Bagian Kelima Belas DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Pasal 446 (1)
Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan desentralisasi, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang komunikasi dan informatika sesuai dengan lingkup tugasnya.
(2)
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Komunikasi dan Informasi menyelenggarakan fungsi: a. pengelolaan kegiatan kesekretariatan, meliputi perencanaan dan evaluasi, keuangan umum dan kepegawaian; b. penyusunan program di bidang komunikasi dan informatika; c. perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang postel dan analisa media massa; d. perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang sarana komunikasi dan desiminasi informasi; e. perumusan kebijakan teknis, fasilitas, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang aplikasi dan telematika; f. pelaksanaan pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang komunikasi dan Informatika; g. penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian di bidang komunikasi dan Informatika; h. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup tugasnya; i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur.
(3)
Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri dari: a. Sekretariat; b. Bidang Postel dan Analisa Media; c. Bidang Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informatika; d. Bidang Aplikasi dan Telematika e. Unit Pelaksana Teknis Dinas; f. Kelompok Jabatan Fungsional. Paragraf 1 Sekretariat Pasal 447
(1)
Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi perencanaan dan program Dinas,pengkajian perencanaan dan program, pengelolaan keuangan, kepegawaian, dan umum.
(2)
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat menyelenggarakan fungsi: a. penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan program dinas; b. penyelenggaraan pengkajian perencanaan dan program sekretariat; c. penyelenggaraan pengelolaan urusan keuangan, umum dan kepegawaian. d. menyelenggarakan pengkajian program Dinas dan Sekretaris; e. menyelenggarakan pengelolaan administrasi keuangan; f. menyelenggarakan pengkajian anggaran belanja; g. menyelenggarakan pengendalian administrasi belanja; i. menyelenggarakan pengelolaan administrasi kepegawaian; j. menyelenggarakan penatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan; k. menyelenggarakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan; l. menyelenggarakan penyusunan bahan rancangan pendokumentasian perundangundangan, pengelolaan perpustakaan, protokol dan hubungan masyarakat; m. menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan; n. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengembalian kebijakan; o. menyelenggarakan pengkajian bahan Rencana Strategis, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP), LKPJ, dan LPPD Dinas; p. menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Sekretariat; q. menyelenggarakan pembinaan Jabatan Fungsional; r. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; s. menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan/atau instansi lain; dan
t. (3)
melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
Sekretariat terdiri dari: a. Sub Bagian Perencanaan dan Program; b. Sub Bagian Keuangan; dan c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. Pasal 448
(1)
Sub Bagian Perencanaan dan Program mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan dan penyusunan program.
(2)
Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut: a. pelaksanaan penyusunan bahan perencanaan dan program Sekretariat; b. pelaksanaan penyusunan bahan penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan program Dinas yang meliputi bidang pos dan telekomunikasi, sarana komunikasi dan diseminasi dan informasi,telematika, serta pengolahan data elektronik; c. penyusunan bahan hasil koordinasi perencanaan dan program dinas yang meliputi bidang pos dan telekomunikasi, sarana komunikasi dan diseminasi dan informasi, telematika,serta pengolahan data elektronik; d. pelaksanaan koordinasi perencanaan dan program UPTD. e. melaksanakan penyusunan program kerja Sekretariatan dan Subbagian Perencanaan dan Program; f. melaksanakan koordinasi penyusunan perencanaan dan program dinas yang meliputi bidang pos dan telekomunikasi, sarana komunikasi dan diseminasi dan informasi, telematika,serta pengolahan data elektronik; g. melaksanakan penyusunan bahan Rencana Strategis, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), LKPJ danLPPD Dinas; h. melaksanakan penyusunan bahantelaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakaan; i. melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Subbagian Perencanaan dan Program serta Dinas; j. melaksanakan pengelolaan sistem informasi bidang komunikasi dan informatika; k. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris. Pasal 449
(1)
Subbagian keuangan.
Keuangan
mempunyai
tugas
melaksanakan
pengelolaan
administrasi
(2)
Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut: a. penyiapan rencana kerja Subbagian Keuangan berdasarkan rencana kerja Sekretariat; b. pengelolaan administrasi keuangan; c. penyiapan evaluasi dan pelaporan Subbagian Keuangan; d. melaksanakan penyusunan DUKDA/DIKDA untuk penyiapan bahan rencana anggaran belanja rutin; e. melaksanakan koordinasi dalam penyusunan DUPDA/DIPDA untuk penyiapan bahan rencana anggaran belanja pembangunan; f. melaksanakan penyiapan daftar gaji, tunjangan, honorarium serta pembayaran lainnya; g. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan anggaran belanja rutin; h. melaksanakan penyiapan bahan pertanggungjawaban anggaran belanja rutin; i. melaksanakan penyiapan bahan pengawasan dan pembinaan terhadap Bendaharawan Pembangunan; j. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris. Pasal 450
(1)
Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi rumah tangga dan perlengkapan.
(2)
Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut: a. penyiapan rencana kerja Subbagian Umum berdasarkan rencana kerja Sekretariat; b. pengelolaan administrasi Subbagian Umum dan Kepegawaian; c. penyiapan evaluasi dan pelaporan Subbagian Umum.
d. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang umum dan kepegawaian; e. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang umum dan kepegawaian; f. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain dibidang umum dan kepegawaian; g. melaksanakan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan; h. melaksanakan penyiapan bahan Rencana Kebutuhan Barang Unit dan Rencana Tahunan Barang Unit; i. melaksanakan pengelolaan keprotokolan meliputi rapat dinas, upacara, pengaturan kunjungan tamu dinas dan rumah tangga Badan; j. melaksanakan pengelolaan administrasi, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, inventaris barang dan usulan penghapusan barang inventaris kantor; k. melaksanakan pengelolaan barang kantor dan jasa; l. melaksanakan pemeliharaan dan pengamanan gedunga kantor dan barang inventaris kantor; m. melaksanakan penyiapan bahan pengawasan dan pembinaan terhadap tugas Bendaharawan Barang; n. melaksanakan pengelolaan perpustakaan dan hubungan masyarakat; o. melaksanakan kordinasi penyusunan perencanaan strategis dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Aparatur (LAKIP)Dinas; p. melaksanakan kordinasi dengan unit kerja terkait; dan q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris. Paragraf 2 Bidang Postel dan Analisa Media Pasal 451 (1)
Bidang Postel dan Analisa Media Massa mempunyai tugas menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pos dan telekomunikasi.
(2)
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Postel dan Analisa Media menyelenggarakan fungsi: a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis pos dan telekomunikasi; b. penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi pos dan telekomunikasi; c. penyelenggaraan fasilitasi pos dan telekomunikasi. d. menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Pos dan Telekomunikasi; e. menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi penyusunan pedoman dan supervisi Bidang Pos dan Telekomunikasi; f. menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi pos dan telekomunikasi; g. menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi monitoring dan penertiban spektrum frekuensi; h. menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi standardisasi pos dan telekomunikasi; i. menyelenggarakan fasilitasi pos dan telekomunikasi; j. menyelenggarakan pengkajian bahan koordinasi pos dan telekomunikasi; k. menyelenggarakan telaahan sraf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; l. menyelenggarakan koordinasi dengan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah dalam pelaksanaan tugas di kabupaten/kota; m. menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan bidang Pos dan Telekomunikasi; n. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
(3)
Bidang Postel dan Analisa Media Massa terdiri dari: a. Seksi Postel; b. Seksi Standardisasi Postel/Pengembangan Jaringan; dan c. Seksi Monitoring dan Penertiban. Pasal 452
(1)
Seksi Pos dan Telekomunikasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pos dan telekomunikasi.
(2)
Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut: a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan dan fasilitasi pos dan telekomunikasi; b. pelaksanaan penyusunan dan pengolahan data kegiatan pos dan telekomunikasi; c. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pos dan Telekomunikasi;
d. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis usaha jasa pos dan telekomunikasi; e. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan teknis perizinan usaha jasa pos dan telekomunikasi; f. melaksanakan penyusunan bahan bimbingan teknis sarana telekomunikasi, pelayanan telekomunikasi, kinerja operasi telekomunikasi, telekomunikasi khusus dan kewajiban pelayanan universal skala wilayah; g. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan teknis perijinan penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan pemerintah dan badan hukum di daerah; h. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan teknis perijinan RAPI dan ORARI di daerah; i. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan teknis perizinan penyelenggaraan jaringan tetap localwireline (end to end) di daerah; j. melaksanakan koordinasi dalam pembangunan kewajiban pelayanan universal telekomunikasi; k. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi teknis terhadap penempatan Radio Base Station (RBS); l. menyiapkan bahan rekomendasi perijinan jasa titipan untuk kantor pusat, cabang dan/atau agen; m. melaksanakan pengelolaan data usahajasa pos dan telekomunikasi; n. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; o. melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan seksi pos dan telekomunikasi; p. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang. Pasal 453 (1)
Seksi Standardisasi Postel/Pengembangan Jaringan mempunyai tugas melaksanakan penyusun bahan kebijakan teknis dan fasilitasi standardisasi pos dan telekomunikasi.
(2)
Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut: a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi standardisasi pos dan telekomunikasi; b. pelaksanaan penyusunan dan pengolahan data kegiatan standardisasi pos dan telekomunikasi. c. melaksanakan penyusunan bahan program kerja seksi standarisasi pos dan telekomunikasi; d. melaksanakan pengelolaan bahan kebijakan teknis standardisasi pos dan telekomunikasi; e. melaksanakan bimbingan teknis standardisasi pos dan telekomunikasi; f. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi teknis terhadap penempatan menara telekomunikasi (RBS); g. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi teknis terhadap pengembangan menara telekomunikasi (cellular plan); h. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan teknis perijinan kantor cabang loket pelayanan operator; i. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan teknis perijinan galian untuk keperluan penggelaran kabel telekomunikasi lintas kabupaten/kota atau jalan Provinsi; j. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan teknis perijinan penyelenggaraan operator; k. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan teknis sertifikasi peralatan (perangkat) pos dan telekomunikasi; l. melaksanakan pembinaan teknis standardisasi usaha pos dan telekomunikasi; m. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pengambilan kebijakan; n. melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan seksi standarisasi pos dan telekomunikasi; o. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang. Pasal 454
(1)
Seksi Monitoring dan Penertiban mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi monitoring dan penertiban spektrum frekuensi.
(2)
Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitas monitoring dan penertiban spektrum frekuensi; b. pelaksanaan penyusunan dan pengolahan data kegiatan monitoring dan penertiban spektrum frekuensi; c. melaksanakan penyusunan program kerja seksi monitoring dan penertiban spektrum frekuensi; d. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan monitoring dan penertiban spektrum frekuensi; e. melaksanakan pengelolaan data pengguna spekrum frekuensi radio; f. melaksanakan pengawasan terhadap penerapan standar teknis dan standar pelayanan alat/perangkat standar pos; g. melaksanakan pengawasan terhadap penerapan standar teknis dan standar pelayanan alat/perangkat standar telekomunikasi; h. melaksanakan koordinasi penertiban dan penegakan hukum sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan terhadap pelanggaran ijin jasa titipan, standarisasi perangkat postel, instalasi kabel rumah/gedung, telekomunikasi khusus dan penggunaan spectrum frekuensi radio; i. melaksanakan clearance frekuensi radio di Daerah; j. melaksanakan pengendalian terhadap penyelenggaraan telekomunikasi di Daerah; k. melaksanakan monitoring dan evaluasi layanan jasa telekomunikasi dan frekuensi radio; l. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pengambilan kebijakan; m. melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan seksi monitoring dan penertiban spektrum frekuensi, dan analisa media massa; n. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
Paragraf 3 Bidang Sarana Komunikasi dan Deseminasi Informatika Pasal 455 (1)
Bidang Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi mempunyai tugas menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitasi sarana komunikasi dan diseminasi informasi.
(2)
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Bidang Sarana Komunikasi dan Deseminasi Informatika menyelenggarakan fungsi: a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis sarana komunikasi dan diseminasi informasi; b. penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi sarana komunikasi dan diseminasi informasi; c. penyelenggaraan fasilitasi bidang sarana komunikasi dan diseminasi informasi; d. menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi; e. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi; f. menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi penyusunan pedoman dan supervisi Bidang Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi; g. menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi komunikasi sosial; h. menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi Komunikasi Penyiaran dan Kelembagaan; i. menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi penyiaran dan kemitraan media; j. menyelenggarakan fasilitasi sarana komunikasi dan diseminasi informasi; k. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; l. menyelenggarakan koordinasi dengan pemerintah dalam pembangunan wilayah dan pelaksanaan tugas di kabupaten/kota; m. menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi bidang sarana komunikasi dan diseminasi informasi; n. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
(3)
Bidang Sarana Komunikasi dan Deseminasi Informatika terdiri dari: a. Seksi Humas, Penerbitan dan Publikasi;
b. Seksi Penyiaran dan Kelembagaan; dan c. Seksi Analisa dan Pengkajian. Pasal 456 (1)
Seksi Humas, Penerbitan dan Publikasi mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis serta fasilitasi penyiaran dan kemitraan media.
(2)
Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut: a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi humas, penerbitan dan publikasi; b. pelaksanaan dan pengolahan data kegiatan Humas, Penerbitan dan Publikasi; c. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Humas, Penerbitan dan Publikasi; d. mengumpulkan dan mengolah vahan perumusan kebijakan teknis pengembangan humas, penertiban dan publikasi; e. melaksanakan diseminasi informasi program pembangunan daerah melalui media tatap muka, elektronik, cetak dan kesenian tradisional; f. melaksanakan penyusunan koordinasi dan kerjasama dengan media cetak, elektronik dan media lainnya; g. melaksanakan penyajian layanan data dan informasi; h. melaksanakan koordinasi pengelolaan internet publik; i. melaksanakan penyajian layanan data dan informasi melalui help desk; j. melaksanakan pengelolaan website; k. melaksanakan fasilitasi penyajian data dan informasi; l. melaksanakan koordinasi dan kerjasama pemberdayaan lembaga komunikasi sosial; m. melaksanakan fasilitasi komunikasi sosial; n. melaksanakan diseminasi Informasi melalui lembaga media tradisional,pedesaan dan profesi; o. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; p. melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Seksi Humas, Penerbitan, dan Publikasi; q. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi sesuai dengan lingkup tugasnya; r. melaksanakan koordinasi dengan Instansi terkait; dan s. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang. Pasal 457
(1)
Seksi Penyiaran dan Kelembagaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi Penyiaran dan Kelembagaan.
(2)
Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut: a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi Penyiaran dan Kelembagaan; b. pelaksanaan penyusunan dan pengolahan data kegiatan Penyiaran dan Kelembagaan ; c. melaksanakan Penyusunan program Kerja Seksi Penyiaran dan Kelembagaan; d. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi serta pelaksanaan kelembagaan Penyiaran dan Kelembagaan ; e. melaksanakan pengelolaan data Penyiaran dan Kelembagaan; f. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dalam pemberdayaan lembaga Penyiaran dan Kelembagaan; g. melaksanakan fasilitasi Penyiaran dan Kelembagaan; h. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan teknis persyaratan administrasi terhadap perijinan penyelenggaraan penyiaran; i. melaksanakan evaluasi persyaratan administrasi terhadap perijinan penyelenggaraan penyiaran; j. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan ; k. melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Seksi Komunikasi Penyiaran dan Kelembagaan; l. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang. Pasal 458
(1)
Seksi Analisa dan Pengkajian mempunyai tugas melaksanakan penyusun bahan kebijakan teknis dan fasilitasi komunikasi sosial.
(2)
Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut: a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi analisa dan pengkajian data; b. pelaksanaan penyusunan dan pengolahan data kegiatan analisa dan pengkajian data; c. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Analisa dan Pengkajian Data; d. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi serta pelaksanaan kelembagaan komunikasi sosial; e. melaksanakan pengelolaan data Seksi Analisa dan Pengkajian Data; f. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis pengkajian dan informasi data; g. melakukan analisa media massa yang beredar diwilayah provinsi; h. melaksanakan penyusunan bahan sosialisasi komunikasi sosial melalui media; i. melaksanakan koordinasi dan kerjasama sosialisasi komunikasi sosial dengan kabupaten/kota; j. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; k. melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Seksi Analisa dan Pengkajian Data; l. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang. Paragraf 4 Bidang Aplikasi dan Telematika Pasal 459
(1)
Bidang Aplikasi dan Telematika mempunyai tugas menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitasi telematika.
(2)
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Bidang Aplikasi dan Telematika menyelenggarakan fungsi: a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis telematika; b. penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi telematika; c. penyelenggaraan fasilitasi telematika; d. menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Aplikasi Telematika; e. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis telematika; f. menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi Pemberdayaan Aplikasi dan Telematika; g. menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi penerapan telematika; h. menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi standardisasi dan monitoring evaluasi telematika; i. menyelenggarakan fasilitasi Pemberdayaan Aplikasi dan Telematika; j. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; k. menyelenggarakan koordinasi dengan badan koordinasi pemerintah dan pembangunan wilayah dalam pelaksanaan tugas di kabupaten/kota; l. menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan bidang aplikasi dan telematika; m. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
(3)
Bidang Aplikasi dan Telematika terdiri dari: a. Seksi e-Goverment; b. Seksi Pemberdayaan Aplikasi dan Telematika. Pasal 460
(1)
Seksi e-Goverment mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pengembangan telematika.
(2)
Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut: a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pengembangan eGoverment; b. pelaksanaan penyusunan dan pengolahan data kegiatan pengembangan e-Goverment. c. melaksanakan penyusunan program kerja Seksie-Goverment; d. melaksanakan penyusunan bahan dan melaksanakan kebijakan teknis dan strategi pengembangan infrastruktur aplikasi, aplikasi dasar, aplikasi layanan kepemerintahan, aplikasi layanan publik, dan tata laksana dalam bidang e-Government di lintas Kabupaten/Kota sesuai dengan kebijakan nasional;
e. melaksanakan penyusunan bahan pengembangan e-Government, Sistem Informasi, perangkat lunak dan konten serta e-Business. f. melaksanakan pengembangan sistem keamanan informasi, aplikasi dan infrastruktur jaringan; g. melaksanakan pengendalian terhadap infrastruktur jaringan, perangkat lunak dan sistem informasi yang telah terbangun; h. melaksanakan kebijakan strategi pengembangan aplikasi berbagai fungsi yang terkait dengan bidang e-business di Daerah; i. melaksanakan bimbingan teknis, monitoring, evaluasi dan analisis sistem aplikasi berbagai fungsi yang terkait dengan bidang e-business di daerah; j. melaksanakan koordinasi pengelolaan dan pengembangan akses informasi di bidang eBusiness ; k. menyusun bahan dan melaksanakan kebijakan dan strategi pengembangan serta koordinasi interoperabilitas sistem informasi, sistem keamanan informasi dan transaksi elektronik, perangkat lunak, konten multimedia antar perangkat daerah; l. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; m. melaksanakan bimbingan teknis dan analisis interoperabilitas sistem informasi, sistem keamanan informasi dan transaksi elektronik, perangkat lunak, konten multimedia antar perangkat daerah; n. melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan seksi pengembangan telematika; o. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang. Pasal 461 (1)
Seksi Pemberdayaan Aplikasi dan Telematika mempunyai tugas penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi penerapan telematika.
melaksanakan
(2)
Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut: a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi Pemberdayaan Aplikasi dan Telematika; b. pelaksanaan penyusunan dan pengolahan data kegiatan Pemberdayaan Aplikasi dan Telematika; c. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pemberdayaan Aplikasi dan Telematika; d. melaksanakan penerapan dan pendayagunaan telematika; e. melaksanakan penerapan prosedur kerja hasil pengembangan bidang telematika; f. melaksanakan penyusunan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis bagi sumber daya manusia; g. melaksanakan sosialisasi hasil pembangunan dan pengembangan telematika kepada perangkat daerah dan publik; h. melaksanakan pendampingan hasil pengembangan aplikasi dan infrastruktur secara efektif terhadap perangkat daerah dan publik; i. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; j. melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan seksi Pemberdayaan Aplikasi dan Telematika; k. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang. Paragraf 5 Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasal 462
Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 446 (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur. Paragraf 6 Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 463 (1)
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis dibidang keahliannya masing-masing;
(2) (3) (4) (5)
Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi-bagi dalam subkelompok sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya masing-masing dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior; Pejabat Fungsional pada Dinas dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas; Kebutuhan jabatan fungsional dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja; Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
