BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS
A. Penyajian Data Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis di PA Banjarmasin terdapat beberapa kompleksitas yang dialami oleh hakim dalam memutuskan sengketa harta bersama, sehingga menyebabkan waktu yang panjang dalam proses persidangannya untuk mencari bukti-bukti kongkrit bahwa harta itu memang harta bersama yang diperoleh selama perkawinan. Hasil wawancara langsung dan pencarian data-data tentang kasus kompleksitas yang dihadapi hakim dalam penyelesaian sengketa harta bersama di PA Banjarmasin di PA Banjarmasin terdapat dua kasus yang akan diuraikan sebagai berikut : 1. Kasus I Sebagai Penggugat a} Nama
: RKH
b} Umur
: 30 tahun
c} Pekerjaan
: Ibu rumah tangga
d} Alamat
: Jl.Japri Zam-zam. Banjarmasin
Sebagai Tergugat a} Nama
: ZBD
b} Umur
: 31 tahun
c} Pekerjaan
: Swasta
d} Alamat
: Jl.Japri Zam-zam. Banjarmasin
Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan di KUA Ketapang Kab. Kotawaringin Timur Kalteng. Selama perkawinan mereka dikaruniai dua orang anak, setelah beberapa tahun berjalan terjadi percekokan dan pemukulan oleh tergugat kepada penggugat,tidak tahan dengan perlakuan tergugat maka penggugat menggugat suaminya ke PA, maka perkawinan mereka putus kerena perceraian yang divonis oleh hakim PA Banjarmasin. Selama perkawinan mereka berdua memperoleh sebidang tanah dan sebuah rumah yang terletak di atasnya di Jl. Japri zam-zam. Pada saat melakukan perbaikan rumah, tergugat sepengetahuan penggugat meminjam uang kepada ibu penggugat sebesar dua puluh sembilan juta rupiah, dan itu sudah dibayar oleh tergugat tiga juta rupiah dan sisanya dua puluh enam juta rupiah. Karena harta bersama sebidang tanah serta bangunan rumah tidak mungkin dibagi secara natura, maka perlu dilakukan penjualan atau lelang hasilnya dibagi dua antara keduanya, setelah dikurangi sisa hutang pada ibu penggugat yang dua puluh enam juta rupiah tadi. Bahwa dengan mengingat harta bersama berada dalam kekuasaan tergugat, untuk menghindari tergugat atau siapapun yang hendak memindahtangankan, menjual dan perbuatan hukum lainya, maka perlu dilakukan sita jaminan terhadap harta bersama tersebut.
Pada saat dipersidangan tergugat tidak mau hartanya di bagi dua kerena masih ada hutang dengan ibu salah satu pihak, Inilah yang membuat hakim kesulitan membagi harta bersama tersebut kerena tidak cukup bukti,surat-suratnya tidak lengkap, tercampurnya harta bersama dengan harta bawaan dan perlu melakukan beberapa kali sidang dan perlu mendatangkan saksi, dan biasanya hakim melakukan persidangan ditempat (di luar pengadilan) di tempat sebidang tanah dan bangunan rumah tersebut agar supaya sama rata pembagiannya, dan hakim memerintahkan pada yang berperkara untuk menyapaikan bukti tertulis, bukti saksi dengan melaksanakan sidang di tempat, sidang tersebut bisa juga dilakukan dikantor kelurahan setempat dan dikenakan biaya satu juta di laur pengadilan dan sita juga dikenakan bianya satu juta.
2. Kasus II Sebagai penggugat a} Nama
: LMT
b} Umur
: 48 tahun
c} Pekerjaan
: PNS
d} Alamat
: Jl. Sultan Adam. Banjarmasin
Sebagai Tergugat a} Nama
: ADR
b} Umur
: 50 tahun
c} Pekerjaan
: Swasta
d} Alamat
: Jl. Keramat Banjamasin Barat
Mereka melaksanakan pernikahan pada tgl 12 juli 1983 di KUA kec. Kapuas. Selama perkawinan mempunyai dua orang anak, selama kurang lebih delapan tahun mereka hidup rukun dan harmonis, tapi pada tahun 1992 mulai terjadi perselisihan kemudian tergugat menceraikan isterinya dibawah tangan, bulan mei 1996 tergugat tidak pernah kembali lagi kerumah. Pada tangal 05 mei 2008 penggugat mengajukan gugatan cerai pada tergugat, dan mendapat putusan/ penetapan No.337/8dt. 6/PA. Bjm dengan verstek. Selama perkawinan penggugat ada memperoleh harta berupa sebuah rumah yang merupakan harta bersama, sejak tahun 1992 penggugat dan anaknya tidak mendapatkan nafkah hidup. Dengan ini juga hakim mendapat kesulitan membagi harta bersama tersebut kerena tidak jelas status harta tersebut, apakah sebuah rumah saja tidak disertakan tanah yang ada dibawah bangunan tersebut, kerena tergugat tidak ada di tempat sehingga hakim kesulitan membuktikan harta tersebut apakah benar hasil waktu perkawinan mereka. Dengan ini juga hakim mendapat kesulitan membagi harta bersama tersebut kerena tidak jelas status harta tersebut, apakah sebuah rumah saja tidak disertakan tanah yang ada dibawah bangunan tersebut, kerena tergugat tidak ada di tempat sehingga hakim kesulitan membuktikan harta tersebut apakah benar hasil waktu perkawinan mereka.
B. Analisis 1. Analisis kasus I Untuk kasus yang pertama,kerumitan yang dialami para hakim adalah sulitnya membagi harta tersebut kerena perlu mendatangkan ibu penggugat sebagai saksi yang meminjamkan uang kepada tergugat untuk keperluan perbaikan rumah mereka, sebagai pembuktian apakah memang benar tergugat meminjam uang sebesar dua puluh sembilan juta rupiah dan telah dikembalikan tiga juta rupiah dan sisanya dua puluh enam juta rupiah. Dan juga sebidang tanah yang diatasnya rumah mereka, ini juga yang membuat proses persidangan menjadi lama, kerena harus membagi tanah tersebut, dan hakim harus kelokasi tanah itu berada dan melakukan sidang ditempat, atau bisa juga sidang tersebut dikantor kelurahan setempat. Melihat keterangan di atas hakim tidak bisa langsung memutuskan perkara tersebut, kerena harus mendatangkan saksi dan mengumpulkan bukti-bukti. Dan tentang hakim harus sidang ditempat atau di lokasi itu yang menjadi memperlambat persidangan selasai, sehingga hakim mendapat kompleksitas dalam menyelasaikan sengketa tersebut. Melihat permasalahan di atas maka peran pemerintah dan instansi terkait agar sepatutnya
memberikan sosialisasi sebelum seseorang melaksanakn pernikahan,
bagaimana cara berumah tangga dan cara mengalola harta dalam perkawinan, apa itu harta bawaan dan harta bersama, dan apa saja prosuder ketika terjadinya perceraian.
Sebelum melaksanakan pekawinan hendaknya para calon mempalai melakukan perjanjian perkawinan, agar supaya salah satu pihak tidak berani melanggar yang telah dijanjikan apabila terjadi sesuatu. Hal ini ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam tentang perjanjian perkawinan, pada Pasal 47: 1. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilansungkan kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan Pegawai Pencatat Nikah menganai kedudukan harta dalam perkawinan. 2. Perjanjian tersebut dalam ayat (1) dapat meliputi percampuran hart pribadi dan pemisahan harta pencaharian
masing-masing sepanjang hal
itu
tidak
bertentangan dengan hukum Islam. 3. Di samping ketentuan dalam ayat (1) dan (2) diatas, boleh juga isi perjanjian itu menetapkan kewenangan masing-masing untuk mengadakan ikatan hipotik atas harta pribadi dan harta bersama atau harta syarikat.1
2. Analisis kasus II Sekali lagi melihat kasus yang ke II pentingnya peran pemerintah dan instansi terkait untuk mensosialisasikan kepada para masyarakat yang ingin melakukan perkawinan, agar supaya tidak terjadi kasus –kasus seperti diatas, dan paling tidak mengurangi terjadinya hal tersebut, yang akan mempersulit para hakim dipersidangan untuk memutuskan perkaranya dan membagi harta bersama.
1
Undang-undang Perkawinan Di Lengkapi Kompilasi Hukum Islam,
Salah satu yang terkadang mepersulit hakim dalam persidangan, para pihak yang berperkara kadang-kadang bertindak semaunya sendiri, seperti tidak datang diwaktu dipanggil di muka persidangan, pada sidang berikutnya tidak juga dan mengaku harta dia yang punya selama dalam perkawinan adalah harta bawaan dan lain sebagainya, yang memperlambat persidangan selasai. Dan juga hakim kesulitan untuk mencari saksi apakah benar harta tersebut benar-benar harta bersama, misalnya rumah atau sebidang tanah yang mereka beli kadang-kadang tidak ada yang mengatahui hal tersebut, inilah kadang-kadang yang menjadi proses persidangan menjadi panjang/lama, hingga sampai 12-13 bulan baru diputus. Sebenarnya ini juga kesadaran para pihak yang berperkara yang seharusnya melakukan perjanjian pemisahan harta bersama, yang mana harta bawaan isteri dan juga sebaliknya mana harta bawaan suami. Hal ini sebagaimana disebutkan didalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 48: 1. Apabila dibuat perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta bersama atau harta syarikat, maka perjanjian tersebut tidak boleh menghilangkan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga 2. Apabila dibuat perjanjian perkawinan tidak memenuhi ketentuan tersebut pada ayat (1) di anggap tetap terjadi pemisahan harta bersama atau harta syarikat dengan kewajiban suami menanggung biaya kebutuhan rumah tangga.2
2
Ibid.
Dan Pasal 49: 1. Perjanjian percampuran harta pribadi dapat meliputi semua harta, baik yang dibawa masing-masing kedalam perkawinan maupun yang diperoleh masingmasing selama perkawinan. 2. Dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut pada ayat (1) dapat diperjanjikan bahwa percampuran harta pribadi hanya terbatas pada harta pribadi yang dibawa pada saat perkawinan dilangsungkan, sehingga percampuran ini tidak meliputi harta pribadi yang diperoleh selama perkawinan atau sebaliknya.3 Terkadang ada suami yang membeli sebidang benda tidak bergerak misalnya rumah atau sebidang tanah, atau membeli benda tidak bergerak seperti kendaraan (mobil atau motor), akan tetapi tanpa sepengatahuan isterinya. Seperti isteri tidak tahu tentang surat-surat pembelian tersebut, seharusnya suami memberi tahu kepada isternya tentang pembelian tanah atau kendaraan tersebut serta surat-suratnya agar supaya menjadi lebih mudah dalam menyelasaikan perkara tersebut.
Seperti kasus yang ke II dimana
suaminya pergi bertahun-tahun dan tidak pernah memberi nafkah hidup kepada isteri dan anak-anaknya, ini disebutkan didalam Kompilasi Hukum islam pada Pasal 96 ayat 2 yang berbunyi:.” Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau isteri yang isteri atau suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki
3
Ibid.
atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama..” ini juga bisa mempersulit hakim untuk membagi harta sehingga memperpanjang waktu persidangan. Solusi yang paling tepat untuk mereka yang berkeluarga, apabila nanti misalnya untuk membeli atau pun membangun rumah harus mengundang orang kampung untuk di selamati, agar supaya apabila terjadi perceraian dan pembagian harta bersama, minimal ada yang tahu bahwa itu memang harta yang diperoleh waktu perkwainan mereka, sehingga hakim bisa menjadikan mereka orang kampung tadi sebagai saksi di pengadilan. Hakim pun biasanya kalau para pihak tidak mau rumah atau tanah itu dibagi dua, hakim melelang rumah atau tanah tersebut untuk diuangkan, dan lalu hasilnya di bagi dua. Sebaiknya terlebih dahulu menelusuri istilah-istilah yang bertalian dengan masalah yang sedang kita bahas ini. Di antara istila-istilah tersebut kita temui misalnya harta seuharkat (Aceh), gono gini (Jawa), harta perkawinan, harta bersama, dan lain sebagainya. Menganai hal ini Kompilasi Hukun Islam memberi gambaran jelas tentang harta bersama. Dalam Bab XIII Pasal 85-97 KHI merumuskan pengertian yang rinci mengenai. 1. Harta bawaan: yang dimaksud ialah harta yang dibawa oleh suami atau isteri pada saat melakukan perkwinan. Dapat dikatakan bahwa harta tersebut sebagai milik asli dari suami atau isteri. Pemilikan pada harta bawaan dijamin keberadaannya secara yuridis oleh hokum perkawinan.
2. Harta pribadi: ialah yang diperoleh oleh suami atau isteri selama perkawinan berlangsung, sebagai hadiah wasiat atau warisan yang diperoleh secara pribadi terlepas dari masalah perkawinan. 3. Harta bersama: ialah harta yang diperoleh dalam masa perkawinan dalam kaitan dengan hukum perkawinan, baik penerimaan itu melewati perantara isteri maupun lewat perantara suami. Harta ini diperoleh sebagai “hasil karya” dari suami isteri, atau suami atau juga isteri dalam kaitan perkawinan.4
Pada harta bersama terdapat pengertian yang menonjol yaitu
bahwa
perolehannya atas hasil usaha mereka dalam masa perkawinan. Dua syarat ini adalah pengertian secara kumulatif dalam harta bersama. Berbeda dengan harta bawaan yang dibawa suami atau isteri sebelum terjadinya perkawinan.
4
Satria Effendi, Analisis Yurisprudensi Peradilan Agama Tentang Harta Bersama, Hadanah,Wasiat, Hibah Wakaf, (Jakarta : Depag RI Derektorat Jenderal, 1999), h.174-175
