BAB X DINAS PENDIDIKAN Bagian Kesatu Susunan Organisasi Pasal 180 Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, terdiri dari: a. Kepala Dinas; b. Sekretaris, membawahkan: 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2. Sub Bagian Keuangan; 3. Sub Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan. c. Bidang
Manajemen
Tenaga
Pendidik
dan
Kependidikan,
membawahkan: 1. Seksi Tenaga Profesi; 2. Seksi Tenaga Kependidikan Formal dan Non Formal; 3. Seksi Pengembangan Profesi. d. Bidang Pendidikan Dasar, membawahkan: 1. Seksi Bina Taman Kanak-kanak; 2. Seksi Bina Sekolah Dasar; 3. Seksi Sekolah Menengah Pertama. e. Bidang Pendidikan Menengah dan Tinggi, membawahkan: 1. Seksi Bina Sekolah Menengah Atas; 2. Seksi Bina Sekolah Menengah Kejuruan; 3. Seksi Bina Pendidikan Tinggi; f.
Bidang Pendidikan Non Formal dan In Formal, membawahkan: 1. Seksi Bina Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan; 2. Seksi Bina Lembaga Pendidikan Non Formal dan In Formal; 3. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini.
g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; h. Jabatan Fungsional. Bagian Kedua Kepala Dinas - 222 -
Pasal 181 (1) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 huruf a, mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah, berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang pendidikan. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi sebagai berikut: a. penyusunan
rencana
strategis
dan
rencana
kerja
Dinas
berdasarkan rencana strategis pemerintah daerah; b. perumusan kebijakan teknis bidang manajemen tenaga pendidik dan kependidikan, bidang pendidikan dasar, bidang pendidikan menengah dan tinggi, bidang pendidikan non formal dan in formal; c. pembinaan, pengembangan, dan penyelenggaraan, serta koordinasi bidang manajemen tenaga pendidik dan kependidikan, bidang pendidikan dasar, bidang pendidikan menengah dan tinggi, bidang pendidikan non formal dan informal; d. perumusan penandatanganan bahan rekomendasi teknis pelayanan perizinan pendidikan menengah dan pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat; e. pembinaan,
penyelenggaraan,
dan
koordinasi
administrasi
ketatausahaan dinas; f. pengelolaan dan penyelenggaraan data dan informasi; g. pembinaan, pengendalian, dan evaluasi pada Unit Pelaksana Teknis Dinas; h. pembinaan Jabatan Fungsional. (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas mempunyai rincian tugas sebagai berikut: a. merumuskan rencana operasional Dinas Pendidikan; b. menyelia dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan, sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku; c. memantau, mengevaluasi, dan menilai hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas untuk pembinaan karir; d. merumuskan kebijakan operasional pendidikan; e. merumuskan dan menetapkan rencana strategis pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan khusus,
pendidikan non formal dan informal, sesuai dengan
rencana strategis pendidikan nasional;
- 223 -
f. merumuskan,
mengorganisasikan,
mengendalikan,
dan
mengevaluasi penyusunan program dan kegiatan; g. merumuskan
pelaksanaan
koordinasi
atas
pengelolaan
dan
penyelenggaraan pendidikan, pengembangan tenaga kependidikan, tenaga
fungsional
dan
penyediaan
fasilitas
penyelenggaraan
pendidikan lintas kabupaten/kota, tingkat pendidikan dasar, dan pendidikan menengah; h. merumuskan dan menetapkan pemberian dukungan sumber daya penyelenggaraan perguruan tinggi, peremajaan data dalam sistem informasi manajemen pendidikan nasional tingkat provinsi; i. merumuskan dan menetapkan pelaksanaan sosialisasi kerangka dasar
dan
struktur
kurikulum
pendidikan
anak
usia
dini,
pendidikan dasar, pendidikan nonformal, pendidikan informal, pendidikan menengah dan implementasi kurikulum tingkat satuan dan implementasi standar isi dan standar kompetensi lulusan pendidikan menengah; j. merumuskan menetapkan pelaksanaan pengawasan pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan menengah dan pengawasan terhadap pemenuhan standar nasional sarana dan prasarana pendidikan
menengah,
pengawasan
pendayagunaan
bantuan
sarana dan prasarana pendidikan, pengawasan penggunaan buku pelajaran pendidikan menengah; k. merumuskan dan menetapkan pelaksanaan pemindahan pendidik, tenaga
kependidikan
dan
tenaga
fungsional
PNS
antar
kabupaten/kota, pelaksanaan sidang penilaian dan penetapan angka kredit, penyelenggaraan kegiatan prestatif tenaga pendidik, kependidikan, dan tenaga nonformal, pelaksanaan peningkatan kesejahteraan, kependidikan,
penghargaan, pelaksanaan
dan
perlindungan
pengalokasian
tenaga
tenaga
potensional
pendidik dan tenaga kependidikan di daerah; l. merumuskan
dan
menetapkan
pelaksanaan
ujian
nasional
pendidikan dasar, pendidikan menengah, Pendidikan khusus, dan pendidikan nonformal, dan
rumusan pedoman penyusunan
kalender pendidikan; m. menandatangani bahan rekomendasi teknis pelayanan perizinan pendidikan
menengah
dan
pendidikan
diselenggarakan oleh masyarakat;
- 224 -
khusus
yang
n. merumuskan dan menetapkan
pelaksanaan koordinasi, fasilitasi,
monitoring, dan evaluasi pelaksanaan ujian sekolah skala provinsi, serta rumusan penyediaan biaya penyelenggaraan ujian sekolah skala provinsi; o. merumuskan dan menetapkan pelaksanaan evaluasi pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan khusus dan pendidikan non formal skala provinsi, rumusan pelaksanaan evaluasi pencapaian standar nasional pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan khusus, dan pendidikan non formal skala provinsi, rumusan pelaksanaan pemberian bantuan terhadap pemerintah dalam pelaksanaan akreditasi pendidikan dasar dan menengah, dan pendidikan khusus, serta
rumusan pelaksanaan
evaluasi, dan dampak penjaminan mutu satuan pendidikan skala provinsi; p. merumuskan
dan
menetapkan
pelaksanaan
pembinaan
dan
pengembangan pendidikan berbasis budaya, bahasa, pendidikan jasmani, dan kesehatan pada satuan pendidikan formal dan non formal, serta pelaksanaan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi bidang pendidikan; q. merumuskan
dan
menetapkan
kebijakan
dan
pelaksanaan
penyelenggaraan pendidikan khusus dan layanan khusus, serta rumusan penyediaan biaya penjaminan mutu satuan pendidikan; r. merumuskan dan mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan dinas; s. merumuskan pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi dalam pelaksanaan tugas; t. merumuskan pengelolaan data dan informasi; u. melaporkan dan mengevaluasi hasil kegiatan, sesuai tugas dan fungsinya; v. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan, baik lisan maupun tertulis. (4) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud ayat (1), membawahkan: a. Sekretaris; b. Kepala Bidang Manajemen Tenaga Pendidik dan Kependidikan; c. Kepala Bidang Pendidikan Dasar; d. Kepala Bidang Pendidikan Menengah dan Tinggi; - 225 -
e. Kepala Bidang Pendidikan Non Formal dan In Formal; f. Unit Pelaksana Teknis Dinas; g. Jabatan Fungsional. Bagian Ketiga Sekretaris Pasal 182 (1) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 ayat (4) huruf a, mempunyai
tugas
melaksanakan
pokok
perumusan
membantu rencana
Kepala program
Dinas dan
dalam kegiatan,
mengoordinasikan, monitoring, urusan administrasi umum, dan kepegawaian, keuangan, serta perencanaan evaluasi dan pelaporan. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut: a. penyusunan rencana program dan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya; b. perumusan pembinaan
kebijakan, dan
pedoman,
pengembangan
standardisasi, administrasi
koordinasi, umum
dan
kepegawaian, keuangan, serta evaluasi dan pelaporan; c. perumusan pengaturan, pembinaan, pengembangan pelaksanaan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, serta evaluasi dan pelaporan; d. pelaksanaan standarisasi
evaluasi, program
supervisi, administrasi
dan
pelaporan
umum,
dan
kebijakan
kepegawaian,
keuangan, serta evaluasi dan pelaporan; e. penyiapan data dan bahan urusan administrasi umum, dan kepegawaian, keuangan, serta evaluasi dan pelaporan; f. pengelolaan
urusan
administrasi
umum
dan
kepegawaian,
keuangan, penyusunan program evaluasi dan pelaporan; g. pelaksanaan pelayanan informasi publik. (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris mempunyai rincian tugas sebagai berikut: a. merencanakan kegiatan operasional di lingkungan kesekretariatan Dinas; b. menyelia dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan, sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku; c. memantau, mengevaluasi, dan menilai hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas untuk pembinaan karir; - 226 -
d. merencanakan bahan rumusan kebijakan, pedoman, standarisasi, pelayanan administrasi umum, dan kepegawaian, keuangan serta evaluasi dan pelaporan; e. merencanakan pembinaan dan pengembangan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, serta evaluasi dan pelaporan; f. merencanakan
bahan
rumusan
rancangan
kebijakan
teknis
penyelenggaraan kearsipan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kehumasan, kepustakaan, dan efisiensi tata laksana dinas; g. membuat laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas, sesuai tugas dan fungsinya; h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan, baik lisan maupun tertulis. (4) Sekretaris sebagaimana dimaksud membawahkan: a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; b. Kepala Sub Bagian Keuangan; c. Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan. Paragraf 1 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Pasal 183 (1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 ayat (4) huruf a, mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris
dalam
melaksanakan
penyiapan
administrasi
surat
menyurat, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga, kepustakaan, kehumasan, administrasi kepegawaian, dan pengelolaan inventaris barang dan aset Dinas. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai rincian tugas sebagai berikut: a. menyusun
rencana
operasional
Sub
Bagian
Umum
dan
Kepegawaian; b. menyelia dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan, sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku; c. memantau, mengevaluasi, dan menilai hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas untuk pembinaan karir; d. melaksanakan administrasi ketatausahaan dinas; e. melaksanakan urusan rumah tangga dinas; f. melaksanakan kegiatan kearsipan dan pengelolaan kepustakaan; - 227 -
g. melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan barang dinas; h. melaksanakan pengelolaan inventaris barang dan aset dinas; i. melaksanakan pembinaan dan manajemen kepegawaian lingkup dinas; j. melaksanakan fungsi kehumasan; k. melaporkan dan mengevaluasi hasil kegiatan, sesuai tugas dan fungsinya; l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan, baik lisan maupun tertulis. Paragraf 2 Kepala Sub Bagian Keuangan Pasal 184 (1) Kepala Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 ayat (4) huruf b, mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran, pembukuan, verifikasi dan perbendaharaan Dinas. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai rincian tugas sebagai berikut: a. menyusun rencana operasional Sub Bagian Keuangan; b. menyelia dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada, bawahan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku; c. memantau, mengevaluasi, dan menilai hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas untuk pembinaan karir; d. menyiapkan rencana anggaran kas kegiatan di lingkungan dinas; e. menyiapkan data, perhitungan anggaran dan belanja dinas; f. mengoreksi konsep pembayaran dan pengeluaran anggaran belanja dinas dari sumber APBD maupun APBN; g. melaksanakan pengelolaan akuntansi keuangan dinas; h. menyusun laporan keuangan dinas; i. melaporkan dan mengevaluasi hasil kegiatan, sesuai tugas dan fungsinya; j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan, pimpinan baik lisan maupun tertulis. Paragraf 3 Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan - 228 -
Pasal 185 (1) Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 ayat (4) huruf c, mempunyai fungsi membantu Sekretaris dalam menyiapkan perumusan program dan kegiatan, evaluasi, dan pelaporan. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan mempunyai rincian tugas sebagai berikut: a. menyusun rencana operasional sub bagian program, evaluasi, dan pelaporan; b. menyelia dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan, sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku; c. memantau, mengevaluasi, dan menilai hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas untuk pembinaan karir; d. mengoordinasikan penyusunan konsep Rencana Strategis (Renstra) Dinas; e. mengoordinasikan penyusunan rencana kerja (Renja) dinas; f. mengoordinasikan rencana
penyusunan
pembangunan
laporan
jangka
kinerja
menengah
Dinas,
daerah,
bahan Laporan
Pertanggungjawaban Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Keuangan dan Pertanggungjawaban Daerah (LKPD) Dinas; g. mengoordinasikan penyusunan rencana anggaran belanja Dinas yang bersumber dari APBD maupun APBN; h. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan program dan kegiatan dinas; i. melaksanakan fasilitasi program dan kegiatan dari Pemerintah pusat untuk provinsi dan kabupaten/kota; j. melaksanakan pengelolaan data dan informasi dinas; k. melaporkan dan mengevaluasi hasil kegiatan, sesuai tugas dan fungsinya; l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan, baik lisan maupun tertulis. Bagian Keempat Kepala Bidang Manajemen Tenaga Pendidik dan Kependidikan Pasal 186 (1) Kepala
Bidang
Manajemen
Tenaga
Pendidik
dan
Kependidikan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 ayat (4) huruf b, mempunyai - 229 -
tugas
pokok
membantu
Kepala
Dinas
dalam
melaksanakan
pembinaan, pengembangan, koordinasi, dan evaluasi, pelaksanaan kebijakan
di
bidang
manajemen
tenaga
pendidik
dan
kependidikanmeliputi tenaga profesi, tenaga kependidikan formal, dan nonformal, dan pengembangan profesi. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Manajemen Tenaga Pendidik dan Kependidikan, mempunyai fungsi sebagai berikut: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional bidang manajemen tenaga pendidik, dan kependidikan meliputi tenaga profesi,
tenaga
kependidikan
formal
dan
nonformal,
dan
pengembangan profesi; b. penyiapan bahan pembinaan, pengembangan dan pelaksanaan bidang manajemen tenaga pendidik dan kependidikan meliputi tenaga profesi,
tenaga kependidikan formal dan nonformal, dan
pengembangan profesi; c. penyiapan
bahan
pengoordinasian
dan
sinkronisasi
bidang
manajemen tenaga pendidik dan kependidikan meliputi tenaga profesi,
tenaga
kependidikan
formal,
dan
nonformal,
dan
pengembangan profesi; d. penyiapan bahan pelaksanaan program dan kegiatan
bidang
manajemen tenaga pendidik dan kependidikan meliputi tenaga profesi,
tenaga
kependidikan
formal
dan
nonformal,
dan
pengembangan profesi; e. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi, supervise, dan pelaporan kebijakan bidang manajemen tenaga pendidik dan kependidikan meliputi tenaga profesi, tenaga kependidikan formal dan non formal, dan pengembangan profesi. (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala
Bidang
Manajemen
Tenaga
Pendidik
dan
Kependidikan
mempunyai rincian tugas sebagai berikut: a. merencanakan kegiatan operasional Bidang Manajemen Tenaga Pendidik dan Kependidikan; b. menyelia dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan, sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku; c. memantau, mengevaluasi, dan menilai hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas untuk pembinaan karir;
- 230 -
d. merencanakan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang manajemen tenaga pendidik dan kependidikan meliputi : tenaga profesi,
tenaga
kependidikan
formal
dan
nonformal,
dan
pengembangan profesi; e. merencanakan bahan pembinaan dan bimbingan penyelenggaraan peningkatan
di
bidang
manajemen
tenaga
pendidik
dan
kependidikan meliputi : mutu tenaga profesi, tenaga kependidikan formal dan nonformal, dan pengembangan profesi; f. merencanakan bahan dan melaksanakan pengendalian pelaksanaan kegiatan di bidang manajemen tenaga pendidik dan kependidikan meliputi
:
tenaga
profesi,
tenaga
kependidikan
formal
dan
nonformal, dan pengembangan profesi; g. merencanakan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang di bidang manajemen tenaga pendidik dan kependidikan meliputi: tenaga profesi, tenaga kependidikan formal dan nonformal, dan pengembangan profesi; h. merencanakan pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronasi, dan simplifikasi dalam pelaksanaan tugas; i. melaporkan dan mengevaluasi hasil kegiatan, sesuai tugas dan fungsinya; j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan, baik lisan maupun tertulis. (4) Kepala
Bidang
Manajemen
Tenaga
Pendidik
dan
Kependidikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membawahkan: a. Kepala Seksi Tenaga Profesi; b. Kepala Seksi Tenaga Kependidikan Formal dan Non Formal; c. Kepala Seksi Pengembangan Profesi. Paragraf 1 Kepala Seksi Tenaga Profesi Pasal 187 (1) Kepala Seksi Tenaga Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186 ayat (4) huruf a, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Manajemen Tenaga Pendidik dan Kependidikan dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional kegiatan tenaga profesi. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Tenaga Profesi mempunyai rincian tugas sebagai berikut: a. menyusun rencana operasional Seksi Tenaga Profesi; - 231 -
b. menyelia dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan, sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku; c. memantau, mengevaluasi, dan menilai hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas untuk pembinaan karir; d. melaksanakan penyiapan bahan pemetaan tenaga pendidik formal; e. melaksanakan
penyiapan
bahan
peningkatan
kualifikasi
dan
kompetensi pendidikformal, fasilitasi peningkatan kompetensi, dan pelaksanaan ujian sertifikasi tenaga pendidik; f. melaksanakan
penyiapan
bahan
peningkatan
penghargaan,
perlindungan dan kesejahteraan tenaga pendidik formal; g. melaksanakan penyiapan bahan pengembangan sistem informasi pengelolaan tenaga pendidik formal; h. melaksanakan penyiapan bahan bantuan untuk persiapan dan pelaksanaan akreditasi satuan pendidikan, peningkatan mutu tenaga pendidik formal; i. melaksanakan penyiapan bahan kebijakan dan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan tenaga profesi; j. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kerjasama dengan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan, Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan dan lembaga profesi pendidikan lainnya dalam hal peningkatan mutu pendidik formal; k. melaksanakan
penyiapan
bahan
koordinasi,
sinkronisasi,
dan
fasilitasi kegiatan tenaga profesi; l. melaporkan dan mengevaluasi hasil kegiatan, sesuai tugas dan fungsinya; m.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan, baik lisan maupun tertulis. Paragraf 2 Kepala Seksi Tenaga Kependidikan Formal dan Nonformal Pasal 188 (1) Kepala
Seksi
Tenaga
Kependidikan
Formal
dan
Non
Formal
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186 ayat (4) huruf b, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Manajemen Tenaga Pendidik dan Kependidikan dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional kegiatan tenaga kependidikan formal dan non formal.
- 232 -
(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Tenaga Kependidikan Formal dan Non Formal mempunyai rincian tugas sebagai berikut: a. menyusun rencana operasional Seksi Tenaga Kependidikan Formal dan Nonformal; b. menyelia dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan, sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku; c. memantau, mengevaluasi, dan menilai hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas untuk pembinaan karir; d. melaksanakan penyiapan bahan pemetaan tenaga pendidik dan kependidikan formal dan nonformal; e. melaksanakan penyiapan bahan peningkatan kualifikasi dan kompetensi tenaga dan kependidikan formal dan nonformal; f.
melaksanakan
penyiapan bahan fasilitasi pengembangan profesi
tenaga pendidik dan kependidikan nonformal dan informal; g. melaksanakan penyiapan bahan pengembangan sistem informasi pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan nonformal dan informal; h. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kerjasama dengan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan, Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan dan lembaga profesi/ asosiasi profesi lainnya dalam hal peningkatan mutu tenaga pendidik dan kependidikan non formal dan informal; i.
melaksanakan penyiapan bahan pemberian bantuan pemerintah untuk peningkatan mutu tenaga pendidik dan kependidikan nonformal dan informal;
j.
melaksanakan
penyiapan
bahan
peningkatan
penghargaan,
perlindungan dan kesejahteraan terhadap tenaga pendidik dan kependidikan nonformal dan informal; k. melaksanakan penyiapan bahan bantuan untuk persiapan dan pelaksanaan akreditasi satuan pendidikan, peningkatan mutu tenaga pendidik formal; l.
melaksanakan penyiapan bahan kebijakan dan bimbingan teknis pembinaan
dan
pengembangan
mutu
tenaga
pendidik,
dan
kependidikan non formal dan informal; m. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi, sinkronisasi, dan fasilitasi kegiatan tenaga kependidikan formal dan non formal;
- 233 -
n. melaporkan dan mengevaluasi hasil kegiatan, sesuai tugas dan fungsinya; o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan, baik lisan maupun tertulis. Paragraf 3 Kepala Seksi Pengembangan Profesi Pasal 189 (1) Kepala Seksi Pengembangan Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186 ayat (4) huruf c, mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang
manajemen
melaksanakan
tenaga
penyiapan
pendidik bahan
dan
kependidikan
perumusan
kebijakan
dalam teknis
operasional kegiatan pengembangan profesi. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pengembangan Profesi mempunyai rincian tugas sebagai berikut: a. menyusun rencana operasional Seksi Pengembangan Profesi; b. menyelia dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan, sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku; c. memantau, mengevaluasi, dan menilai hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas untuk pembinaan karir; d. melaksanakan penyiapan bahan pemetaan tenaga pendidik formal; e. melaksanakan
penyiapan
bahan
peningkatan
kualifikasi
dan
kompetensi tenaga kependidikan formal; f. melaksanakan
penyiapan bahan fasilitasi pengembangan profesi
tenaga kependidikan formal; g. melaksanakan penyiapan bahan pengembangan sistem informasi pengelolaan tenaga kependidikan formal; h. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kerjasama dengan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan, Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan dan lembaga profesi/asosiasi profesi lainnya dalam hal peningkatan mutu tenaga kependidikan formal; i. melaksanakan
penyiapan
bahan
peningkatan
penghargaan,
perlindungan dan kesejahteraan terhadap tenaga kependidikan formal; j. melaksanakan penyiapan bahan bantuan untuk persiapan, dan pelaksanaan akreditasi satuan pendidikan, peningkatan mutu tenaga pendidik formal; - 234 -
k. melaksanakan penyiapan bahan kebijakan dan bimbingan teknis pembinaan
dan
pengembangan
mutu
tenaga
pendidik
dan
kependidikan non formal dan informal; l. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi, sinkronisasi, dan fasilitasi kegiatan pengembangan profesi; m. melaporkan dan mengevaluasi hasil kegiatan, sesuai tugas dan fungsinya; n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan, baik lisan maupun tertulis. Bagian Kelima Kepala Bidang Pendidikan Dasar Pasal 190 (1) Kepala Bidang Pendidikan Dasar mempunyai tugas pokok membantu Kepala
Dinas
dalam
melaksanakan
pembinaan,
pengembangan,
koordinasi, dan evaluasi, pelaksanaan kebijakan bidang pendidikan dasar meliputi bina taman kanak-kanak, bina sekolah dasar, bina sekolah menengah pertama. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pendidikan Dasar mempunyai fungsi sebagai berikut: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional bidang Pendidikan dasar meliputi bina taman kanak-kanak, bina sekolah dasar, bina sekolah menengah pertama; b. penyiapan bahan pembinaan, pengembangan dan pelaksanaan bidang Pendidikan dasar meliputi bina taman kanak-kanak, bina sekolah dasar, dan bina sekolah menengah pertama; c. penyiapan
bahan
pengoordinasian
dan
sinkronisasi
bidang
Pendidikan dasar meliputi bina taman kanak-kanak, bina sekolah dasar, dan bina sekolah menengah pertama; d. penyiapan bahan pelaksanaan program dan kegiatan
bidang
pendidikan dasar meliputi bina taman kanak-kanak, bina sekolah dasar, dan bina sekolah menengah pertama; e. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi, supervisi dan pelaporan kebijakan bidang pendidikan dasar meliputi bina taman kanakkanak, bina sekolah dasar, dan bina sekolah menengah pertama. (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Pendidikan Dasar mempunyai rincian tugas sebagai berikut: a. merencanakan kegiatan operasional Bidang Pendidikan Dasar; - 235 -
b. menyelia dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan, sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku; c. memantau, mengevaluasi, dan menilai hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas untuk pembinaan karir; d. merencanakan bahan perumusan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan oprasional dan program pendidikan dasar antar kabupaten/kota; e. merencanakan bahan pelaksanaan koordinasi atas pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, pengembangan tenaga kependidikan dan
penyediaan
fasilitas
penyelenggaraan
pendidikan
lintas
kabupaten/kota; f. merencanakan bahan
bantuan pembiayaan penjaminan mutu
satuan pendidikan dasar, dan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana pendidikan dasar; g. merencanakan bahan sosialisasi kerangka dasar, dan struktur kurikulum pendidikan; h. merencanakan bahan pengalokasian tenaga potensial pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan dasar di daerah; i. merencanakan
bahan
bantuan
biaya
penyelenggaraan
dan
pelaksanaan ujian nasional pendidikan skala provinsi; j. merencanakan bahan evaluasi pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan pada pendidikan dasar skala provinsi; k. merencanakan
bahan
evaluasi
pencapaian
standar
nasional
pendidikan pada pendidikan dasar skala provinsi; l. merencanakan bahan pelaksanaan akreditasi pendidikan dasar; m. meerencanakan
bahan
evaluasi
pelaksanaan,
dan
dampak
penjaminan mutu satuan pendidikan dasar skala provinsi; n. merencanakan
bahan
pelaksanaan
program
siswa
unggul,
pertukaran pelajar, dan olimpiade mata pelajaran skala provinsi; o. merencanakan
bahan
pembinaan,
fasilitasi,
evaluasi,
dan
pengembangan kurikulum, sarana dan prasarana, serta pembinaan kesiswaan pada pendidikan dasar; p. merencanakan pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronasi, dan simplifikasi dalam pelaksanaan tugas; q. melaporkan dan mengevaluasi hasil kegiatan, sesuai tugas dan fungsinya; r. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan, baik lisan maupun tertulis. - 236 -
(4) Kepala Bidang Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membawahkan : a. Kepala Seksi Bina Taman Kanak-kanak; b. Kepala Seksi Bina Sekolah Dasar; c. Kepala Seksi Bina Sekolah Menengah Pertama. Paragraf 1 Kepala Seksi Bina Taman Kanak-kanak Pasal 191 (1) Kepala Seksi Bina Taman Kanak-kanak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190 ayat (4) huruf a, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pendidikan Dasar dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional kegiatan bina taman kanakkanak. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Bina Taman Kanak-kanak mempunyai rincian tugas sebagai berikut : a. menyusun rencana operasional Seksi Bina Taman Kanak-kanak; b. menyelia dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan, sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku; c. memantau, mengevaluasi, dan menilai hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas untuk pembinaan karir; d. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan oprasional dan program pendidikan taman kanak-kanak antar kabupaten/kota; e. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi atas pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, pengembangan tenaga kependidikan dan
penyediaan
fasilitas
penyelenggaraan
pendidikan
lintas
kabupaten/kota, untuk pendidikan taman kanak-kanak; f.
melaksanakan penyiapan bahan bantuan pembiayaan penjaminan mutu
satuan
pendidikan
taman
kanak-kanak,
sesuai
kewenangannya; g. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan sosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan taman kanak-kanak; h. melaksanakan penyiapan bahan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana pendidikan taman kanak-kanak; i.
melaksanakan penyiapan bahan kegiatan lomba kreativitas pada pendidikan taman kanak-kanak skala provinsi; - 237 -
j.
melaksanakan
penyiapan
bahan
evaluasi
pengelola
satuan
pendidikan taman kanak-kanak, dan evaluasi pencapaian standar nasional pendidikan pada pendidikan taman kanak-kanak skala provinsi; k. melaksanakan penyiapan bahan evaluasi dan dampak penjaminan mutu satuan pendidikan taman kanak-kanak skala provinsi, dan akreditasi pendidikan taman kanak-kanak; l.
melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, fasilitasi, evaluasi, dan pengembangan kurikulum, mutu pendidikan, sarana dan prasarana, serta pembinaan kesiswaan pada pendidikan taman kanak-kanak;
m. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi, sinkronisasi, dan fasilitasi kegiatan pengembangan profesi; n. melaporkan dan mengevaluasi hasil kegiatan, sesuai tugas dan fungsinya; o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan, baik lisan maupun tertulis. Paragraf 2 Kepala Seksi Bina Sekolah Dasar Pasal 192 (1) Kepala Seksi Bina Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190 ayat (4) huruf b, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pendidikan Dasar dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional kegiatan bina sekolah dasar. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Bina Sekolah Dasar mempunyai rincian tugas sebagai berikut: a. menyusun rencana operasional Seksi Bina Sekolah Dasar; b. menyelia dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan, sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku; c. memantau, mengevaluasi, dan menilai hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas untuk pembinaan karir; d. melaksanakan
penyiapan
bahan
koordinasi
dan
sinkronisasi
kebijakan oprasional dan program pendidikan Sekolah Dasar antar kabupaten/kota; e. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi atas pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, pengembangan tenaga kependidikan - 238 -
dan
penyediaan
fasilitas
penyelenggaraan
pendidikan
lintas
kabupaten/kota, untuk pendidikan sekolah dasar; f. melaksanakan penyiapan bahan bantuan pembiayaan penjaminan mutu satuan pendidikan sekolah dasar, dan bantuan biaya penyelenggaraan dan pelaksanaan ujian sekolah dasar skala provinsi; g. melaksanakan penyiapan bahan sosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan sekolah dasar; h. melaksanakan
penyiapan
bahan
pelaksanaan
pendayagunaan
bantuan sarana dan prasarana sekolah dasar, dan pelaksanaan akreditasi sekolah dasar; i. melaksanakan penyiapan bahan pengalokasian tenaga potensial pendidik, dan tenaga kependidikan sekolah dasar di daerah; j. melaksanakan penyiapan bahan evaluasi pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan pada sekolah dasar skala provinsi; k. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi pencapaian standar
nasional
pendidikan
sekolah
dasar,
dan
dampak
penjaminan mutu satuan pendidikan sekolah dasar skala provinsi; l. melaksanakan
penyiapan
bahan
pelaksanaan
kegiatan
lomba
kreativitas pada pendidikan sekolah dasar skala provinsi; m. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, fasilitasi, evaluasi, dan pengembangan kurikulum, mutu pendidikan, sarana, dan prasarana serta pembinaan kesiswaan pada sekolah dasar; n. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi,
sinkronisasi,
dan
fasilitasi kegiatan pengembangan profesi; o. melaporkan dan mengevaluasi hasil kegiatan, sesuai tugas dan fungsinya; p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan, baik lisan maupun tertulis. Paragraf 3 Kepala Seksi Bina Sekolah Menengah Pertama Pasal 193 (1) Kepala Seksi Bina Sekolah Menengah Pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190 ayat (4) huruf c, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pendidikan Dasar dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional kegiatan bina sekolah menengah pertama. - 239 -
(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Bina Sekolah Menengah Pertama mempunyai rincian tugas sebagai berikut: a. menyusun rencana operasional Seksi Bina Sekolah Menengah Pertama; b. menyelia dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan, sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku; c. memantau, mengevaluasi, dan menilai hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas untuk pembinaan karir; d. melaksanakan
penyiapan
bahan
koordinasi
dan
sinkronisasi
kebijakan operasional dan program sekolah menengah pertama antar kabupaten/kota; e. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi atas pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, pengembangan tenaga kependidikan, dan
penyediaan
fasilitas
penyelenggaraan
pendidikan
lintas
kabupaten/kota, untuk sekolah menengah pertama; f. melaksanakan
penyiapan
bahan
penyelenggaraan
dan/atau
mengelola satuan pendidikan, dan/atau program studi bertaraf internasional pada jenjang sekolah menengah pertama; g. melaksanakan penyiapan bahan pemantauan, dan evaluasi satuan pendidikan sekolah menengah pertama bertaraf internasional; h. melaksanakan penyiapan bahan bantuan pembiayaan penjaminan mutu
satuan
pendidikan
sekolah
menengah
pertama
sesuai
kewenangannya; i. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan sosialisasi kerangka dasar, dan struktur kurikulum sekolah menengah pertama; j. melaksanakan
penyiapan
bahan
pelaksanaan
pendayagunaan
bantuan sarana dan prasarana sekolah menengah pertama; k. melaksanakan penyiapan bahan pengalokasian tenaga potensial pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah pertama di daerah; l. melaksanakan penyiapan bahan bantuan biaya penyelenggaraan dan pelaksanaan ujian nasional sekolah menengah pertama skala provinsi; m. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan ujian sekolah menengah pertama skala provinsi; n. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan pada sekolah menengah pertama skala provinsi; - 240 -
o. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi pencapaian standar nasional pendidikan pada sekolah menengah pertama skala provinsi; p. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan akreditasi sekolah menengah pertama dan penyiapan bahan dampak penjaminan mutu satuan pendidikan sekolah menengah pertama skala provinsi; q. melaksanakan
penyiapan
bahan
pelaksanaan
program
siswa
unggul, pertukaran pelajar dan olimpiade mata pelajaran skala provinsi; r. melaksanakan penyiapan
bahan pembinaan, fasilitasi, evaluasi,
dan pengembangan kurikulum, sarana dan prasarana,
serta
pembinaan kesiswaan pada sekolah menengah pertama; s. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi,
sinkronisasi,
dan
fasilitasi kegiatan pengembangan profesi; t. melaporkan dan mengevaluasi hasil kegiatan, sesuai tugas dan fungsinya; u. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan, baik lisan maupun tertulis. Bagian Keenam Kepala Bidang Pendidikan Menengah dan Tinggi Pasal 194 (1) Kepala Bidang Menengah dan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 ayat (4) huruf d, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pembinaan, pengembangan, koordinasi, dan evaluasi, pelaksanaan kebijakan bidang pendidikan menengah dan tinggi, meliputi bina sekolah menengah atas, bina sekolah menengah kejuruan, dan bina pendidikan tinggi. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pendidikan Menengah dan Tinggi mempunyai fungsi sebagai berikut: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional bidang pendidikan menengah dan tinggi
meliputi bina bina sekolah
menengah atas, bina sekolah menengah kejuruan, dan bina pendidikan tinggi; b. penyiapan bahan pembinaan, pengembangan dan pelaksanaan bidang bidang pendidikan menengah dan tinggi meliputi bina bina
- 241 -
sekolah menengah atas, bina sekolah menengah kejuruan, dan bina pendidikan tinggi; c. penyiapan
bahan
pengoordinasian
dan
sinkronisasi
bidang
pendidikan menengah dan tinggi meliputi bina bina sekolah menengah atas, bina sekolah menengah kejuruan, dan bina pendidikan tinggi; d. penyiapan bahan pelaksanaan program dan kegiatan
bidang
pendidikan menengah dan tinggi meliputi bina sekolah menengah atas, bina sekolah menengah kejuruan, dan bina pendidikan tinggi; e. penyusunan bahan dan memfasilitasi rekomendasi teknis pelayanan perizinan
pendidikan
menengah
yang
diselenggarakan
oleh
masyarakat; f. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi, supervise, dan pelaporan kebijakan bidang pendidikan menengah dan tinggi, meliputi bina bina sekolah menengah atas, bina sekolah menengah kejuruan, dan bina pendidikan tinggi. (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Pendidikan Menengah dan Tinggi mempunyai rincian tugas sebagai berikut: a. merencanakan kegiatan operasional Bidang Pendidikan Menengah dan Tinggi; b. menyelia dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan, sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku; c. memantau, mengevaluasi, dan menilai hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas untuk pembinaan karir; d. merencanakan bahan perumusan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi
kebijakan
oprasional
dan
program
pendidikan
menengah antar kabupaten/kota; e. merencanakan bahan perumusan pelaksanaan koordinasi atas pengelolaan
dan
penyelenggaraan
pendidikan,
pengembangan
tenaga kependidikan dan penyediaan fasilitas penyelenggaraan pendidikan lintas kabupaten/kota, untuk tingkat pendidikan menengah; f.
merencanakan
bahan
perumusan
standar
penyelenggaraan
dan/atau mengelola satuan pendidikan, dan/atau program studi pada jenjang pendidikan menengah; g. merencanakan penjaminan
bahan mutu
perumusan
satuan
bantuan
pendidikan
kewenangannya;
- 242 -
pembiayaan
menengah
sesuai
h. merencanakan
bahan
perumusan
pelaksanaan
sosialisasi
kerangka dasar, dan struktur kurikulum pendidikan menengah; i.
merencanakan bahan perumusan pelaksanaan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana pendidikan menengah, serta perumusan pengalokasian tenaga potensial pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan menengah di daerah;
j.
merencanakan
bahan
perumusan
pelaksanaan
koordinasi,
fasilitasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan ujian sekolah pendidikan menengah skala provinsi dan pelaksanaan ujian nasional pendidikan menengah; k. merencanakan bahan perumusan bantuan biaya penyelenggaraan ujian sekolah pendidikan menengah skala provinsi dan penyediaan bantuan biaya pendidikan; l.
merencanakan bahan perumusan pelaksanaan evaluasi pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan pada pendidikan menengah skala provinsi, serta evaluasi pencapaian standar nasional pendidikan menengah skala provinsi;
m. merencanakan
bahan
perumusan
pelaksanaan
evaluasi
pelaksanaan dan dampak penjaminan mutu satuan pendidikan menengah skala provinsi, serta pelaksanaan akreditasi pendidikan menengah; n. merencanakan bahan perumusan pembinaan, fasilitasi, evaluasi, dan pengembangan kurikulum, sarana dan prasarana, serta pembinaan kesiswaan pada pendidikan menengah; o. merencanakan bahan perumusan pemberian dukungan sumber daya
penyelenggaraan
pengawasan
perguruan
pendayagunaan
bantuan
tinggi
dan
sarana
dan
perumusan prasarana
pendidikan tinggi; s. merencanakan pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronasi, dan simplifikasi dalam pelaksanaan tugas; t. merencanakan
bahan
dan
memfasilitasi
rekomendasi
teknis
pelayanan perizinan pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat; u. melaporkan dan mengevaluasi hasil kegiatan, sesuai tugas dan fungsinya; v. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan, baik lisan maupun tertulis.
- 243 -
(4) Kepala
Bidang
Pendidikan
Menengah
dan
Tinggi
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), membawahkan : a. Kepala Seksi Bina Sekolah Menengah Atas; b. Kepala Seksi Bina Sekolah Menengah Kejuruan; c. Kepala Seksi Bina Pendidikan Tinggi. Paragraf 1 Kepala Seksi Bina Sekolah Menengah Atas Pasal 195 (1) Kepala Seksi Bina Sekolah Menengah Atas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194 ayat (4) huruf a, mempunyai tugas pokok membantu kepala Bidang Pendidikan Menengah dan Tinggi dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional kegiatan bina sekolah menengah atas. (2) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Bina Sekolah Menengah Atas mempunyai rincian tugas sebagai berikut: a. menyusun rencana operasional Seksi Bina Sekolah Menengah Atas; b. menyelia dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku; c. memantau, mengevaluasi, dan menilai hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas untuk pembinaan karir; d. melaksanakan
penyiapan
bahan
koordinasi
dan
sinkronisasi
kebijakan oprasional, dan program pendidikan sekolah menengah atas antar kabupaten/kota; e. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi atas pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, pengembangan tenaga kependidikan, dan
penyediaan
fasilitas
penyelenggaraan
pendidikan
lintas
kabupaten/kota, untuk sekolah menengah atas; f. melaksanakan penyiapan bahan bantuan pembiayaan penjaminan mutu
satuan
pendidikan
sekolah
menengah
atas,
sesuai
kewenangannya; g. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan sosialisasi kerangka dasar, dan struktur kurikulum sekolah menengah atas; h. melaksanakan
penyiapan
bahan
pelaksanaan
pendayagunaan
bantuan sarana dan prasarana sekolah menengah atas; i. melaksanakan penyiapan
bahan pengalokasian tenaga potensial
pendidik, dan tenaga kependidikan sekolah menengah atas di daerah;
- 244 -
j. melaksanakan penyiapan
bahan bantuan pelaksanaan ujian
nasional sekolah menengah atas bantuan biaya penyelenggaraan ujian sekolah menengah atas skala provinsi; k. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan ujian sekolah menengah atas skala provinsi, serta bantuan pemerintah dalam pelaksanaan akreditasi sekolah menengah atas; l. melaksanakan penyiapan satuan,
jalur,
bahan pelaksanaan evaluasi pengelola,
jenjang,
dan
jenis
pendidikan
pada
sekolah
menengah atas skala provinsi; m. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi pencapaian standar nasional pendidikan pada sekolah menengah atas skala provinsi, serta pelaksanaan evaluasi dan dampak penjaminan mutu satuan pendidikan sekolah menengah atas skala provinsi; n. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, fasilitasi, evaluasi, dan pengembangan kurikulum, sarana dan prasarana, serta pembinaan kesiswaan pada sekolah menengah atas; o. melaksanakan
penyiapan
bahan
pelaksanaan
program
siswa
unggul, pertukaran pelajar, dan olimpiade mata pelajaran skala provinsi, serta pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi kerjasama school sister; p. menyusun bahan dan memfasilitasi rekomendasi teknis pelayanan perizinan pendidikan menengah atas yang diselenggarakan oleh masyarakat; q. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi, sinkronisasi, dan fasilitasi kegiatan pengembangan profesi; r. melaporkan dan mengevaluasi hasil kegiatan, sesuai tugas dan fungsinya; s. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan, pimpinan baik lisan maupun tertulis. Paragraf 2 Kepala Seksi Bina Sekolah Menengah Kejuruan Pasal 196 (1) Kepala
Seksi
Bina
Sekolah
Menengah
Kejuruan
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 194 ayat (4) huruf b, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pendidikan Menengah dan Tinggi dalam
- 245 -
melaksanakan
penyiapan
bahan
perumusan
kebijakan
teknis
operasional kegiatan bina sekolah menengah kejuruan. (2) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Seksi Bina Sekolah Menengah Kejuruan mempunyai rincian tugas sebagai berikut: a. menyusun rencana operaional Seksi Bina Sekolah Menengah Kejuruan; b. menyelia dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku; c. memantau, mengevaluasi, dan menilai hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas untuk pembinaan karir; d. melaksanakan
penyiapan
bahan
koordinasi
dan
sinkronisasi
kebijakan operasional dan program pendidikan sekolah menengah kejuruan antar kabupaten/kota; e. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi atas pengelolaan, penyelenggaraan pendidikan, pengembangan tenaga kependidikan, penyediaan
fasilitas
penyelenggaraan
pendidikan
lintas
kabupaten/kota, untuk sekolah menengah kejuruan; f. melaksanakan
penyiapan
bahan
penyelenggaraan
dan/atau
mengelola satuan pendidikan, dan/atau program studi bertaraf internasional pada jenjang sekolah menengah kejuruan; g. melaksanakan
penyiapan
bahan
pelaksanaan
pembiayaan
penjaminan mutu satuan pendidikan sekolah menengah kejuruan sesuai kewenangannya; h. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan sosialisasi kerangka dasar, dan struktur kurikulum sekolah menengah kejuruan; i. melaksanakan
penyiapan
bahan
koordinasi
dan
supervisi
kurikulum sekolah menengah kejuruan; j. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanakan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana sekolah menengah kejuruan, serta bahan
pengalokasian
tenaga
potensial
pendidik
dan
tenaga
kependidikan sekolah menengah kejuruan di daerah; k. melaksanakan sekolah
penyiapan
menengah
penyelenggaraan
ujian
bahan
pelaksanaan
kejuruan sekolah
dan dan
uji
ujian
nasional
penyiapan
bahan
kompetensi
sekolah
menengah kejuruan skala provinsi; l. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan ujian sekolah dan uji - 246 -
kompetensi sekolah menengah kejuruan skala provinsi, serta bahan
pelaksanaan
evaluasi
pencapaian
standar
nasional
pendidikan pada sekolah menengah kejuruan skala provinsi; m. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi pengelola, satuan,
jalur,
jenjang,
dan
jenis
pendidikan
pada
sekolah
menengah kejuruan skala provinsi; n. melaksanakan penyiapan bahan pemerintah dalam pelaksanaan akreditasi sekolah menengah kejuruan; o. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan dampak penjaminan mutu satuan pendidikan sekolah menengah kejuruan skala provinsi; p. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, fasilitasi, evaluasi, dan pengembangan kurikulum, sarana dan prasarana, serta pembinaan kesiswaan pada sekolah menengah kejuruan; q. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi kerjasama industri (pendidikan sistem ganda), baik dalam negeri maupun luar negeri; r. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pembinaan kesiswaan dan lomba kesiswaan; s. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi kerjasama school sister; t. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi, sinkronisasi, dan fasilitasi kegiatan pengembangan profesi; u. menyusun bahan dan memfasilitasi rekomendasi teknis pelayanan perizinan pendidikan menengah kejuruan yang diselenggarakan oleh masyarakat; v. melaporkan dan mengevaluasi hasil kegiatan, sesuai tugas dan fungsinya; w. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan, baik lisan maupun tertulis. Paragraf 3 Kepala Seksi Bina Perguruan Tinggi. Pasal 197 (1) Kepala Seksi Bina Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194 ayat (4) huruf b, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pendidikan Menengah dan Tinggi dalam melaksanakan
- 247 -
penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional kegiatan bina perguruan tinggi. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Bina
Perguruan Tinggi
mempunyai rincian tugas
sebagai berikut: a. menyusun rencana operasional Seksi Bina Perguruan Tinggi; b. menyelia dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan, sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku; c. memantau, mengevaluasi dan menilai hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas untuk pembinaan karir; d. melaksanakan
penyiapan
bahan
koordinasi
dan
fasilitasi
penyelenggaraan pendidikan tinggi; e. melaksanakan
penyiapan
bahan
pelaksanaan
pemberian
dukungan sumber daya penyelenggaraan perguruan tinggi; f. melaksanakan
penyiapan
bahan
pelaksanaan
pengawasan
pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana pendidikan tinggi; g. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian usulan pendirian, dan penutupan perguruan tinggi; h. melaksanakan penyiapan bahan bantuan biaya pendidikan. i. melaksanakan penyiapan bahan kerjasama dengan perguruan tinggi di dalam maupun di luar negeri; j. melaksanakan penyiapan bahan pemetaan perguruan tinggi; k. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi, sinkronisasi, dan fasilitasi kegiatan pengembangan profesi; l. melaporkan dan mengevaluasi hasil kegiatan, sesuai tugas dan fungsinya; m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan, baik lisan maupun tertulis. Bagian Ketujuh Kepala Bidang Pendidikan Non Formal dan In Formal Pasal 198 (1) Kepala Bidang Pendidikan Non Formal dan In Formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 ayat (4) huruf e, mempunyai tugas pokok membantu
Kepala
Dinas
dalam
melaksanakan
pengembangan, koordinasi dan evaluasi, pelaksanaan
pembinaan, kebijakan
bidang pendidikan non formal dan in formal meliputi bina pendidikan
- 248 -
keaksaraan dan kesetaraan, bina kursus dan kelembagaan, bina pendidikan anak usia dini. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pendidikan Non Formal dan In Formal mempunyai fungsi sebagai berikut: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional bidang pendidikan non formal dan in formal meliputi bina pendidikan keaksaraan
dan kesetaraan, bina kursus dan kelembagaan, bina
pendidikan usia dini; b. penyiapan bahan pembinaan, pengembangan, dan pelaksanaan bidang pendidikan non formal dan in formal, meliputi bina pendidikan
keaksaraan
dan
kesetaraan,
bina
kursus
dan
kelembagaan, serta bina pendidikan usia dini; c. penyiapan
bahan
pengoordinasian
dan
sinkronisasi
bidang
pendidikan non formal dan in formal meliputi bina pendidikan keaksaraan dan kesetaraan, bina kursus dan kelembagaan, serta bina pendidikan usia dini; d. penyiapan bahan pelaksanaan program dan kegiatan bidang pendidikan non formal dan in formal meliputi bina pendidikan keaksaraan dan kesetaraan, bina kursus dan kelembagaan, serta bina pendidikan usia dini; e. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi, supervisi dan pelaporan kebijakan bidang pendidikan non formal dan in formal meliputi bina pendidikan
keaksaraan
dan
kesetaraan,
bina
kursus
dan
kelembagaan, serta bina pendidikan usia dini. (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Pendidikan Non Formal dan In Formal mempunyai rincian tugas sebagai berikut: a. merencanakan kegiatan operasional Bidang Pendidikan Non Formal dan In Formal; b. menyelia dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan, sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku; c. memantau, mengevaluasi, dan menilai hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas untuk pembinaan karir; d. merencanakan
bahan
koordinasi
dan
sinkronisasi
kebijakan
operasional dan program pendidikan non formal dan in formal antar kabupaten/kota;
- 249 -
e. merencanakan
bahan
koordinasi
atas
pengelolaan
dan
penyelenggaraan pendidikan, pengembangan tenaga pendidikan dan kependidikan,
serta
penyediaan
fasilitas
penyelenggaraan
pendidikan lintas kabupaten/kota untuk pendidikan non formal dan in formal; f. merencanakan bahan pemantauan evaluasi satuan pendidikan non formal dan in formal; g. merencanakan bahan bantuan pembiayaan penjaminan mutu satuan pendidikan non formal dan in formal sesuai kewenangannya; h. merencanakan bahan pelaksanaan sosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan non formal dan in formal; i. merencanakan bahan pelaksanaan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana pendidikan non formal dan in formal; j. merencanakan bahan pengalokasian tenaga potensial pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan non formal dan in formal di daerah; k. merencanakan pendidikan
bahan
non
bantuan
formal
dan
pelaksanaan
ujian
in
bantuan
formal,
nasional biaya
penyelenggaraan ujian nasional pendidikan non formal dan in formal skala provinsi, dan pelaksanaan akreditasi pendidikan non formal dan in formal; l. merencanakan bahan koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan ujian sekolah pendidikan non formal dan in formal skala provinsi; m. merencanakan bahan pelaksanaan evaluasi pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan pada pendidikan non formal dan in formal skala provinsi, dan evaluasi pencapaian standar nasional pendidikan pada pendidikan non formal dan in formal skala provinsi; n. merencanakan
bahan
pelaksanaan
evaluasi
dan
dampak
penjaminan mutu satuan pendidikan non formal dan in formal skala provinsi; o. merencanakan pengembangkan
bahan
pembinaan,
kurikulum,
sarana
fasilitasi, dan
evaluasi,
prasarana,
dan serta
pembinaan kesiswaan pendidikan non formal dan in formal; p. merencanakan pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronasi, dan simplifikasi dalam pelaksanaan tugas;
- 250 -
q. melaporkan dan mengevaluasi hasil kegiatan, sesuai tugas dan fungsinya; r. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan, baik lisan maupun tertulis. (4) Kepala Bidang Pendidikan Non formal dan In Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membawahkan: a. Kepala Seksi Bina Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan; b. Kepala Seksi Bina Lembaga Pendidikan Non Formal dan In Formal; c. Kepala Seksi Pendidikan Anak Usia Dini. Paragraf 1 Kepala Seksi Bina Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan Pasal 199 (1) Kepala
Seksi
Bina
Pendidikan
Keaksaraan
dan
Kesetaraan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198 ayat (4) huruf a, mempunyai tugas pokok membantu kepala Bidang Pendidikan Pendidikan Non Formal dan In Formal dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional kegiatan bina pendidikan keaksaraan dan kesetaraan. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Bina Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan mempunyai rincian tugas sebagai berikut: a. menyusun rencana operasional Seksi Bina Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan; b. menyelia dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan, sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku; c. memantau, mengevaluasi, dan menilai hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas untuk pembinaan karir; d. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi, sinkronisasi kebijakan operasional, program pendidikan keaksaraan dan kesetaraan antar kabupaten/kota; e. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi atas pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, pengembangan tenaga kependidikan dan
penyediaan
fasilitas
penyelenggaraan
pendidikan
lintas
kabupaten/kota, untuk pendidikan keaksaraan dan kesetaraan; f. melaksanakan penyiapan bahan bantuan biaya penjaminan mutu satuan pendidikan keaksaraan dan kesetaraan;
- 251 -
g. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan sosialisasi kerangka dasar
dan
struktur
kurikulum
pendidikan
keaksaraan
dan
kesetaraan; h. melaksanakan bantuan
penyiapan
sarana
dan
bahan
prasarana
pelaksanaan pendidikan
pendayagunaan keaksaraan
dan
kesetaraan; i. melaksanakan penyiapan bahan pengalokasian tenaga potensial pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan keaksaraan dan kesetaraan di daerah; j. melaksanakan penyiapan bahan bantuan biaya penyelenggaraan ujian pendidikan keaksaraan dan kesetaraan skala provinsi; k. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi pengelola, satuan, jalur, jenjang, jenis pendidikan, serta evaluasi pencapaian standar nasional pendidikan pada pendidikan keaksaraan dan kesetaraan skala provinsi; l. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi pencapaian standar nasional pendidikan pada pendidikan keaksaraan dan kesetaraan skala provinsi, dan pelaksanaan evaluasi dan dampak penjaminan mutu satuan pendidikan keaksaraan dan kesetaraan skala provinsi; m. melaksanakan
penyiapan
bahan
bantuan
pemerintah
dalam
pelaksanaan akreditasi pendidikan keaksaraan dan kesetaraan; n. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, fasilitasi, evaluasi, dan pengembangan kurikulum, sarana dan prasarana, serta pembinaan kesiswaan pada pendidikan keaksaraan dan kesetaraan; o. melaksanakan
penyiapan
bahan
pelaksanaan
pengembangan
kurikulum muatan lokal, keaksaraan fungsional, paket A setara SD, paket B setara SLTP, paket C setara SLTA; p. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis keaksaraan fungsional, paket A setara SD, paket B setara SLTP, paket C setara SLTA; q. melaksanakan penyiapan bahan persiapan usulan pengadaan, dan distribusi modul kurikulum untuk warga belajar; r. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan daftar warga belajar calon peserta evaluasi, dan peserta ujian nasional pendidikan kesetaraan; s. melaksanakan penyiapan bahan pedoman pembinaan, pengelolaan, dan petunjuk pelaksanaan pengadministrasian warga belajar tiap jenis program;
- 252 -
t. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan ujian kesetaraan setingkat SD, SLTP dan SLTA; u. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kerjasama dengan perguruan
tinggi,
dan
lembaga
lainnya
dalam
pelaksanaan
pendidikan non formal; v. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan pendidikan berbasis budaya, bahasa, pendidikan jasmani dan kesehatan pada satuan pendidikan non formal dan in formal; w. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi, sinkronisasi, dan fasilitasi kegiatan pengembangan profesi; x. melaporkan dan mengevaluasi hasil kegiatan, sesuai tugas dan fungsinya; y. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan, baik lisan maupun tertulis. Paragraf 2 Kepala Seksi Bina Lembaga Pendidikan Non Formal dan In Formal Pasal 200 (1) Kepala Seksi Bina Lembaga Pendidikan Non Formal dan In Formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198 ayat (4) huruf b, mempunyai tugas pokok membantu kepala Bidang Pendidikan Non Formal dan In Formal dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional kegiatan bina lembaga pendidikan non formal dan in formal. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Bina Lembaga Pendidikan Non Formal dan In Formal mempunyai rincian tugas sebagai berikut: a. menyusun rencana operasional Seksi Bina Lembaga Pendidikan Non Formal dan In Formal; b. menyelia dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan, sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku; c. memantau, mengevaluasi, dan menilai hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas untuk pembinaan karir; d. melaksanakan kebijakan
penyiapan
oprasional
dan
bahan
koordinasi
program
kelembagaan antar kabupaten/kota;
- 253 -
dan
pendidikan
sinkronisasi kursus
dan
e. melaksanakan penyiapan bahan bantuan pembiayaan penjaminan mutu
satuan
pendidikan
kursus
dan
kelembagaan
sesuai
kewenangannya; f. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan sosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan kursus dan kelembagaan; g. melaksanakan bantuan
penyiapan
sarana
dan
bahan
pelaksanaan
prasarana
pendayagunaan
pendidikan
kursus
dan
kelembagaan; h. melaksanakan penyiapan bahan pengalokasian tenaga potensial pendidik dan tenaga kependidikan kursus dan kelembagaan di daerah; i. melaksanakan
penyiapan
bahan
biaya
penyelenggaraan
ujian
pendidikan kursus dan kelembagaan skala provinsi; j. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan pada pendidikan kursus dan kelembagaan skala provinsi; k. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi pencapaian standar
nasional
pendidikan
kursus
dan
kelembagaan
skala
provinsi; l. melaksanakan penyiapan bahan bantuan pelaksanaan akreditasi dan sertifikasi pendidikan kursus dan kelembagaan; m. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan dampak penjaminan mutu satuan pendidikan kursus, dan kelembagaan skala provinsi; n. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan fasilitasi, evaluasi, dan pengembangan kurikulum, sarana dan prasarana,
serta
pembinaan kesiswaan pada pendidikan kursus dan kelembagaan; o. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan rencana kerja muatan lokal kursus, pendidikan berkelanjutan (magang); p. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan dan
petunjuk
teknis
pendidikan
kursus,
dan
pendidikan
berkelanjutan; q. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan pelaksanaan ujian kursus dan pembuatan kisi-kisi soal lembaga pendidikan kursus; r. melaksanakan
penyiapan
bahan
penyelenggaranan kursus;
- 254 -
penyusunan
penetapan
ijin
s. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan melaksanakan pelatihan
calon
pelatih
tenaga
pendidikan/penguji
praktek
pendidikan kursus; t. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi, sinkronisasi, dan fasilitasi kegiatan pengembangan profesi; u. melaporkan dan mengevaluasi hasil kegiatan, sesuai tugas dan fungsinya; v. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan, baik lisan maupun tertulis. Paragraf 3 Kepala Seksi Pendidikan Anak Usia Dini Pasal 201 (1) Kepala Seksi Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198 ayat (4) huruf c, mempunyai tugas pokok membantu kepala Bidang Pendidikan Pendidikan Non Formal dan In Formal dalam melaksanakan
penyiapan
bahan
perumusan
kebijakan
teknis
operasional kegiatan pendidikan anak usia dini. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pendidikan Anak Usia Dini mempunyai rincian tugas sebagai berikut: a. menyusun rencana operasional Seksi Pendidikan Anak Usia Dini; b. menyelia dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan, sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku; c. memantau, mengevaluasi, dan menilai hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas untuk pembinaan karir; d. melaksanakan
penyiapan
bahan
rencana
strategis
standar
pendidikan anak usia dini sesuai dengan rencana strategis standar pendidikan nasional; e. melaksanakan
penyiapan
bahan
pelaksanaan
koordinasi
dan
sinkronisasi kebijakan operasional dan program pendidikan anak usia dini antar kabupaten/kota; f. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi atas pengelolaan, dan penyelenggaraan pendidikan, pengembangan tenaga kependidikan dan
penyediaan
fasilitas
penyelenggaraan
pendidikan
kabupaten/kota, untuk pendidikan anak usia dini;
- 255 -
lintas
g. melaksanakan
penyiapan
bahan
penyelenggaraan
dan/atau
mengelola satuan pendidikan dan/atau program studi bertaraf internasional pada jenjang pendidikan anak usia dini; h. melaksanakan penyiapan bahan pemantuan dan evaluasi satuan pendidikan anak usia dini; i. melaksanakan penyiapan bahan pembiayaan dan penjaminan mutu satuan pendidikan anak usia dini; j. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan sosialisasi kerangka dasar, dan struktur kurikulum pendidikan anak usia dini; k. melaksanakan
penyiapan
bahan
pelaksanaan
pendayagunaan
bantuan sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini, serta bahan
pengalokasian
tenaga
potensial
pendidik,
dan
tenaga
kependidikan pendidikan anak usia dini di daerah; l. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan pendidikan anak usia dini skala provinsi; m. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan pada pendidikan anak usia dini skala provinsi; n. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi pencapaian standar nasional pendidikan pada pendidikan anak usia dini skala provinsi; o. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan akreditasi pendidikan anak usia dini, dan bahan pelaksanaan evaluasi, serta dampak penjaminan mutu satuan pendidikan anak usia dini skala provinsi; p. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan, fasilitasi, evaluasi dan pengembangan kurikulum, sarana dan prasarana, serta pembinaan kesiswaan pada pendidikan anak usia dini; q. melaksanakan
penyiapan
bahan
penyusunan
rencana
kerja
kurikulum muatan lokal pendidikan anak usia dini, dan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pendidikan anak usia dini; r. melaksanakan
penyiapan
bahan
penyusunan
pedoman
dan
petunjuk teknis penyelenggaraan pendidikan anak usia dini; s. melaksanakan
penyiapan
bahan
koordinasi,
sinkronisasi
dan
fasilitasi kegiatan pengembangan profesi; t. melaporkan dan mengevaluasi hasil kegiatan, sesuai tugas dan fungsinya;
- 256 -
u. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan, baik lisan maupun tertulis.
- 257 -
