BAB IV STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH

BAB IV STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH

Visi dan Misi yang telah dirumuskan dan dijelaskan tujuan serta sasarannya perlu dipertegas tentang upaya atau cara untuk mencapai tujuan dan sasaran misi tersebut melalui strategi pembangunan daerah yang akan dilaksanakan selama lima tahun hingga tahun 2013. Strategi Pembangunan Daerah tersebut terdiri dari Kebijakan Pembangunan, Program Pembangunan, Program Janji Gubernur, dan Kebijakan Kewilayahan.

4.1

Kebijakan Pembangunan Kebijakan pembangunan merupakan penjabaran tujuan dan sasaran misi

yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Kebijakan pembangunan tersebut menjadi pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan selama periode tahun 2008 – 2013 berdasarkan urusan pemerintahan. Misi 1 : Mewujudkan sumberdaya manusia Jawa Barat yang produktif dan berdaya saing Kebijakan : 1.

Bidang Pendidikan a. Menetapkan kebijakan pendidikan gratis terutama bagi masyarakat kurang mampu dalam rangka Jawa Barat Bebas Putus Jenjang Sekolah (BPJS); b. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan; c. Mencanangkan Wajib Belajar Dua Belas Tahun bagi Kabupaten/Kota seJawa Barat; d. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana serta tenaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di daerah perdesaan dan daerah terpencil; e. Mengembangkan pelayanan pendidikan Non Formal dan Informal; f. Mengembangkan sekolah kejuruan berbasis kompetensi daerah.

2.

Bidang Perpustakaan a. Meningkatkan kemampuan dan budaya baca masyarakat;

RPJM Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013

IV-1

b. Meningkatkan

kualitas

pelayanan

perpustakaan

berbasis

teknologi

informasi. 3.

Bidang Kesehatan a. Meningkatkan pelayanan kesehatan terutama Ibu dan Anak; b. Mengembangkan sistem kesehatan; c. Meningkatkan upaya pencegahan, pemberantasan dan pengendalian penyakit menular serta tidak menular; d. Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan.

4.

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak a. Meningkatkan

upaya

pemberdayaan

perempuan

yang

berbasis

kemandirian berusaha; b. Meningkatkan upaya perlindungan terhadap anak melalui pencegahan kekerasan dalam rumah tangga serta perdagangan perempuan dan anak. 5.

Bidang Sosial a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas kesejahteraan sosial perseorangan, keluarga, kelompok dan komunitas masyarakat; b. Meningkatkan penggalian potensi sumber kehidupan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

6.

Bidang Kepemudaan dan Olahraga a. Meningkatkan kontribusi pemuda dan lembaga kepemudaan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat; b. Meningkatkan apresiasi terhadap pengembangan olahraga masyarakat dan olahraga tradisional; c. Penyediaan kawasan olahraga masyarakat dan olahraga prestasi.

7.

Bidang Ketenagakerjaan a. Meningkatkan daya saing tenaga kerja; b. Meningkatkan perlindungan dan pengawasan ketenagakerjaan.

8.

Bidang Agama a. Pengembangan fungsi dan peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB);


IV-2

b. Implementasi dan aktualisasi pemahaman dan pengamalan agama dalam kehidupan bermasyarakat; c. Peningkatan pendidikan agama dan keagamaan serta pelayanan ibadah haji; d. Peningkatan wawasan keagamaan melalui kaidah-kaidah kepublikan (nilainilai umum) dan pendidikan; e. Meningkatkan upaya implementasi kesalehan sosial baik di kalangan aparat maupun seluruh unsur masyarakat. 9.

Bidang Kebudayaan a. Meningkatkan upaya revitalisasi nilai-nilai kebudayaan dan kearifan lokal yang selaras dengan perkembangan zaman; b. Mengembangkan jenis dan bentuk kegiatan pembangunan kebudayaan yang mampu secara nyata berkontribusi terhadap peningkatan apresiasi dan kesejahteraan masyarakat.

Misi 2 : Meningkatkan pembangunan ekonomi regional berbasis potensi lokal. Kebijakan : 1.

Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Menguatkan kelembagaan dan usaha, kapasitas SDM, sistem pembiayaan, dan peluang pasar KUMKM

2.

Bidang Ketenagakerjaan Perluasan Kesempatan Kerja

3.

Bidang Pertanian Meningkatkan produksi dan nilai tambah hasil pertanian

4.

Bidang Pariwisata Meningkatkan keunggulan daya tarik wisata melalui pengembangan produk wisata yang unik, tradisional dan mencerminkan jati diri masyarakat Jawa Barat


IV-3

5.

Bidang Perdagangan Meningkatkan sistem dan jaringan distribusi barang serta pengembangan pasar dalam dan luar negeri

6.

Bidang Industri Meningkatkan daya saing industri

7.

Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Meningkatkan pengusahaan dan nilai tambah produksi sumber daya mineral

8.

Bidang Kelautan dan Perikanan Meningkatkan pengelolaan sumber daya kelautan

9.

Bidang Ketahanan Pangan Peningkatan Ketersediaan, akses dan keamanan pangan

10. Bidang Kehutanan Mengembangkan aneka usaha non kayu sekitar hutan 11. Bidang Penanaman Modal a. Menciptakan iklim usaha yang kondusif dengan menjadikan investasi sebagai lokomotif pertumbuhan ekonomi daerah; b. Membentuk lembaga investasi serta meningkatkan promosi dan kerjasama investasi. Misi 3 : Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah. Kebijakan : 1.

Bidang Pekerjaan Umum a. Memantapkan kondisi transportasi jalan guna mendukung pelayanan pergerakan orang, barang, dan jasa; b. Meningkatkan kondisi infrastruktur sumber daya air dan irigasi untuk mendukung

konservasi,

pendayagunaan

sumber

daya

air,

serta

pengendalian daya rusak air; c. Meningkatkan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah; d. Meningkatkan pelayanan jasa konstruksi.


IV-4

2.

Bidang Perhubungan Mengembangkan infrastruktur transportasi perhubungan dalam rangka peningkatan pelayanan pergerakan orang, barang dan jasa.

3.

Bidang Perumahan a. Meningkatkan kinerja pengelolaan bangunan gedung/rumah negara; b. Meningkatkan ketersediaan perumahan serta sarana dan prasarana dasar permukiman.

4.

Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Meningkatkan pasokan, cakupan dan kualitas pelayanan infrastruktur energi dan ketenagalistrikan.

5.

Bidang Lingkungan Hidup Meningkatkan penanganan persampahan perkotaan.

Misi 4 : Meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan untuk pembangunan yang berkelanjutan. Kebijakan : 1.

Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil Penataan

penyelenggaraan

sistem

administrasi

kependudukan

secara

menyeluruh. 2.

Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Meningkatkan jumlah cakupan peserta KB dan jumlah peserta KB Mandiri.

3.

Bidang Ketransmigrasian a. Meningkatkan kerjasama antar daerah dalam rangka penyelenggaraan Ketransmigrasian baik di dalam maupun ke luar Provinsi Jabar; b. Meningkatkan kesejahteraan penduduk pada lokasi resettlement terkena dampak pembangunan dan sertifikasi lahan pada transmigrasi lokal di Jawa Barat.

4.

Bidang Penataan Ruang a. Menyiapkan pranata pelaksanaan penataan ruang provinsi;


IV-5

b. Mengembangkan infrastruktur data spasial daerah yang terintegrasi dalam jaringan data spasial nasional; c. Meningkatkan peran serta masyarakat, dunia usaha, pemerintah daerah dalam pelaksanaan penataan ruang; d. Memantapkan peran provinsi dalam koordinasi penataan ruang. 5.

Bidang Kehutanan Meningkatkan pengamanan dan pencegahan kerusakan kawasan hutan.

6.

Bidang Lingkungan Hidup a. Meningkatkan upaya pemulihan dan konservasi sumberdaya air, udara hutan dan lahan; b. Mengurangi Resiko Bencana; c. Meningkatkan fungsi dan luas kawasan lindung.

7.

Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral Mengembangkan energi alternatif dan gerakan hemat energi bagi masyarakat dan pelaku usaha.

Misi 5 : Meningkatkan efektivitas pemerintahan daerah dan kualitas demokrasi. Kebijakan : 1.

Bidang Perencanaan Pembangunan a. Mewujudkan

kerjasama

pembangunan

antar

daerah

yang

saling

menguntungkan; b. Meningkatkan kualitas perencanaan dan mengembangkan perencanaan yang pro publik; c. Meningkatkan pengendalian pembangunan dan mengembangkan sistem pengawasan. 2.

Bidang Komunikasi dan Informatika Mengembangkan dan menerapkan teknologi informasi dalam manajemen pemerintahan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

3.

Bidang Pertanahan Mewujudkan tertib administrasi pertanahan.


IV-6

4.

Bidang

Otonomi

Daerah,

Pemerintahan

Umum,

Administrasi

Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian a. Melaksanakan

reformasi

birokrasi

melalui

penataan

struktur

yang

proporsional, mengembangkan profesionalisme, menerapkan insentif berbasis kinerja, dan pengadaan secara elektronik; b. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas setiap unit kerja dalam pelayanan publik; c. Menata sistem hukum di daerah; d. Meningkatkan kapasitas lembaga legislatif; e. Meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel; f. Meningkatkan pembinaan tramtibmas, satuan perlindungan masyarakat, dan unsur rakyat terlatih lainnya. 5.

Bidang Statistik Meningkatkan kualitas data dan informasi pendukung perencanaan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan.

6.

Bidang Kearsipan Meningkatkan kinerja pengelolaan kearsipan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan.

7.

Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa a. Meningkatkan partisipasi dan peran kelembagaan masyarakat desa dalam pembangunan; b. Mewujudkan Desa Membangun.

8.

Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri a. Meningkatkan kapasitas aparatur dan masyarakat dalam penanggulangan bencana; b. Melibatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan politik; c. Memfasilitasi peningkatan peran dan fungsi partai politik.


IV-7

4.2

Program Pembangunan Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran setiap misi serta kebijakan yang

telah dijelaskan sebelumnya, disusun program-program pembangunan sesuai dengan bidang urusan pemerintahan beserta indikator kinerja yang diharapkan dapat tercapai selama periode RPJM Daerah Tahun 2008 - 2013. Misi 1 : Mewujudkan sumber daya manusia Jawa Barat yang produktif dan berdaya saing 1.

Bidang pendidikan melalui kebijakan dan program sebagai berikut : a. Menetapkan kebijakan pendidikan gratis bagi masyarakat kurang mampu dalam rangka Jawa Barat Bebas Putus Jenjang Sekolah (BPJS), yang dilaksanakan melalui program-program sebagai berikut : 1)

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar, dengan sasaran : a) Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) formal; b) Meningkatnya Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI Sederajat; c) Meningkatnya APK SMP/MTs Sederajat; d) Meningkatnya APM SMP/MTs Sederajat; e) Meningkatnya angka melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs; f) Terpenuhinya kebutuhan ruang kelas SMP; g) Meningkatnya pelayanan pendidikan di daerah khusus; h) Terlaksananya bantuan Beasiswa bagi siswa SMP/MTs.

2)

Program Pendidikan Menengah dan Tinggi, dengan sasaran : a) Terlaksananya bantuan Beasiswa bagi Siswa SMA/SMK; b) Terlaksananya bantuan Beasiswa bagi mahasiswa berprestasi dan tidak mampu; c) Terbangunnya

sekolah

unggulan

percontohan

bertaraf

internasional; d) Meningkatnya jumlah dan kualitas Sekolah Bertaraf Internasional (SBI);


IV-8

e) Meningkatnya jumlah dan kualitas Sekolah Berstandar Nasional (SSN). 3)

Program Pendidikan Non Formal, dengan sasaran : a) Berkurangnya angka buta aksara; b) Meningkatnya angka APK PAUD non formal; c) Meningkatnya angka partisipasi Paket B; d) Meningkatnya angka partisipasi Paket C.

4)

Program Pendidikan Luar Biasa, dengan sasaran : a) Meningkatnya Pendidikan Khusus (PK) dan Pendidikan Layanan Khusus (PLK); b) Meningkatnya mutu penyelenggaraan PK dan PLK; c) Meningkatnya kompetensi guru PK dan PLK;

5)

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan, dengan sasaran : Meningkatnya kompetensi guru dan penyelenggara pendidikan

b. Meningkatkan

Kualitas

Sarana

dan

Prasarana

Pendidikan,

yang

dilaksanakan melalui program-program sebagai berikut : 1)

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar, dengan sasaran : a) Meningkatnya daya tampung SMP/MTs; b) Meningkatnya kualitas SMP/MTs; c) Meningkatnya daya tampung SMP Terbuka; d) Meningkatnya jumlah dan kualitas SD berstandar nasional; e) Meningkatnya jumlah dan kualitas SMP SBI; f) Tersedianya

pedoman

penyelenggaraan

pembinaan

dan

pengembangan budi pekerti; g) Tersedianya buku teks pelajaran Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). 2)

Program Pendidikan Menengah dan Tinggi, dengan sasaran : a) Meningkatnya daya tampung SMA; b) Meningkatnya daya tampung SMK;


IV-9

c) Meningkatnya sumber dan media belajar SMA/SMK; d) Meningkatnya kelengkapan SSN dan SBI SMA/SMK; e) Meningkatnya kompetensi SDM SSN dan SBI SMA/SMK; f) Meningkatnya kompetensi siswa SMK. 3)

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan, dengan sasaran : a) Meningkatnya kesejahteraan guru; b) Meningkatnya kompetensi pendidik; c) Meningkatnya jumlah sekolah terakreditasi; d) Meningkatnya jumlah guru berkualifikasi S1; e) Meningkatnya kesiapan guru mngikuti sertifikasi; f) Tersedianya buku laporan pendidikan; g) Meningkatnya pemahaman penyelenggaran pendidikan tentang Manajemen Berbasis Sekolah (MBS); h) Meningkatnya wawasan pendidik tentang kurikulum; i) Meningkatnya pelayanan terhadap data/informasi; j) Meningkatnya mutu pelaksanaan Ujian Nasioanl/Ujian Sekolah Berstandar Nasional (UN/USBN); k) Meningkatnya peran perpustakaan.

c. Mencanangkan wajib belajar dua belas tahun bagi kabupaten/kota se Jawa Barat, yang

dilaksanakan

melalui

program-program sebagai

berikut : 1)

Program Pendidikan Menengah dan Tinggi, dengan sasaran : a) Meningkatnya APK SMA/MA/SMK Sederajat; b) Meningkatnya APM SMA/MA/SMK sederajat; c) Meningkatnya angka melanjutkan SMP/MTs ke SMA/SMK; d) Terpenuhinya kebutuhan ruang kelas SMA/MA/SMK; e) Tercapainya rasio SMK : SMA = 60 : 40.


IV-10

d. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana serta tenaga PAUD di daerah perdesaan dan daerah terpencil, yang dilaksanakan melalui programprogram sebagai berikut : 1)

Program Pendidikan Non Formal, dengan sasaran : a) Meningkatnya jumlah lembaga penyelenggara PAUD di perdesaan dan daerah terpencil; b) Meningkatnya jumlah tenaga pendidik dan kependidikan PAUD;

e. Mengembangkan pelayanan pendidikan Non Formal dan Informal, yang dilaksanakan melalui program-program sebagai berikut : 1)

Program Pendidikan Non Formal, dengan sasaran : a) Meningkatnya penanganan penduduk usia sekolah yang tidak tertangani dengan pendidikan formal; b) Meningkatnya jumlah dan kualitas PKBM; c) Meningkatnya kualitas lembaga kursus; d) Meningkatnya kegiatan pendidikan keterampilan bagi masyarakat;

f. Mengembangkan sekolah kejuruan sesuai kompetensi daerah, yang dilaksanakan melalui program-program sebagai berikut : 1)

Program Pendidikan Menengah dan Tinggi, dengan sasaran : a) Tersedianya SMK berbasis agrobisnis dan bisnis kelautan; b) Meningkatnya kompetensi assesor; c) Meningkatnya ketersediaan sumber belajar SMK; d) Meningkatnya kompetensi pendidik SMK; e) Meningkatnya relevansi SMK dengan DUDI; f) Meningkatnya pemanfaatan TIK dalam PBM SMK.

2.

Bidang Perpustakaan melalui kebijakan dan program sebagai berikut : a. Meningkatkan

kemampuan

dan

budaya

baca

masyarakat,

yang


Program Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan, dengan sasaran :


IV-11

a) Meningkatnya kelembagaan teknis perpustakaan desa/kelurahan di Jawa Barat; b) Meningkatnya SDM pengelola perpustakaan desa.kelurahan di jawa Barat; c) Meningkatnya koleksi bahan perpustakaan di perpustakaan desa/ kelurahan di Jawa Barat; d) Meningkatnya pemanfaatan perpustakaan desa/kelurahan di Jawa Barat. b. Meningkatkan

kualitas

pelayanan

perpustakaan

berbasis

teknologi

informasi, yang dilaksanakan melalui program-program sebagai berikut : 1)

Program Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan, dengan sasaran : a) Meningkatnya pemberdayaan perpustakaan umum Kabupaten/ Kota berbasis TIK di Jawa Barat; b) Meningkatnya

pemberdayaan

layanan

perpustakaan

keliling

berbasis TIK di Jawa Barat. 3.

Bidang Kesehatan melalui kebijakan dan program sebagai berikut : a. Meningkatkan pelayanan kesehatan terutama Ibu dan Anak, yang dilaksanakan melalui program-program sebagai berikut : 1)

Program Upaya Kesehatan, dengan sasaran : a) Meningkatnya komitmen dan kemampuan Kabupaten/Kota untuk mencapai Desa Siaga dan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS); b) Meningkatnya Keluarga Sadar Gizi; c) Meningkatnya perlindungan pada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, bayi, anak dan masyarakat resiko tinggi; d) Menjamin setiap orang miskin mendapatkan pelayanan kesehatan dasar dan atau rujukan/spesialistik yang bermutu; e) Meningkatnya pemakaian

penggunaan

obat

generik

obat di

obat

fasilitas

yang

rasional

pelayanan

dan

kesehatan

pemerintah dan swasta disetiap jenjang;


IV-12

f) Meningkatnya pengawasan dan pengendalian peredaran sediaan makanan dan sediaan perbekalan farmasi terutama napza, narkoba dan batra; g) Tertanggulanginya masalah kesehatan pada saat dan pasca bencana dan antisipasi global warming; h) Meningkatnya

derajat

kesehatan

dan

kebugaran

jasmani

masyarakat melalui aktifitas fisik dan olahraga yang baik, benar, teratur dan terukur. b. Mengembangkan sistem kesehatan, yang dilaksanakan melalui programprogram sebagai berikut : 1)

Program Manajemen Pelayanan Kesehatan, dengan sasaran : a) Meningkatnya Kualifikasi Rumah Sakit Provinsi menjadi Center Of Excellent/Rujukan Spesifik berbasis Masalah Kesehatan Jawa Barat (stroke, penyakit jantung, gerontology dll) yang mempunyai kualitas tingkat Nasional/Dunia; b) Terwujudnya

sistem

rujukan

pelayanan

kesehatan

dan

penunjangnya (Laboratorium Diagnostik Kesehatan) regional Jawa Barat (HIV, Flu Burung dll); c) Tersedianya Anggaran/pembiayaan kesehatan di Provinsi dan Kab/Kota dengan jumlah mencukupi, teralokasi sesuai dengan besaran masalah dan termanfaatkan secara berhasil guna dan berdaya guna dan diutamakan untuk Upaya pencegahan dan peningkatan kesehatan (Preventif dan Promotif); d) Terciptanya Sistem Pembiayaan Kesehatan Masyarakat Skala Provinsi; e) Tersedianya

berbagai kebijakan, standar pelayanan kesehatan

Provinsi, SPM bidang kesehatan Provinsi, pedoman dan regulasi kesehatan; f) Terwujudnya sistem informasi dan Surveilance Epidemiologi Kesehatan yang evidence base, akurat diseluruh Kab/Kota, Provinsi Jawa Barat dan on line dengan Nasional; g) Terwujudnya mekanisme dan jejaring untuk terselenggaranya komunikasi dan terbentuknya pemahaman publik tentang PHBS, RPJM Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013

IV-13

pembangunan kesehatan dan masalah kesehatan global, nasional dan lokal; h) Pelayanan kesehatan di setiap Rumah sakit, Puskesmas dan Jaringannya memenuhi standar mutu; i) Terwujudnya Akuntabilitas dan pencapaian Kinerja program pembangunan kesehatan yang baik. 2)

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan, dengan sasaran : a) Peningkatan Kualitas sarana prasarana pelayanan kesehatan Rumah Sakit; b) Peningkatan kuantitas, kualitas dan fungsi sarana prasarana pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya; c) Peningkatan Kualitas sarana dan prasarana Dinas Kesehatan dan UPT Kesehatan.

c. Meningkatkan upaya pencegahan, pemberantasan dan pengendalian penyakit menular serta tidak menular, yang dilaksanakan melalui program sebagai berikut : 1)

Program Pencegahan dan penanggulangan Penyakit menular, dengan sasaran : a) Meningkatnya

jumlah

%

Desa

mencapai

Universal

Child

Immunization (UCI); b) Meningkatnya sistem kewaspadaan dini terhadap peningkatan dan penyebaran penyakit akibat situasi global (Global Warming); c) Meningkatnya upaya pengendalian, penemuan dan tatalaksana kasus HIV/AIDS, TBC, DBD, malaria, penyakit cardio vasculer (stroke, MI), penyakit metabolisme (DM) dan penyakit jiwa, penyakit gimul, penyakit mata dan telinga, penyakit akibat kerja; d) Setiap KLB dilaporkan secara cepat < 24 jam kepada kepala dan instansi kesehatan terdekat; e) Setiap KLB/Wabah penyakit tertanggulangi secara cepat dan tepat;


IV-14

f) Eliminasi penyakit tertentu yang berorientasi pada penguatan sistem, kepatuhan terhadap standar dan peningkatan komitmen para pihak; g) Terkendalinya pencemaran lingkungan sesuai dengan standar kesehatan terutama didaerah lintas batas Kab/Kota dan Provinsi; d. Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan, yang dilaksanakan melalui program sebagai berikut : 1)

Program sumber Daya Kesehatan, dengan sasaran : a) Meningkatnya jumlah, jenis dan penyebaran tenaga kesehatan termasuk SDM kesehatan yang sesuai dengan standar; b) Meningkatnya pendayagunaan aparatur kesehatan; c) Meningkatnya kualitas tenaga kesehatan; d) Meningkatnya

kecukupan

Obat

dan

perbekalan

kesehatan

(standar nasional Rp. 9.000,-/orang/tahun); e) Meningkatnya

Citra

Pelayanan

Kesehatan

Rumah

Sakit,

Puskesmas dan Jaringannya; f) Meningkatnya jumlah, jenis dan penyebaran tenaga kesehatan termasuk SDM kesehatan sesuai standar. 4.

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui kebijakan dan program sebagai berikut : a. Meningkatkan

upaya

pemberdayaan

perempuan

yang

berbasis

kemandirian berusaha, yang dilaksanakan melalui program

sebagai

berikut : 1)

Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan, dengan sasaran : a) Meningkatnya indeks pemberdayaan jender; b) Meningkatnya indeks pembangunan jender.

b. Meningkatkan upaya perlindungan terhadap anak melalui pencegahan kekerasan dalam rumah tangga serta perdagangan perempuan dan anak, yang dilaksanakan melalui program sebagai berikut :


IV-15

1)

Program Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak, dengan sasaran : a) Meningkatnya perlindugan terhadap perempuan dan anak

5.

Bidang Sosial melalui kebijakan dan program sebagai berikut : a. Meningkatkan kualitas kesejahteraan sosial perseorangan, keluarga, kelompok dan komunitas masyarakat, yang dilaksanakan melalui program sebagai berikut : 1)

Program Pemberdayaan Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya, dengan sasaran : a) Meningkatnya pengetahuan, keterampilan dan kemampuan Fakir Miskin, Komunitas Adat terpencil dan Penyandang masalah Kesejahteraan Sosial dalam mewujudkan kesejahteraan sosial secara mandiri dan dapat melaksanakan fungsi serta peran sosialnya secara wajar; b) Terlayaninya, terlindunginya dan tersantuninya PMKS dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya; c) Tersantuninya PKRI/Janda PKRI dan Keluarga pahlawan serta terpeliharanya nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan, kejuangan, dan kesetiakawanan sosial.

b. Meningkatkan penggalian potensi serta sumber kehidupan penyandang masalah kesejahteraan Sosial, yang dilaksanakan melalui programprogram sebagai berikut : 1)

Program Pemantapan Kelembagaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) , dengan sasaran : a) Meningkatnya partisipasi sosial potensi sumber kesejahteraan sosial (karang Taruna, pekerja sosial masyarakat dan organisasi sosial) dalam pelaksanaan usaha kesejahteraan sosial; b) Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan pekerja sosial secara profesional; c) Meningkatnya sumber dana sosial; d) Meningkatnya pemahaman tentang pembangunan kesejahteraan sosial melalui peyuluhan sosial;


IV-16

2)

Program

Penanggulangan

Bencana

Alam

dan

Perlindungan

Masyarakat, dengan sasaran : a) Terpenuhinya bantuan bahan bangunan rumah bagi eks korban bencana; b) Tersedianya bantuan tanggap darurat bencana; c) Meningkatnya

partisipasi

pilar

masyarakat/relawan

dalam

penanggulangan bencana. 6.

Bidang Kepemudaan dan Olah Raga melalui kebijakan dan program sebagai berikut : a. Meningkatkan kontribusi pemuda dan lembaga kepemudaan dalam peningkatan

kesejahteraan

masyarakat,

yang

dilaksanakan

melalui

program sebagai berikut : 1)

Program Peningkatan dan pembinaan peran serta pemuda, dengan sasaran : a) Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan.

b. Meningkatkan apresiasi terhadap pengembangan olahraga masyarakat dan olahraga tradisional, yang dilaksanakan melalui program sebagai berikut : 1)

Program pembinaan pemasyarakatan dan pengembangan olahraga, dengan sasaran : a) Meningkatnya

apresiasi

terhadap

pengembangan

olahraga

masyarakat dan olahraga tradisional 7.

Bidang Ketenagakerjaan melalui kebijakan dan program sebagai berikut : a. Meningkatkan daya saing tenaga kerja yang dilaksanakan melalui program sebagai berikut : 1)

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja, dengan sasaran : a) Terwujudnya peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja melalui pelatihan; b) Standarisasi dan sertifikasi; c) Pemagangan;


IV-17

d) Pembinaan

lembaga

latihan

swasta

dan

lembaga

latihan

pemerintah; b. Meningkatkan perlindungan dan pengawasan ketenagakerjaan, yang dilaksanakan melalui program sebagai berikut : 1)

Program

Perlindungan

dan

Pengembangan

Lembaga

Ketenagakerjaan, dengan sasaran : a) Terlindunginya tenaga kerja melalui penyelesaian kasus hubungan industrial; b) Pemberdayaan sarana hubungan industrial; c) Pengembangan sistem pengupahan; d) Fasilitasi perlindungan tenaga kerja terhadap naskah kontrak kerja. 8.

Bidang Agama melalui kebijakan dan program sebagai berikut : a. Pengembangan fungsi dan peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), yang dilaksanakan melalui program sebagai berikut : 1)

Program Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Agama, dengan sasaran : a) Meningkatnya

pemahaman

dan

pengmalan

agama

dalam

kehidupan bermasyarakat; b) Terciptanya suasana kehidupan keagamaan yang kondusif di Jawa Barat. b. Implementasi dan aktualisasi pemahaman dan pengamalan agama dalam kehidupan bermasyarakat, yang dilaksanakan melalui program sebagai berikut : 1)


pemahaman

dan

pengmalan

agama

dalam

kehidupan bermasyarakat; c. Peningkatan pendidikan agama dan keagamaan serta pelayanan ibadah haji, yang dilaksanakan melalui program sebagai berikut :


IV-18

1)

Program Pembinaan Lembaga Sosial dan Keagamaan, dengan sasaran : a) Meningkatnya peran Lembaga-lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan dalam pembangunan

d. Peningkatan wawasan keagamaan melalui kaidah-kaidah kepublikan (nilainilai umum) dan pendidikan, yang dilaksanakan melalui program sebagai berikut : 1)


pemahaman

dan

pengmalan

agama

dalam

kehidupan bermasyarakat e. Meningkatkan upaya implementasi kesalehan sosial baik di kalangan aparat maupun seluruh unsur masyarakat, yang dilaksanakan melalui program sebagai berikut : 1)

Program Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Agama, dengan sasaran: a) Meningkatnya

pemahaman

dan

pengmalan

agama

dalam

kehidupan bermasyarakat. 9.

Bidang Kebudayaan melalui kebijakan dan program sebagai berikut : a. Meningkatkan upaya revitalisasi nilai-nilai kebudayaan dan kearifan lokal yang selaras dengan perkembangan zaman, yang dilaksanakan melalui program sebagai berikut : 1)

Program Pengembangan Nilai Budaya, dengan sasaran : a) Termanfaatkannya nilai-nilai tradisional, peninggalan kesejarahan, kepurbakalaan dan museum bagi pengembangan budaya daerah; b) Meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap bahasa, sastra dan aksara daerah.

b. Mengembangkan jenis dan bentuk kegiatan pembangunan kebudayaan yang mampu secara nyata berkontribusi terhadap peningkatan apresiasi dan kesejahteraan masyarakat, yang dilaksanakan melalui program sebagai berikut :


IV-19

1)

Program Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya, dengan sasaran : a) Meningkatnya pengelolaan

keragaman dan kekayaan budaya

Jawa Barat; b) Meningkatnya pengelolaan dan pengakuan atas Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) dalam bidang seni dan budaya; c) Meningkatnya apresiasi seni dan budaya daerah di kalangan pemerintah, masyarakat dan swasta. Misi 2 : Meningkatkan pembangunan perekonomian regional berbasis potensi lokal. 1.

Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah melalui kebijakan dan program sebagai berikut : a. Menguatkan kelembagaan dan usaha, kapasitas SDM, sistem pembiayaan, dan peluang pasar KUMKM, yang dilaksanakan melalui program-program sebagai berikut : 1)

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dengan sasaran : a) Mendorong penumbuhan wirausaha, dan wirausaha yang berdaya saing serta penyerapan tenaga kerja; b) Meningkatnya kualitas kelembagaan koperasi.

2)

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dengan sasaran : a) Meningkatnya akses permodalan bagi KUMKM; b) Meningkatnya akses teknologi bagi KUMKM; c) Pengembangan akses pasar melalui promosi dan kreasi produk KUMKM.

3)

Program Pembinaan dan Pengembangan BUMD dan Lembaga Keuangan Non Perbankan, dengan sasaran : a) Meningkatnya kinerja dan daya saing BUMD dalam rangka memperbaiki pelayanan kepada masyarakat dan memberikan sumbangan terhadap keuangan daerah;


IV-20

b) Meningkatnya peran Lembaga Keuangan Non Perbankan. 2.

Bidang Ketenagakerjaan melalui kebijakan dan program sebagai berikut : a. Perluasan Kesempatan Kerja, yang dilaksanakan melalui program sebagai berikut : 1)

Program Peningkatan Kesempatan Kerja, dengan sasaran : a) Meningkatnya penyerapan tenaga kerja pada sektor pertanian, industri, perdagangan dan jasa.

3.

Bidang Pertanian melalui kebijakan dan program sebagai berikut : a. Meningkatkan

produksi

dan

nilai

tambah

hasil

pertanian,

yang


Program Peningkatan Produksi Pertanian, dengan sasaran : a) Meningkatnya

produksi,

produktivitas

dan

kualitas

produk

pertanian; b) Meningkatnya pendapatan usaha tani komoditas pertanian, perkebunan dan peternakan; c) Meningkatnya penyerapan tenaga kerja pertanian, perkebungan dan peternakan; d) Meningkatnya ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana pertanian; e) Meningkatnya diversifikasi produk usaha pertanian; f) Tersedianya fasilitasi produk kawasan agropolitan; g) Meningkatnya multi aktivitas Agribisnis (Gemar); h) Terlaksananya inovasi dan teknologi pertanian yang ramah lingkungan; i) Menurunnya tingkat kehilangan hasil pasca panen. 2)

Program Pemberdayaan Sumber Daya Pertanian, dengan sasaran : a) Meningkatnya kinerja sumber daya pertanian Jawa Barat; b) Meningkatnya kemampuan peran kelembagaan usaha agribisnis; c) Meningkatnya kualitas tata guna lahan dan air serta terkendalinya konversi lahan pertanian.


IV-21

3)

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tanaman, Ternak dan Ikan, dengan sasaran : a) Terkendalinya hama dan penyakit tanaman, ternak, dan ikan

4)

Program Pemasaran dan Pengolahan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan, dengan sasaran : a) Meningkatnya sarana pemasaran hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan; b) Meningkatnya pengembangan usaha pemasaran; c) Meningkatnya sarana pengolahan hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan; d) Meningkatnya

pengolahan

hasil

pertanian,

perkebunan,

peternakan, perikanan dan kehutanan; e) Meningkatnya margin pemasaran hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan; f) Meningkatnya

nilai

tambah

pengolahan

hasil

pertanian,

perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan. 4.

Bidang Pariwisata melalui kebijakan dan program sebagai berikut : a. Meningkatkan keunggulan daya tarik wisata melalui pengembangan produk wisata yang unik, tradisional dan mencerminkan jati diri masyarakat Jawa Barat, yang dilaksanakan melalui program-program sebagai berikut : 1)

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata, dengan sasaran : a) Meningkatnya kualitas objek dan daya tarik wisata; b) Meningkatnya sarana dan prasarana pariwisata; c) Meningkatnya kualitas, pelayanan dan informasi pariwisata; d) Meningkatnya sumber daya pariwisata (Standarisasi, akreditasi dan sertifikasi).

2)

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata, dengan sasaran : a) Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan ke Jawa Barat.


IV-22

5.

Bidang Perdagangan melalui kebijakan dan program sebagai berikut : a. Meningkatkan sistem dan jaringan distribusi barang serta pengembangan pasar dalam dan luar negeri, yang dilaksanakan melalui program-program sebagai berikut : 1)

Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor, dengan sasaran : a) Meningkatnya ekspor-impor Jawa Barat

2)

Program Pengembangan Sistem Perdagangan Dalam Negeri, dengan sasaran : a) Meningkatnya distribusi barang kebutuhan pokok masyarakat dan barang strategis; b) Meningkatnya penggunaan produk dalam negeri; c) Meningkatnya fungsi sarana dan prasarana perdagangan; d) Meningkatnya pengembangan dan perlindungan pasar tradisional (GEMPITA).

3)

Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan, dengan sasaran : a) Meningkatnya pengawasan barang beredar dan jasa; b) Meningkatnya perlindungan terhadap konsumen dan produsen; c) Meningkatnya tertib usaha dan tertib ukur/takar/timbang dan perlengkapannya.

6.

Bidang Industri melalui kebijakan dan program sebagai berikut : a. Meningkatkan daya saing industri, yang dilaksanakan melalui programprogram sebagai berikut : 1)

Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah, dengan sasaran : a) Meningkatnya unit usaha industri kecil menegah; b) Meningkatnya penyerapan tenaga kerja industri kecil menengah; c) Meningkatnya pelayanan terhadap pelaku usaha IKM.

2)

Program Penataan struktur dan Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri, dengan sasaran :


IV-23

a) Meningkatnya sinergitas pengembangan industri; b) Meningkatnya penguasaan teknologi industri; c) Meningkatnya penyerapan tenaga kerja oleh industri besar. 7.

Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral melalui kebijakan dan program sebagai berikut : a. Meningkatkan pengusahaan dan nilai tambah produksi sumber daya mineral, yang dilaksanakan melalui program sebagai berikut : 1)

Pengembangan Sumber Daya Mineral dan Panas Bumi, dengan sasaran : a) Meningkatkan pembinaan

nilai tambah produksi pertambangan

skala kecil; b) Meningkatkan potensi penerimaan daerah dari sumber daya mineral; c) Pemantapan pranata pengelolaan energi. 2)

Pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan dan energi, dengan sasaran : a) Mengembangkan pemanfaatan sumur migas.

8.

Bidang Kelautan dan Perikanan melalui kebijakan dan program sebagai berikut : a. Meningkatkan pengelolaan sumber daya kelautan, yang dilaksanakan melalui program-program sebagai berikut : 1)

Program Pengembangan Budi Daya Perikanan, dengan sasaran : a) Meningkatnya produksi perikanan; b) Meningkatnya ketersediaan dan pendistribusian benih/induk yang berkualitas; c) Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana budidaya perikanan; d) Meningkatnya penyerapan tenaga kerja perikanan; e) Meningkatnya teknologi budidaya perikanan air laut, air payau dan air tawar; f) Meningkatnya nilai tambah usaha pemanfaatan produk perikanan;


IV-24

g) Terkendalinya serangan hama penyakit ikan dan udang; h) Meningkatnya sarana pemasaran hasil perikanan; i) Meningkatnya sarana pengolahan hasil perikanan; j) Meningkatnya pengolahan hasil perikanan; k) Meningkatnya margin pemasaran perikanan. 2)

Program Pengembangan Perikanan Tangkap, dengan sasaran : a) Meningkatnya produksi dan produktivitas nelayan; b) Meningkatnya sarana dan prasarana perikanan tangkap; c) Terkendalinya pemanfaatan sumber daya kelautan.

9.

Bidang Ketahanan Pangan

melalui kebijakan dan program sebagai

berikut : a. Peningkatan

Ketersediaan,

Akses

dan

keamanan

pangan,

yang

dilaksanakan melalui program sebagai berikut : 1)

Program Peningkatan Ketahanan Pangan, dengan sasaran : a) Meningkatnya produksi dan produktivitas pangan pokok, beras jagung dan kedelai; b) Menurunnya tingkat kehilangan hasil pasca panen; c) Menurunnya kerawanan pangan masyarakat terhadap pangan; d) Tertatanya distribusi dan perdagangan beras; e) Meningkatnya keanekaragaman konsumsi, dan kualitas pangan, serta menurunnya ketergantungan terhadap pangan pokok beras, ketersediaan dan konsumsi sepanjang tahun sampai tingkat rumah tangga; f) Meningkatnya pengendalian keamanan pangan.

10. Bidang Kehutanan melalui kebijakan dan program sebagai berikut : a. Mengembangkan aneka usaha non kayu sekitar hutan, yang dilaksanakan melalui program sebagai berikut : 1)

Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Kehutanan a) Terlaksananya pengembangan aneka usaha dan pengelolaan kehutanan;


IV-25

b) Terbina dan terkendalinya usaha-usaha bidang kehutanan; c) Berkembangnya lembaga penyuluhan swakarsa mandiri. 11. Bidang Penanaman Modal

melalui

kebijakan dan program sebagai

berikut : a. Menciptakan iklim usaha yang kondusif dengan menjadikan investasi sebagai lokomotif pertumbuhan ekonomi daerah, yang dilaksanakan melalui program sebagai berikut : 1)

Program Peningkatan Iklim Investasi, dengan sasaran : a) Terwujudnya harmonisasi dan integrasi peraturan dan ketentuan pendukung investasi di daerah; b) Meningkatnya pelaksanaan kebijakan investasi di Jawa Barat; c) Meningkat kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan yang efektif dan efisien di bidang investasi.

b. Membentuk lembaga investasi serta meningkatkan promosi dan kerjasama investasi, yang dilaksanakan melalui program sebagai berikut : 1)

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi, dengan sasaran : a) Meningkatnya promosi yang terintegrasi dengan pemangku kepentingan terkait di Jawa Barat; b) Meningkatnya kerjasama investasi.

Misi 3 : Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah. 1.

Bidang Pekerjaan Umum melalui kegiatan dan program sebagai berikut : a. Memantapkan kondisi transportasi jalan guna mendukung pelayanan pergerakan orang, barang, dan jasa, yang dilaksanakan melalui programprogram sebagai berikut : 1)

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan, dengan sasaran : a) Terciptanya jaringan jalan yang dapat menyediakan kapasitas yang sesuai dengan kebutuhan serta mempunyai nilai struktur yang baik


IV-26

b) Meningkatnya kondisi jalan dan jembatan pada ruas-ruas jalan provinsi dan non status di Jawa Barat untuk menunjang aktivitas perekonomian masyarakat dan pemerataan pembangunan c) Terlaksananya pembangunan jalan tol, jalan lingkar, dan Fly Over, pada ruas-ruas strategis di Jawa Barat 2)

Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, dengan sasaran : a) Mempertahankan kondisi kemantapan jalan agar tetap dapat memberikan pelayanan yang optimal terhadap arus lalu lintas yang melewatinya dalam batas repetisi beban standar maupun struktur yang direncanakan b) Meningkatnya

ketersediaan

data

untuk

sistem

manajemen

pemeliharaan jalan dan jembatan 3)

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan, dengan sasaran : a) Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pengelolaan jalan dan jembatan

b. Meningkatkan kondisi infrastruktur sumber daya air dan irigasi untuk mendukung

konservasi,

pendayagunaan

sumber

daya

air,

serta

pengendalian daya rusak air, yang dilaksanakan melalui program-program sebagai berikut : 1)

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya, dengan sasaran : a) Tersedianya jaringan irigasi yang handal

2)

Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya, dengan sasaran : a) Meningkatnya kondisi dan fungsi sungai, waduk, situ, embung, dan sumber daya air lainnya yang dapat memenuhi kebutuhan air baku untuk pertanian domestik dan industri

3)

Program Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai, dengan sasaran :


IV-27

a) Tersedianya

infrastruktur

sumber

daya

air

yang

dapat

mengendalikan banjir dan kekeringan serta pengamanan pantai c. Meningkatkan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah, yang dilaksanakan melalui program sebagai berikut : 1)

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Bersih dan Air Limbah, dengan sasaran : a) Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana air minum di wilayah rawan air minum dan wilayah tertinggal b) Meningkatnya cakupan pelayanan air limbah domestik di PKN dan PKW melalui perluasan ketersediaan sarana dan prasarana air limbah

d. Meningkatkan pelayanan jasa konstruksi, yang dilaksanakan melalui program sebagai berikut : 1)

Program Pembinaan Jasa konstruksi, dengan sasaran : a) Meningkatnya kemampuan dan ketertiban penyelenggaraan jasa konstruksi

2.

Bidang Perhubungan melalui kebijakan dan program sebagai berikut : a. Mengembangkan infrastruktur transportasi perhubungan dalam rangka peningkatan pelayanan pergerakan orang, barang dan jasa, yang dilaksanakan melalui program-program sebagai berikut : 1)

Program

Pembangunan

Prasarana

dan

Fasilitas

Perhubungan,

dengan sasaran : a) Terlaksananya pengembangan angkutan massal; b) Terlaksananya pengembangan dan pembangunan bandara di Jawa Barat; c) Terlaksananya pengembangan dan pembangunan pelabuhan Laut di Jawa Barat; d) Meningkatnya ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana perhubungan; e) Meningkatnya pengendalian Muatan Sumbu Terberat (MST) kendaraan pada jaringan jalan di Jawa Barat;


IV-28

f) Terlaksananya monitoring dan evaluasi pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan. 2)

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ), dengan sasaran : a) Meningkatnya ketersediaan prasarana dan fasilitas LLAJ;

3)

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan, dengan sasaran : a) Meningkatnya

kesadaran

berlalu

lintas

dan

kinerja

awak

kendaraan umum; b) Meningkatnya pelayanan perijinan dan pengawasan angkutan umum; c) Tertatanya jaringan lalu lintas angkutan barang dan penumpang; d) Meningkatnya kinerja kualitas angkutan umum Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) dan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) di Jawa Barat; e) Tersusunnya Standar Pelayanan Minimal (SPM) Penyelenggaraan Perhubungan Darat, Laut, dan Udara di Jawa Barat. 4)

Program

Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas, dengan

sasaran : a) Meningkatnya keselamatan di perlintasan sebidang antara Kereta Api dengan jalan; b) Meningkatnya keselamatan pelayaran dan penerbangan; c) Tertibnya penyelenggaraan lalu lintas angkutan orang dan barang di Jawa Barat; d) Meningkatnya pengendalian MST kendaraan pada jaringan jalan di Jawa Barat. 5)

Program Peningkatan Kelayakan Kendaraan Bermotor, dengan sasaran : a) Meningkatnya kinerja kegiatan uji mutu terhadap produksi karoseri; b) Meningkatnya kinerja pengujian kendaraan bermotor.


IV-29

3.

Bidang Perumahan melalui kebijakan dan program sebagai berikut : a. Meningkatkan kinerja pengelolaan bangunan gedung/rumah negara, yang dilaksanakan melalui program sebagai berikut : 1)

Program Pengelolaan Gedung/Rumah Negara, dengan sasaran : a) Terkendalinya proses alih status gedung/rumah negara

b. Meningkatkan ketersediaan perumahan serta sarana dan prasarana dasar permukiman,

yang

dilaksanakan

melalui

program-program

sebagai

berikut : 1)

Program Pengembangan Permukiman, dengan sasaran : a) Terpenuhinya kebutuhan rumah layak huni melalui fasilitasi pembangunan

rusuna,

fasilitasi

koordinasi

dan

pengembangan

kasiba/lisiba,

pengembangan

perumahan

serta dan

permukiman. 2)

Program Lingkungan Permukiman Sehat, dengan sasaran : a) Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman

3)

Program Pemberdayaan Komunitas Permukiman, dengan sasaran : a) Meningkatnya peran serta masyarakat pesantren dan mesjid dalam pengelolaan lingkungan permukiman

4.

Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral melalui kebijakan dan program sebagai berikut : a. Meningkatkan pasokan, cakupan dan kualitas pelayanan infrastruktur energi dan ketenagalistrikan, yang dilaksanakan melalui program-program sebagai berikut : 1)

Program Pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan dan energi, dengan sasaran : a) Terjaganya pasokan energi di Jawa Barat; b) Meningkatnya

cakupan

layanan

dan

distribusi

energi

dan

ketenagalistrikan di Jawa Barat. 2)

Program Pengembangan sumberdaya mineral dan panas bumi, dengan sasaran :


IV-30

a) Meningkatnya pendayagunaan panas bumi sebagai sumber energi listrik di Jawa Barat 5.

Bidang Lingkungan Hidup,

melalui

kebijakan dan program sebagai

berikut : a. Meningkatkan penanganan persampahan perkotaan, yang dilaksanakan melalui program sebagai berikut : 1)

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan, dengan sasaran : a) Meningkatnya cakupan pelayanan persampahan di Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) melalui peningkatan kinerja pengelolaan sampah regional di Jawa Barat, pengurangan

timbulan

sampah

pada

sumbernya

dan

pengembangan teknologi pemanfaatan sampah Misi 4 : Meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan untuk pembangunan yang berkelanjutan 1.

Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil melalui kebijakan dan program sebagai berikut : a. Penataan penyelenggaraan sistem administrasi kependudukan secara menyeluruh, yang dilaksanakan melalui program sebagai berikut : 1)

Program Penataan Administrasi Kependudukan, dengan sasaran : a) Terselenggaranya tertib administrasi kependudukan di Jawa Barat

2.

Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera melalui kebijakan dan program sebagai berikut : a. Meningkatkan jumlah cakupan peserta KB dan jumlah peserta KB Mandiri, yang dilaksanakan melalui program sebagai berikut : 1)

Program Keluarga Berencana, dengan sasaran : a) Meningkatnya kuantitas dan kualitas pemakaian kontrasepsi; b) Meningkatnya rata-rata usia kawin pertama wanita di Jawa Barat;


IV-31

c) Meningkatnya ketahanan keluarga melalui peningkatan ekonomi Keluarga Pra Sejahtera dan KS I serta Pengembangan Bina Keluarga. 3.

Bidang Ketransmigrasian

melalui

kebijakan

dan

program sebagai

berikut : a. Meningkatkan kerjasama antar daerah dalam rangka penyelenggaraan Ketransmigrasian baik di dalam maupun ke luar Provinsi Jabar, yang dilaksanakan melalui program-program sebagai berikut : 1)

Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi, dengan sasaran : a) Terselenggaranya

kerjasama

bidang

Ketransmigrasian

antar

provinsi penempatan di luar Pulau Jawa dengan kab/kota di Jawa Barat b. Meningkatkan kesejahteraan penduduk pada lokasi resettlement terkena dampak pembangunan dan Sertifikasi lahan pada transmigrasi lokal di Jawa Barat, yang dilaksanakan melalui program-program sebagai berikut : 1)

Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi, dengan sasaran : a) Meningkatnya kemampuan penduduk pada lokasi transmigrasi lokal dan resetlemen pada bidang wirausaha; b) Terlaksananya proses sertifikasi pada 21 Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) di Jawa Barat.

4.

Bidang Penataan Ruang melalui kebijakan dan program sebagai berikut : a. Menyiapkan

pranata

pelaksanaan

penataan

ruang

Provinsi,

yang


Program perencanaan ruang, dengan sasaran : a) Tersedianya pranata pendukung pelaksanaan penataan ruang.

b. Mengembangkan infrastruktur data spasial daerah yang terintegrasi dalam jaringan data spasial nasional, yang dilaksanakan melalui programprogram sebagai berikut : 1)

Program Perencanaan Ruang, dengan sasaran : a) Tersedianya data dan informasi spasial Jawa Barat yang handal dan dapat dimanfaatkan oleh seluruh pemangku kepentingan pembangunan secara efektif dan efisien


IV-32

c. Meningkatkan peran serta masyarakat, dunia usaha, pemerintah, dan pemerintah

daerah

dalam

pelaksanaan

penataan

ruang,

yang


Program Pemanfaatan Ruang, dengan sasaran : a) Terwujudnya rencana tata ruang wilayah Provinsi Jawa Barat sebagai acuan pemanfaatan ruang oleh masyarakat, dunia usaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.

d. Memantapkan peran provinsi dalam koordinasi penataan ruang, yang dilaksanakan melalui program sebagai berikut : 1)

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang, dengan sasaran : a) Tersedianya

pranata pendukung

pengendalian

pemanfaatan

ruang; b) Meningkatnya peran perangkat pengendalian pemanfaatan ruang di tingkat Provinsi. 5.

Bidang Kehutanan melalui kebijakan dan program sebagai berikut : a. Meningkatkan pengamanan dan pencegahan kerusakan kawasan hutan, yang dilaksanakan melalui program : 1)

Program Pengelolaan Kawasan Lindung, dengan sasaran : a) Meningkatnya

peranserta

masyarakat

desa

hutan

dalam

penamanan kawasan hutan 6.

Bidang Lingkungan Hidup

melalui kebijakan

dan program sebagai

berikut : a. Meningkatkan upaya pemulihan dan konservasi sumber daya air, udara, hutan dan lahan, yang dilaksanakan melalui program-program sebagai berikut : 1)

Program Pengendalian pencemaran dan Perusanakan lingkungan, dengan sasaran : a) Mengurangi beban pencemaran badan air oleh industri dan domestik; b) Mengurangi beban emisi dari kendaraan bermotor dan industri; c) Mengawasi pemanfaatan B3 dan pembuangan limbah B3;


IV-33

d) Mengembangkan produksi yang lebih bersih (Cleaner Production) dan EPCM (Environmental Pollution Control Manager). 2)

Program

Rehabilitasi

dan

Konservasi

Sumberdaya

alam

dan

lingkungan hidup, dengan sasaran : a) Mengoptimalkan pelaksanaan rehabilitasi lahan kritis; b) Menanggulangi kerusakan lahan bekas pertambangan,TPA, dan bencana; c) Meningkatkan konservasi air bawah tanah; d) Rehabilitasi dan konservasi keanekaragaman hayati. b. Mengurangi Resiko Bencana, yang dilaksanakan melalui program-program sebagai berikut : 1)

Program

Penanggulangan

Bencana

Alam

Dan

Perlindungan

Masyarakat, dengan sasaran : a) Meningkatkan mitigasi bencana dan adaptasi terhadap perubahan iklim; b) Meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap bencana; c) Meningkatkan

kemampuan

dan

jumlah

sumber

daya

penanggulangan bencana. c. Meningkatkan fungsi dan luas kawasan lindung, yang dilaksanakan melalui program sebagai berikut : 1)

Program Pengelolaan kawasan lindung, dengan sasaran : a) Melakukan penataan dan perbaikan fungsi kawasan lindung; b) Meningkatkan pengamanan dan perlindungan kawasan; c) Mengembangkan kawasan lindung baru; d) Meningkatkan kemitraan dan pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan lindung.

2)

Program Pengelolaan ekosistem Pesisir dan Laut, dengan sasaran : a) Memperbaiki kondisi kawasan mangrove dan terumbu karang; b) Meningkatkan vegetasi pelindung pantai; c) Menyiapkan pranata pengelolaan pesisir , laut, dan pulau kecil.


IV-34

7.

Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

melalui kebijakan

dan

program sebagai berikut : a. Mengembangkan energi alternatif dan gerakan hemat energi bagi masyarakat dan pelaku usaha, yang dilaksanakan melalui programprogram sebagai berikut : 1)

Program Pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan dan energi, dengan sasaran : a) Meningkatkan penggunaan energi alternatif; b) Meningkatkan pelaksanaan konservasi dan hemat energi.

Misi 5 : Meningkatkan efektivitas pemerintahan daerah dan kualitas demokrasi 1.

Bidang Perencanaan Pembangunan melalui kebijakan dan program sebagai berikut : a. Mewujudkan

kerjasama

pembangunan

antar

daerah

yang

saling

menguntungkan, yang dilaksanakan melalui program sebagai berikut : 1)

Program Kerjasama Pembangunan, dengan sasaran : a) Terwujudnya kerjasama pembangunan antar daerah, kabupaten/ kota, antar provinsi dan luar negeri

b. Meningkatkan kualitas perencanaan dan mengembangkan perencanaan yang pro publik, yang dilaksanakan melalui program sebagai berikut : 1)

Program Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Daerah, dengan sasaran : a) Meningkatnya sinergitas perencanaan pembangunan daerah; b) Tersedianya dokumen perencanaan makro dan sektoral yang pro publik;

c. Meningkatkan pengendalian pembangunan dan mengembangkan sistem pengawasan, yang dilaksanakan melalui program sebagai berikut : 1)

Program Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Daerah, dengan sasaran : a) Terkendalinya program-program pembangunan daerah;


IV-35

b) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan; c) Menurunnya

penyimpangan

terhadap

peraturan

dalam

penyelenggaraan pembangunan daerah. 2.

Bidang Komunikasi dan Informatika melalui kebijakan dan program sebagai berikut : a. Mengembangkan dan menerapkan teknologi informasi dalam manajemen pemerintahan, yang dilaksanakan melalui program sebagai berikut : 1)

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Massa dan Pemanfaatan Teknologi Informasi, dengan sasaran : a) Meningkatnya penggunaan Teknologi Informasi Komunikasi dalam berbagai bidang kehidupan; b) Meningkatnya peran media massa dalam penyebaran informasi secara obyektif dan bertanggungjawab; c) Meningkatnya pelayanan informasi kepada masyarakat.

3.

Bidang Pertanahan melalui kebijakan dan program sebagai berikut : a. Mewujudkan tertib administrasi pertanahan, yang dilaksanakan melalui program sebagai berikut : 1)

Program Pengadaan, Penataan dan Pengendalian Administrasi Pertanahan, dengan sasaran : a) Terwujudnya tertib administrasi pertanahan

4.

Bidang

Otonomi

Daerah,

Pemerintahan

Umum,

Administrasi

Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, melalui kebijakan dan program sebagai berikut : a. Melaksanakan

reformasi birokrasi melalui penataan struktur yang

proporsional, mengembangkan profesionalisme, menerapkan

insentif

berbasis kinerja dan pengadaan secara elektronik, yang dilaksanakan melalui program sebagai berikut : 1)

Program

Pemantapan Otonomi Daerah dan Sistem Administrasi

Pemerintahan Daerah, dengan sasaran : a) Terselenggaranya urusan pemerintahan;


IV-36

b) Terwujudnya kelembagaan pemerintah daerah yang efektif dan efisien; c) Tersedianya

norma,

standar,

prosedur

dan

kriteria

penyelenggaraan pemerintahan daerah; d) Terwujudnya penegasan batas daerah dan kode wilayah; b. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas setiap unit kerja dalam pelayanan publik, yang dilaksanakan melalui program-program sebagai berikut : 1)

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur, dengan sasaran : a) Meningkatnya kinerja aparatur; b) Meningkatnya disiplin aparatur.

2)

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan sasaran : a) Meningkatnya kualitas aparatur daerah; b) Meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian.

3)

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan sasaran : a) Terpenuhinya kebutuhan dasar operasional unit kerja SKPD/Balai/ UPT/UPTD dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya; b) Terwujudnya kualitas pelayanan antar lembaga dan kepada masyarakat.

4)

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan sasaran : a) Meningkatnya sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat

5)

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan sasaran : a) Terpeliharanya sarana dan prasarana operasional SKPD/Balai/ UPT/UPTD; b) Terwujudnya kenyamanan dan pelayanan kepada masyarakat.

c. Menata sistem hukum di daerah, yang dilaksanakan melalui program sebagai berikut : RPJM Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013

IV-37

1)

Program

Penataan

Peraturan

Perundang-undangan,

Kesadaran

Hukum dan HAM, dengan sasaran : a) Tersedianya

produk

hukum

daerah

untuk

mendukung

penyelenggaraan pemerintahan; b) Tersedianya produk hukum yang mengakomodasi nilai-nilai agama, kearifan lokal, dan nilai-nilai hidup

lainnya yang

berkeadilan; c) Terwujudnya sinergitas penanganan perkara dengan lembaga lainnya; d) Meningkatnya budaya taat hukum; e) Terwujudnya

harmonisasi

produk

hukum

provinsi

dengan

pemerintah pusat dan kabupaten/kota; f) Meningkatnya produk hukum yang sesuai dengan aspirasi masyarakat. d. Meningkatkan kapasitas lembaga legislatif, yang dilaksanakan melalui program sebagai berikut : 1)

Program Peningkatan kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah, dengan sasaran : a) Terwujudnya peningkatan kinerja DPRD yang akuntabel

e. Meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel, yang dilaksanakan melalui program-program sebagai 1)

berikut :

Program Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah, dengan sasaran : a) Terwujudnya penerimaan yang sesuai dengan potensi; b) Optimalisasi pengelolaan asset daerah; c) Terwujudnya pengelolaan anggaran yang akuntabel.

2)

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan sasaran : a) Tersedianya sistem pelaporan capaian kinerja pada unit kerja SKPD/Balai/UPT/UPTD;


IV-38

b) Tersedianya dokumen operasional SKPD/Balai/UPTD/UPTD yang mendukung capaian kinerja organisasi. f. Meningkatkan pembinaan tramtibmas, satuan perlindungan masyarakat, dan unsur rakyat terlatih lainnya, yang dilaksanakan melalui program sebagai berikut : 1)

Program

Pemeliharaan

Ketertiban

Umum

dan

Ketentraman

Masyarakat, dengan sasaran : a) Menurunnya angka kriminalitas; b) Menurunnya gangguan terhadap ketertiban umum; c) Meningkatnya kuantitas dan kualitas Pol PP dan PPNS Se Jawa Barat; d) Meningkatnya kuantitas dan kualitas anggota satuan Linmas; e) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam tramtibmas. 5.

Bidang Statistik melalui kebijakan dan program sebagai berikut : a. Meningkatkan kualitas data pendukung perencanaan daerah dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan, yang dilaksanakan melalui program sebagai berikut : 1)

Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah, dengan sasaran: a) Tersedianya data/informasi a-spasial dan spasial yang mutakhir dan akurat

6.

Bidang Kearsipan melalui kebijakan dan program sebagai berikut : a. Meningkatkan kinerja pengelolaan kearsipan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan, yang dilaksanakan melalui program sebagai berikut : 1)

Program Pengembangan Kearsipan, dengan sasaran : a) Tersedianya

data

kearsipan

yang

mendukung

manajemen

pemerintah daerah; b) Terpeliharanya data kearsipan untuk meningkatkan pelayanan kepada para pengguna arsip; c) Tersedianya arsip yang dapat mendukung keperluan publik.


IV-39

7.

Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui kebijakan dan program sebagai berikut : a. Meningkatkan partisipasi dan peran kelembagaan masyarakat dalam pembangunan, yang dilaksanakan melalui program sebagai berikut : 1)

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat, dengan sasaran : a) Terwujudnya kemitraan pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pembangunan; b) Meningkatnya frekuensi keterlibatan masyarakat dalam penetapan kebijakan.

b. Mewujudkan Desa Membangun, yang dilaksanakan melalui program sebagai berikut : 1)

Program

Pemantapan

Pemerintahan

dan Pembangunan

Desa,

dengan sasaran : a) Meningkatnya Kinerja pemerintahan desa; b) Meningkatnya kualitas sarana prasarana desa; c) Meningkatnya kesejahteraan masyarakat desa. 8.

Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri melalui kebijakan dan program sebagai berikut : a. Meningkatkan kapasitas aparatur dan masyarakat dalam penanggulangan bencana, yang dilaksanakan melalui program sebagai berikut : 1)

Program

Penanggulangan

Bencana

Alam

dan

Perlindungan

masyarakat, dengan sasaran : a) Meningkatnya kemampuan pemerintah dalam pencegahan dini dan penanggulangan bencana; b. Melibatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan politik, yang dilaksanakan melalui program-program sebagai berikut : 1)

Program Pendidikan Politik Masyarakat, dengan sasaran : a) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pemilu;

c. Memfasilitasi

peningkatan

peran

dan

fungsi

partai

politik

yang

dilaksanakan melalui program-program sebagai berikut :


IV-40

1)

Program Pendidikan Politik Masyarakat, dengan sasaran : a) Meningkatnya fungsi partai politik dalam pendidikan politik.

4.3

Program Janji Gubernur Untuk mewujudkan janji-janji Gubernur yang telah disampaikan pada proses

Pemilihan

Kepala Daerah Provinsi Jawa

Barat, disusun program-program

pembangunan beserta indikator kinerja sebagai implementasi janji-janji tersebut, yang diagendakan untuk dilaksanakan

selama

periode

RPJM

Daerah

Tahun 2008 – 2013, sebagai berikut : 1.

Bidang pendidikan, dengan janji Gubernur sebagai berikut : a. Pendidikan yang murah dengan anggaran pendidikan 20%; b. Jaminan cagub-cawagub untuk merealisasikan wajardikdas 9 tahun secara gratis selambat-lambatnya 2 tahun masa jabatan; c. Transparansi penyaluran dana bantuan pendidikan; d. Pembebasan SPP dan bantuan buku, perbaikan gedung sekolah, tambahan gaji guru negeri dan swasta, dgn anggaran Rp 200 Milyar/ tahun; e. Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga sukarela. Yang dilaksanakan melalui : a. Alokasi anggaran pendidikan 20 %; b. Pendidikan gratis terutama bagi masyarakat kurang mampu (yang diimplementasikan antara lain melalui : Bantuan Gubernur untuk Siswa dan Sekolah (BAGUSS), Pengadaan Buku Murah, Beasiswa bagi siswa dan mahasiswa berprestasi dan tidak mampu, Bantuan Seragam, SD – SMP Satu Atap); c. Penyaluran dana pendidikan yang pro masyarakat; d. Peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan guru negeri dan swasta.

2.

Bidang Kesehatan, dengan janji Gubernur sebagai berikut : a. Prioritas pembangunan pada daerah yg belum tersentuh, diprioritaskan pada perbaikan masalah kesehatan; b. Program KTP Berasuransi Kesehatan;


IV-41

c. Pengembangan dan revitalisasi posyandu utk kesehatan ibu, anak dan lansia Rp 50 Milyar per tahun. Yang dilaksanakan melalui : a. Peningkatan akses pelayanan kesehatan pada daerah terpencil; b. Meningkatkan jaminan pembiayaan kesehatan; c. Mengaktifkan kembali peran dan fungsi Posyandu. 3.

Bidang Ketenagakerjaan, dengan janji Gubernur sebagai berikut : a. Penyediaan 1 juta lapangan kerja; b. Perluasan kesempatan kerja bagi putra daerah; c. Peningkatan perlindungan hukum utk TKI asal Jawa Barat; d. Perjuangkan nasib buruh Jawa Barat. Yang dilaksanakan melalui : a. Perluasan Kesempatan Kerja; b. Meningkatkan Perlindungan dan Pengawasan Ketenagakerjaan.

4.

Bidang Pemuda dan Olahraga, dengan janji Gubernur sebagai berikut : Membuat kawasan olahraga dan sarana pendukung untuk meningkatkan prestasi olahraga Jawa Barat Yang dilaksanakan melalui : Penyediaan kawasan olahraga masyarakat dan olahraga prestasi

5.

Bidang Kebudayaan, dengan janji Gubernur sebagai berikut : Pengembangan seni dan budaya di Jabar melalui pembangunan gedunggedung kesenian bertaraf internasional, serta mematenkan kesenian khas Jawa Barat Yang dilaksanakan melalui : Revitalisasi sarana dan prasarana kesenian Jawa Barat dan mengupayakan pematenan kesenian khas Jawa Barat.

6.

Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dengan janji Gubernur sebagai berikut : a. Kebijakan berorientasi pemberdayaan usaha kecil menengah;


IV-42

b. Menyerap satu juta lapangan kerja melalui pengadaan dan peningkatan UKM dengan anggaran Rp 200 milyar per tahun (Komitmen Moral dengan batas waktu pelaksanaan tiga tahun masa kepemimpinan). Yang dilaksanakan melalui : Menguatkan Kelembagaan dan Usaha, Kapasitas SDM, Sistem Pembiayaan, dan Peluang Pasar KUMKM 7.

Bidang Industri dan Perdagangan, dengan janji Gubernur

sebagai

berikut : a. Mempertahankan eksistensi pasar tradisional melalui penataan berdaya saing; b. Anggaran dana khusus Rp 50 milyar/tahun untuk operasi pasar ketika sembako naik; c. Membangkitkan industri genteng Majalengka. Yang dilaksanakan melalui : a. Meningkatkan sistem

perdagangan dan revitalisasi pasar tradisional

(GEMPITA); b. Meningkatkan akses dan distribusi perdagangan; c. Meningkatnya nilai tambah produk industri. 8.

Bidang Pertanian, dengan janji Gubernur sebagai berikut : a. Mengubah pola pertanian dengan pupuk organik untuk meningkatkan hasil produksi; b. Membuka akses pemasaran bunga hias untuk pengembangan sentra tanaman hias Cihideung, Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat; c. Permudah regulasi perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) bagi masyarakat perkebunan; d. Meningkatkan kesejahteraan petani melalui dana talangan utk menjamin stabilitas harga pupuk dan gabah sebesar Rp 200 Milyar/thn; e. Mendukung eksistensi praktisi perkebunan untuk mendapatkan Hak Guna Usaha (HGU);


IV-43

f. Menghentikan

alih

fungsi

lahan

pertanian

untuk

menyelematkan

pertanian. Yang dilaksanakan melalui : Meningkatkan nilai produksi dan nilai tambah hasil pertanian melalui GEMAR dan GAPURA. 9.

Bidang Pekerjaan Umum, dengan janji Gubernur sebagai berikut : a. Percepatan perbaikan jalan rusak Provinsi Jawa Barat; b. Pembangunan jalan & irigasi dgn anggaran Rp 200 Milyar per tahun. Yang dilaksanakan melalui : a. Memantapkan kondisi transportasi jalan guna mendukung pelayanan pergerakan orang, barang, dan jasa; b. Meningkatkan kondisi infrastruktur sumber daya air dan irigasi untuk mendukung

konservasi,

pendayagunaan

sumber

daya

air,

serta

pengendalian daya rusak air. 10. Bidang Penataan Ruang, dengan janji Gubernur sebagai berikut : Pengembangan dan penataan kawasan pendidikan Jatinangor; Yang dilaksanakan melalui : Menyiapkan pranata pendukung pelaksanaan pengembangan dan penataan kawasan pendidikan Jatinangor; 11. Bidang Perumahan, dengan janji Gubernur sebagai berikut : Pengembangan dan penataan kawasan pendidikan Jatinangor Yang dilaksanakan melalui : Mengembangkan dan menata kawasan pendidikan Jatinangor 12. Bidang

Otonomi

Daerah,

Pemerintahan

Umum,

Administrasi

Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, dengan janji Gubernur sebagai berikut : a. Membuka ruang publik untuk komunikasi dengan masyarakat; b. Membuat peraturan daerah yang transparan; c. Pemerintah bersih Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN); d. Pemekaran Kabupaten Sukabumi; RPJM Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013

IV-44

e. Mendukung aspirasi pembentukan Kabupaten Bogor Barat; f. Menghapus dan menindak tegas pungutan liar; Yang dilaksanakan melalui : a. Meningkatkan pelayanan informasi kepada masyarakat; b. Meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi dan komunikasi c. Meningkatkan partisipasi dan peran kelembagaan masyarakat dalam pembangunan; d. Meningkatkan

partisipasi

masyarakat

dalam

proses

perencanaan

pembangunan; e. Meningkatkan kualitas perencanaan dan mengembangkan perencanaan yang berpihak kepada masyarakat; f. Menata sistem hukum daerah; g. Melaksanakan

reformasi

birokrasi

melalui

penataan

struktur

yang

proporsional, mengembangkan profesionalisme, menerapkan insentif berbasis kinerja dan pengadaan secara elektronik.

4.4

Kebijakan Kewilayahan Pembangunan daerah yang telah dilaksanakan di Jawa Barat selama ini

masih belum dapat mengatasi kesenjangan kesejahteraan masyarakat antar wilayah, dalam hal ini kesenjangan antarwilayah baik antar Kabupaten/Kota maupun antara wilayah perkotaan dan perdesaan. Guna menjamin keseimbangan pembangunan daerah antarwilayah di Jawa Barat maka perlu disusun suatu kebijakan pembangunan kewilayahan. Fokus pembangunan daerah pada tahun 2008-2013 akan diarahkan pada pengembangan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) serta kawasan strategis dengan memperhatikan kebutuhan kawasan yang secara fungsional dapat berperan mendorong pertumbuhan ekonomi bagi kawasan itu sendiri dan kawasan sekitarnya dengan sasaran wilayah pada Desa Pusat Pertumbuhan, Desa Tertinggal dan Kota Pusat Pertumbuhan. Secara umum, kebijakan pembangunan kewilayahan pada RPJM Daerah ini adalah sebagai berikut : RPJM Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013

IV-45

1.

Pemerataan pembangunan melalui pengembangan wilayah yang terencana dan terintegrasi dengan seluruh pembangunan sektor dan tertuang dalam suatu rencana tata ruang. Selanjutnya rencana tata ruang tersebut digunakan sebagai acuan kebijakan spasial bagi pembangunan di setiap sektor agar pemanfaatan ruang dapat sinergis, serasi dan berkelanjutan.

2.

Peningkatan perhatian kepada wilayah tertinggal agar ketertinggalan wilayah tersebut tidak terlalu besar bahkan dapat sejajar dengan wilayah lain yang telah lebih dulu berkembang. Untuk itu akan dilakukan percepatan pembangunan

wilayah

tertinggal

melalui

pendekatan

peningkatan

manusianya maupun sarana dan prasarananya. 3.

Keseimbangan pembangunan perkotaan dan perdesaan melalui keterkaitan kegiatan ekonomi antara perkotaan dan perdesaan. Pembangunan perkotaan diarahkan agar dapat menjadi pusat koleksi dan distribusi hasil produksi di wilayah perdesaan. Sedangkan pembangunan perdesaan diarahkan pada pengembangan desa-desa pusat pertumbuhan yang akan menjadi pusat produksi

agroindustri/agropolitan

dan

sektor

lainnya

sesuai

dengan

ketersediaan tenaga kerja, peningkatan sumberdaya manusia di perdesaan khususnya dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya. 4.

Kerjasama antardaerah dikembangkan guna menciptakan kondisi saling menguntungkan. Kerjasama antardaerah diarahkan dalam rangka efisiensi pelayanan

publik

maupun

pembangunan

lainnya

melalui

kerjasama

pembiayaan, ataupun pemeliharaan dan pengelolaan sarana dan prasarana sehingga dapat berbagi manfaat diantara daerah yang bekerjasama. 5.

Peningkatan

pembangunan

di

wilayah

perbatasan

sehingga

wilayah

perbatasan sebagai wajah Jawa Barat dapat menjadi pintu gerbang yang mencirikan kemajuan Provinsi Jawa Barat. Program prioritas di masingmasing wilayah perbatasan adalah sebagai berikut: a. Wilayah Jabodetabekjur : 1)

Penguatan kelembagaan dengan fokus pada revitalisasi kelembagaan BKSP Jabodetabekjur;

2)

Penataan

Ruang

pemanfaatan

dan

dengan

fokus

pengendalian

sinkronisasi

pemanfaatan

perencanaan, ruang

wilayah

Jabodetabekjur;


IV-46

3)

Pengembangan transportasi regional dengan fokus pembangunan jaringan moda angkutan massal;

4)

Penataan sumberdaya air dengan fokus penataan DAS, pengamanan air baku, serta pembangunan dan rehabilitasi situ/waduk.

5)

Pengembangan

pengelolaan

persampahan

dengan

fokus

pembangunan tempat sampah regional yang berteknologi tinggi dan ramah lingkungan; 6)

Penanganan

pendidikan

dengan

fokus

pembangunan

sarana

pendidikan dan peningkatan kesejahteraan guru; 7)

Penanganan kesehatan dengan fokus penyediaan sarana kesehatan dan penanggulangan penyakit menular;

8)

Pengembangan ekonomi dengan fokus penetapan dan pemanfaatan kawasan ekonomi khusus;

9)

Pengembangan agribisnis dengan fokus pembangunan rumah potong hewan regional, pelelangan ikan regional dan pasar induk regional;

10) Penanganan tenaga kerja, kependudukan dan sosial dengan fokus pembangunan sistem informasi kependudukan Jabodetabekjur dan pembangunan informasi tenaga kerja. b. Wilayah perbatasan Jawa Barat - Jawa Tengah : 1)

Bidang Sosial dan Pemerintahan : a) Kesehatan, dengan fokus penanganan keluarga miskin; b) Pendidikan, dengan fokus praktek kerja Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan pendataan siswa; c) Batas wilayah, dengan fokus penetapan batas wilayah dan pembangunan tugu batas.

2)

Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup : a) Penataan Ruang dan Permukiman, dengan fokus koordinasi penataan ruang; b) Lingkungan Hidup, dengan fokus pengelolaan daerah aliran sungai; c) Pengelolaan Sumber Daya Air, dengan fokus pembangunan bendung/waduk dan normalisasi sungai serta rehabilitasi jaringan irigasi;


IV-47

d) Infrastruktur Jalan dan Jembatan, dengan fokus pembangunan dan peningkatan jalan serta pembangunan jembatan; e) Perhubungan, dengan fokus pembangunan PJU serta sinkronisasi fungsi dan kelas jalan. 3)

Bidang Ekonomi : a) Pertanian, dengan fokus pemberantasan hama dan pertanian multi aktivitas (padi – ternak) dan relokasi dan optimalisasi check point ternak dan hasil hutan; b) Perdagangan

dan

Jasa,

dengan

fokus pembangunan

dan

penataan pasar kecamatan; c) Pariwisata, dengan fokus koordinasi dan pengembangan paket wisata. c. Wilayah Perbatasan Jawa Barat - Banten : 1)

Bidang Kesejahteraan Masyarakat dan Pemerintahan : a) Kesehatan, dengan fokus penanganan keluarga miskin dan penyakit menular; b) Pendidikan,

dengan

fokus

penanganan

keluarga

miskin,

peningkatan mutu pendidikan dan kesejahteraan guru. c) Sosial, dengan fokus perlindungan masyarakat adat kaolotan; d) Batas wilayah, dengan fokus penataan dan penetapan batas wilayah provinsi, pembangunan pilar dan gapura batas wilayah. 2)

Bidang Penataan Ruang dan Prasarana Wilayah : a) Penataan Ruang dan Permukiman, dengan fokus koordinasi penataan ruang perbatasan dan pengendalian lingkungan hidup serta penyediaan rumah layak huni; b) Pengelolaan Sumber Daya Air, dengan fokus pembangunan bendung/waduk, normalisasi sungai, rehabilitasi jaringan irigasi dan penyediaan prasarana dan sarana air bersih; c) Infrastruktur Jalan dan Jembatan, dengan fokus pembangunan, peningkatan

jalan

dan

peningkatan

status

jalan

serta

pembangunan jembatan; d) Perhubungan, dengan fokus pengendalian muatan lebih dan penataan terminal serta trayek angkutan.


IV-48

3)

Bidang Ekonomi : a) Perdagangan dan Jasa, dengan fokus pengembangan pusat pemasaran dan pembinaan KUMKM; b) Pariwisata,

dengan

fokus

penataan

kawasan

wisata

dan

pengembangan paket-paket wisata. c) Ketenagakerjaan, dengan fokus memberikan peluang kepada masyarakat untuk memperoleh pekerjaan (masyarakat berbudaya kerja). Kebijakan pembangunan kewilayahan di Jawa Barat tentu tidak terlepas dari kebijakan kewilayahan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008, Pemerintah telah menetapkan Kawasan strategis nasional di Jawa Barat, yaitu : 1.

Kawasan Perkotaan Jabodetabek - Punjur termasuk Kepulauan Seribu.

2.

Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung.

3.

Kawasan Uji Coba Terbang Roket Pameungpeuk.

4.

Kawasan Stasiun Pengamat Dirgantara Pameungpeuk.

5.

Kawasan Stasiun Pengamat Dirgantara Tanjungsari.

6.

Kawasan Stasiun Telecomand.

7.

Kawasan Stasiun Bumi Penerima Satelit Mikro.

8.

Kawasan Pangandaran – Kalipucang - Segara Anakan- Nusa Kambangan. Selain itu, Pemerintah juga telah menetapkan Pusat Kegiatan Nasional dan

Pusat Kegiatan Wilayah sebagai berikut : 1.

Pusat Kegiatan Nasional (PKN), terdiri dari : a. PKN Jabodetabek, meliputi Provinsi Jabar, DKI dan Banten. b. PKN Bandung Raya. c. PKN Cirebon.

2.

Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), terdiri dari : a. PKW Sukabumi. b. PKW Palabuhanratu. c. PKW Cikampek - Cikopo.


IV-49

d. PKW Kadipaten. e. PKW Pangandaran. f. PKW Indramayu. g. PKW Tasikmalaya. Sementara itu kebijakan pembangunan kewilayahan berdasarkan Kawasan Andalan yang ditentukan berdasarkan potensi wilayah, aglomerasi pusat-pusat permukiman perkotaan dan kegiatan produksi serta perkembangan daerah sekitarnya tetap dipertahankan. Pengembangan kawasan andalan lebih ditekankan pada peningkatan kegiatan ekonomi yang diharapkan memberikan peningkatan kesejahteraan rakyat. Kebijakan pengembangan kawasan andalan di Jawa Barat adalah sebagai berikut : 1.

Kawasan Andalan Bodebekpunjur (Kabupaten/Kota Bogor, Bekasi, Kota Depok, dan kawasan Puncak di Kabupaten Cianjur), difokuskan pada : a. Peningkatan cakupan pelayanan kesehatan. b. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan. c. Peningkatan produksi dan distribusi pangan (padi, jagung, kedelai dan protein hewani). d. Peningkatan infrastruktur sumberdaya air dan irigasi. e. Peningkatan fungsi kawasan lindung. f. Peningkatan kesiapan dini dan mitigasi bencana. g. Peningkatan cakupan listrik perdesaan. h. Penyediaan energi alternatif. i. Peningkatan investasi padat karya. j. Peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan. k. Pengendalian pencemaran air. l. Penataan daerah otonom.

2.

Kawasan Andalan Sukabumi (Kabupaten/Kota Sukabumi dan Kabupaten Cianjur), difokuskan pada : a. Peningkatan cakupan pelayanan kesehatan. b. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan.


IV-50

c. Peningkatan produksi dan distribusi pangan (padi dan protein hewani) d. Peningkatan infrastruktur sumberdaya air dan irigasi. e. Peningkatan kesiapan dini dan mitigasi bencana. f. Peningkatan cakupan listrik perdesaan. g. Penyediaan energi alternatif. h. Penataan daerah otonom. 3.

Kawasan Andalan Ciayumajakuning (Kabupaten/Kota Cirebon, Kabupaten Indramayu, Majalengka dan Kuningan), difokuskan pada : a. Peningkatan cakupan pelayanan kesehatan. b. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan. c. Peningkatan investasi. d. Peningkatan produksi dan distribusi pangan (padi, jagung, kedelai dan protein hewani). e. Peningkatan infrastruktur sumberdaya air dan irigasi. f. Peningkatan fungsi kawasan lindung. g. Pembangunan infrastruktur transportasi. h. Penataan daerah otonom

4.

Kawasan Andalan Cekungan Bandung (Kabupaten/Kota Bandung Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi dan sebagian Kabupaten Sumedang), difokuskan pada : a. Peningkatan cakupan pelayanan kesehatan. b. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan. c. Pengendalian pencemaran (air, udara dan sampah). d. Pembangunan infrastruktur transportasi. e. Peningkatan mutu air baku. f. Pengendalian pencemaran air. g. Peningaktan cakupan listrik perdesaan. h. Penyediaan energi alternatif. i. Pengembangan Jasa dan Perdagangan.


IV-51

j. Penataan daerah otonom. 5.

Kawasan

Andalan

Priangan

Timur

-

Pangandaran

(Kabupaten/Kota

Tasikmalaya, Kota Banjar, Kabupaten Ciamis dan Garut), difokuskan pada : a. Peningkatan cakupan pelayanan kesehatan. b. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan. c. Peningkatan produksi dan distribusi pangan (padi, jagung, kedelai dan protein hewani). d. Peningkatan infrastruktur sumberdaya air dan irigasi. e. Peningkatan fungsi kawasan lindung. f. Peningkatan cakupan listrik perdesaan. g. Penyediaan energi alternatif. h. Pengembangan pariwisata berbasis biodivercity. i. Peningkatan kesiapan dini dan mitigasi bencana. j. Penataan daerah otonom. 6.

Kawasan

Andalan

Purwasuka

(Kabupaten

Purwakarta,

Subang

dan

Karawang), difokuskan pada : a. Peningkatan cakupan pelayanan kesehatan. b. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan. c. Peningkatan produksi dan distribusi pangan (padi, jagung, kedelai dan protein hewani). d. Peningkatan infrastruktur sumberdaya air dan irigasi. e. Peningkatan kesiapan dini dan mitigasi bencana. f. Penataan daerah otonom. Pemerintah Provinsi Jawa Barat memandang perlu untuk menerapkan pembangunan di seluruh wilayah Jawa Barat secara proporsional dan tergantung pada potensi yang dimiliki dan masalah yang dihadapi di masing-masing wilayah. Dalam rangka menciptakan suatu rentang kendali yang proporsional dan mencapai hasil yang optimal dalam pembangunan setiap wilayah di Jawa Barat maka peran Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan perlu dioptimalkan dan diperkuat. Dengan mengacu pada perkembangan dalam pembangunan serta


IV-52

mencermati karakteristik potensi dan permasalahan di setiap wilayah di Jawa Barat maka pembagian Wilayah Kerja Pemerintahan dan Pembangunan (WKPP) adalah sebagai berikut : 1.

WKPP Cirebon dengan lingkup kerja, Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Kuningan.

2.

WKPP Priangan, dengan lingkup kerja Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Sumedang, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Garut, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, Kabupaten Tasikmalaya dan Kota Tasikmalaya, dengan memperhatikan secara khusus Wilayah Bandung Raya sebagai pusat kegiatan nasional (PKN) dan fungsi sebagai ibu kota provinsi.

3.

WKPP Purwakarta, dengan lingkup kerja Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi.

4.

WKPP Bogor, dengan lingkup kerja Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kota Sukabumi, Kabupaten Cianjur dan Kota Depok. Dalam unit tinjauan kabupaten dan kota, kebijakan pengembangan wilayah

dalam lima tahun ke depan diharapkan sebagai berikut : 1.

WKPP Cirebon a. Kabupaten Cirebon 1)

Merupakan bagian dari Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Cirebon.

2)

Sebagai bagian dari pusat pelayanan bagi wilayah sekitarnya terutama Jawa Barat bagian timur.

3)

Sebagai pintu gerbang utama Provinsi Jawa Barat dari bagian timur.

4)

Sebagai bagian pengembangan kawasan andalan Ciayumajakuning dalam sektor industri, bisnis kelautan dan pertanian.

b. Kota Cirebon 1)

Sebagai pusat pengembangan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Cirebon.

2)

Merupakan simpul utama pelayanan, jasa, perdagangan dan industri untuk Jawa Barat bagian timur.

3)

Sebagai pintu masuk dan pintu keluar barang dan jasa melalui laut di bagian utara.


IV-53

4)

Sebagai bagian pengembangan kawasan andalan Ciayumajakuning dalam sektor industri dan pariwisata.

c. Kabupaten Indramayu 1)

Sebagai bagian pengembangan kawasan andalan Ciayumajakuning dalam sektor pertanian dan kelautan.

2)

Simpul pendukung pengembangan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Cirebon.

3)

Sebagai wilayah inti Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Indramayu.

d. Kabupaten Majalengka 1)

Sebagai bagian dari Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Kadipaten.

2)

Simpul pendukung pengembangan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Cirebon.

3)

Dipersiapkan sebagai pintu gerbang utama Jawa Barat di masa depan (Bandara Internasional Kertajati).

4)

Sebagai daerah konservasi utama (TN Gunung Ciremai).

e. Kabupaten Kuningan 1)

Sebagai daerah konservasi utama (TN Gunung Ciremai).

2)

Sebagai daerah penyedia sumberdaya air baku.

3)

Sebagai bagian kawasan andalan Ciayumajakuning dalam sektor pertanian, pariwisata, dan industri agro.

2.

WKPP Priangan a. Kabupaten Sumedang 1)

Merupakan kawasan penyangga dalam sistem pengembangan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Metropolitan Bandung.

2)

Sebagai pusat pendidikan tinggi (Jatinangor).

3)

Sebagai pusat penyedia air baku bagi wilayah di bagian utara (Majalengka, Cirebon dan Indramayu).

b. Kabupaten Bandung 1)



IV-54

2)

Sebagai bagian dari kawasan andalan Cekungan Bandung dalam sektor industri, pariwisata dan pertanian.

3)

Sebagai wilayah konservasi.

c. Kota Bandung 1)

Sebagai pusat pemerintahan Provinsi Jawa Barat.

2)

Sebagai wilayah inti pengembangan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Metropolitan Bandung.

3)

Merupakan simpul utama pelayanan dan jasa perkotaan untuk Jawa Barat bagian tengah.

4)

Sebagai bagian dari kawasan andalan Cekungan Bandung dalam sektor jasa dan pariwisata.

d. Kota Cimahi 1)

Sebagai bagian dari wilayah inti pengembangan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Metropolitan Bandung.

2)

Simpul pelayanan jasa perkotaan bagi Pusat Kegiatan Nasional (PKN) metropolitan Bandung.

e. Kabupaten Bandung Barat 1)


2)

Simpul pendukung bagi Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Metropolitan Bandung.

3)

Sebagai bagian dari kawasan andalan Cekungan Bandung dalam sektor industri, pertanian, dan pariwisata.

4)


f. Kabupaten Garut 1)

Sebagai

bagian

dari

kawasan

andalan

Priangan

Timur

dan

Priangan

Timur

dan

Pangandaran dalam sektor pertanian. 2)


g. Kabupaten Tasikmalaya 1)

Sebagai

bagian

dari

kawasan

andalan

Pangandaran dalam sektor pertanian dan pengembangan industri kerajinan. RPJM Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013

IV-55

2)

Sebagai pendukung bagi PKW Tasikmalaya.

h. Kota Tasikmalaya 1)

Sebagai wilayah inti Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Tasikmalaya.

2)

Sebagai Pusat pengembangan industri kerajinan.

i. Kabupaten Ciamis 1)

Sebagai

bagian

dari

kawasan

andalan

Priangan

Timur

dan

Pangandaran dalam sektor pertanian dan pariwisata. 2)


j. Kota Banjar 1)

Sebagai pintu gerbang Provinsi Jawa Barat berbatasan dengan Jawa Tengah.

2) 3.

Simpul transportasi dan jasa perkotaan di Jawa Barat bagian selatan.

WKPP Purwakarta a. Kabupaten Purwakarta 1)

Sebagai bagian dari wilayah inti Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Cikopo-Cikampek.

2)

Sebagai bagian dari kawasan andalan Purwasuka

dalam sektor

pertanian dan industri. b. Kabupaten Subang 1)

Sebagai bagian dari kawasan andalan Purwasuka

dalam sektor

pertanian dan perkebunan. 2)

Simpul pendukung pengembangan PKN Metropolitan Bandung.

c. Kabupaten Karawang 1)

Sebagai bagian dari wilayah inti Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Cikopo-Cikampek.

2)

Sebagai bagian dari kawasan andalan Purwasuka dalam sektor pertanian dan industri.

3)

Simpul pendukung pengembangan PKN Bodebek.


IV-56

d. Kabupaten Bekasi 1)

Sebagai penyangga dari wilayah inti Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Bodebek.

2)

Sebagai

bagian

dari

wilayah

Bodebekpunjur

dalam

sektor

permukiman, industri, dan pertanian. 3)

Sebagai pintu gerbang Provinsi Jawa Barat yang berbatasan dengan DKI Jakarta.

e. Kota Bekasi 1)

Wilayah inti pengembangan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Bodebek.

2)

Merupakan simpul utama pelayanan, jasa perkotaan, permukiman, perdagangan dan industri untuk Jawa Barat bagian barat.

4.

WKPP Bogor a. Kabupaten Bogor 1)

Sebagai bagian dari kawasan andalan Bodebekpunjur dalam sektor agribisnis, industri, dan pariwisata (wisata agro dan alam).

2)

Simpul pendukung pengembangan wilayah Bodebekpunjur.

3)


b. Kota Bogor 1)

Wilayah inti pengembangan PKN Bodebek.

2)

Sebagai bagian dari kawasan andalan Bodebekpunjur dalam sektor jasa perkotaan.

c. Kota Depok 1)

Wilayah inti pengembangan PKN Bodebek.

2)

Sebagai bagian dari Kawasan Andalan Bodebekpunjur dalam sektor pendidikan.

3)

Sebagai pintu gerbang Provinsi Jawa Barat yang berbatasan dengan DKI Jakarta.

d. Kabupaten Sukabumi 1)

Sebagai bagian dari Kawasan Andalan Sukabumi dalam sektor pertanian dan pariwisata.

2)

Simpul pengembangan wilayah PKW Palabuhanratu.


IV-57

3)

Simpul layanan bagi wilayah sekitarnya.

e. Kota Sukabumi 1)

Sebagai pusat kegiatan wilayah (PKW) Sukabumi.

2)

Sebagai bagian dari Kawasan Andalan Sukabumi dalam sektor perdagangan dan jasa.

f. Kabupaten Cianjur 1)

Sebagai bagian dari Kawasan Andalan Sukabumi dalam sektor pertanian dan pariwisata.

2)



IV-58

BAB IV STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH

Recommend Documents