BAB IV DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN
IV.1. Profil Wilayah IV.1.1 Aspek Geografi dan Demografi a). Luas dan Batas Wilayah Admistrasi Kabupaten Gunungkidul merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan Ibu Kota Wonosari
yang
terletak
39 km sebelah
tenggara Kota Yogyakarta. Secara yuridis, status Kabupaten Gunungkidul sebagai salah satu daerah kabupaten yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta ditetapkan pada tanggal 15 Agustus 1950 dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 pada saat Gunungkidul dipimpin oleh KRT Labaningrat. Luas wilayah Kabupaten Gunungkidul 1.485,36 km2 atau sekitar 46,63 % dari luas wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan batas wilayah dirinci sebagai berikut: 1.
Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Sleman dan Kabupaten
Bantul
Daerah Istimewa Yogyakarta. 2.
Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Klaten dan Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah.
3.
Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah.
4.
Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Hindia
Gambaran wilayah secara administratif dapat dilihat pada gambar 4.1 sebagai berikut:
73
74
Gambar 4.1 Peta Administrasi Kabupaten Gunungkidul
Secara administratif Kabupaten Gunungkidul terbagi menjadi 18 Kecamatan yang meliputi 144 desa dan 1.431 padukuhan. Luas dan pembagian wilayah administratif Kabupaten Gunungkidul dapat dilihat pada tabel 4.2. sebagai berikut :
75 Tabel 4.1 Luas Dan Pembagian Wilayah Administratif Kabupaten Gunungkidul
No.
KECAMATAN
LUAS (km2)
PERSENTASE (%)
JUMLAH DESA
JUMLAH PADUKUHAN
JUMLAH RW
1 Panggang
99,8
6,72
6
44
44
2 Purwosari
71,76
4,83
5
32
32
3 Paliyan
58,07
3,91
7
50
50
4 Saptosari
87,83
5,91
7
60
60
104,91
7,06
5
83
84
6 Tanjungsari
71,63
4,82
5
72
71
7 Rongkop
83,46
5,62
8
100
100
8 Girisubo
94,57
6,37
8
82
82
9 Semanu
108,39
7,30
5
106
136
10 Ponjong
104,49
7,03
11
119
120
11 Karangmojo
80,12
5,39
9
104
104
12 Wonosari
75,51
5,08
14
103
151
13 Playen
105,26
7,09
13
101
101
14 Patuk
72,04
4,85
11
72
82
15 Gedangsari
68,14
4,59
7
67
67
16 Nglipar
73,87
4,97
7
53
53
17 Ngawen
46,59
3,14
6
67
67
18 Semin
78,92
5,31
10
116
121
1.485,36
100,00
144
1.431
1.525
5 Tepus
Jumlah
Sumber : Bappeda Kabupaten Gunungkidul, 2016.
b). Topografi Berdasarkan kondisi topografi Kabupaten Gunungkidul dibagi menjadi 3 (tiga) zona pengembangan, yaitu :
76 1.
Zona Utara disebut wilayah Batur Agung dengan ketinggian 200m-700m di atas permukaan laut. Keadaannya berbukit-bukit terdapat sumber-sumber air tanah kedalaman
6m-12m dari permukaan tanah. Jenis tanah didominasi latosol
dengan batuan induk vulkanik dan sedimen taufan. Wilayah ini meliputi Kecamatan Patuk, Gedangsari, Nglipar, Ngawen, Semin, dan Ponjong bagian utara. 2.
Zona Tengah disebut wilayah pengembangan Ledok Wonosari, dengan ketinggian 150m-200m di atas permukaan laut. Jenis tanah didominasi oleh asosiasi mediteran merah dan grumosol hitam dengan bahan induk batu kapur. Sehingga meskipun musim kemarau panjang, partikel-partikel air masih mampu bertahan. Terdapat sungai di atas tanah, tetapi di musim kemarau kering. Kedalaman air tanah berkisar antara 60m–120m di bawah permukaan tanah. Wilayah ini meliputi Kecamatan Playen, Wonosari, Karangmojo, Ponjong bagian tengah, dan Semanu bagian utara.
3.
Zona Selatan disebut wilayah pengembangan Gunung Seribu (Duizon gebergton atau Zuider gebergton), dengan ketinggian 0m–300m di atas permukaan laut. Batuan dasar pembentuknya adalah batu kapur dengan ciri khas bukit-bukit kerucut (Conical limestone) dan merupakan kawasan karst. Pada wilayah ini banyak dijumpai sungai bawah tanah. Zone Selatan ini meliputi kecamatan Saptosari, Paliyan, Girisubo, Tanjungsari, Tepus, Rongkop, Purwosari, Panggang, Ponjong bagian selatan, dan Semanu bagian selatan.
77 c). Demografi (1). Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk Tabel 4.2. Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2014 No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Kecamatan Panggang Purwosari Paliyan Saptosari Tepus Tanjungsari Rongkop Girisubo Semanu Ponjong Karangmojo Wonosari Playen Patuk Gedangsari Nglipar Ngawen Semin Jumlah
Jumlah Persentase (Jiwa) (%) 27.431 3,93 20.035 2,87 30.091 4,31 35.458 5,07 32.994 4,72 26.588 3,8 27.833 3,98 22.956 3,28 53.531 7,66 51.529 7,37 50.456 7,22 81.493 11,66 56.388 8,07 31.395 4,49 36.486 5,22 30.716 4,4 32.721 4,68 50.724 7,26 698.825 100
Sumber : Gunungkidul Dalam Angka, 2015. Pertumbuhan penduduk merupakan perubahan jumlah penduduk dari waktu ke waktu. Pertumbuhan penduduk secara alami dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu kelahiran, kematian, dan migrasi penduduk.
78 d). Ekonomi Pembangunan ekonomi di Kabupaten Gunungkidul pada tahun yang 2015 tercermin dalam PDRB, adapun nilai PDRB pada tahun 2015 lebih besar dari tahun sebelumnya, yaitu PDRB Per Kapita ADHB mencapai 19,38triliun, dibandingkan PDRB Per Kapita ADHB tahun 2014 mencapai 17,97 triliun. Perhitungan PDRB Per Kapita ADHB Kabupaten Gunungkidul untuk tahun 2015 adalah 19,38 triliun naik sebesar 7,84%, dibanding PDRB Per Kapita ADHB tahun 2014. Adapun Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2015 sebesar 5,01 persen, dan pertumbuhan ekonomi DIY berdasarkan laporan BI Triwulan IV 2015 sebesar 4,94 persen. PDRB Kabupaten Gunungkidul atas dasar harga konstan tahun 2015 kontribusi terbesar pada sektor Industri pengolahan menjadi 1.105.876,00 juta rupiah sebagai imbas dari peningkatan kunjungan wisata di Gunungkidul,
secara rinci
kontribusi pembentukan PDRB Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 dengan tahun dasar 2010 adalah sebagai berikut :
79
Sumber: Bappeda Gunungkidul, 2016 (diolah)
Gambar 4.2 Kontribusi PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 Laju pertumbuhan sektoral PDRB ADHK di Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2015 rata-rata mengalami penurunan dibanding dengan tahun lalu, walaupun ada peningkatan pada sektor industri pengolahan sebesar 9,65 persen dan tahun lalu sebesar 4,11 persen, diikuti sektor informasi dan komunikasi sebesar 8,04 persen dan tahun lalu sebesar 7,90 persen, serta diikuti oleh sektor-sektor lain seperti pada tabel berikut ini:
80 Tabel 4.3 Laju Pertumbuhan Sektoral PDRB Kabupaten Gunungkidul Atas Dasar Harga Konstan (Tahun 2010) Tahun 2013-2015 (%) No
Lapangan Usaha
1
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
2
Pertambangan dan Penggalian
3
Industri Pengolahan
4
Pengadaan Listrik dan Gas
5
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang Konstruksi
6 7 8
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Transportasi dan Pergudangan
9
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
10
Informasi dan Komunikasi
11
Jasa Keuangan dan Asuransi
12
Real Estat
13
Jasa Perusahaan
14 15
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib Jasa Pendidikan
16
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
17
Jasa lainnya
2013
2014
2015*)
2,30 4,86 8,21 6,91 1,45
-0,62 1,60 4,11 4,22 3,88
1,09 -0,01 9,65 1,49 1,14
4,52 5,11
5,06 6,77
7,42 7,71
4,73 8,31 6,23 11,89 4,44 3,53 4,54
2,43 8,61 7,90 11,05 8,09 6,37 5,79
3,19 4,01 8,04 6,14 4,25 6,17 4,98
4,92 8,42 5,17
8,13 7,37 6,42
3,88 6,93 5,02
Sumber : Bappeda,2015 (diolah). *angka proyeksi/sementara
e). Keuangan Penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak lepas dari pendanaan melalui keuangan daerah berupa semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan daerah. Keuangan daerah mencangkup pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan neraca daerah. Struktur APBD terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja
81 Daerah dan Pembiayaan Daerah. Berikut ini APBD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013-2015 seperti pada tabel 4.4 sebagai berikut : Tabel 4.4 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013-2015 NO.
URAIAN
1 1.1
PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH Pendapatan Pajak Daerah Pendapatan Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Daerah yang Dipisahkan
1.1.1 1.1.2 1.1.3
2013 1.242.092.675.330,20
TAHUN 2014 1.372.846.295.853,34
2015 1.599.005.995.104,47
83.427.447.822,42
159.304.338.220,22
196.099.244.204,02
12.350.676.839,00 25.024.939.544,00
28.477.674.863,50 25.682.892.167,00
36.178.235.921,92 28.059.628.030,30
6.815.317.916,25
7.939.323.691,06
10.584.694.070,93
1.1.4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
39.236.513.523,17
97.204.447.498,66
121.276.686.180,87
1.2
DANA PERIMBANGAN
877.414.789.454,00
923.974.088.292,00
978.310.012.465,00
1.2.1
Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak
38.552.493.454,00
30.413.649.292,00
20.771.681.465,00
1.2.2 1.2.3
Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus
779.069.238.000,00 59.793.058.000,00
847.388.294.000,00 46.172.145.000,00
872.566.961.000,00 84.971.370.000,00
1.3
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
281.250.438.053,78
289.567.869.341,12
424.596.738.435,45
1.3.1 1.3.2
Pendapatan Hibah Pendapatan Dana Darurat
-
-
3.500.000.000,00 -
1.3.3
Dana Bagi Hasil Pajak dari Prov dan Pemda Lainnya
45.667.988.953,78
60.256.969.641,12
78.539.123.335,45
1.3.4
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
199.359.049.100,00
198.741.257.700,00
313.479.390.100,00
1.3.5
Bantuan Keuangan dari Prov atau Pemda Lainnya
36.223.400.000,00
30.569.642.000,00
29.078.225.000,00
1.3.6
Pendapatan Lainnya
2
BELANJA
2.1
-
-
1.180.155.596.326,00
1.267.067.508.327,81
1.586.001.084.202,94
Belanja Tidak Langsung
851.191.884.974,00
928.981.200.845,53
1.061.767.453.368,30
2.1.1
Belanja Pegawai
732.809.398.948,00
796.259.982.315,00
867.829.590.072,30
2.1.2
Bunga
26.836.255,00
18.577.205,00
10.318.156,00
2.1.3
Subsidi
-
-
-
2.1.4
Hibah
43.223.279.325,00
61.358.500.670,53
25.931.107.000,00
2.1.5
Bantuan Sosial
22.926.163.500,00
13.212.500.000,00
7.116.800.000,00
82 NO.
URAIAN
TAHUN 2014
2013
2015
2.1.6
Bantuan Keuangan
-
52.289.556.643,00
152.803.340.630,00
2.1.7
Belanja Tak Terduga
-
357.337.000,00
125.452.000,00
2.1.8
Bagi Hasil Pajak
1.377.565.700,00
2.409.115.683,00
3.487.216.600,00
2.1.9
Bagi Hasil Retribusi
1.800.000.000,00
3.075.631.329,00
4.463.628.910,00
2.1.10
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya
49.028.641.246,00
-
-
2.2
Belanja Langsung
328.963.711.352,00
338.086.307.482,28
524.233.630.834,64
2.2.1
Belanja Pegawai
42.742.861.900,00
40.542.034.325,00
40.151.223.350,00
2.2.2
Belanja Barang Jasa
129.847.670.515,00
170.254.551.666,67
245.907.373.039,70
2.2.3 3
Belanja Modal PEMBIAYAAN DAERAH
156.373.178.937,00 97.635.685.050,97
127.289.721.490,61 136.587.728.850,17
238.175.034.444,94 213.795.164.656,70
3.1
Penerimaan Pembiayaan
112.105.011.960,97
160.662.055.760,17
242.366.516.374,70
3.1.1
SiLPA
110.770.296.731,97
159.572.764.055,17
242.366.516.374,70
3.1.2
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman
1.334.715.229,00
1.089.291.705,00
0,00
3.2.
Pengeluaran Pembiayaan
14.469.326.910,00
14,469,326,910.00
28.571.351.718,00
3.2.1
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah.
13.000.000.000,00
23,000,000,000.00
28.500.000.000,00
3.2.2
Pembayaran Pokok Hutang
69.326.910,00
74.326.910,00
71.351.718,00
3.2.3
Pemberian Pinjaman Daerah
1.400.000.000,00
1,000,000,000.00
0,00
97.635.685.050,97
136.587.728.850,17
213.795.164.656,70
Jumlah Pembiayaan Netto
Sumber : DPPKAD Kabupaten Gunungkidul, 2016
f). Sarana Prasarana Penanganan sarana prasarana di Kabupaten Gunungkidul dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum melaui bidang keciptakaryaan dan tata ruang meliputi pembangunan gedung-gedung pemerintah; serta kebinamargaan dan pengairan meliputi pembangunan jalan jembatan, drainase dan irigasi. (1). Jalan
83 Panjang jalan di Kabupaten Gunungkidul tahun 2014 sepanjang 959,81 km dengan perincian menurut kewenangannya adalah jalan negara 61,42 km, jalan provinsi sepanjang 212,39 km, jalan kabupaten 686,00 km. Kabupaten Gunungkidul dilalui oleh Jaringan Jalan Kolektor Primer sebagai Jalan Strategis dengan nama Jaringan Jalan Lintas Selatan (JJLS) yang direncanakan mencapai panjang 81,092 km, pembangunan jalan ini merupakan sharing anggaran antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten. Data kondisi status jalan berdasarkan tingkat di wilayah Kabupaten Gunungkidul sebagaimana disajikan pada tabel sebagai berikut : Tabel 4.5 Panjang Jalan menurut Statusnya di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2011-2015 (Km) No
Status Jalan
Tahun
2011 2012 2013 2014 1. Nasional 61,42 61,42 61,42 61,42 2. Provinsi 260,33 260,33 260,33 212,39 3. Kabupaten 686,00 686,00 686,00 686,00 Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunungkidul, 2016
2015 61,241 212,395 686,00
Tabel 4.5 diatas menunjukan jumlah panjang jalan menurut statusnya di wilayah Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2015 untuk jalan nasional dengan total 61,241 km, status jalan provinsi dengan total 212,395 km, dan stastus jalan kabupaten sebesar 686 km.
84 Tabel 4.6 Kondisi Jalan Kabupaten di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2011-2015 (Km) No
Kondisi
1 2 3 4
Baik Sedang Rusak ringan Rusak berat Jumlah
2011 420,72 67,36 96,82 101,1 686,00
2012 438,81 46,12 80,34 120,73 686,00
Tahun 2013 452,77 46,65 71,89 114,69 686,00
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunungkidul, 2016
2014 452,77 46,65 71,89 114,69 686,00
2015 479,15 51,14 63,53 92,18 686,00
Tabel 4.6 diatas menunjukan panjang jalan kabupaten di Wilayah Kabupaten Gunungkidul total 686 km, dan terjadi pengurangan yang signifikan pada kondisi jalan rusak berat dari tahun 2014 dengan panjang jalan 114,69 km menjadi 92,18 km. (2). Air bersih Kondisi Umum Air Bersih dibedakan menjadi tiga yaitu Air Tanah Dangkal; Air Tanah Sedang; dan Air Tanah Dalam. Kondisi air bersih di Kabupaten Gunungkidul adalah dengan data sebagai berikut: (a). Terdapat 1 (satu) daerah perkotaan yang kondisi air tanah dangkal dan air tanah sedang relatif baik (kualitas dan kuantitas), yaitu: Wonosari. (b) Dari jumlah IKK yang ada, 2 (dua) IKK yang kondisi umum air tanah dangkal dan air sedang relatif baik dan 10 (sepuluh) IKK yang kondisi umum air tanah dangkal dan air tanah sedangnya relatif tidak baik. Pada wilayah pelayanan perdesaan, ada 25 desa yang kondisi umum air tanah
85 dangkal dan air sedang relatif baik dan 25 desa yang kondisi umum air tanah dangkal dan air tanah sedangnya relatif tidak baik. (c) Secara umum di Kabupaten Gunungkidul kondisi air tanah dalam relatif baik kecuali pada musim penghujan. Sumber air bersih di Kabupaten Gunungkidul berasal dari air permukaan dan air bawah tanah. Khusus untuk sistem perpipaan, pasokan air bersih belum dapat menjangkau seluruh wilayah guna mencukupi kebutuhan air bersih di Gunungkidul. (3). Pengairan/Irigasi Pengelolaan irigasi di Gunungkidul melibatkan masyarakat melalui Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A) ataupun Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) yang ikut berpartisipasi dalam perencanaan, pengelolaan, pemeliharaan jaringan irigasi khususnya di jaringan tersier. Jumlah jaringan irigasi yang ada di Kabupaten Gunungkidul adalah jaringan primer 12.501,70 m, jaringan sekunder 287.809,70 m dan jaringan tersier 49.046 m. (4). Sanitasi Kondisi sanitasi masih menjadi permasalahan yang perlu mendapat perhatian, berdasarkan data laboratorium Dinas Kesehatan, kualitas air tercatat: kualitas baik 44,64% dan kurang baik sebesar 55,35% dari jumlah 112 sampel. Sedangkan pemenuhan air yang berasal dari Sumur Gali yang baik 26,15%
86 sedangkan sumur gali dengan kualitas jelek 73,84%. Kondisi sanitasi untuk masyarakat juga belum optimal karena tingkat/cakupan pelayanan air limbah masuk kategori rendah dan tingkat/cakupan pelayanan persampahan masuk kategori cukup.
DESKRIPSI
TENTANG
TAHAPAN
PENYUSUNAN
RENCANA
KERJA
PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah telah diatur pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah telah diamanatkan tahapan-tahapan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang meliputi tahapan Musrenbang Kecamatan, Forum SKPD, Musrenbang RKPD, dan Penetapan RKPD. Salah satu tahapan penting dalam penyusunan RKPD yaitu tahapan Musrenbang Kecamatan. Di Kabupaten Gunungkidul tata cara, tata kala, dan mekanisme Musrenbang Kecamatan telah diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2012 tentang Tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah dan pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan daerah dan setiap tahun BAPPEDA menerbitkan Surat Edaran tentang Pedoman Tata Musrenbang Kecamatan, termasuk mencantumkan arah kebijakan lokal berkaitan dengan Pagu Indikatif Wilayah Kecamatan (PIWK).
87 IV.2. Tahapan Musrenbang Musyawarah perencanaan pembangunan adalah tahapan proses perencanaan pembangunan secara partisipatif karena melibatkan semua unsur pemangku kepentingan/stakeholders yang dilakukan pada level kecamatan dan kabupaten dalam rangka penyusunan RKPD. Pelaksanaan musrenbang adalah amanat dari UndangUndang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Kontribusi secara langsung musrenbang dalam penyusunan dokumen RKPD adalah musrenbang kecamatan dan musrenbang kabupaten, adapun musrenbang desa sebagai salah satu kontribusi tidak langsung untuk menghasilkan usulan pada RKPDesa sebagai bagian usulan desa yang dibawa ke tingkat kecamatan dalam musrenbang kecamatan. IV.2.1. Musrenbang Kecamatan Musrenbang kecamatan merupakan wahana untuk memaduserasikan antara empat pendekatan yaitu politik, teknokratis, partisipatif, dan top down bottom up, melalui dua tahapan (Pedoman Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan, Bappeda, 2014) yaitu : a). Tahapan persiapan meliputi : (1) penyusunan jadwal dan agenda musrenbang di Kecamatan; (2) mempersiapkan bahan/materi untuk musrenbang Kecamatan; (3) mengumumkan secara terbuka tentang jadwal, agenda, dan tempat pelaksanaan musrenbang Kecamatan. b). Tahapan pelaksanaan meliputi: (1) presentasi prioritas dan masalah di wilayah kecamatan oleh Camat;
88 (2) presentasi isu-isu strategis dan prioritas pembangunan kabupaten oleh Bappeda; (3) penyampaian rencana pembangunan di kecamatan bersangkutan yang dimuat pada Rancangan Awal Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD); (4) pembahasan jumlah usulan yang dihasilkan pada forum sejenis di tahun sebelumnya yang telah terealisasi; (5) perumusan kriteria prioritas untuk menyeleksi usulan; (6) diskusi kelompok untuk menetapkan prioritas kebutuhan; (7) diskusi pleno untuk membahas dan menyepakati diskusi kelompok; (8) penetapkan wakil kecamatan minimal 3 (tiga) orang dari unsur masyarakat dan kecamatan untuk mengikuti Forum SKPD/Gabungan SKPD dan Musrenbang Kabupaten. Peserta
yang
diundang
dalam
musrenbang
kecamatan
(Pedoman
Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan, Bappeda, 2014) adalah : a) Anggota DPRD yang mewilayahi dapilnya; b) Utusan SKPD Kabupaten Gunungkidul c) Unsur SKPD-SKPD di kecamatan sebagai contoh UPT-UPT, Koordinator Penyuluh, Mantri Tani, dan sebagainya; d) Instansi Vertikal Tingkat Kecamatan; e) Camat, Sekretaris Camat, Kepala Seksi,Kepala Subbagian dan staf Kecamatan; f) Kepala Desa; g) BPD; h) LPMD; i) Karang Taruna; j) PKK; k) LSM/Organisasi Masyarakat Setempat/Kelompok Masyarakat/Perwakilan Perempuan/Tokoh Masyarakat di wilayah kecamatan/Forum Komunikasi Difabel Gunungkidul (FKDG). Pelaksanaan musrenbang yang utama dilakukan melalui diskusi kelompok dengan pembagian menjadi tiga kelompok yaitu a) kelompok Pemerintahan, Sosial, dan Budaya; b) kelompok Fisik dan Prasarana; dan c)
89 kelompok Ekonomi, adapun secara terperinci SKPD pendamping dalam sidang kelompok adalah sebagai berikut : Tabel 4.7 Daftar Sidang Kelompok beserta SKPD Pendamping dalam Musrenbang Kecamatan dalam tahun 2013-2015 No.
Diskusi/Sidang Kelompok
SKPD Kabupaten
1
Kelompok Pemerintahan, Sosial, dan Budaya
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.
Sekretariat Daerah Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Dinas Kesehatan Dinsosnakertrans Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPMPKB KPAD Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satuan Polisi Pamong Praja RSUD DPPKAD BKD Inspektorat Daerah
2
Kelompok Fisik dan Prasarana
3
Kelompok Ekonomi
1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Dinas Pekerjaan Umum Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika KAPEDAL Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Kehutanan dan Perkebunan Dinas Peternakan Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Disperindagkop ESDM Kantor Pengelolaan Pasar KAPEDAL
Sumber : Bappeda Kab. Gunungkidul, 2016. Hasil yang dicapai dalam musrenbang kecamatan dan merupakan lampiran berita acara hasil musrenbang adalah sebagai berikut : a)
Daftar program/Kegiatan PIWK.
90 b)
Daftar Usulan Rencana Pembangunan (DURP Kecamatan), meliputi sumber dana: (APBD Kabupaten, APBD DIY, dan APBN) sebagai bahan/materi Forum SKPD/ Gabungan SKPD.
c)
Daftar usulan program/kegiatan yang belum disetujui/ disepakati.
d)
Matriks Rancangan Awal Renja SKPD Kecamatan yang disempurnakan setelah musrenbang RKPD di kecamatan.
e)
Penetapkan wakil kecamatan minimal 3 (tiga) orang dari unsur masyarakat dan kecamatan untuk mengikuti Forum SKPD/Gabungan SKPD dan Musrenbang Kabupaten.
IV.2.2. Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (Forum SKPD) Forum SKPD kabupaten merupakan wahana stakeholders dan perencana SKPD yang mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan SKPD secara langsung maupun tidak langsung sebagai perwujudan dari pendekatan partisipastif perencanaan pembangunan daerah. Ajang forum SKPD kabupaten untuk membahas rancangan Renja SKPD kabupaten, dengan menggunakan prioritas program dan kegiatan yang dihasilkan dari Musrenbang kecamatan, sebagai bahan untuk menyempurnakan rancangan Rencana Kerja (Renja) SKPD, baik menyangkut pendapatan maupun belanja SKPD yang difasilitasi oleh SKPD kabupaten terkait. Daftar peserta yang diundang pada Forum/Forum Gabungan SKPD meliputi semua stakeholders antara lain :
91 a)
Pimpinan/Anggota Komisi DPRD.
b)
Wakil Peserta Musrenbang RKPD di Kecamatan/Delegasi Kecamatan.
c)
SKPD terkait.
d)
Bappeda.
e)
Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.
f)
Perguruan Tinggi, LSM/Kelompok Masyarakat/Perwakilan Perempuan/ Tokoh Masyarakat. Pelaksanaan forum SKPD diselenggarakan diSKPD masing-masing sesuai
dengan pembagian urusan sesuai tabel sebagai berikut : Tabel 4.8 Pelaksanaan Forum SKPD berdasarkan pembagian Urusan di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013-2015 NO
FORUM SKPD/GABUNGAN SKPD
SKPD
TEMPAT *)
Urusan Kesatuan Bangsa, Politik, Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana Urusan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM serta Pertambangan
- Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik - Satuan Pol PP - BPBD - Dinas Perindagkop ESDM - Kantor Pengelolaan Pasar
Ruang Rapat Inspektorat Daerah
3.
Urusan Sosial, Tenaga Kerja, Transmigrasi, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan Keluarga Berencana
Ruang Rapat BPMPKB
4.
Urusan Kebudayaan dan Pariwisata Urusan Pemerintahan Umum, Pertanahan, Kepegawaian, Statistik, Perencanaan Pembangunan, Penanaman Modal Daerah, Kearsipan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Komunikasi dan Informatika
- Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi - Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan - Sekretariat Daerah - Sekretariat DPRD - Badan Kepegawaian Daerah - Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Disdukcapil - KPMPT
1.
2.
5.
Ruang Rapat Disperindakop ESDM Kab. Gunungkidul
Ruang Rapat Disbudpar Kab. Gunungkidul Ruang Rapat Sekretariat Daerah Kabupaten Gunungkidul
92 NO
FORUM SKPD/GABUNGAN SKPD
6.
Urusan Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Urusan Ketahanan Pangan, Urusan Kehutanan dan Perkebunan
7.
Urusan Kesehatan
8.
Urusan Pekerjaan Umum, Perumahan, Penataan Ruang, Perhubungan, Urusan Lingkungan Hidup
9.
Urusan Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga, Urusan Perpustakaan
10.
Gabungan SKPD Pengampu Pendapatan
11.
Gabungan SKPD Kecamatan
SKPD - Bappeda - Inspektorat Daerah - Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah - Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura - Dinas Peternakan - Dinas Kelautan dan Perikanan - Dinas Kehutanan dan Perkebunan - Badan Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan - Dinas Kesehatan - RSUD Wonosari -
Dinas Pekerjaan Umum Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika - Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan (KAPEDAL) - Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga - Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah - DPPKAD - DPU - Dinas Peternakan - Disbudpar - DKP - Dinkes - Dishubkominfo - Dishutbun - Dinas TPH - Kantor Pengelolaan Pasar - RSUD - Kapedal - Dukcapil - BP2KP 18 Kecamatan
Sumber : Bappeda Kab. Gunungkidul,2015.
TEMPAT *)
Ruang Rapat Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. Gunungkidul
Ruang Rapat Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul Aula Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Gunungkidul Ruang Rapat Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Gunungkidul Ruang Rapat DPPKAD Kabupaten Gunungkidul
Ruang Rapat Bappeda Kabupaten Gunungkidul
93 Pelaksaan Forum SKPD/Gabungan SKPD pada masing-masing urusan akan menghasilkan sebagai berikut : a)
Rancangan Renja SKPD yang sudah dimutakhirkan berdasarkan hasil Forum SKPD.
b)
Prioritas program kegiatan yang sudah dipilah menurut sumber pendanaan baik dari APBD kabupaten, APBD DIY, dan APBN yang dimuat dalam Rancangan Renja SKPD dengan mencantumkan lokasi kecamatan dan desa.
c)
Pengawalan program kegiatan wajib yang harus dilaksanakan oleh SKPD dengan
memasukkan
ke
Renja
SKPD
dan
memberikan
tanda
khusus/keterangan sesuai sumber pendanaan misalnya : Dana Alokasi Khusus (DAK), Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA), Jaminan Kesehatan Semesta (JAMKESTA), Dana Bagi Hasil Tembakau (DBHCT), Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU), Bantuan Keuangan Pemerintah DIY, dan PIWK. d)
Proyeksi pendapatan terutama dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diampu SKPD.
e)
Terpilihnya delegasi dari Forum SKPD/Gabungan SKPD yang berasal dari organisasi
kelompok-kelompok
masyarakat
skala
Kabupaten
mengikuti Musrenbang RKPD Kabupaten. f)
Berita Acara Forum SKPD atau Gabungan SKPD Kabupaten.
untuk
94 IV.2.3. Musrenbang RKPD Kabupaten Musrenbang Kabupaten merupakan lanjutan dari musrenbang kecamatan dalam rangka menyempurnakan rancangan RKPD, dengan mengklarifikasi usulan program kegiatan yang telah disampaikan masyarakat kepada kabupaten pada saat musrenbang kecamatan dan forum SKPD/forum gabungan SKPD. Musrenbang kabupaten juga untuk mensinkronkan dan memasukan usulan program kegiatan prioritas melalui PIWK ke dalam Renja SKPD dan RKPD, serta pengawalan dan pemaduserasian usulan program kegiatan prioritas dari masing-masing kecamatan melalui pagu indikatif sektoral (PIS), Pokok-Pokok Pikiran DPRD, usulan prioritas ke APBD Provinsi, dan APBN ke dalam rancangan Renja SKPD. Peserta yang diundang dalam musrenbang Kabupaten (Surat Edaran Bupati Gunungkidul tentang Tata Cara Musrenbang dan Pedoman Perencanaan Pembangunan, 2014) adalah : a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l) m)
Muspida (Musyawarah Pimpinan Daerah) Pimpinan dan Komisi DPRD Kepala Bappeda Provinsi DIY Kepala Bappeda Kabupaten tetangga/perbatasan wilayah Staf Ahli Bupati dan Assisten Sekda Semua Kepala SKPD Semua Camat Unsur LSM Organisasi Profesi Utusan wakil dari kecamatan Forum Komunikasi Perguruan tinggi Kelompok Masyarakat
95 Mekanisme musrenbang kabupaten ada dua tahapan (Surat Edaran Bupati Gunungkidul tentang Tata Cara Musrenbang dan Pedoman Perencanaan Pembangunan, 2014) yaitu : a). Tahapan Pembukaan Musrenbang (1) (2) (3) (4) (5) b)
Pemaparan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Penyampaian Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi DIY Penyampaian Rancangan RKPD Kabupaten Gunungkidul Penyampaian telaah Akdemisi terhadap Rencana pembangunan daerah Penyampaian masukan, saran, dan pendapat dari peserta Musrenbang
Tahapan Sidang Kelompok (1) (2) (3) (4) (5)
Pembukaan sidang oleh pimpinan Sidang Penyampaian materi oleh Kepala Bidang Bappeda Tanggapan Narasumber/ Pembahas utama Masukan dari peserta Pengambilan keputusan/ kesimpulan sidang.
Pada tahapan sidang kelompok yang hadir dari Unsur Komisi DPRD, Perguruan tinggi, LSM, Tokoh Masyarakat, Utusan wakil dari Kecamatan, Staf Ahli Bupati, Assisten yang membidangi, SKPD Kecamatan, dan SKPD terkait,. Pada pelaksanaan sidang kelompok dibagi menjadi tiga kelompok bidang yaitu bidang Pemerintahan, Sosial, dan Budaya; bidang Fisik dan Prasarana; dan bidang Ekonomi sesuai dengan sidang kelompok pada musrenbang kecamatan. Hasil yang dicapai dalam Sidang Kelompok yang merupakan lampiran berita acara hasil musrenbang adalah sebagai berikut : a)
Rancangan akhir Renja SKPD sebagai bahan Rancangan Akhir RKPD yang sudah dimutakhirkan dan sudah dipilah berdasarkan sumber pembiayaan
96 APBD Kabupaten (dengan memasukkan belanja wajib seperti PIWK, DAK, DBH-CHT, Bantuan Keuangan Provinsi), b) Usulan program kegiatan bersumber pada APBD Provinsi, c)
Usulan programkegiatan bersumber pada APBN, dan sumber pendanaan lainnya.
IV.3. Tahapan RKPD Musrenbang kecamatan dan musrenbang kabupaten seperti halnya dua buah sisi mata uang yang tidak bisa terpisakan karena keduanya bermuara pada RKPD sebagai dokumen perencanaan daerah yang bersifat tahunan. Rancangan awal RKPD yang merupakan produk teknokratik dan politis disampaikan kepada masyarakat untuk diolah melalui musrenbang kecamatan secara partisipatif sebagai bahan penyusunan Renja SKPD yang secara keseluruhan menjadi Rancangan RKPD. Rancangan RKPD disempurnakan kembali melalui musrenbang kabupaten dan sidang kelompok pada masing-masing bidang yang dirumuskan menjadi rancangan akhir RKPD. Rancangan akhir mendapat persetujuan dari Bupati selanjutnya dikonsultasikan kepada Provinsi untuk mengetahui arah kebijakan daerah sejalan tidak dengan tingkat diatasnya termasuk tingkat nasional, dan apabila sudah dievaluasi oleh Pemerintah Provinsi dan mendapat peretujuan makan Rancangan Akhir RKPD bisa ditetapkan oleh Bupati melalui Peraturan Bupati menjadi RKPD sebagai dokumen perencanaan tahunan daerah, sebagai
97 bahan penyusunan KUA dan PPAS, secara jelas tahapan RKPD dapat digambar sebagai berikut : PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RKPD Disempurnakan melalui Musrenbang Kecamatan. PENYUSUNAN RANCANGAN RKPD Disempurnakan melalui Musrenbang Kabupaten PENYUSUNAN RANCANGAN AKHIR RKPD Dievaluasi oleh Gubernur Selaku Pemerintah Pusat PENETAPAN RKPD ditetapkan melalui Perturan Bupati Gambar 4.3 Tahapan Penyusunan RKPD IV.4. Tahapan APBD Penyusunan APBD berpedoman pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedomana Pengelolaan Keuangan Daerah. Tahap awal penganggaran dimulai dengan Penyusunan KUA dan PPAS adalah dokumen anggaran yang dibuat oleh Sekretaris Daerah selaku TAPD untuk disampaikan kepada Kepala
98 Daerah sebagai pedoman dalam penyusunan APBD/RAPBD berdasaarkan pada RKPD dari hasil Musrenbang secara partisipatif. Rancangan KUA memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah, serta strategi
pencapaiannya.
Sedangkan Rancangan PPAS memuat penentuan skala prioritas pembangunan daerah, penentuan skala prioritas program masing-masing urusan, dan penyusunan plafon anggaran sementara untuk masing-masing program/kegiatan. Rancangan peraturan daerah tentang APBD dari proses KUA PPAS sudah dievaluasi oleh Gubernur dengan tujuan tercapainya keserasasian antara kebijakan daerah dengan kebijakan provinsi bahkan nasional. Gubernur dalam mengevaluasi Rancangan KUA PPAS merupakan atas nama pemerintah yang telah didelegasikan pada pemerintah provinsi. Evaluasi dimaksudkan untuk keserasian kebijakan pemerintah daerah dengan kebijakan nasional, keserasian antara kepentingan publik dan kepentingan aparatur serta sejauhmana kebijakan kabupaten tidak bertentangan dengan kepentingan umum serta peraturan yang lebih tinggi. Evaluasi dilakukan juga untuk menguji kesesuaian dengan peraturan dan kebijakan diatasnya. Para aktor yang terkait dengan Penyusunan dan Penetapan KUA dan PPAS meliputi Bupati, Tim Anggaran Pemerintah Daerah, Badan Anggaran, Pimpinan DPRD, dan Anggota DPRD. Tahapan pertama kali dalam KUA dan PPAS dalam satu paket yaitu penyampaian Nota Bupati melalui sidang paripurna DPRD.
99 Proses Penyusunan dan Penetapan APBD secara rinci seperti pada tabel sebagai berikut : Tabel 4.9 Proses Penyusunan dan Penetapan APBD Tahun 2013-2015 NO 1 2 3
Penetapan RKPD
URAIAN
WAKTU Akhir bulan Mei ditetapkan
LAMA
7
Penyusunan dan entry data Pra RKA Pembahasan Desk Pra RKA untuk Ranc KUA PPAS Penyampaian KUA dan PPAS oleh Ketua TAPD kepada kepala daerah Penyampaian KUA dan PPAS oleh kepala daerah kepada DPRD KUA dan PPAS disepakati antara Kepala Daerah dan DPRD Surat Edaran kepala daerah perihal Pedoman RKA-SKPD Penyusunan dan pembahasan RKA-SKPD dan RKA-PPKD serta penyusunan Rancangan APBD Penyampaian Rancangan APBD kepada DPRD
8 9
Pengantar Nota Keuangan RAPBD Pembahasan RAPBD dengan DPRD
10
Persetujuan Daerah
11
Penyampaian RAPBD kepada Gubernur untuk Minggu 3 dan 4 Bulan dievaluasi Nopember
2 Minggu (14 hari)
12
Penyempurnaan evaluasi Gubernur
1 Minggu
13
Penetapan Perda APBD dan Perkada Paling Lambat Akhir Penjabaran APBD sesuai dengan hasil evaluasi Desember (31 Desember) Penetapan DPA SKPD Bulan Januari
4 5 4 5 6
14
Sumber :
Bersama
DPRD
dan
Minggu 4 bulan Mei Minggu 1 bulan Juni
1 minggu 1 minggu
Minggu 2 bulan Juni
1 minggu
Pertengahan bulan Juni s/d pertengahan bulan Juli Akhir bulan Juli
6 minggu
Awal bulan Agustus
1 Minggu
Pertengahan bulan Agustus s/d Akhir Agustus
3 Minggu
Minggu 1 bulan September
1 Minggu
Minggu 1 bulan September Bulan September s/d Oktober Kepala Paling lama 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan Minggu 2 bulan Nopember
1 Minggu 8 Minggu
Awal bulan Desember
1 Minggu
1 Minggu
Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
100 APBD merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Daerah. APBD terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan.Pendapatan daerah berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Belanja daerah dirinci menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. Penyusunan Rancangan APBD berpedoman kepada rencana kerja Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara. Rancangan APBD dalam hal anggaran diperkirakan defisit, ditetapkan sumber-sumber pembiayaan untuk menutup defisit tersebut dalam Peraturan Daerah tentang APBD. Dalam hal anggaran diperkirakan surplus, ditetapkan penggunaan surplus tersebut dalam Peraturan Daerah tentang APBD. Pemerintah Daerah menyampaikan kebijakan umum APBD tahun anggaran berikutnya sejalan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai landasan penyusunan RAPBD kepada DPRD selambat-lambatnya pertengahan Juni tahun berjalan. DPRD membahas kebijakan umum APBD yang diajukan oleh Pemerintah Daerah dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya. Berdasarkan kebijakan umum APBD yang telah disepakati dengan DPRD, Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah membahas prioritas dan plafon anggaran sementara untuk dijadikan acuan bagi setiap SKPD.
101 Dalam rangka penyusunan RAPBD, Kepala SKPD selaku pengguna anggaran menyusun rencana kerja dan anggaran SKPD. Rencana kerja SKPD disusun dengan pendekatan berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai, disertai dengan prakiraan belanja untuk tahun berikutnya setelah tahun anggaran yang sudah disusun. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dilakukan sesuai dengan undang-undang yang mengatur susunan dan kedudukan DPRD. DPRD dapat mengajukan usul yang mengakibatkan perubahan jumlah penerimaan dan pengeluaran dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD. Pengambilan keputusan oleh DPRD mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dilakukan selambat-lambatnya satu bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan. APBD yang disetujui oleh DPRD terinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja. Apabila DPRD tidak menyetujui Rancangan Peraturan, untuk membiayai keperluan setiap bulan Pemerintah Daerah dapat melaksanakan pengeluaran sebelumnya.
setinggi-tingginya
sebesar
angka
APBD
tahun
anggaran
102 IV.5. Keterkaitan Antara Musrenbang, RKPD, dan APBD. Keterkaitan antara Musrenbang, RKPD, dan APBD sangat penting, di Kabupaten Gunungkidul musrenbang kecamatan tahun 2013, 2014, dan 2015 dilaksanakan pada bulan Januari dan Februari, dan RKPD sudah ditetapkan pada akhir bulan Mei, serta APBD sudah ditetapkan maksimal pada akhir bulan Desember. Musrenbang sebagai basis dan dasar penyusunan RKPD dan RKPD menjadi pedoman bagi APBD sesuai dengan asas dan amanat Undang-Undang, di Kabupaten Gunungkidul dalam menyusun APBD berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah/Dokumen Perencanaan. Amanat UndangUndang keuangan disebutkan Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintah, selanjutnya diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daaerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Wujud pengelolaan keuangan daerah melalui APBD ditetapkan setiap tahunnya dengan Peraturan Daerah yang merupakan persetujuan bersama antara Bupati/kepala daerah dengan DPRD melalui proses dan mekanisme serta tahapan penganggaran sesuai dengan Undang-Undang Keuangan Negara. APBD yang telah ditetapkan terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan daerah. Ketersediaan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah melalui proses dengan melibatkan semua stakeholder merupakan wujud
103 dan respon pemerintah dalam menciptakan konsistensi mulai dari perencanaan dengan dokumen-dokumen perencanaan seperti RPJMD, RKPD, RENSTRA SKPD dan RENJA SKPD sampai dengan penganggaran dengan APBD dan Penjabaran APBD, sudah dilakukan di Kabupaten Gunungkidul sesuai tahapan dan mekanisme seperti diamanatkan dalam undang-undang.
