BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

UPAYA MENDORONG INVESTASI DI DAERAH

Ir. M.M. Ir M M Azhar Lubis Lubis, MA Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Badan Koordinasi Penanaman Modal - RI Bappenas - Jakarta Tanggal 3 November 2008

1 1

BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

KEBUTUHAN INVESTASI NASIONAL DAN INVESTASI Target Pertumbuhan Ekonomi 2008 ( 6,4% ) 1)

Pemerintah: Rp 146 Trilyun

12,80 %

Kebutuhan Investasi Indonesia Rp 1.140,5 Trilyun

Target Realisasi PMDN: Rp 49,6 Trilyun Target Realisasi PMA: Rp 103,3 Trilyun

Total Target Realisasi: Rp 152,9 Trilyun 2) 87,20 %

Masyarakat termasuk Dunia Usaha: Masyarakat termasuk Dunia Usaha: Rp 994,5 Trilyun

P Persetujuan t j PMDN: PMDN Rp R 225,7 225 7 Trilyun T il Persetujuan PMA: Rp 287,5 Trilyun

Total Target Persetujuan: Rp 513,2 Trilyun 2) 1)

Berdasarkan usulan Bappenas untuk Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2009. dan persetujuan investasi tahun 2008 ditargetkan tumbuh sebesar 13% (riel) + deflator 6,5%.

2) Realisasi


2

REALISASI INVESTASI (IUT) PMDN DAN PMA 1 JANUARI S/D 31 AGUSTUS 2008 JAN-AGST 2007

JAN-AGST 2008

REALISASI INVESTASI

REALISASI INVESTASI

Net Growth (%)

1

2

(2 : 1)

• PMDN

Rp. 32,15 trilyun (US $ 3,57 billion)


-59,9

• PMA

Rp. 73,17 trilyun (US$. 8,13 billion)

Rp. 103,68 trilyun (US$.11,52 billion)

41,7

•TOTAL

Rp. 105,32 trilyun US $ 11,70 billion)


10,7

Catatan : 1. Realisasi investasi adalah kegiatan investasi yang sudah direalisasikan oleh perusahaan dalam bentuk kegiatan nyata yang sudah menghasilkan produksi barang/jasa dan perusahaan sudah memperoleh Izin Usaha Tetap (IUT) dari Pemerintah (BKPM). Proyek-proyek PMA/PMDN yang masih dalam tahap pembangunan belum tercatat realisasi investasinya. 2. Kurs US$. 1 = Rp. 9.000,3 3. *) Rencana Startejik BKPM 2005-2009


PERKEMBANGAN REALISASI PMDN MENURUT SEKTOR 2005-- 200 2005 2008 8 ((s/d /d Agustus) A t ) 30,0

Rp Trillliun

25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 2004 Sektor Primer

2005

2006

Sektor Sekunder

2007

2008*)

Sektor Tersier

*) sampai dengan Agustus 2008


4

PERKEMBANGAN REALISASI PMA PMA MENURUT SEKTOR 2005-- 200 2005 2008 8 ((s/d /d Agustus) A t ) 15,0 13 0 13,0 US$ Milliar

11,0 9,0 , 7,0 5,0 3,0 1,0 -1,0 1,0

2004 Sektor Primer

2005

2006

Sektor Sekunder

2007

2008*)

Sektor Tersier



5

REALISASI INVESTASI PER PER--PULAU 2002 – 2008 2008 (s/d Agustus) 120 Rp. T Trilliun

100 80 60 40 20 0 2002

2003

2004

2005

Sumatera Bali& Nusa Tenggara Sulawesi

2006

2007 2008*)

Jawa Kalimantan Maluku



6

9 INDIKATOR TATA KELOLA EKONOMI DAERAH & BOBOTNYA (%) ( ) (HAMBATAN INVESTASI DI DAERAH) % % % % % % % % %

Sumber : Hasil p penilitian KPPOD terhadap p 12.187 responden/pelaku p p usaha dari 243 Kab/Kota di 15 Provinsi Tahun 2007


7

PERINGKAT TATA KELOLA EKONOMI DAERAH

Sumber : Survey KPPOD 2007 8


KABUPATEN/KOTA TERBAIK UNTUK PTSP TAHUN 2007 Kabupaten p :

1. Sidoarjo, j , Jawa Timur 2. Sragen, Jawa Tengah 3. Jembrana,, Bali

Kota :

1. Yogyakarta, DIY 2. Cimahi, Jawa Barat 3. Banjarbaru, Kalimantan Selatan

Sumber : Hasil penelitian BKPM bekerjasama dengan KPPOD untuk Investment Award Tahun 2007 9


KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM UPAYA MENDORONG INVESTASI DI DAERAH 1. UU No.25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

2. UU No. 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan keempat atas UU No. 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan

3. PP No. 1 Tahun 2007 Jo. No. 62 Tahun 2008 Tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal Di Bidangg Usaha tertentu Dan/Atau Di Daerah-Daerah Tertentu. Bidang

4. PP No. 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan.

5. PP No. 81 Tahun 2007 Tentang Penurunan tarif Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri Yang Bebentuk Perseroan Terbuka 10


KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM UPAYA MENDORONG INVESTASI DI DAERAH 6. Perpres No. 76 Tahun 2007 Tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal. 7. Peraturan Kepala BKPM No. 2/P/2008 Tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Fasilitas Pajak Penghasilan Bagi Perusahaan Penanaman Modal di Bidang-Bidang g g Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu.

11


Upaya yang dilakukan dalam mendorong investasi di daerah •

Promosi bersama antara BKPM dan Daerah baik di Dalam Negeri maupun di Luar Negeri

•

Sosialisasi Undang-Undang Penanaman Modal kepada aparatur Pusat dan Daerah, para pengusaha, masyarakat non dunia usaha, dan pejabat perwakilan RI di Luar Negeri

•

Konsolidasi Perencanaan Pelaksanaan Penanaman Modal regional

•

Workshop pemahaman PP No.1/2007 Jo. No.62/2008 Tentang Fasilitas j Penghasilan g Untuk Penanaman Modal Di Bidang-Bidang g g Usaha Pajak tertentu Dan/Atau Di Daerah-Daerah Tertentu

•

Workshop Pengembangan Potensi Daerah dalam rangka upaya peningkatan investasi

•

Matchmaking antara UMKMK dengan pengusaha besar baik di Dalam Negeri maupun di Luar Negeri

•

Pengembangan UKM dalam meningkatkan Investasi 12


Percepatan p Ketersediaan Infrastruktur di Bidang Transportasi dan Energi

13


KEBIJAKAN SEKTOR ENERGI •

Sub sektor Minyak dan Gas Disisi hilir migas dikeluarkan Peraturan Menteri ESDM No No. 32 Tahun 2008 tentang Penyediaan, Pemanfaatan dan Tata NIaga BBN untuk lebih mendorong investasi, pemanfaatan BBN di dalam negeri dengan mengurangi bahan bakar minyak

•

Sub sektor Ketenagalistrikan Program percepatan pembangunan PLTU 10 ribu MW Tahap I dan Tahap II sebagai upaya meningkatkan rasio elektrifikasi

•

Sub sektor Mineral, Batu Bara dan Petrokimia Mempercepat pemanfaatan potensi panas bumi melalui Pertauran Meteri ESDM No No. 14 Tahun 2008 tentang Harga Patokan Tenaga Listrik dan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi 14


REFORMASI SEKTOR TRANSPORTASI •

Telah ditetapkan – UU No 23/2007 tentang Perkeretaapian – UU No 17/2008 tentang Pelayaran – Percepatan proses pembahasan dengan DPR terkait dengan revisi UU No 14/1992 tentang lalu lintas angkutan jalan dan UU No 15/1992 tentang penerbangan

•

Revisi paket perundang perundang-undangan undangan tersebut, tersebut a.l a l mereposisi peran dan fungsi pemerintah dari operator menjadi regulator, membuka peran serta swasta dan pemerintah daerah, serta menetapkan kebijakan tarif dan subsidi yang lebih mendorong investasi swasta, penciptaan iklim kompetisi yang sehat dengan tetap memperhatikan kepentingan pelayanan umum. P Percepatan t penyelesaian l i revisi i i paket k t undang-undang d d sektor kt transportasi t t i yang mampu mendorong peran serta swasta dalam penyediaan infrastruktur transportasi; Memberi peluang kepada swasta dalam penyelenggaraan transportasi pada daerah yang telah berkembang, sedangkan penyelenggaraan transportasi pada daerah terpencil, kawasan perbatasan menjadi tanggung jawab pemerintah; Melibatkan swasta dalam pembangunan infrastruktur sektor transportasi melalui penerapan skema PPP (Public Private Partnerships); Pembiayaan infrastruktur yang cost recovery, diserahkan dan diupayakan partisipasi pembiayaan swasta nasional atau asing; Pembiayaan pemerintah diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur dasar. 15

• • • • •


Rencana Proyek – Proyek Strategis Pemerintah Dalam Pengembangan Infrastruktur Perhubungan • • • • •

Rencana pembangunan jalan tol di berbagai daerah Rencana Pembangunan Terminal Ferry Ketapang – Margagiri Kereta Api Bandara Soekarno – Hatta Pembangunan Jalur Kereta Api di Kalimantan Pembangunan Terminal Peti Kemas Tanjung Perak Pengembangan Pelabuhan Bojonegara • Pembangunan Bandara Baru Kuala Namu, Sumatera Utara • Pembangunan g Bandara Baru di Mataram • Perluasan Bandara Hasanudin di Makassar (Sulawesi Selatan) 16


LANGKAH STRATEGIS 1. PENYEDIAAN ENERGI: – Meningkatkan produksi migas – Meningkatkan pemanfaatan batubara untuk pembangkit listrik (s.d. tahun 2010) : • 10.000 10 000 MW melalui l l i Percepatan P t Pembangunan P b PLTU (PLN), (PLN) • 10.000 MW melalui IPP. – Mengembangkan pencairan (2017) dan gasifikasi batubara (2011) – Mengembangkan pembangkit listrik mulut tambang – Mengembangkan CBM/Coal Bed Methane – Mengembangkan panas bumi – Mengembangkan bahan bakar nabati – Mengembangkan energi baru terbarukan lain (biomassa, surya, angin, mikrohidro dll dll.)) 17


LANGKAH STRATEGIS 2. PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR: – Pembangunan kilang/Receiving Terminal (BBM, LPG dan LNG) – Pembangunan g jjaringan g p pipa p transmisi dan distribusi g gas bumi – Pembangunan alat transportasi darat dan laut untuk batubara – Pembangunan pelabuhan pengirim dan penerima batubara – Pembangunan pembangkitan tenaga listrik – Pembangunan jaringan transmisi dan distribusi listrik – Pembangunan desa mandiri energi

18


FASILITAS PERPAJAKAN DAN INSENTIF

g g Lapangan p g Minyak y Bumi Marginal g 1. Insentif Pengembangan dan Pengembangan Sumur Tua – Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 0008 Th. 2005. – Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 0001, 0002 dan 0003 Th Th. 2008 2. Insentif untuk Pengembangan Lapangan Minyak dan gas bumi, serta panas bumi b i ttahap h eksplorasi k l i (PMK No. N 177/2007 177/2007, PMK N No. 178/2007 178/2007, PMK 179/2007). 19


LAMPIRAN I PP NO. 1 TAHUN 2007 JO NO. 62 TAHUN 2008 Bidang Usaha Tertentu (Sebagai contoh)

NO. 1.

BIDANG USAHA Kelompok Industri Makanan Lainnya Industri Bumbu Masak dan Penyedap Masakan

KBLI

CAKUPAN PRODUK

15497

Industri Penyedap Masakan Kimia Lainnya (Khususnya yang menghasilkan nucleotide (IMP, GMP) dan menggunakan proses bioteknologi dengan bahan baku dari hasil pertanian)

LAMPIRAN II PP NO. 62 TAHUN 2008 Bidang Usaha Tertentu dan Daerah Tertentu (Sebagai contoh)

NO. 1 1.

BIDANG USAHA Kelompok Industri Pengolahan SDA Berbasis Agro a. Industri minyak goreng dari minyak kelapa

KBLI

15143

CAKUPAN PRODUK

Harus terintegrasi dengan budidaya Di Provinsi Sulawesi Utara,, Sulawesi Selatan,, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Gorontalo


20

LAMPIRAN II PP NO. 62 TAHUN 2008 NO.

BIDANG USAHA

KBLI

CAKUPAN PRODUK

2.

Kelompok Industri Pengolahan SDA Berbasis Agro b. Industri berbagai macam tepung dari padi-padian, biji-bijian, kacang-kacangan, umbi-umbian mbi mbian dan sejenisn sejenisnyaa

15322

- Tepung dari Jagung - Harus terintegrasi dengan budidaya - Di Provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Gorontalo

c. Industri gula pasir 15421

d. Industri gula lainnya 15423

- Gula Pasir dari tebu - Kapsitas minimal 70.000 ton gula/tahun - Terintegrasi usaha budidaya - Diluar Jawa - Gula dari ubi kayu - Harus terintegrasi dengan usaha budidaya - Diluar Dil Jawa J 21


LAMPIRAN II PP NO. 62 TAHUN 2008 NO. 3.

BIDANG USAHA Kelompok Industri Pengolahan SDA Berbasis Agro e.Industri persiapan serat tekstil

KBLI

CAKUPAN PRODUK

17111

- Serat kapas - Harus terintegrasi dengan budidaya minimal 500 ha - Di Provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Gorontalo, NTB, NTT

22


Terima K ih Kasih BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL JL. GATOT SUBROTO NO. 44 JAKARTA SELATAN 12190 Telp : (021) 525 008 Fax : (021) 525 4945 W b it www.bkpm.go.id Website: bk id ; www.regionalinvestment.com i li t t 23


Lampiran 1. TABEL PERKEMBANGAN REALISASI INVESTASI PMDN MENURUT LOKASI 2. TABEL PERKEMBANGAN REALISASI INVESTASI PMA MENURUT LOKASI

24


BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

Recommend Documents