MARKAS BESAR KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA BADAN RESERSE KRIMINAL
BARESKRIM POLRI STANDARD OPERASIONAL PROSEDUR PENAHANAN
A.
Pertimbangan. Penahanan terhadap tersangka dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut : 1. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tersangka diduga keras telah melakukan/percobaan melakukan/membantu melakukan tindak pidana dengan bukti yang cukup. 2. Adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka : a. Akan melarikan diri. b. Merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau c. Akan mengulangi tindak pidana. 3. Tindak pidana yang dilakukan adalah sebagai yang dimaksud dalam pasal 21 ayat (4) KUHAP, sebagai berikut : a. Tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun, atau lebih b. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 283 ayat (3), Pasal 292, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480 dan Pasal 06 Kitab Undang-Undang hukum Pidana.
B.
Ketentuan Hukum 1. Pasal 1 butir 21 KUHAP merupakan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan penahanan. 2. Pasal 7 ayat (1) huruf d Pasal 11 dan Pasal 20 mengatur tentang wewenang Penyidik/Penyidik Pembantu dalam hal penahanan (penyidik Pembantu atas perintah Penyidik). 3. Pasal 21 KUHAP mengatur alasan dan syarat-syarat untuk dapat melakukan penahanan. 4. Pasal 21 dan 23 KUHAP mengatur tentang jenis penahanan. 5. Pasal 24 KUHAP mengatur tentang jangka waktu penahanan. 6. Pasal 29 KUHAP mengatur tentang pengecualian waktu penahanan yang diberikan oleh ketua PN. 7. Pasal 31 KUHAP mengatur tentang penangguhan penahanan. 8. Pasal 123 KUHAP mengatur tentang keberatan penahanan yang dilakukan oleh penyidik.
C.
Persiapan Dalam hal Penyidik/Penyidik Pembantu berdasarkan pelimpahan wewenang dari penyidik, akan melakukan tindakan penahanan atau perpanjangan penahanan atau penangguhan penahanan atau pembantaran penahanan atau pengalihan jenis penahanan atau pengeluaran tahanan, maka terlebih dahulu harus : 1. Menyiapkan/Menerbitkan : a. Surat Perintah Penahanan, apabila akan melakukan penahanan tersangka. b. Surat Perintah Pengalihan Jenis Penahanan,apabila akan melakukan pengalihan jenis penahanan tersangka.
c. Surat Perintah Pemindahan Tempat Penahanan apabila akan melakukan pemindahan tempat penahan tersangka. d. Surat Perintah pembantaran Penahanan apabila akan melakukan pembantaran penahanan tersangka. e. Surat Perintah Pencabutan Pembantaran penahanan apabila akan melakukan pencabutan pembantaran penahanan. f. Surat Perintah penangguhan Penahanan apabila akan melakukan penangguhan penahanan. g. Surat Perintah Pencabutan Penangguhan Penahanan apabila akan melakukan pencabutan penangguha penahanan. h. Surat Perintah Penahanan Lanjutan apabila akan melakukan penahanan lanjutan terhadap tersangka. i. Surat Perintah Pengeluaran Tahanan apabila akan melakukan pengeluaran tersangka dari tahanan. 2. Menyiapkan Surat Permintaan Perpanjangan Penahanan Kepada Penuntut Umum atau Ketua Pengadilan Negeri (sesuai keperluan) apabila diperlukan perpanjangan penahanan. Surat Permintaan Perpanjangan Penahanan diajukan 5(lima) hari sebelum jangka waktu penahanan habis. 3. Membuat Resume singkat hasil penyidikan pada saat itu, untuk kepentingan permintaan perpanjangan penahanan tersangka. 4. Menyiapkan surat pengantar untuk penyerahan tersangka kepada pejabat Rutan/Cabang Rutan dalam hal tersangka dikenakan penahanan di Rutan/Cabang Rutan yang memuat : a. Identitas Tersangka (sesuai Surat Perintah Penahanan) b. Nama, Pangkat, Jabatan, Pejabat Rutan yang berwenang menerima, tanggal dan jam penerimaan serta tanda tangan dan cap jabatan. 5. Menyiapkan angkutan dan pengawalan apabila diperlukan.
6. Disetiap kesatuan Polri yang mempunyai tahanan agar ditunjuk khusus dari petugas Reskrim untuk membantu melakukan pengawasan terhadap para tersangka. D.
Pelaksanaan 1. Penahanan a. Penahanan di Rutan/Cabang Rutan. i. Surat Perintah Penahanan (rangkap 9) diserahkan kepada tersangka yang akan ditahan untuk ditanda tangani. ii. Surat Perintah Penahanan disampaikan kepada tersangka, keluarga tersangka, Pejabat Rutan, Penuntut Umum dan Ketua Pengadilan Negeri disamping untuk keperluan kelengkapan Berkas Perkara. iii. Diadakan pemeriksaan kesehatan tersangka (bila ada, oleh Dokter Polisi) iv. Dilakukan penggeledehan badan dan pakaian tersangka dan semua barang yang tidak diperkenankan dibawa masuk kedalam ruangan tahanan (antara lain benda tajam, selendang, tali,ikat pinggang, obat-obatan berbahaya, barang perhiasan, uang). v. Sebelum dimasukkan kedalam Rutan/Cabang Rutan, barang milik tersangka tersebut pada (iv) disimpan oleh dan menjadi tanggung jawab Penyidik/Penyidik Pembantu yang memeriksa perkara yang bersangkutan, dengan mencatatnya didalam Buku Register Barang Titipan Tahanan, dan kepada tersangka diberikan tanda bukti penitipan. vi. Tersangka difoto dan diambil sidik jarinya untuk kepentingan filling dan recording. vii. Setelah berada di Rutan, dengan Surat pengantar yang dilampiri surat Perintah Penahanan tersangka, tersangka berikut barang titipan diserahkan kepada pejabat rutan/cabang rutan yang berwenang dengan ekspedisi.
viii. Pejabat Rutan yang berwenang menerima, diminta menandatangani penyerahan dimaksud pada ekspedisi, dengan menyebutkan nama terang, pangkat, tangal penerimaan dan dibubuhi cap jabatan/dinas. ix. Tindakan tersebut pada (7) dan (8) dituangkan/dibuat Berita Acara Penyerahan Tersangka, yang harus ditandatangani petugas Polri yang menyerahkan dan oleh Pejabat Rutan yang menerima dengan 2 orang saksi dari pihak Rutan. x. Dalam hal sebelum di Rutan/Cabang Rutan, maka tersangka ditempatkan didalam ruangan tahanan kantor kepolisian setempat. b. Penahanan Rumah i. Dilakukan tindakan sebagaiman tersebut pada angka (i) dan (ii) dengan catatan bahwa Surat Perintah Penahanan Rumah diterbitkan hanya dalam rangkap sembilan (untuk pejabat Rutan/Cabang Rutan dibuat). ii. Penahanan rumah dilaksanakan di rumah tempat tinggal/kediaman tersangka dengan mengadakan pengawasan atau menempatkan penjagaan untuk menghindarkan segala ssuatu yang dapat menimbulkan kesulitan dalam pelaksanaan penyidikan. iii. Mengadakan penjagaan tetap pada waktu-waktu tertentu dan atau dilakukan patroli (checking) rutin/berubah-ubah, dan atau dicheck dengan telepon (apabila dirumah tersangka ada telepon), dan atau dengan meminta bantuan/mengikutsertakan pada linkungan Rt/Rw/Rk dalam rangka SISKAMLING, dengan pengarahan dan koordinasi Kesatuan Polri terdekat. c. Penahanan Kota i. Dilakukan tindakan sebagaimana tersebut angka (i) dan (ii) diatas. ii. Penahanan Kota dilaksanakan di kota tempat tinggal/kediaman tersangka dengan kewajiban bagi tersangka melapor diri pada waktu-waktu yang ditentukan.
iii. Dalam hal tersangka yang ditahan menderita sakit dan menurut pengamatan Penyidik/Penyidik Pembantu yang bersangkutan serta menurut pendapat dokter perlu dirawat dirumah sakit, maka penahanan dapat dilaksanakan di rumah sakit (dilakukan pembantaran penahanan) dengan pengawasan kesatuan Penyidik/Penyidik Pembantu tersebut diatas atau minta bantuan dari kesatuan Polri yang terdekat dengan rumah sakit tersebut d. Jangka Waktu Penahanan Jangka Waktu Penahanan yang menjadi kewenangan Polri terhadap semua jenis penahanan, paling lama 20 (dua puluh) hari. 2. Perpanjangan Penahanan Apabila diperlukan penahanan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, maka jangka waktu penahanan dapat diperpanjang dengan : a. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum Untuk paling lama 40 (empat puluh) hari. Atas permintaan Penyidik/Penyidik Pembantu kepada Penuntut Umum yang berwenang. Surat Perintah Perpanjangan Penahanan dilampiri resume hasil penyidikan sampai saat itu, diajukan 5 (lima) hari sebelum waktu penahanan habis. b. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri. Dalam hal adanya alasan yang patut da tidak dapat dihindarkan karena : o Tersangka menderita gangguan fisik dan mental yang berat harus dkuatkan dengan surat keterangan dokter, atau; o Perkara yang sedang diperiksa diancam dengan pidana penjara 9 (sembilan) tahun atau lebih.
Perpanjangan penahanan diberikan untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari, dan dapat diperpanjang sekali lagi untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari. Perpanjangan penahanan diperoleh atas permintaan dari Penyidik/Penyidik Pembantu yang bersangkutan kepada ketua Pengadilan Negeri setempat. Surat permintaan diajukan 5 (lima) hari sebelum waktu penahanan berakhir/habis, dengan dilampiri resume hasil penyidikan sampai saat ini. Jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada angka 2 point a. dan b. Berlaku bagi semua jenis penahanan (penahanan di Rumah Tahanan Negara, Penahanan Rumah, Penahanan Kota). 3. Pengalihan Jenis Penahanan a. Pertimbangan Dalam hal pemeriksaan terhadap tersangka telah selesai dan tidak dikhawatirkan tersangka akan melarikan diri serta tidak menyulitkan dalam pengawasannya. Keadaan/kondisi kesehatan tersangka perawatan dokter (rawat jalan).
yang
memerlukan
Kehadiran tersangka sangat diperlukan oleh masyarakat karena profesi/keahliannya. b. Persyaratan Adanya pengajuan permohonan pengalihan jenis penahanan dari tersangka/keluarganya/penasehat hukumnya yang diketahui oleh RT/RW/Kepala Desa setempat. Wajib untuk melapor diri kepada penyidik/penyidik pembantu selama menjalani penahanan tersebut.
c. Pelaksanaan Tersangka/keluarganya/penasehat hukumnya mengajukan permohonan pengalihan jenis penahanan kepada Kepala Kesatuan/Pejabat yang ditunjuk selaku penyidik, penyidik mempelajari dan mempertimbangkan untuk dapat tidaknya dilakukan pengalihan jenis penahanan. Apabila Kepala Kesatuan/Pejabat yang ditunjuk mengabulkan permohonan tersebut, maka penyidik/penyidik pembantu menyiapkan dan membuat administrasi penyidikan berupa : o o o o
Surat Perintah Pengalihan Jenis Penahanan. Berita Acara Pengalihan Jenis Penahanan. Surat Keterangan Wajib Lapor Membuat Resume Singkat.
Surat Perintah Pengalihan Jenis Penahanan diserahkan kepada tersangka dalam rangkap 10 (sepuluh) untuk ditandatangani olehnya dan oleh petugas Polri yang menyerahkan, masingmasing pada kolom yang telah ditentukan. Surat Perintah Pengaliahn Jenis Penahanan disampaikan kepada tersangka, keluarga, keluarga tersangka, pejabat Rutan, Penuntut Umum dan Ketua Pengadilan negeri, disamping untuk kepentingan berkas perkara. Kepala Kesatuan/Pejabat yang ditunjuk selaku penyidik menunjuk anggota untuk melakukan pengawasan terhadap tersangka yang bersangkutan. 4. Pemindahan Tempat Penahanan Dalam hal penyidikan masih berlangsung kemudian dibutuhkan tindakan untuk memindahkan tersangka dari satu Rutan ke Rutan yang lain guna memperlancar kegiatan penyidikan, maka langkah yang perlu dilakukan sebagai berikut : a. Penyidik dimana tersangka menyimpulkan kasusnya.
itu
ditahan
menganalisa
dan
b. Melakukan koordinasi dengan penyidik dari kesatuan lain yang mempunyai kaitan dengan kasus tersebut. c. Menentukan waktu pemindahan Tahanan. d. Mempersiapkan administrasi penyidikan berupa : Berita Acara Penyerahan Tersangka, Barang Bukti, dan Berkas Perkara. Surat Perintah Penyerahan Tersangka. Surat Perintah Pemindahan Tempat Penahanan. Berita Acara Pemindahan Tempat Penahanan. e. Menyerahkan tersangka dan menyelesaikan administrasi pemindahan tempat penahanan. 5. Pembantaran Penahanan a. Dalam hal penyidikan masih berlangsung kemudian tersangka menderita sakit sehingga perlu perawatan/opname dalam waktu yang tidak dapat ditentukan. b. Apabila tersangka sudah pulih kembali dan memungkinkan untuk dilakukan penahanan, maka pembantaran terhadap tersangka dapat dicabut dan tersangka kembali menjalankan masa penahanan sepanjang penyidik masih mempunyai kewenangan untuk menahan/memperpanjang penahanan. c. Langkah-langkah yang perlu dilakukan sebagai berikut : Melakukan pemeriksaan terhadap kondisi tersangka untuk memastikan apakah tersangka masih bisa tahan atau tidak. Apabila kondisi tersangka tidak mungkin untuk dilakukan penahanan, maka penyidik segera melakukan pembantaran (penahanannya untuk sementara waktu dihentikan) untuk memberikan kesempatan kepada tersangka dilakukan perawatan/opname.
Apabila kondisi tersangka sudah dinyatakan pulih oleh dokter, kepada tersangka dapat dilanjutkan masa penahanannya. Sepanjang tersangka dalam masa perawatan/opname, penyidik berkewajiban untuk melakukan pengawasan dan pengamanan terhadap tersangka. Membuat Berita Acara Pembantaran dan melaporkan kepada Kepala Kesatuan. Membuat administrasi penyidikan berupa : o Surat Perintah Penahanan Pembantaran Penahanan o Berita Acara Pembantaran Penahanan o Laporan Pelaksanaan Pembantaran Penahanan 6. Penangguhan Penahanan Setelah dipenuhinya persyaratan dan persiapan, penangguhan penahan dapat dikenakan terhadap tersangka yang sedang menjalani penahanan, sebagai berikut : a. Penangguhan penahanan terhadap tersangka yang ditahan dalam Rutan dapat dilakukan atas jaminan uang atau jaminan orang dengan ketentuan : Jaminan uang o Dibuat perjanjian antara penyidik dengan tersangka atau penasehat hukumnya dengan menentukan syarat-syaratnya. o Jumlah uang jaminan harus secara jelas disebutkan dalam perjanjian yang besarnya ditetapkan oleh penyidik. o Uang jaminan disetorkan sendiri oleh pemohon atau penasehat hukumnya atau keluarganya ke Panitera Pengadilan Negeri dengan formulir penyetorannya yang dikeluarkan oleh penyidik.
o Bukti setoran dibuat rangkap tiga : 1 lembar untuk arsip Panitera 1 lembar dibawa oleh yang menyetorkan untuk digunakan sebagai bukti telah melaksanakan isi perjanjian. 1 lembar lagi dikirimkan oleh Pnitera kepada Penyidik melalui kurir untuk digunakan sebagai alat kontrol. o Berdasarkan tanda bukti penyetoran uang, uang diperlihatkan oleh keluarga atau kuasanya atau berdasarkan tanda bukti penyetoran uang jaminan yang diterima dari Panitera Pengadilan, maka penyidik mengeluarkan Surat Perintah Penangguhan Penahanan. Jaminan Orang o Tersangka atau Penasehat Hukumnya membuat surat perjanjian tentang kesanggupanuntuk mnyerahkan sejumlah uang berdasarkan syarat-syarat dan pertimbangan tertentu dari penyidik, sebagai jaminannya apabila dikemudian hari tersangka tidak dapat dihadirkan dihadapan penyidik selama 3 bulan berturut-turut. o Identitas orang yang menjamin dicantumkan dalam surat perjanjian dan juga ditetapkan besarnya uang yang harus dijamin oleh penjamin. o Berdasarkan surat jaminan dari penjamin tersebut, maka penyidik mengeluarkan Surat Perintah Penangguhan Penahanan. o Apabila tersangka melarikan diri dan setelah lewat 3 bulan tidak dapat ditemukan, maka : Penjamin segera menyerahkan/menyetorkan jaminan uang tersebut ke Kas Negara. Dalam hal jaminan orang, penjamin diwajibkan membayar uang yang jumlahnya telah ditetapkan oleh penyidik sesuai dengan yang tercantum dalam surat perjanjian untuk disetor ke Kas Negara melalui Panitera Pengadilan dan apabila
penjamin tidak dapat membayar sejumlah uang yang telah ditetapkan dalam perjanjian maka dengan bantuan juru sita menyita barang miliknya untuk dijual lelang dan hasilnya disetor ke Kas Negara melalui Panitera Pengadilan (PP No. 27 tahun 1983 Pasal 35 dan Permenkeh No. M.14.PN.07.03 tahun 1983). 7. Penahanan Lanjutan a. Dalam hal penyidikan masih berlangsung, sedangkan atas permintaan tersangka kemudian dilakukan penangguhan penahanan atau tersangka melarikan diri pada saat masa penahanan dan tersangka dapat ditangkap kembali atau ada beberapa alasan, dimana tersangka diduga akan mempersulit proses penyidikan selama menjalani penangguhan penahanan, maka perlu dilakukan penahanan lanjutan. b. Langkah-langlkah yang perlu dilakukan sebagai berikut : Menyiapkan Surat Perintah Penangkapan. Melakukan penangkapan dan membuat Berita Acara Penangkapan. Membuat Surat Perintah Penahanan Lanjutan. Melakukan penahanan lanjutan dan membuat Berita Acara Penahanan Lanjutan. Melanjutkan Penahanan terhadap tersangka yang tertangkap kembali sesudah melarikan diri dari tahanan dan membuat Berita Acaranya. Melanjutkan penahanan terhadap tersangka yang sudah selesai menjalani masa pembantaran dan membuat Berita Acaranya.
