program-program pembangunan daerah 2. Warga kota dapat merasakan manfaat langsung dari kebijakan block grant 3. Masyarakat dapat merencanakan dan melaksanakan pembangunan wilayahnya bila diberi kepercayaan 4. Program pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan warga 5. Melalui Program Block Grant yang melibatkan warga sebagai perencana sekaligus pelaksana pembangunan ternyata dapat menghemat biaya pembangunan yang harus dikeluarkan Keberlanjutan 1. Evaluasi setiap tahun terhadap pelaksanaan Program Block Grant selalu dilakukan guna menyempurnakan prosedur Program Block Grant 2. Program ini sangat bermanfaat karena membuat masyarakat sebagai subyek dari pembangunan 3. Telah diadakan penyempurnaan terhadap prosedur tetap Program Block Grant untuk tahun 2003 berdasarkan evaluasi tahun 2002. Prosedur tetap tahun 2003 diharapkan mampu mengurangi kelemahan-kelemahan yang terjadi pada tahun sebelumnya Transferabiliti Program Block Grant selalu dievaluasi dan didokumentasikan dengan baik setiap tahunnya. Hal ini sangat mempermudah kota lain yang ingin mempelajarinya. Bagi kota-kota yang memiliki karakteristik berbeda dapat melakukan modifikasi maupun inovasi program. Yang perlu menjadi catatan adalah Kota Blitar bukanlah Kota yang memiliki Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum yan gbesar, tetapi kota ini dapat melakukan program yang sangat baik tersebut.


Alamat Kontak PEMERINTAH KOTA BLITAR Djarot Saiful Hidayat, Wali Kota Anang Triono, Pjs. Kepala Bappeda Made Sukawardika, Kabid Fisik Prasarana Bappeda Alamat : Jl. Merdeka 105 Blitar, Jawa Timur Telepon : 62 – 342 – 801 734 APEKSI Budi Chairuddin Alamat : Wisma Dharma Niaga Lt. 3 Jalan Abdul Muis No. 6-10, Jakarta Pusat 10160 Telepon : 62 – 21 – 344 8201 Fax : 62 – 21 – 344 8183 email : [email protected]


Berbagi Pengalaman, Maju Bersama Dokumentasi Best Practices Kota-Kota - APEKSI

Recommend Documents