BAHAN AJAR1 PEMAHAMAN TENTANG PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (DI INDONESIA)
A. Pengertian Mutu Pendidikan Bagi suatu perusahaan, yang bergerak di bidang manufaktur maupun jasa (termasuk lembaga pendidikan), penyediaan produk yang berkualitas memang telah menjadi tuntutan agar dapat bertahan hidup dalam persaingan (Banks, 1989). Makin meningkatnya daya beli yang didukung oleh makin dewasanya konsumen, membuat permintaan mereka terhadap kualitas produk semakin meningkat pula. Konsep kualitas sangat luas sekali cakupannya. Berbagai ahli
memberikan definisi dan membentuknya dalam dimensi-dimensi yang
berbeda. Reeves dan Bednar (1994) mendefinisikan kualitas sebagai nilai, kesesuaian dengan suatu spesifikasi atau persyaratan tertentu , atau juga kecocokan manfaat. Spencer (1994) mendefinisikan kualitas sebagai sesuatu yang memuaskan konsumen, sehingga setiap upaya pengembangan kualitas harus dimulai dari pemahaman terhadap persepsi dan kebutuhan konsumen. Prakosa (1999) mendefinisikan kualitas sebagai perbedaan yang dirasakan oleh konsumen atas kualitas yang dijanjikan (promised quality)
dengan
kenyataan. Kualitas sangat dipengaruhi oleh harapan pemuasan kepada konsumen serta kesesuaian teknis (desain dan kinerja yang dihasilkan oleh produk) dengan standar kualitas yang ditetapkan oleh lembaga produsen. Berdasarkan definisi di atas, secara umum dapat disimpulkan bahwa mutu pendidikan adalah nilai, manfaat, kesesuaian dengan suatu spesifikasi tertentu atas input, proses dan output pendidikan yang dirasakan oleh konsumen pemakai jasa pendidikan. Jadi, dalam definisi mutu pendidikan ini tercakup di dalamnya adalah mutu input pendidikan, proses pendidikan maupun output pendidikan. Mutu input terkait dengan kualitas masukan pendidikan seperti animo masyarakat untuk mendaftar sebagai calon siswa baru dan tingkat kemampuan siswa baru yang diterima oleh lembaga pendidikan tersebut. Selain itu juga 1
Bahan Ajar “Focused short course data management training for targeted provincial quality assurance institutions (LPMPs) staff members” Sekolah Pasca Sarjana UPI bekerjasama dengan AUSAID (Disetarakan dengan 15 SKS), Tanggal 4 Januari – 14 April 2010).
instrumental input seperti kurikulum, pendidik dan tenaga kependidikan,
sarana dan
prasarana serta sumber dana yang dimiliki oleh lembaga pendidikan yang bersangkutan. Mutu proses terkait dengan kualitas kegiatan belajar mengajar, baik pada ”transfer of knowledge” maupun ”transfer of value” di lembaga pendidikan itu, mulai dari perencanaan pembelajaran, kegiatan pembelajarannya sampai pada evaluasi hasil pembelajaran yang dilakukan. Mutu proses pendidikan memegang peranan penting, karena dengan proses yang bermutu akan mampu melahirkan output yang bermutu juga. Mutu output terkait dengan kompetensi yang dimiliki oleh lulusan suatu lembaga pendidikan. Mutu lulusan bisa dilihat dari prestasi belajar, diterimanya studi lanjut di jenjang di atasnya, maupun prestasi kerja setelah mereka memasuki dunia kerja. Berbagai pendekatan pengendalian mutu dapat dijelaskan sebagai berikut 1. Pendekatan Pengendalian Mutu Terdapat beberapa pendekatan yang digunakan untuk mengendalikan mutu adalah sebagai berikut: a. Pendekatan Tradisional. Pendekatan tradisional adalah penjaminan kualitas yang dilakukan melalui proses inspeksi terhadap output dengan menetapkan standar untuk menolak atau mengolah kembali (rework) output yang dianggap tidak sesuai dengan standar kualitas yang ditetapkan (Hongren, Sundem dan Selto, 1993). Pada pendekatan tradisional ini sering kali kontrol kualitas hanya menggunakan sampel, sehingga terdapat output cacat yang tidak terdeteksi dan lolos hingga ke tangan konsumen.
Model
penjaminan kualitas ini dianggap berbiaya tinggi , karena lembaga harus mengeluarkan biaya tambahan untuk proses pengolahan kembali output yang cacat atau rusak. b. Pendekatan Modern. Pendekatan modern ini dikenal dengan nama Total Quality Management (TQM) yaitu sistem penjaminan mutu yang dilaksanakan dalam jangka panjang dan terus menerus untuk memuaskan pelanggan, dengan meningkatkan kualitas output (Mears, 1993). TQM memiliki tiga falsafah dasar, yaitu: (1) berfokus pada kepuasan pelanggan/customer focus artinya bahwa SDM yang terlibat dalam proses penyediaan jasa pendidikan harus memahami bahwa kualitas hasil pekerjaan
mereka mempengaruhi kepuasan yang dirasakan oleh pelanggan, sehingga mendorong terbentuknya mata rantai hubungan yang dinamis antara pemasok dan pelanggan; (2) pemberdayaan dan pelibatan karyawan/employee empowerment and involvement artinya karyawan harus ahli sehingga perlu diberikan pelatihan yang menggugah daya kreasi karyawan dan kesempatan untuk banyak terlibat dalam pengambilan keputusan; (3) peningkatan kualitas secara berkelanjutan/continous improvement artinya bahwa komitmen terhadap peningkatan kualitas harus tertanam dalam bentuk keyakinan pada seluruh karyawan agar lembaga tetap mampu memuaskan konsumen yang senantiasa berubah (Snyder, Dowd dan Houghton, 1994).
2. Alat-alat Program Pengendalian Kualitas dengan Pendekatan TQM Alat-lat yang dapat digunakan untuk pengendalian kualitas meliputi: (1) Bencmarking System, (2) Cost of quality system, (3) Flowchart system, (4) Statistical Process control system, dan (5) sistim problem solving secara sistemetis dan terstruktur (Shea dan Gobell, 1995). Bencmarking system merupakan alat pengendalian kualitas melalui penentuan standar yang digunakan sebagai patokan/penentuan terhadap tingkat pencapaian. Di Indonesia, mutu satuan pendidikan baik input, proses maupun outputnya didasarkan atas delapan standar pendidikan yang telah ditetapkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Standar-standar nasional pendidikan tersebut digunakan untuk melakukan pengkajian, analisis, pelaporan, dan perbaikan mutu pendidikan agar budaya peningkatan mutu berjalan secara berkelanjutan. Delapan standar nasional pendidikan menyediakan rujukan untuk mengkaji mutu pendidikan yang saat ini untuk pendidikan dasar dan menengah sebagian besar tanggung jawab implementasinya telah didelegasikan kepada pemerintah propinsi, kabupaten/kota, yayasan dan sekolah. 3. Penjaminan mutu pendidikan Penjaminan mutu pendidikan adalah serentetan proses dan sistem yang saling berkaitan untuk mengumpulkan, menganalisis dan melaporkan data tentang kinerja dan mutu pendidik
dan tenaga kependidikan, program dan lembaga pendidikan. Proses
penjaminan mutu mengidentifikasi aspek pencapaian dan prioritas peningkatan, penyediaan data sebagai dasar perencanaan dan pengambilan keputusan serta membantu membangun budaya peningkatan mutu berkelanjutan. Pencapaian mutu pendidikan untuk pendidikan dasar dan menengah dikaji berdasarkan delapan standar nasional pendidikan dari BSNP. Penjaminan mutu akan berkontribusi terhadap peningkatan mutu pendidikan. Penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan pada pendidikan dasar dan menengah di Indonesia berkaitan dengan tiga aspek utama yaitu: (1) pengkajian mutu pendidikan, (2) analisis dan pelaporan mutu pendidikan, (3) peningkatan mutu dan penumbuhan budaya peningkatan mutu yang berkelanjutan. Hasil riset menunjukkan bahwa sekolah merupakan pihak yang memberikan kontribusi terbesar terhadap proses dan hasil penjaminan mutu dan peningkatan mutu pendidikan, sedangkan masyarakat penyelenggara pendidikan dan pemerintah daerah memberikan fasilitasi dalam pelaksanaan penjaminan mutu tersebut. Hubungan atar aspek utama dalam sistem penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan adalah seperti berikut ini.
Pengkajian Mutu Pendidikan (Pengumpulan Data)
Standar Nasional Pendidikan
Peningkatkan Mutu dan Penumbuhan Budaya Peningkatan Mutu Berkelanjutan
Analisis & Pelaporkan Mutu Pendidikan
Diagram 1: Ikhtisar Penjaminan Mutu Pendidikan di Indonesia (Depdiknas, 2008. Sistem Penjaminan dan Peningkatan Mutu Pendidikan (SP2MP) SPMP merupakan siklus penjaminan dan peningkatan mutu secara terpadu dan berkelanjutan seperti tertera pada diagram 2 berikut ini. Siklus tersebut dapat menyatukan dan mengarahkan pelaksanaan penjaminan dan peningkatan mutu secara internal dan eksternal. Implementasi siklus penjaminan dan peningkatan mutu di sekolah membutuhkan sumberdaya dan dukungan dari pemerintah daerah, baik provinsi, kota atau kabupaten, sehingga memungkinkan SP2MP dapat mendukung prioritas penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan, baik di tingkat nasional, provinsi, kota, kabupaten. LPMP, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan propinsi akan didorong untuk melaksanakan kajian internal mengenai mutu, keefektifan program dan kegiatan mereka sesuai dengan siklus penjaminan mutu SP2MP ini selaras dengan kebutuhan dan kemampuan daerah masing-masing. Pada tahapan selanjutnya, implementasi SP2MP akan difokuskan pada penggunaan siklus penjaminan mutu untuk mengevaluasi mutu dan keefektifan kinerja kabupaten, propinsi dan direktorat pendidikan nasional.
Delapan Standar Nasional Pendidikan
1 9
2
Perencanaan dan Implementasi Program
Monitor dan kajian hasil pelaksanaan program pening-
Rancangan Penjaminan Mutu & Monitoring Program
katan mutu 8
3
Pengembangan dan implementasi program peningkatan mutu
Pegembangan atau pemilihan instrumen pengumpulan data
7 Identifikasi pencapaian & aspek pengembangan
4 6
5
Laporan temuan
Verifikasi (internal & eksternal) dan analisa data
Pengumpulan & pencatatan data
Diagram 2: Siklus Pejaminan Mutu Mutu
4. Dimensi-dimensi Mutu Pendidikan Kualitas menjadi semakin penting akibat tekanan konsumen dan persaingan sehingga pada akhirnya kualitas akan mempunyai pengaruh terhadap benefit lembaga pendidikan. Konsep-konsep penjaminan kualitas banyak memiliki sebutan antara lain Total Quality Improvement, Continous Measurable Improvement, atau Total Quality Management (Dumond, 1995). Konsep penjaminan mutu tersebut dapat dijabarkan menjadi berbagai dimensi seperti berikut ini. a. Komitmen Manajemen Puncak. Kualitas adalah komitmen manajemen puncak terhadap pengembangan kualitas. Top manajemen dianggap pendorong
(driver) proses
pengembangan kualitas, penciptaan nilai, tujuan dan sistem (Ahire,et.al, 1996). Aspek ini penting
mengingat bukti-bukti bahwa kegagalan pelaksanaan TQM salah satu
penyebabnya adalah kurangnya dukungan dan komitmen manajer. b. Fokus kepada Konsumen. Salah satu tujuan utama lembaga pendidikan adalah kepuasan konsumen yang akan menjamin citra dan kelangsungan hidupnya serta keunggulan bersaing (Evans dan Lindsay, 1996). Keunggulan bersaing yang kuat berasal dari kemampuan lembaga dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Konsumen merupakan faktor kritis bagi setiap lembaga pendidikan, sehingga sebaik apapun manajemen lembaga pendidikan, jika tidak memperhatikan konsumen maka pasti akan hancur. c.
Pemberdayaan karyawan. Lembaga pendidikan yang sukses sering mengandalkan program pengembangan kualitas total pada pemberdayaan dan pelibatab karyawan. Pemberdayaan (empowerment) diartikan sebagai pemberian wewenang dan kekuasaan kepada orang lain dalam pengambiolan keputusan, kontrol terhadap pekerjaannya sendiri dan kemudahan untuk memuaskan konsumen (Evans dan Lindsay, 1996). Di sini karyawan diharapkan dapat memeriksa dan mengotrol mereka sendiri (evaluasi diri). Disamping pemberdayaan diperlukan juga kewenangan untuk terlibat dalam proses pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen untuk menjamin partisipasi penuh mereka. Keterlibatan tersebut dapat dilakukan dengan melibatkan mereka dalam tim gugus kendali mutu (Quality Cyrcle) yneg bertujuan meningkatkan kualitas.
d. Kualitas Desain Produk/Jasa. Desain merupakan wujud kualitas yang dapat dinyatakan secara jelas. Konsumen dapat menilai kualitas suatu produk dengan menilai kualitas desai produk tersebut. Terkait dengan desain, lembaga pendidikan hendaknya mengidentifikasi siapa konsumennya, dan atribut apa yang penting bagi mereka. Oleh karena itu, barang/jasa yang akan ditawarkan perlu didesain
agar sesuai dengan
kebutuhan dan keinginan konsumen e. Penggunaan Alat Kontrol. Penggunaan alat kontrol merupakan upaya nyata
lembaga pendidikan dalam mengelola kualitas produksinya.
Dengan alat kontrol,
lembaga dapat mendeteksi sejauhmana proses produksi mampu memenuhi standar yang telah ditetapkan. Statistical Process Control (SPC), misalnya dengan diagram pencar (scatter diagram) sering digunakan untuk mendeteksi kemungkinan perbedaan (variasi) kualitas, menyediakan informasi yang memadai untuk desain produk/jasa dan serta menentukan kapabilitas proses. Kesemuanya itu membantu memonitor kualitas dan menyelediki area kritis di mana perbaikan dibutuhkan. Bagaimanapun pengembangan kualitas perlu diupayakan terus menerus, sehingga feedback sangat dibutuhkan. Di sinilah dukungan dokumentasi terhadap informasi yang diperoleh sangat vital sifatnya. Pengembangan kualitas mementingkan fakta-fakta tertulis, bukan asumsi dan intuisi semata. f. Manajemen Kualitas Pemasok. Pemasok dianggap salah satu penunjang suksesnya program pengembangan kualitas, karena dengan supplay yang berkualitas diharapkan dapat dihasilkan produk yang berkualitas pula. Pemasok menjadi sagat penting artinya karena menyangkut teknis penyediaan produk kepada konsumen. Kecenderungan saat ini lembaga pendidikan lebih suka mendasarkan pemilihan pemasok pada hubungan jangka panjang yang saling percaya dibanding sekedar faktor biaya. Itulah sebabnya kadang-kadang sebuah SMA bersedia menerima siswanya dari SMP tertentu yang dipercayai sebagai supplier lulusan yang potensial. g. Pelatihan. Untuk menunjang pengembangan kualitas total, karyawan memerlukan latihan (Banks,1989). Hal ini dapat dimengerti karena dengan pelatihan diharapkan karyawan mampu melaksanakan pekerjaannya dengan tepat, sehingga mutu kerjanya juga semakin baik. Komitmen pada pelatihan ini sangat urgen untuk mencapai kualitas yang bertaraf internasional. Bagi lembaga pendidikan, pelatihan kepala sekolah, guru dan tenaga kependidikan sangat diperlukan untuk meningkatkan kompetensi profesionalnya.
5. Peran SPMP terhadap Tujuan Pendidikan Nasional. Secara operasional pelaksanaan pendidikan harus merupakan realisasi dari UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Oleh karena itu, pelaksanaan pendidikan nasional harus menjamin pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan nasional di tengah perubahan global. Melalui pendidikan nasional setiap warga negara Indonesia diharapkan menjadi manusia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, cerdas, produktif, dan berdaya saing tinggi, baik dalam pergaulan nasional maupun internasional. Dalam hubungan ini segala upaya perlu dilakukan agar pelaksanaan pendidikan nasional dapat berhasil sehingga tujuan pendidikan nasional dapat tercapai. Paradigma baru dalam pendidikan menghendaki lulusan program pendidikan harus mampu bersaing di dunia internasional, dan memiliki kompetensi yang sesuai dengan perkembangan IPTEKS serta kebutuhan dunia kerja. Dalam rangka pengawalan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional tersebut maka diperlukan kegiatan penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan yang dimulai dari pelaksanaan evaluasi program. Dalam manajemen sudah menjadi suatu keharusan bahwa “penjaminan mutu merupakan tonggak (milestone) dari suatu pengembangan” (Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi,2003). Pernyataan tersebut benar, apabila pengembangan merupakan perubahan yang direncanakan dan bukan suatu peristiwa yang kebetulan terjadi. Oleh karena itu perlu dipahami tentang bagaimana melakukan penjaminan mutu secara komprehensif, terstruktur dan sistematis, sehingga hasilnya dapat digunakan sebagai dasar peningkatan mutu guna mencapai tujuan yang diinginkan atau dicita-citakan. Kegiatan penjaminan mutu, digunakan untuk berbagai tujuan sebagai berikut : a. untuk memperlihatkan pencapaian mutu dari suatu institusi atau program dari institusi tersebut. b. sebagai alat (tool) manajerial, yang ditujukan untuk menjaga agar kinerja suatu institusi atau program yang telah dicapai tetap terjaga keberlangsungannya. c. sebagai alat manajerial, yang ditujukan untuk perbaikan program institusi.
d. sebagai alat manajerial, yang ditujukan untuk penyusunan rencana pengembangan institusi di masa mendatang. (sumber: Art & Humanities Research Council, 2007. Understanding Your Project: A Guide to Self Evaluation). Penjaminan mutu merupakan upaya sistematik untuk menghimpun dan mengolah data (fakta dan informasi) yang handal dan sahih, dari mana dapat disimpulkan kenyataan, yang dapat digunakan sebagai landasan tindakan manajemen untuk mengelola kelangsungan lembaga atau program. Oleh karena itu, kemampuan untuk melaksanakan penjaminan mutu adalah suatu faktor penting untuk semua lembaga. Tanpa kemampuan untuk melakukan penjaminan mutu, tidak akan ada peningkatan kualitas yang dapat dicapai. 6. Model PDCA dalam Pengendalian Mutu PDCA (Plan, Do, Check, Action) merupakan model empat langkah untuk membuat peningkatan mutu bagi organisasi. Sebagai siklus tanpa akhir, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 3, PDCA harus diulang terus-menerus sehingga perbaikan yang dicapai menjadi tanpa henti.
Gambar 3. Manajemen Kendali Mutu Model PCDA (sumber: Ditjendikti 2003) Satuan pendidikan dan lembaga penyelenggara pendidikan harus menyadari bahwa sistem penjaminan mutu lembaga perlu dilaksanakan secara terus-menerus
dalam siklus empat langkah PDCA. Dalam langkah tersebut, kendali mutu termasuk langkah ketiga, yaitu Check, yang berfungsi untuk melihat kondisi saat ini guna dibandingkan dengan kondisi yang diinginkan. Jika antara kedua kondisi tersebut terdapat
kesenjangan,
maka
perlu
dilakukan
koreksi
pelaksanaan
program,
direncanakan kembali langkah-langkahnya, dan dikerjakan langkah yang telah direncanakan. Terkait dengan peningkatan mutu yang tanpa henti, kondisi yang diinginkan dapat ditingkatkan jika dianggap telah tercapai. Dengan demikian maka pengendalian memiliki keterkaitan erat dengan peningkatan mutu pendidikan.
B. Paradigma dan Prinsip Penjaminan Mutu Pendidikan 1. Paradigma Penjaminan Mutu Pendidikan: a. Pendidikan untuk semua yang bersifat inklusif dan tidak mendiskriminasi peserta didik atas dasar latar belakang apa pun. b. Pembelajaran sepanjang hayat berpusat pada peserta didik yang memperlakukan, memfasilitasi, dan mendorong peserta didik menjadi insan pembelajar mandiri yang kreatif, inovatif, dan berkewirausahaan. c. pendidikan untuk perkembangan, pengembangan, dan/atau pembangunan berkelanjutan (education for sustainable development), yaitu pendidikan yang mampu mengembangkan peserta didik menjadi rahmat bagi sekalian alam.
2. Prinsip Penjaminan Mutu Pendidikan: a. Keberlanjutan. b. Terencana dan sistematis, dengan kerangka waktu dan target-target capaian mutu yang jelas dan terukur dalam penjaminan mutu pendidikan formal dan nonformal; c. Menghormati otonomi satuan pendidikan formal dan nonformal; d. Memfasilitasi pembelajaran informal masyarakat berkelanjutan dengan regulasi negara yang seminimal mungkin; e. SPMP merupakan sistem terbuka yang terus disempurnakan secara berkelanjutan.
3. Cakupan Penjaminan Mutu Pendidikan Tingginya kecerdasan kehidupan manusia dan bangsa mengacu pada mutu kehidupan manusia dan bangsa Indonesia yang komprehensif dan seimbang yang mencakup sekurang-kurangnya: 1. Mutu keimanan, ketakwaan, akhlak, budi pekerti, dan kepribadian. 2. Kompetensi intelektual, estetik, psikomotorik, kinestetik, vokasional, serta kompetensi kemanusiaan lainnya sesuai dengan bakat, potensi, dan minat masingmasing. 3. Muatan dan tingkat kecanggihan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang mewarnai dan memfasilitasi kehidupan. 4. Kreativitas dan inovasi dalam menjalani kehidupan. 5. Tingkat kemandirian serta daya saing. 6. Kemampuan untuk menjamin keberlanjutan diri dan lingkungannya. Penjaminan mutu pendidikan yang dilakukan di Indonesia meliputi: 1. Penjaminan mutu pendidikan formal. 2. Penjaminan mutu pendidikan nonformal. 3. Penjaminan mutu pendidikan informal.
C. ACUAN MUTU PENDIDIKAN SPM dan SNP ditetapkan oleh Menteri, sedangkan standar mutu di atas SNP dipilih oleh satuan atau program pendidikan sesuai prinsip otonomi satuan pendidikan. Standar mutu di atas SNP dipenuhi oleh satuan atau program pendidikan dan penyelenggara satuan atau program pendidikan secara sistematis dan bertahap dalam kerangka waktu yang ditetapkan dalam rencana strategis satuan atau program pendidikan. A. Standar Pelayanan Minimal (SPM) 1.
Pengertian SPM Standar Pelayanan Minimal (SPM) dicanangkan sebagai tingkatan minimum layanan pendidikan. SPM berlaku untuk: (1) satuan atau program pendidikan, (2) penyelenggara satuan atau program pendidikan, (3) pemerintah kabupaten atau kota, dan (4) pemerintah provinsi. Namun
demikian, dalam imlementasinya SPM akan membutuhkan sumberdaya yang sangat besar, kapasitas SDM serta kapasitas kelembagaan yang sangat tinggi. Oleh karena itu, SPM digunakan sebagai instrumen untuk mengendalikan implementasi SNP secara bertahap dan terprogram yang mengukur kinerja pengelolaan pendidikan. Pada dasarnya SPM memiliki dinamika yang meningkat dari waktu ke waktu menuju SNP. Pada penyusunannya, SPM dikembangkan berfokus pada layanan pada tingkat pemerintah daerah sebagai penyelenggara pendidikan dan tingkat satuan pendidikan. SPM tingkat satuan pendidikan berisi indikator yang merupakan bagian dari keseluruhan indikator Standar Nasional Pendidikan (SNP) dalam batasan kapasitas anggaran, dan memiliki daya ungkit terbesar bagi peningkatan mutu/kualitas pendidikan. SPM disusun dengan komposisi yang mencerminkan perbaikan input dan proses secara seimbang dengan memperhatikan kapasitas fiskal pemerintah.
2.
Pelaksanaan SPM SPM terdiri atas dua elemen, yaitu tingkat daerah dan tingkat satuan pendidikan. SPM tingkat Pemerintah Daerah mencakup: (1) ketersediaan sarana prasarana dasar, (2) ketersediaan dan kualifikasi guru, kepala sekolah, dan pengawas, serta (3) proporsi minimal guru di setiap sekolah yang memenuhi persyaratan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Pemenuhan SPM menjadi tanggung jawab: (1) satuan atau program pendidikan formal atau nonformal, (2) penyelenggara satuan atau program pendidikan formal atau nonformal, (3) pemerintah kabupaten atau kota, serta (4) pemerintah provinsi. SPM pada tingkat satuan pendidikan mencakup: (1) proses pembelajaran, yakni jumlah minggu belajar efektif setiap tahun, persiapan mengajar yang harus dibuat guru, rencana pembelajaran, dan sebagainya; (2) ketersediaan buku pelajaran bagi setiap siswa, ketersediaan peralatan laboratorium, dan sebagainya; (3) penilaian pendidikan yaitu jenis dan frekuensi penilaian oleh guru, penilaian dan pengawasan oleh kepala sekolah, ujian sekolah, dan sebagainya; serta (4) manajemen sekolah yaitu rencana anggaran tahunan rencana pengembangan sekolah jangka menengah, peraturan tata tertib sekolah, dan sebagainya. Pada Tabel 1 disajikan jenis layanan, SPM, target, dan batas waktu pencapaian.
Tabel 1. Jenis Layanan, SPM, Target dan Batas Waktu Pencapaian Jenis Pelayanan Dasar
Standar Pelayanan Minimal
Nilai
Batas waktu
Indikator
pencapaian
PERUBAHAN I.
SPM Kabupaten/Kota
Sarana dan Prasana
1. Tersedia sekolah/madarasah dalam jarak yang
100%
2013
100%
2013
100%
2013
100%
2013
100%
2013
100%
2013
100%
2013
terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD/MI dan 6 km untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman 2. Jumlah siswa dalam setiap rombongan belajar tidak untuk SD dan MI melebihi 32 orang, dan untuk SMP dan MTs tidak melebihi 36 orang. Untuk setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas. 3. Di setiap SMP dan MTs tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 siswa, minimal satu set peralatan praktik IPA untuk demonstrasi dan eksperimen siswa. 4. Di setiap SD dan MI tersedia satu guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya; dan di setiap SMP dan MTs tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru. Pendidik dan Tenaga Kependidikan
5. Di setiap SD dan MI tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 siswa, dan 6 (enam) orang untuk setiap sekolah, dan untuk daerah khusus 4 (empat) orang guru setiap sekolah. 6. Di setiap SMP dan MTs tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran, dan untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 40% dan 20%. 7. Di setiap SD dan MI tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 dan DIV dan 2
Jenis Pelayanan Dasar
Standar Pelayanan Minimal
Nilai
Batas waktu
Indikator
pencapaian
PERUBAHAN 9dua) orang guru yang memiliki sertifikat pendidik. 8. Di setiap SMP dan MTs tersedia guru dengan
100%
2013
100%
2013
100%
2013
100%
2013
100%
2013
100%
2013
100%
2013
kualifikasi akademik S1 dan DIV sebanyak 70% dan separuh di antarany (35% dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik, untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 40% dan 20%. 9. Di setiap SMP dan MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S1 atau DIV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing satu orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris. 10. Di setiap Kabupaten/Kota semua Kepala Sekolah SD dan MI berkualifikasi akademik S1 atau DIV dan telah memiliki sertifikat pendidik. 11. Di setiap Kabupaten/Kota semua Kepala Sekolah SMP dan MTs berkualifikasi akademik S1 atau DIV dan telah memiliki sertifikat pendidik. 12. Di setiap Kabupaten/Kota semua Pengawas berkualifikasi akademik S1 atau DIV dan telah memiliki sertifikat pendidik. Kurikulum
13. Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu sekolah dalam mengambangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif.
Penjaminan Mutu Pendidikan
14. Kunjungan pengawas ke sekolah atau madrasah dilakukan satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan
dilakukan
selama
3
melakukan supervise dan pembinaan II. SPM SATUAN PENDIDIKAN
jam
untuk
Jenis Pelayanan Dasar
Standar Pelayanan Minimal
Nilai
Batas waktu
Indikator
pencapaian
PERUBAHAN Sarana dan Prasarana
15. Setiap SD dan MI menyediakan satu set buku teks yang
sudah
disertifikasi
oleh
100%
2013
100%
2013
100%
2013
100%
2013
100%
2013
100%
2013
Pemerintah
mencakup mata pelajaran Bahasa, Matematika, IPA, IPS dengan perbandingan satu set untuk satu siswa. 16. Setiap SMP dan MTs menyediakan buku teks yang sudah disertifikasi oleh Pemerintah mencakup semua mata pelajaran dengan perbandingan satu set untuk setiap siswa. 17. Setiap SD dan MI menyediakan satu set alat peraga IPA dan bahan yang terdiri dari kerangka manusia, model tubuh manusia, bola dunia (globe), contoh peralatan optic, kit IPA untuk eksperimen dasar dan poster IPA. 18. Setiap SD dan MI memiliki 100 judul buku pengayaan dan 10 buku referensi, dan setiap SMP dan MTs memiliki 200 judul buku pengayaan dan 20 buku referensi. Pendidik dan Tenaga Kependidikan
19. Setiap guru tetap bekerja 37,5 jam per-minggu di sekolah termasuk 24 jam tatap muka di dalam kelas, merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran,
menilai
hasil
pembelajaran,
membimbing dan melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada peaksanaan tugas pokok sesuai dengan beban kerja Guru. 20. Sekolah dan Madrasah menyelenggarakan proses pembelajaran di sekolah selama 34 minggu pertahun dengan kegiatan tatap muka sebagai berikut:
Jenis Pelayanan Dasar
Standar Pelayanan Minimal
Nilai
Batas waktu
Indikator
pencapaian
PERUBAHAN Kelas I : 18 Jam per-minggu Kelas II: 18 Jam per-minggu Kelas III: 24 Jam per-minggu Kelas IV-VI: 27 Jam per-minggu Kelas VII-IX: 27 Jam per-minggu Kurikulum
21. Sekolah dan Madrasah memiliki dan menerapkan
100%
2013
100%
2013
100%
2013
100%
2013
100%
2013
100%
2013
100%
2013
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) sesuai yang berlaku. 22. Setiap guru menyusun silabus untuk setiap mata pelajaran atau kelas yang diampunya. Penilaian Pendidikan
23. Setiap guru mengembangkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar siswa
Penjaminan Mutu Pendidikan
24. Kepala sekolah melakukan supervise kelas dan memberikan umpan balik kepada guru dua kali dalam setiap semester 25. Setiap guru menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap siswa kepada Kepala Sekolah pada akhir semester dalam bentuk laporan hasil prestasi belajar. 26. Kepala Sekolah/Madarasah menyampaikan hasil tes tengah tahunan dan hasil ujian akhir kepada orang
tua
rekapitulasinya
siswa kepada
dan
menyampaikan
Dinas
Pendidikan
Kabupaten/Kota atau Kandepag pada setiap akhir semester. Manajemen Sekolah
27. Setiap Sekolah dan Madrasah menerapkan prinsipprinsip Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)
3.
Proses Pencapaian SPM Pencapaian SPM pada pelaksanaannya dilakukan secara bertahap dimulai dari kondisi yang ada saat ini, pencapaian SPM sampai dengan memenuhi SNP. Tahapan tersebut adalah sebagai berikut: a. Kondisi saat ini Kondisi yang terjadi saat ini dapat dilihat dari aspek guru baik kualifikasi maupun sertifikasi dan sarana buku untuk siswa. Guru yang memiliki kualifikasi S1/DIV pada saat ini berkisar 16%. Oleh karena sertifikasi guru masih berlangsung sampai tahun 2014, maka kondisi saat ini masih sedikit guru yang tersertifikasi yakni masih kurang dari 40%. Sarana prasarana masih kurang seperti misalnya belum semua sekolah menyediakan buku untuk siswa. b. Target SPM Tahun 2010-2013 Target pencapaian SPM periode 2010 sampai dengan 2013 antara lain setiap SD/MI memiliki guru yang berkualifikasi SI/DIV dan memiliki sertifikasi pendidik sekurang-kurangnya 2 (dua) orang. Setiap siswa memiliki satu set buku yang terdiri atas 4 (empat) mata pelajaran dan satu set kit IPA tanpa ruang laboratorium. Untuk lebih rinci dapat dilihat pada Tabel 1 tentang jenis layanan, SPM, target dan batas waktu pencapaian. c. Standar Nasional Pendidikan Setelah SPM terpenuhi di semua sekolah, maka pencapaian SNP dicanangkan dengan indikator pencapaian antara lain semua guru telah memiliki kualifikasi SI/DIV dan sertifikat pendidik. Setiap siswa memiliki satu set buku lengkap untuk semua mata pelajaran. Setiap sekolah minimal memiliki laboratorium dan alat IPA, laboratorium Bahasa, dan laboratorium Komputer. Juga setiap sekolah memiliki tenaga administrasi.
B. SNP dan Standar Mutu di atas SNP SNP sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan peraturan perundangan lain yang relevan yaitu kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. SNP dipenuhi oleh satuan atau program pendidikan dan penyelenggara satuan atau program pendidikan secara sistematis dan bertahap dalam kerangka jangka menengah yang ditetapkan dalam rencana strategis satuan atau program pendidikan. Terdapat delapan SNP yaitu:
1. Standar Isi. 2. Standar Kompetensi Lulusan. 3. Standar Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan. 4. Standar Proses. 5. Standar Pengelolaan. 6. Standar Sarana Prasarana. 7. Standar Pembiayaan. 8. Standar Penilaian. Standar mutu di atas SNP berlaku bagi satuan atau program pendidikan yang telah memenuhi SPM dan SNP. Standar mutu di atas SNP dapat berupa: 1. Standar mutu di atas SNP yang berbasis keunggulan lokal.
2. Standar mutu di atas SNP yang mengadopsi dan/atau mengadaptasi standar internasional tertentu.
D. MEKANISME PELAKSANAAN SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN 1.
Alur Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Penjaminan mutu pendidikan sesuai dengan Permendiknas Nomor 63 Tahun 2009 terdiri atas kegiatan penetapan, pemenuhan, pengukuran, pemetaan, dan penilaian standar. Secara garis besar dapt dikategorikan ke dalam tiga kegiatan, yakni: persiapan, pelaksanaan, dan pengukuran.
PENGEMBANGAN MUTU
Gambar 3. Alur Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
Pada tahap persiapan, terdapat dua kegiatan yaitu penyusunan regulasi dan pemetaan. Penyusunan regulasi. Pada tahap ini setiap institusi sesuai dengan tingkatan pada sisitem penjaminan mutu pendidikan melaksanakan penetapan standar, dan penetapan prosedur operasional standar (POS). Langkah penjaminan mutu yang dilakukan pada tahap ini adalah: a. Penetapan regulasi b. Penetapan SPM c. Penetapan SNP d. Penetapan prosedur operasional standar (POS) penjaminan mutu pendidikan oleh penyelenggara satuan pendidikan atau penyelenggara program pendidikan; e. Penetapan prosedur operasional standar (POS) penjaminan mutu tingkat satuan pendidikan oleh satuan atau program pendidikan; Pada kegiatan pemenuhan standar merupakan pelaksanaan penjaminan dan upaya peningkatan mutu pendidikan. Setiap institusi yang terkait sesuai dengan tingkatan pada sistem penjaminan mutu pendidikan dapat berupa kewajiban bagi satuan dan atau program pendidikan, atau fasilitasi bagi penyelenggara pendidikan. Lebih jelas dapat dilihat pada Gambar di bawah ini.
MUTU PUSAT
PENDIDIKAN
BALITBANG
SPM atau SNP
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI
DINAS PENDIDIKAN KABUTEN/ KOTA/ PENYELENGARA PENDIDIKAN
SPM atau SNP
SATUAN
LPMP dan PPPTK
DITJEN
SNP +
SNP SPM
SPM atau SNP
Gambar 4. Model Pemenuhan Standar
Pada tahap ini dilakukan beberapa kegiatan, yaitu: a. Pemenuhan standar mutu oleh satuan atau program pendidikan. b. Penyusunan kurikulum oleh satuan pendidikan sesuai dengan acuan mutu. c. Penyediaan sumber daya oleh penyelenggara satuan atau program pendidikan. d. Pemberian bantuan, fasilitasi, saran, arahan, dan/atau bimbingan oleh Pemerintah. e. Pemberian bantuan, fasilitasi, saran, arahan, dan/atau bimbingan oleh pemerintah provinsi. f.
Pemberian bantuan, fasilitasi, saran, arahan, dan/atau bimbingan oleh pemerintah kabupaten atau kota.
g. Pemberian bantuan, fasilitasi, saran, arahan, dan/atau bimbingan oleh penyelenggara satuan atau program pendidikan. h. Pemberian bantuan dan/atau saran oleh masyarakat.
2.
Tugas Pokok dan Fungsi Unit-unit SPMP
a.
Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama Permerintah, dalam hal ini Kementrian Pendidikan Nasional dan Departemen Agama, memiliki tupoksi seperti di bawah ini: 1)
Mengatur dan mengkoordinasikan pengembangan kebijakan, regualasi, dan strategi sistem penjaminan mtu pendidikan.
2)
Melakukan sosialisasi penjaminan mutu pendidikan ke seluruh komponen yang terlibat.
3)
Mengatur dan mengkoordinasikan pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan di tingkat nasional
b.
4)
Memantau dan melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
5)
Melakukan tindak lanjut hasil pengukuran penjaminan mutu pendidikan
Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) Badan Standar Nasional Pendidikan memiliki kewenangan untuk: 1) Menyusun dan mengembangkan Standar Nasional Pendidikan (SNP) 2) Mengembangkan indikator pencapaian (IP) yang akan membantu tenaga kependidikan untuk mengukur SNP 3) Menilai validitas, cakupan, relevansi, dan penggunaan SNP berdasarkan data pencapaian SNP 4) Mengembangkan patok duga (benchmark) nasional untuk setiap SNP. 5) Mempublikasikan Kerangka Kerja Indikator untuk Laporan Nasional atas Pencapaian Standar Nasional Pendidikan. Kerangka Kerja ini akan menjadi dokumen utama untuk mengarahkan pengumpulan data pencapaian SNP oleh tenaga kependidikan dan setiap satuan pendidikan 6) Menyelenggarakan ujian nasional sebagai bagian dari penilaian mutu lulusan 7) Memberikan rekomendasi kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan
c. BAN S/M dan BAP S/M Sesuai dengan Permendiknas Nomor 29 Tahun 2005 pasal 7 ayat (1): BAN S/M memiliki tugas merumuskan kebijakan operasional akreditasi, melakukan sosialisasi dan melaksanakan akreditasi
sekolah/madrasah. Akreditasi sekolah dilakukan untuk melakukan penilaian terhadap kelayakan suatu sekolah/madrasah berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dengan mengacu kepada SNP dan SPM, dan hasilnya selanjutnya dilaporkan dalam bentuk pengakuan peringkat kelayakan. Akreditasi sekolah bermanfaat untuk memberikan umpan balik dalam upaya pemberdayaan dan pengembangan kinerja, sebagai motivator peningkatan mutu, dan sebagai bahan informasi untuk meningkatkan dukungan dari pemerintah, masyarakat, maupun sektor swasta. Akreditasi juga berguna untuk pemetaan indikator kelayakan pendidik dan tenaga kependidikan (PTK), sebagai bentuk akuntabilitas publik mengenai citra dan kinerja sekolah. Dengan demikian, BAN S/M memiliki peranan yang vital dalam Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan. Dalam menjalankan tugasnya, BAN-S/M dibantu oleh BAP-S/M melakukan akreditasi terhadap sekolah dan madrasah. Secara lebih terperinci, dalam Permendiknas Nomor 29 Tahun 2005 pasal 7 ayat (2) disebutkan bahwa BAN S/M memiliki fungsi: 1) Merumuskan kebijakan dan menetapkan akreditasi sekolah/madrasah. 2) Merumuskan kriteria dan perangkat akreditasi sekolah/madrasah untuk diusulkan kepada Menteri. 3) Melaksanakan sosialisasi kebijakan, kriteria, dan perangkat akreditasi sekolah/madrasah. 4) Melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan akreditasi sekolah/madrasah. 5) Memberikan rekomendasi tentang tindak lanjut hasil akreditasi. 6) Mengumumkan hasil akreditasi sekolah/madrasah secara nasional. 7) Melaporkan hasil akreditasi sekolah/madrasah kepada Menteri. Pasal 7 ayat (4) menyebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas akreditasi sekolah/madrasah BAN S/M dibantu oleh BAP S/M. Tugas BAP S/M dalam akreditasi sekolah/madrasah tersebut meliputi: 1)
Merencanakan program sekolah/madrasah yang menjadi sasaran akreditasi.
2)
Mengadakan pelatihan asesor sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh BAN S/M.
3)
Menetapkan hasil peringkat akreditasi melalui rapat pleno anggota BAP S/M.
4)
Menyampaikan laporan pelaksanaan program dan pelaksanaan akreditasi serta rekomendasi tindak lanjut kepada BAN S/M dengan tembusan disampaikan kepada Gubernur.
5)
Menyampaikan laporan hasil akreditasi dan rekomendasi tindak lanjut kepada Dinas Pendidikan Provinsi, Kanwil Depag, dan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan.
6)
Menyampaikan laporan hasil akreditasi dan rekomendasi tindak lanjut kepada masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan satuan pendidikan dalam rangka penjaminan mutu sesuai lingkup kewenangan masing-masing.
7)
Mengumumkan hasil akreditasi kepada masyarakat, baik melalui pengumuman maupun media massa.
d.
8)
Mengelola sistem basis data akreditasi.
9)
Melakukan monitoring dan evaluasi secara terjadwal terhadap kegiatan akreditasi.
Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PMPTK) Menurut Permendiknas Nomor 8 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, pada pasal 2 disebutkan Ditjen PMPTK memiliki tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal. Pada pasal 3 dijelaskan bahwa Ditjen PMPTK menyelenggarakan fungsi: 1. penyiapan perumusan kebijakan departemen di bidang peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan. 2. pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan. 3. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan. 4. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan. 5. pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Jenderal.
SPMP pada awalnya merupakan tindak lanjut dari hasil kajian kapasitas LPMP dan PPPPTK yang dilaksanakan oleh Ditjen PMPTK pada tahun 2007. Hasil kajian melahirkan kesimpulan bahwa dalam melaksanakan penjaminan serta peningkatan mutu pendidikan, LPMP dan PPPPTK tidak bisa berjalan sendiri, melainkan harus melibatkan semua pihak, sehingga diperlukan sebuah sistem yaitu SPMP. Ditjen PMPTK melakukan langkah strategis dengan melakukan peningkatan kapasitas LPMP di 30 provinsi yang bertujuan agar LPMP dapat membantu Pemerintah Kota/Kabupaten mengimplementasikan SPMP sebagai bagian dari fasilitasi sumber daya pendidikan, serta membangun kapasitas tenaga kependidikan di setiap satuan pendidikan untuk melaksanakan penjaminan dan peningkatan mutu di setiap satuan pendidikan. Ditjen PMPTK memiliki tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan. Dalam hal ini, fokus utama Ditjen PMPTK dalam melakukan penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan adalah pendidik dan tenaga kependidikan, khususnya guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah. Dalam implementasinya, Ditjen PMPTK dibantu oleh UPT Depdiknas yang terdiri dari 12 PPPPTK dan LPMP yang tersebar di semua provinsi.
e. Direktorat Jenderal Manajeman Pendidikan Dasar dan Menengah (MPDM) Mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 14 tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional, tugas pokok Ditjen Mandikdasmen adalah merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang manajemen pendidikan dasar dan menengah. Fungsi Ditjen MPDM adalah: a. Penyiapan perumusan kebijakan departemen di bidang manajemen pendidikan dasar dan menengah. b. Pelaksanaan kebijakan di bidang manajemen pendidikan dasar dan menengah. c. Penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang manajemen pendidikan dasar dan menengah. d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang manajemen pendidikan dasar dan menengah.
e. Pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Jenderal. Dalam implementasinya, Ditjen Mandikdasmen diberikan dukungan data dan informasi baik oleh Balitbang, maupun oleh LPMP, dan pada kondisi tertentu dapat melakukan pengumpulan data yang spesifik yang diperlukan oleh Ditjen Mandikdasmen sebelum merumuskan kebijakan. Standarisasi teknis di bidang manajemen pendidikan dasar dan menengah juga meliputi sistem informasi dan manajemen yang dapat digunakan maupun dikembangkan oleh satuan pendidikan dalam pengelolaan pendidikan. Sistem ini dalam perkembangannya juga dapat membantu sekolah dalam menjalankan SPMP di tingkat satuan pendidikan.
f. Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Balitbang bertugas untuk melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang pendidikan. Balitbang memiliki fungsi dalam: 1) Perumusan kebijakan penelitian dan pengembangan pendidikan 2) Pelaksanaan penelitian dan pengembangan pendidikan 3) Pelaksanaan koordinasi penelitian dan pengembangan pendidikan Balitbang terdiri dari: 1) Sekretaris Badan. 2) Pusat Penelitian Kebijakan dan Inovasi Pendidikan yang bertugas melaksanakan penelitian dan pengembangan kebijakan pendidikan. 3) Pusat Kurikulum yang bertugas melaksanakan penyusunan standar isi kurikulum dan pengembangan kurikulum prasekolah, pendidikan sekolah, pendidikan nonformal, dan pendidikan khusus. 4) Pusat Statistik Pendidikan, bertugas untuk melaksanakan pengelolaan data dan informasi serta statistik pendidikan. 5) Pusat Penilaian Pendidikan, bertugas untuk melaksanakan pengembangan sistem penilaian pendidikan.
g. Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPPPTK)
Menurut Permendiknas No.8 tahun 2007, PPPPTK memiliki tugas melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan. Fungsi: 1) Penyusunan program pengembangan dan pemberdayaan PTK. 2) Pengelolaan data dan informasi peningkatan kompetensi PTK. 3) Fasilitasi dan pelaksanaan peningkatan kompetensi PTK. 4) Evaluasi program dan fasilitasi peningkatan kompetensi PTK. Dalam konteks SPMP, titik berat peran PPPPTK berada di wilayah peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan. Data dan informasi PTK yang dikelola mendapat input dari LPMP di seluruh provinsi untuk dianalisis lebih lanjut dengan memetakan kompetensi PTK serta menganalisis kebutuhan pelatihan (training need assessment). Upaya lebih lanjut adalah merancang dan menyelenggarakan berbagai program peningkatan kompetensi PTK sesuai dengan bidang yang diampu.
h.
Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Dalam Permendiknas No.7 Tahun 2008, LPMP diamanatkan untuk melaksanakan penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah, termasuk TK, RA, atau bentuk lain yang sederajat di provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Pendidikan Nasional. Fungsi LPMP adalah melakukan: a. Pemetaan mutu pendidikan dasar dan menengah termasuk TK, RA, atau bentuk lain yang sederajat; b. Pengembangan dan pengelolaan sistem informasi mutu pendidikan dasar dan menengah, termasuk TK, RA, atau bentuk lain yang sederajat; c. Supervisi satuan pendidikan dasar dan menengah, termasuk TK, RA, atau bentuk lain yang sederajat dalam pencapaian standar mutu pendidikan nasional; d. Fasilitasi sumber daya pendidikan terhadap satuan pendidikan dasar dan menengah, termasuk TK, RA, atau bentuk lain yang sederajat dalam penjaminan mutu pendidikan; dan e. Pelaksanaan urusan administrasi LPMP.
i.
Dinas Pendidikan Provinsi dan Kanwil Depag Provinsi Dinas Pendidikan Provinsi dan Kanwil Depag Provinsi memiliki peranan penting dalam SPMP. Peran dan fungsinya memperjelas tugas dan pekerjaan dalam pelaksanaan SPMP, yaitu antara lain: 1) Mengelola proses SPMP terkait dengan pengumpulan data di tingkat provinsi 2) Melaksanakan dan memberi dukungan untuk semua komponen dalam proses penilaian mutu SPMP di provinsi 3) Memasukkan dan menganalisa data mutu pendidikan provinsi 4) Menuliskan dan melaporkan semua temuan penting kepada Depdiknas/Depag, pemerintah, Sekolah/Madrasah, dan masyarakat 5) Mengembangkan kebijakan dan program untuk meningkatkan kinerja setiap lembaga pendidikan dengan mempergunakan data dan temuan dalam SPMP
j.
Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota Tugas pokok dan fungsi dinas kabupaten/kota dalam kaitan dengan pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan adalah sebagai berikut: 1) Melakukan pemetaan berdasarkan data yang diperoleh dari evaluasi diri sekolah dan monitoring kabupaten/kota. 2) Melakukan pemenuhan standar sebagai penyelenggara bagi satuan pendidikan yang menjadi tanggung jawabnya. 3) Melakukan fasilitasi untuk mendukung pemenuhan standar bagi satuan pendidikan yang bukan menjadi tanggung jawabnya. 4) Melakukan evaluasi ketercapaian mutu pendidikan sebagai dasar untuk pengembangan selanjutnya. 5) Menyusun program peningkatan mutu berdasarkan identifikasi kebutuhan dan hasil evaluasi mutu pendidikan.
k. Satuan Pendidikan Satuan pendidikan merupakan pelaksana penjaminan mutu memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut: 1) Melaksanakan proses pejaminan mutu guna mencapai delapan Standar Nasional Pendidikan.
2) Melakukan evaluasi diri sebagai dasar perencanaan program pemenuhan dan peningkatan mutu secara internal, dan data dasar yang diperlukan oleh unit lain guna mendukung pemenuhan standar dan pengembangan mutu pendidikan. 3) Menyediakan data bagi pihak lain guna kepentingan akreditasi, kebijakan peningkatan mutu pendidikan, fasilitasi, pemenuhan standar, perencanaan program, dan audit kinerja. 4) Menyusun pelaporan pemetaan mutu satuan pendidikan kepada Dinas Kabupaten/Kota.
3.
Tahapan Kegiatan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Unit-Unit Dalam SPMP
a.
Satuan Pendidikan Satuan pendidikan sebagai pelaksana penjaminan mutu melakukan penjaminan mutu sesuai dengan tahapan-tahapan sebagai berikut: 1) Pemetaan Mutu a) Mengisi Formulir Evaluasi Diri Satuan Pendidikan (EDS) dan padati. b) Penetapan stándar oleh satuan pendidikan (SPM atau SNP). c) Menganalisis EDS dan padati; mengidentifikasi kesenjangan antara hasil EDS dan padati dengan Standar yang ditetapkan. d) Mengirimkan formulir EDS dan padati yang telah terisi ke Dinas Pendidikan Kabupaten/kota, atau provinsi/pusat untuk dijadikan bahan menyusun program peningkatan mutu atau pemenuhan standar
pada satuan pendidikan yang menjadi
binaannya. 2) Pemenuhan Standar a) Menetapkan program peningkatan mutu; berupa identikasi kebutuhan untuk pemenuhan stándar berdasarkan kesenjangan antara data dengan stándar. Program tersebut tertuang dalam Rencana Pengembangan Sekolah. b) Melakukan pemenuhan stándar sesuai dengan apa yang telah diprogramkan. 3) Pemantauan Pemantauan dilakukan oleh satuan pendidikan dengan cara pengecekan keterlaksanaan pemenuhan standar, dan mencatat penyebab berbagai kendala dalam pemenuhan stándar. 4) Pelaporan a) Menuliskan pelaksanaan peningkatan mutu atau pemenuhan stándar pada tahun berjalan, dan menjadi dasar untuk penyusunan program untuk tahun berikutnya.
b) Menyampaikan laporan ke Dinas Pendidikan Kabupaten/kota, atau provinsi/pusat untuk dijadikan bahan menyusun program peningkatan mutu atau pemenuhan standar pada satuan pendidikan yang menjadi binaannya. 5) Pengembangan Standar a) Berdasarkan pemenuhan SPM yang telah dilakukan, dan bila sudah mencapai SPM , satuan pendidikan menetapkan SNP sebagai acuan mutunya. b) Berdasarkan pemenuhan SNP yang telah dilakukan, dan bila sudah mencapai SNP, satuan pendidikan menetapkan SNP plus atau stándar di atas SNP lainnya
sesuai dengan
kemampuan dan visinya sebagai acuan mutunya.
b.
Penyelenggara Satuan Pendidikan/Yayasan/Kabupaten Kota/Provinsi/Pusat Dinas Kabupaten/Kota dalam kegiatan penjaminan mutu pendidikan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya melakukan kegiatan sesuai dengan tahapan sebagai berikut:
1) Pemetaan Mutu a) Melakukan sosialisasi stándar mutu pendidikan, baik SPM dan SNP ke satuan pendidikan binaannya. b) Mendistribusikan formulir EDS dan padati ke satuan pendidikan binaannya. c) Mengkompilasi Formulir Evaluasi Diri Satuan Pendidikan (EDS) dan padati. d) Melakukan monitoring untuk pengumpulan data ke satuan pendidikan yang menjadi binaannya. e) Mengirimkan hasil kompilasi EDS, padati, dan hasil Monitoring Kabupaten/Kota ke Departemen Pendidikan Nasional melalui LPMP di Provinsi untuk dijadikan bahan menyusun program dan fasilitasi peningkatan mutu atau pemenuhan standar pada satuan pendidikan. f)
Menganalisis EDS dan padati: mengidentifikasi kesenjangan antara hasil EDS dan padati dengan Standar yang ditetapkan.
2)
Pemenuhan Standar a) Menetapkan program peningkatan mutu; berupa identikasi kebutuhan untuk pemenuhan stándar berdasarkan kesenjangan antara data dengan stándar. Program tersebut tertuang dalam Rencana Pengembangan Pendidikan Kabupaten/Kota. b) Melakukan pemenuhan stándar sesuai dengan apa yang telah diprogramkan.
3) Pemantauan Standar Dalam
aspek
pemantauan
standar,
Dinas
Kabupaten/Kota
melakukan
pengecekan
keterlaksanaan pemenuhan standar, dan mencatat penyebab berbagai kendala dalam pemenuhan stándar di satuan pendidikan. 4) Pelaporan a) Menuliskan pelaksanaan peningkatan mutu atau pemenuhan stándar pada tahun berjalan, dan menjadi dasar untuk penyusunan program untuk tahun berikutnya. b) Menyiapkan laporan pelaksanaan peningkatan mutu yang dapat di akses oleh dinas pendidikan provinsi dan Departemen Pendidikan Nasional/LPMP. 5) Pengembangan Standar a) Berdasarkan pemenuhan SPM yang telah dilakukan, dan bila sudah mencapai SPM , penyelenggara satuan pendidikan menetapkan SNP sebagai acuan mutunya. b) Berdasarkan pemenuhan SNP yang telah dilakukan, dan bila sudah mencapai SNP, penyelenggara satuan pendidikan menetapkan SNP plus atau stándar lainnya sesuai dengan kemampuan dan visinya sebagai acuan mutunya.
c.
Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) 1) Pemetaan Mutu a) Mengkompilasi hasil Evaluasi Diri Satuan Pendidikan (EDS) dan padati kabupaten/kota di provinsi binaanya. b) Menganalisis EDS dan padati tingkat provinsi; mengidentifikasi kesenjangan antara hasil EDS dan padati dengan Standar yang ditetapkan. c) Hasil komplilasi dan análisis disebut menghasilkan Pemetaan Mutu Pendidikan provinsi. d) Pemetaan Mutu Pendidikan provinsi dapat diakses oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. e) Pemetaan Mutu Pendidikan provinsi disampaikan ke Pusat Statistik Pendidikan di Balitbang Departemen Pendidikan Nasional. 2) Pemenuhan Standar a) Menetapkan program supervisi dan fasilitasi peningkatan mutu. Program tersebut tertuang dalam Rencana Kerja LPMP. b) Melakukan pemenuhan stándar sesuai dengan apa yang telah diprogramkan. 3) Pemantauan Standar
LPMP dalam melakukan pemantauan menggunakan cara pengecekan keterlaksanaan pemenuhan standar, dan mencatat penyebab berbagai kendala dalam pemenuhan stándar di satuan pendidikan. 4) Pelaporan a) Menuliskan pelaksanaan peningkatan mutu atau pemenuhan stándar pada tahun berjalan, dan menjadi dasar untuk penyusunan program untuk tahun berikutnya. b) Menyiapkan laporan pelaksanaan peningkatan mutu yang dapat di akses oleh dinas pendidikan provinsi dan Departemen Pendidikan Nasional.
d. Pusat Statistik Pendidikan- Balitbang 1) Pemetaan Mutu a) Berkoordinasi dengan unit-unit pembina peningkatan pendidikan di lingkungan Depdiknas dalam mengembangkan Padati kebutuhan data peningkatan mutu pada satuan pendidikan. b) Mengembangkan Padati kebutuhan data peningkatan mutu pada satuan pendidikan formal pada jenjang dasar dan menengah. c) Mengembangkan pendataan dan sistem informasi. d) Mendistribusikan Padati ke Dinas Pendidikan Kabupaten/kota
dan atau penyeleggara
satuan pendidikan. e) Mengkompilasi hasil pemetaan mutu pendidikan dari setiap LPMP tingkat provinsi untuk menjadi Pemetaan Mutu pendidikan Nasional. f)
Pemetaan mutu pendidikan tingkat nasional dapat diakses oleh unit-unit utama di lingkungan Depdiknas.
2) Pemenuhan Standar a) Memberikan fasilitasi dan arahan ke satuan pendidikan dan penyelenggara satuan pendidikan dalam melakukan pendataan pendidikan. b) Menyusun panduan pendataan mutu pendidikan.
3) Pemantauan Standar a) Penyusunan indikator mutu pendidikan (baik pada SPM maupun SNP). b) Pengecekan keterlaksanaan fasilitasi pemenuhan standar, dan mencatat penyebab berbagai kendala dalam pemenuhan stándar di satuan pendidikan
4) Pelaporan Menyiapkan Decision Support Sistem (DSS) dan Executive Information Sistem (EIS) baik untuk tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota.
e.
Ditjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah 1) Pemetaan Mutu a)
Mengidentifikasi kebutuhan data peningkatan mutu (SPM dan atau SNP pada bagian; pengelolaan, proses, sarana dan prasana, dan pembiayaan pendidikan)
pada satuan
pendidikan formal pada jenjang dasar dan menengah sebagai bahan formulir Evaluasi Diri Satuan Pendidikan (EDS). b)
Menyampaikan identifikasi kebutuhan data peningkatan mutu pada satuan pendidikan formal pada jenjang dasar dan menengah sebagai bahan formulir Evaluasi Diri Satuan Pendidikan (EDS) ke Pusat Statistik Pendidikan (PSP), Balitbang Kementrian Pendidikan Nasional.
2) Pemenuhan Standar a) Menerima hasil pemetaan pendidikan awal dari PSP untuk dijadikan dasar dalam menetapkan program fasilitasi peningkatan mutu, khususnya pemenuhan standar proses, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan dan standar pembiayaan. Program tersebut tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Ditjen Mandikdasmen. b) Menyusun panduan fasilitasi pemenuhan stándar sesuai dengan apa yang telah diprogramkan. 3) Pemantauan Pengecekan keterlaksanaan fasilitasi pemenuhan standar, dan mencatat penyebab berbagai kendala dalam pemenuhan stándar di satuan pendidikan. 4) Pelaporan a) Menuliskan pelaksanaan fasilitasi peningkatan mutu atau pemenuhan stándar pada tahun berjalan, dan menjadi dasar untuk penyusunan program untuk tahun berikutnya. b) Menyiapkan laporan fasilitasi pelaksanaan peningkatan mutu dan disampaikan ke Setjen Kementrian Pendidikan Nasional.
f.
Pusat Kurikulum Balitbang 1) Pemetaan a) Mengidentifikasi kebutuhan data peningkatan mutu (SPM dan atau SNP pada bagian; Kompetensi Lulusan dan Isi) pada satuan pendidikan formal pada jenjang dasar dan menengah sebagai bahan kuesioner/formulir Evaluasi Diri Satuan Pendidikan (EDS) dan padati. b) Menyampaikan identifikasi kebutuhan data peningkatan mutu pada satuan pendidikan formal pada jenjang dasar dan menengah sebagai bahan kuesioner Evaluasi Diri Satuan Pendidikan (EDS) dan padati ke Pusat Statistik Pendidikan, Balitbang Kementrian Pendidikan Nasional. 2) Pemenuhan Standar a) Menggunakan hasil pemetaan pendidikan awal dari PSP untuk dijadikan dasar dalam menetapkan program fasilitasi peningkatan mutu atau pemenuhan standar kompetensi lulusan dan standar isi. Program tersebut tertuang dalam Renstra Balitbang. b) Menyusun panduan fasilitasi pemenuhan stándar sesuai dengan apa yang telah diprogramkan. 3) Pemantauan Pengecekan keterlaksanaan fasilitasi pemenuhan standar, dan mencatat penyebab berbagai kendala dalam pemenuhan stándar di satuan pendidikan. 4) Pelaporan a) Menuliskan pelaksanaan fasilitasi peningkatan mutu atau pemenuhan stándar pada tahun berjalan, dan menjadi dasar untuk penyusunan program untuk tahun berikutnya. b) Menyiapkan laporan fasilitasi pelaksanaan peningkatan mutu dan disampaikan ke Balitbang Kementrian Pendidikan Nasional.
g.
Pusat Penilaian Pendidikan Balitbang 1) Pemetaan Menyiapkan analisis hasil hasil penilaian secara nasional hasil belajar peserta didik. 2) Pemenuhan Standar
a) Menetapkan program fasilitasi peningkatan mutu atau pemenuhan standar penilaian. Program tersebut tertuang dalam Renstra Balitbang. b) Menyusun panduan fasilitasi pemenuhan stándar sesuai dengan apa yang telah diprogramkan. 3) Pemantauan Pengecekan keterlaksanaan fasilitasi pemenuhan standar, dan mencatat penyebab berbagai kendala dalam pemenuhan stándar di satuan pendidikan. 4) Pelaporan a) Menuliskan pelaksanaan fasilitasi peningkatan mutu atau pemenuhan stándar pada tahun berjalan, dan menjadi dasar untuk penyusunan program untuk tahun berikutnya. b) Menyiapkan laporan fasilitasi pelaksanaan peningkatan mutu dan disampaikan ke Balitbang Kementrian Pendidikan Nasional.
h.
Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 1) Pemetaan a) Mengidentifikasi kebutuhan data peningkatan mutu (SPM dan SNP pada bagian; pendidik dan tenaga kependidikan) menengah
pada satuan pendidikan formal pada jenjang dasar dan
sebagai bahan Padati dan menyampaikan ke Pusat Statistik Pendidikan,
Balitbang Kementrian Pendidikan Nasional. b) Berkoordinasi dengan unit-unit pembina peningkatan pendidikan di lingkungan Kementrian Pendidikan Nasional dalam mengembangkan alat EDS dan padati untuk peningkatan mutu pada satuan pendidikan. c) Mengembangkan alat EDS dan padati kebutuhan data peningkatan mutu pada satuan pendidikan formal pada jenjang dasar dan menengah. d) Mendistribusikan alat EDS dan padati ke Dinas Pendidikan e) Mengoptimal LPMP untuk melakukan pemetaan mutu pendidikan. 2) Pemenuhan Standar a) Menerima hasil pemetaan pendidikan awal dari PSP untuk dijadikan dasar dalam menetapkan program fasilitasi peningkatan mutu, khususnya pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan. Program tersebut tertuang dalam Renstra Ditjen PMPTK.
b) Berkoordinasi dengan unit-unit pembina peningkatan mutu pendidikan di lingkungan Kementrian Pendidikan Nasional dalam melakukan fasilitasi atau pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan, khususnya dalam pemenuhan kualifikasi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. c) Mengoptimalkan Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPPPTK) dan Lembaga Pengembangan Dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LPPKS) untuk fasilitasi dalam pemenuhan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan d) Menyusun panduan fasilitasi pemenuhan stándar sesuai dengan apa yang telah diprogramkan. 3) Pemantauan Pengecekan keterlaksanaan fasilitasi pemenuhan standar, dan mencatat penyebab berbagai kendala dalam pemenuhan stándar di satuan pendidikan. 4) Pelaporan a) Menuliskan pelaksanaan fasilitasi peningkatan mutu atau pemenuhan stándar pada tahun berjalan, dan menjadi dasar untuk penyusunan program untuk tahun berikutnya. b) Menyiapkan laporan fasilitasi pelaksanaan peningkatan mutu dan disampaikan ke Setjen Kementrian Pendidikan Nasional.
i.
Ditjen PNFI 1) Pemetaan a) Mengidentifikasi kebutuhan data peningkatan mutu (SPM dan SNP) pada satuan pendidikan nonformal dan informal sebagai bahan formulir/kuesioner Evaluasi Diri Satuan Pendidikan (EDS) dan padati. b) Menyampaikan identifikasi kebutuhan data peningkatan mutu pada satuan pendidikan nonformal dan informal sebagai bahan formulir/kuesioner Evaluasi Diri Satuan Pendidikan (EDS) dan padati ke Pusat Statistik Pendidikan, Balitbang Kementrian Pendidikan Nasional.
2) Pemenuhan Standar a) Menggunakan hasil pemetaan mutu pendidikan awal dari PSP untuk dijadikan dasar dalam menetapkan program fasilitasi peningkatan mutu atau pemenuhan SPM. Program tersebut tertuang dalam Renstra PNFI
b) Menyusun panduan fasilitasi pemenuhan stándar sesuai dengan apa yang telah diprogramkan. 3) Pemantauan Pengecekan keterlaksanaan fasilitasi pemenuhan standar, dan mencatat penyebab berbagai kendala dalam pemenuhan stándar di satuan pendidikan. 4) Pelaporan a) Menuliskan pelaksanaan fasilitasi peningkatan mutu atau pemenuhan stándar pada tahun berjalan, dan menjadi dasar untuk penyusunan program untuk tahun berikutnya. b) Menyiapkan laporan fasilitasi pelaksanaan peningkatan mutu dan disampaikan ke Setjen Kementrian Pendidikan Nasional.
j.
Ditjen Pendidikan Agama Islam, Departemen Agama. 1) Pemetaan a)
Mengidentifikasi kebutuhan data peningkatan mutu (SPM dan SNP) pada satuan pendidikan di lingkungan Departemen Agama sebagai bahan formulir/kuesioner Evaluasi Diri Satuan Pendidikan (EDS) dan padati.
b)
Menyampaikan identifikasi kebutuhan data peningkatan mutu pada satuan pendidikan nonformal dan informal sebagai bahan formulir/kuesioner Evaluasi Diri Satuan Pendidikan (EDS) dan padati ke Pusat Statistik Pendidikan, Balitbang Kementrian Pendidikan Nasional.
2) Pemenuhan Standar a) Menggunakan hasil pemetaan mutu pendidikan awal dari PSP untuk dijadikan dasar dalam menetapkan program fasilitasi peningkatan mutu atau pemenuhan SPM. Program tersebut tertuang dalam Renstra Ditjen Pendais. b) Menyusun panduan fasilitasi pemenuhan stándar sesuai dengan apa yang telah diprogramkan. 3) Pemantauan Pengecekan keterlaksanaan fasilitasi pemenuhan standar, dan mencatat penyebab berbagai kendala dalam pemenuhan stándar di satuan pendidikan. 4) Pelaporan a)
Menuliskan pelaksanaan fasilitasi peningkatan mutu atau pemenuhan stándar pada tahun berjalan, dan menjadi dasar untuk penyusunan program untuk tahun berikutnya.
b)
Menyiapkan laporan fasilitasi pelaksanaan peningkatan mutu dan disampaikan ke Setjen Departemen Agama, dan dapat di akses oleh Kementrian Pendidikan Nasional.
