MARKAS BESAR KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA BADAN RESERSE KRIMINAL
BARESKRIM POLRI STANDARD OPERASIONAL PROSEDUR PENGGELEDAHAN 1.
Penggeledahan A. Pertimbangan 1. Salah satu kegiatan penindakan upaya paksa dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana adalah tindakan penggeledahan (badan, rumah, tempat tertutup). 2. Tindakan penggeledahan dilakukan dengan maksud : a. Untuk mendapatkan bukti-bukti dan atau barang bukti. b. Untuk melalukan tindakan-tindakan penangkapan terhadap tersangka. B. Ketentuan Hukum 1. Pasal 1 butir 17 dan 18 merupakan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan penggeledehan. 2. Pasal 5 (1) huurf b pasal 7 (1) huruf d pasal 11, pasal 32 dan pasal 37 KUHAP mengatur tentang kewenangan Penyidik/Penyidik Pembantu dalam hal pengeledahan. 3. Pasal 33 KUHAP mengatur tentang syarat dan tata cara penggeledahan.
4. Pasal 34 KUHAP mengatur tentang alasan penggeledahan tanpa izin dari ketua PN serta tindakan yang tidak diperkenankan. 5. Pasal 36 KUHAP mengatur tentang pelaksanaan pengeledahan rumah diluar daerah hukum penyidik/penyidik pembantu. C. Persiapan Persiapan yang harus dilakukan dalam pelaksanaan penggeledahan adalah : 1. Mengajukan Permintaan izin kepada Ketua Pengadilan Negeri di daerah hukumnya untuk melakukan penggeledahan rumah atau tempat tertutup lainnya. 2. Mengajukan permintaan izin penggeledahan rumah disertai dengan permintaan izin khusus untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan penyitaan surat-surat lainnya apabila dalm penggeledahan rumah atau tempat tertutup lainnya itu diperlukan pula tindakan pemeriksaan dan penyitaan surat-surat lain. 3. Menerbitkan Surat Perintah Penggeledahan, setelah memperoleh Surat Izin/Surat Izin Khusus dari Ketua Pengadilan Negeri diDaerah hukumnya (foto copy Surat Izin dari Ketua Pengadilan Negeri Dilampirkan pada Surat Perintah penggeledahan). 4. Mengajukan surat permintaan bantuan kepada pejabat kesehatan (dokter/paramedic), apabila akan dilakukan pemeriksaan bagian dalam badan (dalam hal tersangka diduga menyimpan/menelan barang bukti). 5. Melakukan Koordinasi dengan fungsi lain di lingkungan Polri/instansi lain guna kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan penggeledehan, apabila akan melakukan penggeledahan terhadap angkutan darat, air atau udara (bus, kereta api, kapal laut, pesawat udara) 6. Catatan a. Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak, Surat Perintah Penggeledahan diterbitkan dan diberlakukan tanpa menunggu
adanya Surat Izin/Surat Izin Khusus dari Ketua Pengadilan Negeri sedaerah hukum terlebih dahulu. b. Petugas pelaksana harus menguasai keterangan dan data mengenai sasaran penggeledahan baik berupa barang, surat ataupun identitas tersangka yang harus dicari dan ditemukan. D. Pelaksanaan Penggeledahan 1. Penggeledahan rumah dan atau tempat tertutup lainnya a. Dilluar hal tertangkap tangan Diperluka Surat Izin Penggeledahan Rumah dari Ketua Pengadilan Negeri di daerah hukumnya (dicantumkan didalam kolom dasar dan pertimbangan pada Surat Perintah Penggeledahan) Diperlukan Surat Perintah Pengeledahan (pada kolom dasar dan pertimbangan mencamtumkan tanggal dan nomor Surat Izin Penggeledahan dari Ketua Pengadilan Negeri) Dilakukan oleh Penyidik/Penyidik Pembantu dan atau Penyelidik atas perintah Penyidik. b. Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak Dapat dilakukan tanpa Surat Izin Pengeledahan dari Ketua Pengadilan Negeri. Diperlukan Surat Perintah Penggeledahan. Penyidik/Penyidik Pembantu dan Penyelidik atas Perintah Penyidik dapat melakukan penggeledahan : I. Halaman rumah tempat tersangka bertempat tinggal/berdiam atau berada, dan yang ada diatasnya. II. Setiap tempat lain dimana bertempat tinggal/berdiaman atau berada.
III. Ditempat tindak pidana dilakukan atau tempat lain yang terdapat bekas tindak pidana. IV. Tempat penginapan dan tempat umum lainnya. Dalam hal pemilik rumah menolak untuk dilakukan penggeledahan rumah, tetap dilaksanakan penggeledahan dengan disaksikan Kepala Desa/Ketua Lingkungan serta minimal dua orang saksi. c. Dalam hal tertangkap tangan Tidak diperlukan Surat Izin Penggeledahan dari Ketua Pengadilan Negeri. Tidak diperlukan Surat Perintah Penggeledahan. Dapat dilakukan oleh Penyidik, Penyidik Pembantu dan penyelidik tanpa atas perintah penyidik, disemua tempat kecuali : (a). Ruang dimana sedang berlangsung sidang MPR, DPR, DPD dan Propinsi/Kabupaten. (b). Tempat dimana sedang berlangsung ibadah dan atau upacara keagamaan. (c). Ruang dimana sedang berlangsung Sidang Pengadilan. (d). Penggeledahan Rumah dan atau tempat tertutup lainnya dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu atau penyelidik atas perintah penyidik yang nama dan identitasnya tercantum dalam Perintah Pengeledahan. (e). Tempat/sasaran yang digeledah sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Perintah Penggeledahan. (f). Penggeledahan supaya dilakukan oleh paling sedikit 2 (dua) orang petugas.
(g). Penggeledahan diusahakan dapat dilaksanakan pada waktu siang hari. (h). Untuk kelancaran, keamanan dan ketertiban, penggeledehan dapat diadakan/diatur penjagaan atau penutupan tempat yang bersangkutan atau penyidik/penyidik pembantu serta penyelidik atas perintah penyidik yang melakukan penggeledahan dapat memerintahkan setiap orang yang berada ditempat tersebut untuk meninggalkan tempat selama penggeledahan berlangsung. (i). Penydik/Penyidik Pembantu atau Penyelidik yang akan melakukan penggeledahan dengan terlebih dahulu menunjukkan tanda pengenal dan Suart Perintah Penggeledahan (dilampiri salinan/foto copy Surat Izin Penggeledahan dari Ketua Pengadilan Negeri Kepada tersangka/keluarga tersangka/penghuni) lainnya. (j). Penggeledahan, dilakukan sesuai prosedur, hati-hati dan waspada, wajar, sopan, serta mengindahkan norma-norma agama, adat istiadat, sosial, hukum dan sopan santun. (k). Penggeledahan dilakukan dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang warga lingkungan yang bersangkutan bila tersangka/keluarga tersangka/penghuni menyetujui. (l). Dalam hal tersangka/keluarga/penghuni tidak menyetujui atau tidak hadir, maka oleh Kepala Desa/Ketua Lingkungan dan 2 (dua) orang warga lingkungan yang bersangkutan. (m). Penggeledahan rumah dan atau tampat tertutup lainnya diluar daerah hukum selain daerah hukum selain harus ada Surat Izin Penggeledahan dari Ketua Pengadilan Negeri di daerah hukumnya kecuali oleh Ketua Pengadilan Negeri setempat dan dilakukan dengan didampingi oleh penyidik/penyidik pembantu yang ditunjuk oleh komandan kesatuan daerah hukum tempat dilakukannya penggeledahan.
(n). Penggeledahan harus dilakukan secara teliti, seksama dan hati-hati selama ,mencari dan menemukan bukti. (o). Dalam waktu 2 hari setelah dilakukan penggeledahan rumah dan atau tempat tertutup lainnya, harus dibuat Berita Acara Penggeledahan rumah dengan memperhatikan halhal sebagai berikut : Berita Acara harus memuat uraian tantang pelaksanaan dan hasil penggeledahan rumaha dan atau tempattempat tertutup lainnya. Berita Acara harus dibacakan terlebih dahulu oleh penyidik kepada yang bersangkutan, kemudian diberi tanggal dan ditanda tangani oleh penyidik maupun tersangka atau keluarganya dan atau Kepala Desa atau Ketua Lingkungan dengan 2 (dua) oarang saksi. Dalam hal tersangka atau keluarganya tidak mau membubuhkan tanda tangannya, hal itu dicatat dalam Berita Acara dengan menyebutkan alasannya. (p). Dalam hal penggeledahan dilakukan dalam keadaan yang sangat mendesak (tanpa Surat Izin Ketua Pengadilan Negeri didaerah hukumnya), maka Ketua Pengadilan Negeri tersebut diberitahukan kemudian dengan surat yang dilampiri Berita Acara Penggeledahan dimaksud, sekaligus guna meminta persetujuannya. (q). Penggeledahan terhadap tersangka anggota MPR/DPR, DPD, BPK, dan para Menteri Kabinet serta anggota DPR Propinsi dan Kabupaten dilaksanakan sesuai dengan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang masing-masing. 2. Penggeledahan Pakaian Apabila terdapat dugaan keras bahwa para tersangka terdapat benda yang dapat disita, penggeledahan pakaian tersangka dan barang yang
dibawanya dapat dilakukan pada waktu menangkapnya dengan cara sebagai berikut : a. Penyidik/Penyidik Pembantu dan atau Penyelidik menyakan identitas tersangka. b. Untuk kepentingan keamanan, kepada orang yang akan digeledah diperintahkan terlebih dahulu mengambil posisi sedemikian rupa sehingga tidak memungkinkan untuk mengadakan perlawanan terhadap petugas yang menggeledah. c. Penggeledahan pakaian pada badan harus dilakukan seteliti mungkin mulai dari atas sampai kebawah dengan mengindahkan norma-norma kesusilaan dan kesopanan. d. Penggeledahan pakaian tersebut hendaknya dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dimana yang seoarang melakukan penggeledahan sedangkan yang lain mengawasi. e. Penggeledahan pakaian seorang wanita, sedapat mungkin dilakukan oleh Polwan dan bila tidak ada Polwan, pelaksanaanya dibantu oleh karyawan sipil Polri atau anggota Bhayangkari dihadapan Penydik/Penyidik Pembantu yang bersangkutan. f. Selain terhadap pakaian, penggeledahan dilakukan juga terhadap barang-barang yang dibawanya guna mencari barang-barang yang diduga ada hubungannya dengan tindak pidana. g. Sedapat mungkin penggeledahan pakaian dilakukan tidak didepan umum. h. Setelah melakukan penggeledahan pakaian dapat digabung dengan Berita Acara Penggeledahan Badan apabila penggeledahandilakukan oleh seorang Penyidik/Penyidk Pembantu yang sama. 3. Penggeledahan Badan Penggeledahan Badan Tersangka dilakukan oleh Penyidik/Penyidik Pembantu pada waktu penangkapan tersangka atau pada waktu
tersangka diserahkan kepada Penyidik/Penyidik Pembantu dengan ketentuan dan cara-cara sebagai berikut : a. Penggeledahan badan tersangka sedapat mungkin dilakukan ditempat yang tertutup. b. Memerintahkan kepada yang akan digeledah untuk menanggalkan seluruh pakaian kecuali pakai dalam. c. Untuk kepentingan keamanan, kepada orang yang akan digeledah badannya diperintahkan terlebih dahulu mengambil posisi sedemikian rupa sehingga tidak memungkinkan untuk mengadakan perlawanan. d. Penggeledahan Badan harus dilakukan seteliti mungkin mulai dari atas sampai kebawah dengan mengindahkan norma-norma kesusilaan dan kesopanan. e. Penggeledahan Badan tersebut hendaknya dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dimana yang seorang melakukan penggeledahan sedangkan yang lain mengawasi. f. Penggeledahan Badan seorang wanita sedapat mungkin dilakukan oleh Polwan. Dalam hal tidak ada Polwan pelaksanaannya dibantu oleh karyawan sipil wanita Polri atau anggota Bhayangkari dihadapan Penyidik/Penyidik Pembantu yang bersangkutan. g. Penggeledahan badan apabila diperlukandilakukan dengan cara menanggalkan semua pakaian yang dikenakan sehingga dengan demikian dapat diperiksa bagian-bagian badan yang diduga ada hubungannya dengan tindak pidana. h. Untuk melakukan penggeledahan rongga badan, agar meminta bantuan kepada pejabat kesehatan (dokter/paramedis). i. Setelah melakukan penggeledahan badan Penyidik/Penydik Pembantu wajib membuat Berita Acara Penggeledahannya rangkap 6 (enam).
j. Pembuatan Berita Acara Penggeledahan Badan dapat digabung dengan penggeledahan pakaian apabila yang melaksanakan kedua macam penggeledahan adalah Penyidik/Penyidik pembantu yang sama. 4. Penggeledahan alat angkutan darat, air dan udara Penggeledahan dapat dilakukan tanpa Surat Izin Ketua Pengadilan negeri. a. Penggeledahan alat angkutan darat Pelaksanaan penggeledahan dilakukan dengan ketentuan dan cara-cara sebagai berikut : Perintahkan pengemudi untuk memberhentikan dan menempatkan kendaraannya pada tempat yang aman dan tidak mengganggu kelancaran lalu lintas yang lain. Salah seorang petugas memerintahkan kepada semua penumpang turun dari kendaraan tanpa membawa barang apapun, kalau perlu dengan tangan masing-masing diatas kepala sedangkan petugas yang lain melakukan pengamanan. Membawa para penumpang ketempat yang berjauhan dari kendaraan tersebut dan melakukan penggeledahan pakaian dan badan. Setelah selesai melakukan penggeledahan pakaian dan badan barulah dilakukan penggeledahan terhadap kendaraannya secara cermat dan teliti. Apabila terhadap suatu keyakinan bahwa barang bukti yang disembunyikan disuatu bagian dari kendaraan yang sulit untuk dicapai, maka diminta bantuan ahli untuk mengambilnya. Jika diperlukan dapat dilakukan pemeriksaan surat yang berhubungan dengan kendaraan (SIM dan STNK). Taktis dan Teknis penggeledahan terhadap angkutan darat agar memperhatikan petunjuk tehnis yang dirumuskan masingmasing fungsi yang bersangkutan.
Penggeledahan terhadap kendaraan yang berjalan diatas rel supaya terlebih dahulu meminta izin dan bantuan Kepala Stasiun setempat supaya gerbong yang dicurigai dipindahkan dari rangkaian yang lainnya guna keperluan tersebut dimintakan POLSUS KA kemudian barulah diadakan penggeledahan secara cermat, dan teliti terhadap gerbong, penumpang dan barang-barang. 2 (dua) hari setelah dilakukan penggeledahan harus dibuat Berita Acara Penggeledahan alat Angkutan Darat. b. Penggeledahan alat angkut air dan udara Penggeledahan alat angkutan air dan udara dilakukan dengan ketentuan dan cara-cara sebagai beriktu : Adakan koordinasi dan minta bantuan dari instansi-instansi yang berwenang dalam bidang pengaturan,pengurusan dan penyelenggaraan angkutan air dan udara. Penggeledahan terhadap angkutan air dan udara agar mengindahkan ketentuan-ketentuan dan petunjuk-petunjuk tehnis yang durumuskan oleh masing-masing fungsi yang bersangkutan. 2 (dua) hari setelah dilakukan penggeledahan supaya dibuat Berita Acaranya. c. Hal-hal yang perlu diperhatikan Meskipun kewenangan penggeledahan oleh penyidik secara yuridis diatur dan ditentukan oleh KUHAP dan UU No 2 Tahun 2002, namun pada kasus yang menyangkut atau melibatkan anak, diperlukan ketentuan-ketentuan khusus (lex specilis derogat gemeralis). Dalam melakukan penggeledahan terhadap anak, penyidik wajib mempertimbangkan faktor-faktor psykologis bagi anak.
Dalam melakukan penggeledahan perlu memperhatikan faktor keamanan Penggeledahan badan terhadap wanita harus dilakukan oleh Polwan atau soerang wanita yang ditunjuk oleh Penyidik. Penggeledahan yang menyangkut benda, alat, fasilitas dan tempat-tempat lain yang menyangkut keamanan negara agar di koordinasikan dengan instansi terkait.
