BAB IV PEMBANGUNAN EKONOMI

BAB IV PEMBANGUNAN EKONOMI

A.

UMUM

Berbagai kebijakan dan program yang diuraikan di dalam Bab IV Pembangunan Ekonomi ini adalah dalam rangka mendukung pelaksanaan salah satu prioritas yang tercantum dalam Bab II Prioritas Pembangunan Nasional, yaitu mempercepat pemulihan ekonomi dan memperkuat landasan pembangunan ekonomi berkelanjutan dan berkeadilan berdasarkan sistem ekonomi kerakyatan. Penetapan prioritas tersebut dilandasi masalah dan tantangan yang dihadapi serta arahan kebijakan GBHN 1999-2004 dalam pembangunan ekonomi, baik jangka pendek maupun jangka menengah. Sejak timbulnya krisis ekonomi yang dipicu oleh krisis moneter pada pertengahan tahun 1997, pertumbuhan ekonomi terhenti dan laju inflasi meningkat pesat yang berakibat taraf hidup rakyat Indonesia merosot tajam. Jumlah penduduk miskin dan tingkat pengangguran meningkat pesat. Langkah-langkah pemulihan dan reformasi ekonomi untuk menggerakkan perekonomian dan memulihkan kesejahteraan rakyat selama periode 1997-1999 dirasakan berjalan lambat. Krisis ekonomi telah mengangkat ke permukaan beberapa kelemahan penyelenggaraan perekonomian nasional. Berbagai distorsi yang terjadi pada masa lalu telah melemahkan ketahanan ekonomi nasional dalam menghadapi krisis, menimbulkan berbagai bentuk kesenjangan sosial, dan menghambat kemampuan untuk mengatasi krisis dengan cepat. Kurang meratanya penyebaran pelaksanaan pembangunan telah menimbulkan kesenjangan pertumbuhan antardaerah, antara perkotaan dan perdesaan, antarkawasan seperti kawasan barat dan kawasan timur Indonesia, maupun antargolongan masyarakat sehingga gejolak sosial menjadi sangat mudah terjadi. Sementara itu, pada masa yang akan datang pembangunan ekonomi Indonesia menghadapi dua tantangan utama yang terkait dengan proses globalisasi dan desentralisasi. Pertama, meningkatkan daya saing industri nasional melalui peningkatan efisiensi dan pembangunan keunggulan kompetitif yang pada gilirannya akan memperkukuh ketahanan dan pertumbuhan ekonomi. Kedua, melaksanakan proses desentralisasi ekonomi secara bertahap agar potensi sumber daya ekonomi di seluruh daerah dapat segera tergerakkan secara serempak menjadi kegiatan ekonomi yang meluas yang didukung oleh semakin tumbuhnya prakarsa, jiwa wirausaha, dan kemampuan berusaha di kalangan masyarakat di daerah. Proses desentralisasi ekonomi ditempuh secara hati-hati agar tidak menimbulkan permasalahan yang dapat menghambat pencapaian tujuan pembangunan ekonomi nasional secara menyeluruh. Pengalaman membangun pada masa yang lalu dan timbulnya krisis yang berkepanjangan dapat digunakan sebagai pelajaran bahwa di samping keberhasilan mencapai tujuan pembangunan, proses dan cara mewujudkan tujuan pembangunan ekonomi tersebut tidak kalah pentingnya. Secara normatif, untuk membangun perekonomian yang kuat, sehat, dan berkeadilan, pembangunan ekonomi harus dilaksanakan berlandaskan aturan main yang jelas, etika, dan moral yang baik, serta nilai-nilai yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta persamaan derajat, hak, dan kewajiban warga negara, termasuk persamaan gender. Pembangunan ekonomi Indonesia pada masa yang akan datang harus berbeda dari wujud IV - 1

perekonomian Indonesia sebelum terjadinya krisis. Wujud perekonomian yang akan dibangun harus lebih adil dan merata, mencerminkan peningkatan peran daerah dan pemberdayaan seluruh rakyat, berdaya saing dengan basis efisiensi, serta menjamin keberlanjutan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Pertama, pembangunan ekonomi dilaksanakan berdasarkan sistem ekonomi kerakyatan untuk mencapai kesejahteraan rakyat yang meningkat, merata, dan berkeadilan. Kedua, pembangunan ekonomi berlandaskan pengembangan otonomi daerah dan peranserta aktif masyarakat secara nyata dan konsisten. Ketiga, pembangunan ekonomi harus menerapkan prinsip efisiensi yang didukung oleh peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan teknologi untuk memperkuat landasan pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan daya saing nasional. Keempat, pembangunan ekonomi berorientasi pada perkembangan globalisasi ekonomi internasional dengan tetap mengutamakan kepentingan ekonomi nasional. Kelima, pembangunan ekonomi makro harus dikelola secara hati-hati, disiplin, dan bertanggung jawab dalam rangka menghadapi ketidakpastian yang meningkat akibat proses globalisasi. Keenam, pembangunan ekonomi dilaksanakan berlandaskan kebijakan yang disusun secara transparan dan bertanggung-gugat, baik dalam pengelolaan publik, pemerintahan, maupun masyarakat. Dalam kaitan itu, Pemerintah perlu bersikap tidak memihak serta menjaga jarak dengan perusahaan-perusahaan dan asosiasi-asosiasi perusahaan. Ketujuh, pembangunan ekonomi harus berlandaskan keberlanjutan sistem sumber daya alam, lingkungan hidup, dan sistem sosial kemasyarakatan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sebagai jabaran 28 butir arahan kebijakan GBHN 1999-2004 di bidang ekonomi, bab ini akan membahas secara terpadu berbagai program pembangunan nasional di bidang ekonomi yang ditujukan untuk mengatasi permasalahan perekonomian dalam jangka pendek dan menengah.

B.

ARAH KEBIJAKAN

Arahan kebijakan pembangunan di bidang ekonomi dalam GBHN 1999-2004 adalah sebagai berikut. 1. Mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan dengan prinsip persaingan sehat dan memperhatikan pertumbuhan ekonomi, nilai-nilai keadilan, kepentingan sosial, kualitas hidup, pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan sehingga terjamin kesempatan yang sama dalam berusaha dan bekerja, pelindungan hak-hak konsumen, serta perlakuan yang adil bagi seluruh masyarakat. 2. Mengembangkan persaingan yang sehat dan adil serta menghindarkan terjadinya struktur pasar monopolistik dan berbagai struktur pasar yang distortif, yang merugikan masyarakat. 3. Mengoptimalkan peranan pemerintah dalam mengoreksi ketidaksempurnaan pasar dengan menghilangkan seluruh hambatan yang mengganggu mekanisme pasar, melalui regulasi, layanan publik, subsidi dan insentif, yang dilakukan secara transparan dan diatur dengan undang-undang.

IV - 2

4. Mengupayakan kehidupan yang layak berdasarkan atas kemanusiaan yang adil bagi masyarakat, terutama bagi fakir miskin dan anak-anak terlantar dengan mengembangkan sistem dana jaminan sosial melalui program pemerintah serta menumbuhkembangkan usaha dan kreativitas masyarakat yang pendistribusiannya dilakukan dengan birokrasi yang efektif dan efisien serta ditetapkan dengan undang-undang. 5. Mengembangkan perekonomian yang berorientasi global sesuai kemajuan teknologi dengan membangun keunggulan kompetitif berdasarkan keunggulan komparatif sebagai negara maritim dan agraris, sesuai kompetensi dan produk unggulan di setiap daerah, terutama pertanian dalam arti luas, kehutanan, kelautan, pertambangan, pariwisata, serta industri kecil dan kerajinan rakyat. 6. Mengelola kebijakan makro dan mikroekonomi secara terkoordinasi dan sinergis guna menentukan tingkat suku bunga wajar, tingkat inflasi terkendali, tingkat kurs rupiah yang stabil dan realistis, menyediakan kebutuhan pokok terutama perumahan dan pangan rakyat, menyediakan fasilitas publik yang memadai dan harga terjangkau, serta memperlancar perizinan yang transparan, mudah, murah, dan cepat. 7. Mengembangkan kebijakan fiskal dengan memperhatikan prinsip transparansi, disiplin, keadilan, efisiensi, efektivitas, untuk menambah penerimaan negara dan mengurangi ketergantungan dana dari luar negeri. 8. Mengembangkan pasar modal yang sehat, transparan, efisien, dan meningkatkan penerapan peraturan perundang-undangan sesuai dengan standar internasional dan diawasi oleh lembaga independen. 9. Mengoptimalkan penggunaan pinjaman luar negeri pemerintah untuk kegiatan ekonomi produktif yang dilaksanakan secara transparan, efektif dan efisien. Mekanisme dan prosedur peminjaman luar negeri harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dan diatur dengan undang-undang. 10. Mengembangkan kebijakan industri, perdagangan dan investasi dalam rangka meningkatkan daya saing global dengan membuka aksesibilitas yang sama terhadap kesempatan kerja dan berusaha bagi segenap rakyat dan seluruh daerah melalui keunggulan kompetitif terutama berbasis keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan menghapus segala bentuk perlakuan diskriminatif dan hambatan. 11. Memberdayakan pengusaha kecil menengah dan koperasi agar lebih efisien, produktif dan berdaya saing dengan menciptakan iklim berusaha yang kondusif dan peluang usaha yang seluas-luasnya. Bantuan fasilitas dari negara diberikan secara selektif terutama dalam bentuk perlindungan dari persaingan yang tidak sehat, pendidikan dan pelatihan, informasi bisnis dan teknologi, permodalan, dan lokasi berusaha. 12. Menata Badan Usaha Milik Negara (BUMN) secara efisien, transparan dan profesional terutama yang usahanya berkaitan dengan kepentingan umum yang bergerak dalam penyediaan fasilitas publik, industri pertahanan dan keamanan, pengelolaan aset strategis, dan kegiatan usaha lainnya yang tidak dilakukan oleh swasta dan koperasi. Keberadaan dan pengelolaan BUMN ditetapkan dengan undang-undang. 13. Mengembangkan hubungan kemitraan dalam bentuk keterkaitan usaha yang saling menunjang dan menguntungkan antara koperasi, swasta dan Badan Usaha Milik Negara, serta antara usaha besar, menengah dan kecil dalam rangka memperkuat struktur ekonomi nasional.

IV - 3

14. Mengembangkan sistem ketahanan pangan yang berbasis pada keragaman sumber daya bahan pangan, kelembagaan dan budaya lokal dalam rangka menjamin tersedianya pangan dan nutrisi dalam jumlah dan mutu yang dibutuhkan pada tingkat harga yang terjangkau dengan memperhatikan peningkatan pendapatan petani dan nelayan, serta peningkatan produksi yang diatur dengan undang-undang. 15. Meningkatkan penyediaan dan pemanfaatan sumber energi dan tenaga listrik yang relatif murah dan ramah lingkungan dan secara berkelanjutan yang pengelolaannya diatur dengan undang-undang. 16. Mengembangkan kebijakan pertanahan untuk meningkatkan pemanfaatan dan penggunaan tanah secara adil, transparan, dan produktif dengan mengutamakan hak-hak rakyat setempat, termasuk hak ulayat dan masyarakat adat, serta berdasarkan tata ruang wilayah yang serasi dan seimbang. 17. Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana publik, termasuk transportasi, telekomunikasi, energi dan listrik, dan air bersih guna mendorong pemerataan pembangunan, melayani kebutuhan masyarakat dengan harga terjangkau, serta membuka keterisolasian wilayah pedalaman dan terpencil. 18. Mengembangkan ketenagakerjaan secara menyeluruh dan terpadu yang diarahkan pada peningkatan kompetensi dan kemandirian tenaga kerja, peningkatan pengupahan, penjaminan kesejahteraan, perlindungan kerja, dan kebebasan berserikat. 19. Meningkatnya kuantitas dan kualitas penempatan tenaga kerja ke luar negeri dengan memperhatikan kompetensi, perlindungan dan pembelaan tenaga kerja yang dikelola secara terpadu dan mencegah timbulnya eksploitasi tenaga kerja. 20. Meningkatkan penguasaan, pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi termasuk teknologi bangsa sendiri dalam dunia usaha, terutama usaha kecil, menengah, dan koperasi guna meningkatkan daya saing produk yang berbasis sumber daya lokal. 21. Melakukan berbagai upaya terpadu untuk mempercepat proses pengentasan masyarakat dari kemiskinan dan mengurangi pengangguran, yang merupakan dampak krisis ekonomi. 22. Mempercepat penyelematan dan pemulihan ekonomi guna membangkitkan sektor riil terutama bagi pengusaha kecil, menengah, dan koperasi melalui upaya pengendalian laju inflasi, stabilisasi kurs rupiah pada tingkat yang realistis, dan suku bunga yang wajar serta didukung oleh tersedianya likuiditas sesuai kebutuhan. 23. Menyehatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan mengurangi defisit anggaran melalui peningkatan disiplin anggaran, pengurangan subsidi dan pinjaman luar negeri secara bertahap, peningkatan penerimaan pajak progresif yang adil dan jujur, serta penghematan pengeluaran. 24. Mempercepat rekapitalisasi sektor perbankan dan restrukturisasi utang swasta secara transparan agar perbankan nasional dan perusahaan swasta menjadi sehat, terpercaya, adil, dan efisien dalam melayani masyarakat dan kegiatan perekonomian. 25. Melaksanakan restrukturisasi aset negara, terutama aset yang berasal dari likuidasi perbankan dan perusahaan, dalam rangka meningkatkan efisiensi dan produktivitas secara transparan dan pelaksanaannya dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Pengelolaan aset negara diatur dengan undang-undang.

IV - 4

26. Melakukan renegosiasi dan mempercepat restrukturisasi utang luar negeri bersama-sama dengan Dana Moneter Internasional, Bank Dunia, lembaga keuangan internasional lainnya, dan negara donor dengan memperhatikan kemampuan bangsa dan negara, yang pelaksanaannya dilakukan secara transparan dan dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat 27. Melakukan secara proaktif negosiasi dan kerjasama ekonomi bilateral dan multilateral dalam rangka meningkatkan volume dan nilai ekspor, terutama dari sektor industri yang berbasis sumber daya alam, serta menarik investasi finansial dan investasi asing langsung tanpa merugikan pengusaha nasional. 28. Menyehatkan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah terutama yang usahanya berkaitan dengan kepentingan umum. Bagi BUMN yang usahanya tidak berkaitan dengan kepentingan umum didorong untuk privatisasi melalui pasar modal.

C.

PROGRAM-PROGRAM PEMBANGUNAN

Menghadapi masalah dan tantangan serta berpedoman pada arah kebijakan GBHN 1999-2004 tersebut di atas dan menyadari keterbatasan sumber daya yang tersedia, perlu ditetapkan prioritas program-program pembangunan ekonomi. Prioritas jangka pendek (kurun waktu 1-2 tahun mendatang) adalah program-program untuk mempercepat pemulihan ekonomi disertai dengan upaya mengatasi masalah kemiskinan dan pengangguran yang meningkat pesat selama krisis. Bersamaan dengan upaya pemulihan ekonomi, dilaksanakan program pembangunan ekonomi jangka menengah (kurun waktu 5 tahun) untuk meletakkan landasan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan berlandaskan sistem ekonomi kerakyatan. Pelajaran yang sangat penting dalam masa krisis adalah pentingnya mengintegrasikan nilai keadilan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keinginan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi yang dicapai harus dapat dinikmati oleh masyarakat luas secara berkeadilan. Oleh karena itu, dalam era reformasi sekarang harus diupayakan secara sungguh-sungguh pergeseran-pergeseran dari paradigma pembangunan ekonomi yang bertumpu hanya pada pertumbuhan ke paradigma pembangunan ekonomi yang bertumpu pada pemerataan. Sejalan dengan itu, GBHN 1999-2004 telah mengamanatkan bahwa perekonomian dibangun berlandaskan sistem ekonomi kerakyatan, di mana kekuatan ekonomi rakyat dikembangkan menjadi tulang punggung pembangunan ekonomi nasional. Sebagai suatu sistem perekonomian, komponen utama sistem ekonomi kerakyatan adalah sumber daya manusia sebagai konsumen, sebagai tenaga kerja, dan sebagai pengusaha serta sumber daya alam dan lingkungan hidup termasuk tanah, air, udara dan lingkungan tempat sumber daya manusia melakukan aktivitasnya. Ciri-ciri sistem ekonomi kerakyatan adalah sebagai berikut. 1. Ciri utama sistem ekonomi kerakyatan adalah penegakan prinsip keadilan dan demokrasi ekonomi disertai kepedulian terhadap yang lemah. Sistem ekonomi tersebut harus memungkinkan seluruh potensi bangsa, baik sebagai konsumen, sebagai pengusaha maupun sebagai tenaga kerja, tanpa membedakan suku, agama, dan gender, mendapatkan kesempatan, perlindungan dan hak untuk memajukan kemampuannya dalam rangka meningkatkan taraf hidupnya dan partisipasinya secara aktif dalam berbagai kegiatan ekonomi, termasuk dalam memanfaatkan serta memelihara kekayaan alam dan lingkungan hidup. Di dalam melaksanakan kegiatan tersebut, semua pihak harus mengacu kepada IV - 5

peraturan yang berlaku. 2. Ciri yang kedua, sejalan dengan ciri pertama, adalah pemihakan, pemberdayaan, dan perlindungan terhadap yang lemah oleh semua potensi bangsa, terutama pemerintah sesuai dengan kemampuannya. Pemerintah melaksanakannya melalui langkah-langkah yang ramah pasar. Penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi (UKMK) termasuk petani dan nelayan kecil, merupakan prioritas utama dalam pengembangan sistem ekonomi kerakyatan. Bagi kelompok penduduk yang karena keadaannya mempunyai keterbatasan dilakukan langkah-langkah untuk meningkatkan kemampuannya dan memberikan dukungan agar dapat memanfaatkan akses yang terbuka. Dukungan yang mendasar dan secara umum diberikan kepada penduduk miskin, antara lain, dengan memberikan pendidikan, pelatihan, dan pelayanan kesehatan dengan biaya yang terjangkau. Sedangkan bagi UKMK, termasuk petani dan nelayan kecil, untuk memajukan kemampuan dan usahanya, diberikan berbagai pelatihan serta peningkatan akses kepada permodalan, informasi pasar, dan teknologi tepat guna. Langkah-langkah yang ramah pasar tersebut diberikan secara selektif, transparan, dan tegas disertai dengan pengawasan yang efektif. 3. Penciptaan iklim persaingan usaha yang sehat dan intervensi yang ramah pasar. Upaya pemerataan berjalan seiring dengan upaya menciptakan pasar yang kompetitif untuk mencapai efisiensi optimal. Dengan demikian, misalnya, hubungan kemitraan antara usaha besar dan UKMK harus berlandaskan kompetensi bukan belas kasihan. Untuk itu, prioritas dilakukan bagi penghapusan praktik-praktik dan perilaku-perilaku ekonomi di luar aturan permainan yang dianggap wajar dan adil oleh masyarakat seperti praktik monopoli, pengembangan sistem perpajakan progresif yang efektif dan deregulasi yang diarahkan untuk menghilangkan ekonomi biaya tinggi. 4. Pemberdayaan kegiatan ekonomi rakyat sangat terkait dengan upaya menggerakkan perekonomian perdesaan. Oleh karena itu, upaya mempercepat pembangunan perdesaan, termasuk di daerah terpencil, daerah minus, daerah kritis, daerah perbatasan dan daerah terbelakang lainnya harus merupakan prioritas, antara lain, dengan meningkatkan pembangunan prasarana perdesaan dalam mendukung pengembangan keterkaitan desa-kota sebagai bentuk jaringan produksi dan distribusi yang saling menguntungkan. 5. Pemanfaatan dan penggunaan tanah dan sumber daya alam lainnya, seperti hutan, laut, air, udara, dan mineral secara adil, transparan dan produktif dengan mengutamakan hak-hak rakyat setempat, termasuk hak ulayat masyarakat adat dengan tetap menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup. Secara konkret upaya peningkatan kesejahteraan rakyat berlandaskan sistem ekonomi kerakyatan dilakukan dalam berbagai program pembangunan lintas bidang dan sektor. Pembangunan ekonomi rakyat, antara lain usaha pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan/pertambakan, pertambangan, industri dan perdagangan barang dan jasa yang berskala mikro dan kecil, merupakan bagian inti dari pembangunan sistem ekonomi kerakyatan. Di bidang ekonomi, pembangunan sistem ekonomi kerakyatan terutama dan secara langsung dilakukan melalui berbagai upaya dalam rangka penanggulangan kemiskinan, pembangunan ketenagakerjaan, pengembangan sistem jaminan sosial dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi, pembangunan pertanian, pangan dan pengairan, pembangunan sarana dan prasarana perdesaan, serta yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Program-program yang berkaitan dengan penyediaan pelayanan dasar, seperti pendidikan dan kesehatan dibahas di Bab VII Pembangunan Pendidikan IV - 6

dan Bab VIII Pembangunan Sosial Budaya. Sedangkan, program-program yang berkaitan dengan penataan ruang, pengelolaan pertanahan, pembangunan perdesaan dan wilayah tertinggal, dan pemberdayaan masyarakat dibahas di Bab IX Pembangunan Daerah.

1.

Menanggulangi Kemiskinan dan Memenuhi Kebutuhan Pokok Masyarakat

Kemiskinan merupakan masalah pembangunan di berbagai bidang yang ditandai oleh pengangguran, keterbelakangan, dan ketidakberdayaan. Oleh karena itu, kemiskinan merupakan masalah pokok nasional yang penanggulangannya tidak dapat ditunda dengan dalih apapun dan harus menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Sesuai dengan prinsip keadilan, penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu upaya strategis dalam mewujudkan sistem ekonomi kerakyatan. Kemiskinan pada dasarnya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kemiskinan kronis (chronic poverty) atau kemiskinan struktural yang terjadi terus-menerus dan kemiskinan sementara (transient poverty) yang ditandai dengan menurunnya pendapatan masyarakat secara sementara sebagai akibat dari perubahan siklus ekonomi dari kondisi normal menjadi kondisi krisis dan bencana alam. Masyarakat miskin umumnya lemah dalam memenuhi kebutuhankebutuhan dasar seperti pangan dan gizi, pendidikan dan kesehatan, kemampuan berusaha, dan mempunyai akses yang terbatas kepada kegiatan sosial ekonomi sehingga menumbuhkan perilaku miskin. Selain itu, perilaku miskin ditandai pula oleh perlakuan diskriminatif, perasaan ketakutan dan kecurigaan serta sikap apatis dan fatalistis. Dalam kaitan itu, upaya penanggulangan kemiskinan terkait erat dengan upaya pemberdayaan masyarakat dan penyediaan berbagai kebutuhan pokok dengan biaya yang terjangkau sehingga secara bertahap mereka dapat meningkatkan kemampuannya untuk memanfaatkan peluang yang terbuka. 1.1

Penanggulangan Kemiskinan

Sesuai dengan ciri sistem ekonomi kerakyatan, dalam upaya penanggulangan kemiskinan ada dua strategi utama yang ditempuh. Pertama, melakukan berbagai upaya dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan pokok dan melindungi keluarga dan kelompok masyarakat yang mengalami kemiskinan sementara akibat dampak negatif krisis ekonomi dan kemiskinan struktural. Kedua, melakukan berbagai upaya untuk membantu masyarakat yang mengalami kemiskinan struktural, antara lain, memberdayakan mereka agar mempunyai kemampuan yang tinggi untuk melakukan usaha, dan mencegah terjadinya kemiskinan baru. Dalam kaitan itu, penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan terkait erat dengan pembangunan ekonomi rakyat, antara lain melalui pengembangan usaha-usaha mikro dan kecil di berbagai kegiatan ekonomi, termasuk pedagang, petani, dan nelayan kecil. Mengingat kemiskinan merupakan masalah yang kompleks dan multidimensi, diperlukan strategi penanggulangan yang komprehensif yang meliputi kebijakan makro dan lintas sektoral yang dibahas pada bab-bab lainnya, seperti penciptaan stabilitas politik dan keamanan; percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan; pengendalian pertumbuhan penduduk; peningkatan pelayanan kesehatan dan pendidikan; perluasan akses bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi (UKMK) terhadap sumber pembiayaan, teknologi dan pasar; serta percepatan pembangunan perdesaan. Program-program yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan dilaksanakan secara lintas sektoral dan komprehensif. Dua program penanggulangan kemiskinan yang dimuat

IV - 7

pada bab ini merupakan program utama, sedangkan program-program lain yang mendukung upaya penanggulangan kemiskinan tersebar di sub-bab dan bab-bab lainnya. 1.1.1

juga

Program Penyediaan Kebutuhan Pokok untuk Keluarga Miskin

Program ini bertujuan membantu penyediaan bahan pokok pangan, pelayanan dasar di bidang kesehatan, pendidikan dan perumahan bagi keluarga dan kelompok masyarakat miskin secara merata dan harga yang terjangkau. Sasaran program ini adalah terpenuhinya kebutuhan pangan bagi keluarga miskin secara terus-menerus dan harga yang terjangkau, tersedianya pelayanan kesehatan dan pendidikan bagi keluarga miskin, dan tersedianya perumahan bagi keluarga miskin. Kegiatan pokok yang dilakukan adalah (1) penyediaan dan pencadangan bahan pokok secara terus-menerus; (2) pengendalian harga bahan pokok; (3) penyediaan pelayanan dasar terutama kesehatan dan pendidikan; (4) perluasan jaringan pelayanan dalam penyediaan kebutuhan pokok; dan (5) perbaikan lingkungan perumahan termasuk air bersih. 1.1.2

Program Pengembangan Budaya Usaha Masyarakat Miskin

Program ini dimaksudkan untuk mengembangkan budaya usaha yang lebih maju, mengembangkan jiwa kewirausahaan, dan meningkatkan keterampilan keluarga dan kelompok miskin untuk melakukan usaha-usaha ekonomi rakyat yang produktif atas dasar sikap demokratis dan mandiri. Sasaran program ini adalah terselenggaranya pendidikan dan pelatihan keterampilan usaha, berkembangnya perilaku keluarga miskin yang berorientasi pada usaha produktif, dan terwujudnya usaha produktif yang menguntungkan dan berkelanjutan bagi keluarga miskin. Kegiatan pokok yang dilakukan adalah (1) pengembangan pendidikan dan latihan keterampilan usaha; (2) pendampingan melalui bimbingan dan konsultasi; (3) penciptaan jaringan kerja sama dan kemitraan usaha yang didukung oleh organisasi masyarakat setempat, pemerintah daerah, swasta, dan perguruan tinggi; (4) penyediaan kemudahan akses terhadap sumber daya-sumber daya; (5) penyediaan prasarana dan sarana usaha bagi keluarga miskin; dan (6) penyediaan permukiman transmigrasi baru untuk petani dan buruh tani yang tidak memiliki lahan pertanian. 1.2

Pembangunan Ketenagakerjaan

Pembangunan ketenagakerjaan bertujuan untuk menyediakan lapangan kerja dan lapangan usaha bagi setiap angkatan kerja sehingga dapat memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, sesuai dengan UUD 1945, Pasal 27, Ayat 2 dan merupakan ciri dari sistem ekonomi kerakyatan. Masalah yang dihadapi dalam pembangunan ketenagakerjaan, antara lain, adalah tingginya tenaga kerja yang menganggur dan setengah menganggur, masih rendahnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja, dan belum memadainya perlindungan terhadap tenaga kerja termasuk tenaga kerja di luar negeri. Dalam kaitan itu, GBHN 1999-2004 telah memberikan arahan kebijakan yang mengamanatkan bahwa pengembangan ketenagakerjaan secara menyeluruh dan terpadu diarahkan pada peningkatan kompetensi dan kemandirian tenaga kerja, peningkatan pengupahan, penjaminan kesejahteraan, perlindungan tenaga kerja dan kebebasan berserikat. Di samping itu, peningkatan kuantitas dan kualitas penempatan tenaga kerja ke luar negeri dengan memperhatikan kompetensi, perlindungan dan pembelaan tenaga kerja yang dikelola secara terpadu dan mencegah timbulnya eksploitasi tenaga kerja.

IV - 8

Berdasarkan arahan kebijakan tersebut, dilaksanakan program-program sebagai berikut. 1.2.1

Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja

Program ini bertujuan untuk mengurangi pengangguran dan setengah pengangguran melalui peningkatan jam kerja, di berbagai bidang usaha baik di perkotaan maupun di perdesaan, dan meningkatnya penerimaan devisa dari pengiriman tenaga kerja Indonesia. Sasarannya adalah memperluas kesempatan kerja dalam berbagai bidang usaha dan menciptakan tenaga kerja mandiri serta tersedianya sistem informasi dan perencanaan tenaga kerja. Kegiatan pokok yang dilakukan adalah (1) meningkatkan pelatihan yang berkaitan dengan pengenalan terhadap teknologi tepat guna, pengembangan kewirausahaan, serta berbagai keterampilan pendukung lainnya sehingga tenaga kerja mampu menciptakan lapangan kerja; (2) menginventarisasi dan mengkaji potensi kesempatan kerja serta karakteristik pencari kerja dalam rangka mempertemukan pencari kerja dan penyedia kesempatan kerja. Kegiatan ini termasuk menyiapkan dan menyebarluaskan informasi pasar kerja; (3) membangun permukiman transmigrasi baru beserta pembinaannya untuk meningkatkan kesempatan kerja utamanya bagi pekerja di sektor pertanian. Selain itu dalam rangka memperluas dan mengembangkan kesempatan kerja, akan dilakukan upaya percepatan proses inovasi teknologi, intensifikasi, ekstensifikasi, dan diversifikasi pertanian di lokasi transmigrasi; dan (4) menyempurnakan mekanisme pengiriman, pembinaan, bimbingan, dan seleksi yang lebih ketat, serta mengupayakan perlindungan yang memadai bagi pekerja Indonesia yang bekerja di luar negeri. Dengan demikian, baik kuantitas maupun kualitas, tenaga kerja yang dikirim ke luar akan semakin meningkat. 1.2.2

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

Program ini bertujuan untuk mendorong, memasyarakatkan dan meningkatkan kegiatan pelatihan kerja dan aspek-aspek yang mempengaruhi peningkatan produktivitas tenaga kerja. Sasaran program ini adalah tersedianya tenaga kerja yang berkualitas, produktif dan berdaya saing tinggi, baik di pasar kerja dalam negeri maupun luar negeri. Kegiatan pokok yang dilakukan adalah (1) mengembangkan standarisasi dan sertifikasi kompetensi yang dilakukan melalui pembentukan lembaga standarisasi dan sertifikasi kompetensi. Kegiatan ini melibatkan peran aktif asosiasi profesi, asosiasi perusahaan, serikat pekerja, instansi pemerintah terkait serta pakar di bidangnya; (2) meningkatkan relevansi, kualitas dan efisiensi pelatihan kerja melalui pembinaan dan pemberdayaan lembaga pelatihan kerja, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah, swasta maupun perusahaan; dan (3) memasyarakatkan nilai dan budaya produktif, mengembangkan sistem dan metoda peningkatan produktivitas, serta mengembangkan kader dan tenaga ahli produktivitas. 1.2.3

Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja

Program ini bertujuan untuk mewujudkan ketenangan bekerja dan berusaha sehingga tercipta hubungan yang serasi antara pekerja dan pengusaha yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Sedangkan, sasaran program ini adalah meningkatnya peran kelembagaan tenaga kerja di perusahaan, perbaikan kondisi kerja, serta jaminan kesehatan dan keselamatan kerja. Kegiatan pokok yang dilakukan adalah (1) melakukan pembinaan hubungan industrial dan perlindungan tenaga kerja yang mencakup pelaksanaan sosialisasi, fasilitasi, dan pengembangan kebebasan berserikat di Indonesia, serta melakukan upaya-upaya yang dapat mendorong terbentuknya kelembagaan tenaga kerja di perusahaan; (2) meningkatkan pengawasan norma kerja, keselamatan dan kesehatan kerja serta jaminan sosial bagi perbaikan

IV - 9

kesejahteraan agar pekerja dapat hidup dengan layak; (3) meningkatkan perlindungan, pengawasan, dan penegakan hukum terhadap peraturan yang diberlakukan bagi tenaga kerja, termasuk tenaga kerja yang bekerja di luar negeri dan bagi anak yang terpaksa bekerja, serta tenaga kerja penyandang cacat; (4) meningkatkan pembinaan syarat-syarat kerja dan penegakan terhadap pelaksanaan peraturan ketenagakerjaan, termasuk jaminan kerja, untuk mencegah praktik-praktik diskriminatif terhadap perempuan dan memastikan agar perempuan mendapatkan haknya, baik hak ekonomi langsung seperti upah yang layak sesuai dengan kebutuhan hidup para pekerja dan jenjang karier, maupun hak ekonomi tidak langsung seperti cuti haid, melahirkan dan menyusui; dan (5) menindaklanjuti berbagai ketentuan dari konvensi International Labour Organization (ILO) yang sudah diratifikasi mengenai perlindungan tenaga kerja. 1.3

Pengembangan Sistem Dana Jaminan Sosial

GBHN 1999-2004 mengamanatkan perlunya dikembangkan sistem dana jaminan sosial untuk mencapai kehidupan yang layak bagi masyarakat, terutama untuk fakir miskin dan anak terlantar. Sistem ini dikembangkan untuk secara bertahap menggantikan Sistem Jaring Pengaman Sosial yang lebih bersifat darurat selama masa krisis. Pengembangan Sistem Dana Jaminan Sosial bertujuan untuk memberikan perlindungan masa depan bagi keluarga dan kelompok masyarakat yang miskin, terkena musibah bencana alam, pemutusan hubungan kerja, serta yang menderita akibat perubahan sosial ekonomi, kecelakaan dan korban kejahatan. Berdasarkan arahan kebijakan tersebut dilaksanakan dua program pokok, yaitu program pengembangan sistem jaminan sosial dan program asuransi sosial. Di samping kedua program pokok tersebut di atas juga dilakukan pemantapan terhadap sistem jaminan sosial yang sudah berkembang di masyarakat secara informal, misalnya, bantuan yang diberikan oleh sanak saudara terhadap anggota keluarga yang membutuhkan. Pelaksanaan program-program tersebut dilakukan secara bertahap sebagai berikut. 1.3.1

Program Pengembangan Sistem Jaminan Sosial

Program ini bertujuan untuk melindungi keluarga dan kelompok masyarakat dari keadaan darurat yang dapat menimbulkan terganggunya pendapatan atau konsumsi seperti bahaya kelaparan, musibah bencana alam, kecelakaan, dan kerusuhan sosial. Sesuai dengan kemampuan yang ada pada pemerintah, jangkauan pelayanan program ini dapat ditingkatkan, bukan hanya terbatas untuk mengatasi keadaan darurat, melainkan juga untuk pemenuhan dasar yang sifatnya lebih tinggi, seperti antara lain kesehatan, pendidikan dan penitipan anak. Sumber pembiayaan program pengembangan sistem jaminan sosial berasal dari dana jaminan sosial yang pengumpulannya dikoordinasikan oleh pemerintah pusat dan daerah. Kelompok sasaran dari program ini adalah keluarga dan kelompok masyarakat yang pendapatannya kurang dari ukuran tertentu, terutama diprioritaskan untuk keluarga miskin, anak terlantar, kelompok lanjut usia, dan penderita cacat. Sasaran program ini adalah meningkatnya keluarga dan kelompok masyarakat miskin, anak terlantar, lanjut usia, dan penderita cacat yang terhindar dari keadaan-keadaan terganggunya tingkat pendapatan atau konsumsinya. Sasaran lainnya adalah menekan jumlah kematian yang diakibatkan oleh keadaan-keadaan darurat, seperti bencana alam, kecelakaan dan kerusuhan sosial. Kegiatan pokok yang dilakukan adalah (1) membentuk dan mengembangkan kelembagaan di bidang pengembangan sistem jaminan sosial, termasuk di dalamnya mencakup penyusunan perundang-undangan, sistem, prosedur serta pengembangan sumber daya manusia;

IV - 10

(2) menyiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam tahap persiapan dan pelaksanaan program pengembangan sistem jaminan sosial; (3) melakukan inventarisasi kelompok sasaran program ini secara berkelanjutan; dan (4) melakukan pemantauan terhadap kelompok sasaran yang menerima pelaksanaan program ini. Khusus untuk mendukung sistem jaminan sosial bagi kelompok masyarakat miskin yang secara informal telah berkembang di masyarakat, maka kegiatan pokok yang dilakukan adalah (1) pengembangan sistem jaminan sosial yang efektif sesuai dengan budaya masyarakat; (2) pemantapan sistem jaminan sosial yang sudah berkembang di masyarakat; dan (3) peningkatan kemampuan pemerintah daerah dan masyarakat dalam pengelolaan sistem jaminan sosial. 1.3.2

Program Asuransi Sosial

Program asuransi sosial bertujuan untuk melindungi peserta asuransi dan anggota keluarganya dari keadaan-keadaan yang tidak diinginkan, seperti pemutusan hubungan kerja, kecelakaan kerja, sakit, dan kematian. Program asuransi sosial ini dibiayai oleh masyarakat dan dunia usaha. Sasaran program ini adalah meningkatnya jumlah penduduk dan keluarga yang terlindungi oleh Asuransi Sosial. Secara bertahap, partisipasi dalam program asuransi sosial akan diwajibkan bagi seluruh penduduk yang pendapatannya melebihi ukuran tertentu. Kegiatan pokok yang dilakukan adalah (1) membentuk, mengembangkan dan memperkuat institusi yang berkaitan dengan program asuransi sosial dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada di masyarakat, termasuk di dalamnya jaminan sosial tenaga kerja dan asuransi kesehatan yang telah ada; dan (2) memberikan perlindungan terhadap para peserta asuransi sosial melalui perangkat perundang-undangan, sistem dan prosedur yang menyeluruh. 1.4

Pengembangan Pertanian, Pangan dan Pengairan

Dalam Propenas ini yang dimaksud dengan pertanian adalah pertanian dalam arti luas yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan. Oleh karena fungsi dan karakteristik dari kehutanan yang sangat penting, maka di samping masuk di dalam sub-subbab Pengembangan Pertanian, Pangan dan Pengairan, Kehutanan juga secara khusus dituangkan dalam program tersendiri pada subbab Memanfaatkan Kekayaan Sumber Daya Alam secara Berkelanjutan, yakni Program Pengembangan dan Pengelolaan Hutan dan Lahan. Mengenai pengertian pangan, dalam Propenas ini, pangan tidak hanya tanaman bahan pangan, tetapi juga sumber karbohidrat dan vitamin (tanaman pangan dan hortikultura), sumber protein (peternakan dan perikanan), dan sumber minyak pangan (perkebunan). Lebih lanjut, pengertian pangan juga meliputi kelembagaan dan industri pangan yang mencakup produksi, distribusi, dan konsumsi. Dengan demikian, istilah pangan muncul tersendiri mendampingi pertanian. Sedangkan, pengertian pengairan menurut UU No. 11 Tahun 1974 adalah suatu bidang pembinaan atas, air, sumber-sumber air, termasuk kekayaan alam bukan hewani yang terkandung di dalamnya, baik yang alamiah maupun yang telah diusahakan oleh manusia. Sektor prioritas dalam bidang ekonomi tidak hanya pertanian, pangan dan pengairan tetapi perhatian khusus juga diberikan kepada kelautan dan kehutanan. Dua hal ini akan dimunculkan secara tersendiri dalam subbab Memanfaatkan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan, yaitu Program Pengembangan Kelautan, serta Program Pengembangan dan Pengelolaan Hutan dan Lahan. Pengembangan pertanian dan ketahanan pangan yang berkelanjutan menjamin keberlanjutan industri dan ekonomi nasional. Namun sebagai bagian inti dari sistem ekonomi

IV - 11

kerakyatan, sampai saat ini, sistem pertanian dan pangan nasional, yang banyak melibatkan usaha ekonomi rakyat berskala mikro dan kecil, masih merupakan rantai terlemah dari sistem ekonomi nasional karena lemahnya keterkaitan pengembangan industri dengan pertanian dan pangan nasional. Hal ini tercermin dari rendahnya produktivitas pertanian dan masyarakat pertanian, tingginya jumlah masyarakat pertanian yang miskin, dan rendahnya nilai tambah pertanian dan pangan yang dinikmati masyarakat pertanian. Ke depan, pengembangan pertanian dan pangan direorientasikan pada upaya peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat pertanian. Untuk itu, program-program pengembangan pertanian dan pangan ke depan diarahkan untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan masyarakat pertanian khususnya petani kecil, mengentaskan kemiskinan, dan meningkatkan nilai tambah pertanian dan pangan bagi masyarakat pertanian melalui peningkatan hubungan industrial antara pertanian, pangan, dan sektor-sektor perekonomian lainnya. Arahan program pengembangan pertanian dan pangan tersebut dilakukan melalui proses pengembangan pertanian dan pangan yang terintegrasi dengan pengembangan masyarakat, pengembangan perdesaan dan wilayah, dan pembangunan nasional secara holistik. Untuk itu, pengembangan pertanian dan pangan akan dihubungkan penuh dengan seluruh sektor dan aktivitas ekonomi pendukungnya, termasuk di dalamnya pengairan, sistem perkreditan, penelitian dan pengembangan teknologi dan informasi, serta kelembagaan masyarakat pertanian dan pangan. Oleh karena telah mengejawantahnya berbagai sektor dan aktivitas pembangunan ekonomi tersebut dalam kerangka program agribisnis dan ketahanan pangan, sektor pengairan sejauh ini telah memberikan sumbangan yang nyata atas pengembangan pertanian, ketahanan pangan, dan stabilitas perdesaan dan perkotaan akan memperoleh perhatian khusus, baik sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pengembangan pertanian dan pangan, sebagai sektor ekonomi yang berdiri sendiri, maupun berfungsi secara multisektoral. 1.4.1

Program Pengembangan Agribisnis

Program ini bertujuan untuk mengembangkan agribisnis yang mampu menghasilkan produk pertanian dan kehutanan primer yang berdaya saing, meningkatkan nilai tambah bagi masyarakat pertanian dan nelayan, khususnya petani dan nelayan kecil, memperluas kesempatan kerja dan berusaha di perdesaan, mengembangkan ekonomi wilayah, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Program ini mempunyai lima sasaran utama, yaitu (1) meningkatnya produktivitas, kualitas dan produksi komoditas unggulan tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perikanan, perkebunan, dan kehutanan; (2) meningkatnya kesempatan kerja dan berusaha di perdesaan; (3) meningkatnya nilai tambah bagi masyarakat pertanian, perikanan, perkebunan, peternakan dan kehutanan; (4) meningkatnya partisipasi masyarakat dan investasi swasta dalam pembangunan pertanian dan perdesaan; dan (5) terpeliharanya sistem sumber daya alam dan lingkungan. Kegiatan pokok yang dilakukan adalah (1) pengembangan komoditas unggulan yang kompetitif di pasar domestik dan internasional serta sentra-sentra pengembangannya; (2) pemberdayaan petani dan nelayan dalam penerapan teknologi dan pemanfaatan informasi pertanian; (3) pengembangan industri perbenihan tanaman pangan, hortikultura, perikanan, peternakan, perkebunan, dan kehutanan di sentra-sentra produksi; (4) pengembangan industri dan penerapan alat dan mesin pertanian dan perikanan; (5) perluasan areal tanam dan lahan usaha pertanian serta optimalisasi pemanfaatan lahan hutan dan pesisir; (6) pengembangan peta agribisnis serta peningkatan efisiensi, dan konsolidasi agribisnis, dan pengembangan metode usahatani konservasi; (7) penyediaan sarana dan prasarana publik untuk mendukung pengembangan agribisnis di sentra-sentra produksi, termasuk pengembangan sistem jaringan IV - 12

irigasi, rehabilitasi dan konservasi sumber-sumber air, dan pasar lokal; (8) peningkatan akses masyarakat pertanian dan nelayan terhadap sumber-sumber permodalan, akses terhadap lembaga keuangan bank dan non bank, teknologi, informasi dan pasar; (9) optimalisasi pemanfaatan lahan melalui diversifikasi produksi tanaman pangan, hortikultura, perikanan, perkebunan dan kehutanan; (10) penerapan dan perluasan upaya pengendalian hama, penyakit dan gulma secara terpadu; (11) pengembangan standarisasi mutu dan produk tanaman pangan, hortikultura, perikanan, peternakan, perkebunan dan kehutanan serta penerapan standar dan penilaian kesesuaian yang berlaku secara internasional; (12) peningkatan efisiensi pemasaran dan pengembangan sistem informasi agribisnis; (13) pengembangan industri pengolahan untuk meningkatkan kualitas dan nilai tambah produk-produk tanaman pangan, hortikultura, perikanan, peternakan, perkebunan dan kehutanan; (14) pengembangan lembaga keuangan perdesaan; (15) peningkatan kualitas masyarakat pertanian serta kehutanan dan nelayan serta mendorong pengembangan dan penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan produktivitas tanaman pangan, hortikultura, perikanan, peternakan, perkebunan dan kehutanan; (16) peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang agribisnis, termasuk pengembangan lembaga penyedia teknologi, informasi, penyuluhan, investasi, dan jasa pelayanan lainnya; (17) penciptaan iklim usaha yang mendorong berkembangnya agribisnis dengan nilai tambah yang dinikmati masyarakat pertanian dan nelayan; (18) pengembangan sarana dan prasarana pertanian, perikanan, perkebunan, termasuk penyediaan pupuk, bibit dan jaringan irigasi; (19) perbaikan posisi tawar petani/nelayan dalam kegiatan agribisnis dan silvobisnis melalui pemberdayaan kelembagaan petani/nelayan; (20) peningkatan daya saing produk pertanian dan kehutanan; (21) pengurangan hambatan perdagangan barang dan jasa pertanian antar wilayah dan antar batas negara; (22) penyehatan BUMN pertanian, perikanan, perkebunan dan kehutanan; (23) pengembangan kemitraan usaha di bidang pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, dan kehutanan; (24) peningkatan akses pengusaha mikro, kecil, menengah dan koperasi pertanian terhadap sumber-sumber pendanaan, teknologi, dan informasi; (25) pengembangan perkebunan rakyat dan kawasan industri masyarakat perkebunan; (26) pengembangan areal pertanian baru melalui pengembangan perdesaan, pengembangan wilayah, dan pengembangan transmigrasi; (27) peningkatan kegiatan budidaya laut dan pemanfaatan lahan marginal untuk akuakultur serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya perikanan tangkap sesuai dengan prinsip kelestarian; (28) peningkatan partisipatif masyarakat dan swasta dalam usaha peternakan yang produktif termasuk di dalamnya usaha pelayanan jasa seperti jasa konsultasi dan penyuluhan, kesehatan hewan, dan penyediaan sarana produksi; (29) pengembangan agribisnis peternakan yang berbasis sumber daya lokal; (30) pengembangan hutan rakyat dan pengusahaan hasil hutan non kayu yang dikaitkan dengan industri pengolahan; dan (31) peningkatan mutu intensifikasi tanaman pangan dan hortikultura. 1.4.2

Program Peningkatan Ketahanan Pangan

Program ini bertujuan untuk (1) meningkatkan keanekaragaman produksi, ketersediaan dan konsumsi pangan bersumber pangan ternak, ikan, tanaman pangan, hortikultura dan kebun serta produk-prouduk olahannya; (2) mengembangkan kelembagaan pangan yang menjamin peningkatan produksi, ketersediaan dan distribusi, serta konsumsi pangan yang lebih beragam; (3) mengembangkan usaha bisnis pangan yang kompetitif dan menghindarkan monopoli usaha bisnis pangan; dan (4) menjamin ketersediaan gizi dan pangan bagi masyarakat. Sasaran program ini adalah (1) meningkatnya produksi dan ketersediaan beras secara berkelanjutan serta meningkatnya produksi, ketersediaan dan konsumsi pangan sumber karbohidrat non beras dan pangan sumber protein; (2) meningkatnya keanekaragaman dan kualitas konsumsi pangan masyarakat dan menurunnya konsumsi beras per kapita; (3)

IV - 13

meningkatnya skor mutu Pola Pangan Harapan dan berkurangnya jumlah keluarga rawan pangan dan gizi; (4) meningkatnya pemanfaatan teknologi produksi pertanian dan pengolahan bahan pangan; (5) terselenggaranya undang-undang dan berkembangnya kapasitas kelembagaan pangan yang partisipatif; (6) meningkatnya produktivitas dan kualitas pangan yang dipasarkan; (7) menurunnya volume impor bahan pangan dan meningkatnya bahan pangan substitusi impor; (8) berkembangnya industri dan bisnis pangan; (9) meningkatnya partisipasi masyarakat dan investasi swasta dalam pengembangan bisnis pangan; dan (10) terciptanya sistem usaha perikanan yang saling mendukung antarperikanan tangkap dan budidaya dalam upaya mendukung ketahanan pangan. Kegiatan pokok yang dilakukan adalah (1) inventarisasi dan evaluasi sumber daya pangan potensial yang ada di masyarakat, baik di tingkat lokal, regional, maupun nasional; (2) pengembangan produksi pangan beras dan non beras yang didukung dengan peningkatan produktivitas faktor-faktor produksi dan produktivitas masyarakat pertanian dan nelayan; (3) optimalisasi pemanfaatan, rehabilitasi, dan pengembangan prasarana dan sarana pendukung ketahanan pangan antara lain seperti prasarana distribusi, transportasi, pergudangan, dan sarana produksi pupuk, benih, permodalan, irigasi; (4) perluasan lahan pertanian baru serta pemanfaatan lahan tidur dan lahan kurang produktif lainnya, dengan mengacu kepada Rencana Umum Tata Ruang Nasional dan Wilayah (RUTRN/W); (5) peningkatan akses petani terhadap modal, teknologi, benih/bibit, pasar dan informasi bisnis pangan; (6) peningkatan efisiensi sistem produksi, teknologi pengolahan dan distribusi komoditas pangan; (7) pengembangan produk olahan pangan karbohidrat dan protein untuk meningkatkan daya tarik bahan pangan non beras; (8) sosialisasi pola konsumsi gizi seimbang (sehat) dan lebih memperluas gerakan kecintaan terhadap makanan Indonesia; (9) pemberian bantuan tambahan pangan dalam jangka pendek kepada keluarga miskin/rawan pangan sebagai bagian dari program khusus; (10) menerapkan kebijakan ekonomi pangan yang berorientasi pasar; (11) pengembangan kapasitas kelembagaan pangan yang menjamin meratanya distribusi pangan; (12) pengembangan lembaga teknologi pangan dan kegiatan penelitian; (13) penyempurnaan tataniaga dan distribusi pangan untuk meningkatkan efisiensi perdagangan antar pulau/antar daerah dan daya saing ekspor-impor; (14) peningkatan efektivitas sistem pemantauan ketahanan pangan pada setiap tingkatan; (15) pengembangan pengelolaan stok pangan khususnya oleh masyarakat, termasuk pengembangan kembali lumbung desa dan pengembangan hutan cadangan pangan serta pengembangan budidaya perikanan; (16) pengembangan kapasitas organisasi masyarakat dan jaringan kerja dalam penyediaan sarana dan prasarana, produksi, pengolahan, distribusi, perdagangan/pemasaran dan informasi; (17) penyusunan peraturan perundangundangan tentang lahan pertanian pangan abadi untuk mencegah penciutan lahan pertanian; (18) penegakan hukum terutama dalam pemanfaatan dan pelestarian sumber daya hayati yang merupakan sumber genetik bagi pengembangan produksi pangan; (19) koordinasi kebijakan dan program ketahanan pangan; (20) pembinaan penerapan standar dan penilaian kesesuaian termasuk jaminan mutu produk dan jasa serta pengawasannya; (21) penyusunan peta informasi potensi pengembangan bisnis pangan yang terpadu dengan sentra-sentra produksi pertanian bahan pangan; (22) pengembangan kemitraan usaha dan kelembagaan bisnis pangan, serta pembinaan pelaku bisnis pangan sesuai kebutuhan pasar; (23) pengembangan industri pengolahan pangan skala rumah tangga/mikro, kecil dan menengah; (24) peningkatan penyediaan bahan pangan asal ternak yang berkualitas dan aman bagi masyarakat dan bahan baku industri pangan melalui upaya peningkatan populasi, produktivitas ternak dan kualitas hasil ternak; (25) peningkatan konsumsi pangan asal ternak dan ikan oleh masyarakat melalui peningkatan pengetahuan dan pendapatan masyarakat, serta penganekaragaman pangan hasil ternak dan ikan; (26) penyediaan kredit-kredit yang menunjang peningkatan ketahanan pangan; dan (27) pengembangan sistem pengolahan produk-produk hortikultura sesuai potensi masyarakat dan potensi wilayah.

IV - 14

1.4.3

Program Pengembangan dan Pengelolaan Pengairan

Program ini bertujuan untuk menunjang tercapainya peningkatan ketahanan pangan nasional dan pengembangan agribisnis, pengendalian banjir serta penyediaan air baku untuk memenuhi kebutuhan permukiman, perkotaan, industri, dan non pertanian lainnya, dengan meningkatkan efektivitas dan produktivitas pengelolaan jaringan pengairan serta meningkatkan penyediaan air untuk permukiman, perkotaan dan industri untuk memenuhi hajat hidup masyarakat baik di daerah perkotaan maupun perdesaan. Untuk mencapai tujuan tersebut, pengelolaan jaringan pengairan dilaksanakan oleh organisasi masyarakat pengelola air bersama pemerintah provinsi/ kabupaten/kota sesuai prinsip-prinsip partisipasi dan pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan pemerintahan secara transparan, yang menjamin terselenggaranya alokasi air melalui penegakan hak guna air yang adil sehingga tercipta tatanan kelembagaan pengairan yang handal. Sasaran program ini adalah (1) terselenggaranya pengaturan kembali tugas dan peran pemerintah pusat/provinsi/kabupaten/kota dalam pengelolaan irigasi berdasarkan pemberian kewenangan pengambilan keputusan kepada organisasi masyarakat pengelola air dalam pengelolaan jaringan pengairan; (2) meningkatnya pemberdayaan organisasi masyarakat pengelola air melalui peningkatan kemampuan berorganisasi dan teknik pengoperasian tata air sehingga mampu menerima kewenangan yang lebih luas dalam pengelolaan irigasi; (3) meningkatnya pelaksanaan penyerahan kewenangan pengelolaan jaringan irigasi secara demokratis kepada organisasi masyarakat pengelola air; (4) terwujudnya restrukturisasi pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi (operasi dan pemeliharaan, rehabilitasi, dan peningkatan); (5) berkembangnya kegiatan pertanian, agribisnis, dan perdesaan serta tercapainya ketahanan pangan melalui peningkatan efektivitas dan efisiensi serta rehabilitasi dan perluasan jaringan irigasi, termasuk jaringan reklamasi rawa untuk mendukung peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani; (6) terselenggaranya perlindungan lahan beririgasi dari konversi lahan melalui penegakan hukum dan peraturan termasuk penerapan rencana tata ruang; (7) meningkatnya penyediaan air baku untuk memenuhi kebutuhan permukiman, perkotaan, industri, dan keperluan nonpertanian lainnya; (8) meningkatnya efektivitas dan efisiensi operasi dan pemeliharaan serta pengembangan prasarana pengendalian banjir dan abrasi pantai; (9) meningkatnya pemeliharaan, perbaikan, dan pengembangan waduk, danau, situ, telaga, embung, serta bangunan penampung air lainnya; (10) meningkatnya pengaturan dan perbaikan alur sungai agar fungsinya tetap terpelihara dan manfaatnya dapat ditingkatkan; dan (11) meningkatnya keterpaduan penggunaan air tanah dan air permukaan serta keterpaduan pengendalian pencemaran air tanah dan air permukaan. Kegiatan pokok yang dilakukan adalah (1) pengaturan kembali tugas dan fungsi pemerintah pusat, provinsi, kabupaten maupun kota dalam rangka menciptakan kemandirian pengelolaan jaringan irigasi oleh organisasi masyarakat pengelola air; (2) pemberdayaan organisasi masyarakat pengelola air melalui peningkatan kemampuan berorganisasi serta teknik pengoperasian tata air dengan memberikan kewenangan seluasluasnya untuk mencapai kemandirian pengelolaan jaringan pengairan secara demokratis; (3) penyerahan kewenangan pengelolaan jaringan pengairan secara demokratis kepada organisasi masyarakat pengelola irigasi; (4) melanjutkan pembaharuan pembiayaan pengelolaan jaringan pengairan berdasarkan aspirasi dan partisipasi organisasi masyarakat pengelola air bersama pemerintah provinsi/kabupaten/kota untuk operasi dan pemeliharaan, rehabilitasi, dan peningkatan jaringan pengairan sehingga fungsi dan manfaatnya dapat dipertahankan keberlanjutannya serta tercapainya pengelolaan yang mandiri; (5) peningkatan efektivitas dan efisiensi jaringan irigasi/rawa untuk pengembangan pertanian, agribisnis, dan perdesaan secara terpadu untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani; (6)

IV - 15

pembangunan prasarana irigasi baru di lahan tadah hujan maupun pada lahan yang baru dibuka serta peningkatan jaringan rawa, khususnya di luar Pulau Jawa sesuai permintaan petani/organisasi masyarakat pengelola air dan pemerintah provinsi/kabupaten/kota; (7) pembukaan lahan sawah baru guna menunjang pembukaan jaringan irigasi baru serta optimalisasi pada areal yang sudah tersedia jaringan irigasinya; (8) perlindungan lahan beririgasi dari konversi lahan melalui penegakan hukum dan peraturan termasuk penerapan rencana tata ruang; (9) peningkatan dan pembangunan prasarana penyediaan air baku untuk memenuhi kebutuhan permukiman, perkotaan, industri, dan non-pertanian berdasarkan keterpaduan penggunaan air tanah dan air permukaan serta penerapan pengendalian pencemaran air; (10) pembangunan prasarana pengendalian banjir dan abrasi pantai serta perbaikan alur sungai; dan (11) peningkatan dan pembangunan waduk, danau, situ, telaga, embung, serta bangunan penampung air. 2.

Mengembangkan Usaha Skala Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi

Keberadaan pengusaha kecil dan menengah, termasuk yang berskala usaha mikro, serta koperasi (PKMK) merupakan wujud kehidupan ekonomi sebagian besar rakyat Indonesia. Posisi seperti itu menempatkan peran PKMK sebagai jalur utama dalam pengembangan sistem ekonomi kerakyatan. Namun perkembangannya masih jauh tertinggal dibandingkan dengan pelaku ekonomi yang lain, meskipun telah menyerap tenaga kerja sebanyak 64,3 juta orang dan memberikan kontribusi sebesar 58,2 persen dalam pembentukan PDB tahun 1998. Jumlah PKMK serta tenaga kerja yang besar dengan rata-rata kualitas sumber daya manusia yang rendah menjadi hambatan mendasar dalam pengembangan usaha kecil, menengah, dan koperasi (UKMK). Di samping itu terdapat berbagai permasalahan kebijakan, termasuk regulasi, birokrasi dan retribusi yang berlebihan, sehingga menyebabkan beban biaya transaksi yang besar pada PKMK dan keterbatasan akses terhadap sumber daya produktif seperti modal, teknologi, pasar dan informasi. Sementara itu tantangan eksternal yang mendasar adalah pesatnya perkembangan globalisasi ekonomi dan liberalisasi perdagangan bersamaan dengan pesatnya mobilitas dana investasi. Demikian juga perkembangan teknologi yang diikuti dengan cepatnya perubahan selera konsumen semakin memperpendek daur hidup produk (product life cycle). Dari segi potensinya, usaha kecil dan menengah merupakan skala usaha yang dinamis, yaitu memiliki daya responsif, fleksibilitas dan adaptasi yang tinggi terhadap pesatnya perubahan teknologi dan pasar. Pengembangan PKMK dalam dimensi pembangunan nasional yang berlandaskan sistem ekonomi kerakyatan, tidak hanya ditujukan untuk mengurangi masalah kesenjangan antargolongan pendapatan dan antarpelaku, ataupun penyerapan tenaga kerja. Lebih dari itu, pengembangan PKMK mampu memperluas basis ekonomi dan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam mempercepat perubahan struktural, yaitu dengan meningkatnya perekonomian daerah, dan ketahanan ekonomi nasional. Pengembangan PKMK merupakan prioritas dan menjadi sangat vital. Dalam kerangka pengembangan PKMK, program-program pokok yang perlu dilaksanakan adalah (1) program penciptaan iklim usaha yang kondusif; (2) program peningkatan akses kepada sumber daya produktif; dan (3) program pengembangan kewirausahaan dan PKMK berkeunggulan kompetitif. Program-program tersebut dilaksanakan dengan memperhatikan aspek maksimalisasi jangkauan, efisiensi, efektivitas dan keberlanjutan.

IV - 16

2.1

Program Penciptaan Iklim Usaha yang Kondusif

Tujuan program ini adalah membuka kesempatan berusaha seluas-luasnya, serta menjamin kepastian usaha dengan memperhatikan kaidah efisiensi ekonomi sebagai prasyarat utama untuk berkembangnya PKMK. Sasaran yang ingin dicapai adalah menurunnya biaya transaksi dan meningkatnya skala usaha PKMK dalam kegiatan ekonomi. Program ini meliputi kebijakan dan langkah-langkah sebagai berikut (1) penyempurnaan peraturan perundang-undangan, penyederhanaan perizinan, birokrasi, peraturan daerah dan retribusi; serta peningkatan upaya penegakan hukum dan perlindungan usaha terhadap persaingan yang tidak sehat; (2) pengembangan kebijakan fiskal, perpajakan, sektoral termasuk perdagangan dan jasa antardaerah dan antarnegara, dan investasi UKM; (3) pemberian insentif dan kemudahan untuk mengembangkan sistem dan jaringan lembaga pendukung PKMK yang lebih meluas di daerah, seperti lembaga keuangan masyarakat/tradisional (LKM), lembaga penjaminan kredit, dan lembaga-lembaga penyedia jasa pengembangan usaha, pelatihan, teknologi, informasi, dan jasa advokasi. Sistem insentif diberikan pada tahap awal bersamaan dengan upaya penguatan institusi; dan (4) peningkatan kemampuan dan pelibatan unsur lintas pelaku (stakeholder) dalam pengembangan UKMK di tingkat pusat dan daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kebijakan dan program pembangunan, termasuk pengembangan mekanisme koordinasinya, serta pengembangan etika dan budaya usaha. 2.2

Program Peningkatan Akses kepada Sumber Daya Produktif

Tujuan program ini adalah meningkatkan kemampuan PKMK dalam memanfaatkan kesempatan yang terbuka dan potensi sumber daya, terutama sumber daya lokal yang tersedia. Adapun sasaran program ini adalah tersedianya lembaga pendukung untuk meningkatkan akses PKMK terhadap sumber daya produktif, seperti sumber daya manusia, modal, pasar, teknologi, dan informasi. Kegiatan yang dilakukan adalah (1) peningkatan kualitas layanan LKM serta lembaga keuangan sekunder terutama untuk mendukung usaha mikro di tingkat lokal melalui dukungan: (a) perlindungan status badan hukum, kemudahan perizinan serta penyediaan sistem insentif; (b) peningkatan kemampuan manajemen dan penguatan permodalan yang didukung penjaminan secara selektif; dan (c) pembentukan sistem jaringan antar-LKM, dan antara LKM dan Bank agar terjalin kerjasama keuangan; (2) perluasan sumber pembiayaan PKMK, antara lain melalui perluasan layanan penjaminan kredit, perluasan peran modal ventura, dukungan sistem insentif bagi investor asing yang melakukan penyertaan modal (equity financing) pada usaha modal ventura, dan pengembangan industri sewa beli (leasing industry) sebagai salah satu lembaga pembiayaan modal tetap bagi PKMK. Upaya akses pendanaan kepada PKMK disertai pengembangan sistem penilaian kredit dan jaringan informasinya; (3) peningkatan kemampuan lembaga penyedia jasa pengembangan usaha, teknologi dan informasi bagi PKMK di tingkat lokal serta penciptaan sistem jaringannya melalui dukungan penguatan manajemen secara partisipatif dan kompetitif. Langkah tersebut disertai dengan pengembangan sistem akreditasi lembaga dan sertifikasi jasa pengembangan usaha; (4) pengembangan sistem insentif dan perkuatan lembaga-lembaga pelatihan bagi PKM, pengelola dan anggota koperasi beserta jaringan kerjasama antar lembaga pelatihan; (5) reorientasi dan restrukturisasi balai atau unit pelatihan dan penelitian dan pengembangan (litbang) milik berbagai instansi pemerintah menjadi lembaga pengembangan usaha PKMK yang mandiri. Langkah tersebut disertai dengan peningkatan dan reposisi tenaga-tenaga penyuluh/pendamping untuk menjadi konsultan PKMK yang profesional mandiri; dan (6) penguatan organisasi dan modernisasi manajemen koperasi yang menjadi wadah bagi UKM untuk meningkatkan skala usaha yang ekonomis dan efisiensi secara bersama.

IV - 17

2.3

Program Pengembangan Kewirausahaan dan PKMK Berkeunggulan Kompetitif

Program ini bertujuan untuk mengembangkan perilaku kewirausahaan serta meningkatkan daya saing UKMK. Sasaran yang akan dicapai adalah meningkatnya pengetahuan serta sikap wirausaha dan meningkatnya produktivitas PKMK. Kegiatan yang dilakukan adalah (1) pemasyarakatan kewirausahaan dan pengembangan sistem insentif bagi wirausaha baru (business start-up); (2) pengembangan inkubator bisnis dan teknologi terutama yang dikelola oleh dunia usaha/masyarakat untuk mendukung pengembangan UKMK dan wirausaha baru berbasis teknologi. Hal ini disertai dengan pengembangan modal ventura dan penyediaan pinjaman berjangka panjang; (3) penyediaan sistem insentif dan pembinaan untuk memacu pengembangan UKM berbasis teknologi antara lain untuk mendukung pengembangan dan pemanfaatan inovasi/teknologi lokal; komersialisasi hasil inovasi teknologi; pengembangan kemitraan usaha antara UKM dengan perusahaan asing yang menerapkan alih teknologi atau manajemen modern kepada UKM mitranya; dan pengadaan fasilitas usaha bersama dalam rangka modernisasi atau peningkatan nilai tambah usaha; (4) pengembangan jaringan produksi dan distribusi melalui pemanfaatan teknologi informasi, pengembangan usaha kelompok dan jaringan antar PKMK dalam wadah koperasi melalui integrasi usaha secara vertikal dan horisontal, serta jaringan antara UKMK dan usaha besar melalui kemitraan usaha; dan (5) peningkatan kualitas PKM, termasuk wanita PKM, menjadi wirausaha yang dijiwai semangat kooperatif untuk mampu memanfaatkan potensi, keterampilan, dan keahliannya untuk berinovasi dan menciptakan lapangan kerja. 3.

Menciptakan Stabilitas Ekonomi dan Keuangan

Stabilitas ekonomi dan keuangan merupakan salah satu prasyarat penting dalam membangun dan menggerakkan roda perekonomian. Sejak tahun 1999 beberapa indikator ekonomi makro telah menunjukkan perbaikan seperti yang tercermin dari tingkat inflasi dan suku bunga yang menurun, dan pertumbuhan ekonomi yang positif. Namun beberapa indikator lain, seperti nilai tukar mata uang dan indeks harga saham masih menunjukkan fluktuasi yang cukup tajam, yang antara lain dipengaruhi oleh kondisi sosial, politik dan keamanan yang belum sepenuhnya pulih. Beban utang pemerintah yang meningkat pesat, terutama yang bersumber dari utang dalam negeri dalam rangka pembiayaan rekapitalisasi perbankan, menimbulkan masalah dalam kesehatan APBN (fiscal sustainability). Sementara itu kemajuan yang dicapai dalam penyehatan sektor perbankan, sebagai lembaga yang paling dominan di sektor keuangan, masih dirasakan sangat lambat. Fungsi intermediasi perbankan masih belum pulih sepenuhnya. Salah satu penyebabnya adalah lambatnya penuntasan restrukturisasi utang perusahaan. Kesemuanya ini dapat menjadikan perekonomian menjadi sangat peka terhadap gejolak yang mungkin timbul dan pada gilirannya dapat mengganggu proses pemulihan ekonomi. Secara umum tantangan pokok dalam upaya menciptakan stabilitas ekonomi dan keuangan adalah (1) mewujudkan kebijakan ekonomi makro dan mikro yang konsisten, baik melalui kebijakan fiskal, moneter, maupun sektor riil; (2) mengurangi unsur ketidakpastian sebagai akibat diterapkannya sistem nilai tukar mengambang bebas sejak tahun 1997 dan makin terintegrasinya perekonomian Indonesia dengan pasar global, serta (3) meningkatkan ketahanan fiskal bagi perwujudan fiscal sustainability.

IV - 18

Adapun kebijakan yang perlu ditempuh adalah (1) merumuskan kebijakan makro baik di bidang fiskal dan moneter secara hati-hati dan terkoordinasi dengan baik; (2) menjaga keseimbangan keuangan negara, terutama dengan membatasi pinjaman luar negeri; (3) mengurangi gejolak dan resiko perubahan nilai tukar dengan diterapkannya sistem nilai tukar mengambang; (4) meningkatkan kemampuan untuk mengendalikan besaran moneter, terutama tingkat inflasi yang dikaitkan dengan kemandirian bank sentral; (5) meningkatkan ketersediaan data dan informasi yang tepat waktu dan akurat dalam upaya menciptakan pasar informasi yang makin sempurna; (6) membangun lembaga keuangan yang sehat didasarkan pada standar internasional yang menganut standar transparansi dan akurasi; (7) mewujudkan kelancaran ketersediaan barang terutama untuk kebutuhan pokok dan usaha masyarakat; serta (8) meningkatkan koordinasi kebijakan ekonomi baik di tingkat makro maupun mikro. 3.1

Peningkatan Koordinasi Pemeliharaan Stabilitas Ekonomi

Seperti telah diuraikan di atas, upaya penciptaan stabilitas ekonomi meliputi berbagai kegiatan yang dilakukan oleh departemen/lembaga non-departemen. Upaya untuk menciptakan stabilitas ekonomi dan keuangan perlu didukung oleh upaya-upaya antara lain: peningkatan efektivitas pengelolaan keuangan negara, pengembangan kelembagaan keuangan, serta percepatan restrukrisasi perbankan dan perusahaan. Agar pelaksanaan program-program tersebut dapat berlangsung secara terpadu, maka dikembangkan Program Peningkatan Koordinasi Pemeliharaan Stabilitas Ekonomi. Program ini dirasakan penting mengingat kebijakan yang dilaksanakan secara tidak terkoordinasi akan menghasilkan sasaran-sasaran yang berbeda satu sama lain (conflicting target), membingungkan masyarakat, dan pada gilirannya akan mengakibatkan rendahnya efektivitas pelaksanaan kebijakan. Dari dimensi waktu, program ini juga penting untuk menghindari timbulnya conflicting target terutama dalam kebijakan jangka pendek, misalnya antara kebijakan yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan stabilitas harga. 3.1.1

Program Peningkatan Koordinasi Pemeliharaan Stabilitas Ekonomi

Tujuan dari ini program ini adalah mewujudkan koordinasi yang lebih baik antar pihakpihak terkait dalam rangka menciptakan stabilitas ekonomi. Sasaran program ini adalah tercapainya stabilitas ekonomi yang kondusif bagi pertumbuhan yang berkelanjutan yang tercermin dari tingkat inflasi yang secara bertahap yang mendekati inflasi dunia, yaitu sekitar 35 persen pada tahun 2004. Dengan laju inflasi yang rendah, didukung oleh fundamental ekonomi yang makin kuat termasuk stabilnya keamanan dan tegaknya kepastian hukum, nilai tukar rupiah diharapkan makin stabil dan tercipta tingkat suku bunga yang kondusif bagi kegiatan usaha masyarakat. Program koordinasi penciptaan stabilitas ekonomi mencakup berbagai kegiatan koordinasi kebijakan di tingkat makro maupun mikro, meliputi kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil; serta melibatkan tidak saja lembaga pemerintah tetapi juga Bank Indonesia dan pihak-pihak terkait. Sehubungan dengan itu perlu upaya untuk menata dan meningkatkan kinerja Bank Indonesia. 3.2

Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Negara

Masalah–masalah pokok yang dihadapi dalam pengelolaan keuangan negara adalah defisit anggaran yang besar dan utang pemerintah, baik utang dalam negeri maupun luar negeri, yang membengkak. Meningkatnya utang luar negeri utamanya untuk menutup pembiayaan defisit anggaran yang membesar, dan untuk memperkuat cadangan devisa. Pada saat bersamaan,

IV - 19

utang domestik berupa obligasi pemerintah yang digunakan untuk membiayai restrukturisasi perbankan meningkat cukup pesat. Untuk mencapai fiscal sustainability, ditempuh kebijakan untuk menyehatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dengan meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan negara guna meningkatkan penerimaan negara, menghemat pengeluaran negara, dan mengurangi ketergantungan dari dana-dana luar negeri. 3.2.1

Program Peningkatan Penerimaan Negara

Program ini terutama bertujuan meningkatkan efektivitas perpajakan dan sumber-sumber penerimaan bukan pajak. Sasaran yang hendak dicapai melalui program ini adalah meningkatkan penerimaan negara, khususnya penerimaan pajak. Kegiatan pokok yang dilakukan adalah (1) memperluas basis pajak dengan menyederhanakan administrasi pajak, menghilangkan berbagai pengecualian pajak, dan meningkatkan penegakan hukum bagi wajib pajak dan petugas pajak yang melanggar ketentuan perundang-undangan perpajakan; (2) mengoptimalkan kepemilikan pemerintah dalam BUMN, dengan menekan kewajiban pemerintah dan meningkatkan manfaat dari kepemilikan tersebut melalui proses privatisasi; (3) menghapuskan secara bertahap pengelolaan dana-dana negara di luar anggaran negara (off-budget). 3.2.2

Program Peningkatan Efektivitas Pengeluaran Negara

Tujuan program ini adalah mempertajam prioritas pengeluaran negara. Sasarannya adalah kemampuan APBN yang berkelanjutan (fiscal sustainability). Pengeluaran negara harus disesuaikan dengan kemampuan pemerintah dalam menggali dana, terutama yang berasal dari dalam negeri. Kegiatan pokok yang dilakukan adalah (1) menghapuskan subsidi secara bertahap. Berbagai subsidi yang terutama disediakan untuk mengurangi dampak krisis, secara bertahap perlu dihapuskan, dimulai dengan subsidi yang bersifat umum dan tidak langsung ke kelompok sasaran seperti subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM). Dana yang dihemat dapat digunakan untuk pengeluaran negara yang mempunyai manfaat langsung pada masyarakat yang sangat membutuhkan, seperti pemberantasan kemiskinan; (2) menekan biaya restrukturisasi perbankan. Hal ini dilakukan dengan mempercepat penuntasan proses restrukturisasi sehingga biaya yang harus ditanggung pemerintah dapat ditekan serendah mungkin sementara penjualan aset hasil restrukturisasi perbankan dapat mencapai hasil yang maksimal, termasuk divestasi saham pemerintah pada bank peserta program rekapitalisasi pada perusahaan-perusahaan obligor yang diserahkan kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN); (3) mengendalikan peningkatan anggaran untuk belanja pegawai. Selama krisis, pendapatan riil pegawai negeri, yang di masa sebelum krisis sudah tertinggal dari pegawai swasta, merosot tajam. Namun mengingat keterbatasan keuangan negara, perbaikan kesejahteraan pegawai negeri harus disertai dengan reformasi birokrasi antara lain melalui penataan ulang sistem insentif dan perampingan. Dengan demikian, meskipun jumlah peningkatan belanja pegawai dibatasi pada tingkat yang sesuai dengan upaya menjaga kesinambungan anggaran, secara riil peningkatan pendapatan pegawai negeri dapat memadai; dan (4) mempertajam prioritas anggaran pembangunan. Anggaran pembangunan diarahkan pada kegiatan-kegiatan yang memang harus dilaksanakan pemerintah. Dengan meningkatkan efektivitas pengelolaan penerimaan dan pengeluaran negara, maka defisit anggaran dapat berangsur-angsur diturunkan.

IV - 20

3.2.3

Program Pengelolaan Utang Pemerintah

Program ini bertujuan untuk mewujudkan kemandirian pembiayaan pembangunan. Adapun sasarannya adalah tercapainya penggunaan pinjaman pemerintah, baik dalam negeri maupun luar negeri, untuk keperluan pembangunan secara optimal dan menurunnya beban pinjaman luar negeri. Kegiatan pokok yang dilakukan adalah (1) mengurangi secara bertahap pembiayaan luar negeri bersih, yang merupakan selisih antara pencairan pinjaman baru dan pembayaran pokok utang. Sejalan dengan peningkatan penerimaan dalam negeri, tingkat pinjaman luar negeri, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, diupayakan menurun setiap tahunnya; (2) membenahi mekanisme dan prosedur peminjaman luar negeri, termasuk perencanaan, proses seleksi, pemanfaatan dan pengawasannya. Pinjaman luar negeri pemerintah harus dikelola secara transparan dan selalu dikonsultasikan dengan DPR dan diatur dengan undang-undang. Dalam kaitan itu perlu disusun peraturan-peraturan perundang-undangan yang melandasi dan memayungi berbagai pinjaman luar negeri, khususnya yang terkait dengan pinjaman pemerintah, langsung ataupun melalui jaminan, baik pemerintah pusat maupun daerah; (3) memanfaatkan pinjaman secara optimal sesuai dengan prioritas pembangunan dan dilaksanakan secara transparan, efektif dan efisien; (4) mengkaji secara menyeluruh kemampuan setiap proyek dan mempertajam prioritas pengeluaran anggaran dengan memperkuat pengawasan yang sistemik, utamanya bagi proyek-proyek yang dibiayai dari utang luar negeri; (5) meningkatkan kemampuan diplomasi dan negosiasi pinjaman luar negeri untuk memperoleh jangka waktu dan pola persyaratan (terms and conditions) yang memudahkan proses pencairan dan memperingan beban pembayaran; (6) melakukan restrukturisasi utang, termasuk permohonan pemotongan utang dan penjadwalan kembali utang luar negeri dengan para donor secara transparan dan dikonsultasikan dengan DPR. Dalam upaya restrukturisasi utang, proyek-proyek yang sudah disetujui pendanaannya namun mengalami banyak hambatan dalam persiapan pelaksanaannya ataupun kinerja pelaksanaannya sangat buruk maka proyek-proyek tersebut akan dibatalkan; dan (7) menerbitkan obligasi pemerintah untuk kebutuhan pembangunan, di luar keperluan kebutuhan dana rekapitalisasi perbankan. Pengembangannya dilaksanakan secara bertahap agar stabilitas makro tetap terjaga dan tidak mengganggu pemulihan kegiatan ekonomi sektor swasta. Prioritas diberikan untuk menyalurkan obligasi yang telah diterbitkan bagi keperluan restrukturisasi perbankan dan mengembangkan pasar obligasi untuk fasilitas pembiayaan kembali (refinancing) sebagian obligasi tersebut bila jatuh tempo. Dalam kaitan ini perlu diperkuat Unit Manajemen Utang (debt management unit), yang melakukan pengelolaan penerbitan obligasi pemerintah; serta (8) mengurangi tambahan beban pinjaman dalam negeri melalui penuntasan restrukturisasi perbankan dan utang swasta. Penuntasan restrukturisasi perbankan dan dunia usaha akan menekan biaya pemulihan ekonomi dan meningkatkan pengembalian aset (asset recovery). 3.3

Pengembangan Lembaga Keuangan

Pokok permasalahan yang dihadapi dalam sektor keuangan adalah sistem perbankan yang belum kukuh, ketergantungan yang tinggi pada sumber pembiayaan perbankan, serta belum meratanya alokasi kredit, baik antarpelaku usaha maupun antardaerah. Untuk menghadapi permasalahan tersebut, kebijakan yang ditempuh adalah mengurangi ketergantungan pada pembiayaan dari perbankan serta meningkatkan kesehatan lembaga keuangan, akses permodalan pada usaha kecil dan menengah, dan pembiayaan kegiatan ekonomi di daerah.

IV - 21

3.3.1

Program Pengembangan Lembaga Keuangan

Tujuan dari program ini adalah mendorong terbentuknya lembaga keuangan yang sehat dan kukuh. Sasaran yang ingin dicapai dengan Program Pengembangan Lembaga Keuangan adalah terjaganya tingkat kesehatan perbankan, meningkatnya jumlah dan jenis pelayanan lembaga keuangan bukan bank, serta semakin meratanya penyaluran dana. Kegiatan pokok yang dilakukan adalah (1) membangun lembaga pendukung sektor keuangan yang sehat. Upaya restrukturisasi perbankan yang sedang dilaksanakan perlu dipelihara hasilnya dengan membangun lembaga pendukung sektor keuangan. Untuk menjaga keamanan dana masyarakat di perbankan, maka program penjaminan akan dilanjutkan dengan pembentukan lembaga penjamin simpanan. Pengawasan perbankan dan lembaga keuangan lainnya akan semakin disempurnakan dengan memperkuat tata cara pengawasan untuk secara bertahap menuju standar internasional; (2) meningkatkan kemampuan lembaga keuangan bukan bank. Guna mendorong laju perkembangan lembaga keuangan bukan bank, seperti asuransi, dana pensiun, pasar modal, dan modal ventura, maka akan diupayakan adanya iklim usaha dan regulasi yang kondusif. Selain itu pengembangan sumber daya manusia dan sertifikasi keahlian di bidang jasa keuangan akan menjadi perhatian dalam rangka menghadapi globalisasi; (3) meningkatkan akses permodalan pada usaha kecil dan menengah (UKM). Upaya ini ditempuh dengan mendorong perkembangan lembaga keuangan/pembiayaan yang mandiri dan mengakar di masyarakat. Langkah pokoknya adalah dengan menghilangkan segala bentuk hambatan dan meningkatkan dukungan namun tetap dalam prinsip-prinsip pasar. Secara lebih rinci, pembahasan mengenai UKM disampaikan dalam pembahasan subbab Mengembangkan Usaha Skala Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi; (4) dalam hal kesenjangan antara dana yang dihimpun dengan dana yang disalurkan di suatu daerah, kebijakan keuangan diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik sebagai penabung/pemilik modal maupun sebagai pengguna modal. Kebijakan yang menghambat arus dana dapat meningkatkan biaya transaksi, yang pada gilirannya menurunkan pendapatan pemilik modal dan meningkatkan biaya pengguna modal. Untuk itu yang diperlukan adalah lembaga keuangan yang sehat dan efisien, yang langkah-langkahnya telah diuraikan di atas. Upaya tersebut sejalan dengan langkah untuk mewujudkan otonomi daerah secara nyata dan pemberdayaan masyarakat, yang akan mendorong laju perekonomian daerah sehingga akan lebih menyeimbangkan antara penghimpunan dan penyaluran dana di daerah. 3.4

Percepatan Restrukturisasi Perbankan dan Dunia Usaha

Pemulihan sistem perbankan bersama-sama dengan penyelesaian utang perusahaan terkait satu dengan lainnya dan sangat penting untuk menggerakkan kembali perekonomian. Pemulihan sistem perbankan akan terhambat bila penyelesaian utang swasta berjalan lambat, demikian pula sebaliknya. Penuntasan restrukturisasi perbankan diperlukan agar sumber pembiayaan kegiatan ekonomi dapat segera dipulihkan. Kredit yang disalurkan kepada dunia usaha hingga kini masih sangat terbatas. Sementara itu, upaya mempercepat restrukturisasi perusahaan mempunyai tiga keuntungan sekaligus, yaitu menggerakkan sektor riil, menggerakkan aliran kredit dari perbankan, sehingga tercipta sinergi antara perbankan dan perusahaan yang saling menguntungkan dan percepatan restrukturisasi utang perusahaan tersebut, khususnya yang melalui BPPN, akan meningkatkan jumlah dana pemerintah yang dapat diselamatkan. Pokok permasalahan yang dihadapi adalah lambannya restrukturisasi perbankan yang terutama disebabkan oleh lambannya penyelesaian restrukturisasi utang perusahaan. Restrukturisasi utang perusahaan tidak mudah karena melibatkan ratusan perusahaan dalam negeri dan

IV - 22

kreditor di banyak negara. Untuk mengatasi masalah tersebut dilaksanakan Program Restrukturisasi Perbankan dan Program Penyelesaian dan Pemantauan Utang Swasta. 3.4.1

Program Restrukturisasi Perbankan

Program ini bertujuan menyehatkan perbankan. Sasaran yang ingin dicapai adalah terlaksananya restrukturisasi sektor perbankan dan restrukturisasi utang perusahaan secara efektif. Kegiatan pokok yang dilakukan adalah (1) menuntaskan pelaksanaan program rekapitalisasi perbankan yang dibiayai oleh pemerintah pada tahun 2000 serta melakukan pengawasan dan pembinaan secara profesional terhadap bank-bank yang direkapitalisasi. Untuk menghindari terjadinya perilaku yang tercela (moral hazard) dari pengelola bank, rekapitalisasi dengan dana pemerintah pada suatu bank dilakukan hanya satu kali; (2) mendorong terbentuknya struktur perbankan yang sehat dan memiliki daya saing melalui proses merger dan akuisisi, adanya kepastian dalam pengaturan permodalan bank yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat, dan pengaturan keberadaan bank asing yang melindungi kepentingan bangsa dan negara; (3) mempercepat program restrukturisasi perbankan melalui langkah-langkah penegakan hukum terhadap debitor dan pemilik bank yang harus memenuhi kewajibannya. Setiap pemilik bank dan pelaku ekonomi yang melanggar hukum harus diselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku. Langkah ini juga dimaksudkan untuk menghindari moral hazard dan sekaligus untuk memenuhi rasa keadilan dengan menunjukkan bahwa rekapitalisasi dimaksudkan untuk menyelamatkan dana masyarakat dan bukan pemilik bank atau debitor yang telah bertindak tidak hati-hati. Manfaat yang lain adalah mengurangi beban anggaran negara; (4) divestasi aset yang berada di bawah pengawasan pemerintah akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan memaksimalkan nilai penjualan aset tersebut, dan dilakukan secara terbuka dengan mengutamakan kepentingan nasional. Langkah ini akan meringankan beban keuangan negara; (5) biaya restrukturisasi perbankan akan ditentukan setiap tahun melalui mekanisme pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). Proyeksi biaya restrukturisasi tersebut, yang dicantumkan dalam kerangka makro (bagian D, tabel 4), bersifat indikatif dan tidak mengikat; (6) terhadap restrukturisasi perbankan, maka Keuangan Negara harus dikelola secara hati-hati dengan cara menurunkan hutang luar negeri dari tahun ke tahun dengan tetap mengupayakan surplus pada perkiraan Neraca Pembayaran; (7) terhadap resiko rencana penerimaan pajak sebesar 16 persen PDB dan kewajiban pemerintah dalam membayar obligasi yang jatuh tempo maka BPPN harus mampu meningkatkan kinerjanya dengan recovery rate yang diupayakan semaksimal mungkin mencapai 70 persen sampai dengan tahun 2004. 3.4.2

Program Penyelesaian dan Pemantauan Utang Perusahaan

Program ini bertujuan untuk mengembalikan kredibilitas perusahaan swasta terhadap kreditor, investor dan konsumen di dalam dan luar negeri, serta mengurangi potensi dan risiko sistemik utang swasta yang tidak terkendali. Sasaran program ini adalah tercapainya penyelesaian masalah utang swasta secara cepat melalui proses restrukturisasi perusahaanperusahaan; tercapainya pemulihan aset Pemerintah (asset recovery) di BPPN yang diupayakan semaksimal mungkin mencapai 70 persen sampai dengan tahun 2004; serta terciptanya sistem pelaporan utang swasta yang handal. Kegiatan pokok yang dilakukan dalam rangka mempercepat restrukturisasi utang perusahaan swasta adalah (1) menghindarkan upaya untuk mengambil alih beban utang perusahaan swasta dalam rangka meminimumkan biaya pemulihan ekonomi dan mencegah perilaku tercela (moral hazard) dari perusahaan; (2) melaksanakan restrukturisasi utang secara transparan dan tegas, berdasarkan mekanisme pasar dan nondiskriminatif. Restrukturisasi utang terutama dilaksanakan kepada perusahaan-perusahaan yang memiliki prospek baik di masa

IV - 23

datang; (3) memperkuat kelembagaan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dan Prakarsa Jakarta termasuk mekanisme pengawasannya dalam rangka mengoptimalkan kinerja Prakarsa Jakarta dan BPPN; (4) mengembangkan mekanisme insentif dan penalti yang tegas, transparan dan bertanggung-gugat. Debitor-debitor yang melanggar hukum harus diproses secara hukum dan proses penyelesaian utangnya tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bagi debitor yang kooperatif dapat diberikan insentif, sedangkan debitor yang tidak kooperatif ditetapkan penalti/sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku; (5) khusus terkait dengan penyelesaian MSAA (Master Settlement and Acquisition Agreement), langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut: pertama, bagi debitor yang belum menandatangani dan akan menandatangani MSAA perlu dikembangkan mekanisme insentif; kedua, bagi debitor yang tidak menandatangani MSAA ataupun yang sudah menandatangani tetapi tidak dapat memenuhi perjanjian tersebut (cidera-janji) dapat dilakukan penyempurnaan terhadap MSAA dan/atau dikenakan penalti; dan ketiga, bagi debitor yang telah menandatangani dan telah memenuhi MSAA perlu diberikan jaminan kepastian hukum; (6) mengupayakan terciptanya proses kepailitan yang berjalan dengan cepat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memenuhi prinsip keadilan, terutama dengan memperkuat dan memperbaiki fungsi peradilan niaga; (7) menggunakan jasa lembaga lainnya (outsourcing), misalnya perbankan nasional untuk menangani pinjaman-pinjaman yang nilainya kecil, namun jumlahnya sangat banyak. Dengan demikian BPPN dapat secara efektif memusatkan perhatiannya pada penyelesaian debitor-debitor besar dan perusahaan-perusahaan kecil dan menengah; serta (8) mempercepat restrukturisasi utang usaha kecil dan menengah (UKM) melalui pemberian insentif yang memadai. Karena keterbatasan UKM, diberikan asistensi untuk penyiapan restrukturisasi utang, negosiasi dan juga pelaksanaan rencana restrukturisasi yang telah disetujui. Selanjutnya, upaya untuk mencegah terulangnya krisis harus mendapat perhatian mengingat dampak negatifnya yang luas dan dalam. Untuk itu kegiatan pokok yang dilakukan adalah (1) memperbaiki struktur dan kualitas pasar modal serta lembaga pembiayaan lainnya, antara lain untuk mengurangi ketergantungan yang cukup besar terhadap sumber dana luar negeri. Dunia usaha nasional perlu memperoleh akses yang lebih baik dalam pembiayaan rupiah, baik melalui mekanisme obligasi maupun saham; (2) meningkatkan pemantauan dan pengendalian utang swasta untuk dapat mengetahui setiap saat jumlah utang luar negeri, persyaratan dan jangka waktu serta pemanfaatannya. Selain itu dilakukan peningkatan koordinasi antar instansi yang melakukan pemantauan. Selanjutnya perlu disusun RUU Pinjaman Luar Negeri, yang juga meliputi pinjaman luar negeri swasta; serta (3) mengendalikan pinjaman luar negeri sektor swasta yang terkait, langsung ataupun tidak langsung, dengan jaminan pemerintah, baik pusat maupun daerah, dengan menetapkan plafon pinjaman. 3.5

Pelaksanaan Desentralisasi Ekonomi

Desentralisasi ekonomi membuka peluang peningkatan kesejahteraan rakyat secara lebih merata. Tantangan yang dihadapi adalah mewujudkan keseimbangan antara kewenangan yang dimiliki oleh setiap daerah dengan sumber pembiayaannya, yang searah pula dengan kebijakan untuk menyehatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Tantangan lainnya yang juga sangat penting adalah mendorong kegiatan ekonomi daerah, termasuk melalui peningkatan kerjasama investasi antara wilayah dan antarkawasan. Untuk mendukung pelaksanaan desentralisasi fiskal telah disusun program pembangunan nasional yaitu Program Implementasi Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Sedang upaya untuk meningkatkan kegiatan ekonomi daerah dilaksanakan antara lain melalui Program Penguatan Institusi Pasar, Program Peningkatan Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri, Program Pengembangan Ekspor, kebijakan pengembangan IV - 24

klaster industri yang dibahas secara rinci pada Program Penataan dan Penguatan Basis Produksi dan Distribusi serta program-program yang terkait dengan pembangunan di sektor pertanian dalam rangka meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani dan program-program dalam rangka Mengembangkan Usaha Skala Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi serta programprogram dalam rangka pembangunan sarana dan prasarana. 3.5.1

Program Implementasi Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah

Program ini bertujuan mendorong pelaksanaan desentralisasi keuangan yang memungkinkan daerah dapat melaksanakan wewenangnya dengan tetap menjamin kestabilan ekonomi makro. Sasarannya adalah terwujudnya anggaran pemerintah daerah yang dapat menunjang tugas-tugas desentralisasinya, khususnya yang berkaitan dengan penyediaan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat, yang searah dengan upaya menurunkan defisit APBN. Kegiatan pokok yang dilakukan adalah (1) menyelesaikan penjabaran undang-undang yang terkait dengan desentralisasi ekonomi, di antaranya adalah: (a) ketentuan tentang peralihan personil, aset, dan pembiayaan, (b) ketentuan tentang pinjaman daerah, (c) ketentuan tentang akuntabilitas pemerintah daerah dan manajemen keuangan yang mengatur proses anggaran, dan (d) menyeragamkan sistem akuntansi daerah untuk menunjang pelaksanaan audit keuangan pemerintah daerah; (2) dalam rangka memperkecil resiko ekonomi makro dari pelaksanaan desentralisasi keuangan, maka akan ditempuh langkah-langkah seperti: (a) penyediaan dana kontijensi, (b) menyusun peraturan khusus yang mengatur pinjaman daerah dari perbankan, dan (c) menyusun ketentuan yang memastikan bahwa peralihan pembiayaan kepada daerah akan bertahap sejalan dengan peralihan fungsi; dan (3) mendorong kegiatan koordinasi antarlembaga yang terkait dengan pelaksanaan desentralisasi ekonomi, seperti kegiatan kelompok kerja yang berada pada Sekretariat Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah. 4.

Memacu Peningkatan Daya Saing

Salah satu upaya kunci di dalam menanggulangi krisis dan memperkuat landasan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan adalah peningkatan daya saing global perekonomian nasional secara keseluruhan. Dalam kaitan itu, upaya yang dilakukan meliputi kerangka penyelesaian masalah yang berdimensi jangka pendek dan jangka menengah. Dalam jangka pendek, upaya difokuskan pada kegiatan-kegiatan untuk mendukung bergeraknya roda perekonomian dalam negeri, termasuk dalam mendorong pemanfaatan kapasitas yang menganggur. Sedangkan untuk jangka menengah, upaya difokuskan pada penguatan struktur perekonomian yang kompetitif dan berorientasi global, sebagaimana diamanatkan oleh GBHN 1999-2004. Untuk itu, dalam rangka memacu peningkatan daya saing global dirumuskan lima strategi utama sebagai berikut (1) pengembangan ekspor; (2) pengembangan industri berkeunggulan kompetitif; (3) penguatan institusi pasar; (4) pengembangan pariwisata; dan (5) peningkatan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi. 4.1

Pengembangan Ekspor

Pengembangan ekspor, terutama ekspor nonmigas, baik barang maupun jasa, pada dasarnya merupakan andalan dalam jangka pendek bagi pemulihan ekonomi dan jangka menengah untuk terus meningkatan perekonomian nasional sekaligus cadangan devisa. Ekspor yang terus meningkat juga merupakan indikator penting dari meningkatnya daya saing. Dengan anjloknya rupiah akibat krisis saat ini, peluang ekspor sesungguhnya terbuka lebar karena pada

IV - 25

dasarnya daya saing produk-produk ekspor Indonesia meningkat pesat. Namun demikian, peluang tersebut tampaknya belum dimanfaatkan secara optimal. Hal ini terutama disebabkan oleh menurunnya permintaan karena kekhawatiran importir luar negeri terhadap kelangsungan sediaan (supply) produk ekspor Indonesia, dan keterbatasan kredit untuk modal kerja serta pembiayaan perdagangan ekspor dan impor. Akibat krisis ekonomi dan ambruknya sektor perbankan, permasalahan pemanfaatan dari utilisasi kapasitas pabrik-pabrik pelaku ekspor yang baru mencapai sekitar 60 persen perlu mendapat perhatian khusus. Selain itu, upaya pengembangan ekspor juga mengalami kendala administrasif dan prosedural yang mengakibatkan ekonomi biaya tinggi sebagai akibat dari lamanya penyelesaian dokumen kepabeanan untuk transaksi ekspor-impor, tidak efisiennya penanganan pelabuhan untuk ekspor-impor, serta masih berjangkitnya berbagai pungutan tidak resmi. Untuk mengatasi permasalahan di atas, maka dikembangkan Program Pengembangan Ekspor. Pada dasarnya program tersebut diarahkan untuk (1) meningkatkan pelayanan kepada dunia usaha dan masyarakat luas untuk lebih mampu memasuki sistem ekonomi global; (2) mengembangkan bentuk-bentuk fasilitasi dan institusi pengembangan ekspor nasional yang responsif dan efektif bagi seluruh elemen pelaku usaha, khususnya untuk pelaku usaha kecil dan menengah (UKM); dan (3) meningkatkan peranserta dan pelembagaan pelaku usaha dalam meningkatkan dan mempertahankan peranserta ekonomi di tingkat global. 4.1.1

Program Pengembangan Ekspor

Tujuan dari program ini adalah mendukung upaya peningkatan daya saing global produk Indonesia serta meningkatkan peranan ekspor dalam memacu pertumbuhan ekonomi. Dalam jangka pendek, sasaran bagi program ini adalah menurunnya hambatan prosedural dan permasalahan likuiditas dan memperluas pasar ekspor dalam rangka mendorong ekspor. Kegiatan pokok yang dilakukan adalah (1) peningkatan utilisasi kapasitas terpasang produksi antara lain melalui perluasan pasar luar negeri non-kuota (seperti pasar negara-negara berkembang di kawasan Asia, Afrika, Timur Tengah, dan sebagainya); dan (2) penyederhanaan prosedur kepabeanan dan berbagai bentuk fasilitasi ekspor-impor yang ada untuk mengefektifkan aliran kredit modal kerja dari perbankan. Untuk jangka menengah-panjang, sasaran dari program ini adalah meningkatnya kualitas prasarana dan sarana pengembangan ekspor untuk mendukung kegiatan produksi dan distribusi dalam negeri ke sistem perdagangan bebas internasional. Untuk mencapai sasaran tersebut, kegiatan pokok yang dilakukan adalah (1) peningkatan frekuensi dan optimalisasi upaya diplomasi perdagangan baik bilateral maupun multilateral; (2) penataan kelembagaan dan sistem fasilitasi perdagangan internasional; (3) penataan sistem informasi perdagangan internasional dan peningkatan kualitas penyebaran informasi hasil kerjasama/komitmen perdagangan internasional; (4) peningkatan kehandalan sistem penetrasi pasar luar negeri; (5) peningkatan peranserta dunia usaha alam penetrasi pasar luar negeri; (6) peningkatan akses informasi serta sistem fasilitasi perdagangan internasional kepada pelaku usaha skala kecil dan menengah; dan (7) mengurangi secara bertahap hambatan-hambatan dalam perdagangan luar negeri sesuai dengan komitmen internasional dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional, termasuk perlindungan tarif. 4.2

Pengembangan Industri Berkeunggulan Kompetitif

Industri yang diharapkan sebagai penggerak (prime-mover) pembangunan ekonomi pelaksanaannya ternyata belum memperlihatkan kinerjanya di dalam struktur perekonomian nasional. Hal ini ditandai kurang adanya pola keterkaitan yang kuat antar kegiatan baik di dalam

IV - 26

sektor industri sendiri maupun antara sektor industri dengan seluruh jaringan sektor produksi dan distribusi untuk bisa secara responsif menjawab tantangan persaingan yang makin ketat. Salah satu penyebab utamanya adalah kurangnya sinergi kebijakan yang mendorong kegiatan produksi terjadi secara sistematis. Misalnya, kegiatan pertanian yang semula diharapkan mendukung sinergi kegiatan produksi dalam menyediakan bahan baku utama industri pengolahan ternyata terjebak pada pemenuhan kebutuhan bahan pangan dalam negeri. Akibatnya muncul beberapa industri pengolahan “andalan” yang bukan berbasis pada pertanian, yang pada gilirannya menyebabkan ketergantungan yang tinggi pada bahan baku impor. Demikian pula dalam penyediaan tenaga kerja berkualitas yang terampil dan terlatih, kurikulum pendidikan nasional kurang memperhatikan kurikulum pendidikan kejuruan agar mampu menjembatani proses alih teknologi dalam kegiatan industri. Sementara itu, sebaran pembangunan prasarana dan lokasi industri cenderung terkonsentrasi di kawasan barat Indonesia terutama pulau Jawa sehingga kurang mendukung diversifikasi industrialisasi secara umum. Dalam kaitan itu, GBHN 1999-2004 mengamanatkan agar dikembangkan kebijakan industri, perdagangan dan investasi untuk meningkatkan daya saing global melalui keunggulan kompetitif terutama berbasis keunggulan komparatif sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan menghapus segala bentuk hambatan dan perlakuan diskriminatif. Selain itu, sebagai tulang punggung perekonomian rakyat, maka pengembangan industri yang berskala kecil dan menengah berbasis sumber daya lokal lebih ditingkatkan. Pengembangan industri yang berkeunggulan kompetitif ini sangat penting untuk menghadapi persaingan ketat, baik di pasar dalam negeri maupun pasar ekspor dalam era globalisasi dan liberalisasi perdagangan dunia. Indonesia telah menyepakati berbagai perjanjian internasional tentang perdagangan bebas antara lain dalam lingkup ASEAN Free Trade Area (AFTA), Asia Pacific Economic Cooperation (APEC), dan World Trade Organization (WTO). Berkaitan dengan upaya memperkuat daya saing produk dalam negeri di pasar internasional, maka perlu ditingkatkan jaminan mutu dan layanan produk dalam negeri melalui kemampuan penguasaan teknologi, efisiensi melalui peningkatan produktivitas, serta pengembangan jaringan usaha terkait guna mendukung proses ke arah spesialisasi kegiatan. Dalam uraian ini pengembangan industri tidak diartikan hanya untuk pengembangan kelompok industri pengolahan, tetapi mencakup pengembangan seluruh mata rantai kegiatan produksi dan distribusi, mulai dari sektor penyedia bahan baku, pengolahan, hingga sektor jasa (primer, sekunder dan tersier) untuk mewujudkan struktur produksi dan distribusi yang kukuh dan berkelanjutan. Untuk itu seluruh basis produksi dan distribusi perlu ditata kembali secara terpadu dan dikembangkan secara sinergis dengan memanfaatkan secara optimal keunggulan komparatif. Dalam rangka mengkonsolidasikan pembangunan sektor-sektor primer, sekunder, dan tersier, termasuk keseimbangan persebaran pembangunannya ditempuh pendekatan klaster industri. Melalui pendekatan ini diharapkan pola keterkaitan antar kegiatan baik di dalam sektor industri sendiri (keterkaitan horisontal) maupun antara sektor industri dengan seluruh jaringan produksi dan distribusi terkait (keterkaitan vertikal) akan dapat secara responsif menjawab tantangan persaingan global yang semakin ketat. Dipilihnya pendekatan klaster industri didorong oleh pemikiran bahwa berbagai kebijakan yang lalu bersifat parsial dan memberi preferensi lebih pada kegiatan industri tertentu yang cenderung kurang memperhatikan keterkaitan horisontal maupun vertikal, sehingga menimbulkan ekonomi biaya tinggi dan pada gilirannya justru melemahkan daya saing nasional.

IV - 27

Pengembangan klaster industri membutuhkan rumusan strategi nasional industrialisasi yang perumusannya melibatkan unsur pemerintah, termasuk pemerintah daerah, bersama seluruh pelaku usaha. Strategi nasional tersebut memuat arahan pengembangan masing-masing klaster industri yang secara khusus mempertimbangkan potensi sumber daya lokal. Melalui pendekatan ini, daerah (pemerintah daerah beserta pelaku usaha terkait) memiliki peluang lebih besar di dalam menciptakan lingkungan bisnis lokal yang kondusif. Pada hakekatnya, klaster industri merupakan bentukan organisasi industrial yang paling sesuai guna menjawab tantangan globalisasi, tuntutan desentralisasi, dan sekaligus mendorong terbentuknya jaringan kegiatan produksi dan distribusi serta pengembangan PKMK untuk meningkatkan keunggulan kompetitifnya. Program-program pengembangan industri berkeunggulan kompetitif adalah sebagai berikut. 4.2.1

Program Penataan dan Penguatan Basis Produksi dan Distribusi

Program ini bertujuan untuk membangun struktur industri dalam negeri yang kukuh dan berdaya saing global, didukung oleh seluruh basis kegiatan produksi dan distribusi. Dalam rangka mewujudkannya, proses restrukturisasi kegiatan produksi dan distribusi diarahkan untuk (1) meningkatkan produktivitas dan tumbuhnya spesialisasi usaha; (2) meningkatkan kemampuan daya saing serta keterkaitan usaha antara kegiatan produksi dan distribusi untuk mendukung penguatan daya saing dan struktur industri dalam negeri; (3) memperluas basis kegiatan produksi dan distribusi yang berdaya saing ke wilayah-wilayah potensial; (4) mempertajam sasaran pengembangan usaha sesuai potensi sumber daya lokal dan dayadukung lingkungan serta keterbatasan kemampuan pengelolaan; dan (5) mendorong percepatan pemerataan pendapatan masyarakat. Seiring dengan itu, pembangunan industri perlu melaksanakan restrukturisasi dalam dua konteks. Pertama, restrukturisasi dunia usaha, khususnya industri, dengan mendorong usaha besar untuk melaksanakan perampingan yang dibarengi dengan upaya pemberdayaan UKMK dalam membangun daya saing nasional. Hal ini dimaksudkan agar usaha besar mempunyai bidang usaha yang terfokus dan agar UKMK lebih tanggap, lentur, dan mudah menyesuaikan diri terhadap perubahan teknologi dan pasar. Kedua, restrukturisasi dari aspek peningkatan nilai tambah dan produktivitas yang bersumber dari (1) pergeseran penggunaan bahan baku impor kepada bahan baku lokal, terutama di sistem agribisnis/agroindustri sebagai transformasi struktur ekonomi dari pertanian menuju industri yang bertumpu pada agribisnis/agroindustri; (2) peningkatan tenaga kerja nir-terampil kepada tenaga kerja padat keterampilan; (3) perubahan ke arah pembentukan dan penguatan sikap/jiwa, etos kerja, dan budaya industri; serta (4) perlunya perubahan yang mendukung kepada peningkatan kapasitas, kapabilitas, efisiensi, dan efektivitas dari bekerjanya sistem, jaringan, dan kelembagaan ekonomi. Sasaran program ini adalah (1) terwujudnya proses industrialisasi yang mantap dengan dasar sistem keterkaitan yang terintegrasi antara kegiatan industri dengan kegiatan-kegiatan produksi lain terkait dan distribusi; (2) makin kukuhnya upaya pengembangan klaster industri yang kompetitif berbasis sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya potensial lainnya, termasuk keragaman budaya; dan (3) makin tingginya keragaman basis produksi dan distribusi yang berdaya saing global.

IV - 28

Untuk mencapai sasaran tersebut, kegiatan pokok yang dilakukan adalah (1) pengkajian basis daya saing sektor industri dan keterkaitannya dengan sektor-sektor produksi lain dan distribusi; (2) perumusan strategi peningkatan daya saing global dengan prioritas pada klaster industri berbasis sumber daya alam terutama industri pertanian (dalam arti luas) termasuk industri kelautan, klaster industri berbasis tenaga kerja terampil dan terlatih, dan klaster industri berbasis padat modal; (3) pengorganisasian keterkaitan usaha produksi dan distribusi dengan pola pendekatan klaster industri; (4) penguatan unsur-unsur pokok pendukung penguatan daya saing global kegiatan produksi dan distribusi di beberapa wilayah potensial termasuk kawasan Timur Indonesia; (5) pengembangan dan penerapan standardisasi produk barang dan jasa sesuai kebutuhan regional/global; (6) peningkatan kualitas produk dan produktivitas usaha; dan (7) peningkatan kemampuan penguasaan teknologi proses, teknologi produksi, teknologi rancang bangun dan perekayasaan industri sesuai kebutuhan. Khusus untuk mendukung pengembangan klaster industri pertanian dalam arti luas, maka dibutuhkan penguatan jaringan agribisnis dan agroindustri. Untuk itu, komponen pokok yang perlu dikembangkan adalah modernisasi pertanian. Peningkatan kualitas produk pertanian baik dalam jumlah, keragaman, maupun kontinuitasnya, dan pemberdayaan pelaku pertanian menjadi sangat penting. 4.2.2

Program Penguatan Pranata Iklim Kompetitif dan Non-diskriminatif

Tujuan program ini adalah untuk mendorong penataan perangkat hukum dan instrumen kebijakan yang lebih adil sesuai tuntutan pasar yang memungkinkan dunia usaha dan masyarakat luas berperanserta aktif dalam mewujudkan pengembangan industri berdasarkan keunggulan kompetitif. Guna mengantisipasi tantangan di masa mendatang, program ini diarahkan untuk (1) meningkatkan kepastian hukum bagi pengembangan usaha-usaha komersial; (2) memperluas wahana bagi peningkatan kapasitas dan kesempatan berusaha; (3) meningkatkan minat usaha sekaligus menumbuh-kembangkan prakarsa dan kesadaran pelaku usaha terhadap peningkatan mutu dan standarisasi produk barang dan jasa yang berdaya saing global; dan (4) meningkatkan efisiensi nasional sesuai dengan semangat perluasan otonomi daerah dan desentralisasi. Sasaran programnya adalah (1) terwujudnya kepastian hukum di dalam pengembangan usaha produksi dan distribusi; (2) terciptanya penguatan iklim kompetisi dalam negeri; (3) makin efektifnya pengembangan layanan publik dan fasilitasi pemerintah dalam rangka pengembangan, pemanfaatan, dan akses pada usaha produksi dan distribusi; dan (4) terbangunnya komitmen nasional yang kuat dan konsisten dari para pelaku ekonomi baik pemerintah maupun swasta. Untuk mencapai sasaran tersebut, kegiatan pokok yang dilakukan adalah (1) pemantapan kerangka hukum berkenaan dengan penyelenggaraan usaha komersial, termasuk tertib usaha, jaminan kepastian usaha termasuk keamanan berusaha, dan persaingan usaha yang sehat; (2) penyederhanaan dan desentralisasi prosedur penyelenggaraan usaha produksi dan distribusi; (3) peningkatan peran dunia usaha dalam penyelenggaraan produksi dan distribusi komoditas strategis; (4) pelembagaan peranserta pelaku usaha dalam proses perumusan kebijakan pengembangan usaha; (5) penyediaan infrastruktur ekonomi yang responsif terhadap potensi dan kebutuhan peningkatan usaha; (6) penguatan sistem dan lembaga perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual; (7) penataan sistem dan penguatan kelembagaan standarisasi melalui penerapan sistem akreditasi dan sertifikasi kualitas mutu barang dan/atau jasa; (8) revitalisasi lembaga-lembaga penelitian dan pengembangan teknologi terapan di tingkat nasional dan daerah; (9) pengurangan tarif impor dan hambatan non-tarif sesuai dengan kepentingan nasional

IV - 29

dan komitmen internasional; dan (10) peningkatan fasilitasi investasi, ekspor, perpajakan, dan efektivitas pemanfaatannya khususnya bagi usaha kecil-menengah. 4.3

Penguatan Institusi Pasar

Pasar dalam kaitan ini diuraikan sebagai suatu entitas kelembagaan ekonomi yang merupakan interaksi ekonomi di antara para pelaku pasar, institusi pasar, dan perangkat peraturan yang bekerja dalam suatu mekanisme pasar. Mekanisme pasar yang berkeadilan ditandai oleh peranserta penuh dari seluruh rakyat dan adanya kesempatan yang sama dalam mengakses sumber-sumber ekonomi. Kedua prinsip tersebut diharapkan dapat bermuara pada alokasi sumber daya yang efisien, transparan, dan hubungan yang saling menguntungkan di antara pelaku usaha. Untuk itu diperlukan kepastian hukum yang menjamin kepastian usaha, agar pelaku usaha yang sudah maju dapat berperan lebih baik tanpa menimbulkan pemusatan kekuatan ekonomi pada beberapa pihak saja sehingga merugikan kepentingan rakyat. Dalam mendukung bekerjanya mekanisme pasar yang berkeadilan dibutuhkan mekanisme pasar yang fleksibel dan terkendali agar mampu mengantisipasi terjadinya ketidaksempurnaan dan inefisiensi kinerja institusi pasar. Dalam kurun waktu 30 tahun terakhir pelaksanaan pembangunan nasional, perhatian pada institusi pasar kurang memadai yang mengakibatkan pasar tidak berjalan dengan sempurna. Ketidaksempurnaan pasar secara umum ditandai oleh kesenjangan kemampuan dan kesempatan di antara para pelaku pasar dan pemusatan kekuatan ekonomi pada sekelompok pihak dan dalam penguasaan faktor produksi dan mata rantai usaha yang terjadi baik melalui integrasi vertikal maupun horisontal. 4.3.1

Program Penguatan Institusi Pasar

Program ini bertujuan untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi kegiatan usaha yang kompetitif sehingga meningkatkan daya saing nasional berbasis efisiensi. Sasaran dari program ini adalah memperkuat kelembagaan yang mampu mendorong berlangsungnya mekanisme pasar yang berkeadilan, mengurangi berbagai hambatan usaha, dan memberikan perlindungan terhadap konsumen. Kegiatan pokok yang dilakukan adalah (1) penguatan lembaga independen pengawas persaingan usaha, lembaga independen perlindungan konsumen di tingkat nasional dan daerah, dan independensi lembaga peradilan dalam rangka implementasi UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen; (2) penguatan lembaga pengawas komoditas berjangka; (3) pengembangan jaringan dan kelembagaan informasi pasar barang dan jasa di tingkat nasional dan daerah; (4) penegakkan peraturan perundangundangan agar terjamin adanya kepastian berusaha dan tersedianya sistem peringatan dini untuk mengurangi terjadinya distorsi pasar; (5) rasionalisasi kebijakan yang telah ada maupun yang diperlukan guna meningkatkan dayaakses masyarakat pada informasi permintaan dan penawaran barang dan jasa, sumber bahan baku dan bahan penolong, teknologi, serta simpul-simpul distribusi secara sama bagi pelaku usaha; (6) pembangunan secara bertahap jaringan informasi pasar barang dan jasa dalam rangka menyediakan dan memperluas akses masyarakat terhadap kebutuhan barang dan jasa; serta (7) pengurangan hambatan-hambatan perdagangan dalam negeri, dalam pembelian, penjualan, dan lalu lintas perdagangan barang dan jasa, untuk melancarkan perdagangan lintas batas provinsi dan kabupaten/kota. Upaya daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah perlu didukung, namun tidak dengan menetapkan berbagai pungutan yang dapat menghambat perdagangan bebas antardaerah tersebut. Perdagangan bebas antardaerah akan meningkatkan kegiatan ekonomi

IV - 30

daerah baik secara langsung maupun tidak langsung, yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan asli daerah. 4.4

Pengembangan Pariwisata

Sejalan dengan amanat GBHN 1999-2004, pengembangan pariwisata mencakup dua dimensi yaitu ekonomi dan sosial-budaya. Dari dimensi ekonomi, pengembangan pariwisata merupakan bagian dari upaya peningkatan daya saing dan sekaligus meningkatkan devisa. Saat ini jumlah wisatawan mancanegara menurun terutama disebabkan oleh situasi politik dan keamanan dalam negeri. Oleh karena itu, dalam jangka pendek pengembangan pariwisata diprioritaskan pada upaya pemulihan citra pariwisata Indonesia sebagai daerah wisata yang aman dan nyaman untuk dikunjungi. Sedangkan dalam jangka menengah adalah meletakkan landasan yang kukuh bagi pengembangan pariwisata nasional melalui pengembangan produk pariwisata dan pengembangan pemasaran pariwisata. Dalam kaitan ini, uraian lebih rinci program pengembangan pariwisata dari kedua dimensi tersebut di atas akan diuraikan pada Bab VIII Pembangunan Sosial dan Budaya, di bagian Kebudayaan, Kesenian, dan Pariwisata. 4.5

Peningkatan Kemampuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek)

Perubahan cepat sebagai dampak globalisasi menuntut bangsa Indonesia untuk semakin mempercepat kesejajaran dan kesetaraan dengan bangsa lain. Peran ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) yang lebih besar semakin dituntut untuk meningkatkan daya saing nasional. Dalam kaitan itu GBHN 1999-2004 mengamanatkan peningkatan penguasaan, pengembangan, dan pemanfaatan iptek termasuk teknologi bangsa sendiri dalam dunia usaha -termasuk usaha kecil, menengah, dan koperasi-- guna meningkatkan daya saing barang dan jasa yang berbasis sumber daya lokal. Selama ini pengembangan dan penerapan iptek masih belum dapat dimanfaatkan sepenuhnya dalam kegiatan ekonomi. Banyak kalangan dunia usaha yang masih belum merasakan manfaat dari berbagai penelitian dan pengembangan (litbang) yang telah dilakukan, dibanding besarnya investasi yang ditanamkan. Di sisi lain pasar yang semakin terbuka mendorong kompetisi yang semakin ketat di antara pelaku usaha. Dunia usaha memerlukan dukungan iptek yang memadai dan handal dalam menghadapi situasi tersebut. Dengan demikian, kualitas dan jenis layanan jasa teknologi harus semakin ditingkatkan, penyusunan kebijakan litbang harus semakin mempertimbangkan kebutuhan dan kapasitas penerimaan pengguna, serta pemanfaatan teknologi ramah lingkungan harus semakin diperluas. Di lain pihak, inovasi yang dikembangkan dunia usaha masih sangat terbatas disebabkan, antara lain keterbatasan dana, tingginya biaya inovasi, tingginya resiko pengembalian modal, dan iklim usaha yang tidak kondusif. Agar iptek semakin berperan dalam peningkatan daya saing nasional, dilaksanakan program-program yang terkait dengan penguasaan dan pemanfaatan iptek. Program yang terkait dengan penguasaan iptek di bahas di Bab VII Pembangunan Pendidikan. Sedangkan programprogram, yang terkait dengan peningkatan pemanfaatannya oleh dunia usaha adalah sebagai berikut. 4.5.1

Program Peningkatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) Dunia Usaha

Program ini bertujuan meningkatkan peranan dan pengembangan iptek dalam mendorong kegiatan dunia usaha dan memperjelas aturan main (rule of the game) antarpara

IV - 31

pelaku iptek, termasuk dunia usaha. Adapun sasaran dari program ini adalah (1) tersedianya berbagai peraturan yang bertujuan meningkatkan peranan iptek yang dapat dimanfaatkan oleh dunia usaha; (2) meningkatnya jumlah perusahaan yang mempunyai unit litbang; (3) meningkatnya kontribusi dunia usaha dalam pembiayaan litbang; dan (4) meningkatnya jumlah wirausaha sebagai hasil sebaran-pengaruh (spin off) dan jumlah wirausaha pengguna layanan teknologi, terutama usaha kecil, menengah dan koperasi dan/atau berbasis sumber daya lokal. Kegiatan pokok yang dilakukan adalah (1) meningkatkan jenis dan kualitas layanan jasa teknologi; (2) mengembangkan berbagai insentif legal, fiskal, dan finansial untuk mendukung peranan iptek di dan oleh dunia usaha; (3) meningkatkan dan menyempurnakan data statistik sebagai sumber informasi dalam perencanaan kegiatan operasional dunia usaha dan dalam pengembangan iptek. 4.5.2

Program Diseminasi Informasi Teknologi

Program ini ditujukan untuk meningkatkan lalu lintas iptek (knowledge trafficking/flows) guna mendorong interaksi antara penyedia informasi iptek dan pengguna. Sasaran yang hendak dicapai dari program diseminasi iptek adalah tersedianya bantuan informasi peluang dunia usaha dan peningkatan nilai tambah teknologi bagi industri di daerah berbasis lokal. Kegiatan pokok yang dilakukan adalah (1) menyediakan informasi peluang usaha, jaringan sistem informasi teknologi dan meningkatkan nilai tambah teknologi bagi berbagai industri sesuai dengan karakteristik sumber daya lokal dan struktur industri kecil, menengah, dan koperasi daerah; (2) menyediakan bantuan informasi teknologi sebagai pelengkap berbagai skim kredit usaha (terutama usaha kecil menengah); dan (3) meningkatkan jumlah kerjasama riset dengan dunia usaha.

5.

Meningkatkan Investasi

Dalam masa krisis saat ini, tingkat investasi menurun tajam dibandingkan dengan masa sebelum krisis. Penurunan investasi ini secara langsung berakibat pada rendahnya pertumbuhan ekonomi. Dari sisi lalu lintas modal, masih terjadi pelarian modal di mana arus modal keluar oleh swasta masih lebih besar dibandingkan arus modal swasta yang masuk. Penurunan tingkat investasi ini disebabkan oleh beberapa hal, terutama faktor keamanan dan stabilitas politik. Situasi keamanan yang masih belum membaik telah menghambat niat investor dalam dan luar negeri untuk segera menanamkan modalnya di Indonesia. Untuk itu, pemulihan keamanan dan ketertiban serta stabilitas politik menjadi prasyarat bagi meningkatnya kegiatan investasi. Pada tahap awal pemulihan, pertumbuhan ekonomi digerakkan oleh meningkatnya konsumsi masyarakat. Namun tingginya tingkat konsumsi ini tidak akan bertahan lama dan perlu digantikan perannya oleh investasi. Investasi yang menurun tajam sejak tahun 1997 telah mulai menunjukkan perubahan yang menggembirakan pada tahun 1999. Dalam tahun-tahun mendatang, pertumbuhan investasi akan terus didorong untuk menciptakan pemulihan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Prioritas investasi adalah investasi berdasarkan ekuitas (equity based investment), seperti penanaman modal asing dan investasi melalui pasar modal, dibanding investasi berlandaskan pinjaman. Selain itu prioritas investasi juga ditujukan bagi investasi-investasi pembangunan prasarana penunjang pertumbuhan ekonomi, baik di sektor transportasi, energi dan listrik, telekomunikasi, dan sebagainya.

IV - 32

5.1

Peningkatan Penanaman Modal Asing dan Negeri

Penanaman Modal Dalam

Berbagai upaya telah dilakukan untuk mendorong investasi baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri antara lain melalui penyederhanaan prosedur investasi, desentralisasi beberapa kewenangan penanaman modal, serta peninjauan daftar negatif investasi secara berkala. Meskipun demikian masih terdapat beberapa kelemahan yang perlu disempurnakan. Pertama, pemberian sistem insentif bagi kegiatan investasi masih kurang konsisten dan transparan. Kedua, masih rumitnya sistem perizinan usaha yang pada gilirannya akan menciptakan ekonomi biaya tinggi, khususnya bagi perusahaan kecil dan menengah. 5.1.1

Program Peningkatan Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri

Program ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah dan nilai investasi secara signifikan. Sasarannya adalah terciptanya sistem pelayanan investasi yang efisien dan efektif dan terciptanya kepastian iklim investasi yang kondusif. Dalam kaitan itu, kegiatan pokok yang dilakukan adalah (1) menyempurnakan perangkat hukum yang lebih kondusif terhadap peningkatan investasi antara lain deregulasi peraturan penanaman modal, termasuk penyempurnaan sistem insentif, desentralisasi kewenangan perizinan investasi, dan penyempurnaan Undang-Undang Penanaman Modal; (2) melakukan peninjauan daftar negatif investasi secara berkala sesuai dengan perkembangan keadaan; (3) menguatkan kelembagaan dan profesionalisme aparatnya baik di pusat maupun daerah agar menjamin pelayanan yang efisien kepada penanam modal, termasuk membentuk sistem pemantauan untuk mengidentifikasi praktik-praktik yang menghambat investasi dan meningkatkan kepekaan terhadap berbagai keluhan masyarakat; (4) meningkatkan promosi investasi di dalam dan di luar negeri; (5) meningkatkan aliansi strategis dengan berbagai mitra ekonomi secara saling menguntungkan; dan (6) meningkatkan negosiasi dan kerjasama ekonomi bilateral dan multilateral. Selain itu, langkah-langkah tersebut perlu didukung oleh langkah-langkah untuk meningkatkan kepercayaan investor luar negeri agar mau menanamkan modalnya di dalam negeri dan mengurangi ekonomi biaya tinggi termasuk mengurangi KKN untuk menarik investasi ke Indonesia. 5.2

Pengembangan Pasar Modal

Peran dan fungsi lembaga pasar modal sebagai wahana untuk menyediakan alternatif sumber modal yang murah masih belum optimal. Akibatnya pasar modal kurang diminati oleh para pelaku ekonomi sebagai sumber pembiayaan. Karena itu dalam rangka meningkatkan sumber dana investasi berdasarkan ekuitas masyarakat maka pengembangan pasar modal, melalui penguatan institusi pasar modal, menjadi prioritas. Selain berbagai alternatif sumber pembiayaan, pengembangan pasar modal juga ditujukan untuk melindungi masyarakat yang terlibat dalam kegiatan pasar modal. Untuk itu, kebijakan ini diarahkan guna menumbuhkan transparansi pelaksanaan pasar modal, dan membangun mekanisme pengawasan secara profesional yang bersifat independen. 5.2.1

Program Penataan Institusi Pasar Modal

Tujuan program ini adalah meningkatkan peran pasar modal dalam pembiayaan kegiatan investasi perusahaan, termasuk BUMN dan UKMK. Sasarannya adalah meningkatkan kinerja

IV - 33

institusi pasar modal sehingga mampu meningkatkan pasar modal sebagai salah satu alternatif sumber pendanaan dan melindungi masyarakat. Kegiatan pokok yang dilakukan adalah (1) pemantapan prosedur dan pelaksanaan pengawasan pasar modal secara independen dan penegakan kepastian hukum agar tercipta pasar modal yang wajar, teratur, dan efisien serta sesuai dengan standar internasional; (2) peningkatan kualitas sumber daya manusia pengawasan; (3) peningkatan kapasitas sistem informasi manajemen termasuk memperluas jangkauan penyebaran informasi pasar modal kepada masyarakat luas; (4) pengajuan RUU pasar modal untuk menyempurnakan UU No. 8 Tahun 1995; dan (5) peningkatan pelaksanaan good corporate governance dan sosialisasinya, termasuk mendorong tranparansi pelaku pasar modal. 5.3

Percepatan Restrukturisasi Perusahaan Negara

Kinerja dari banyak perusahaan negara dinilai belum memadai seperti tampak pada rendahnya laba yang diperoleh dibandingkan dengan modal yang ditanamkan. Bahkan pada pada tahun 1997 dan 1998, sebagian perusahaan negara tidak lagi dapat membayar utangnya atau tidak dapat memberikan keuntungan yang memadai. Belum optimalnya kinerja perusahaan negara selama ini berkaitan langsung dengan efisiensi, profesionalisme, serta transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dari perusahaan negara tersebut (corporate governance) yang mencakup badan-badan usaha milik negara (BUMN) dan badan-badan usaha milik daerah (BUMD) baik yang berbentuk perusahaan umum (Perum), perusahaan jawatan (Perjan), maupun perseroan terbatas (PT). Masalah internal yang dihadapi oleh perusahaan negara adalah sulitnya menyatukan peran dan fungsi. Di satu sisi, perusahaan negara berperan sebagai insitusi yang mampu menyediakan pelayanan kepada masyarakat, sedangkan di lain pihak berfungsi sebagai perusahaan yang memiliki kewajiban memaksimalkan keuntungan. Selain itu perusahaan negara juga dihadapkan pada masalah eksternal yang ditunjukkan oleh ketidaksiapan menghadapi penerapan prinsip-prinsip perdagangan bebas dan otonomi daerah. Dengan kondisi demikian maka restrukturisasi perusahaan negara harus dilaksanakan. Namun demikian, sesuai dengan amanat Pasal 33 UUD 1945 agar alasan dan pertimbangan untuk privatisasi suatu BUMN tidak didasarkan atas kepentingan jangka pendek semata dengan mengorbankan kepentingan umum yang lebih besar dalam jangka panjang. Pelaksanaan arah kebijakan restrukturisasi ditujukan untuk meningkatkan efisiensi usaha dan nilai kompetitif dari BUMN baik yang berbentuk Perum, Perjan, maupun PT yang usahanya berkaitan dengan kepentingan umum yang bergerak dalam penyediaan fasilitas publik, industri pertahanan dan keamanan, pengelolaan aset strategis, dan kegiatan usaha lainnya yang tidak dilakukan oleh swasta dan koperasi. Restrukturisasi dilakukan dengan memperhatikan dan tetap menjamin (1) tingkat pelayanan (level of service) agar tetap terpenuhi; (2) kemampuan (capability) masyarakat dalam mendapatkan pelayanan; dan (3) tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi. Strategi ini diarahkan pada upaya-upaya (1) melaksanakan restrukturisasi BUMN dengan membangun organisasi dan manajemen yang profesional, efisien serta berbudaya perusahaan, dan memfokuskan kegiatannya ke dalam lingkup usaha pokok; (2) privatisasi BUMN untuk kegiatan usaha yang tidak lagi merupakan kepentingan umum yang sangat strategis dengan prinsip yang sederhana, transparan dan memiliki akuntabilitas tinggi melalui divestasi dan penyebaran kepemilikan BUMN, terutama kepada masyarakat, baik melalui pasar modal maupun dalam bentuk unit trust; (3) likuidasi bagi BUMN yang bergerak dalam bidang yang tidak menyangkut hajat hidup orang banyak atau tidak penting dan selalu

IV - 34

merugi. Privatisasi bernilai tambah terutama akan dilakukan terhadap sektor-sektor yang sangat diminati investor, yaitu sektor telekomunikasi, transportasi, perkebunan, hotel dan turisme, infrastruktur, serta minyak dan gas. Dalam rangka menunjang pelaksanaan privatisasi yang bernilai tambah akan dilaksanakan program sebagai berikut. 5.3.1

Program Restrukturisasi Perusahaan Negara

Program ini bertujuan untuk meningkatkan keuntungan, kesehatan dan peningkatan kualitas pelayanan perusahaan negara. Sasaran program ini adalah meningkatnya efisiensi usaha dan daya saing BUMN serta terwujudnya kemitraan yang kuat antara BUMN dengan usahausaha lainnya. Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut maka kebijakan dan kegiatan pokok program restrukturisasi perusahaan negara adalah (1) menyehatkan keuangan perusahaan negara; (2) meningkatkan pengelolaan dan pengawasan perusahaan negara; (3) mengembangkan peluang kerjasama operasional dalam rangka merevitalisasi perusahaan negara strategis yang berada dalam kondisi tidak sehat; (4) secara bertahap menghilangkan preferensi dan perlindungan yang diberikan pada BUMN yang diprivatisasi, dan pembatasan anggaran yang bersifat subsidi dan tambahan modal baru; (5) mendorong hubungan kemitraan antara BUMN dan usaha-usaha lainnya berdasarkan kompetensi antara lain dengan pelaksanaan sub-kontrak, penyediaan modal kerja, dan pemberian pelatihan dan kesempatan praktik kerja; dan (6) mendorong pembentukan unit trust untuk meningkatkan kepemilikan masyarakat terhadap saham-saham BUMN di pasar modal. 6.

Menyediakan Sarana dan Prasarana Penunjang Pembangunan Ekonomi

Krisis ekonomi menurunkan kemampuan penyediaan jasa pelayanan sarana dan prasarana, terutama karena berkurangnya kemampuan pendanaan dalam memenuhi kebutuhan operasi dan pemeliharaan jaringan sarana dan prasarana fisik yang telah ada. Upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan tingkat penyediaan jasa pelayanan sarana dan prasarana menghadapi tiga dimensi permasalahan. Pertama, pembangunan sarana dan prasarana tidak mudah karena mencakup penggunaan kapital yang sangat besar, waktu pengembalian modal yang panjang, penggunaan lahan yang cukup luas, pemanfaatan teknologi tinggi, perencanaan dan implementasi perlu waktu panjang untuk mencapai skala ekonomi yang tertentu. Di lain pihak kemampuan ekonomi nasional pada saat ini sangat terbatas, baik dana yang berasal dari pemerintah maupun swasta. Kedua, pembangunan sarana dan prasarana merupakan prakondisi bagi berkembangnya kesempatan dan peluang baru di berbagai bidang. Peningkatan jumlah penduduk mendorong perlunya tambahan pelayanan sarana dan prasarana. Ketiga, menghadapi persaingan global dan sekaligus memenuhi permintaan masyarakat akan jasa pelayanan sarana dan prasarana yang handal, berkualitas dan terjangkau, pembangunan sarana dan prasarana memerlukan restrukturisasi dalam penyelenggaraan usaha pelayanan jasa sarana dan prasarana. Untuk mempercepat pemulihan ekonomi Indonesia, pembangunan sarana dan prasarana beserta jasa pelayanannya dilaksanakan dengan mempertimbangkan kriteria sebagai berikut (1) menciptakan banyak lapangan kerja, langsung maupun tidak langsung; (2) menunjang pembangunan ekonomi wilayah; (3) menciptakan manfaat ekonomis sebesar-besarnya pada masyarakat di sekitar proyek infrastruktur; dan (4) layak secara ekonomis dan finansial sehingga menarik investor, dalam maupun luar negeri. Pembangunan fisik dan jasa pelayanan

IV - 35

sarana dan prasarana meliputi transportasi, energi dan ketenagalistrikan, pengairan (irigasi, air bersih dan sanitasi lingkungan) serta pos dan telekomunikasi-informatika. Program-program pokok yang perlu dilaksanakan untuk pemenuhan kebutuhan tersebut adalah sebagai berikut. Untuk sarana dan prasarana energi dan ketenagalistrikan, pengairan serta pos dan telekomunikasi-informatika dilaksanakan tiga program yaitu: pertama, program mempertahankan tingkat jasa pelayanan sarana dan prasarana; kedua, program restrukturisasi dan reformasi bidang sarana dan prasarana; dan ketiga, program peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap jasa pelayanan sarana dan prasarana. Sedangkan khusus untuk transportasi dilaksanakan program pembangunan sarana dan prasarana transportasi. Keempat program pokok ini merupakan acuan dalam penyediaan jasa pelayanan sarana dan prasarana secara nasional, penerapan untuk masing-masing daerah akan mempertimbangkan keadaan dan kemampuannya. 6.1

Program Mempertahankan Tingkat Jasa Pelayanan Sarana dan Prasarana

Tujuan program ini adalah untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi sarana dan prasarana yang telah ataupun sedang dibangun agar tingkat pelayanannya dapat dipertahankan dan ditingkatkan sesuai dengan kualitas yang memadai, serta tetap dapat dioperasikan dan dimanfaatkan semaksimal mungkin dalam rangka menunjang sektor-sektor produktif. Untuk itu diprioritaskan sarana dan prasarana yang sudah dibangun ataupun sedang dalam proses pembangunan, diupayakan pemeliharaannya agar nilai ekonomis dari sarana dan prasarana tersebut tidak menurun. Sedangkan untuk peningkatan dan pembangunan sarana dan prasarana diarahkan hanya untuk menunjang pertumbuhan permintaan jasa pelayanan yang telah melebihi kapasitasnya (bottleneck) dan untuk menunjang ekspor. Sasaran program ini adalah (1) tersedianya pelayanan jasa sarana dan prasarana yang mampu memenuhi kebutuhan minimum dalam pemulihan ekonomi; (2) terjaganya kondisi konstruksi maupun peralatan sarana dan prasarana yang belum selesai pembangunan konstruksinya atau belum beroperasi dengan sempurna; (3) terlaksananya peninjauan ulang atas disain ataupun rencana konstruksi sarana dan prasarana fisik, dan (4) tersedianya sarana dan prasarana yang berkaitan dengan data serta informasi bagi landasan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Upaya untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui perencanaan rehabilitasi, pemeliharaan dan menyelesaikan pembangunan sarana dan prasarana dengan mempertimbangkan efektivitas biaya dan kendala waktu serta faktor lainnya seperti modal, teknologi dan konsumen yang dilayani. Di samping itu, harus dipertimbangkan kesesuaian dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, seperti pelaksanaan otonomi daerah dan perimbangan keuangan pusat-daerah. Dalam pemulihan jasa pelayanan sarana dan prasarana ke tingkat keadaan sebelum krisis akan ditempuh tindakan rehabilitasi dan perbaikan prasarana yang dimiliki, berdasarkan pertimbangan keekonomian. Tindakan ini memberi peluang pemanfaatan sarana dan prasarana yang ada secara maksimal serta efisien untuk jangka waktu yang lebih panjang serta dapat mempertahankan kualitas dan kontinuitas pelayanan secara optimal. Prioritas utama akan diarahkan pada langkah-langkah penyediaan jasa sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan produksi dan peningkatan ekspor serta memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha, terutama bagi golongan ekonomi lemah di perdesaan, antara lain melalui perbaikan jaringan irigasi, penyediaan air bersih dan sanitasi lingkungan di perdesaan serta penyediaan energi. Listrik perdesaan termasuk energi alternatif terbarukan di

IV - 36

perdesaan merupakan kegiatan yang diprioritaskan. Bantuan teknis penyediaan prasarana dalam usaha meningkatkan kemampuan ekonomi rakyat juga harus dilaksanakan secara nyata. 6.2

Program Melanjutkan Restrukturisasi dan Reformasi di Bidang Sarana dan Prasarana

Tujuan dilakukannya restrukturisasi dan reformasi pada kelembagaan dan perusahaan di bidang sarana dan prasarana adalah menciptakan iklim yang kondusif bagi investasi maupun usaha di bidang jasa pelayanan sarana dan prasarana serta menyehatkan dan meningkatkan kinerja perusahaan yang bergerak di bidang sarana dan prasarana. Sasaran dilakukannya restrukturisasi dan reformasi di bidang sarana dan prasarana adalah: pertama, pulihnya kelayakan keuangan (financial feasibility). Kedua, terciptanya kompetisi dan pengaturan dalam pembangunan sarana dan prasarana. Ketiga, meningkatnya efisiensi pemanfatan dan ketersediaan sumber pendanaan baru sejalan dengan peningkatan peran swasta. Keempat, meningkatnya transparansi dan efisiensi pemerintah dalam pengelolaan sarana dan prasarana sejalan dengan berkurangnya peran pemerintah. Untuk mencapai sasaran kelayakan keuangan, kompetisi, transparansi, dan partisipasi swasta diperlukan perubahan yang mendasar. Beberapa perubahan telah dimulai, tetapi kecepatannya akan ditingkatkan, dan ruang lingkup perubahannya diperluas. Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran tersebut, akan dilakukan enam langkah-langkah kegiatan menuju restrukturisasi secara penuh, sebagai berikut (1) restrukturisasi industri dan pemecahan (unbundling system); (2) pengembangan hubungan komersial dan memperkenalkan kompetisi; (3) pendekatan baru dalam penetapan tarif berdasarkan mekanisme pasar dan subsidi; (4) rasionalisasi dan ekspansi partisipasi swasta; (5) memperjelas peran pemerintah; dan (6) memperkuat fungsi pengaturan; pengembangan kerangka hukum baru. Secara rinci langkahlangkah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Membagi bidang sarana dan prasarana kedalam komponen-komponen yang berbeda merupakan tahap awal dari pengenalan kompetisi pada masing-masing bidang. Selanjutnya, tingkat perlakuan yang sama dalam berusaha (level playing field) untuk semua pelaku (stakeholders) juga harus diciptakan untuk dijadikan dasar bagi kompetisi yang adil. Subsidi silang yang secara tradisional membebani konsumen komersial dan menurunkan kemampuan kompetisi terhadap captive market akan dihilangkan, dan peraturan kompetisi secara hati-hati akan diterapkan. Pemecahan aktivitas (unbundling activity) terdiri atas dua jenis, yaitu pemecahan secara geografis dan fungsional. Pemecahan geografis didasarkan pada keragaman wilayah Indonesia. Pemecahan secara fungsional didasarkan pada kenyataan usaha jasa pelayanan prasarana terdiri atas sub-sub usaha. Pemecahan dari aktivitas-aktivitas ini akan memperjelas akuntabilitas dan memberikan dasar kompetisi. Selanjutnya, peningkatan kompetisi diperlukan untuk menjamin efisiensi. Kompetisi dapat menurunkan biaya serendah mungkin melalui efisiensi sehingga memungkinkan pembagian keuntungan efisiensi antara produsen dan konsumen, mendorong adanya pembagian resiko, dan mengurangi beban pemerintah untuk merencanakan dan mengatur. Peningkatan kompetisi dilakukan dengan mengembangkan pasar kompetisi penuh secara langsung atau bertahap. Sementara itu, untuk mempromosikan transparansi, maka penyediaan sarana dan prasarana dapat dilaksanakan berdasarkan atas prinsip komersial oleh swasta. Sedangkan, misi sosial termasuk juga misi strategis tetap ditangani oleh Pemerintah melalui pemberian sistem subsidi (public service obligation-PSO) dan insentif lainnya secara transparan. Dalam kaitan itu, IV - 37

pemerintah akan menerapkan program rasionalisasi tarif secara komprehensif. Secara bertahap tarif akan dinaikkan agar dapat mengembalikan biaya (full cost-recovery), kecuali untuk pemerataan pembangunan dan melindungi masyarakat tidak mampu, tetap akan diberikan subsidi. Namun demikian subsidi tersebut akan diberikan secara eksplisit dan transparan. Mekanisme kenaikan tarif akan diberlakukan sehingga merupakan insentif untuk lebih efisien, dan juga untuk mencegah subsidi yang makin besar di masa datang, serta untuk mendukung struktur industri yang baru. Peningkatan partisipasi swasta dilakukan sebagai bagian dari proses restrukturisasi yang mendalam. Pelaksanaannya tidak boleh mengabaikan kelayakan keuangan dan kelayakan ekonomi, serta diiringi dengan peningkatan kompetisi dan transparansi. Dalam kaitan itu, khususnya privatisasi dilakukan dengan tetap memperhatikan dan menjamin (i) tingkat pelayanan (level of service) tetap terpenuhi (ii) keterjangkauan (affordability) masyarakat dalam mendapatkan pelayanan jasa prasarana (iii) tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi. Selanjutnya, peran dan fungsi pemerintah sebagai pemilik, pembuat kebijakan, pengatur, dan operator yang saat ini masih bercampur-baur secara bertahap akan dipisahkan untuk mendorong adanya kejelasan dan transparansi dalam meletakkan bidang sarana dan prasarana pada pijakan yang sehat. Di masa datang, peran pemerintah akan lebih diarahkan dan diperkuat sebagai pembuat kebijakan, pengatur dan fasilitator. Sejalan dengan langkah-langkah tersebut diatas, dilakukan langkah-langkah untuk memperkuat kerangka hukum dalam pembangunan prasarana. Hal ini untuk mendorong terwujudnya pasar kompetitif, dan tersedianya prinsip-prinsip dasar penetapan tarif dan pemberian subsidi. Kerangka hukum tersebut akan diwujudkan dalam bentuk berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Rancangan Undang-Undang baru (antara lain Undang-undang Infrastruktur, Undang-undang Teknologi Informasi (Cyber Law) maupun revisi Undang-undang yang berlaku (antara lain Undang-undang Jalan) untuk mengakomodasi pasar transisi kompetisi parsial dan pasar kompetisi penuh yang merupakan tujuan dari restrukturisasi dan reformasi. 6.3

Program Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Jasa Pelayanan Sarana dan Prasarana

Tujuan meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap jasa pelayanan sarana dan prasarana adalah memperluas jangkauan jasa pelayanan sarana dan prasarana sampai ke daerahdaerah terpencil, pedalaman dan perbatasan. Perluasan jaringan sarana dan prasarana tersebut diprioritaskan untuk menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, termasuk telekomunikasi, tenaga listrik dan irigasi. Kegiatan pokok yang dilakukan adalah (1) melaksanakan usaha perintisan di daerahdaerah terisolasi, terpencil dan kawasan tertinggal; (2) memperluas jangkauan pelayanan prasarana ke seluruh lapisan masyarakat; dan (3) memperkuat dan menyempurnakan peraturan perundang-undangan. Untuk menunjang tersedianya pelayanan jasa sarana dan prasarana di daerah-daerah terisolasi, terpencil, dan kawasan tertinggal akan dilakukan intervensi pemerintah melalui upayaupaya perintisan. Upaya perintisan tidak semata-mata didasarkan atas pertimbangan kelayakan ekonomi semata, tetapi merupakan upaya pemerintah dalam membuka isolasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah tersebut. Dalam pelaksanaannya, pemerintah akan menyediakan fasilitas prasarananya, sedangkan untuk pengoperasiannya akan ditunjang melalui kebijakan subsidi dari pemerintah. Selanjutnya, seiring dengan meningkatnya kemampuan ekonomi masyarakat akan dilakukan penghapusan subsidi secara bertahap dan sistimatis, agar

IV - 38

harga tarif untuk pelayanan jasa sarana dan prasarana dapat dilaksanakan secara komersial oleh badan usaha milik negara/daerah, swasta, koperasi dan masyarakat. Agar pelayanan tersebut biayanya dapat terjangkau oleh masyarakat dilakukan kegiatan peningkatan efisiensi dalam pengembangan dan pengoperasian jasa pelayanan. Peningkatan efisiensi dilaksanakan sejak tahap perencanaan termasuk standarisasi fasilitas sarana dan prasarana sampai tahap pengoperasiannya dengan mempertimbangkan keadaan masyarakat dalam menanggung biaya pelayanannya. Untuk menjamin pelaksanaan kegiatan tersebut, diperlukan penyempurnaan dan penguatan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan mekanisme tarif yang disesuaikan terhadap dayabeli masyarakat. 6.4.

Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Transportasi

Pembangunan transportasi merupakan bagian yang amat penting dalam pembangunan nasional. Sarana dan prasarana transportasi berperan sebagai pendukung kegiatan ekonomi dan berfungsi untuk menyediakan jasa pelayanan bagi arus pergerakan orang dan barang khususnya dalam distribusi barang dan jasa dari sumber bahan baku ke tempat produksi serta ke lokasi pemasarannya baik di tingkat lokal, regional, nasional, maupun internasional. Jasa pelayanan sarana dan prasarana transportasi sangat diperlukan untuk menunjang kegiatan sosial masyarakat, termasuk upaya penanggulangan kemiskinan. Tujuan pembangunan sarana dan prasarana transportasi adalah meningkatkan pelayanan jasa transportasi secara efisien, handal, berkualitas, aman dan harga terjangkau dan mewujudkan sistem transportasi nasional secara intermoda dan terpadu dengan pembangunan wilayahnya dan menjadi bagian dari suatu sistem distribusi yang mampu memberikan pelayanan dan manfaat bagi masyarakat luas, termasuk meningkatkan jaringan desa-kota yang memadai Sasaran program pembangunan sarana dan prasarana transportasi adalah: Pertama, terkait dengan sasaran untuk mempertahankan dan meningkatkan jasa pelayanan sarana dan prasarana transportasi, meliputi (1) terpenuhinya kebutuhan minimum pelayanan jasa transportasi sekaligus pendukung upaya pemulihan ekonomi; (2) terpeliharanya kondisi fisik sarana dan prasarana transportasi agar dapat memberikan pelayanan sampai dengan batas umur teknis yang direncanakan; (3) meningkatnya sistem manajemen transportasi; (4) meningkatnya jasa pelayanan sarana dan prasarana melalui standar teknis yang sesuai dengan kebutuhan yang berkembang secara efisien, ekonomis, manusiawi, dan makin aman. Kedua, terkait dengan sasaran untuk melanjutkan restrukturisasi dan reformasi transportasi, mencakup (1) terciptanya berbagai alternatif jasa pelayanan sarana dan prasarana transportasi sesuai dengan kemampuan daya beli masyarakat; (2) terciptanya operasi sistem transportasi yang lebih kompetitif melalui restrukturisasi peraturan dan kelembagaan agar jasa pelayanan sarana dan prasarana transportasi dapat dilaksanakan secara efisien dan lebih responsif terhadap kebutuhan konsumen; (3) terbukanya kesempatan berusaha di bidang pelayanan jasa transportasi secara adil, terbuka dan transparan pada masyarakat dunia usaha sehingga mengurangi kemungkinan adanya monopoli jasa pelayanan sarana dan prasarana transportasi yang merugikan masyarakat; (4) terwujudnya partisipasi aktif pemerintah dan BUMN/Swasta dalam penyelenggaraan pelayanan jasa transportasi, di mana pemerintah diarahkan menjadi regulator dan fasilitator sedangkan BUMN dan swasta diarahkan menjadi operator dan pemilik/penyelenggara transportasi. Ketiga, terkait dengan sasaran untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap jasa pelayanan sarana dan prasarana transportasi, terdiri atas (1) terselenggaranya pelayanan jasa pelayanan sarana dan prasarana transportasi untuk wilayah yang terpencil dan untuk masyarakat luas, terutama golongan masyarakat bawah dengan tarif yang terjangkau; dan (2) terpadunya sistem jaringan transportasi nasional secara intermoda dengan sistem jaringan transportasi wilayah, terutama

IV - 39

untuk mendukung pengembangan wilayah dan menghindari terjadinya inefsiensi dalam jasa pelayanan sarana dan prasarana transportasi. Kegiatan pokok yang dilakukan adalah (1) rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana transportasi, terutama rehabilitasi prasarana jalan, prasarana kereta api, prasarana penyeberangan, dermaga dan bandara; (2) peningkatan efisiensi melalui sistem manajemen transportasi agar dapat mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana transportasi yang ada, misalnya melalui sistem manajemen permintaan transportasi, sistem rekayasa dan pengaturan lalu lintas/angkutan, penyempurnaan peraturan dan penegakan peraturan (termasuk peraturan tentang pencegahan muatan lebih/overloading dan peraturan tentang pajak pemakai jalan/road user tax), peningkatan sistem keselamatan lalu lintas dan peralatan navigasi; (3) peningkatan kapasitas pelayanan transportasi pada jalur-jalur pelayanan transportasi yang telah melebihi kapasitasnya atau yang telah mengalami kemacetan (bottleneck) terutama untuk menunjang kelancaran distribusi kebutuhan pokok maupun yang menunjang kegiatan ekspor baik melalui peningkatan kapasitas maupun pembangunan baru sarana dan prasarana secara efisien dan ekonomis; dan (4) peningkatan sistem pelayanan melalui perbaikan sistem data dan informasi, sistem standar teknis prasarana dan sarana transportasi yang didukung oleh kemampuan dan profesionalisme baik secara teknis dan ekonomis dalam sistem pelayanan angkutan, desain, konstruksi serta pemeliharaan dan pengelolaan sarana dan prasarana transportasi. Sasaran program ini adalah (1) reformasi dan restrukturisasi sektor transportasi baik di bidang kelembagaan maupun regulasi transportasi diantaranya menyempurnakan sistem perundang-undangan transportasi dan peraturan pelaksanaannya, sesuai dengan tantangan dan perkembangan yang ada (otonomi daerah dan globalisasi); restrukturisasi kebijakan tarif dan kemungkinan dibentuknya suatu lembaga regulasi yang independen, restrukturisasi sistem pendanaan prasarana transportasi secara lebih efisien dan efektif diantaranya penerapan skema pendanaan di bidang perkeretaapian (PSO (Public Service Obligation)-IMO (Infrastructure Maintenance Obligation)-TAC (Track Access Charge)), dan perbaikan sistem “user charges” prasarana transportasi lainnya secara transparan dan efisien; reformasi sistem perizinan dan peraturan untuk meningkatkan kompetisi pelayanan yang memperhatikan hak-hak konsumen secara adil termasuk unbundling monopoly (tinjau ulang hak eksklusivitas); dan (2) reformasi dan restrukturisasi perusahaan (BUMN) di bidang transportasi, baik melalui korporatisasi dan restrukturisasi perusahaan, unbundling kegiatan-kegiatan yang bersifat komersial dan dapat diserahkan/dilakukan melalui kerjasama dengan swasta, misalnya pencarian mitra stratejik, pengembangan kerjasama operasi/ manajemen, pola bagi hasil, dan sebagainya, serta melaksanakan privatisasi BUMN yang telah siap secara bertahap dan tidak merugikan negara baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Selanjutnya, untuk mencapai sasaran yang ketiga, kegiatan pokok yang dilakukan adalah (1) mengembangkan jasa pelayanan sarana dan prasarana transportasi perintis baik melalui pembangunan ataupun peningkatan prasarana dan sarana angkutan perintis di wilayah-wilayah yang terpencil maupun wilayah perbatasan, antara lain melalui pembangunan jalan poros, dermaga laut dan dermaga penyeberangan perintis, dan bandar udara perintis; (2) melaksanakan kegiatan subsidi operasi angkutan perintis baik transportasi darat, laut maupun udara secara transparan, efisien dan efektif agar tetap dapat terselenggaranya jasa pelayanan secara berkesinambungan sekaligus terpadu dengan rencana percepatan pengembangan wilayahnya; (3) meningkatkan peran serta dan kerjasama baik dengan pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha termasuk koperasi dalam penyelenggaraan sistem transportasi perintis dan transportasi perdesaan melalui kemudahan dalam sistem peraturan dan perizinan serta dukungan iklim investasi yang lebih kondusif; (4) meningkatkan perencanaan dan pengembangan sistem

IV - 40

jaringan transportasi nasional intermoda yang terpadu dengan sistem jaringan transportasi wilayah untuk mendukung pengembangan wilayah; dan (5) meningkatkan aksesibilitas masyarakat perkotaan, terutama bagi masyarakat golongan ekonomi lemah, terhadap jasa pelayanan sarana transportasi, melalui peningkatan sistem transportasi masal yang tertib, lancar, aman, nyaman, efisien, ramah lingkungan, serta terjangkau oleh semua lapisan masyarakat pemakai jasa transportasi. 7.

Memanfaatkan Kekayaan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan

Keberlanjutan sistem perekonomian dan sistem kemasyarakatan ditentukan oleh keberlanjutan sistem sumber daya alam, yang berfungsi sebagai penopang sistem kehidupan. Oleh karena itu, setiap upaya pemanfaatan sumber daya alam nasional akan diletakkan dalam kerangka pengembangan sumber daya alam yang berkelanjutan. 7.1

Program Pengembangan Kelautan

Program ini bertujuan untuk (1) mengembangkan serta memberdayakan masyarakat kepulauan dan wilayah pesisir; (2) meningkatkan upaya rehabilitasi dan konservasi habitat pesisir seperti hutan bakau, terumbu karang, padang lamun, estuaria, yang berbasis masyarakat dalam rangka melestarikan plasmanutfah, penyediaan bahan baku, perlindungan lingkungan hidup dan jasa pariwisata; (3) meningkatkan pengamanan dan pengawasan dalam pemanfaatan sumber daya pesisir dan kelautan, termasuk sumber daya perikanan; (4) melakukan penataan terhadap perairan dan sumber daya pesisir dan lautan; (5) meningkatkan pengembangan dan pemanfaatan sumber daya pesisir, lautan dan pulau-pulau kecil; dan (6) meningkatkan efisiensi dan produktivitas sumber daya perikanan, pesisir dan lautan melalui keterpaduan pengelolaan antarberbagai pemanfaatan secara adil, berimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Sasaran program ini adalah (1) terciptanya peningkatan pendapatan masyarakat dan nelayan di wilayah pesisir dan pulau-pulau terpencil; (2) terciptanya peningkatan nilai riil sumber daya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta perikanan dan peningkatan peranan produk dan jasa maritim dan kelautan; (3) terciptanya pemantapan status kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil; (4) terciptanya peningkatan pengelolaan berbasis masyarakat dalam upaya rehabilitasi dan konservasi habitat pesisir, seperi hutan bakau, terumbu karang, padang lamun, estuaria dan lain-lain; (5) terciptanya peningkatan kesadaran masyarakat dan pemahaman masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya pesisir dan lautan yang berkelanjutan; (6) terciptanya peningkatan peran kawasan lindung dan kawasan konservasi laut dalam perekonomian masyarakat wilayah pesisir dan kelautan; (7) terwujudnya peningkatan investasi dan peluang usaha bidang maritim dan kelautan; (8) terselenggaranya desentralisasi yang mendorong pengelolaan sumber daya pesisir dan lautan yang efisien dan berkelanjutan; (9) terintegrasikannya pembangunan daratan, pesisir dan lautan dalam satu kesatuan pengembangan wilayah serta terselenggarakannya pemanfaatan ruang dan sumber daya yang serasi; (10) terwujudnya peningkatan pemanfaatan pulau-pulau terpencil, terumbu karang dan sumber daya perikanan bagi masyarakat secara optimal dan berkelanjutan; dan (11) terwujudnya peningkatan pengawasan dalam pemanfaatan sumber daya perikanan, pesisir dan lautan. Kegiatan pokok yang dilakukan adalah (1) penyusunan rencana pengembangan wilayah pesisir dan lautan secara terpadu; (2) pemantapan kawasan pesisir dan lautan serta pengembangan sistem informasi dan perpetaan potensi wilayah pesisir, lautan dan pulau-pulau kecil serta sumber daya perikanan; (3) peningkatan pengawasan dan pengendalian dalam IV - 41

pemanfaatan sumber daya perikanan, pesisir dan lautan serta pulau-pulau kecil; (4) pelaksanaan inventarisasi dan peningkatan pemanfaatan produk dan jasa maritim dan kelautan, serta potensi lainnya seperti harta karun dan lain-lain; (5) pengembangan penataan dan penguatan kelembagaan masyarakat lokal dalam pemanfaatan sumber daya perikanan dan sumber daya lainnya di wilayah pesisir, lautan dan pulau-pulau kecil; (6) peningkatan kelestarian hasil produk dan jasa maritim dan lautan melalui penerapan iptek yang akrab lingkungan, penyeimbangan pemanfaatan dengan daya dukung lingkungan dan penegakan hukum yang konsisten; (7) peningkatan pelaksanaan rehabilitasi habitat pesisir sumber plasma nutfah seperti terumbu karang, hutan bakau, padang lamun dan estuaria serta sumber daya lainnya yang rusak; (8) peningkatan perlindungan habitat dan sumber daya lainnya pada hutan bakau, terumbu karang, padang lamun, estuaria dan sebagainya; (9) peningkatan pengamanan dan perlindungan wilayah pesisir dan lautan melalui patroli pengawasan pada perairan rawan pencurian dan pelanggaran, menjalin kerjasama regional antarnegara tetangga dalam mengatasi kegiatan perusakan sumber daya pesisir dan lautan; (10) eksplorasi dan inventarisasi potensi keanekaragaman hayati dan potensi ekowisata/jasa maritim dan kelautan; (11) peningkatan pengelolaan wilayah pesisir dan pantai serta sumber daya perikanan oleh masyarakat adat; (12) peningkatan penyuluhan dan pendidikan sebagai upaya untuk meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir, pantai dan pulau-pulau kecil; (13) penguatan dan pengembangan kelembagaan masyarakat dan pesisir yang selaras dengan desentralisasi dalam rangka pengembangan profesionalisme dan pendayagunaan aparatur; (14) peningkatan sistem pelayanan melalui pengembangan fasilitas, sarana/prasarana di wilayah pesisir dalam upaya mengoptimalkan pemanfaatan produk dan jasa maritim dan kelautan; dan (15) pengembangan usaha kemitraan dalam pengelolaan wilayah pesisir, lautan dan pulau-pulau kecil serta pemanfaatan sumber daya perikanan. 7.2

Program Pengembangan dan Pengelolaan Hutan dan Lahan

Program ini bertujuan untuk (1) meningkatkan mutu dan produktivitas hutan melalui pengelolaan hutan secara efisien, adil, dan berkelanjutan sehingga meningkatkan kontribusi hutan terhadap perekonomian nasional dan daerah serta kesejahteraan masyarakat; (2) meningkatkan efesiensi dan produktivitas sumber daya lahan melalui keterpaduan pengelolaan antarberbagai pemanfaatan secara adil, berimbang, dan berkelanjutan sehingga lebih dapat meningkatkan pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Sasaran program ini adalah (1) meningkatnya pengelolaan lahan hutan kurang produktif serta berkembangnya hutan rakyat dan pengelolaan hutan berbasis masyarakat; (2) meningkatnya nilai riil hasil hutan serta meningkatnya peranan produk dan jasa hutan; (3) meningkatnya peran hutan lindung dan hutan konservasi dalam perekonomian masyarakat; (4) menurunnya pencurian, perambahan hutan, serta kebakaran hutan; (5) meningkatnya kemantapan status kawasan hutan berbasis pengakuan masyarakat; (6) terselenggaranya restrukturisasi sistem pengelolaan hutan; (7) meningkatnya efisiensi pembalakan (logging) dan industri kehutanan; (8) terselenggaranya desentralisasi yang mendorong pengelolaan hutan yang efisien dan lestari; (9) meningkatnya investasi dan peluang usaha bidang kehutanan; (10) meningkatnya penyerapan tenaga kerja dan pendapatan masyarakat; (11) meningkatnya keseimbangan antara pemanfaatan dan konservasi dalam pemanfaatan lahan dan hutan; (12) terpeliharanya fungsi kawasan konservasi, lindung, keanekaragaman hayati dalam pemanfaatan dan pengelolaan lahan dan hutan; (13) berkurangnya lahan-lahan kritis pertanian dan kehutanan; (14) meningkatnya kepastian hak atas lahan; (15) berkurangnya konflik atas lahan; dan (16) berkembangnya kelembagaan masyarakat yang mampu mengelola lahan secara terpadu. Dalam rangka mencapai sasaran program, kegiatan pokok yang dilakukan adalah (1) penyusunan rencana dan mekanisme sistem perencanaan pengelolaan pembangunan pertanian IV - 42

dan kehutanan; (2) pemantapan kawasan pertanian dan kehutanan berbasis pengakuan masyarakat serta pengembangan sistem informasi dan perpetaan kehutanan; (3) pencegahan konversi lahan-lahan pertanian dan kehutanan untuk kegiatan non pertanian dan kehutanan; (4) inventarisasi dan peningkatan pemanfaaatan sumber daya hutan dan hasil-hasil hutan dan jasa lingkungannya; (5) pengembangan penataan kelembagaan sumber daya hutan dengan penguatan kelembagaan masyarakat lokal; (6) peningkatan efisiensi pembalakan dan pengolahan hasil hutan dan peningkatan daya guna hasil melalui penerapan iptek akrab lingkungan, penyeimbangan produksi dan kebutuhan kayu (restrukturisasi industri), pemanfaatan hasil hutan non kayu, pemanfaatan kayu dari areal perkebunan, dan penegakan hukum yang konsisten; (7) percepatan peningkatan pelaksanaan reboisasi, penghijauan, serta rehabilitasi hutan dan lahan kritis; (8) pengembangan hutan tanaman, hutan kemasyarakatan, hutan rakyat, dan aneka usaha kehutanan; (9) perlindungan hutan dari pencurian hasil hutan, kebakaran, perambahan, dan serangan hama penyakit; (10) eksplorasi dan inventarisasi potensi keanekaragaman hayati dan potensi ekowisata/jasa lingkungan; (11) pengembangan kemitraan usaha dalam pengelolaan hutan dan industri kehutanan; (12) pembinaan pengelolaan hutan adat dan sosialisasi multi-fungsi hutan dalam rangka sinkronisasi untuk memperkecil konflik sosial yang terjadi di sekitar kawasan hutan; (13) penyuluhan, pendidikan dan pendampingan untuk mendorong peran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kehutanan; (14) pengembangan kelembagaan kehutanan baik nasional maupun daerah selaras dengan desentralisasi, yang diikuti dengan pengembangan profesionalisme dan pendayagunaan aparatur; (15) pengkajian dan penyempurnaan peraturan dan kebijakan bidang kehutanan; (16) pengintegrasian pengembangan dan pengelolaan kawasan kehutanan dengan upaya pengembangan pertanian dalam bentuk agroforestry; dan (17) pengembangan sistem pengawasan pengelolaan hutan dan lahan. 7.3

Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumber-sumber Air

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemanfaatan dan produktivitas sumbersumber air dengan mewujudkan keterpaduan pengelolaan yang menjamin kemampuan keterbaharuannya serta pengaturan kembali berbagai kelembagaan dan peraturan perundangundangan. Sasaran program ini adalah (1) terselenggaranya pengaturan kembali berbagai kelembagaan dan peraturan pengembangan dan pengelolaan sumber-sumber air yang menegakkan hak guna air yang adil; dan (2) meningkatnya pemanfaatan dan produktivitas sumber-sumber air melalui peningkatan efisiensi dan efektivitas serta kemandirian operasi dan pemeliharaan dan pelestarian prasarana penampung air dan sumber-sumber air alami. Dalam rangka mencapai sasaran program, kegiatan pokok yang dilakukan adalah (1) pengaturan kembali peran dan tanggung jawab pemerintah pusat, pemerintah provinsi/kabupaten/kota, swasta, dan masyarakat dalam pengelolaan dan pelestarian sumbersumber air; (2) pembentukan wadah koordinasi di tingkat nasional maupun provinsi untuk memadukan kebijakan-kebijakan di bidang pengembangan sumber-sumber air; (3) penyempurnaan UU No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan dan peraturan-peraturan serta kelembagaannya dengan mengacu pada UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 25 Tahun 1999; (4) pembentukan jaringan dan kelembagaan pengelolaan pengumpulan data hidrologi di tingkat nasional dan provinsi serta penyiapan dan pengoperasian decision support system (DSS) guna membantu pengelolaan sumber daya air yang efektif dan efisien; (5) penyempurnaan peraturan pemerintah dan peraturan lainnya tentang pengelolaan wilayah sungai, khususnya di wilayah sungai yang sudah berada dalam kondisi kritis; (6) penyiapan dan memfasilitasi pembentukan korporasi pengelolaan wilayah sungai secara terpadu mulai dari bagian hulu sampai bagian hilir; (7) penyelenggaraan konservasi air tanah dan air permukaan secara terpadu; (8) IV - 43

pengendalian pencemaran air permukaan melalui pengaturan dan penegakan hukum khususnya di daerah tangkapan air, industri dan perkotaan; (9) pengelolaan dan pelestarian daya tampung waduk, danau, situ, telaga, embung, serta bangunan penampung air lainnya sebagai sumbersumber air untuk irigasi, permukiman, perkotaan, industri serta berbagai kegiatan lainnya; dan (10) melestarikan fungsi alur sungai agar tetap terpelihara dan manfaatnya dapat ditingkatkan. 7.4

Program Pemanfaatan Sumber Daya Mineral

Pemanfaatan sumber daya mineral akan memberikan hasil yang optimal dan dampak buruk yang minimal bila manajemen (pengelolaan) eksploitasi ataupun pengolahan sumber daya mineral dilakukan dengan tepat dan sesuai dengan kaidahnya (good mining practices). Selanjutnya, penambangan dengan kaidah yang baik dan benar akan menunjang konservasi pertambangan dan meningkatkan/menambah umur tambang. Dengan demikian, tujuan utama dari program ini adalah meningkatkan penerapan metoda penambangan yang baik dan benar serta sesuai dengan kondisi lingkungannya dan meningkatkan produksi komoditi olahan dan bahan baku industri yang berasal dari pertambangan serta mengurangi impor. Sasaran program ini adalah (1) meningkatnya umur produktif pada pengelolaan cadangan sumber daya mineral; (2) menurunnya dampak negatif kerusakan lingkungan akibat usaha pertambangan; (3) lebih terbukanya peluang bagi daerah otonom untuk lebih meningkatkan ekonomi dan pendapatan asli daerah; (4) terciptanya iklim usaha pertambangan yang mendorong kegiatan ekstraksi pertambangan dengan memperhatikan kesinambungan kegiatan ekonomi pasca tambang; (5) meningkatnya kemampuan penyediaan informasi sumber daya mineral di pusat maupun di daerah dengan mengutamakan pemanfaatan kemampuan pusat-pusat pertambangan dan geologi yang ada di dalam negeri; (6) bertambahnya kemampuan survey pertambangan di daerah lepas pantai dan lautan; dan (7) meningkatnya kepastian berusaha bagi pertambangan rakyat ataupun pertambangan secara umum. Dalam rangka mencapai sasaran program, kegiatan pokok yang dilakukan adalah (1) penyediaan data sumber daya mineral yang lengkap dan menyeluruh serta penguasaan teknologi yang memadai termasuk interpretasi data informasinya; (2) peningkatan kemampuan tenaga atau sumber daya manusia pertambangan melalui pendidikan di pusat pendidikan tenaga pertambangan serta tenaga pendidiknya; (3) peningkatan sarana dan prasarana laboratorium serta industri penunjang pertambangan; (4) pengaturan melalui regulasi serta layanan publik secara transparan; (5) penyediaan sarana dan prasarana dasar bagi pertambangan rakyat; (6) pelayanan informasi teknologi lingkungan dan pertambangan tepat guna; (7) pembimbingan konservasi tambang dan konservasi alam pada lingkungan usaha pertambangan; serta (8) pengembangan teknologi serta penyediaan prasarana dan sarana pertambangan yang didukung oleh kemampuan industri nasional dan teknologi yang memadai. Sementara itu terkait dengan kegiatan usaha pertambangan rakyat perlu dipertahankan kesinambungan usahanya untuk memperluas lapangan kerja. Di sisi lain perlu diperhatikan agar kegiatan usaha tersebut tetap memperhatikan pelestarian alam dan lingkungan hidup. Karena itu, dalam meningkatkan pengembangan usaha pertambangan rakyat, perhatian khusus perlu diberikan melalui pembinaan, pengawasan dan bimbingan teknis yang menunjang baik aspek ekonomi dan pelestarian alam.

IV - 44

D.

KERANGKA EKONOMI MAKRO

1.

Arah Kebijakan Ekonomi Makro

Kerangka ekonomi makro dimaksudkan untuk memberi gambaran menyeluruh mengenai prospek ekonomi makro dalam jangka pendek dan menengah. Sesuai amanat GBHN 1999-2004, arah kebijakan ekonomi makro antara lain (1) mempercepat penyelamatan dan pemulihan ekonomi guna membangkitkan sektor riil; (2) mengupayakan tingkat suku bunga yang wajar, tingkat inflasi yang terkendali, tingkat suku bunga yang stabil dan realistis; (3) menyehatkan APBN dengan mengurangi defisit anggaran, pengurangan subsidi dan pinjaman luar negeri secara bertahap, peningkatan penerimaan pajak progresif yang adil dan jujur, serta penghematan pengeluaran; (4) mempercepat rekapitalisasi perbankan dan restrukturisasi utang swasta; serta (5) bersama-sama dengan kebijakan lainnya melakukan berbagai upaya terpadu untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran; serta (6) mendukung pengembangan sistem ekonomi kerakyatan. Dengan demikian dalam jangka pendek, kebijakan ekonomi makro diarahkan untuk memulihkan ekonomi. Seiring dengan pelaksanaan kebijakan lainnya, dalam jangka menengah kebijakan ekonomi makro diarahkan untuk memperkuat landasan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan. Tantangan pokok yang dihadapi dalam jangka pendek dan menengah ini adalah mengurangi unsur ketidakpastian dalam perekonomian terutama didorong oleh makin terintegrasinya perekonomian Indonesia dengan pasar global, diambangkannya nilai tukar rupiah, dan meningkatnya dorongan untuk desentralisasi. Sementara itu, perekonomian nasional dituntut mampu memantapkan ketahanan ekonomi yang dapat mencegah terulangnya krisis dan sekaligus mengamankan proses pemulihan ekonomi. Untuk itu langkah-langkah pokok yang perlu ditempuh adalah sebagai berikut. 1.

Memulihkan dan memantapkan keamanan dan stabilitas politik. Langkah ini merupakan prasyarat pokok bagi terciptanya iklim investasi. Faktor keamanan dan stabilitas politik ini sangat berpengaruh dalam menarik penanaman modal dari luar negeri. Adapun belum pulihnya kegiatan investasi dalam negeri antara lain juga disebabkan oleh belum berfungsinya intermediasi perbankan dan terselesaikannya restrukturisasi utang perusahaan.

2.

Meningkatkan kepastian hukum. Adanya kepastian hukum di bidang ekonomi diperlukan tidak hanya untuk menjamin kepemilikan tetapi juga untuk menumbuhkan praktik usaha yang sehat dalam kegiatan ekonomi. Dukungan hukum diperlukan antara lain untuk mendorong iklim persaingan usaha yang sehat, mengembangkan pasar modal, menghadapi era perdagangan bebas, dan mempercepat restrukturisasi utang perusahaan.

3.

Melaksanakan prinsip-prinsip penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa (good governance). Langkah ini diperlukan untuk: (i) mengurangi penyalahgunaan wewenang dan penyelewengan seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang sangat menghambat bagi tumbuhnya iklim usaha yang sehat, (ii) mewujudkan birokrasi yang efisien dan mampu mengantisipasi perkembangan ekonomi dan tuntutan masyarakat, serta (iii) meningkatkan citra Indonesia di dunia internasional.

4.

Mengamankan proses desentralisasi. Desentralisasi merupakan komitmen nasional yang segera harus dilaksanakan. Untuk itu prosesnya perlu dijaga agar dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat dan tidak justru memperlebar ketimpangan antardaerah serta menimbulkan ketidakstabilan ekonomi. Pelaksanaan desentralisasi perlu: (i) didasarkan pada prinsip-prinsip pentahapan, antara lain dengan memastikan pengalihan kewenangan dalam pengelolaan pendapatan kepada daerah yang seimbang dengan tanggung jawab

IV - 45

pembelanjaannya, serta (ii) didukung oleh koordinasi yang erat antara berbagai bidang pembangunan serta antara pemerintah pusat dan daerah. 5.

Melaksanakan kebijakan fiskal dan moneter secara terpadu untuk mendorong ekonomi dengan tetap memperhatikan stabilitas ekonomi. Dalam tahun 2001 diperkirakan masih diperlukan stimulus fiskal. Sejalan dengan pulihnya sektor swasta, stimulus fiskal secara bertahap akan dikurangi.

6.

Memulihkan fungsi intermediasi perbankan. Dalam tahun 2000, program rekapitalisasi perbankan diharapkan selesai. Langkah pokok berikutnya adalah memulihkan fungsi intermediasi perbankan yang akan disertai dengan penuntasan restrukturisasi utang perusahaan. Dengan demikian pembiayaan perbankan kepada perusahaan, termasuk kepada usaha kecil dan menengah (UKM), dapat berjalan kembali.

7.

Mempercepat restrukturisasi utang perusahaan. Langkah ini ditempuh agar terjalin sinergi dan saling memperkuat antara perbankan dengan perusahaan yang prospektif. Upaya yang dilakukan adalah meningkatkan efektivitas Prakarsa Jakarta dan BPPN dengan memperkuat kelembagaan dan instrumen pendukungnya. Dalam kaitan itu, BPPN telah diberikan kewenangan untuk menyelesaikan utang swasta melalui pengurangan utang (haircut) dan pengalihan utang ke dalam saham (debt to equity swap). Selanjutnya BPPN dapat memusatkan upaya penanganan langsung pada kelompok peminjam terbesar dengan menggunakan jasa perbankan nasional (outsourcing) untuk menangani pinjaman yang relatif kecil (di bawah Rp 50 miliar). Insentif juga diberikan kepada UKM yang ingin melunasi utangnya (di bawah Rp 5 miliar) dalam bentuk penghapusan denda bunga dan pokok utang.

8.

Mempercepat realokasi sumber daya pembangunan. Selama krisis berlangsung, lingkungan usaha mengalami perubahan mendasar seperti nilai tukar rupiah dan harga relatif yang sangat besar. Sebagai akibatnya terjadi perubahan prospek usaha antarindustri. Kegiatan usaha yang berorientasi ekspor mendapatkan keuntungan yang besar dalam masa krisis karena menurunnya nilai tukar riil rupiah yang selanjutnya meningkatkan daya saing produknya. Oleh karena itu realokasi sumber daya akan didorong, terutama untuk meningkatkan ekspor nonmigas dan jasa pariwisata. Langkah-langkah yang akan dilakukan antara lain pengurangan hambatan berusaha seperti deregulasi perdagangan dan investasi; pelatihan tenaga kerja untuk mendukung proses perpindahan kerja sumber daya manusia; serta pemeliharaan dan rehabilitasi prasarana dasar untuk menunjang kelancaran produksi dan distribusi.

Berbagai langkah pokok tersebut merupakan modal untuk menuju penguatan kelembagaan ekonomi. Keberhasilan pembenahan kelembagaan ini tercermin pada: 1.

Peningkatan kualitas pertumbuhan. Perekonomian yang diperkirakan tumbuh semakin cepat diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja bagi penganggur yang meningkat selama krisis serta mengurangi jumlah penduduk miskin.

2.

Peningkatan produktivitas nasional. Dengan produktivitas nasional yang meningkat dimungkinkan tingkat pertumbuhan yang tinggi dan berkesinambungan. Sumber pertumbuhan tidak hanya bertumpu pada akumulasi tenaga kerja dan modal, tetapi juga dari sumbangan produktivitas masyarakat (total factor productivity).

3.

Peningkatan ketahanan ekonomi. Di sisi produksi, sumber pertumbuhan yang beragam (termasuk produktivitas) akan memperkukuh basis perekonomian nasional. Di sisi pembiayaan, berbagai pembenahan kelembagaan yang antara lain menghasilkan perbankan

IV - 46

yang sehat dan pasar modal yang berkembang akan mendorong diversifikasi sumber pembiayaan pembangunan nasional. Ketahanan ekonomi juga tercermin dari fundamental yang semakin kukuh, antara lain menurunnya stok utang pemerintah dan defisit anggaran (sebagai rasio terhadap PDB), tetap terjaganya keseimbangan neraca pembayaran dan tersedianya cadangan devisa yang memadai, stabil dan menguatnya rupiah, rendahnya suku bunga, dan terkendalinya inflasi. 2.

Gambaran Umum Perekonomian

Tanda-tanda pemulihan ekonomi sudah mulai terlihat sejak tahun 1999 seperti tercermin dari: nilai tukar rupiah relatif stabil, antara Rp 7.500-8.000 per US$; laju inflasi cukup rendah, yaitu sebesar 2,0 persen; dan perkembangan sektor riil seperti produksi mobil dan motor, semen, konsumsi listrik, dan usaha retail yang terus meningkat. Pemulihan dan pertumbuhan ekonomi secara berkesinam bungan akan tergantung pada stabilitas. Pada tahun 2000 laju inflasi diperkirakan akan mencapai sekitar 7-9 persen, kemudian terus menurun hingga mencapai sekitar 3-5 persen pada tahun 2004 (lihat Tabel 1). Laju inflasi yang relatif masih cukup tinggi pada tahun-tahun awal didorong oleh rencana kenaikan hargaharga yang dikendalikan oleh pemerintah (administered prices) seperti harga bahan bakar minyak (BBM) dan tarif dasar listrik (TDL). Rencana kenaikan tersebut sulit dihindarkan karena bebannya yang cukup berat bagi keuangan negara. Stabilitas ekonomi juga terlihat pada rendahnya fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, terutama terhadap dolar Amerika. Sejak diberlakukannya regim mengambang bebas (flexible exchange rate regime), stabilitas nilai tukar rupiah hanya dapat dipengaruhi melalui kebijakan fiskal dan moneter melalui pengendalian tingkat inflasi. Secara keseluruhan, kebijakan fiskal yang ditempuh dalam tahun 2001 masih bersifat ekspansif. Sedangkan kebijakan moneter yang ditempuh masih ketat. Dalam tahun-tahun berikutnya, seiring dengan pulihnya sektor perbankan dan sektor riil, arah kebijakan tersebut akan menjadi berbalik mengarah pada anggaran negara yang berkesinambungan (fiscal sustainability). Dengan kombinasi kebijakan fiskal dan moneter tersebut, stabilitas harga diperkirakan dapat terkendali. Sejalan dengan itu, nilai tukar rupiah diperkirakan menguat secara bertahap dan relatif stabil dalam kisaran Rp 6.500-7.500 per US$ dalam tahun 2004. Prospek ekonomi juga akan dipengaruhi oleh harga ekspor minyak mentah Indonesia. Dalam tahun 2000 harga ekspor minyak mentah diperkirakan sekitar US$ 26,9 perbarel. Dalam tahun-tahun berikutnya harga ekspor minyak mentah diperkirakan menurun secara bertahap menjadi US$ 20 per barel pada tahun 2004. Awal pemulihan ekonomi akan didorong oleh peningkatan pengeluaran konsumsi masyarakat dan pemerintah sebagai stimulus perekonomian. Sejalan dengan meningkatnya kinerja ekspor, makin pulihnya fungsi intermediasi perbankan, dan makin terselesaikannya restrukturisasi utang perusahaan, kegairahan investasi diperkirakan mulai timbul dalam tahun 2001. Ini tercermin pada peran investasi masyarakat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang mulai meningkat dalam tahun 2001, yakni sebesar 1,7 persen. Dalam jangka menengah, peran investasi masyarakat dalam pertumbuhan akan terus meningkat hingga mencapai 3,3 persen pada tahun 2004. Sementara itu, peran konsumsi masyarakat masih relatif tinggi sebagai cerminan dari peningkatan pendapatan masyarakat. Berdasarkan kecenderungan di atas, perekonomian nasional diperkirakan berangsurangsur pulih dan berkembang secara berkelanjutan dengan landasan yang cukup kuat untuk

IV - 47

menghadapi kemungkinan gejolak di masa datang. Pada tahun 2000 perekonomian nasional diperkirakan tumbuh sebesar 4-5 persen. Dalam periode 2001-2004, perekonomian diperkirakan terus tumbuh dalam kisaran 4,5-5,5 hingga 6-7 persen per tahun. Berdasarkan perkiraan harga konstan tahun 1998, pendapatan per kapita pada tahun 2004 diperkirakan meningkat hingga sekitar Rp 5,9 juta, lebih tinggi dibandingkan pendapatan per kapita sebelum krisis (tahun 1996) yang mencapai Rp 5,5 juta. Peran investasi dalam mendorong perkembangan ekonomi diperkirakan meningkat. Rasio total investasi terhadap Produk Nasional Bruto (PNB) yang merosot menjadi 12,5 persen dalam tahun 1999 akan terus meningkat hingga mencapai 28,3 persen dalam tahun 2004. Adapun investasi masyarakat yang menurun drastis hingga hanya mencapai 7,2 persen dari PNB dalam tahun 1999 akan terus membaik dan mencapai 23,8 persen dalam tahun 2004. Investasi dibiayai dari tabungan dalam dan luar negeri. Peranan tabungan masyarakat yang menurun hingga sekitar 12 persen dalam tahun 1999 diperkirakan terus membaik hingga mencapai 21,2 persen dari PNB dalam tahun 2004. Di samping peningkatan kesejahteraan masyarakat, kenaikan tabungan ini sekaligus mencerminkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap dunia perbankan yang terus membaik. Sementara itu, peranan tabungan luar negeri terhadap pembiayaan investasi hingga tahun 2004 masih akan lebih rendah dibandingkan keadaan sebelum krisis, yakni sebesar 1,1 persen dari PNB. Hal ini menandakan bahwa upaya untuk menggali sumber pendanaan dalam negeri terus dilakukan guna membiayai kebutuhan investasinya. Keberhasilan pembangunan ekonomi seperti diuraikan di atas akan menghasilkan fundamental ekonomi yang semakin kukuh dalam menghadapi gejolak eksternal di masa datang. Hal ini tercermin pada beberapa indikator ekonomi makro sebagai berikut. Pertama, terjaganya keseimbangan neraca pembayaran. Transaksi berjalan yang dalam masa krisis mengalami surplus akan berbalik menjadi defisit mulai tahun 2004. Defisit ini terjadi akibat impor yang semakin meningkat sejalan dengan pulihnya kegiatan sektor produksi. Pada tahun 2004 rasio defisit transaksi berjalan terhadap PDB diperkirakan sekitar 1,1 persen. Tingkat defisit ini masih dalam batas yang aman serta lebih rendah dibandingkan sebelum krisis. Namun dengan meningkatnya investasi, terutama dalam bentuk penanaman modal asing, secara keseluruhan neraca pembayaran tetap terjaga keseimbangannya. Cadangan devisa akan terus meningkat setara dengan sekitar 5,3 bulan impor pada tahun 2004. Kedua, meningkatnya ketahanan fiskal. Anggaran negara diperkirakan masih akan mengalami defisit cukup besar pada tahun-tahun awal dan kemudian secara bertahap menjadi surplus pada tahun 2004. Defisit anggaran negara yang cukup besar dalam kurun waktu tersebut diarahkan untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional melalui stimulus fiskal mengingat sektor swasta masih dalam tahap rehabilitasi dan konsolidasi. Perubahan struktural dari defisit menjadi surplus tersebut mencerminkan upaya untuk menjaga ketahanan dan kesinambungan APBN (fiscal sustainability). Ketiga, menurunnya rasio stok utang pemerintah terhadap PDB. Rasio stok utang pemerintah terhadap PDB, yang mencakup utang luar negeri dan dalam negeri, diperkirakan terus menurun dari 101 persen dalam tahun 1999/2000 menjadi sekitar 46 persen dalam tahun 2004. Ini menandakan bahwa pemerintah terus berupaya untuk lebih mandiri dalam membiayai pembangunannya. Keempat, makin kukuhnya fundamental sektor moneter dan keuangan, tercermin dari terkendalinya laju inflasi pada tingkat yang tidak jauh berbeda dengan laju inflasi dunia; makin

IV - 48

stabilnya nilai tukar mata uang sejalan dengan meningkatnya kepercayaan terhadap rupiah; serta menurunnya suku bunga di dalam negeri seiring dengan berkurangnya faktor resiko investasi.

Tabel 1 Ringkasan Perkiraan Kerangka Ekonomi Makro1) Indikator Perkiraan Indikator Pokok Laju Inflasi, Indeks Harga Konsumen (%) Nilai Tukar (Rp/US$) Perubahan Kurs Riil Rupiah (%) 2) Tahunan Terhadap Tahun 1996/97 Suku Bunga Deposito 6 Bulan (%) Pertumbuhan Ekonomi (%) PDB per Kapita Nominal (US$) Riil (ribu Rp) 3) Transaksi Berjalan/PDB (%) Surplus/Defisit APBN/PDB 4) (%) Stok Utang Pemerintah/PDB 4) (%) Utang Luar Negeri Utang Dalam Negeri

1999 2000 2,0

7-9

2001 6-8

Proyeksi 2002 2003 5-7

4-6

2004 3-5

7.809 7.000- 7.000- 6.500- 6.500- 6.5008.000 8.000 7.500 7.500 7.500 -6,2 62,0 21,5 0,3

-3,1 54,2 12,0

-10,2 38,5 11,2

-3,9 33,2 11,1

-9,3 20,7 11,0

-1,9 18,4 10,9

4-5 4,5-5,5

5-6

6-7

6-7

912 5.111 3,7 -3,7

1.011 5.328 1,8 -2,2

1.196 5.583 -0,0 -0,7

1.312 5.873 -1,1 1,5

691 760 4.785 4.929 4,0 4,8 -3,9 -3,4 101,2

99,2

86,3

76,3

63,9

45,7

46,3 54,9

48,6 50,5

41,1 45,2

35,5 40,7

28,5 35,4

24,8 20,8

IV - 49

Sumbangan thd Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan Ekonomi (%) Konsumsi Masyarakat Pemerintah Investasi Masyarakat (termasuk perubahan stok) Pemerintah Ekspor, Neto Ekspor Impor Investasi dan Sumber Pembiayaan (%) (Rasio terhadap PNB) Investasi Total (termsk perubahan stok) Pemerintah Masyarakat Tabungan Total Tabungan Nasional Pemerintah Masyarakat Tabungan Luar Negeri

0,3 2,6 2,5 0,0 -5,3 -5,6

4-5 4,5-5,5 0,9 1,0 1,4 1,8 -0,5 -0,8 0,4 2,0 0,6 1,7

5-6 2,6 2,6 -0,0 2,6 2,4

6-7 3,0 3,0 -0,1 3,6 3,1

6-7 3,8 3,8 0,0 3,1 3,3

0,4 3,0 -11,3 14,3

-0,2 3,2 1,3 1,9

0,3 2,2 2,3 -0,1

0,2 0,5 1,1 -0,6

0,5 -0,2 0,8 -1,0

-0,2 -0,2 1,0 -1,3

12,5

19,3

20,5

22,2

24,7

28,3

5,3 7,2

4,7 14,6

4,9 15,7

4,8 17,4

5,1 19,6

4,5 23,8

12,5 13,3 1,7 11,6 -0,8

19,3 24,1 0,3 23,8 -4,8

20,5 24,2 1,1 23,1 -3,7

22,2 24,0 2,7 21,3 -1,8

24,7 24,7 4,5 20,2 0,0

28,3 27,2 5,9 21,2 1,1

1)Perbedaan satu digit di belakang koma terhadap angka penjumlahan adalah karena pembulatan. 2)Tanda positif menunjukkan depresiasi dan tanda negatif menunjukkan apresiasi. 3)Berdasarkan perkiraan harga konstan tahun 1998. 4)Tahun 1999 merupakan tahun anggaran 1999/2000 (1 April 1999 – 31 Maret 2000). Adapun tahun anggaran 2000 berlaku 1 April 2000 – 31 Desember 2000. Untuk tahun 2001 dan seterusnya, tahun anggaran sama dengan tahun kalender.

3.

Struktur Ekonomi

Perekonomian nasional dalam jangka menengah diharapkan menjadi lebih efisien. Peningkatan efisiensi perekonomian ini akan tercermin pada penurunan angka incremental capital-output ratio (ICOR).1 Dalam periode 2000-2004 angka ICOR diperkirakan terus menurun secara bertahap dari 4,4 menjadi sekitar 2,0. Sejalan dengan itu, tingkat produktivitas perekonomian yang diukur dengan total factor productivity (TFP)2 juga akan membaik.3 Dalam

1

Angka ICOR menunjukkan besarnya investasi yang dibutuhkan untuk meningkatkan PDB setiap satu unit. Perhitungannya menggunakan formulasi: ICORt = (It-1/(PDBt-PDBt-1). TFP mencerminkan sumbangan produktivitas perekonomian pada pertumbuhan, disamping modal dan tenaga kerja, yang dapat bersumber dari peningkatan kualitas tenaga kerja dan teknologi dalam perekonomian. Perhitungannya menggunakan formulasi sebagai berikut: ∆Y/Y = α(∆K/K) + β(∆L/L) + TFP; dimana α dan β berturut-turut menyatakan elastisitas pertumbuhan modal dan tenaga kerja terhadap pertumbuhan PDB. Diasumsikan fungsi produksi bersifat constant return to scale (α+β=1). 3 Dalam periode paska deregulasi (1988-1991) TFP rata-rata menyumbang sebesar 1,0 persen, sedangkan dalam lima tahun sebelum krisis (1992-1996) sumbangannya negatif rata-rata sebesar 0,9 persen. 2

IV - 50

periode 2000-2004 TFP diperkirakan menyumbang rata-rata sebesar 1,6 persen per tahun sebagai hasil reformasi di segala bidang. Sektor yang menjadi pendorong pada tahap awal pemulihan ekonomi antara lain adalah sektor yang berperan dalam pemenuhan konsumsi masyarakat; sektor yang memiliki nilai tambah lokal yang tinggi dan berorientasi ekspor seperti pertanian termasuk peternakan dan perikanan; sektor industri yang bersifat padat karya seperti makanan, minuman, dan tembakau; serta tekstil, barang kulit, dan alas kaki. Keseluruhan sektor dan subsektor tersebut telah mengalami pertumbuhan positif dalam tahun 1999. Sektor pertanian dalam tahun 2000 - 2004 diharapkan dapat tumbuh antara 1,4-2,9 persen, lebih tinggi dibandingkan sepuluh tahun terakhir yang mencapai sekitar 2,0 persen (lihat Tabel 2). Pertumbuhan yang cukup tinggi tersebut mencerminkan keinginan untuk lebih memberdayakan perekonomian rakyat yang sebagian besar masih berbasis pertanian terutama perikanan, peternakan, dan perkebunan. Dalam jangka menengah industri pengolahan nonmigas akan menjadi penggerak utama perekonomian. Dalam periode 2000-2004 rata-rata pertumbuhannya diperkirakan mencapai 7,9 persen per tahun, lebih rendah dibandingkan dengan periode lima tahun sebelum krisis (19921996) yang rata-rata mencapai 12,5 persen per tahun. Sejalan dengan keinginan untuk lebih memberdayakan perekonomian rakyat, industri yang bersifat padat karya masih akan mempunyai andil yang cukup besar. Demikian pula dengan industri pengolah hasil pertanian yang dalam tahun 1999 lebih dulu keluar dari krisis. Dengan komposisi pertumbuhan seperti di atas, proses transformasi ekonomi menuju negara industri akan berlangsung kembali dengan sektor pertanian sebagai basis pengembangannya. Peran sektor pertanian, yang dalam masa krisis meningkat, berangsur-angsur akan menurun kembali. Dalam tahun 1999 peran sektor pertanian mencapai 19,5 persen, atau sekitar 3 persen lebih tinggi dibandingkan sebelum krisis. Pada tahun 2004 peran sektor pertanian diperkirakan kembali menurun hingga mencapai 17,0 persen. Sementara itu peran industri pengolahan, yang dalam masa krisis mengalami penurunan, diperkirakan berangsurangsur meningkat kembali hingga mencapai 26,8 persen dalam tahun 2004. Pertumbuhan ekonomi akan menciptakan lapangan kerja. Berdasarkan survei angkatan kerja nasional (Sakernas) tahun 1999 terdapat sekitar 6 juta penganggur terbuka atau 6,4 persen dari seluruh angkatan kerja. Dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi sekitar 5,7 persen dalam periode 2000-2004 diperkirakan akan tercipta kesempatan kerja baru bagi sekitar 11 juta orang. Secara berangsur-angsur jumlah penganggur terbuka diperkirakan akan menurun hingga mencapai 5,1 persen dalam tahun 2004. Dalam masa krisis kesempatan kerja di sektor pertanian meningkat cukup tinggi sebagai indikasi bahwa sektor tersebut dapat menjadi penyangga kegiatan ekonomi masyarakat. Sejalan dengan pemulihan ekonomi, sebagian tenaga kerja di sektor pertanian akan beralih ke sektor industri dan jasa-jasa. Selama periode 2000-2004 produktivitas tenaga kerja di sektor pertanian diperkirakan rata-rata meningkat sebesar 3,5 persen per tahun. Sementara itu dalam periode yang sama, di sektor industri pengolahan diperkirakan akan tercipta 2,3 juta lapangan kerja baru dengan peningkatan produktivitas rata-rata sekitar 3,4 persen per tahun.

IV - 51

Tabel 2 Perkiraan Struktur Ekonomi 1) Sektor

1999

2000

2001

Proyeksi 2002 2003

2004

Pertumbuhan PDB(%) Pertanian Industri Pengolahan Nonmigas Lainnya

2,1 2,6 2,2 -1,2

1,4 4,8 5,5 5,3

2,5 6,4 6,9 5,5

2,5 7,3 7,9 6,0

2,7 8,4 9,2 6,2

2,9 9,2 10,0 6,4

Distribusi PDB (%) Pertanian Industri Pengolahan Nonmigas Lainnya

19,5 25,4 22,4 55,1

18,3 25,5 22,2 56,2

18,1 25,7 22,5 56,2

17,8 26,0 22,9 56,2

17,5 26,4 23,4 56,2

17,0 26,8 24,1 56,2

Tenaga Kerja Kesempatan Kerja (juta orang) Pertanian Distribusi (%) Industri Pengolahan Distribusi (%) Lainnya Distribusi (%)

88,8 38,4 43,2 11,5 13,0 38,9 43,8

90,9 37,6 41,4 11,6 12,8 41,7 45,8

92,9 37,3 40,2 11,8 12,7 43,7 47,1

95,1 37,1 39,1 12,1 12,7 45,8 48,2

97,5 36,8 37,8 12,9 13,2 47,8 49,0

99,8 36,4 36,5 13,8 13,8 49,5 49,6

6,4

6,2

6,0

5,7

5,4

5,1

Pengangguran Terbuka (%)

1) 2)

2)

Perbedaan satu digit di belakang koma terhadap penjumlahan adalah karena pembulatan. Pengangguran terbuka adalah angkatan kerja yang belum pernah bekerja dan sedang berusaha mendapat pekerjaan, atau yang sudah pernah bekerja karena sesuatu hal berhenti atau diberhentikan, dan sedang berusaha untuk mendapat pekerjaan.

Sejalan dengan pemulihan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, langkah-langkah sistematis lintas bidang pembangunan, serta upaya-upaya khusus untuk mengurangi kemiskinan, jumlah penduduk miskin dalam tahun 2004 diperkirakan menurun sekitar 4 persen dari 18,2 persen pada tahun 1999. 4.

Neraca Pembayaran

Perkiraan neraca pembayaran Indonesia, seperti terlihat dalam Tabel 3, didasarkan pada dua asumsi pokok, yaitu perkembangan ekonomi dunia dan perkembangan ekonomi makro di dalam negeri. Asumsi mengenai perkembangan perekonomian internasional tersebut mencakup laju pertumbuhan ekonomi, terutama negara maju, tingkat inflasi dunia, tingkat suku bunga, serta nilai paritas antar valuta negara industri utama. Di dalam negeri, perkiraan neraca pembayaran terkait dengan sasaran dan pola pertumbuhan ekonomi serta perkiraan investasi dan sumber pembiayaannya, baik dari dalam maupun luar negeri. Dalam dua tahun terakhir transaksi berjalan mengalami surplus yang cukup besar karena penurunan impor nonmigas lebih besar daripada penurunan ekspornya dan meningkatnya harga ekspor minyak mentah dalam tahun 1999. Penurunan impor nonmigas terutama disebabkan oleh melemahnya kegiatan ekonomi dalam masa krisis serta penolakan L/C impor dari Indonesia oleh perbankan di luar negeri yang disebabkan oleh menurunnya kepercayaan internasional terhadap perbankan nasional. Sementara itu beberapa kendala yang menghambat peluang ekspor nonmigas antara lain adalah terganggunya pengadaan barang impor sehingga mempengaruhi ekspor barang yang mempunyai kandungan impor tinggi, kesulitan dalam mendapatkan peti kemas dan memperoleh kredit modal kerja, rendahnya tingkat efisiensi yang berakibat pada lemahnya daya saing terutama dengan negara di Asia, adanya tuduhan dumping oleh beberapa negara tujuan ekspor, serta turunnya harga komoditas ekspor utama.

IV - 52

Dalam kurun waktu lima tahun mendatang, hambatan ekspor nonmigas tersebut diharapkan secara bertahap sudah terselesaikan. Nilai keseluruhan ekspor diharapkan meningkat rata-rata sebesar 10,4 persen per tahun, yaitu dari US$ 51,2 miliar pada tahun 1999 menjadi US$ 83,5 miliar pada tahun 2004. Nilai ekspor nonmigas diperkirakan meningkat rata-rata sebesar 11,9 persen per tahun, yaitu dari US$ 41,0 miliar pada tahun 1999 menjadi US$ 72,0 miliar pada tahun 2004, dengan sumber peningkatan terbesar dari hasil industri pengolahan nonmigas. Sejalan dengan pemulihan ekonomi, impor nonmigas akan terus meningkat dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 15,3 persen per tahun, yaitu dari US$ 26,6 miliar pada tahun 1999 menjadi US$ 54,2 miliar pada tahun 2004. Di sektor jasa-jasa, penerimaan dari jasa pariwisata diperkirakan juga membaik hingga dapat kembali menjadi salah satu sumber penerimaan devisa. Namun tingginya pembayaran bunga pinjaman karena peningkatan pinjaman pemerintah diperkirakan masih berperan dalam memperbesar defisit neraca jasa-jasa. Dengan kecenderungan tersebut, neraca transaksi berjalan diperkirakan masih mencatat surplus sampai dengan 2002, relatif berimbang pada tahun 2003,dan defisit pada tahun 2004. Pada tahun 2004 rasio defisit transaksi berjalan terhadap PDB diperkirakan mencapai 1,1 persen, lebih rendah dibandingkan dengan tingkat sebelum krisis. Di sisi neraca arus modal, arus modal ke luar dalam jumlah yang besar antara tahun 1997 dan 1998 masih terasa hingga tahun 1999. Dalam tahun 2000 dan 2001 arus keluar modal swasta bersih telah mengecil sejalan dengan kemajuan yang dicapai dalam restrukturisasi utang perusahaan swasta. Penanaman modal asing diharapkan juga akan terus membaik. Surplus dalam arus modal swasta bersih diperkirakan akan mulai terjadi tahun 2002. Arus modal pemerintah bersih pada tahun 1999 mengalami surplus sekitar US$ 2,5 miliar terutama karena penjadualan utang melalui Paris Club hingga Maret tahun 2002. Pinjaman program yang dimulai tahun 1997 untuk membantu proses pemulihan ekonomi Indonesia masih cukup tinggi pada tahun 2000, dan baru akan menurun pada tahun 2001. Secara keseluruhan surplus neraca modal pemerintah terus menurun sejalan dengan semakin menurunnya pinjaman program dan meningkatnya pembayaran kembali pinjaman pemerintah dan pinjaman dari IMF. Gambaran neraca arus modal tersebut disusun cukup konservatif terutama dalam perkiraan arus modal swasta. Pertama, pelarian modal swasta selama tahun 1997 – 1999 yang sekitar US$ 30 miliar diperkirakan sulit untuk segera kembali seluruhnya. Kedua, lalu lintas modal swasta lainnya diperkirakan defisit hingga tahun 2001 karena arus modal yang masuk tidak dapat menutupi arus yang keluar, meskipun sebagian utang swasta telah dijadualkan kembali. Ketiga, meskipun penanaman modal asing (PMA) diperkirakan meningkat, namun arus modal swasta bersih (net private capital) tetap lebih rendah dibandingkan sebelum krisis.

IV - 53

Tabel 3 Perkiraan Neraca Pembayaran (miliar US$) 1999

2000

1)

2001

Proyeksi 2002 2003

2004

Ekspor Migas Nonmigas (Pertumbuhan)

51,2 10,3 41,0 -4,6

61,1 14,6 46,5 13,5

63,9 12,2 51,6 11,0

69,8 12,3 57,4 11,2

75,9 11,9 64,0 11,5

83,5 11,5 72,0 12,5

Impor Migas Nonmigas (Pertumbuhan)

-30,6 -4,0 -26,6 -8,4

-35,6 -4,9 -30,6 15,0

-39,3 -4,2 -35,1 14,4

-45,3 -4,7 -40,6 16,0

-52,3 -5,1 -47,2 16,1

-59,3 -5,1 -54,2 14,9

Jasa-jasa Pembayaran Bunga Pinjaman Pemerintah

-14,9 -3,2

-17,9 -3,5

-17,3 -3,6

-20,5 -3,4

-23,7 -3,3

-27,5 -3,2

Transaksi Berjalan

5,8

7,6

7,2

3,9

-0,1

-3,3

Neraca Arus Modal Pemerintah Arus Masuk Arus Keluar Swasta PMA Neto Lainnya

-7,4 2,5 6,6 -4,1 -9,9 -2,7 -7,2

-11,3 -0,1 4,3 -4,4 -11,2 -5,3 -5,8

-6,4 -0,5 4,9 -5,5 -5,9 -3,1 -2,8

0,6 -1,8 4,1 -5,9 2,4 2,0 0,4

3,7 -1,7 4,1 -5,8 5,4 3,0 2,4

5,1 -1,6 4,0 -5,6 6,7 4,0 2,7

Exceptional Financing IMF Neto Penjadwalan Hutang (Rescheduling)

2,9 1,4 1,5

3,9 1,5 2,4

2,8 -0,2 3,0

-0,4 -1,1 0,7

-1,3 -1,3 0,0

-0,7 -0,7 0,0

Surplus/Defisit (Overall Balance) Cadangan Devisa 2) (Dalam Bulan Impor) Cadangan Devisa Bersih Utang Luar Negeri Pemerintah 3) 4) Swasta

1,2

0,2

3,6

4,1

2,3

1,1

27,1 7,1 16,9 148,1 75,9 72,2

27,2 30,8 34,9 37,3 38,4 6,1 6,5 6,4 5,9 5,3 18,2 22,1 27,3 30,9 32,7 137,6 133,9 134,1 136,6 141,0 77,8 80,0 77,8 74,9 72,6 59,8 53,9 56,3 61,7 68,4

1) Perbedaan satu digit di belakang koma terhadap angka penjumlahan adalah karena pembulatan. 2) Mulai tahun 2000, cadangan devisa (reserve assets) menggantikan aktiva luar negeri bruto (gross foreign assets). 3) Termasuk pinjaman IMF. 4) Pada bulan Maret 2000 dilakukan revaluasi stok utang luar negeri oleh Bank Indonesia sebagai akibat menguatnya dolar AS terhadap yen Jepang. Revaluasi ini menurunkan stok utang luar negeri pemerintah yang seharusnya sebesar US$ 77,1 miliar menjadi US$ 75,3 miliar. Secara keseluruhan, neraca pembayaran hingga tahun 2004 diperkirakan tetap surplus. Neraca arus modal yang masih defisit pada tahun 2001 akan ditutup oleh surplus pada neraca transaksi berjalan. Dengan gambaran neraca transaksi berjalan dan arus modal seperti tersebut di atas, cadangan devisa (reserve assets) diperkirakan terus meningkat dan menjadi peredam (cushion) bagi kemungkinan gejolak rupiah. Dengan pelunasan pinjaman pemerintah dan swasta, posisi utang luar negeri diperkirakan menurun, tidak saja sebagai persentase dari PDB, tetapi juga secara absolut. 5.

Keuangan Negara

Dalam tahun 2001 kebijakan keuangan negara diarahkan untuk menciptakan stimulus fiskal terbatas guna mendukung pemulihan ekonomi. Dalam tahun-tahun berikutnya kebijakan

IV - 54

diarahkan untuk mewujudkan fiskal yang berkelanjutan (fiscal sustainability). Arah kebijakan tersebut tercermin dari defisit anggaran yang cukup besar pada tahun-tahun awal proyeksi, kemudian secara bertahap beralih ke surplus pada tahun 20044 (lihat Tabel 4). Di sisi penerimaan, upaya peningkatan penerimaan pajak terus dilanjutkan. Penerimaan pajak diharapkan meningkat sekitar 5 persen dari PDB antara tahun 1999-2004. Langkah yang ditempuh adalah menyederhanakan administrasi pajak, menghilangkan berbagai pengecualian pajak dan meningkatkan penegakan hukum. Sementara itu, peranan migas (pajak dan bukan pajak) akan menurun5. Di sisi pengeluaran negara, langkah pokok yang ditempuh untuk mendukung fiscal sustainability adalah sebagai berikut. 1.

Menekan biaya restrukturisasi perbankan. Proses rekapitalisasi perbankan yang dibiayai oleh pemerintah diharapkan selesai dalam tahun 2000 ini. Selanjutnya melalui kebijakan untuk menjaga stabilitas harga diharapkan terwujud tingkat suku bunga yang rendah sehingga memperingan pembayaran bunga obligasi dalam rangka rekapitalisasi perbankan. Upaya penyehatan kembali industri perbankan ini sangat penting untuk memungkinkan penyaluran kembali kredit guna mendukung kegiatan ekonomi.

2.

Menghapuskan subsidi secara bertahap. Subsidi BBM selama ini tidak terarah pada rakyat miskin. Penghematan pengeluaran ini dapat digunakan untuk pengeluaran pembangunan yang lebih terarah pada golongan masyarakat kurang mampu tersebut. Dalam perkiraan ini masih disediakan subsidi yang terarah pada kelompok masyarakat miskin (targeted subsidy).

3.

Mengendalikan peningkatan anggaran untuk belanja pegawai. Meskipun perbaikan pendapatan PNS sangat penting dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, kemampuan APBN sangat terbatas untuk membiayainya. Oleh karena itu, peningkatan belanja pegawai tersebut perlu disertai dengan reformasi birokrasi.

4.

Membatasi pengeluaran pembangunan. Pengeluaran pembangunan dibatasi pada kegiatan yang produktif, penting, dan mendesak. Dalam kaitan itu skala prioritas pengeluaran pembangunan harus dipertajam.

Di sisi pembiayaan defisit, dengan arah kebijakan mengurangi beban utang luar negeri, maka perlu dihimpun pembiayaan domestik. Berdasarkan UU No. 23/1999 tentang Bank Indonesia, sumber pembiayaan dari bank sentral untuk pemerintah tidak dimungkinkan lagi. Oleh karena itu, sumber pembiayaan akan dihimpun dengan: 1.

Mengupayakan penjualan aset hasil restrukturisasi perbankan (asset recovery) semaksimal mungkin mencapai 70 persen sampai dengan tahun 2004.

2.

Mengoptimalkan pendapatan dari privatisasi dengan tujuan utama meningkatkan kesehatan perusahaan pada khususnya dan perekonomian pada umumnya.

3.

Menerbitkan obligasi. Dalam penerbitan obligasi ini, akan dipersiapkan secara matang infrastrukturnya dan dipertimbangkan secara seksama kondisi makro nasionalnya. Penerbitan obligasi pemerintah diperkirakan dimulai tahun 2004.

4 Dalam Tabel 4 terlihat bahwa dalam tahun 2001 diperkirakan terjadi stimulus fiskal yang ditandai oleh fiscal impulse yang positif. Pada tahun-tahun berikutnya kontraktif (perwujudan dari upaya mencapai fiscal sustainability). Meskipun bersifat kontraktif pemulihan ekonomi tidak akan terganggu seiring dengan pulihnya sektor perbankan dan sektor riil. 5 Dengan asumsi nilai tukar rupiah yang secara bertahap menguat dan harga ekspor minyak bumi yang secara bertahap menurun, penerimaan migas, sebagai persentase terhadap PDB, terus menurun.

IV - 55

Tabel 4 Perkiraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (% PDB) 1999 A. Penerimaan Negara dan Hibah 1. Penerimaan Pajak a. PPh Migas Bukan Migas b. PPN c. Lainnya

2000

2001

1)

2)

Proyeksi 2002 2003

2004

15,9 10,6 6,0 1,2 4,8 2,9 1,7

19,4 11,3 5,8 1,6 4,2 3,3 2,2

17,3 12,3 6,7 1,3 5,4 3,3 2,3

17,9 13,6 7,2 1,1 6,1 3,7 2,7

18,6 14,8 7,8 1,0 6,9 4,1 2,8

19,3 16,0 8,6 0,8 7,7 4,5 2,9

5,3 3,8 1,5

7,9 6,0 1,9

4,9 3,5 1,4

4,3 3,2 1,2

3,8 2,7 1,2

3,3 2,4 0,9

19,8 15,3 2,1 4,6 5,5 3,1

22,8 17,9 3,7 5,1 5,5 3,6

21,0 16,1 4,0 5,4 3,4 3,3

20,1 15,3 3,5 6,4 2,4 2,9

19,3 14,2 3,1 6,9 1,5 2,8

17,9 13,4 2,6 7,2 1,2 2,6

4,5

4,9

4,8

4,8

5,0

4,4

C. Surplus/Defisit

-3,9

-3,4

-3,7

-2,2

-0,7

1,5

D. Pembiayaan 1. Dalam Negeri a. Perbankan b. Non Perbankan (neto) Penjualan Aset Perbankan 3) Penjualan Aset u/ Pengurangan Obligasi 4) Privatisasi Amortisasi (-) Tambahan Pengurangan Obligasi 4)

3,9 1,8 -0,0 1,8 1,5 ---

3,4 1,7 -0,5 2,2 1,9 ---

3,7 2,3 0,0 2,3 1,9 ---

2,2 2,6 0,0 2,6 2,4 ---

0,7 1,3 0,0 1,3 2,0 ---

-1,5 -1,4 0,0 -1,4 1,8 9,3

0,3 0,0 ---

0,3 0,0 ---

0,4 0,0 ---

0,5 -0,3 ---

0,5 -1,2 ---

0,5 -3,7 -9,3

2,1 3,8 -1,7

1,7 2,6 -0,9

1,4 2,6 -1,1

-0,4 1,9 -2,3

-0,6 1,6 -2,2

-0,1 1,6 -1,7

0,5

-0,5

0,2

-1,5

-1,4

-2,0

101,2

99,2

86,3

76,3

63,9

45,7

2. Penerimaan Bukan Pajak a. Migas b. Bukan Migas B. Pengeluaran Negara 1. Pengeluaran Rutin a. Restrukturisasi Perbankan b. Belanja Pegawai (pusat dan daerah) c. Subsidi d. Lainnya 2. Pengeluaran Pembangunan

2. Luar Negeri (neto) a. Penyerapan Pinjaman b. Amortisasi Memorandum - Pengaruh Kebijaksanaan Fiskal terhadap Perekonomian (Fiscal impulse) 5) - Utang Pemerintah

1) Perbedaan satu digit di belakang koma terhadap angka penjumlahan adalah karena pembulatan. 2) Sesuai dengan tahun anggaran (TA). Tahun 1999 mencerminkan TA 1999/2000, berlaku dari 1 April 1999 s/d 31 Maret 2000. TA 2000 dari 1 April s/d 31 Desember (9 bulan). Mulai tahun 2001 dan seterusnya sama dengan tahun kalender, berlaku dari 1 Januari s/d 31 Desember. 3) Berdasarkan asumsi tingkat pemulihan aset (recovery aset) sebesar 30%. 4) Diperoleh dari tambahan tingkat pemulihan aset sebesar 40% dalam upaya semaksimal mungkin mencapai tingkat pemulihan aset sebesar 70%. 5) Positif menunjukkan pengaruh perubahan kebijakan menjadi relatif lebih ekspansif. Sebaliknya (negatif) berarti lebih kontraktif. Secara ringkas, perkiraan di atas sesuai dengan amanat GBHN 1999-2004 untuk mewujudkan APBN yang semakin sehat dengan mengurangi ketergantungan terhadap pinjaman luar negeri. Dalam perkiraan tersebut perlu dicatat bahwa proses transisi menuju perimbangan keuangan pusat dan daerah akan diupayakan agar dapat berlangsung sesuai dengan prinsip pengelolaan kebijakan yang menjamin stabilitas ekonomi. Pertama, penyerahan penerimaan negara dari pusat ke daerah baik berupa transfer maupun penyerahan kewenangan pengelolaannya harus didahului oleh penyerahan tanggung jawab terhadap kewajiban atas

IV - 56

pengeluarannya. Kedua, pinjaman keuangan daerah dibatasi pada tingkat yang tidak membahayakan stabilitas ekonomi makro dan selaras kesinambungan anggaran pemerintah secara nasional. Dengan prinsip tersebut, gambaran ekonomi secara makro tidak berubah (misalnya dalam hal defisit anggaran dan utang luar negeri pemerintah). Hanya komposisi penerimaan dan pengeluaran yang mungkin berubah. 6.

Moneter

Besaran moneter yang disajikan di sini bukan merupakan sasaran melainkan suatu gambaran yang konsisten dengan perkiraan perekonomian nasional antara lain mencakup tingkat inflasi, suku bunga, dan nilai tukar rupiah. Dalam tahun 2001 Bank Indonesia menetapkan sasaran laju inflasi inti (core inflation) pada kisaran 4-6 persen. Sasaran ini diperkirakan sesuai dengan kondisi fundamental ekonomi dan secara langsung dapat dipengaruhi oleh kebijakan moneter. Dengan rencana pemerintah untuk menaikkan gaji PNS, mengurangi subsidi BBM, dan menyesuaikan tarif jasa pelayanan yang dikendalikan oleh pemerintah, tingkat inflasi pada tahun 2001 diperkirakan antara 6-8 persen. Pada tahun-tahun selanjutnya sumbangan kenaikan harga akibat kebijakan pemerintah di bidang harga dan pendapatan (non-core inflation) diperkirakan akan semakin kecil, sehingga besaran inflasi akan lebih dipengaruhi oleh core inflation. Dengan pelaksanaan kebijakan moneter yang makin konsisten, core inflation diperkirakan akan menurun. Seiring dengan laju inflasi yang terus menurun, tingkat suku bunga dalam negeri akan cenderung menurun, terutama didorong oleh turunnya premium suku bunga (interest rate premium). Pada saat krisis tahun 1998 premium suku bunga di Indonesia melonjak. Hal ini didorong oleh penilaian (rating) yang dikeluarkan lembaga pemeringkat internasional, antara lain Standard & Poors, yang memberikan kode CCC+ untuk pinjaman dalam valuta asing. Secara umum rating ini menyatakan bahwa Indonesia diragukan kemampuannya untuk bisa membayar. Pada bulan April 2000, country risk rating Indonesia diturunkan menjadi SD (Selected Default). Artinya bahwa Indonesia dianggap tidak dapat membayar sebagian utangnya. Dalam awal bulan Oktober 2000, peringkat utang baik dalam jangka panjang maupun pendek serta dalam valuta asing maupun mata uang lokal meningkat. Peringkat Indonesia untuk long term dan short foreign currency rating masing masing meningkat dari SD menjadi B- dan dari SD menjadi C. Sementara itu untuk local currency rating meningkat dari B- menjadi B. Di samping itu S&P juga memberikan predikat stable outlook terhadap keseluruhan peringkat tersebut. Perkembangan ekonomi pada tahun 1999 membaik tercermin dari menurunnya suku bunga deposito 6 bulan menjadi 21,5 persen. Dalam tahun 2000 suku bunga deposito 6 bulan diperkirakan sekitar 12,0 persen. Hal ini memperkuat indikasi mulai berlangsungnya proses stabilisasi. Dengan kesungguhan dalam menjalankan reformasi ekonomi, maka premium suku bunga Indonesia dalam jangka menengah diperkirakan akan terus menurun yang selanjutnya akan menurunkan tingkat suku bunga secara bertahap. Perkembangan suku bunga juga tidak terlepas dari pergerakan nilai tukar rupiah. Melalui pengendalian inflasi, nilai tukar rupiah diperkirakan secara bertahap menguat dan stabil dalam kisaran Rp 6.500 – Rp 7.500 per dolar AS.

IV - 57